KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Jalan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110 KotakPosNo. 1389 Jakarta 10013
Telepon : 3505550 - 3505006 (Sentral)
Fax:3505136-3505139 3507144
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR: KP.
569 T4HUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KO. 401 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR OPERASI
(STANDARD OPERATING PROCEDURE) PENGATURAN SLOT TIME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
Menimbang
a.
bahwa guna memberikan pedoman koordinasi jadwal penerbangan (flight schedule coordination) untuk penyelenggara bandar udara dan badan usaha angkutan udara, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KO. 401 Tahun 2011 tentang Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Pengaturan Slot Time;
Mengingat
b.
bahwa dalam imlementasi peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat hal-hal yang perlu diselaraskan dengan praktek di lapangan;
c.
bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP. 401 Tahun 2011 tentang Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Pengaturan Slot Time dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
4.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewanangan, Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Rl; 5.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
6.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
7.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR
DIREKTUR : KP. 401
TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR OPERASI (STANDARD OPERATING PROCEDURE) PENGATURAN SLOT TIME
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Udara Nomor : KP. 401 Tahun 2011 tentang Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Pengaturan Slot Time diubah sebagai berikut:
1. Mengubah bagan Organisasi Slot Indonesia pada Nomor 2. Organisasi Slot Indonesia, sehingga menjadi sebagai berikut:
Komite Slot
Direktur Angkutan Udara Sekretariat
Ditjen Hubud -Dit. Navigasi Penerbangan -Dit. Angkutan
Penyelenggara
Badan Usaha
Bandar Udara
Angkutan Udara
-Dit. Bandar Udara
Dir. Ops & Teknik PT. Angkasa Pura I Dir. Ops & Teknik PT. Angkasa Pura II
-Dit. Keamanan
Kabandara Unit
Udara
Penerbangan -Otoritas Bandar
Nasional
Sekjen INACA
Pelaksana Bandar Udara
Udara
IDSCt Koordinator Slot
Ketua Koordinator Slot
Manajer Slot Wilayah Barat
Asisten Manajer Slot
Manajer Slot Wilayah Timur
Asisten Manajer Slot
2. Menambah kalimat pada Nomor 2. Organisasi Slot Indonesia, angka 2.1.1. huruf a, sehingga berbunyi sebagai berikut: a. Menyediakan forum konferensi antara Direktorat Jenderal Penyelenggara Bandar Udara dan Udara dan Perusahaan Angkutan bulan bersama dengan IDSC
penerbangan domestik Perhubungan Udara, Badan Usaha Angkutan Udara setiap 6 (enam)
3. Mengubah kalimat pada Nomor 2. Organisasi Slot Indonesia, angka 2.2.1. huruf c, d dan e sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: c. Mengkoordinasikan rencana slot time dari Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Penerbangan Asing mengenai permintaan slot time secara musiman (seasonal) di bandar udara Indonesia yang dikategorikan padat.
d. Mengalokasikan slot time penerbangan yang diminta oleh Badan Usaha Angkutan Udara dengan mekanisme kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. e. Bersama dengan Komite Slot melaksanakan konferensi penerbangan domestik antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara setiap 6 (enam) bulan sekali (Periode Summer dan Winter). 4. Menambah kalimat pada Nomor 2. Organisasi Slot Indonesia, angka 2.2.2. sehingga berbunyi sebagai berikut: 2.2.2.
Masa kerja IDSC adalah 2 (dua) tahun dan untuk periode pertama terhitung sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan 29 April 2013 dan dapat diperbaharui setiap 2 (dua) tahun.
5. Menambah substansi pada Nomor 4 Persetujuan Slot (Slot Clearance) di Bandar Udara, angka 4.6. yang berbunyi sebagai berikut:
4.6.
Persetujuan slot untuk penerbangan International (permintaan slot dapat disampaikan melalui email
[email protected]
diberikan
oleh
PT.Garuda Indonesia) sebagai slot coordinator international setelah dikoordinasikan dengan IDSC.
6. Mengubah kalimat pada Nomor 5. Pemberitahuan Kapasitas Bandar Udara (Notice of Airport Capacity / NAC), angka 5.1. sehingga berbunyi sebagai berikut: 5.1.
Dasar penetapan persetujuan slot time (slot clearance) kepada Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Penerbangan Asing adalah Notice of Airport Capacity / NAC yang dikeluarkan 2 (dua) kali dalam setahun (musim Summer dan Winter) yang akan berjalan.
7. Mengubah Alur Proses Perolehan Slot di 7 Bandar Udara Pilot Project pada Nomor 7. Proses Koordinasi sehingga berbunyi sebagai berikut: 7.
Proses Koordinasi
Alur Proses Perolehan Slot di 7 Bandara Pilot Project APAXAHARUNE UBfUNYAI aOI HBTORKAL PAD* PERIODESEASON
# KccroSnatorMem-valcasi Hofcrc
TANSSAMASESEUAWYA
Slot Iworic* List (SHL) tidak melewati
Airline mem-valkJasi historic
Deadtne
Koordinator re-ewkiasiHistoric
AirtneTWakSetuju
Apakah historic yang ada di SHL sesuai dengan data yg ada pada airline?
Koordkutor setuju akan historic Airline
>ka masih ada perbedaan sebekim batas waktu pengajuar. maka coorAnator akan memutuskan apakah akan mengembaiikin atau meretokasi slot (Airline bias melakukan mediasi)
Initial Slot Submission Airline tidak Koordinator vaadasi Initial Submission
melewati deadline Kocrdknakxmcngkontirmasi penerimaan submission dari Airline
Natal awal (Infcal Alocation} oleh Koordinator
Airline setuju dan tnenyiapkan penyerahan slot awal (Initialslot Submission)
Airline menyukpkan penyerahan slot awal (Initial slot Submission)
*j SotAlocation List (SAL) tidak melewati deadfine Arkne memastikan SAL telah diterima
Aktifitas Pra-Slot Meeting Domestic
dan memertksanya
Slot Meeting Domestic
Ian 'Summer & Winter Slot Confirmation
dari Kemenhub
8. Mengubah kalimat Nomor 8. Penggunaan dan Pemantauan Slot Time di Bandar Udara Indonesia, angka 8.3. sehingga berbunyi sebagai berikut:
8.3.
Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal yang tidak menggunakan slot time wajib melaporkan ke koordinator.
9.
Menambah kalimat pada Nomor 9. Yaitu angka 9.1. sehingga berbunyi sebagai berikut: 9.1.
IDSC secara berkala melakukan terhadap pelaksanaan
slot oleh Badan Usaha Angkutan Udara Nasional dan Perusahaan Penerbangan Asing di Bandar Udara. Pasal II
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di pada tanggal
: :
JAKARTA 16 dese^ber 2011
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, ttd HERRY BAKTI
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada : 1. Menteri Perhubungan Rl; 2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan; 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara; 6. Direksi PT. Angkasa Pura I 7. Direksi PT. Angkasa Pura II; 8. Kepala Bandar Udara Unit Pelaksana Teknis;
9. Direksi Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara; lO.Anggota Petugas Pelaksana IDSC yang bersangkutan.
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BANIAN HUKUM DAN HUMAS,
ISRAFULHAYAT
