PAPARAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DALAM MENDUKUNG FASILITASI (FAL) UDARA Rapat Koordinasi Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara dengan Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara, The Alana Yogyakarta Hotel Tanggal 20-21 April 2016
KEIMIGRASIAN (Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian) HAL IHWAL LALU LINTAS ORANG YANG MASUK ATAU KELUAR WILAYAH INDONESIA SERTA PENGAWASANNYA DALAM RANGKA MENJAGA TEGAKNYA KEDAULATAN NEGARA
LN
KEPENTINGAN 1. Mencari kerja, 2. Giat pemerintah, 3. Kunjungan Sosial, 4. Ibadah, 5. Belajar,
KEPENTINGAN 6. Pelatihan, 7. Wisata, 8. Kerja, 9. dan lain2.
LN
NKRI YAN, GAKUM, KAM & FAS PEMB KESJ MASYARAKAT
WASPADAI TUMPANGAN KEPENTINGAN Kejahatan : Pelanggaran :
1. Transnational Crimes 2. Terrorisme 3. Trafficking In Person & Children 4. People Smuggling 5. Illegal Logging, Fishing, Mining, Pasir, Tanah, timah dll. 6. Narkoba Dll
1. Manfaatkan Transit. 2. Pelanggaran Keimigrasian (Overstay, pemalsuan Dokim Penyalagunaan Ijin Keim.) 3. Pelanggaran HAM (TKI) 4. Pencurian data Imigrasi 5. Refugee, Asylum Seeker dll.
DOKUMEN PERJALANAN (Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian)
DOKUMEN RESMI YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DARI SUATU NEGARA, PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA, ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL LAINNYA UNTUK MELAKUKAN PERJALANAN ANTAR NEGARA YANG MEMUAT IDENTITAS PEMEGANGNYA
DOKUMEN KEIMIGRASIAN (Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian)
Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas luar negeri
PASPOR RI (Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian)
Paspor terdiri atas: a. Paspor diplomatik
Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu
b. Paspor Dinas
c. Paspor biasa
VISA RI (Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian)
Keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal
Visa RI: a. Visa Kunjungan
b. Visa Tinggal Terbatas
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan
TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian)
TEMPAT PEMERIKSAAN DI PELABUHAN LAUT, BANDAR UDARA, POS LINTAS BATAS, ATAU TEMPAT LAIN SEBAGAI TEMPAT MASUK DAN KELUAR WILAYAH INDONESIA
PENGAWASAN PERLINTASAN ORANG MASUK ATAU KELUAR WILAYAH INDONESIA SERTA KEBERADAAN DAN KEGIATAN ORANG ASING DI WILAYAH INDONESIA
SEBAGIAN DARI TUGAS PENYELENGGARAAN NEGARA DI BIDANG PELAYANAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT, PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN, SERTA FASILITATOR PENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL
PELAYANAN KEIMIGRASIAN
PENEGAKAN HUKUM DAN KEAMANAN
FASILITATOR PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DAFTAR TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BANDAR UDARA (Permenkumham No. 30 Tahun 2014) 1.TPI Sultan Iskandar Muda- Banda Aceh 2.TPI Maimun Saleh - Sabang 3.TPI Polonia - Medan 4.TPI Kualanamu 5.TPI Binaka - Sibolga 6.TPI Hang Nadim - Batam 7.TPI Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru 8.TPI Minangkabau - Padang
14.TPI Supadio - Pontianak 15.TPI Sepinggan - Balikpapan 16.TPI Hasanudin – Ujung Pandang 17.TPI Tarakan - Tarakan
23.TPI Sam Ratulangi - Manado 24.TPI Pattimura - Ambon
9.TPI Belitung – Tg. Pandan 10.TPI Sultan Mahmud Badarudin II Palembang
11.TPI Soekarno-Hatta, 12.TPI Halim Perdana Kusuma 13.TPI Husein Sastranegara Bandung
18.TPI Ahmad Yani - Semarang 25.TPI Lombok- Mataram 19.TPI Adi Sumarmo - Surakarta 26.TPI El-Tari - Kupang 20.TPI Adi Sucipto Yogyakarta 27.TPI Mopah - Merauke 21.TPI Ngurah Rai - Bali 28.TPI Mozes Kilangin Timika 22.TPI Juanda – Surabaya 29.TPI Frans Kaisiepo- Biak
MASUK DAN KELUAR WILAYAH INDONESIA (UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian)
MASUK
KELUAR
Ø W N I b e r h a k m e l a k u k a n perjalanan keluar dan masuk Wilayah Indonesia dan tidak dapat ditolak masuk
Ø Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku (≥ 6 bln)
Ø Wa j i b m e m i l i k i D o k u m e n Perjalanan yang sah dan masih berlaku (≥ 6 bln) Ø OA wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain Ø wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di TPI Ø OA T i d a k t e r m a s u k d a l a m daftar Penangkalan Ø Dapat Masuk setelah diberikan Tanda Masuk
Ø Tidak termasuk dalam daftar Pencegahan Ø Telah memiliki tanda naik Alat Angkut, kecuali bagi Orang Asing pelintas batas tradisional Ø Memiliki izin keluar bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian
PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN WNI MASUK ATAU KELUAR WILAYAH INDONESIA (Permenkumham No. 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di TPI)
PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN ORANG ASING MASUK ATAU KELUAR WILAYAH INDONESIA (Permenkumham No. 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di TPI)
PENOLAKAN ORANG ASING MASUK WILAYAH INDONESIA (Permenkumham No. 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di TPI)
PENOLAKAN KELUAR WILAYAH INDONESIA (Permenkumham No. 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di TPI)
PENANGGUNG JAWAB ALAT ANGKUT (UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian)
Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan.
KEWAJIBAN PENANGGUNG JAWAB ALAT ANGKUT Pasal 18 ayat (1) UU No. 6 tahun 2011 a. S ebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau rencana keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi; b. M enyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi; c. Memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar Wilayah Indonesia dengan membawa penumpang; d. Melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian; e. Melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut yang telah mendapat penyelesaian Keimigrasian selama menunggu keberangkatan; f. Membawa kembali keluar Wilayah Indonesia pada kesempatan pertama setiap Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan yang datang dengan alat angkutnya; g. Menjamin bahwa Orang Asing yang diduga atau dicurigai akan masuk ke Pasal 79 UU No. 6 tahun 2011 Wilayah Indonesia secara tidak sah untuk tidak turun dari alat angkutnya;
Penanggung jawab Alat Angkut yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana h. Menanggung segala biaya sebagai pemulangan setiap dimaksud dalam yang Pasal 18timbul ayat (1) dikenai biayaakibat beban. (terdapat dalam Lampiran PP 45 Tahun E. Biaya Beban) penumpang dan/atau awak2014 alatIV.angkutnya.
KEWAJIBAN PENANGGUNG JAWAB ALAT ANGKUT Pasal 19 UU No. 6 Tahun 2011 a.
Memeriksa dokumen perjalanan dan/atau visa setiap penumpang yang akan melakukan perjalanan masuk wilayah;
b.
Pemeriksaan tersebut dilakukan sebelum penumpang naik ke alat angkutnya yang akan menuju wilayah Indonesia;
c.
Wajib menolak untuk mengangkut setiap penumpang yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan, Visa, dan/atau Dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku;
d.
Jika dalam pemeriksaan keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi ditemukan ada penumpang sebagaimana tersebut di atas, penanggung jawab Alat Angkut dikenai sanksi berupa biaya beban dan wajib membawa kembali penumpang tersebut keluar Wilayah Indonesia.
PERATURAN / KEBIJAKAN IMIGRASI MENDUKUNG PROGRAM FAL 1. PENGHAPUSAN KEWAJIBAN PENGISIAN KARTU EMBARKASI ATAU DEBARKASI (A/D CARD) UNTUK ORANG ASING . 2. KONTER DAN JALUR KHUSUS UNTUK PEMEGANG JENIS PASPOR TERTENTU, PEMEGANG ABTC DAN DISABLE / ORANG TUA. 3. IMPLEMENTASI AUTO GATE SOETTA DAN NGURAH RAI.
DI
TPI BANDARA
4. ORANG ASING SUBYEK BEBAS VISA KUNJUNGAN DAPAT MASUK MELALUI SELURUH TPI BANDAR UDARA . 5. DIPISAHKANNYA KONTER PEMERIKSAAN BAGI WNI DAN OA.
