KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN DALAM RANGKA PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS PERAIRAN
Direktorat Jenderal Imigrasi 2017
Latar Belakang •
Pasal 1 angka 1 pada UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.
•
Kebijakan Selektif (Selective Policy) Dengan Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia yaitu Bahwa Berdasarkan Kebijakan Dimaksud Serta Dalam Rangka Melindungi Kepentingan Nasional Hanya Orang Asing Yang Memberikan Manfaat, Serta Tidak Membahayakan Keamanan Dan Ketertiban Umum Diperbolehkan Masuk Dan Berada Di Wilayah Indonesia, Tentunya Dengan Kewajiban Untuk Menghormati Dan Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia Sebagai Bagian Kehidupan Universal.
SELECTIVE POLICY DIBERIKAN KEPADA ORANG ASING YANG DIPERBOLEHKAN MASUK DAN BERADA DI WILAYAH INDONESIA
ORANG ASING YANG MEMBERIKAN MANFAAT
ORANG ASING YANG TIDAK MEMBAHAYAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
Peran Imigrasi Indonesia (Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010)
PELAYANAN MASYARAKAT
Tri Fungsi Imigrasi
PENEGAKAN HUKUM DAN KEAMANAN
FASILITATOR PEMBANGUNAN EKONOMI
Ruang Lingkup Itas Perairan adalah Izin tinggal terbatas yang diberikan kepada Nakhoda, Awak Kapal, atau Tenaga Ahli Asing yang bekerja di atas kapal laut atau alat apung, instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
TERITORIAL REPUBLIK INDONESIA
LAUT
UDARA DARAT
Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal Pasal 48 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011-
Subjek Itas Perairan (Pasal 41 Peraturan Menteri Hukum dan HAM 27 tentang Izin Tinggal Keimigrasian Tahun 2014)
•
Tenaga ahli asing , Nakhoda asing , Awak kapal asing yang bekerja di perairan Indonesia pada kapal laut/alat apung atau instalasi landas kontinen.
•
Jenis Kapal Dan Alat Apung: 1. Kapal Ikan (pengangkut dan atau penangkap); 2. Kapal-kapal, Tanker dan Tramper (Kapal Angkutan Bebas, ex: Cargo); 3. Alat Pengeboran (RIG)/Drilling Vessel dan fasilitasnya (tagboat, utility boat); 4. Kapal untuk Penelitian (Research Vessel); 5. Kapal Pesiar/wisata (Cruise/yacht).
Fasilitas pada Itas Perairan (UU No.6 Tahun 2011 Pasal 43 huruf d dan Permen 27 tentang Izin Tinggal Keimigrasian Tahun 2014)
1.
2.
Orang asing sebagai tenaga ahli, nahkoda dan awak kapal/alat apung dapat memasuki wilayah Indonesia tanpa diwajibkan memiliki Visa, jika masuk dengan kapalnya setelah memperoleh Keputusan Itas Perairan; Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya membawahi tempat keberadaan Orang Asing yang bersangkutan dapat memberikan persetujuan kepada pemegang Itas Perairan untuk berada di wilayah darat paling lama 7 (tujuh) hari dalam rangka: a. kepentingan administrasi dengan kantor penjaminnya; b. berobat; c. maksud meninggalkan Wilayah Indonesia tidak dengan kapal/alat angkutnya; atau d. pendeportasian.
Izin Masuk Crew/ Awak Alat Angkut (UU Nomor 6 Tahun 2011) 1) 2) 3)
Setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki Visa (Pasal 8 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2011); Setiap orang asing dapat masuk di wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk (pasal 10 UU No. 6 Tahun 2011); Dikecualikan dari kewajiban memiliki visa, kapten/nahkoda dan awak yang sedang bertugas pada alat angkut yang berlabuh di pelabuhan di wilayah Indonesia (Pasal 43 ayat 2 huruf d UU No. 6 Tahun 2011).
Instansi Pemberi Rekomendasi Itas Perairan (Kep Dirjen Nomor F-658.IZ.01.10 Tahun 2003 Pasal 7) 1)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk bidang penelitian;
2)
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk bidang minyak dan gas bumi;
3)
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk bidang perikanan;
4)
Deputi III Bidang Pengembangan Pariwisata untuk bidang kepariwisataan;
5)
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk bidang angkutan laut;
6)
Direktorat Riset dan Eksplorasi Sumber Daya Non Hayati Laut, Departemen
7)
Kelautan dan Perikanan.
Peraturan pada Subjek Itas Perairan (Pasal 42 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Izin Tinggal Nomor 27 Tahun 2014)
Orang Asing yang bermaksud bekerja di perairan sebagaimana dapat masuk ke wilayah Indonesia dengan cara: a) datang langsung bersama kapal laut atau alat apungnya; atau b) tidak dengan kapal laut atau alat apungnya dalam hal penambahan, pengurangan atau pengantian awak kapal/alat apung. Nakhoda, Awak Kapal, atau Tenaga Ahli Asing yang datang langsung dengan kapal laut atau alat apungnya dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa; Nakhoda, Awak Kapal, atau Tenaga Ahli Asing yang datang tidak dengan kapal laut atau alat apungnya harus mendapatkan Visa tinggal terbatas saat kedatangan. Visa tinggal terbatas saat kedatangan diberikan Tanda Masuk yang berlaku sebagai Itas saat kedatangan oleh Pejabat Imigrasi di TPI untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dalam rangka bergabung bekerja diatas kapal/alat angkut/alat apung/instalasi di wilayah perairan
ITAS Saat Kedatangan (Pasal 41 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014) ITAS saat kedatangan dalam rangka bergabung bekerja di Kapal Laut, Alat Angkut, Alat Apung atau instalasi di wilayah Perairan dapat dipergunakan dalam rangka: a) Bergabung untuk bekerja di Alat Angkut, Kapal Laut, Alat Apung, instalasi di wilayah perairan (join untuk mendapatkan Itas Perairan) b) Selain sebagaimana dimaksud point a dapat juga: 1. melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi; 2. melakukan inspeksi atau audit; 3. melayani purnajual; 4. memasang dan mereparasi mesin; 5. melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi; atau 6. melakukan pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Tata Cara Pemberian Itas Perairan (Peraturan Menteri Hukum dan HAM Izin Tinggal Nomor 27 Tahun 2014)
Jangka waktu Itas diberikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat keputusan Direktur Jenderal tentang persetujuan Itas Perairan namun tidak boleh melampaui masa berlaku Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan Orang Asing yang bersangkutan; Pemberian Itas Perairan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap meliputi: a. Penerbitan surat keputusan Direktur Jenderal tentang persetujuan pemberian Itas Perairan; dan b. Peneraan Itas Perairan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi wilayah kerja yang bersangkutan. Surat keputusan Direktur Jenderal tersebut diatas merupakan izin tinggal Orang Asing di wilayah Indonesia dan bukan merupakan izin untuk bekerja atau melakukan pekerjaan.
Persyaratan untuk permohonan Itas Perairan a. b. c. d.
e. f.
surat keagenan kapal, alat apung, atau instalasi; daftar awak kapal asing atau daftar tenaga ahli asing yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah; surat penjaminan dari Penjamin; Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan Orang Asing yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku, yang memuat Izin Tinggal Terbatas saat kedatangan dalam hal awak kapal datang tidak dengan kapal, alat apung, atau instalasinya; surat rekomendasi dari instasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan surat kuasa bermeterai cukup dalam hal permohonan melalui kuasa.
Seluruh ABK/crew atau tenaga ahli asing yang memiliki izin tinggal Itas Perairan dan melakukan pekerjaanya diwajibkan memiliki Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sesuai dengan peraturan dari Kemnaker
Penolakan Pemberian atau Perpanjangan Itas Perairan (Pasal 50 Per. Menteri Hukum dan HAM Izin Tinggal Nomor 27 Tahun 2014) a. b. c.
d. e. f. g. h. i. j.
namanya tercantum dalam daftar Penangkalan; Dokumen Perjalanannya diduga palsu; menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum atau diduga melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia; memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa; diduga terlibat dalam kejahatan internasional dan kejahatan transnasional terorganisasi; menunjukan perilaku yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum; termasuk dalam daftar pencarian orang dari suatu negara asing; diduga terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintahan Republik Indonesia; diduga terlibat kegiatan politik yang merugikan negara; atau tidak membayar biaya beban dan/atau biaya Keimigrasian, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban dari biaya beban dan/atau biaya Keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dinamika Itas Perairan di masa moratorium Informasi yang berkaitan dengan penghentian sementara (moratorium) perizinan penangkapan ikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tanggal 03/11/2014
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 10/PERMEN-KP/2015 tanggal 24/04/2015 tentang perubahan atas Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014
Surat Edaran Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 66/DPB/TU.210.D5/I/2015 tanggal 07/01/2015
Dinamika Itas Perairan di masa moratorium(2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan:
Surat Direktur Italtuskim Nomor IMI.3.GR.01.12-4.2315 tanggal 27/11/2014 tentang dukungan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang menyatakan bahwa sejak 21/11/2014 Ditjen Imigrasi sudah tidak menerbitkan Surat Keputusan tentang Persetujuan Pemberian Izin Tinggal Terbatas Perairan Terkait bagi ABK Asing Penangkap Ikan
Surat PLT Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.GR.01.12-3689 tanggal 04/12/2014 yang menyatakan penghentian pelayanan pemberian, perpanjangan dan peneraan serta pemulangan bagi ABK asing kapal penangkap ikan
Dinamika Itas Perairan di masa moratorium(3)
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan:
Surat Edaran Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 66/DPB/TU.210.D5/I/2015 tanggal 07/01/2015
Mencabut penghentian sementara (moratorium) pemberian perizinan Surat Izin Kapal pengangkut ikan di Bidang Pembudidayaan Ikan
Kementerian kelautan dan perikanan tetap memberlakukan penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia sampai 31 Oktober 2015, kecuali pengangkut ikan di bidang pembudidayaan ikan.
DATA PENERBITAN IZIN TINGGAL BERDASARKAN JENIS IZIN KEIMIGRASIAN PERIODE JANUARI s.d JUNI 2017 JAN
FEB
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JUMLAH
23.082
22.123
26.083
23.966
29.360
20.393
145.007
6
5
12
6
14
5
48
23.076
22.118
26.071
23.960
29.346
20.388
144.959
KITAP
309
389
454
334
509
274
2.269
Alih
210
244
306
209
300
170
1439
Baru
3
3
3
5
4
4
22
Duplikat
4
4
5
9
9
2
33
92
138
140
111
196
98
775
13.000
12.103
14.585
14.412
18.329
11.966
84.395
Alih
1.101
961
866
868
891
621
5.308
Baru
1.800
1.437
1.818
2.022
1.932
1.178
10.187
40
34
35
22
25
18
174
Pemberian Itas Online
4.901
4.588
5.318
5.604
6.384
3.970
30.765
Perpanjangan
5.158
5.083
6.548
5.896
9.097
6.179
37.961
36.391
34.615
41.122
38.712
48.198
32.633
231.671
ITK Baru Perpanjangan
Perpanjangan
KITAS
Suplikat
JUMLAH
Keterangan: Jumlah ITAS perairan Dahsuskim sudah termasuk jumlah grand total KITAS per bulan Sumber database izin tinggal Pusdakim per tanggal 04 Juli 2017
DATA PENERBITAN ITAS PERAIRAN PERIODE JANUARI s.d JUNI 2017 JAN PBHD LAIN-LAIN PBHD LAIN-LAIN 1 TH PBHD PERHUBUNGAN PBHD PERHUBUNGAN 1 TH PBHD PERIKANAN PBHD PERTAMBANGAN
FEB
284 5 335 3 1 63
133
MARET
APRIL
413
98
155 9 379 2 8 128
116
98
138 111 1.056
MEI
418
210 5 326
147 3 209
104
180
112
144
113
181
136
94 6 236
86 2 69
163 866
126 1.100
99 1.314
151 1.208
260 1
PBHD PERTAMBANGAN 1 TH PPD LAIN-LAIN PPD LAIN-LAIN 1 TH PPD PERHUBUNGAN PPD PERIKANAN PPD PERTAMBANGAN JUMLAH
Keterangan: PBHD = Peneraan Baru Dahsuskim PPD = Peneraan Perpanjangan Dahsuskim
JUNI
84 1 136 737
JUMLAH
1.342 22 1.927 6 9 659 2 633 6 888 1 786 6.281
