GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/91/KPTS/013 013/2013 TENTANG PENYELENGGARA UJIAN NASIONALPRO PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2012/2013 GUBERNUR JAWA TIMUR TIMUR, Menimbang
: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 65 ayat (6) dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan danPeraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 201 13 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah, Ujian Akhir Pendidikan Kesetaraan, Ujian Nasional, dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan, perlu menyelenggarakan menyelenggara Ujian Nasional pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah nengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/ ah/Sekolah Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB),, Sekolah Menengah Atas/ Atas/-Madrasah Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/-SMALB)Seko Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Pondok Pesantren (Program Paket A/ULA, Program Paket B/WUSTHA, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan)) Tahun Pelajaran 2012/2013dengan dengan menetapkan Penyelenggara Ujian Nasional Pr Provinsi ovinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2012/2013 dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Timur.
Mengingat
: 1.
2.
Undang-Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang entang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Undang-Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang-Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 3. Undang-Undang Undang
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-2-
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763); Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4312) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764); Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460); Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Nagara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan; 14. Peraturan
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-3-
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah, Ujian Akhir Pendidikan Kesetaraan, Ujian Nasional, dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan; 15. Peraturan Badan Standar Nasional Nomor 0020/P/BSNP/I/2013 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Pondok Pesantren (Program Paket A/ULA, Program Paket B/WUSTHA, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan) Tahun Pelajaran 2012/2013; 16. Peraturan Badan Standar Nasional Nomor 0021/P/BSNP/I/2013 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Tahun Pelajaran 2012/2013; MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU
: : Membentuk Penyelenggara Ujian Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2012/2013, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
: Menugaskan kepada Penyelenggara Ujian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk : a. melaksanakan kegiatan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan berpedoman pada : 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah, Ujian Akhir Pendidikan Kesetaraan, Ujian Nasional, dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan; 2) Peraturan Badan Standar Nasional Nomor 0020/P/BSNP/I/2013 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Pondok Pesantren (Program Paket A/ULA, Program Paket B/WUSTHA, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan) Tahun Pelajaran 2012/2013; 3) Peraturan
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-4-
3) Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0021/P/BSNP/I/2013 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Tahun Pelajaran 2012/2013; b. melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Ujian Nasional Kabupaten/Kota untuk menetapkan sekolah penyelenggara pada Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), di Provinsi Jawa Timur, serta berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya; c. membentuk sekretariat dan tim pelaksana teknis sesuai kebutuhan; d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur. KETIGA
: Membebankan biaya pelaksanaan Penyelenggaraan Ujian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2013, serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 7 Pebruari 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
LAMPIRANKEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 91 /KPTS/013/2013 TANGGAL :7 PEBRUARI 2013 SUSUNAN KEANGGOTAAN PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2012/2013
N0. 1 1.
JABATAN DALAM PENYELENGGARA 2 Pembina
3 a. Dr. H. SOEKARWO
KETERANGAN JABATAN/INSTANSI 4 Gubernur Jawa Timur
b. Drs. SYAIFULLAH YUSUF
Wakil Gubernur Jawa Timur
c. Dr. RASIYO, M.Si.
Sekretaris Daerah ProvinsiJawa Timur Rektor UNESA Surabaya
NAMA
d. Prof. Dr. MUCHLAS SAMANI, MPd. a. Ketua I
Dr.HARUN, M.Si, MM.
b. Ketua II
Drs. H. SUJAK, M.Ag.
c. Ketua III
SUCIPTO, SH, M.Si
a. Sekretaris I b. Sekretaris II
AZIS BUDI HARIYANTO, SE, M.Si Drs.MACHFUD SHODAR, M.Ag.
c. Sekretaris III
Drs. HUDIONO, M.Si
4.
Bendahara
Dra. EMA SUMIARTI, M.Si
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
5.
Anggota:
a. M. AGUS MUSLIMIN, SH
Ketua Komite Tetap Sistem Sertifikasi dan Kompetensi SDM, Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur. Kepala Sub BagianPenyusunan Program,Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kepala Sub BagianKeuangan,Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kepala Sub Bagian Tata Usaha,Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
2.
3.
b. SUNARTO,SH, M.Si
c. Drs. Ec.SUTIKNO WIBOWO
d. Drs. GUNAWAN WIBISANA, M.Si
Kepala Dinas PendidikanProvinsi Jawa Timur. Kepala Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Jawa Timur. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kepala UPT Tekkomdik,Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kepala Bidang Mapenda,Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kepala Seksi Kurikulum PMPPMA,Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
6. Penyelenggara Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-2-
1 6.
2 Penyelenggara Ujian Nasional SD/MI/SDLB a. Koordinator
b. Anggota:
3
Drs. NURYANTO, M.Si
1) Drs. MARDJANA, MM
2) Drs. SUHARNOTO, S.Pd.
3) Drs. M. KHOLIL
4) Dra. PUJI HASTUTI, M.Si
5) ZUN ARIF AMIRULLAH, SE 6) Dra. RETNO WIDJININGSIH
7.
Penyelenggara Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB a. Koordinator
Drs. BAMBANG SUDARTO, MSi
b. Anggota:
1) Drs. H. ABDUL KHAKIM, MPd
2) Drs. SUPARNO, M.Si
4
Kepala Bidang Taman Kanakkanak/Sekolah Dasar/Pendidikan Khusus, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kepala Seksi KurikulumTaman Kanak-kanak/Sekolah Dasar/ Pendidikan Khusus,Dinas PendidikanProvinsi Jawa Timur PengawasPendidikan Khusus,Dinas PendidikanProvinsi Jawa Timur PengawasPendidikan Khusus,Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kepala SeksiPendidikan Khusus,Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Jawa Timur. Kepala Seksi SaranaTaman Kanak-kanak/Sekolah Dasar/ Pendidikan Khusus,Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Kepala Bidang Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan MenengahAtas,Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kepala Seksi Evaluasi dan Supervisi Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Jawa Timur. Koordinator Pengawas Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Menengah Atas,Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
3) Drs. DWI PRIYONO, MM Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-3-
1
2
3 3) Drs. DWI PRIYONO, MM
4) HADI WIYONO, SH, M.Si
5) Drs. NANANG HERMANTO, M.Si
6) Ir. HERMIN ERLIANA, M.Si
8.
Penyelenggara Ujian NasionalSMK a. Koordinator
b. Anggota:
4 Pengawas Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Menengah Atas,Dinas PendidikanProvinsi Jawa Timur Pengawas Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Menengah Atas,Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Pengawas Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Menengah Atas,Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kepala Seksi Sarana PrasaranaPendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Menengah Atas,Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
GATOT GUNARSO, M.Hum
Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi,Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
1) Dra. NI MADE SRI UTARI, M.Pd
Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan,Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kepala Seksi Sarana Sekolah Menengah Kejuruan,Dinas PendidikanProvinsi Jawa Timur Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan,Dinas PendidikanProvinsi Jawa Timur Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan,Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan,Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
2) Drs. SUKARNO
3) Drs. KHOLILUR ROHMAN, M.Kes 4) Dr. LILI DWI PRIYANTO, MM
5) Drs. Y.M SANJAYA PUTRA, MM
9. Penyelenggara
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-4-
1 9.
2 Penyelenggara Ujian Nasional Program Paket A, B, C dan C Kejuruan a. Koordinator
b. Anggota:
3
4
M. NASOR, SH, M.Si
Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal,Dinas PendidikanProvinsi Jawa Timur.
1) EKA ANANDA ABR, SHCN, M.Si
Kepala SeksiPendidikan Masyarakat,Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kepala Seksi Pendidikan Karakter Pekerti Bangsa,Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini,Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
2) Dra. ENDANG WIDIASTUTI, M.Si 3) Drs. TOTOK ISNANTO
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta. 3. Sdr. Menteri Agama di Jakarta. 4. Sdr. Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Jakarta. 5. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 7. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Penyelenggara UN dimaksud.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
