KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA „.itan ItodBkl Bft'at No. dalcftfta 10110 KrakPosNol3fl9
TcWfwn: 350S550 - 35050:« (Scmral)
Fa«;35C5136-35CS13S
3507144
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR: KP 49 TAHUN 2012 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA Dl LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
Menimbang :a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Peiaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan. dlatur mengenai pengelolaan barang milik negara wajib diiaksanakan oleh semua unit kerja dl lingkungan Kementerian Perhubungan; b. bahwa untuk melaksanakan pengeiolaan barang milik negara
sebagaimana dimaksud pada huruf a di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dipandang perlu menyusun tata cara
peiaksanaan
pengelolaan barang milik negara di lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara:
Mengingat: 1. Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengeiolaan Barang Milik Negara'Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20. fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor91 Tahun 2011: 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas. dan Fungsl Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas. dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92Tahun 2011:
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Peiaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan. Penghapusan, dan Pemmdahtanganan Barang Milik Negara.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KM 6/2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di
lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama
Menteri
Keuangan
Menandatangani
Surat
dan/atau
Keputusan Menteri Keuangan;
7. Peraturan Menten Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menten Perhubungan dalam
Rangka
Penggunaan
Barang Milik Negara di Lingkungan
Departemen Perhubungan:
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Peiaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan. MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA Dl LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA. BAB KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan.
1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeti atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pengelola Barang adaiah Menteri Keuangan sebagai pemegang kewenangan dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan
pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara 3. Pengguna Anggaran (untuk selanjutnya disingkat dengan PA) adaiah Menteri Perhubungan sebagai pemegang kewenangan
penggunaan
barang milik
negara/anggaran
di lingkungar
Kementerian Perhubungan.
4. Kuasa Pengguna Anggaran (untuk selan|utnya disingkat dengan KPA) adaiah Kepala Kantor. Satuan Kerja. Unit Pelaksana Teknis atau Pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan yang ditunjuk oleh pengguna anggaran untuK menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 5. Serah Terima adaiah penyerahan hasil kegiatan reaiisasi anggaran
pendapatan dan belanja negara atas belanja barang dan modal 6. Penggunaan adaiah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna
barang atau kuasa pengguna barang. dalam mengeiola dan menatausahakan barang milik negara yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. 7. Pemanfaatan adaiah pendayagunaan barang milik negara yang
tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokoK dan fungsi Kementerian Negara'Lembaga dalam bentuk sewa, pmjam pakai,
kerjasama pemanfaatan. dan bangun serah guna dan/atau bangun guna serah. dengan tidak mengubah status kepemilikan. 8. Penghapusan adaiah tindakan menghapus barang milik negara dari
daftar barang. dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab adrmnistrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya
9. Pemindahtanganan adaiah pengalihan kepemilikan barang milik negara sebagai Undak lanjut dari penghapusan. dengan cara dijual, dipetlukarkan, dihibahkan, atau sebagai penyertaan modal negara. lO.Penilaian Barang Milik Negara adaiah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyeWit dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilal barang milik negara. Pasal 2
(1) Tata cara peiaksanaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini
(2) Tata cara peiaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan panduan dalam peiaksaraan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. BAB II
SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA Pasal 3
(1) Hasil kegiatan pengadaan barang milik negara dari KPA diserahterimakan kepada Sekretans Direktorat Jenderal. Direktur Jenderal atau atas Kuasa Menteri Perhubungan sesuai dengan
kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A Peraturan ini.
(2) Serah terima operasional terhadap hasil kegiatan barang milik negara dilakukan antara lain: a serah terima operasional terhadap hasil kegiatan pengadaan barang milik negara kepada unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.B Peraturan ini; b, serah terima operasional terhadap hasil kegiatan pengadaan barang milik negara kepada pemerintan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.C Peraturan ini. c serah terima operasional terhadap hasil kegiatan pengadaan barang milik negara kepada Instansi pemerintah lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.D Peraturan mi.dan d. serah terima operasional terhadap hasil kegiatan pengadaan
barang milik negara kepada badan usaha milik negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.E Peraturan ini. Pasal 4
Penetapan status penggunaan barang milik negara melalui:
a. b.
pengajuan usul penetapan status penggunaan;dan pengalihan status penggunaan barang milik nega'a antar pengguna barang.
Pasal 5
(1)
Pengajuan usul penetapan status penggunaan barang milik negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a.
pengajuan usul penetapan status penggunaan barang milik negara benjpa tanah dan/atau bangunan;dan
b. pengajuan usul penetapan status penggunaan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan
(2) Tata cara pengajuan usul penetapan staius penggunaan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a. tercantum dalam Lampiran II.A.1. Peraturan ini.
(3) Tata cara pengajuan usul penetapan status penggunaan barang milik Negara selain tanan dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. tercantum dalam Lampiran II.A.2. Peraturan ini Pasal 6
Tata cara pengaiihar, status penggunaan barang milik negara antar
pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b tercantum dalam Lampiran II. B Lampiran ini. BAB III
PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA Pasal 7
Pemanfaatan barang milik negara dapat dapat dilakukan dalam bentuk: a. sewa:
b. ptnjam pakai;
c. kerjasama pemanfaatan; d. bangun guna serahidan e. bangun serah guna.
?asai
(1) Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan pemanfaatan
barang
milik negara
yang
tidak
menunjang
peiaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja bersangkutan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
(2) Sewa barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meJiputi;
a. sewa barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan; dan b. sewa barang milik Negara selain tanah dan/atau bangunan.
(3) Tata cara pemanfaatan barang milik negara berupa sewa barang milik negara berupa tanah dan/ atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum pada Lampiran III.A.1. Peraturan ini.
(4) Tata cara pemanfaatan barang milik negara berupa sewa barang
milik negara selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran IIIA2. Peraturan ini. Pasal 9
(1) Pinjam pakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b. merupakan pemanfaatan penyerahan penggunaan barang milik negara dengan unit kerja pemerintah lain antara pemerintah pusai dengan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir. barang milik negara tersebut diserahkan kembaii ke pemerintah pusat (2) Pinjam pakai barang milik negara sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:
a. pinjam pakai barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan; dan
b. pinjam pakai barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan.
(3) Tata cara pmjam pakai barang milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum pada Lampiran III.B.1 Peraturan ini.
(4) Tata cara pinjam pakai barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran III.B.2 Peraturan ini. Pasal 10
(l)Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf c. merupakan pemanfaatan pendayagunaan barang milik negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penenmaan negara bukan pajak dan surnber pembiayaan lain.
(2) Tata cara kerjasama pemanfaatan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III.C Peraturan ini.
Pasal 11
(1) Bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, merupakan pemanfaatan milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya,
kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya. diserahkan kembali kepada pengguna barang setelah berakhimya jangka waktu.
(2) Bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e. merupakan pemanfaatan milik pemerintah pusat oleh pihak Lam dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana. berikut fasilitasnya. can seteiah seiesai pembangunannya diserahkan kepada pengguna barang untuk kemudian didayagunakan oieh pihak lain tersebut seiama jangka waktu tertentu yang disepakati.
(3} Tata cara bangjn guna serah dan bangun serah guna barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum pada Lampiran ill.D Peraturan ini.
BAB IV PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
Pasal 12
(1) Penghapusan barang milik negara dilakukan dengan cara menghapuskannya dari daftar barang berdasarkan surat keputusan penghapusan barang miliK negara oleh pejabat yang berwenang. (2) Prosedur penghapusan barang milik negara dilakukan dengan tahap sebagai berikut: a. inventarisasi kondisi barang milik negara; b. surat keputusan panitia penghapusan;
c. persetujuan pengelola barang; d. surat keputusan penetapan penghapusan pengguna barang;
e. penghapusan barang milik Negara dan daftar barang pada SIMAK BMN;dan
f
risalah lelang. Pasal 13
Penghapusan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. tanpa pemindahtanganan;dan
b. melalui pemindahtanganan. Pasa* u
(1) Penghapusan barang milik negara tanpa pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, antara lain berupa
hilang/kecurian.
terbakar.
bencana alam/dampak
terjadinya
keadaan kahar (force majeure), kadaluarsa, perkembangan teknologi. dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap {in krachf). (2) Tata cara penghapusan barang milik negara tanpa pemindahtangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
Pasal 15
Penghapusan barang milik negara melalui pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b. dapat dilakukan dengan cara.
a.
dijual;
b.
tukar menukar;
c. d.
hibah; alih status; dan
e.
disertakan sebagai penyertaan modal negara. Pasal 16
(1) Dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15huruf a. merupakan
pengaiihan kepemilikan barang milik negara kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang dengan ketentuan sebagaimana berikut
a. dilaksanakan dalam rangka optimalisasi dan secara ekonomis lebih menguntungkan negara;
o. tidak mengganggu peiaksanaan tugas pokok dan fungsi. c. d.
memenuhi persyaratan teknis penjualan; persetujuan pengeloia barang;dan
e. dilakukan dengan cara lelang atau tanpa melalui lelang.
(2) Peminaahtangan barang milik negara dengan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipuB:
a. pemindahtangan barang milik negara dengan cara dijual untuk tanan dartfatau bangunan;dan
b. pemindahtangan barang milik negara dengan cara dijual selain tanah dan/atau bangunan. Pasal 17
(1) Pemindahtanganan Parang miiik negara dengan cara dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16ayat (2) huruf a metiputi: a. pemindahtangan barang milik negara dengan cara dijual untuk tanah dan/atau bangunan dengan nilat perolehan sampai dengan SOOjuta.dan
b. pemindahtangan barang milik negara dengan cara dijual untuk tanah dan/atau bangunan dengan ntlai perolehan diatas 50O futa.
(2) Tata cara pemindahtanganan barang milik negara dengan cara
dijual untuk tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan 500 juta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V.A Peraturan ini.
(3) Tata cara pemindahtanganan barang milik negara dengan cara
dijual untuk tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan diatas 500 juta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran V.B Peratjran ini Pasal 18
Tata cara pemindahtanganan barang milik negara dengan cara dijual selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 16ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran V.C Peraturan ini. Pasal 19
(1) Tukar menukar sebagaimana dimaksud daiam Pasal 15 huruf b merupakan pengalihan kepemilikan barang milik negara yang
dilakukan antara pemerintah pusat dengan pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barangsekurang-kurangnya dengan nilai seimbang dengan ketentuan sebagaimana berikut: a
dilaksanakan
dalam
rangka
memenuhi
kebutuhan
operasional dan optimalisasi barang milik negara; b. nilai barang pengganb sekurang-kurangnya sama dengan nilai barang milik negara yang dilepas; c. memenuhi persyaratan teknis tukar menukar; d. persetujuan pengeiola barang;dan e.
dilakukan dengan cara tender.
(2) Pemindahtangan barang milik negara dengan tukar menukar sebagimana dimaksud pada ayat (1)meliputi: a. pemindahtangan barang milik negara dengan tukar menukar untuk tanah dan/atau bangunan: dan
b. pemindahtangan barang milik negara dengan tukar menukar selain tanah dan/atau bangunan
(3) Tata cara pemindahtangan barang milik negara dengan tukar menukar untuk tanah daa'atau bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) huruf a tercantum dalam Lampiran VI.A Peraturan ini.
(4) fata cara pemindahtangan barang milik negara dengan tukar menukar setain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VLB Peraturan ini.
Pasal 20
(1)
Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan pengalihan kepemilikan barang milik negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau kepada pihak lain tanpa mernperoleh penggantian. dengan ketentuan sebagaimana berikut:
a. dilakukan
untuk
kepentingan
sosial.
keagamaan.
kemanusiaan dan kepada pemeritan daerah;
b. penilaian barang yang akan dihibahkan dilakukan oleh Tim c. d.
peneliti pengeiola barang: persetujuan pengeiola barar.g:dan peiaksanaan hibah dituangkan dalam berita acara hibah.
(2) Pemindahtangan barang milik negara dengan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. hibah barang milik negara atas tanah dan/atau bangunan:dan b. hibah barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan. (3)
Tata cara hibah barang milik negara atas tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VILA Peraturan ini.
(4) Tata cara hibah barang milik negara selain tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VII B Peraturan ini Pasal 21
{1) Alih status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan pengalihan kepemilikan barang milik negara antar instansi pemerintah pusat, dengan ketentuan sebagaimana berikut;
a.
dilakukan antara sesarna instansi pemerintah pusat;
b. surat pernyataan dari per.erima alih status: c.
persetujuan pengeiola barang;dan
d. peiaksanaan alih status difindakianjuti dengan berita acara serah terima barang milik negara
(2) Tata cara alih status barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI" Peraturan ini.
Pasa! 22
(1) Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan pengalihan kepemilikan barang milik
negara yang semula merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham negara pada badan usaha milik negara, oadan usaha milik daerah atau badan hukum latnnya yang dimiliki negara atau daerah. dengan ketentuan sebagaimana berikut:
a. dilakukan kepada badan usaha milik negara dalam rangka
pendirian, pengembangan. dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara;
b. proses berita acara operasionai hasil kegiatan kepada badan usaha milik negara;
c usulan penetapan status kepada pengeiola barang; d. reviu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan terhadap bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya;dan
e persetujuan pengeiola barang.
(2) Pemindahtangan barang milik negara dengan penyertaan modal negara sebagaimanadimaksud padaayat (1) meliputi: a. pemindahtangan barang milik negara dengan penyertaan modal negara berupatanah dan/atau banguan;dan b pemindahtangan barang milik negara dengan penyertaan modal negara selain tanah dan/atau banguan.
(3) Tata cara pemindahtanganan barang milik negara penyertaan modal negara berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran IX.A Peraturan ini.
(4) Tata cara pemindahtanganan barang milik negara penyertaan modal negara selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran IX B Peraturan ini 3ABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 23
Direktur Jenderal melakukan pengawasar peiaksanaan Peraturan ini
Pasal 24
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di:
JAKARTA
Pada tanggal:
22 Februari 2012
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TTD HERRY BAKTI
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada : 1.
Menteri Perhubungan.
2.
Sekretaris Jenderal Kementerian perhubungan;
3, 4.
Inspektur Jenderal Kementerian perhubungan; Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5.
Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6.
Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
7.
Para Kepala Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Para Kepala Bandar Udara UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan
8.
Udara: 9.
Para Kepala Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;dan
10. Para Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
m aslinya dan Humas
LHAYAT
n
-
3
ii
a
;
:
ft
a
2
At W
::
n
C
I
S
S '
II
2 I a
i
I S
•
Si U
t
ft" 71 n<
a
3
i
e >
i
a
3
5
? i •* * • J a
3 1
ill - a *
3
U
I
i
II
3
5£
15 ;:(! II 3
If Si I!
2
=
h
F.
-•
!
I!
IIIIIs 2 11 15*1 a* I ?
5 1S
III
5
I
i•
Iit
1 -
Ii L.
x
8 I I
"
-
»
ii
I
5
1
1
•
1
s
s
«
E
Hi 1 ?i
5
*
ill I it
9
£
I
f
I
1 si 9D
E 3 R B
s
>
III
III f
*
S »
IB j
s
Ml fi C *
|
2g|
z o
ill •D
C •
( 5 j& T? < 5
r
n
?
n
V
; 4 ;-
I*-,
*
25i
~
111
5
J5 ^.3
='
.
a
2
x
it •m* I
.=
a
S
7 : F T
SSS
3 *
V
2
JT = g
a
ft
K 3
5 E
;
II z
If
l !l
.
I i
II
I I *S
II
i
i
lilt
I
i|tl
-2£
II 1
i
= »
If
-1 *
?
ii?
5
'
i
1
£
3
* X I
*
a
5 1
111
3 5 >
3
H
II •
2
5
i
.5 3
S
I
•J
5 3
3
z I*
c c c
i
err* s
fill
hit
l\
£ ! I
O 3
IIf
u
2. ? v s
I' a
lis!!': 3
*
2
•!
a.
If
7
if
*
M
s
i 2
3 V
i'
c
I 1
s
V
5 u
5
>
1
>
i
[1
2
s >
£ o
> 3
g
£ 5
I
SI
*:
> Z <7\
7C
Z -1
IZ T<
11
PS m
! -
S •
•D "1
T
Z
53J >
I
ill »
-J
=
>
II
•j
O
o m
n
c
5 a 5
s
no. U MAI AN
Proses S«Mhterimaoperational kepada UPT Pemerintah
Oaerjhuwukmcndukung peiaksanaan Tupoksi
'**'" penHitiM idminHtlld Cm dot unen tMnn dinyatikjit cvjlop, maka dilindjkbniuh d*n£r1 proir-, Brilla A;jr*Serah Terima Onei^vnal.
Pel*kianHn P;>n»,idi;*iv;an wiah terima dilakukansnui*; 1). Nilaike»aTar.:7MilViii: *J. Flhak I : «PA bl. Pnak II \ Setdiiiun uubufl cl. Pihak III; Peiri-i in tnh Daei*l' al.PPiakl
:KPA
2). Nilai Kef^ldn lampaidengan 2 -5M.lyai: D|. Pihjk II : ji-fcn Hubgd Cl Pilwk III: Prtwilnuii Oacran
3|. Itfiji Kegiatan nrnpal de-war > SM%ai:
W. Pihakr : Men-wuft'eiabatyangditunjuk dc*jan Su«l
a! Pihak I :KPA 0. Pihaiiil: Pentci-ilah Italian
OASTO dimakiud totidftti Oa*ar (xntmuUn pipitx hOdh kepida pengHnla tu<£ii|> (Menteri (stan^n!
Humas
asltnva
NOMOR
49TAHUN201?
duk:
P* ntW M1$" £J-
PLMlBlftTAHPUi.M
1AMPiRAN I.D PrflATURAN DIREKTUR JENDERAL PrRHURUNGAN UDARA
TANGGAL : 22 PFRRUARI2012
umjifiHiiiiurt
KEPADA INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA
,
5ESDn|EhmjliUD
-^ r—itwinta-p'. BU
MENTIRIPnoiliaUNGAK
TATA CARA SERAH TERIMA OPERASIONAL BARANG MILIK NEGARA
KPA
Eras dan I-lii %o»-
i—mm Mm
S-WA*BMH
-i v i i d«i
WAKIMPjl^KiAHAAN
Hwtu) imnggii setelah
tidlacliikiingl
1 (uiu) -nirKu >ei*Mi BAStOdiWiMi*
DIRFKTURJENDtRAl PERHUBUNGAN UDARA
TTD
HrKRY BAKTI
1.0. uaalvh
mendutung pelnkunaan ruoakfI
Semhtetma Wart kPA kepada Kepala Kania<'UPT) untuk SMelati mmfclan admirittio* car Batmen i«hni^ dhivxakan la>j
Peamenwn BenandBtanjanfeiBH ts^rs edakutananUM
aj. Pihjk I : KPA
11 Mai Keg»aui •:>Mil,vi: b).»n*tll :Scir]rjei>Hulod e). Prta. Ill i OUMK al. Plttakl
K^A
?;• Mil-, KeEWan tamaa d«.e*i 2 - 5 KWyar M. PihakM; Oli*l Hjoint c|. Pihak' BUI/tl
j|. ft lal Kegiaiaitstmpsl d:w>»5 MHyai
b>.Pr«" II : Mattiib/Ar.abatyare dlUi»|uko-Mji.-. Sim
a} Pihak i :KPA Kuan
C) -•.•..•* Ill: UUMN
BMN tenebut diarai utMv«i Hftai invciuiltBaurgpaca iitiia v*"(.''i-|itii'iij 'fciaiii^i 's-twvii«ii«i5ir Ncmai :Ptft-
C/>a~Oditiai£jd inhagai&vr pereutuar pmsKffitiUm An)*! M*aia icpco:Ft>k££lcla Bavrtf IVcn:cilK»ja^n| d«'i ibi»t|;I,-p<w dalan ?ata:an aiaslaporanKewraaf
»"i^ >pi ; t« •.••! - •.'milVf»"«s 'i>s''K>pnais»iMia«>.
l*-ai g InWitarii yangtidaktfuMltM PMtlaUn cic::al pan
jm,idn Hums*
Salin?n sesuai dengan a&linya
NOMOR
. 49 TAHUN 2012
f/fiKaipfftiit.HiyiWiA'i
wo
nnm
UMPItWN IX PERATfRAN 0IREKTU1IEN0FBAI. PEWHUBUNGAN UDARA TANGGAL : 11 PEBRUARI 7Q\2
KEPADA BUMN
SOr.iTJFfillUUUD
n. i • 11 n
9M't>
• - . •..
lit!".
Ptr • Aitrr.i *fif*
omiihiiumiii
TATA CARA SERAH TERIMA OPERASIONAL BARANG MILIK NEGARA
«PA
••rt*ai
vMAHOMV
WAKIUPKMSAAAAN
Dikuun:e"Kbp
I Mini miogyiviteUh dafc
l(iJHt;ir.t|;(.Ul~lcll-*
(•••SlOdccirc
OIKEKrURlfHOffiAlPCnilUBUAGANUOAnA
hersy BAKTI
HO
lllOU'.'l
KrPAIA tCANTOR/KUASA PENGGUNA BARANG
IT.M'.l'JOJhE sasiyAiiui ' i i
NOMOR
: 49 TAHUN2011
LAMPIRAN ILA.1 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLRHURUNGAN UOARA IANGGAI : 11 PEBRUARI 2012
HUE!)
Mini Perolehan >!.S M
DUMDUOftK S«TCfliWl*h
Pi I* ' W>H t*.\TJ5
KIFI.IU-J/I
7 /
rEkEFAMII&TalUf
SIMAK BMN
"E'llVSA*
I
PEhSAPMlMTK
PI III IF.»>1< ICTUS
/
KANWILQKN
Nil«iPe"olthan<SM
KrKNL
IMiciaiiiiilg
aASIC.'LVJUh
PI III IWAh traiJi
PllltIAOftr.J-.tfJi
HERRV BAKTI
no
DIREK1UR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ftM IAPAU HT.itiJi
>E»UTUM»
^htT'P*SiT*Ui
DU Kl.'ll" II/.1
JA-AOI-fL'li
Nilai PoicWhan 1 - 2,5 M
TATA CARA PENGAJUAN USUL PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN UNTUK TANAH DAN BANGUNAN
A>asd»arBciitaAcaia$eia>'TeihrjHaiilKrg)atan. Kiwia "rngguiuBarang ireniaiukan penetapan Matut kepada Pen<:elda Satangdpngai Data Oukunij HbualDMUit; - Gukli kepemilikan
- Seitinkat ail), tntuk taiui
lnr>.t>
Usjlan pirgajuan PerieUpan siaxj riilak*aiv
Wiya-
*Sekjenkepada Menkeucangii. nilaiueio'onan >2,5
< 1 f.< ivar
- Keoala Kiitai krpada Kanwil KM der^an mlai peitdehan 1 2.S Mllyai • Kepala Knntoikepada KPKPJL eengan nilaipeiCVian
"etentuai" uerviajuanProetapan Statu*tebagai Deiikut:
Uatangdijaflikan da«> dalom percatatan psda SIMAK
Penetapan flat j
RASTC kepada unit keija (ii'inyi-n,, .• • •
Pengeola «-T"ciaoan BMN dimaksud tmojuilai
n aslinya oilufcurndan Humas UCUUtt
WAKTU
PEIAKSANAAN
Kuata Pengguna
iangka V/5.IL P'oies
ulama 14 Harin
FWaig Kepvda Sekjen
NO
wh-ga; be'tut:
UHAIBM KEPALAKANTOR/KPA
7.*-*r».Hliw.
Wl"/U OJKN
,..',..\t
tVAKIU
PUAKSARAAN
wlaica 14 Man
Kjtu Pe'ii^jria [tfiai'i: KepaeJ Srkei
latilile V/aktu Pi ems
LAMPIRAN II.A.2 PTRATURAN DIREKTUR lENOEKAl l'tKHU3UNGAN UDARA
NOMOR :*9'AHUN2012 TANGGAL : 22 PLBRUARI 2012
SQJEN
Nilaiperah!nan«2saluta
imia i.ir.ih'
vnOAisjAM
JtllTASftlSTftl'*
HtftRV BAKU
TTtJ
DIRLKIURILNUERALPERHUflUNGAMIDAflA
'tisiwiais'Li
"E-ITJ&*
r* dlr'erociMAUiU.)
JII'LV'Lni
BAfQAISULU
(ITJTI.V*
piwi*;~»!-*"1"i
I'lfcL il-Wli'ATJI
"inn
tVJffA*. iTftTjS
KIWNBM
«rjiui*-i
/
7
I ' 1.1" -*!Ht SIAT.I*
'•'•«•
I SIMAt /
Nilai i>4(«l«l'an>lM
TATA CARA PrMfiAJUAN USUI PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SELAIN TANAH DAN BANGUNAN
*t« dasa' trill* Ann ierar ie*imaHaillKrgtaian. kiaia Pe'^jiJiia E-a'ais Ttn^; jkai prr«apan
- Cukti <eo5m .ikan - h. lai Pe-olehan
Jtoan pengaiuan Fen-lr j»n SU:uidilakianakan oleh:
SsL/ca keparia MenkPi. r>>nga1 M iyai urtutttMFt yargmi>m(H>i>ai tUi'.i kttn'iiihkan
kepcmllien dan nl» J >- 7fOjuta jntuk BW Nwg
Wpsia kanioi lepai-a Ksiwii *N cen»i nilai pe-oifnar JW iuta -1 Milyai
•etemwi tei^.naii Peietaoar StatJi trlM&ii b4rlkut! rrerapsn Hat a* yang diieil-ikan eleh Penpdoa daiang tfjadiUrt daiar dalam penCaUttn osJa -•erpeto a mcrecoan BV ^ dinut&.id t€>dasaitan
SfWAK BMN
OASIS kepada jnt keija arryrlrrggaiarya.
ngsn aslinya ian (fuKOm dan Hum."
HO
SI
:>:
el
UKAtAH
fAHftP PFNGAillAH USUIAN
KP8/KIPAIA KIR/SATKER/UPT
Osti'iiikan
3l*uiic*i
ne'anjro
iirt.unen
i.;u~a am
-en3;iria-n
slalu*
6* OW/W
; 22 PEBRUrtfll 2017
PEIAKSANAAN
WAKTU
LAMPIRAN II.BPERATURAN DIREKTUR IFNDERAL PfcHHUflUNGfiN UDARA NOMOR : OS TAIIUN 7011 TANGGAI
PF-NCGUNA BAHANG (MEKHUB)
cai iaton
Hsu
Pf mju-j Dig
Lengfap
!5HariSeiakData Dukung Uinyatakan
TATA CARA PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NCGARA ANTAR PENGGUNA BARANG
Kuaw PenggunaBar-ang meneajukan uiulan Pengalihan t tat us penggunaan sccata betjenjang
kepada Fvngciina B-aianE. divna dengan F' "imlw nijan,dan doVumcn pendukini;. leta
dotumen kepemilikan yangMa^d&mpanrva.
Pengtana Baiang menrltil usulan penca ihan vntus inircupaan.
•eiifitur^ii. serta jurat pcinyataan kesediaan
PenggunaBa'ang nengaiukar. ututan tei'vUut kepad; Ppngplcia 6ai anc dengan dismal penjelatandar peitlnibaiYini. kepu:uian ppnwoin siaiui meneiiiru pengalihanBVM da^ Calan Pensgura Cuiani; Ojiu.
3 •aiPC'tMan «;«:uan manad
MP ai run «• Ph S'4K H .
e t i ^ u i i s one
ORG
PENShLOLA
KEt
