KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

1


KEBIJAKAN INTERNASIONAL DAN DOMESTIK TENTANG MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

UNFCCC

INDONESIA

Copenhagen Accord, COP 15, 2009

National Mitigation Action (President Decree no 61, 2011)

Paris Agreement, COP 21, 2015

Indonesia NDC Nat. Determined Contribution 2016

Marrakesh, COP 22, 2016

Ratification of Paris Agreement by Law no 16, 2016

ICAO

DITJEN HUBUD State Action Plan (RANGRK) KP 201, 2013

Indonesia State Action Plan for Emission Reduction, 2013 & 2015 (Rev1)

5 Pillars ICAO Roadmap Assembly Resolution A38-18, 2013 A39-3, 2016

2


KERANGKA DASAR IMPLEMENTASI PENURUNAN EMISI DAN MITIGASI GRK SEKTOR PENERBANGAN Pemerintah Indonesia (PP 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan PP 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional) Goal: penurunan emisi GRK nasional hingga 26% pada 2020 Mandat

Kementerian Perhubungan (KM 201 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perhubungan

Goal: capacity building, kontribusi pada formulasi kebijakan internasional, menjaga hubungan dengan member states & ICAO Goal

Pemenuhan mandat/dukungan

Mandat pelaksanaan teknis Dukungan teknis

ICAO CAEP Working Groups

Dukungan teknis

Pemenuhan mandat

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (KP 24 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Perubahan Iklim dan Emisi Gas Rumah Kaca (P2I & EGRK) Sub Sektor Transportasi Udara Mandat

Goal: biofuel 2% pada 2018 dan implementasi renewable energy di bandara, energy sustainability Dukungan teknis

ABRETF

Goal

Dukungan teknis dan administrasi

ICAO MSA Annex 5

Dukungan teknis

Goal Goal: mendukung program RANGRK, penguatan organisasi dalam MoT, penyusunan peraturan, mendukung capacity building

3


6 PILAR PROGRAM IMPLEMENTASI PENURUNAN EMISI DAN MITIGASI GRK SEKTOR PENERBANGAN

CO2

4


PROGRAM IMPLEMENTASI PENURUNAN EMISI DAN MITIGASI GRK SEKTOR PENERBANGAN 2012-2020 Policy and Rule Making, Capacity Building, Organization and Management Development 2012-2020

Alternative fuel (bio-fuel) for aircraft (from 2018) and GSE (15 % start 2015)

1/26/2017

5


6


ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM (EMS) SEKTOR PENERBANGAN 

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengembangkan Environmental Management System (EMS) termasuk provisi inventori Nasional Penurunan Emisi dan Mitigasi GRK Monitoring, Reporting dan Verification (MRV) System bekerjasama dengan ICAO dalam Enviromental Project INS 13801.



EMS dan MRV System merupakan tol untuk mengumpulkan, memperbaharui serta melaporkan progres mitigasi RAN-GRK dan Penurunan Emisi Sektor Penerbangan kepada ICAO sebagai pelaksanaan mandat ICAO Resolution A37-19, A38-18 dan A39-3.



Environmental Management System (EMS) terdiri atas :



1. Kerangka Regulasi dan Standar



2. Manajemen Data dan Informasi : Databases dan Tool



3. Sistim Inventori Emisi Sektor Penerbangan



4. Unit Enviromental : Organisasi, Manajemen dan SDM 1/26/2017

7


ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM (EMS) SEKTOR PENERBANGAN

1/26/2017

8



1/26/2017

9



1/26/2017

10


1/26/2017

11


Program dan Implementasi Form M untuk Airlines  April 2016, Pengesahan Instruksi Dirjen Perhubungan Udara tentang Pelaporan Pemakaian Bahan Bakar Bagi Penerbangan Komersil di Indonesia (INST 2 Tahun 2016)  Mei – Juni 2016, Distribusi INST 2 Tahun 2016 kepada airlines  13 Juni 2016, Sosialisasi/Tutorial kepada airlines

 31 Juni 2013, Pengumpulan pertama Form M dari airlines  31 Juni – 31 Des 2016, Pengumpulan Form M tanpa enforcement  Jan 2017, Surat Edaran kepada airlines untuk melaporkan total pemakaian bahan bakar 2016 serta pemberitahuan pelaporan Form M setiap bulan dengan enforcement jika tidak dipenuhi. APR 16

MAY 16

Instruksi Dirjen dan Sosialisasi

JUN 16

JUL 16

--------

DEC 16

Pengumpulan Form M dan konsultasi

1/25/2017

JAN 17

FEB 17

Surat Edaran dan pelaporan ke ICAO

12


1/25/2017

13


Program dan Implementasi ASBU untuk Pelayanan Navigasi Penerbangan 1. International Civil Aviation Organization (ICAO) menerbitkan ICAO

Global Air Navigation Plan (GANP, Doc 9750) dalam rangka memberikan panduan kepada regulator dan industri penerbangan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan lalu lintas udara sehingga mendorong penurunan emisi gas rumah kaca dan memberikan manfaat secara ekonomis. 2. Sebagai panduan dalam penerapan, diperkenalkan metodologi Aviation System Block Upgrade (ASBU). ASBU BLOCK 0, 1, 2, 3 & 4 3. Melalui ICAO State Letter, Member States diminta untuk mengisi kuesioner berisi referensi aksi efisiensi operasional dan lalu lintas penerbangan.

1/25/2017

14


Aviation System Block Upgrade (ASBU) Block 0 Module Implementation Block 0-APTA: Optimization of Approach Procedures including vertical guidance Block 0-WAKE: Increased Runway Throughput through Optimized Wake Turbulence Separation Block 0-RSEQ: Improved Runway Traffic Flow through Sequencing (AMAN/DMAN) Block 0-SURF: Safety and Efficiency of Surface Operations (A-SMGCS Level 1-2) Block 0-ACDM: Improved Airport Operations through Airport-CDM Block 0-FICE: Increased Interoperability, Efficiency and Capacity through Ground-Ground

Integration Block 0-DAIM: Service Improvement through Digital Aeronautical Information Management Block 0-FRTO: Improved Operations through Enhanced En-Route Trajectories

Block 0-NOPS: Improved Flow Performance through Planning based on a Network-Wide view Block 0-ASUR: ADS-B Ground-Based and Satellite-Based Surveillance and MLAT Block 0-CDO: Improved Flexibility and Efficiency in Descent Profiles (CDOs)

Block 0-TBO: Improved Safety and Efficiency through the initial application of Data Link En-Route Block 0-CCO: Improved Flexibility and Efficiency in Departure Profiles

1/25/2017

15


Rekapitulasi Implementasi PBN di Indonesia 2009 - 2016 Type of PBN

Date of Implementation

En-Route

RNAV 10

- ATS Route : L774, M522, M774, M776, M768, N628, N633, P627, P648, P756, AIP Supp Nr:13/09 19 November 2009

Terminal

RNAV 1 STAR/SID

- RNAV 1 SID and STAR at Jakarta International Soekarno-Hatta Airport Airport AIP SUPP NR:08/12 effective date 23 August 2012 - RNAV 1 SID and STAR at Ngurah Rai Airport – Bali AIP SUPP NR:07/13 effective date 19 September 2013 - In progres: Makassar and surabaya STAR/SID

Approach

RNP APCH

- RNP Approach at palembang sultan mahmud badaruddin Airport, AMDT 24, 8 April 2010 - RNP Approach at bengkulu fatmawati soekarno Airport, AMDT 28, 10 februari 2011 - RNP Approach at pekanbaru sultan syarif kasim II Airport, AMDT 28, 10 februari 2011 - RNP Approach at lombok international Airport, AIP SUPP Nr: 10/12, 28 June 2012 - RNP Approach at El Tari international Airport, AIP SUPP Nr: 10/12, 28 June 2012 - RNP Approach at Juanda international airport, AIP SUPP Nr:01/13, 07 Feb 2013

RNP AR APCH

- RNP AR: Pattimura-Ambon Airport, AIP SUPP Nr.14/12 dated 18 October 2012 - RNP AR: Sam Ratulangi Manado Airport, AIP SUPP Nr.13/12 dated 18 October 2012 - In progress : Bandung SID/STAR/Approach RNP-AR

1/25/2017

16


EMS & MRV SISTEM DALAM KERANGKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GLOBAL KARBON OFFSETT (ICAO GLOBAL MARKET-BASED MEASURES – GMBM CORSIA) 2019

1. 2.

CORSIA (THE CARBON OFFSETTING AND REDUCTION SCHEME FOR INTERNATIONAL AVIATION) INDONESIA KOMITMEN UNTUK VOLUNTER PADA PHASE PERTAMA 2021 BERSAMA NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG LAIN MEKSIKO DALAM GLOBAL MBM 1/26/2017

17


INTERGRASI EMS & MRV SISTEM DALAM KERANGKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GLOBAL KARBON OFFSETT (ICAO GLOBAL MARKET-BASED MEASURES - CORSIA) 2019

1/26/2017

18


ICAO Timetable on the Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) Preparation

1/26/2017

1


KERJASAMA KEMENHUB DAN KEMEN-ESDM DALAM INISIATIF PENGEMBANGAN AVIATION BIOFUEL & RENEWABLE ENERGY

1/26/2017

19


KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM INISIATIF PENGEMBANGAN AVIATION BIOFUEL & RENEWABLE ENERGY

1. FAA : Alternative

Fuel , with CAAFI (US) and ABRETF (Indonesia) Aviation

bio-fuel from Municipal Waste

2. Airbus : Aviation

bio-fuel from Forest Waste 1/26/2017

20


Tantangan Dalam Proses Implementasi Belum tersedianya unit kerja tersendiri dan SDM dalam struktur Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang dedicated dalam mengkoordinir program kerja dan implementasi penurunan emisi dan mitigasi GRK pada sektor penerbangan. 1.

2. Perlu peningkatan harmonisasi dan koordinasi masing-masing unit kerja terkait dan mitra kerja, termasuk dalam RKA dan penetapan target IKU.

1/25/2017

21


1/25/2017

22

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Recommend Documents