GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS D S BAGI GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI NEGE DAN PEGAWAI TIDAK TETAP GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang :

Mengingat

bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daera Daerah, h, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur. :

1. Undang-Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 4. Undang-Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang-Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang-Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Undang-Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah tah Pusat dan an Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Peraturan

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-2-

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E); 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013; 15. Peraturan Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-3-

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2013tentang Perjalanan Dinas bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka3, 5,6,7,9,15 dan 16 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 2. Gubernur/Wakil Gubernur adalah Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. 4. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

5. Pegawai


-4-

5.

6.

7.

8. 9.

10.

11.

12.

13.

14.

Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah : a. Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan daerah dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi; b. Pegawai diluar Pemerintah Daerah Provinsi yang ditugaskan dalam pelaksanaan kegiatan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dalam atau luar wilayah Provinsi dari tempat kedudukanke tempat yang dituju dalam rangka melaksanakan tugas kedinasanuntuk kepentingan daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Unit Kerja SKPD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA. 15. Surat


-515. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang ditandatangani oleh PA/KPA/KPAP dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas. 16. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan PTT yang melaksanakan perjalanan dinas. 17. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 18. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 19. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku. 20. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam Surat Perintah Tugas. (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: a. Di lingkungan Sekretariat Daerah : - Gubernur, untuk Perjalanan dinas yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur, apabila berhalangan ditandatangani Wakil Gubernur, - Wakil Gubernur, untuk Perjalanan dinas yang dilakukan Pejabat Eselon I, apabila berhalangan ditandatangani Gubernur; - Sekretaris Daerah, untuk Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon IIa, apabila berhalangan ditandatangani Asisten Administrasi Umum; - Asisten Administrasi Umum, untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon IIb, apabila berhalangan ditandatangani Asisten yang lain; - Kepala Biro untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan pegawai lainnya, apabila berhalangan ditandatangani Pejabat Eselon III yang membidangi ketatausahaan. b. Ketua Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-6b. Ketua DPRD untuk Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, apabila berhalangan ditandatangani salah satu Wakil Ketua DPRD; c. Di lingkungan Sekretariat DPRD : - Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II, apabila berhalangan ditandatangani Asisten Administrasi Umum ; - Sekretaris DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III dan IV, apabila berhalangan ditandatangani Kepala Bagian Umum; - Pejabat Eselon III untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai lainnya, apabila berhalangan ditandatangani Kepala Bagian Umum. d. Di lingkungan Dinas/Badan/Rumah Sakit di Surabaya: - Sekretaris Daerah, untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon IIa, apabila berhalangan ditandatangani Asisten Administrasi Umum; - Direktur Rumah Sakit, untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon IIb, apabila berhalangan ditandatangani Wakil Direktur; - Direktur Rumah Sakit/Kepala Badan/Dinas untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III, apabila berhalangan ditandatangani oleh Wakil Direktur/Sekretaris/Pejabat Eselon III lainnya; - Kepala Bidang masing-masing untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon IV dan pegawai lainnya, apabila berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Bagian Tata Usaha. e. Di lingkungan Bakorwil/Rumah Sakit diluar Surabaya, Kantor Perwakilan, Balai/UPTD di luar Surabaya berlaku sebagai berikut : - Bakorwil : 1) Kepala Bakorwiluntuk perjalanan dinas yang dilakukan Pejabat Eselon II dan III apabila berhalangan ditandatangani Sekretaris Bakorwil 2) Sekretaris/Kepala Bidang masing-masing untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon IV dan pegawai lainnya apabila berhalangan ditandatangani Sekretaris; - Rumah Sakit Klasifikasi Type A/Type B di luar Surabaya : 1) Direktur Rumah Sakit untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pejabat Eselon II dan III apabila berhalangan ditandatangani Wakil Direktur; 2) Kepala Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-72) Kepala BagianTata Usaha/Kepala Bidang masingmasing untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pejabat Eselon IV dan pegawai lainnya. - Kepala Kantor, Kepala Balai/Kepala UPTD atau Kepala Sub Bagian TU untuk perjalanan dinas yang dilakukan pegawai dilingkungan Kantor Perwakilan, Balai/UPTD, sedangkan untuk Non SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di tandatangani Ketua Lembaga atau Sekretaris bila Ketua Lembaga berhalangan. (3)

SuratPerintahTugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut: a. pemberi tugas; b. pelaksana tugas; c. waktu pelaksanaan tugas; d. tempat pelaksanaan tugas; dan e. maksud pelaksanaan tugas.

(4)

Perjalanan dinas luar daerah maksimal : a. 2 (dua) hari, dengan angkutan udara; b. 3 (tiga) hari, dengan angkutan darat/laut; c. batasan waktu perjalanan dinas luar daerah dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, apabila dilampiri dengan jadwal kegiatan/undangan/bukti lain yang sah.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (5),ayat (8)dan ayat (11) diubah, sehingga Pasal 8berbunyi sebagai berikut : Pasal 8 (1)

Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: a. uang harian; b. biaya transport; c. biaya penginapan; d. uang representasi; dan/atau e. sewa kendaraan.

(2)

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. uang makan; b. uang transport lokal; dan c. uang saku.

(3) Biaya


-8(3)

Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah : - biaya transport dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan sebaliknya; - retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. b. Perjalanan Dinas Luar Daerah : - biaya tiket, airport tax, taxi/angkutan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan sebaliknya; - retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

(4)

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap : a. di hotel; atau b. ditempat menginap lainnya.

(5)

Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan: a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan yang besarnya sebagaimanadiatur dalam Standar Biaya yang ditetapkan oleh Gubernurdengan melampirkan Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya; b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secaralumpsum. c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada padahuruf a tidak berlaku bagi pelaksana SPPD yang menginap di Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Jakarta.

(6)

Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II.

(7)

Untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan, sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada : a. Gubernur/Wakil Gubernur, b. Pelaksana SPPD secara bersama-sama atau rombongan (minimal 3 orang). (8) Pelaksana


-9(8)

Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b hanya diberikan biaya transport dari tempat kedudukan ke Bandara/stasiun/pelabuhan/terminal (PP) sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya transport yang ditetapkan dalam standart biaya, tiketkeberangkatan dan kepulangan.

(9)

Bagi pelaksana SPPD secara bersama-sama/rombongan dapat menyewa kendaraan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan tidak diberikan biaya transport.

(10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (11) Apabila melakukan perjalanan dinas yang menggunakan mobil pribadi atau dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transport (1 Liter per 8 Km). (12) Khusus dalam hal kegiatan pembinaan dan pengawasan, pelaksana SPPD Inspektorat Provinsi Jawa Timur mendapatkan bantuan pembinaan dan pengawasan yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Timur. (13) Komponen biaya Perjalanan dinas dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran B. 4. Ketentuan Pasal 10 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah dan ditambah2 (dua) ayat baru yaitu ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut : Pasal 10 (1)

(2)

(3)

Perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b biaya Perjalanan dinasnyadapat ditanggung oleh penyelenggara. Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya. Dalam hal biaya Perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung atau tidak memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara, maka biaya Perjalanan dinas dibebankan pada DPA-SKPD Penerbit SPPD. (4) Apabila


- 10 (4)

Apabila menghadiri kegiatan yang akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh penyelenggara, pelaksana SPPD hanya mendapatkan Bantuan Transport/Tiket dan Uang Saku.

(5)

Untuk menghadiri suatu kegiatan rapat, seminar, dan kegiatan lainnya, pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/tempat penginapan yang sama dengan penyelenggaraan kegiatan tersebut.

(6)

Dalam hal tarip penginapan pada hotel/tempat penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari standart satuan yang ditetapkan oleh Gubernur, maka pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan tarip terendah pada hotel/tempat penginapan dimaksud.

(7)

Apabila fasilitas kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tersedia, dapat menggunakan fasilitas diatasnyadengan menyertakan surat keterangan dari pihak hotel/tempat penginapanyang menerangkan bahwa pada saat penyelenggaraan kegiatan tersebut tidak tersedia fasilitas dengan tarip yang terendah.

(8)

Pelaksana SPPD lebih dari 1 (satu) orang dengan menggunakan 1 (satu) kamar hotel/tempat penginapan, biayanya dapat ditanggung bersama dengan memperhatikan standart biaya.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf f diubahdanhuruf g dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut : Pasal 16 (1)

Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA/KPAP paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

(2)

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan dinas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa: a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang sesuai Pasal 5 ayat (2); b. SPPD (lembar I) yang telah ditandatangani oleh PA/KPA/KPAP dan pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas (lembar II); c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya; d. bukti


- 11 d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; f. bagi pelaksana SPPD yang menginap di hotel dengan menggunakan voucher melampirkan fotocopy voucher dengan mencantumkan nomor kamar, tanggal check-in dan check-out yang diketahui pihak hotel; g. dihapus. h. surat keterangan dari pihak hotel atau tempat menginap atau travel yang mengeluarkan voucher bagi pelaksana SPPD jika fasilitas kamar dengan tarip terendah pada hotel atau tempat ppenginapan sudah tidak tersedia sebagaimana tersebut dalam Lampiran huruf D; dan i. Laporan Hasil Perjalanan Dinas kepada PA/KPA. (3)

Apabila bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e tidak diperoleh maka pelaksana SPPD melampirkan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tersebut dalam Lampiran huruf H. Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal19 Juli 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO


- 12 -

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 19 Juli 2013 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd SUPRIANTO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19590501 198003 1 010

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 54 SERI E.


GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG

Recommend Documents