GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/321/KPTS/013/2015 TENTANG TIM KOORDINASI JEJARING KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
:
a. bahwa keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antar kementrian/lembaga dalam rangka melindungi masyarakat Indonesia dari produk-produk yang membahayakan kesehatan, sehingga diperlukan koordinasi yang sinergis dalam pelaksanaan program keamanan pangan nasional yang meliputi pengawasan, regulasi, kajian, serta promosi keamanan pangan yang melibatkan instansi terkait, pihak industri, pihak akademisi, maupun konsumen dalam mengimplementasikan Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN); b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, dan agar Jejaring Keamanan Pangan Nasional terlaksana secara terpadu antar instansi terkait di Provinsi Jawa Timur, perlu membentuk Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5014); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 7. Undang-Undang
-2-
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 425); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424); 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 29/KEP/MENKO/KESRA/X/2002 tentang Pedoman Koordinasi Kebijakan Peningkatan Mutu dan Keamanan Makanan; 14. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Nasional; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4, Seri E). MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Membentuk Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Angka I. Menugaskan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk : a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kepada semua pemangku kepentingan dalam pertukaran informasi dan penyusunan rencana kerja; b. merumuskan usulan rekomendasi prioritas kebijakan dan aktivitasaktivitas keamanan pangan berdasarkan hasil kajian atas datadata terkait keamanan pangan; c. membentuk gugus tugas yang menangani program-program unggulan, antara lain program nasional pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), food watch dan Piagam Bintang Keamanan Pangan; d. melakukan
-3-
d. e. f.
melakukan pemantauan dan evaluasi, serta mengintegrasikan pelaksanaan rencana kerja; membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.
KETIGA
:
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibentuk Kelompok Kerja Jejaring Pengawasan Pangan dan Kelompok Kerja Jejaring Promosi Keamanan Pangan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Angka II.
KEEMPAT
:
Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai tugas : a. Kelompok Kerja Jejaring Pengawasan Pangan (JPP), yaitu : 1) menyusun rencana kerja JPP; 2) melaksanakan rencana kerja JPP; 3) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja JPP; 4) meningkatkan sistem pengawasan di perbatasan dan di komunitas pasar, lingkungan sekolah dan desa binaan; 5) meningkatkan capacity building petugas pengawas pangan di Kabupaten/Kota, serta di komunitas pasar, lingkungan sekolah dan desa binaan; 6) menyusun rencana pelatihan untuk pengawas pangan dan penyuluh keamanan pangan Kabupaten/Kota; b. Kelompok Kerja Jejaring Promosi Keamanan Pangan (JPKP), yaitu : 1) menyusun rencana kerja JPKP dalam rangka pengembangan berbagai sumber daya pendidikan dan materi promosi keamanan pangan untuk mendukung program keamanan pangan nasional, yang meliputi penyuluhan pameran, talkshow di media TV/koran, selebaran untuk konsumen, selebaran untuk industri, serta pesan keamanan pangan di jurnal, majalah, poster, baliho dan lain-lain; 2) melaksanakan rencana kerja JPKP; 3) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja JPKP.
KELIMA
:
Membebankan biaya pelaksanaan kegiatan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah Provinsi Jawa Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
KEENAM :
-4-
KEENAM
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 6 Mei 2015 GUBERNUR JAWA TIMUR Ttd,
Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/321/KPTS/013/2015 TANGGAL : 6 MEI 2015
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI JEJARING KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR I. TIM KOORDINASI JEJARING KEAMANAN PANGAN DAERAH NO 1
JABATAN DALAM TIM 2
KETERANGAN INSTANSI / JABATAN 3
1.
Pengarah
a. b.
2.
a. Ketua b. Wakil Ketua I
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
c. Wakil Ketua II d. Wakil Ketua III
3.
a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris I c. Wakil Sekretaris II d. Wakil Sekretaris III
4.
Anggota :
Gubernur Jawa Timur Wakil Gubernur Jawa Timur
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur
l. Kepala
-2-
1
2
3 l.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur m. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I n. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II o. Kepala UPT Akademi Gizi Surabaya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur p. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur q. Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur r. Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya s. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan Surabaya I t. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan Surabaya II
II. KELOMPOK KERJA A. KELOMPOK KERJA JEJARING PENGAWASAN PANGAN NO 1
JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA 2
1.
Ketua
2.
Sekretaris
3.
Anggota :
KETERANGAN INSTANSI / JABATAN 3 Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur b. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur c. Kepala Bidang Kewaspadaan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur d. Kepala Bidang Sosial Budaya dan Konsultasi Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur e. Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur f. Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur g. Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya h. Kepala
-3-
1
2
3 h.
Kepala Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya i. Kepala Bidang Pengujian Mikrobiologi, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya j. Kepala Bidang Karantina Tumbuhan, Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya k. Kepala Bidang Karantina Hewan, Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya l. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I m. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II n. Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Kesehatan, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur B. KELOMPOK KERJA JEJARING PROMOSI KEAMANAN PANGAN NO 1
JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA 2
KETERANGAN INSTANSI / JABATAN 3
1.
Ketua
Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
2.
a. Sekretaris
Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Kepala Bagian Kesehatan Masyarakat, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
b. Wakil Sekretaris
3.
Anggota :
a. b. c.
d.
e. f.
Kepala Bidang Pendidikan TK/SD dan Pendidikan Khusus, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Kepala Bidang Usaha Tani, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur g. Direktur
-4-
1
2
3 g.
h.
i. j. k.
Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obatobatan, dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Wakil dari UPT Akademi Gizi Surabaya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Wakil dari Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Wakil dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
GUBERNUR JAWA TIMUR Ttd,
Dr. H. SOEKARWO
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 4. Sdr. Kepala Dinas / Badan / Lembaga di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya. 7. Sdr. Anggota Tim Koordinasi dimaksud.
