SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT KOORDINASI BKN,BKD dan INSTANSI VERTIKAL Propinsi/Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Surakarta, 08 Nopember 2011 1
SOSIALISASI KETASPENAN
•PROSEDUR PENGURUSAN TUNJANGAN HARI TUA
2
Jl. Veteran No. 305 Telp.(0271)714189 fax.(0271)711751 3
WILAYAH KERJA PT TASPEN (PERSERO) SURAKARTA •PEMKOT SURAKARTA •PEMKAB SRAGEN •PEMKAB KARANGANYAR •PEMKAB WONOGIRI •PEMKAB SUKOHARJO •PEMKAB KLATEN •PEMKAB BOYOLALI 4
Sejarah Perusahaan
Pembentukan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1963 tentang Pembelanjaan Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi dan Pegawai negeri. Ketika itu PN Taspen memperoleh kantor sendiri di Jl. Merdeka no 64 Bandung. Adapun proses pembentukan program pensiun pegawai negeri ditetapkan dengan Undang-undang No 11 tahun 1956 tentang pembelanjaan Pensiun dan undang - undang No 11 tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/duda serta undang - undang No 8 tahun 1974 tentang pokok- pokok kepegawaian.
5
Sejarah Perusahaan
Selanjutnya dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS maka dilakukan proses penggabungan program Kesejahteraan pegawai negeri yang terdiri dari Program Tabungan Hari Tua dan Pensiun yang dikelola PN Taspen. Dengan pemberlakuan Undang - undang Nomor 9 tahun 1969 tentang bentuk - bentuk Perusahaan Negara, PN Taspen diubah menjadi Perum Taspen yang dtetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP.749/MK/V/II/1970.
6
Sejarah Perusahaan
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1981, badan hukum Perum Taspen diubah menjadi PT Taspen (Persero) sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar PT Taspen (Persero) Nomor 3 tahun 1982 tanggal 4 Januari 1982 yang mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor 53 tanggal 17 Maret 1988 dan telah diperbaiki dengan Akta Nomor 10 tahun 1998 tanggal 2 Juli 1998 di hadapan Zulkifli Harahap, S.H., pengganti Notaris Imas Fatimah, S.H.
7
Visi Misi danTata Nilai Perusahaan VISI Menjadi pengelola Dana Pensiun dan THT Serta Jaminan Sosial lainnya yang Terpercaya
8
Visi Misi danTata Nilai Perusahaan MISI Mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin Baik bagi peserta dan stakeholder lainnya secara Profesional dan Akuntabel, berlandaskan Integritas Dan EtikayangTinggi. 9
Visi Misi danTata Nilai Perusahaan TATA NILAI PERUSAHAAN •Tumbuh •Etika •Profesional •Akuntabel •inTegritas 10
PROGRAM YANG DIKELOLA •PROGRAM TABUNGAN HARI TUA •PROGRAM PENSIUN 11
Program Tabungan Hari Tua :
Program Asuransi yang Terdiri dari Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dg Usia Pensiun, ditambah dg ASKEM
12
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA Tujuan :
13
Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya dengan memberikan jaminan keuangan bagi peserta pada waktu mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya (suami/istri/anak/orang tua) pada saat peserta meninggal dunia sebelum usia pensiun (peserta meninggal dunia dimasa bekerja).
Peserta Program THT : •Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) tidak termasuk PNS Dep. Hankam
•Pejabat Negara •Pegawai BUMN / BUMND 14
Peserta Program Tabungan Hari Tua 1. Pegawai Negeri Sipil : (Tidak termasuk Pegawai Megeri Sipil dilingkungan Departemen HANKAM)
a. Pegawai Negeri Sipil Pusat b. Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom c. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada pemerintah daerah / otonom d. Pegawai Negeri Sipil Pusat/PNSDO yang diperbantu kan pada BUMN/BUMND,Swasta/Yayasan, BHMN e. Pegawai Negeri Sipil Pusat/PNSDO yang ditempatkan pada KBRI/Perwakilan di Luar Negeri.
15
Peserta Program Tabungan Hari Tua 2. Pejabat Negara : a. Presiden dan Wakil Presiden b. Ketua dan Wakil Ketua MPR yang merangkap Ketua/Wakil Ketua DPR RI c. Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPR RI d. Ketua, Wakil Ketua dan anggota BPK RI e. Ketua,Wakil Ketua dan Hakim Mahkamah Agung RI f. Jaksa Agung RI g. Menteri
16
Peserta Program Tabungan Hari Tua 2. Pejabat Negara : h. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI i. Gubernur Bank Indonesia j. Gubernur dan Wakil Gubernur KDH Tk I k. Bupati / Walikota KDH Tk II l. Wakil Bupati / Wakil Walikota KDH Tk II m. Pejabat lain yang kedudukannya setingkat Menteri Negara
17
Peserta Program Tabungan Hari Tua 3. Pegawai BUMN ex. IBW / ICW: a. PT. Kereta Api Indonesia b. Perum Perhutani c. PT. (Persero) Pengerukan Indonesia d. Perum Damri e. Perum Pegadaian f. Perum Garam g. PT. Pos Indonesia (Persero)
18
Peserta Program Tabungan Hari Tua 3. Pegawai BUMN ex. IBW / ICW: h. PT. Telkom Indonesia (Persero) i. PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) j. PT. Inhutani I,II,III ( Persero) k. PT. Pelabuhan I,II,III,IV (Persero) m. PT. Taspen (Persero)
19
KEWAJIBAN PESERTA : •Membayar Iuran 3.25% x P P = Gaji Pokok + T.Istri + T.Anak
•Memberi Keterangan Data Diri & keluarga •Melaporkan perubahan data finansial data diri dan keluarga 20
HAK – HAK PESERTA : •Tunjangan Hari Tua ( THT ) Bila Peserta Pesiun / Meninggal dunia masih aktif
•Asuransi Kematian ( ASKEM ) Bila Peserta / Keluarga meninggal dunia
•NILAI TUNAI Bila berhenti bukan karena pensiun / meninggal
21
Syarat Pengurusan Hak Peserta : •Berhenti karena Pensiun Mengisi Formulir SP4A (Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama) dengan lampiran:
22
1. 2 (dua) lembar Fotocopy dari asli SK Pensiun berpasphoto 2. Lembar Pertama dan kedua surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) difinitif dari KPPN / DPPKAD 3. 2 (dua) lembar pas Photo hitam putih ukuran 3x4 cm tanpa kaca mata, serta 1 (satu) lembar Pas Photo Istri/Suami 4. 2 (dua) lembar photo copy SK Calon Pegawai / SK Pengangkatan Pegawai Bulanan Organik 5. 2 (dua) lembar photo copy Kartu Pegawai (Karpeg) / Kartu Peserta Taspen. 6. 2 (dua) lembar photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku 7. Surat Keterangan Sekolah (SKS) bagi yang mempunyai anak usia 21 s/d 25 tahun masih tertunjang 8. Cantumkan NIP Istri/Suami apabila PNS dan NOPEN/NOTAS apabila istri/suami sebagai penerima pensiun. 9. Bagi Suami/Istri sebagai PNS agar melampirkan perincian penerimaan gaji dari Instansi Penerbit Daftar Gaji 10. Mengisi Formulir SP3R bagi yang akan dibayarkan melalui Bank. 11. Melampirkan Foto copy NPWP apabila Bapak/Ibu sebagai peserta wajib pajak.
Syarat Pengurusan Hak Peserta : •Berhenti karena Meninggal Dunia
Mengisi Formulir Surat Permintaan Pembayaran dengan lampiran: 1. Surat pengantar dari instansi yang bersangkutan 2. Surat Keterangan Ahli Waris yang disahkan oleh Camat dan Kepala Instansi Peserta. 3. Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) dari Instansi Peserta atau SKPP Definitip yang dibuat oleh KPPN / Bagian Keuangan Pemerintahan Daerah. 4. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Lurah/Kepala Desa/Rumah Sakit di Legalisir 5. Asli dan Fotocopy Surat Nikah yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa. 6. Fotocopy SK Calon Pegawai / SK Pengangkatan Pegawai Bulanan Organik 7. Fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg) / Kartu Peserta Taspen. 8. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat/SK berkala sebagai pendukung Gaji Pokok terakhir, 9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang berlaku 10. Fotocopy Gaji terusan/Bukti Pembayaran UDW.
23
Syarat Pengurusan Hak Peserta : •Berhenti karena Keluar
Mengisi Formulir Surat Permintaan Pembayaran dengan lampiran: 1. Surat pengantar dari instansi yang bersangkutan 2. Asli dan Tembusan serta Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran yang disahkan oleh Kepala Instansi Peserta. 3. Fotocopy pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/Golongan 4C keatas (khusus untuk pembayaran THT sebelum Surat Keputusan Pensiun diterbitkan oleh Presiden. 4. Asli dan lembar II (kedua) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji yang dibuat oleh Bendaharawan Gaji dan disahkan oleh Kepala Instansi Peserta. 5. Fotocopy KTP yang masih berlaku dan Asli Kartu Peserta Taspen.
24
Syarat Pengurusan Hak Peserta : •Istri / Suami Peserta Meninggal Dunia
Mengisi Formulir Surat Permintaan Pembayaran dengan lampiran: 1. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Kematian yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa/Rumah Sakit/akta kematian diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. 2. Fotocopy Surat Nikah yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa. 3. Asli dan Fotocopy Surat Nikah yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa. 4. Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) yang dibuat oleh Bendaharawan Gaji dan disahkan oleh Kepala Instansi Peserta. 5. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Kepegawaian terakhir (SK Kenaikan Gaji Berkala) yang disahkan oleh Kepala Instansi Peserta. 6. Fotocopy KTP / Kartu Indentitas Diri yang masih berlaku dari Pemohon
25
Syarat Pengurusan Hak Peserta : •Anak Peserta Meninggal Dunia
Mengisi Formulir Surat Permintaan Pembayaran dengan lampiran: 1. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Kematian yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa/Rumah Sakit/akta kematian yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. 2. Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) yang dibuat oleh Bendaharawan Gaji dan disahkan oleh Kepala Instansi Peserta 2. Asli dan Tembusan serta Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran yang disahkan oleh Kepala Instansi Peserta. 4. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Kepegawaian terakhir (SK Kenaikan Gaji Berkala) yang disahkan oleh Kepala Instansi Peserta. 5. Fotocopy KTP / Kartu Indentitas Diri yang masih berlaku dari Pemohon. 6. Jika anak yang meninggal dunia berusia antara 21 s/d 25 tahun wajib melampirkan Surat Keterangan Kuliah.
26
KARTU PESERTA TASPEN
Kartu Peserta Taspen adalah Kartu yang diterbitkan oleh PT Taspen (Persero) yang berlaku sebagai bukti bahwa Pemegang Kartu tersebut adalah Peserta Program Tabungan Hari Tua (THT).
27
Terima Kasih 28
