GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS GUBERNUR JAWA TIMUR,

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang :

bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2013, perlu dilakukan penyempurnaan dengan menetapkan kembali tentang Perjalanan Dinas dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

:

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E); 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 96 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 56 Tahun 2014. MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS.

BAB I

-3-

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 3. Gubernur/Wakil Gubernur adalah Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. 5. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil. 6. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT, adalah : a. Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan daerah dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. b. Pegawai diluar Pemerintah Daerah yang ditugaskan dalam pelaksanaan kegiatan daerah. 7. Masyarakat, adalah : a. Seseorang atau sejumlah orang yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. b. Masyarakat yang mempunyai keahlian dalam menunjang kegiatan Pemerintah Daerah. 8. Perjalanan dinas adalah perjalanan dalam atau luar wilayah Provinsi dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan untuk kepentingan daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula. 9. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. 10. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas. 11. Anggaran

-4-

11. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang. 13. Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Unit Kerja SKPD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA. 17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang ditandatangani oleh PA/KPA/KPAP dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas. 18. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri, PTT dan masyarakat yang melaksanakan perjalanan dinas. 19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 20. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 21. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku. 22. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. BAB II

-5-

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang dibebankan pada APBD. BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS Pasal 3 Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip : a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. efisien, yaitu penggunaan anggaran perjalanan dinas dilakukan secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata; c. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD; d. akuntabel, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan dinas. BAB IV PELAKSANAAN Pasal 4 (1) Perjalanan dinas digolongkan menjadi: a. Perjalanan dinas luar daerah yaitu perjalanan dinas yang melewati batas wilayah Provinsi; b. Perjalanan dinas dalam daerah yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam wilayah Provinsi. (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : a. Perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan sampai dengan 40 km. b. Perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan lebih dari 40 km atau yang menyeberangi/melewati laut/selat. Pasal 5

-6-

Pasal 5 Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka : a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan; d. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; e. mengikuti pendidikan tugas belajar setara Diploma/S1/ S2/S3, hanya untuk 1 (satu) kali keberangkatan. Pasal 6 (1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam Surat Perintah Tugas. (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: a. Di lingkungan Sekretariat Daerah : 1) Gubernur, untuk Perjalanan dinas yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur, apabila berhalangan ditandatangani Wakil Gubernur, 2) Wakil Gubernur, untuk Perjalanan dinas yang dilakukan Pejabat Eselon I, apabila berhalangan ditandatangani Gubernur; 3) Sekretaris Daerah, untuk Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon IIa, apabila berhalangan ditandatangani Asisten Administrasi Umum; 4) Asisten Administrasi Umum, untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon IIb, apabila berhalangan ditandatangani Asisten yang lain; 5) Kepala Biro untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan pegawai lainnya, apabila berhalangan ditandatangani Pejabat Eselon III yang membidangi ketatausahaan. b. Ketua DPRD untuk Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, apabila berhalangan ditandatangani salah satu Wakil Ketua DPRD; c. Di lingkungan Sekretariat DPRD : 1) Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II, apabila berhalangan ditandatangani Asisten Administrasi Umum ; - Sekretaris

-7-

2) Sekretaris DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III dan IV, apabila berhalangan ditandatangani Kepala Bagian Umum; 3) Pejabat Eselon III untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai lainnya, apabila berhalangan ditandatangani Kepala Bagian Umum. d. Di lingkungan Dinas/Badan/Rumah Sakit di Surabaya: 1) Sekretaris Daerah, untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon IIa, apabila berhalangan ditandatangani Asisten Administrasi Umum; 2) Direktur Rumah Sakit, untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon IIb, apabila berhalangan ditandatangani Wakil Direktur; 3) Direktur Rumah Sakit/Kepala Badan/Dinas untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III, apabila berhalangan ditandatangani oleh Wakil Direktur/Sekretaris/Pejabat Eselon III lainnya; 4) Kepala Bidang masing-masing untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon IV dan pegawai lainnya, apabila berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Bagian Tata Usaha. e. Di lingkungan Bakorwil/Rumah Sakit diluar Surabaya, Kantor Perwakilan, Balai/UPTD di luar Surabaya berlaku sebagai berikut : 1) Bakorwil : a) Kepala Bakorwil untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pejabat Eselon II dan III apabila berhalangan ditandatangani Sekretaris Bakorwil b) Sekretaris/Kepala Bidang masing-masing untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon IV dan pegawai lainnya apabila berhalangan ditandatangani Sekretaris; 2) Rumah Sakit Klasifikasi Type A/Type B di luar Surabaya: a) Direktur Rumah Sakit untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pejabat Eselon II dan III apabila berhalangan ditandatangani Wakil Direktur; b) Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Bidang masingmasing untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pejabat Eselon IV dan pegawai lainnya. 3) Kepala Kantor, Kepala Balai/Kepala UPTD atau Kepala Sub Bagian TU untuk perjalanan dinas yang dilakukan pegawai dilingkungan Kantor Perwakilan dan Balai/UPTD, sedangkan untuk Non SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi di tandatangani Ketua Lembaga atau Sekretaris bila Ketua Lembaga berhalangan. (3) Surat

-8-

(3) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut: a. pemberi tugas; b. pelaksana tugas; c. waktu pelaksanaan tugas; d. tempat pelaksanaan tugas; dan e. maksud pelaksanaan tugas. (4) Perjalanan dinas luar daerah maksimal : a. 2 (dua) hari, dengan angkutan udara; b. 3 (tiga) hari, dengan angkutan darat/laut; (5) Batasan waktu perjalanan dinas luar daerah dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila dilampiri dengan jadwal kegiatan/undangan/bukti lain yang sah/keadaan force majeur (contoh faktor cuaca yang tidak memungkinkan beroperasinya angkutan laut/udara). Pasal 7 ( 1 ) Dalam penerbitan SPPD, PA/KPA/KPAP berwenang menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan Perjalanan Dinas. ( 2 ) Contoh Format SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran A. BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 8 (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA-SKPD penerbit SPPD. (2) Satuan biaya untuk komponen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur. Pasal 9 (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: a. uang harian; b. biaya transport; c. biaya penginapan; d. uang representasi; dan/atau e. sewa kendaraan.

(2) Uang

-9-

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. uang makan; b. uang transport lokal; dan c. uang saku. (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 1) biaya transport dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan sebaliknya; 2) retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. b. Perjalanan Dinas Luar Daerah : 1) biaya tiket, airport tax, taxi/angkutan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan sebaliknya; 2) retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap : a. di hotel; atau b. ditempat menginap lainnya. (5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan : a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan yang besarnya sebagaimana diatur dalam Standar Biaya yang ditetapkan oleh Gubernur dengan melampirkan Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran B; b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara lumpsum; c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak berlaku bagi pelaksana SPPD yang menginap di Kantor Perwakilan Provinsi di Jakarta. (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II. (7) Untuk

- 10 -

(7) Untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan, sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan kepada : a. Gubernur/Wakil Gubernur, b. Pelaksana SPPD secara bersama-sama atau rombongan (minimal 3 orang). (8) Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, hanya diberikan biaya transport dari tempat kedudukan ke Bandara/stasiun/pelabuhan/terminal (PP) sesuai pengeluaran riil, tiket keberangkatan dan kepulangan. (9) Bagi pelaksana SPPD secara bersama-sama/rombongan dapat menyewa kendaraan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan tidak diberikan biaya transport. (10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (11) Apabila melakukan perjalanan dinas yang menggunakan mobil pribadi atau dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transport (1 Liter per 8 Km). (12) Komponen biaya Perjalanan dinas dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran C. Pasal 10 (1) Biaya Perjalanan dinas, digolongkan dalam 2 (dua) kelas, yaitu: a. Kelas I untuk Gubernur/Wakil Gubernur; b. Kelas II : 1) Tingkat A untuk Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah; 2) Tingkat B untuk Anggota DPRD; 3) Tingkat C untuk Pejabat Eselon II atau pejabat lainnya yang setara; 4) Tingkat D untuk Pejabat Eselon III atau pejabat lainnya yang setara; 5) Tingkat E untuk pejabat Eselon IV serta pejabat lainnya yang setara; 6) Tingkat F untuk PNS Golongan IV dan III, II, I dan PTT serta pegawai lainnya yang setara. (2) Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kelas/tingkat biaya Perjalanan Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut: a. uang

- 11 -

a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sesuai standar biaya ; b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tersebut dalam Lampiran D; c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada standar biaya ; d. untuk penginapan dapat menggunakan voucher; e. uang representasi dibayarkan per hari secara lumpsum sesuai standar biaya; f. sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada standar biaya ; g. standar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 11 (1) Perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, biaya perjalanan dinasnya dapat ditanggung oleh penyelenggara. (2) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya. (3) Dalam hal biaya perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditanggung atau tidak memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara, maka biaya Perjalanan dinas dibebankan pada DPA-SKPD penerbit SPPD. (4) Apabila menghadiri kegiatan yang akomodasi dan/atau konsumsi ditanggung oleh penyelenggara maka pelaksana SPPD mendapatkan biaya perjalanan dinas. (5) Untuk menghadiri suatu kegiatan rapat, seminar, dan kegiatan lainnya, pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/tempat penginapan yang sama dengan penyelenggaraan kegiatan tersebut. (6) Dalam hal tarif penginapan pada hotel/tempat penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), lebih tinggi dari standart satuan yang ditetapkan oleh Gubernur, maka pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan tarif terendah pada hotel/tempat penginapan dimaksud.

(7) Apabila

- 12 -

(7) Apabila fasilitas kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tersedia, dapat menggunakan fasilitas diatasnya dengan menyertakan surat keterangan dari pihak hotel/tempat penginapan yang menerangkan bahwa pada saat penyelenggaraan kegiatan tersebut tidak tersedia fasilitas dengan tarip yang terendah. (8) Pelaksana SPPD lebih dari 1 (satu) orang dengan menggunakan 1 (satu) kamar hotel/tempat penginapan, biayanya dapat ditanggung bersama dengan memperhatikan standart biaya. Pasal 12 (1) Dalam hal Perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama, pendamping Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan Dewan/ Sekretaris Daerah/pejabat struktural lainnya dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan melampirkan surat tugas dan pelaksanaannya menggunakan fasilitas kamar dengan biaya sesuai standar golongan SPPD dan/atau biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud. (2) Dalam hal fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah tidak tersedia maka pelaksana SPPD dapat menggunakan fasilitas kamar diatasnya dengan menyertakan surat keterangan dari pihak hotel/penginapan. (3) Contoh format Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam Pasal 11 ayat (7) sebagaimana tersebut dalam Lampiran E. Pasal 13 (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah Tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan. (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan kepada PA/KPA/KPAP untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa: a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/ kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran F. (3) Berdasarkan

- 13 -

(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KPA/KPAP membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan pada DPA-SKPD yang bersangkutan. (4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, dan SPT Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan yang telah diterimanya kepada PA/KPA/KPAP. BAB VI PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN Pasal 14 (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD yang bersangkutan. (2) Biaya perjalanan dinas dibayarkan kepada Pelaksana SPPD paling cepat 3 (tiga) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan. (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai. (4) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 3 (tiga) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran. Pasal 15 (1) Pembayaran biaya mekanisme UP/LS.

perjalanan

dinas

dilakukan

melalui

(2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. (3) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

(4) Pemberian

- 14 -

(4) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA/KPAP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : a. Fotocopy Surat Perintah Tugas; b. Fotocopy SPPD (Lembar I); c. Kuitansi tanda terima uang muka; dan d. Rincian perkiraan biaya perjalanan dinas. Pasal 16 (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD yang bersangkutan. (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Karena adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting/tidak dapat ditunda, melampirkan : 1) Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Tugas, yang dibuat sesuai format sebagaimana tersebut dalam Lampiran G; 2) Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tersebut dalam Lampiran H; 3) Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA/KPAP. b. Karena sakit/meninggal dunia Selain dilampiri dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri surat keterangan sakit/meninggal dunia dari dokter atau rumah sakit. (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. biaya pembatalan tiket transportasi atau penginapan atau pengeluaran riil lainnya; atau

biaya

b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.

BAB VII

- 15 -

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 17 (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA/KPAP paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan. (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen berupa: a. Surat Perintah Tugas yang sah berwenang sesuai Pasal 6 ayat (2);

dari

pejabat

yang

b. SPPD (lembar I) yang telah ditandatangani oleh PA/KPA/KPAP dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas dan pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas (lembar II); c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya; d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; e.

bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;

f.

bagi pelaksana SPPD yang menginap di hotel dengan menggunakan voucher melampirkan fotocopy voucher dengan mencantumkan nomor kamar, tanggal check-in dan check-out yang diketahui pihak hotel;

g.

surat keterangan dari pihak hotel atau tempat menginap atau travel yang mengeluarkan voucher bagi pelaksana SPPD jika fasilitas kamar dengan tarip terendah pada hotel atau tempat penginapan sudah tidak tersedia sebagaimana tersebut dalam Lampiran E; dan

h. laporan hasil perjalanan dinas kepada PA/KPA. (3) Apabila bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, tidak diperoleh maka pelaksana SPPD melampirkan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 18

- 16 -

Pasal 18 (1) PA/KPA/KPAP melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. (2) PA/KPA/KPAP berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil. (3) PA/KPA/KPAP mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggungjawaban UP. BAB VIII PENGENDALIAN INTERNAL Pasal 19 PA/KPA/KPAP menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 20 Pejabat penerbit Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain di luar Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan dinas. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22

- 17 -

Pasal 22 Peraturan Gubernur diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 1 September 2014 GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN

- 18 -

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 1 September 2014 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH Pembina Tingkat I NIP 19640319 198903 1 001 BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 57, SERI E.