GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 33 /KPTS/013/2014 TENTANG TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI JAWA TIMUR TAHUN 2014 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, perlu membentuk Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Jawa Timur Tahun 2014 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 7. Undang-Undang

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-2-

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Peseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5305); 10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 4, Seri D); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3, Seri A); 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan; 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014; 16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/910/KPTS/013/2013 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014.

MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU

: :

KEDUA

:

Membentuk Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Jawa Timur Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran. Menugaskan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk: a. membantu pemerintah daerah provinsi dalam memfasilitasi penyelenggaraan program Tanggungjawab Sosial Perusahaan; b. melaksanakan


-3-

b. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi program pembangunan pemerintah daerah provinsi dengan program Tanggungjawab Sosial Perusahaan; c. menyusun program prioritas pembangunan pemerintah daerah provinsi yang akan disinergikan dengan program Tanggungjawab Sosial Perusahaan; d. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam menyusun program prioritas pembangunan yang akan disinergikan dengan program Tanggungjawab Sosial Perusahaan; e. mengumpulkan dan mengelola data dan informasi tentang program Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Jawa Timur; f. memberikan dan/atau meminta saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak terkait lain dan/atau para ahli dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan dan masyarakat; g. melakukan kesepakatan bersama dengan perusahaan dan/atau koordinator forum pelaksana Tanggungjawab Sosial Perusahaan; h. membentuk sekretariat sesuai dengan kebutuhan; i. melaporkan hasil penyelenggaraan program Tanggungjawab Sosial Perusahaan kepada Gubernur Jawa Timur. KETIGA

:

Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (27) Koordinasi, Intergrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Bidang Pembiayaan Pembangunan, Kegiatan (054) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Bidang Pembiayaan Pembangunan, Kode Rekening 5.2.1.01.001.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 24 Januari 2014 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN


LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 33 /KPTS/013/2014 TANGGAL : 24 JANUARI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NO

JABATAN DALAM TIM

KETERANGAN JABATAN/INSTANSI

1

2

3

1.

Pembina

a. Gubernur Jawa Timur b. Wakil Gubernur Jawa Timur

2.

Pengarah

a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur c. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur

3.

a. Ketua

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

b. Wakil Ketua

4.

Sekretaris

Kepala Bidang Pembiayaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

5.

Anggota :

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur

l. Kepala


-2-

1

2

3 l. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur m. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur n. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur o. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur p. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur q. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur r. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur s. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur t. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur u. Kepala Biro Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Anggota Tim Fasilitasi dimaksud.


GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

Recommend Documents