DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DASAR HUKUM

1. 2. 3. 4.

5. 6.

7. 8.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 108/1995 tentang Pedoman Perumusan Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/l1/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

PERTIMBANGAN RESTRUKTURISASI

PERTIMBANGAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI UPT BANDAR UDARA MENJADI UPBU 1.

Pemisahan fungsi regulator dan operator UPBU sebagai Operator tidak lagi melaksanakan fungsi koordinasi dan pemantauan (fungsi regulator) pada Pasal 47 KM. 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bandar Udara

2.

Pemisahan fungsi pelayanan Navigasi Penerbangan dari penyelenggara bandar udara

3.

Peningkatan pelayanan dan kenyamanan pengguna bandar udara menuju kemandirian penyelenggaraan bandar udara. Pada organisasi UPBU terdapat fungsi kendali mutu, standar pelayanan, penanganan keluhan pengguna serta kerjasama pelayanan bandar udara yang ditangani oleh unit kerja tertentu


PELAYANAN TRANSPORTASI UDARA

PEMERINTAH (IKU)

SWASTA

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2009 ROWING OPERATOR GOVERNMENT SARANA BISNIS PENERBANGAN PRASARANA NAVIGASI PRASARANA BANDAR UDARA


STEERING REGULATOR PRIVATE

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN HASIL PENATAAN KELEMBAGAAN KANTOR UPBU


STRUKTUR PELAKSANAAN PENGAWASAN KESELAMATAN PENERBANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KOMITE NASIONAL KECELAKAAN TRANSPORTASI KNKT ( Annex 13)

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGIDAN GEOFISIKA (BMKG) (Annex 3)

1. Pasal 229 UU Penerbangan 2. PM. 41 Th 2010 Ttg OTK Kantor Otband 3. KP. 114 Th 2013 ttg Juklak PM. 41/2010

SEKRETARIAT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA (Convention, Annex 2, SAAQ)

BADAN SAR NASIONAL (BASARNAS) ( Annex 12)

1. CASR 2. MoS 3. Staff Instruction

DIREKTORAT ANGKUTAN UDARA

HEAD QUARTER (HQ)

REGIONAL OFFICE (RO)

UU No. 1 Th. 2009 ttg Penerbangan

(Annex 9)

DIREKTORAT KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA (1, 6, 7, 8, 16, 18, PANS-OPS)

DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN

DIREKTORAT BANDAR UDARA

(Annex 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, PANS-ATM)

(Annex 9, 14, 16)

IT SSP KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA

LAPORAN Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

UPBU /BUBU

DIREKTORAT KEMAANAN PENERBNGAN

(Annex 9, 17, 18)

ALUR PIKIR TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPBU PERSPEKTIF UU PENERBANGAN PENGERTIAN UPBU (Pasal 1) “....sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan...”

Pengoperasian Bandar Udara Umum (Pasal 234)

SERTIFIKAT OPERASI BANDARA (PASAL 234, huruf a)

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr), Kelestarian Lingkungan (Pasal 202 dan 234 huruf j)

Personel

PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN Pasal 233 “... pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos ..”

Pengawasan dan pengendalian internal (Pasal 234, huruf l)

Fasilitas Prosedur Operasi Sistem Manajemen Keselamatan

1. 2. 3. 4.

Kelaikan fasilitas Prosedur perawatan fasilitas Pengoperasian fasilitas Personel

KESELAMATAN, KEAMANAN, KELANCARAN DAN KENYAMANAN BANDAR UDARA


KRITERIA KLASIFIKASI KANTOR UPBU 1. Jasa Angkutan Udara & Pelayanan Pesawat Udara 2. Daya Tampung Bandar Udara

I. Komponen Substantif

3. Penggunaan dan Fungsi Bandar Udara 4. Pelayanan Rute Penerbangan

KOMPONEN 5. SDM (Fungsiomal Tertentu)

1. SDM (Fungsiomal Umum) II. Komponen Penunjang

2. Lokasi Bandar Udara 3. PNBP


MATRIK PERBANDINGAN KRITERIA KLASIFIKASI UPBU KOMPONEN NO I 1 a. b. c. 2. a. b. c. d

KM. 6 TAHUN 2008 KOMPONEN SUBSTANTIF Jasa Angkutan Udara Jumlah penumpang pertahun Jumlah kargo dan pos dalam kg pertahun Jumlah pergerakan pesawat pertahun Pelayanan Lalu Lintas Udara APP ADC AFIS UN-Attended

PM. 39 TAHUN 2014 BOBOT KOMPONEN SUBSTANTIF 24 Jasa Angkutan Udara & Pelayanan Pesawat Udara 8 Jumlah penumpang pertahun 4 Jumlah kargo dan pos dalam kg pertahun 12 Jumlah pergerakan pesawat pertahun Pesawat Udara Terbesar Yang Dilayani 20

3. Fasilitas dan Daya Tampung Bandar Udara a. Kapasitas Bandar Udara 1). Panjang Landasan 2). Bentang Sayap b. Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan c. Fasilitas Security d. PKP-PK


BOBOT 36 14 7 9 6

DITIADAKAN

24 3 3 6 6 6

Kapasitas Pelayanan Bandar Udara Kapasitas Landasan 1). Panjang Landasan 2). Bentang Sayap DITIADAKAN Fasilitas Keamanan Penerbangan PKP-PK Jam Operasi Bandar Udara Kapasitas Terminal Jumlah Rute Penerbangan

27 7 4 3 6 6 6 4 5

MATRIK PERBANDINGAN KRITERIA KLASIFIKASI UPBU

NO KM. 6 TAHUN 2008 4. Penggunaan dan Fungsi Bandar Udara a. Hirarkhi Fungsi Bandar Udara (Pengumpul dan Pengumpan) b. Penggunaan Bandar Udara (Internasional dan Domestik)

KOMPONEN BOBOT PM. 39 TAHUN 2014 4 Penggunaan dan Fungsi Bandar Udara 2 Hirarkhi Fungsi Bandar Udara (Pengumpul dan Pengumpan) 2 Penggunaan Bandar Udara (Internasional dan Domestik)

BOBOT 18 6 6

Koordinasi Pelayanan Operasional Bandar Udara Koordinasi dengan instansi pemerintah yang melakukan kegiatan pemerintah Koordinasi dalam penggunaaan bersama bandar udara/pangkalan udara Koordinasi dengan lembaga pelaksana penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara

2 2 3

5. Sumber Daya Manusia Operasional/ Fungsional

8

Personel Penerbangan di Bandar Udara

5

II. 1 2 3

20 5 5 10

KOMPONEN PENUNJANG Sumber daya manusia administrasi Anggaran Belanja Operasional PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Asset/Barang Milik Negara (BMN) Hierarki Bandar Udara

3 3 8 2 4

KOMPONEN PENUNJANG Pegawai Administrasi Anggaran Pengelolaan Bandar Udara PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)

Penataan Organisasi dan Kelembagaan Bandar Udara

10

CONTOH PENGHITUNGAN NILAI Gewayantana No.

Komponen / Sub Komponen

Nilai

Larantuka 3 Nilai

Nilai TT

“Setiap komponen diberikan nilai tertimbang sesuai dengan bobot yang diberikan.......”

KOMPONEN 1 Jasa dan Pelayanan Angkutan Udara a.

NILAI TIAP BANDARA (N)

Jumlah penumpang pertahun (berangkat, datang, transit) Jumlah penumpang pertahun

BOBOT SUB KOMPONEN ( B )

3.82

5.65 Keatas

10

0

5.29 s/d 5.64

9

0

4.92 s/d 5.28

8

0

4.55 s/d 4.91

7

0

4.19 s/d 4.54

6

0

3.82 s/d 4.18

5

5

3.45 s/d 3.81

4

0

3.08 s/d 3.44

3

0

2.72 s/d 3.07

2

0

2.34 s/d 2.71

1

0

Sub Bobot 1a %


12

5

0.00

“Nilai Tertimbang Yang Didapat Pada Setiap Bandar Udara Dijumlahkan Sehingga Didapatkan Hasil Penilaian Bandar Udara...”

6.00

NILAI TERTIMBANG KOMPONEN (NT) = (N x B)/10

TATA CARA PENENTUAN KELAS BANDAR UDARA

NI = NT – NR C HASIL PENETAPAN KELAS

KELAS KELAS I UTAMA KELAS I KELAS II KELAS III SATPEL BU Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

INTERVAL > 72.38 51.63 < x < 72.38 30.97 < x < 51.63 10.37 < x < 30.97 < 10.30

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UPBU

TUGAS KANTOR UPBU

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial. (Permenhub no. PM. 39 Tahun 2014)



FUNGSI • pelaksanaan penyusunan rencana dan program; • pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; • pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; • penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (slot time); • pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata; • pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara; • pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara; • pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi; • pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara; • pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.


FUNGSI • pelaksanaan penyusunan rencana dan program; • pelaksanaan urusan keuangan, data, serta teknologi dan informasi; • pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat; • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; • pelaksanaan pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besr bandar udara serta fasilitas penunjang; • pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (slot time); • pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Bandar Udara (RIBU); • pelaksanaan pelayanan pengangkutan dan pengamanan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata; • pelaksanaan pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja bandar udara ; • pelaksanaan pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara; Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

STRUKTUR ORGANISASI UPT BANDAR UDARA

Kelas I Utama (eselon. II.b)

(Kelas II/esl. III.b.

(Kelas I/ esl. III.a)

(Kelas III/esl.IV.a)

PERBANDINGAN JUMLAH KELAS

KM. 7 TAHUN 2008

PM. 40 TAHUN 2014

JUMLAH Kelas I Khusus

2

Kelas I Utama

2

Kelas I

5

Kelas I

10

Kelas II

14

Kelas II

20

Kelas III

50

Kelas III

118

Kelas IV

52

Satker

41

Satpel BU

15

Jenis B

1

Kantor UPBU Budiarto

1

Catatan : Bandar Udara Hang Nadim Batam tetap UPT Ditjen Perhubungan hingga BP Batam membentuk BUBU (PP. 65 tahun 2014) Penataan Organisasi dan Kelembagaan Kantor UPBU

REKAPITULASI ESELONISASI UPBU


KEWAJIBAN • Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai operator berkewajiban melaporkan kegiatan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan penerbangan di wilayah kerjanya kepada Kantor Otoritas Bandar Udara yang melaksanakan fungsi regulator.

20

• PASAL 47 KM. 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANIASASI DAN TATA KERJA UPT BANDAR UDARA

21

Prinsip-prinsip organisasi 1. Keberlangsungan tugas Tugas pokok dan fungsi organisasi yang menjadi beban kerja setiap jabatan harus selalu ada dan dapat dilaksanakan secara terus menerus atau berkesinambungan dalam jangka waktu yang lama.

2. Bagi habis tugas tugas pokok, fungsi dan uraian jenis-jenis kegiatan organisasi dibagi habis secara berjenjang, sampai jenjang terendah yaitu jabatan fungsional umum.

3. Proporsionalitas nomenklatur dan literatur , disesuaikan dengan kejenisan volume beban kerja (tugas pokok, fungsi dan uraian jenis-jenis kegiatan organisasi) yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.

22

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Recommend Documents