GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG PROGRAM PEMBELIAN GABAH/BERAS/BAHAN PANGAN LAIN PETANI PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2004 GUBERNUR JAWA TIMUR,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mengefektifkan dan menstabilkan harga dasar gabah serta menjaga stabilitas harga yang layak bagi petani di Jawa Timur, perlu dilakukan intervensi melalui pinjaman
modal
untuk
pembelian
gabah/beras/bahan
pangan
lain
oleh
lembaga
pembeli
gabah
(KUD/Koptan/Koperasi Non KUD/RMU); b. bahwa dana pengembalian pinjaman modal pembelian gabah/beras/bahan pangan lain tetap merupakan asset Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan bukan merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena akan bergulir kembali pada tahun berikutnya ; c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan
b,
perlu
menetapkan
Gabah/Beras/Bahan
Pangan
Lain
Program
Pembelian
Petani
Pemerintah
Propinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656); 2. Undang-undang
Nomor
22
Tahun
1999
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3839);
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
1
3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931); 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan
Daerah
serta
Tata
Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan
Tata
Usaha
Keuangan
Daerah
dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 18 Desember 2001 Nomor 900/13062/033/2001 perihal Dispensasi Pemanfaat-an Dana Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain. MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN
GUBERNUR
JAWA
TIMUR
TENTANG
PROGRAM PEMBELIAN GABAH/BERAS/BAHAN PANGAN LAIN PETANI PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2004. Pasal 1 Dengan Keputusan ini, ditetapkan Gabah/Beras/Bahan Pangan Lain Propinsi Jawa Timur tahun 2004. Program Pembelian Petani
Pemerintah
Pasal 2 (1) Pemberian pinjaman dana pembelian gabah/beras/ bahan pangan lain pada lembaga pembeli gabah dimaksudkan untuk menstabilkan harga dasar pembelian gabah pada saat jumlah penawaran melebihi permintaan atau pada saat penawaran diatas normal dan untuk menghidupkan kembali lembaga
perekonomian
pedesaan
sebagai
sokoguru
perekonomian dan stabilisator harga gabah dan bahan pangan lain dipedesaan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
2
(2) Pinjaman dana pembelian gabah/beras/bahan pangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan tingkat harga dan pendapatan yang layak bagi petani
dan
diberikan
pada
lembaga
pembeli
gabah/beras/bahan pangan lain tanpa bunga dan harus dikembalikan pada rekening giro Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur di Bank Jatim paling lambat akhir Nopember tahun berjalan ; (3) Hasil pengembalian dana pembelian gabah/beras/ bahan pangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan kembali untuk pembelian gabah/beras/bahan pangan lain pada tahun berikutnya. Pasal 3 (1) Pinjaman dana pembelian gabah/beras/bahan pangan lain yang diberikan pada lembaga pembeli gabah/beras/bahan pangan lain, dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur; (2) KUD/Koptan/Koperasi Non KUD/RMU yang ditunjuk sebagai lembaga pembeli gabah/beras/bahan pangan lain ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur. Pasal 4 Penyerahan dana pinjaman pembelian gabah/beras/bahan pangan lain petani dalam rangka stabilisasi harga dasar pembelian gabah dilakukan setelah ditandatangani Surat Perjanjian
Kerjasama
Kepala
Badan
Ketahanan
Pangan
Propinsi Jawa Timur selaku Pihak I mewakili Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan Ketua/Pemilik/Pengelola Lembaga Pembeli
Gabah/Beras/Bahan
Pangan
Lain
(KUD/Koptan/Koperasin Non KUD/RMU) selaku Pihak II.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
3
Pasal 5 (1) Hak Lembaga Pembeli Gabah/Beras/Bahan Pangan Lain (KUD/Koptan/Koperasi Non KUD/RMU): a. Ketua/Pemilik Lembaga Pembeli Gabah/Beras/ Bahan Pangan Lain, selanjutnya bertanggung jawab terhadap setiap pemanfaatan dana pembelian gabah/beras/bahan pangan lain ; b. Lembaga pembeli gabah/beras/bahan pangan lain dapat memanfaatkan
dana
pembelian
gabah/beras/bahan
pangan lain semaksimal mungkin untuk pembelian gabah/beras/bahan pangan lain langsung dari petani atau kelompok tani; (2) Kewajiban
Lembaga
Pembeli
Gabah/Beras/Bahan
Pangan Lain : a. Sebelum Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Lembaga Pembeli Gabah/Beras/Bahan Pangan Lain wajib membuka Rekening pada Bank Jatim Cabang di Lokasi yang bersangkutan dalam bentuk Tabungan Siklus dan Tabungan Simpeda ; b. Apabila di wilayah lembaga tersebut harga gabah lebih tinggi dari harga dasar pembelian Pemerintah yang ditetapkan, maka lembaga tersebut dimungkinkan untuk membeli gabah diluar wilayah yang mengalami harga dibawah harga dasar pembelian pemerintah ; c. KUD/Koptan/Koperasi Non KUD/RMU sebagai Lembaga Pembeli
Gabah/Beras/Bahan
Pangan
Lain
wajib
menyisihkan dana 6 % dari dana yang diterima sebagai keuntungan untuk pemupukan modal dan disimpan dalam Tabungan Siklus, dana penyisihan tersebut dapat ditarik
kembali
setelah
lembaga
pembeli
gabah/beras/bahan pangan lain menyelesaikan seluruh kewajibannya pada Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur; d. KUD/Koptan/Koperasi Non KUD/RMU sebagai lembaga pembeli
gabah/beras/bahan
menyediakan
dana
kontribusi
pangan untuk
lain PAD
wajib Propinsi
sebesar 1 % dari total dana yang diterima dan disetorkan pada Rekening Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur bersamaan dengan pengembalian dana pinjaman ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
4
e. KUD/Koptan/Koperasi Non KUD/RMU sebagai lembaga pembeli gabah/beras/bahan pangan lain wajib mengelola dana
pembelian
terhitung
mulai
gabah/beras/
bahan
penandatanganan
pangan
Surat
lain
Perjanjian
Kerjasama dan wajib mengembalikan dana pinjaman tersebut pada Rekening Giro Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur paling lambat akhir Nopember tahun berjalan ; f. Apabila KUD/Koptan/Koperasi Non KUD/RMU sebagai lembaga pembeli gabah/beras/bahan pangan lain tidak menunjukkan
kinerja
yang
efektif,
efisien
atau
menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan maka dana yang dikelolanya akan ditarik kembali ke Rekening Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur sebelum jatuh tempo. Pasal 6 (1) Apabila
dalam
gabah/beras/bahan gabah/beras/bahan sehingga
hal
pengelolaan
pangan pangan
mengakibatkan
lain, lain
dana
pembelian
lembaga
pembeli
mengalami
kelalaian
kerugian,
maka
sepenuhnya
menjadi tanggung jawab lembaga pembeli gabah/beras/ bahan pangan lain ; (2) Dalam hal kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pembeli gabah/beras/bahan pangan lain tetap wajib mengembalikan sejumlah dana yang diterimanya pada saat jatuh tempo ; (3) Apabila sampai dengan saat jatuh tempo lembaga pembeli gabah/beras/bahan
pangan
lain
belum
mampu
mengembalikan dana dimaksud, maka lembaga pembeli gabah/beras/bahan pangan lain tersebut akan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
5
Pasal 7 Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Pembelian Gabah/Beras/Bahan Pangan Lain dan melaporkan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali perkembangan pelaksanaan pembelian gabah/beras/bahan pangan lain dan pengembalian dana program tersebut kepada Gubernur Jawa Timur. Pasal 8 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut pelaksanaan dan ketentuan teknis akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur. Pasal 9 Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 22 Nopember 2002 Nomor 85 Tahun 2002 tentang Program Pembelian Gabah Petani Propinsi Jawa Timur dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2004; (2) Keputusan
ini
diundangkan
dalam
Lembaran
Daerah
Propinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 Maret 2004 UBERNUR JAWA TIMUR DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 18-03-2004 No. 12 TH. 2004/D1
AM UTOMO. S
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
6
