GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 228 /KPTS/013/2013 TENTANG TIM PANGAN DAN GIZI PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
Mengingat
:
:
a. bahwa sebagai upaya meningkatkan status gizi masyarakat Jawa Timur dan mengatasi masalah gizi ganda yang berakibat menurunnya kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur, sesuai ketentuan dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perbaikan Gizi, perlu adanya wadah koordinasi lintas sektor di bidang gizi yang membantu Gubernur dalam perencanaan dan pelaksanaan usaha perbaikan gizi masyarakat; b.
bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu membentuk Tim Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
1.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 7. Undang-Undang
2.
3.
4.
5.
6.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian ASI Secara Eksklusif pada Bayi di Indonesia; 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 13. Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8).. MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Membentuk Tim Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran. Menugaskan Tim Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk : a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor di bidang pangan dan gizi dalam usaha perbaikan gizi masyarakat; b. mengkaji dan menganalisis permasalahan pangan dan gizi di Jawa Timur; c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program perbaikan gizi di Jawa Timur; d. melaksanakan dan mengalokasikan program perbaikan gizi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan; e. monitoring dan mengevaluasi program dan pelayanan pangan dan gizi; f. memberikan advokasi kepada kabupaten/kota sehubungan dengan perbaikan gizi masyarakat; g. memberikan
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-3memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Timur tentang perencanaan dan pelaksanaan usaha perbaikan gizi masyarakat di Jawa Timur; h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur secara berkala. g.
KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pangan dan Gizi menetapkan pedoman organisasi dan tata laksana kerja serta menetapkan Divisi Tim Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Timur sesuai kebutuhan.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 25 Maret 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 228 /KPTS/013/2013 TANGGAL : 25 MARET 2013 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PANGAN DAN GIZI PROVINSI JAWA TIMUR NO 1
JABATAN DALAM TIM 2
NAMA 3
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 4
1.
Pembina
Dr. H. SOEKARWO
Gubernur Jawa Timur
2.
Pengarah
a. Dr. EDI PURWINARTO, M.Si
Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
b. Dr. HARSONO
3.
a. Ketua
ANDRIYANTO, SH, M.Kes
b. Wakil Ketua
Drh. DIANA DEVI, M.Kes
4.
Sekretaris
A. HERU NUGROHO, SKM, M.MKes
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
5.
Bendahara
LILIK ROSIDAH, SKM, M.Kes
Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Jawa Timur
6.
Anggota :
a. SILA PERTIKASARI, SKM
Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Persatuan Dokter Gizi Klinik Jawa Timur
b. Prof. BAMBANG WIRJADMADI, dr, MS, MCN, Ph.D, Sp.GK (K) c. Dr. Ir. ANNIS CATUR ADI, M.Si d. ENY SAYUNINGSIH, SKM, M.MKes e. LAILI RAHMAWATI, STP, MMA f. Ir. IRITA RAHAYU ARYATI, MMA g. ANWAR SOUBARI, APi, MMA h. SUKIRNO, SH i. Ir. INDYAH SARI, W
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
Bagian Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair Asosiasi Dietisien Indonesia (AsDI) Jawa Timur Akademi Gizi Surabaya Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur j. CHRISTINARI RATIH
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-21
2
3
4
j. CHRISTINARI RATIH, drg. Sp.KG k. Dra. ISROWI FARIDA, M.Si
Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
l. DIDIN CHRISTINAWATIE
m. WIDATI, SH, MM
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Kesehatan di Jakarta. 3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 5. Sdr. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Anggota Tim dimaksud.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
