DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

MATERI PRESENTASI : BAGIAN I :

VISI dan MISI

BAGIAN II :

LINGKUP TUGAS dan ORGANISASI

BAGIAN III :

ANALISIS LINGKUNGAN dan ISU STRATEGIS

BAGIAN IV :

RENCANA AKSI - Proyek Strategis

Directorate General of Civil Aviation Indonesia

VISI

MISI

TUJUAN

VISI, MISI dan TUJUAN DITJEN HUBUD

Terwujudnya pelayanan transportasi udara yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam mendukung ketahanan nasional 1.Meningkatkan pelayanan jasa transportasi udara untuk mewujudkan konektivitas nasional; 2.Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kehandalan transportasi udara dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi udara; 3.Peningkatan Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi udara yang ramah lingkungan; 4.Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/ reformasi kelembagaan dan regulasi. Mewujudkan penyelenggaraan transportasi udara yang efektif dan efisien yang didukung oleh SDM yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis 3


SASARAN

SASARAN DITJEN HUBUD

1. 2. 3. 4.

Meningkatnya KESELAMATAN jasa transportasi udara; Meningkatnya KEAMANAN jasa transportasi udara; Meningkatnya PELAYANAN jasa transportasi udara; Meningkatnya AKSESIBILITAS pelayanan jasa transportasi udara dan konektivitas antar wilayah.; 5. Meningkatnya KAPASITAS sarana dan prasarana transportasi udara sesuai ketentuan sehingga dapat memberikan dukungan bagi perekonomian nasional yang berkelanjutan (sustainable growth); 6. Meningkatnya pemenuhan STANDAR TEKNIS dan STANDAR OPERASIONAL sarana dan prasarana transportasi udara 7. Peningkatan KUALITAS SDM 8. Melanjutkan RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN; 9. Melanjutkan reformasi REGULASI; 10.Meningkatnya optimalisasi pengelolaan akuntabilitas KINERJA, ANGGARAN, DAN BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 11.Meningkatkan pengembangan TEKNOLOGI transportasi udara yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim; 12.Menurunnya dampak transportasi udara terhadap LINGKUNGAN melalui pengurangan konsumsi energi tak terbarukan dan emisi gas buang 4


STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN DITJEN HUBUD

1. Strategi Penataan Penyelenggaraan Perhubungan Udara; 2. Strategi Pembangunan Perhubungan Udara.

1. Pemenuhan standar keamanan dan keselamatan penerbangan sesuai standar ICAO (International Civil Aviation Organization); 2. Pelaksanaan searah pengembangan Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Jaringan dan Rute Angkutan Udara , Rencana armada pesawat , Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional,Tatanan Kebandarudaraan Nasional, serta; Keamanan Penerbangan 3. Pelayanan angkutan udara perintis 4. Penciptaan persaingan usaha pada industri penerbangan nasional yang lebih transparan dan akuntabel; 5. Pelaksanaan restrukturisasi peraturan dan perundang – undangan serta kelembagaan di sub sektor transportasi udara; 6. Kerjasama dan kebijakan teknis untuk meningkatkan peran Indonesia di tingkat regional maupun internasional 5


STRUKTUR ORGANISASI DITJEN HUBUD KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

SEKRETARIAT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA (Convention, Annex 2, SAAQ)

DIREKTORAT ANGKUTAN UDARA

(Annex 9)

DIREKTORAT KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA (1, 6, 7, 8, 16, 18, PANS-OPS)

DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN

DIREKTORAT BANDAR UDARA

(Annex 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, PANS-ATM)

(Annex 9, 14, 16)

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA

DIREKTORAT KEMAANAN PENERBNGAN

(Annex 9, 17, 18)


TUGAS DAN FUNGSI DITJEN HUBUD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

( PERPRES NO 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA) TUGAS

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan udara.

FUNGSI

a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan udara; b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan udara; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perhubungan udara; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhubungan udara; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

SISTEM TRANSPORTASI UDARA Directorate General of Civil Aviation Indonesia

SISLOGNAS

SISTRANAS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS

INDUSTRI PENERBANGAN

• UU Keuangan • UU Tata ruang

• • • •

TRANSPORTASI UDARA

UU 23/2007 UU 17/2008 UU 1/2009 UU 22/2009

KEBIJAKAN DAN REGULASI

LOGISTIK

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

MP3EI

RPJP 2005-2025

8

PELAYANAN TRANSPORTASI UDARA


Tahun 2013 : 87 juta penumpang 78,61% On Time

100,000,000 90,000,000 80,000,000 70,000,000

60,000,000 Dalam Negeri

50,000,000

Luar Negeri

40,000,000

TOTAL

30,000,000 20,000,000 10,000,000

Produksi Penumpang

% Pertumbuhan

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

Tahun

2011

2012 71,421,464

Dalam Negeri

60,197,306

Luar Negeri

8,152,133

TOTAL

68,349,439

81,359,755

86,578,179

Dalam Negeri

16.27

18.65

6.11

Luar Negeri TOTAL

23.24 17.06

21.91 19.04

8.57 6.41

9,938,291

2013 75,788,479 10,789,700

Tahun 2019 : >210 juta penumpang >95% On Time

CAPAIAN RENSTRA 2010-2014 (KPI)


Hasil pelaksanaan s/d 2013:

RENSTRA 2010-2014 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

84,80

84,61

85,61

68,3

81,4

98,4

115,4

73,07

76,87

77,85

Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah / LAKIP 65,81

79,95

79,83

83,36

Produksi Angkutan Udara (juta pnp) 41,5

48,8

58,4

On Time Performance / OTP (%) N/A

N/A

N/A

Kejadian Kecelakaan (kejadian/1 juta flight cycle) 12.17

10.14

8.45

7.05

5,88

4,90

Realisasi pelaksanaan tugas pokok (berdasarkan LAKIP pertahun ) adalah sesuai target dengan beberapa penyesuaian terkait inisiatif baru Evaluasi mid term review oleh Bappenas , seluruh KPI masih sesuai dengan rencana (on track)

NILAI LAKIP (sumber : dokumen LAKIP Ditjen Perhubungan Udara) Pencapaian dan penetapan target RENSTRA diukur berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah meliputi indikator kinerja utama Penilaian LAKIP didasarkan pada Peraturan MenPAN Produksi Angkutan Udara (sumber: Ditjen Hubud) Merupakan total penumpang domestik dan internasional, nilai renstra 2015-2019 didapat dari Draft Cetak Biru Transportasi Udara On Time Performance (sumber : dokumen LAKIP Ditjen Perhubungan Udara) Merupakan tingkat ketepatan waktu penerbangan Badan Usaha Angkutan Udara niaga berjadwal, nilai OTP didapat dari LAKIP Ditjen Hubud 2013 Kejadian Kecelakaan (sumber : Ditjen Hubud) Nilai kejadian tahun 2019 adalah 50% dari kejadian di tahun 2014 (sumber RPJMN 2010-2014)

10


AMANAT UNDANG-UNDANG DAN TARGET RPJMN

Amanat UU No 1 Tentang Penerbangan  Pembukaan pasar angkutan udara menuju ruang udara tanpa batasan hak angkut udara (open sky)*  Pembentukan LPPNPI;  Pengambilalihan ruang udara sektor A, B, dan C*  Pembuatan State Safety Program (SSP);  Penyusunan RINBU;  Pembentukan PP tentang Pembangunan Dan Kelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara;  Pembentukan Komite Nasional Keamanan Penerbangan;  Pembentukan Majelis Profesi Penerbangan*  Pembuatan National Aviation Security Program

Target RPJMN III  Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi

11

* On going process


SWOT 1...Analisis

SWOT ANALYSYS

Kekuatan

Kelemahan

• Mandat UU kepada Ditjen utk pembinaan transportasi udara • SDM Ditjen yg tersebar diseluruh Indonesia • Mempunyai industri dirgantara ( perancangan, produksi dan perawatan pesawat)

• Konektifitas, Kapasitas dan keandalan yang belum memenuhi kebutuhan • Ketertinggalan biaya pembangunan dibandingkan kebutuhan

Kesempatan

Ancaman

• Integrasi pasar tranportasi udara di tingkat regional (ASEAN Single Aviation Market) • Pasar domestik yang tumbuh kuat

• Standar dan harmonisasi teknis melalui teknologi maju yang meningkat • Isu energi dan lingkungan yang semakin ketat


SWOT 2...ISU STRATEGIS

• Melaksanakan pembangunan / pengadaan prasarana bersama dengan stake holder secara Nasional berdasarkan tatanan yang bertujuan meningkatkan kapasitas, konektifitas dan keandalan (selamat, aman dan nyaman) elemen transportasi udara termasuk skema pembiayaan alternatif selain APBN untuk pembiayaan. • Membuat regulasi dan memberikan insentif untuk mendorong tumbuhnya industri dirgantara dan pendukungnya berbasis kemampuan dalam negeri (prasarana dan sarana) serta implementasi kebijakan. • Pelaksanaan pembukaan pasar secara bertahap dan hati-hati dengan melihat hasil setiap tahapannya untuk keberpihakan kepada kepentingan nasional dan ketahanan nasional. • Kerjasama strategis dengan instansi, organisasi ataupun lembaga lain untuk mengembangkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan . • Peningkatan profesionalisme SDM melalui jenjang pendidikan dan latihan serta meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan kesejahteraan melalui Reformasi birokrasi .


PELAYANAN TRANSPORTASI UDARA Data Updated: Juli 2014

262 Domestic Reguler Routes Connecting 115 Indonesian Cities 164 Domestic Pioneer Routes Connecting 146 Remote Areas 59 International Routes Connecting Indonesia to 29 Cities in 14 Countries Served by National Airlines

108 International Routes Connecting Indonesia to 29 Cities in 26 Countries Served by Foreign Airlines

Tahun 2019 : 50% dari jaringan rute yang tersedia diterbangi

PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA Peningkatan operator pesawat 1.035 pesawat (AOC 121, AOC 135 , AOC 137 dan OC 91) menjadi 1.415 pesawat (2019) Tahun 2019 : Rasio kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135, dengan target : < 3 kejadian/ 1 juta flight cycle Tahun 2019 : Jumlah lolosnya barangbarang terlarang (prohibited item), ancaman bom serta penyusupan orang/hewan ke bandar udara, dengan target : (4 kejadian/thn)

15

PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN Directorate General of Civil Aviation Indonesia

Indonesia manage the airspace which divided into 2 (two) Flight Information Region (FIRs). Total space FIR = 2 4.110.752 Km ; Total area = 5.193.252 Km2, handling air traffic : 9887 Movements / day

Tahun 2019 : Jumlah Airtraffic Incident dengan rasio 4:100.000 pergerakan , dengan target : <52 insiden/ 1 juta pergerakan


BANDAR UDARA Peraturan Menteri Perhubungan No. 69 tahun 2013 Tatanan Kebandarudaraan Nasional

Main International Airports for MAFLPAS

Airport in Tourist Destination Area Airport on Master Plan for Acceleration and expansion of Indonesia Economic Development

Airport in Disaster Area Airport in Remote Area Airport in Border Area

Greater Jakarta Metropolitan Area

PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN BANDAR UDARA Directorate General of Civil Aviation Indonesia

Tahun 2019 :

4E 3D 2C 1B Maluku , Papua 30 Kilometer

Sulawesi, Kalimantan 60 Kilometer Sumatera , Jawa 100 Kilometer

Jumlah bandara dengan kapasitas sesuai kebutuhan jaringan dan kategori yang ditetapkan TKN > 151 Bandara Coverage area pelayanan transportasi udara nasional > 100%

18


RENCANA AKSI dan PROYEK STRATEGIS

Kegiatan Strategis infrastruktur Transportasi Udara

Indikasi Proyek Strategis

K.1. Penyelenggaraan Layanan Navigasi

1.

Keterangan

KEGIATAN PROYEK STRATEGIS Pengadaan regulasi implementasi ADS-B untuk Mengarahkan lembaga kementerian pesawat udara komersial. KELEMBAGAAN hanya sebagai regulator

2. Penguatan kelembangaan Perum Navigasi dengan peningkatan kemampuan kemandirian dalam pendanaan. K.2. Penyelenggaraan Layanan Kebandarudaraan

1. Pengelolaan Bandar Udara dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta 2. Pengelolaan bandara kecil (tersier dan pengumpan) oleh Pemerintah Daerah / Badan Layanan Umum.

Mengarahkan lembaga kementerian hanya sebagai regulator


RENCANA AKSI dan PROYEK STRATEGIS



Keterangan

K.1. Pengembangan dan peningkatan bandara pada ibukota propinsi untuk mendukung ekonomi wilayah

1. Pembangunan dan Pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang 2. Pembangunan bandara internasional baru di Propinsi DI Yogyakarta ( Kulon Progo) 3. Pembangunan Bandara Kertajati 4. Pembangunan dan Pengembangan Bandara Internasional Lombok 5. Pembangunan dan Pengembangan Bandara Kualanamu 6. Pembangunan dan Pengembangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin -Pembangunan Terminal II di Kawasan Bandara Lama Sultan Hasanuddin Makassar

Target RPJMN K.1.

K.2. Pembangunan dan pengembangan bandara untuk menghubungkan wilayah pedalaman, perbatasan dan pulau terluar.

1. Pembangunan Bandara di Daerah Terpencil, Perbatasan 2. Pembangunan bandar udara Sentani, Sorong , merauke dan tampa padang

Target RPJMN K.2.

Catatan : Huruf warna hitam sumber dari kajian teknokratik RPJMN 2015-2019 BAPPENAS Huruf warna hijau sumber dari draft RENSTRA Kementerian Perhubungan Huruf warna biru sumber dari draft RENSTRA Ditjen Hubud

Target K/L : Mendukung konektifitas dan sislognas

Mengacu pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)


PROYEK STRATEGIS



Keterangan

K.3. Pengembangan bandara di wilayah rawan bencana dan penyediaan pesawat untuk menunjang angkutan udara perintis

1. Pembangunan dan Pengembangan terminal dan runway bandara di Daerah Rawan Bencana di Indonesia. (Tersebar) 2. Pengadaan Pesawat Perintis

Mengacu pada dokumen Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

K.4. Penyediaan fasilitas sistem navigasi untuk mendukung keselamatan penerbangan

1. Pengadaan JAATS dengan kemampuan New CNS/ATM 2. Pengembangan fasilitas navigasi dibandar udara perintis

Prioritas DJU, oleh LPPNPI Prioritas KL, oleh LPPNPI

K.5. Penyediaan fasilitas keamanan penerbangan dan Pelayanan darurat di bandara

1. Pengadaan Peralatan keamanan penerbangan 2. Pengadaan fasilitas pelayanan darurat bandar udara / PKPPK

Prioritas KL Prioritas KL

K.6. Peningkatan kapasitas bandara Soekarno Hatta dan pembangunan bandara baru disekitar Jabodetabek (multiple airport)

1. Pembangunan Terminal 3 dan pengembangan Bandara Soekarno-Hatta 2. Pembangunan Bandara Karawang / Bandar udara lain sebagai pasangan Soekarno Hatta seagai multiairport system

K.7. Pengembangan dan pembangunan bandara untuk mendukung kawasan khusus (KPI, KEK, KSPN, KSN)

1. Lanjutan Pemgembangan bandar udara untuk mendukung 6 (enam ) koridor ekonomi dan SISLOGNAS (Bandara Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar)

Catatan : Huruf warna hitam sumber dari kajian teknokratik RPJMN 2015-2019 BAPPENAS Huruf warna hijau sumber dari draft RENSTRA Kementerian Perhubungan Huruf warna biru sumber dari draft RENSTRA Ditjen Hubud


PENGEMBANGAN BANDAR UDARA DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KREATIF

Tjilik Riwut –

S. Baabullah - Ternate

Palangkaraya

*) Radin Inten II - Lampung

Fatmawati – Bengkulu

Juwata –Tarakan

*) Mutiara - Palu Sentani - Jayapura

Hanandjoedin – Tj. Pandan

New Airport in Jakarta Area

New Airport in South Banten Province

Matahora - Wakatobi

New Aiport in North Bali

New Airport in Kertajati, West Java Province New Jogjakarta Airport

*) Komodo – Labuan Bajo

10 (sepuluh) Bandar udara UPT Ditjen Hubud ditawarkan kepada Publik (Brownfield Airport) (Konsultasi pasar telah dilaksanakan Desember 2013) *) Dokumen FS PPP 3 Airport akan diselesaikan 2014 yaitu BU Mutiara Palu, BU Radin Inten Lampung dan BU Komodo Labuan Baju 5 (lima) Pembangunan bandar udara baru (New Greenfield Airport)


No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

RENCANA AKSI & PROYEK STRATEGIS : pembangunan 31 Bandar Udara Baru

NAMA BANDARA BANDARA KERTA JATI BANDARA BAWEAN BANDARA ENGGANO BANDARA WERUR BANDARA NDUGA-KEENYAM BANDARA NABIRE BARU BANDARA KOROWAY BATU BANDARA SEGUN BANDARA ABOY BANDARA ELELIM BANDARA TARIA BANDARA KIWIROK BANDARA SINTANG BARU BANDARA LAMANDAU BANDARA SINGKAWANG BANDARA MURUNG RAYA BANDARA MUARA TEWEH BARU BANDARA MARATUA BANDARA NAMNIWEL BANDARA SBT - KUFFAR BANDARA MOA BANDARA TOJO UNA UNA BANDARA SIAU BANDARA BUNTU KUNIK BANDARA POHUWATO BANDARA MOROWALI BANDARA MIANGAS BANDARA TAMBELAN BANDARA ANAMBAS BANDARA PANTAR

LOKASI / PROPINSI JAWA BARAT JAWA TIMUR BENGKULU PAPUA BARAT PAPUA PAPUA PAPUA PAPUA BARAT PAPUA PAPUA PAPUA PAPUA KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR MALUKU MALUKU MALUKU SULAWESI TENGAH SULAWESI UTARA SULAWESI SELATAN GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI UTARA KEP. RIAU KEP. RIAU NTT

catatan : Diluar bandara tersebut , masih terdapat usulan bandara baru lainya yang sedang dalam tahap penyusunan FS, sehingga jumlah bandara baru bisa berubah.

KEBUTUHAN INVESTASI Directorate General of Civil Aviation Indonesia

Prasyarat implementasi menuju keberhasilan

Terima Kasih

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Recommend Documents