RAPAT KOORDINASI KOMITE NASIONAL FASILITASI (FAL) UDARA JOGAKARTA, 20-‐21 APRIL 2016 YUSFANDRI GONA
DASAR PELAKSANAAN • UU No. 1/2009, KM 41/2011, PM 22/2015 Otoritas Bandar Udara • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM NO 61 TAHUN 2015 Tentang Fasilitasi Udar (FAL); • Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP 541 Tahun 2014 Tentang Fasilitasi Kegiatan FAL (Facilitation) Di Bandar Udara Internasional ;
• Surat Undangan Direktur Angkutan Udara Nomor UM. 208/3/3/DJPU DAU/2016 Perihal Permohonan Sebagai Narasumber Rakorfalnas Yogyakarta 20-‐21 April 2016 tanggal 10 Maret 2016.
UU NO. 1 TH. 2009 PM 41 TAHUN 2015 PM 22 TAHUN 2015
OBU : Pasal 227 s.d Pasal 231 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara. Peningkatan Fungsi Pengendalian Dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara.
Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-‐undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan
pelayanan penerbangan.
ü Jaminan keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan di bandar udara; ü Kepastian terlaksana dan terpenuhinya ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, kelancaran, dan kenyamanan di bandar udara; ü Jaminan terpeliharanya pelestarian lingkungan bandar udara; ü T erselesaikannya masalah-masalah yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional bandar udara yang dianggap tidak dapat diselesaikan oleh instansi lainnya; ü Laporan kepada pimpinan tertingginya dalam hal pejabat instansi di bandar udara, melalaikan tugas dan tanggungjawabnya serta mengabaikan dan/atau tidak menjalankan kebijakan dan peraturan yang ada di bandar udara; dan ü Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Menteri
a. M e n g k o o r d i n a s i k a n k e g i a t a n pemerintahan di bandar udara; b. M e n g a t u r , m e n g e n d a l i k a n , d a n mengawasi pelaksanaan ketentuan keselamatan, keamanan, kelancaran, serta kenyamanan penerbangan di bandar udara; c. M e n g a t u r , m e n g e n d a l i k a n , d a n mengawasi pelaksanaan ketentuan pelestarian lingkungan; d. M e n g a t u r , m e n g e n d a l i k a n , d a n mengawasi penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara;
e . M e n g a t u r , m e n g e n d a l i k a n , d a n m e n g a w a s i p e n g g u n a a n k a w a s a n keselamatan operasional penerbangan dan daerah lingkungan kerja bandar u d a r a s e r t a d a e r a h l i n g k u n g a n kepentingan bandar udara; f . M e n g a t u r , m e n g e n d a l i k a n , d a n mengawasi pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan jasa di bandar udara; dan g. Memberikan sanksi administratif kepada badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, dan/atau b a d a n u s a h a l a i n n y a y a n g t i d a k memenuhi ketentuan keselamatan, k e a m a n a n , k e l a n c a r a n s e r t a kenyamanan penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-‐undangan.
BANDARA INTERNASIONAL DI WILAYAH KERJA KANTOR OBU WILAYAH IV INT
INT GO INT
INT
Bandara Bandara Bandara Internasional Internasional Internasional I Gusti Ngurah Eltari Kupang Lombok (LOP) Rai -‐ Bali (DPS) (KOE)
BANDARA INTERNASIONAL DI WILAYAH KERJA KANTOR OBU WILAYAH IV Komite Fasilitasi Bandar Udara Komite Bandar Udara Sehat Komite Eco-‐Airport Komite Keamanan Bandar Udara Komite Pengawasan & Pengendalian Hewan Liar & Burung Konsil Airlines Operator (23 anggota) Komite Fasilitasi Bandar Udara Bandara Komite Eco-‐Airport Internasional Komite Keamanan Bandar Udara Lombok (LOP) Komite Pengawasan & Pengendalian Hewan Liar & Burung Konsil Airlines Operator (6 Anggoita) Komite Fasilitasi Bandar Udara Bandara Internasional Komite Eco-‐Airport Eltari Kupang Komite Keamanan Bandar Udara (KOE) Komite Pengawasan & Pengendalian Hewan Liar & Burung
Bandara Internasional I GUSTI NGURAH RAI GRAFIK PERTUMBUHAN PENUMPANG BANDARA INTERNASIONAL I GUSTI NGURAH RAI TAHUN 2005-‐2015
17,195,887 17,024,975 15,548,853 14,434,888 12,771,800 11,129,500 9,625,433 7,579,890 6,505,550
8,474,100
6,298,400
Total Penumpang 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Bandara Internasional Lombok Grafik Jumlah Penumpang Bandara Internasional Lombok -‐ Praya Tahun 2011-‐2015
1200000 1000000 G N 800000 A P M U N E 600000 P H A L M 400000 U J 200000 0
2011
2012
2013
2014
2015
DOM Arr
798418
879586
991378
1072740
1141037
DOM Dep
832624
901226
1018770
1078478
1112940
DOM Trs
1249
1101
4530
27889
50320
INT Arr
19549
26424
78995
118848
124334
INT Dep
25081
27714
73946
119920
123768
INT Trs
0
0
0
0
0
FASILITASI (FAL) Merupakan rangkaian kegiatan di bidang p e n e r b a n g a n s i p i l i n t e r n a s i o n a l u n t u k mendukung kelancaran pergerakan pesawat udara, awak pesawat, penumpang dan barang, kargo, pos perbekalan pesawat udara serta dokumen di bandara internasional.
RAPAT KOORDINASI 15 MARET 2016 DI KUPANG – NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)
KETENTUAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL PM 69 Tahun 2013 (TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL) Pasal 14 (ayat 2) : Pasal 15
Bandar Udara Internasional ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri.
: Penetapan bandar udara internasional dengan mempertimbangkan : a. Rencana Induk Nasional Bandar Udara; b. Pertahanan dan Keamanan Negara; c. Pertumbuhan Dan Perkembangan Pariwisata; d. Kepentingan Dan Kemampuan Angkutan Udara Nasional, dan e. Pengembangan Ekonomi Nasional Dan Perdagangan Luar Negeri.
Pasal 16 (ayat 1) :
(ayat 2)
Penetapan bandar udara internasional ditetapkan oleh Menteri, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keimigrasian, bidang kepabeanan, dan bidang kekarantinaan dalam rangka penetapan unit kerja dan personel. : Untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang bersifat nasional dan internasional, bandar udara domestik dapat digunakan untuk melayani penerbangan dari dan ke luar negeri setelah mendapat persetujuan Menteri.
(ayat 3) : Ketentuan lebih lanjut dan tata cara penetapan bandar udara internasional dan bandar udara domestik dapat digunakan untuk melayani penerbangan dari dan ke luar negeri diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.
REKOMENDASI RAKOR BANDARA LBJ • Perlu ada regulasi, persyaratan dan kriteria teknis peralihan status dan operasional bandar udara dari BANDARA DOMESTIK menjadi BANDARA INTERNASIONAL • Diperlukan revisi PM 69 Tahun 2013 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (TKN). Penetapan bandar udara Internasional terakhir adalah pada Bandara Silangit. • Perlu pengembangan unit FAL dan peningkatan security, safety, SDM (kualicikasi dan jumlah) yang memenuhi persyaratan minimum termasuk pemenuhan standar pelayanan dan jam operasi sesuai peraturan yang berlaku. • Perlu segera disusun action plan (rencana aksi) secara sinergi dengan semua stakeholders.
REKOMENDASI RAPAT KOORDINASI FAL UDARA WILAYAH KERJA OTBAN WIL IV 23 MARET 2016 • ASPEK KEAMANAN PENERBANGAN MENJADI PERHATIAN YANG UTAMA, PERLU MENINGKATKAN KEWASPADAAN TERHADAP POTENSI ANCAMAN KEAMANAN PENERBANGAN DAN KEAMANAN BANDARA MELALUI KEGIATAN SINERGI CEGAH TANGKAL DI PINTU TERDEPAN DAN BATAS-‐BATAS NEGARA OLEH SEMUA STAKEHOLDERS. • PERLU KOMITMEN BERKELANJUTAN ATAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DIMASING MASING INSTANSI DALAM PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN KEPADA PENGGUNA JASA. • PERLU DISEMINASI INFORMASI YANG LEBIH INTENSIF (BERBASIS WEB) TERKAIT PERSYARATAN-‐PERSYARATAN, LARANGAN-‐LARANGAN DAN BIAYA-‐ BIAYA SERTA PENALTI DAN HUKUMAN YANG MUDAH DIAKSES DAN DICERNA OLEH WISATAWAN MANCA NEGARA YANG TELAH DIBEBASKAN VISA, AGAR TIDAK TERJADI SECARA BERULANG ULANG MASALAH YANG SAMA YANG MENGHAMBAT KINERJA UTAMA DALAM PELAYANAN, DAN PERLU DITINGKATKAN KOORDINASI LEBIH BAIK ANTARA OPERATOR DENGAN BANDARA KEBERANGKATAN.
REKOMENDASI RAPAT KOORDINASI FAL UDARA WILAYAH KERJA OTBAN WIL IV 23 MARET 2016 • PERLU DAN SANGAT MENDESAK UNTUK SINKRONISASI DAN HARMONISASI KEBIJAKAN DI PUSAT KHUSUSNYA PEMBEBASAN PUNGUTAN, PEMBIAYAAN, DAN SEWA-‐MENYEWA TEMPAT, LAHAN, PARKIR, PASS BANDARA DLL BAGI INSTANSI YANG MELAKSANAKAN TUGAS ATAS PERINTAH KONSTISTUSI DAN UNDANG-‐ UNDANG DI BANDAR UDARA SEPERTI CIQ, OTORITAS BANDAR UDARA, INSTANSI KEAMANAN DAN PERTAHANAN SERTA UNIT PENEGAKAN HUKUM. • KINERJA KEAMANAN, KESELAMATAN DAN PELAYANAN GROUND HANDLING PERLU MENDAPATKAN PERHATIKAN BERSAMA KARENA BERADA WILAYAH PERBATASAN/BORDER LINES NEGARA DAN OLEH KARENA ITU PIHAK PENGGUNA JASA GROUND HANDLING (AIRLINES DAN VVIP/VIP) AGAR MENGATUR ASPEK OPERASIONAL DAN KUALITI KONTROL DENGAN SOP LENGKAP DAN BERBASIS HUBUNGAN KEMITRAAN BISNIS YANG SETARA. • PERLU PERNYESUAIAN UNTUK PROGRAM KOMITE FAL BANDAR UDARA DENGAN KONTEN KEAMANAN DAN PROGRAM CEGAH TANGKAL TERORIS DAN NARKOBA SERTA KEGIATAN SIMULASI PARALEL DENGAN KOMITE KEAMANAN.
REKOMENDASI RAPAT KOORDINASI FAL UDARA WILAYAH KERJA OTBAN WIL IV 23 MARET 2016 • WACANA PENGGUNAAN TERMINAL INTERNASIONAL BANDARA LOMBOK UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN BAGI PENERBANGAN DOMESTIK KARENAN JUMLAH PENERBANGAN INTERNASIONAL DI BANDARA LOMBOK RELATIF SEDIKIT ( 2 S/D 3 PERHARI ) PERLU DIBUATKAN LOA DAN SOP / LOA DI SETUJUI OLEH CIQ. • MASIH DITEMUKAN PENJEMPUTAN PENUMPANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TERTENTU SEBELUM IMIGRASI CLEARANCE DAPAT MENGAKIBATKAN POTENSI ANCAMAN BAHAYA KEAMANAN SERTA POTENSI PUNGUTAN LIAR DILUAR KETENTUAN YANG BERLAKU; • POTENSI DAN KUOTA PENERBANGAN INDONESIA – TIMOR LESTE PERLU DI EVALUASI UNTUK MENGAKOMODASI PERMINTAAN BEBERAPA OPERATOR YANG AKAN MENERBANGI RUTE KUPANG – DILI DAN TERUSAN KUPANG – DARWIN. • BANDARA ELTARI KUPANG PERLU DITINGKATKAN KETERSEDIAAN PETUGAS CIQ PADA JAM OPERASI BANDARA YANG SAAT INI SIFATNYA MASIH BERBASIS ON CALL.
PERLUASAN KEANGGOTAAN KOMITE FAL UDARA NASIONAL DAN BANDAR UDARA Dasar PM 61 Tahun 2015 Pasal 2 “Program Fal Udara Nasional Wajib Memperhatikan Program Keamanan Penerbangan Nasional” Ø PM 127 Th. 2015 “Program Keamanan Penerbangan Nasional” Ø PM 33 Th. 2015 “Access Control dan Pengendalian Daerah Keamanan Terbatas ” Ø PM 140 Th. 2015 “Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional.”
Pasal 3 : KOMITE NASIONAL FASILITASI (FAL) UDARA KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA SUSUNAN KEANGGOTAAN BAB III : I : Ground Handling J : Instansi Lain : Intelijen Negara; Pengawasan Narkotika; Pariwisata; Konsuler BAB IV par. A.2.d -‐ Badan Narkotika Nasional Provinsi -‐ Ground Handling
PENGENDALIAN JALAN MASUK (ACCES CONTROL) KE DAERAH KEAMANAN TERBATAS (PM 167 TAHUN 2015) ASPEK YANG DIATUR ASP, ACP, DAN SOP AKSES CONTROL PAS BANDARA PEMETAAN AREA, MARKA& RAMBU SCREENING /BACKGROUND CHECK (2016) PENGENDALIAN KEAMANAN (PA, RA, SRA DAN SA) TEKNOLOGI (2016)
PENINGKATAN PEMERIKSAAN KEAMANAN PENERBANGAN INSTRUKSI DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA NO: INS. 1 TAHUN 2016 1
2
3
4
5
MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEAMANAN DIPINTU MASUK MENUJU SISI UDARA TERHADAP KARYAWAN YANG BERTUGAS DISISI UDARA PADA SAAT MASUK DAN KELUAR
MASUK DAN KELUAR SISI UDARA HANYA MELALUI 1 (SATU) PINTU (ACCES CONTROL) BAGI KARYAWAN YANG BERTUGAS DISISI UDARA/PEMEGANG PAS
MELAKUKAN PENDATAAN BARANG-‐BARANG YANG DIBAWA KARYAWAN YANG BEKERJA DISISI UDARA PADA SAAT MASUK DAN KELUAR SISI UDARA
MELARANG KEPADA SETIAP KARYAWAN YANG DISISI UDARA UNTUK MEMBAWA/ DAPAT MENGGUNAKAN TELEPON KANTOR PADA MASING-‐ MASING BADAN USAHA YANG BERSANGKUTAN
MENYEDIAKAN TELEPON UMUM DISISI UDARA
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: IM 4 TAHUN 2016 1
MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP ORANG PERSEORANGAN, KARYAWAN DAN AWAK PESAWAT UDARA YANG AKAN MEMASUKI DAERAH KEAMANAN TERBATAS DI BANDAR UDARA, SEBAGAI BERIKUT: a. MELAKUKAN PEMERIKSAAN IDENTITAS TERHADAP AWAK PESAWAT UDARA, KARYAWAN DAN ORANG PERSEORANGAN YANG MENGGUNAKAN PAS BANDAR UDARA b. MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEAMANAN TERHADAP AWAK PESAWAT UDARA, KARYAWAN DAN ORANG PERSEORANGAN SEBAGAIMANA TERSEBUT HURUF A, TERMASUK BARANG BAWAANNYA SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU c. MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEAMANAN TERHADAP ORANG PERSEORANGAN TERMASUK IDENTITAS DAN BARANG BAWAANNYA YANG MELALUI TERMINAL VIP
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: IM 4 TAHUN 2016 2 DALAM HAL PEMERIKSAAN TERHADAP ORANG PERSEORANGAN, KARYAWAN DAN AWAK PESAWAT UDARA YANG AKAN MEMASUKI DAERAH KEAMANAN TERBATAS DI BANDAR UDARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA DIKTUM PERTAMA TIDAK DILAKSANAKAN, MAKA: a. KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA AKAN MENJADI PERTIMBANGAN UNTUK DIMUTASIKAN b. SENIOR GENERAL MANAGER ATAU GENERAL MANAGER BADAN USAHA BANDAR UDARA ATAU KEPALA BANDAR UDARA KHUSUS DIREKOMENDASIKAN KEPADA PIMPINANNYA SEBAGAI PENILAIAN UNTUK DIMUTASIKAN; DAN c. AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN TERHADAP TARIF JASA PELAYANAN PENUMPANG PESAWAT UDARA DI BANDAR UDARA
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: IM 4 TAHUN 2016 MENGINSTRUKSIKAN KEPADA: 1. 2. 3. 4.
KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA; DIREKSI PT. ANGKASA PURA I (PERSERO); DIREKSI PT. ANGKASA PURA II (PERSERO); DIREKSI PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA; 5. KEPALA BANDAR UDARA KHUSUS. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DAN 3 KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN INSTRUKSI MENTERI INI
Terima Kasih
