TESIS PEMBERIAN IZIN INDUSTRI DALAM RANGKA PUBLIC SERVICE

TESIS PEMBERIAN IZIN INDUSTRI DALAM RANGKA PUBLIC SERVICE PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELAKUKAN UPAYA PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (STUDY DI KOTA MEDAN)

Oleh : PUTRI EKA RAMADHANI 057005019 / HK

SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007

Putri Eka Ramadhani: Pemberian Izin industri Dalam Rangka Public Service Pemerintah Daerah Untuk Melakukan Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Study Di Kota Medan), 2007. USU e-Repository © 2008

PEMBERIAN IZIN INDUSTRI DALAM RANGKA PUBLIC SERVICE PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELAKUKAN UPAYA PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (STUDI DI KOTA MEDAN)

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Humaniora Dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

OLEH :

PUTRI EKA RAMADHANI 057005019

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007


DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama

: PUTRI EKA RAMADHANI BATUBARA, SH.

Tempat/ Tgl.lahir

: MEDAN, 20 JULI 1982.

Jenis Kelamin

: PEREMPUAN

Agama

: ISLAM

Pendidikan

: •

Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan IKAL Medan. (lulus Tahun 1991)

•

Sekolah Menengah Pertama Yayasan Pendidikan KARTIKA 1-1 Medan (lulus Tahun 1997)

•

Sekolah Menengah Atas Yayasan Pendidikan Harapan I Medan (lulus Tahun 2000)

•

Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (lulus Tahun 2004)

•

Program

Studi

Magister

Ilmu

Hukum

Sekolah

Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (lulus Tahun 2007).


KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim Tiada kata pembuka yang paling pantas dikemukakan selain mengucapakan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan taufik dan rahmat- Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Juga disampaikan shalawat dan salam keharibaan junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi’in dan pengikutnya sampai akhir zaman. Tesis ini diberi judul “ Pemberian izin Industri dalam rangka Public Service pemerintah daerah untuk melakukan upaya pengendalian damapak lingkungan hidup (studi di kota medan)”. Tesis ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Magiter Ilmu Hukum pada Program studi Hukum Administrasi Negara Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Dalam penyeleaian tesis ini penulis telah banyak memperoleh dorongan, pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menghanturkan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada : 1. Bapak Prof. Chairuddin P.Lubis, DTM&H, Sp.A (K) selaku Rektor Universitas Sumetera Utara 2. Ibu Prof.,Dr.,Ir. T. Chairun Nisa B, M.sc selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara 3. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum , serta para guru besar dan staf pengajar program studi Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi hari depan penulis. 4. Bapak Prof. Syamsul Arifin, SH,MH , Bapak Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS dan Bapak Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah membantu memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.


5. Ibu Dr. Sunarmi, SH., M.Hum, dan Bapak Syarifuddin S. Hasibuan., SH., MH, selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan demi memperkaya penulisan tesis ini. Secara Khusus Penulis hanturkan terima kasih yang tiada terhingga dan kasih sayang penulis persembahkan untuk Ayahanda H. Rusdi Batubara, SH., dan Ibunda Hj. Maryam Zakaria atas dukungan, motivasi dan iringan doa yang merupakan rahmat bagiku dalam menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada teman-teman seangkatan yang tidak mungkin disebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan motivasinya hingga selesainya tesis ini. Juga kepada para staf sekretariat program studi Magister Ilmu Hukum yang telah membantu dalam mengurus Administrasi selama perkuliahan. Akhirnya penulis mengharapkan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan penulis berdoa semoga ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan bangsa dan agama. Amin..

Medan , Agustus 2007 Penulis,

Putri Eka Ramadhani Batubara.


DAFTAR ISI

ABSTRAK ............................................................................................................ KATA PENGANTAR .......................................................................................... DAFTAR ISI ........................................................................................................ DAFTAR TABEL................................................................................................. BAB

BAB

I

II

PENDAHULUAN........................................................................

1

A. Latar Belakang .......................................................................

1

B. Perumusan Masalah ...............................................................

6

C. Tujuan Penelitian ...................................................................

6

D. Manfaat Penelitian .................................................................

6

E. Keaslian Penelitian.................................................................

7

UPAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN DALAM MELAKUKAN

PENGENDALIAN

DAMPAK

LINGKUNGAN HIDUP MELALUI IZIN INDUSTRI YANG DIBERIKAN DALAM RANGKA PUBLIC SERVICE .............

8

A. Pengertian Pemerintah Daerah...............................................

8

1. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan ...............

8

2. Pembagian Urusan Pemerintahan .............................

9

3. Hubungan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota .......................................................

10

B. Perbuatan Hukum Administrasi Negara.................................

10

C. Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Izin Industri 11 D. Prosedur Izin Usaha Industri..................................................

12

E. Public Service sebagai Fungsi Utama ....................................

12


BAB

III

HUBUNGAN ANTARA PEMBERIAN IZIN DENGAN UPAYA

DAMPAK

PENGENDALIAN

LINGKUNGAN

HIDUP DALAM SEKTOR INDUSTRI......................................

14

A. Perizinan ................................................................................

14

1.

Pengertian Izin ..........................................................

14

2.

Unsur-unsur Perizinan................................................

14

3.

Fungsi dan Tujuan Izin ..............................................

14

4.

Bentuk dan Isi Izin ....................................................

15

B. Hubungan Fungsional Antara Hukum Administrasi Negara

BAB

IV

dengan UUPLH......................................................................

15

C. Upaya Dampak Pengendalian Lingkungan Hidup.................

16

1.

Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup .............

16

2.

Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup ......................

16

3.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup........

17

4.

Kegunaan AMDAL....................................................

18

5.

Jenis Studi AMDAL...................................................

18

KESIMPULAN DAN SARAN.................................................... A. Kesimpulan ........................................................................... B. Saran ......................................................................................

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang. Manusia memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungan sekitarnya. Manusia dalam hidupnya baik secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat selalu berintegrasi dengan lingkungan dimana tempat mereka hidup. Dengan demikian kelangsungan hidup manusia ditentukan interaksi manusia itu sendiri dengan lingkungannya dan untuk itu harus dijaga atau dilestarikan fungsi lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), disebutkan apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain” 1 Tujuan masa depan yang didambakan oleh bangsa Indonesia adalah pembangunan manusia yang seutuhnya, dan pembangunan sosial ekonomi ke arah kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Kebijaksaan pembangunan yang tertuju pada pembangunan manusia seutuhnya, memuat keharusan untuk menegakkan kehidupan yang berimbang, sebagai perwujudan dari keragaman lingkunagan hidup dan keseimbangan ekosistem.

1

Pasal 1 butir (1) UUPLH


Pembangunan lingkungan hidup yang merupakan bagian yang sangat penting bagi ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi ini, yang diarahkan terwujudnya kelestarian serta fungsi lingkungan dalam keseimbangan dan kelestarian yang dinamis dengan perkembangan

kependudukan

agar

dapat

menjamin

pembangunan

yang

berkelanjutan. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu, memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan, merehabilitasi lingkungan, mengendalikan pencemaran dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan lingkungan hidup maka pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara baik dan terpadu. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakasanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup”. 2 Untuk

melestarikan

fungsi

lingkungan

hidup

perlu

dilakukan

perlindungannya. Dimana setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan. 3 Pengembangan pembangunan secara umum adalah suatu kegiatan manusia dan untuk manusia, sehingga secara umum pula pencemaran lingkungan diakibatkan oleh kegiatan manusia yang kesemuanya 2

Pasal 1 butir 2 UUPLH. Pasal 14 ayat (1) UUPLH ”untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan / atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Yang dimaksud dengan Baku Mutu Lingkungan adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat energi, dan/atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. (lihat Pasal 1 butir 11 UUPLH) sedangkan Kriteria Baku Kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan /atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.(Pasal 1 butir 13) 3


tercakup dalam pertumbuhan penduduk, perkembangan permukiman, industri, transportasi dan lain-lain. 4 Akibat pengembangan kegiatan manusia antara lain pengembangan industri akan menimbulkan sisa-sisa pembuangan berupa gas cair dan padat, yang jika dibuang kelingkungan hidup akan menimbulkan dampak yang berbahaya terhadap kehidupan manusia. Undang-Undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, didalamnya mengatur mengenai Industri, izin usaha industri yang menjadi dasar bagi Perusahaan Industri untuk melakukan kegiatannya 5 Usaha industri dalam melakukan kegiatannya wajib memelihara pelestarian fungsi lingkungan yang pelaksanaannya antara lain, berdasarkan pada ketentuan baku mutu limbah cair. 6 Peranan lingkungan hidup sebagai aset bangsa dan negara sangat penting sehingga diperlukan suatu pendekatan yang bijak dalam pengelolaanya. Pendekatan yang bijak terhadap pengelolaan lingkungan hidup ini, berkaitan pula karena lingkungan hidup sangat bersentuhan langsung dengan aktivitas pembangunan. Oleh karena begitu pentingnya lingkungan hidup. Maka setiap rencana dan/atau kegiatan

4

Koesnadi Harjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, (Edisi Ke VI, cet. Kesebelas, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994) hal.144 5 Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan / atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangunan dan perekayasaan industri. (Pasal 1 butir 2) sedangkan Perusahaan Industri adalah Badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri (Pasal 1 butir 7) 6 Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemaran dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan (Pasal 1 butir 15 PP No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air)


yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. 7 Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Hal ini ditegaskan dalam UUPLH yang menyatakan sebagai berikut:‘setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku’. 8 Dengan demikian pengelolaan lingkungan hidup merupakan hak atau peran yang meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan lebih lanjut menyebutkan bahwa : “sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah”. 9 Dan untuk melaksanakan ketentuan itu maka pemerintah : 1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

7

Pasal 15 ayat (1) UUPLH jo PP No. 27 Tahun 1999 tentang Amdal. Lihat juga Supriadi , Hukum Lingkungan DiIndonesia, sebuah pengantar, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta , 2006, hal 191. 8 Pasal 5 ayat (3) UUPLH 9 Pasal 8 ayat (1) UUPLH


2. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumbar daya alam termasuk sumber daya genetika. 3. Mengatur pembuatan hukum dan hubungan hukum antara orang atau subyek hukum lainya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika. 4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial 5. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hal yang menyangkut pengaturan, pembinaan, pengembangan industri adalah kewenangan pemerintah. Dalam hal kewenangan campur tangan pemerintah dalam pergaulan sosial ekonomi masyarakat, dikenal adanya kebijaksanaan publik (Public Policy). Bentuk kebijaksanaan pemerintah secara konkrit yaitu dalam bentuk izin. Pemberian izin tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan masyarakat dalam hubungannya berbagai aspek kehidupan masyarakat, misalnya izin pembuangan limbah cair ke dalam air, diberikan dengan syarat-syarat tertentu guna mengendalikan pencemaran air, karena suatu kegiatan industri dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan (pencemaran) 10

10

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukannya mahkluk hidup, zat energi, dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.


Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan sebagaimana disebut diatas, salah satu yang dilakukan adalah dengan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat (public service), salah satu bentuk pelayanan publik untuk masyarakat adalah pemberian izin yang hanya dapat diperoleh dari pemerintahan sebagai penyelengara

pemerintahan

negara

untuk

menjalankan

usaha

dilingkungan

masyarakat. Pelayanan Pemerintah Daerah merupakan tugas dan fungsi utama Pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan tugas utama pemerintah secara umum, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat maka pemerintahan akan dapat mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat pelayanan kepada masyarakat

tersebut

terintegrasi

dalam

penyelenggaraan

pemerintah

dan

pembangunan. 11 Dalam melakukan tugasnya, instansi–instansi pemerintah (administrasi negara), melakukan perbuatan–perbuatan baik yang bersifat yuridis (artinya yang secara langsung menciptakan akibat–akibat hukum) dan yang bersifat non yuridis. Ada 4 (empat) macam perbuatan Hukum Administrasi Negara masa kini, yakni : 12 1. Penetapan (beschiking, administrative discretion ) dapat dirumuskan sebagai perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi negara dilakukan oleh

11

Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah,(Jakarta : Grasindo, 2007) hal. 286 12 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara,(Cetakan ke 10, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994) hal. 94 – 103.


pejabat atau instansi penguasa yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu. 2. Rencana (Plan) adalah salah satu bentuk dari perbuatan hukum administrasi negara yang mencipta hubungan hukum (yang mengikat) antara penguasa dan para warga masyarakat. Dari segi hukum administrasi negara, maka suatu rencana adalah seperangkat tindakan –tindakan yang terpadu, dengan tujuan agar tercipta suatu keadaan yang tertib bilamana tindakan-tindakan tersebut telah selesai direalisasikan. 3. Norma jabaran (concrete normgering) adalah suatu perbuatan hukum (rechtshandeling) daripada penguasa Administrasi Negara untuk membuat agar suatu ketentuan undang-undang mempunyai isi yang konkret dan praktis dan dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat. 4. Legislasi – Semu (pseudo – wetgering) adalah penciptaan dari aturan-aturan hukum oleh pejabat administrasi negara yang berwenang yang sebenarnya dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman (richlijnen).legislasi semu berasal dari Diskresi atau Freies Ermessen yang dipunyai oleh Administrasi Negara, yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan kebijaksanaan. Penetapan (beschikking) dapat dirumuskan sebagai perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu. 13

13

Ibid ,hal.94


Dalam

prakteknya,

penetapan

ini

ada

yang

akibat

hukumnya

menguntungkan bagi masyarakat tapi ada juga yang dianggap merugikan masyarakat. Selanjutnya

Prajudi

Atmosudirdjo,

membagi

penetapan-penetapan

yang

menguntungkan ke dalam 4 jenis, yaitu : 14 1. Dispensasi 2. Izin / vergunning 3. Lisensi 4. Konsensi Sebenarnya dasar pemberian izin untuk perorangan atau badan hukum swasta adalah timbul strategi dan teknik yang dipergunakan oleh pemerintah untuk menguasai atau mengendalikan berbagai keadaan, yakni dengan melarang tanpa izin tertulis untuk melakukan kegiatan–kegiatan apapun yang hendak diatur atau dikendalikan oleh pemerintah. 15 Dengan perkataan lain melalui sistem perizinan tersebut pihak penguasa melakukan campur tangan kedalam atau atas proses jalannya kegiatan-kegiatan masyarakat tertentu. Pengertian izin oleh pihak administrasi negara berkaitan dengan kewenangan administrasi negara dalam menjalankan pemerintahan. Bisa secara 14

Dispensasi ialah keputusanadministrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Lisensi ialah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa. Konsensi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah,tetapi oleh pemerintah di berikan hak penyelenggaraanya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual ataukombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertantu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu 15 Ibid, hal. 96


atribusi, delegasi (sub delegasi), dan mandat. 16 Ketiga hal itu dilakukan secara kombinasi, yang bertalian erat dengan asas-asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, 17 serta dalam operasionalisasinya berbaur satu dengan yang lainnya. Ada banyak jenis perizinan yang sampai saat ini masih berlaku dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah dan masyarakat. Selain jenisnya, perizinan juga dapat dibedakan atas instansi pemberi izinnya, apakah Pemerintah Pusat atau Pemerintah provinsi dan atau Pemerintah kabupaten/kota. Pihak yang mempunyai kewenangan dalam memberikan izin, dapat melaksanakan sendiri kewenangan tersebut atau dapat melimpahkan kewenangan yang dimilikinya tersebut. Pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintahan baik pemerintahan pusat, propinsi, kota/kabupaten tidak terlepas dari kebijakan pengelolaan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Sebelum berlaku Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, pengelolaan lingkungan hidup sepenuhnya berada ditangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menjalankan kebijakan-kebijakan yang dimuat oleh pemerintahan pusat. 16

Dalam kamus hukum pengertian dari : Delegasi ialah penyerahan wewenang dari atasan kepada bawahan dalam lingkungan tugas tertentu dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menyerahkan tugas. Mandat ialah perintah yang berasal dari orang banyak dalam hal ini adalah rakyat, pekumpulan dan sebagainya kepada seseorang atau beberapa orang untuk dilaksanakan sesuai dengan kehendak yang memberi kuasa tersebut. 17 Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten /kotadan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten / kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.


Daerah hanya sebagai perpanjangan tangan dan menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan kata lain pengelolaan lingkungan hidup di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Setelah adanya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan digantikan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana pemerintah

daerah

menyelengarakan

urusan

pemerintahan

yang

menjadi

kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Dan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasluasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 18 Dengan adanya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, memberikan kesempatan kepada daerah untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan daerah. Daerah dapat mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah, akan menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan hidup. Bila tidak dikelola secara baik dan benar maka dampak negatiflah yang muncul dipermukaan. Maka untuk mengantisipasi masalah ini pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup harus mampu melahirkan kebijakan-kebijakan kongkrit yang sesuai dengan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan meminimalkan dampak negatif yang timbul akibat dari pengelolaan lingkungan hidup yang baik pula, sehingga terwujudnya pelestarian fungsi lingkungan hidup. 18

Pasal 10 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah


Pelaksanaan

kebijaksanan

pengelolaan

lingkungan

hidup

mengikutsertakan peran Pemerintahan Daerah. 19 Selanjutnya, dalam

dapat UUPLH

menegaskan bahwa dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada Pemerintahan Daerah, kepala daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan. 20 Kemudian

dalam

Undang-Undang

No.32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa daerah mempunyai wewenangan dalam mengelola sumber daya nasional yang tersedia diwilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “Pemberian Izin Industri Dalam Rangka Public Service Pemerintah Daerah Untuk Melakukan Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (study di kota Medan)”.

19 20

Pasal 12 ayat (1) huruf b , UUPLH Pasal 22 ayat (3) UUPLH


B. Rumusan Masalah Sesuai dengan latar belakang di atas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Bagaimana upaya pemerintah daerah kota Medan dalam melakukan pengendalian dampak linkungan hidup melalui izin industri yang diberikan dalam rangka pelayanan publik / Public service. 2. Bagaiman hubungan antara pemberian izin dengan upaya dampak pengendalian lingkungan hidup dalam sektor industri. C. Tujuan Penelitian. Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah 1. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah kota Medan dalam melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup melalui izi industri yang diberikan dalam rangka pelayanan publik / Public service 2. Untuk mengetahui hubungan antara pemberian izin dengan upaya dampak pengendalian lingkungan hidup dalam sektor industri.


D. Manfaat Penelitian Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni : 1. Secara teoritis Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan mempunyai arti penting bagi penemuan konsep-konsep mengenai perizinan dalam pengelolaan lingkungan hidup di pemerintahan kota Medan. Dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bidang ilmu hukum secara umum dan hukum administrasi negara secara khusus. 2. Secara praktis a. Sebagai informasi bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk memahami pengaturan perizinan industri dalam pengelolaan lingkungan hidup. b. Sebagai bahan hukum administrasi negara, khususnya mengenai pemberian izin dalam upaya pengendalian lingkungan hidup. E. Keaslian Penelitian Berdasarkan pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Universitas Sumatera Utara , penelitian mengenai Pemberian Izin Industri Dalam Rangka Public Service Pemerintah Daerah Untuk Melakukan Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (study di kota Medan) ini belum pernah dilakukan baik dalam judul dan permasalahan yang sama. Sehingga


penelitian ini dapat dikategorikan penelitian yang baru dan keasliaannya dapat dipertanggung jawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, dan terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan akademis. F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori Dalam interaksi manusia dan alam lingkunganya, membutuhkan aturan dan norma. Aturan dan norma yang terlihat sebagai wujud hukum, berfungsi sebagai landasan interaksional lingkungan dari setiap kegiatan manusia. Sebagaimana menurut Lawrence M. Friedman, 21 bahwa : Setiap hukum memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu: Structure, yang berkaitan dengan institusi-institusi yang kompeten dalam membuat dan melaksanakan undangundang (legislatif dan pengadilan). Substance, adala aturan, norma, dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.. Dan Legal culture, yakni sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum Soerjono Sukanto menyatakan, bahwa kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Akan tetapi asas kesadaran hukum itu terdapat pada diri setiap manusia,oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan. 22 Dalam kaitan dengan penelitian tentang adil tidaknya suatu hukum positif tertulis, Soerjono Sukanto menyatakan, bahwa senantiasa bergantung pada taraf 21

Lawrence M Friedman, American Law an Introduction, 2nd Edition, terjemahan Wisnu Basuki, (Jakarta : PT. Tatanusa, 2001) hal. 7-8 22 Soerjono Sukanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat,(Jakarta : CV. Rajawali, 1982) hal. 211


persesuaian antara rasa keadilan pembentukan hukum dengan rasa keadilan warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya diatur oleh hukum tadi. Secara logis, maka prosesnya adalah bahwa seseorang harus memahami hukum tersebut, sebelum mempunyai kesadaran hukum. 23 Dengan demikian, maka masalah kesadaran hukum sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Perhatian terhadap kesadaran hukum masyarakat adalah penting sebagaimana dinyatakan oleh Koesnadi Harjasoemantri, bahwa kunci berhasilnya program pembangunan di bidang lingkungan hidup ada di tangan manusia dan masyarakat. 24 Selanjutnya Friedman 25 melihat ada 4(empat) Fungsi sistem hukum, yaitu: Pertama, sebagai kontrol sosial; kedua, sebagai sarana penyelesaian sengketa; ketiga, sebagai bagian dari perencanaan sosial dalam kebijakan publik, yang disebut dengan social engineering function;dan keempat, sebagai social maintenance, yakni sebagai fungsi pemeliharaan ketertiban atau status quo. Tujuan hukum perlindungan lingkungan ialah menciptakan keseimbangan kemampuan lingkungan yang serasi (enviromental harmony). Instrumen hukum melalui fungsi-fungsinya itu akan menjadi pedoman bagi prinsip yang kita terapkan berupa pembangunan berwawasan lingkungan. Hukum dapat memainkan fungsinya terutama sebagai kontrol dan menjadi kepastian bagi masyarakat dalam menciptakan keserasian antara aksi pembangunan yang

23

Lawrence M. Friedman, Op.cit hal.212 Koesnadi Hardjasoemantri, Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Cet. 3,Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1993) hal. 19 25 Lawrence M. Friedman, Op.cit 24


diteruskan serta ditingkatkan demi mencapai keserasian antara aksi pembangunan yang diteruskan serta ditingkatkan demi mencapai taraf kesejahteraan dan kemakmuran disatu pihak, dengan pemanfaatan sumbar daya alam yang serba terbatas dilain pihak. Menurut fungsinya sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan ( a tool of social engineering) hukum dapat diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang bewawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan standar yang tidak hanya ditujukan bagi perlindungan lingkungan, melainkan juga bagi kebijaksanaan pembangunan, artinya : Dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumber daya alam dan penigkatan taraf ekonomi, perlu menyadari pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat, pencegahan terhadap pembangunan yang desktruktif (merusak) yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta berkewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat. 26 Oleh karena itu untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang dibutuhkan sebuah perencanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan jaminan, perlindungan, kepastian dan arah bagi pembangunan. Instrumen yang dibutuhkan itu menurut Lili Rasjidi adalah hukum. 27 Hukum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi

26

Alvi Syahrin, Pembangunan Berkelanjutan (perkembangan, prinsip- prinsip dan status hukumnya), (Medan, Fakultas Hukum USU,1999) hal. 27. Perhatikan juga, Koesnadi Harjasoemantri, Hukum Tata lingkungan, (Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, Edisi ke- 8 cetakan ke-18,2005) hal 18-19 27 Lili Rasjidi dan I. B Wiyasa Putra, Hukum sebagai suatu sistem,(Bandung,Remaja Rosdakarya,1993) hal. 118


rakyat. Selanjutnya Lili Rasjidi mengemukakan bahwa : ”hukum berfungsi mengatur, juga berfungsi sebagai pemberi kepastian, pengamanan, pelindung dan penyeimbang, yang sifatnya sekedar adaftif, fleksibel, melainkan juga Predidiktif dan antisipatif. Potensi hukum ini terletak pada dua dimensi utama dari fungsi hukum yaitu fungsi preventif dan fungsi represif ” 28 Fungsi preventif yaitu fungsi pencegahan, yang dituangkan dalam bentuk pengaturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan desain dari setiap tindakan yang hendak dilakukan masyarakat, yang meliputi seluruh aspek tindakan manusia, termasuk risiko dan pengaturan prediktif terhadap bentuk penangulangan risiko itu. Sedangkan represif adalah fungsi penanggulangan, yang dituangkan dalam bentuk penyelesaian sengketa atau pemulihan dahulu telah ditetapkan dalam perencanaan tindakan itu. Pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai tiga fungsi utama yaitu (1) memberikan pelayanan/ services baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik/khalayak, (2) melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (development for ekonomic growth), dan (3) memberikan perlindungan/ protecitve kepada masyarakat. 29 Fungsi pertama, yaitu public services functions berarti pemerintah wajib memberikan pelayanan publik secara perorangan maupun khalayak/ publik. Dalam hal pelayanan publik, kata publik menunjuk pada sejumlah orang yang mempunyai 28 29

Ibid, hal.123 Hanif Nurcholis, Op.cit, hal.291


kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma yang mereka miliki. Kata publik tidak sama dan sebangun dengan masyarakat. Oleh karena itu, untuk membahas public service dipakai pelayanan publik, bukan pelayanan masyarakat. Pelayanan publik yaitu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, an tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma yang mereka miliki. Jadi, yang dimaksud publik di sini adalah sejumlah penduduk atau rakyat yang tinggal dalam wilayah suatu pemerintah daerah yang mempunyai pikiran, perasaan, dan kepentingan yang sama terhadap keberadaan pemerintah daerah berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kepentingan publik disebut pelayanan publik. Pemberian izin termasuk layanan publik sekaligus jasa publik karena orang yang memanfaatkan layanan tersebut harus membayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan pemerintah. Salah satu persyaratan penaatan terhadap lingkungan hidup adalah bagaimana melaksanakan dengan tegas salah satu instrumen penaatan terhadap lingkungan hidup, yaitu perizinan. Dimana setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha


dan/atau kegiatan. 30 Dan dalam izin tersebut dicantumkanya persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian lingkungan hidup. 31 Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa dalam izin melakukan usaha dan atau/kegiatan harus ditegaskan kewajiban yang berkenaan dengan penaatan terhadap ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh penangung jawab usaha dan atau kegiatan dalam melaksanakan usaha/kegiatannya. Bagi usaha dan kegiatan yang diwajibkan untuk membuat atau melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, maka rencana pengelolaan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) hidup yang wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab harus dicantumkan dan dirumuskan dengan jelas dalam izin melakukan usaha dan/atau

kegiatan. Dan apabila suatu rencana usaha dan/atau kegiatan menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan melaksanakan analisis dampak lingkungan hidup, maka persetujuan diajukan bersamaan dengan permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Dalam formulasi penjelasan tersebut dalam kalimat terakhir istilah ”analisis dampak lingkungan” seharusnya berbunyi ”analisis mengenai dampak lingkungan”. 32 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan turunan dari UU No. 23 Tahun 1997dan

30

Pasal 18 ayat (1) UUPLH ”setiap usaha dan / atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan untuk memperoleh izin melakukan usaha dan / atau kegiatan” 31 Pasal 18 ayat (3) UUPLH ” dalam izin yang dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup” 32 Koenadi Hardjasoemantri, Op.cit, hal.330


memiliki peranan yang sangat signifikan dalam mencegah pencemaran dari sumber tidak bergerak. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 ini mensyaratkan kelengkapan dokumen AMDAL sebelum mendapatkan izin operasional, misal izin industri. Juga tergantung dari skala usaha, setiap kegiatan industri diwajibkan untuk menyusun dokumen AMDAL, UKL-UPL atau SPPL. Dalam kaitannya dengan Industri dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian merupakan landasan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan untuk mencegah dampak akibat kegiatan industri yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Dapat dilihat dalam pasal 21 yang secara tegas melarang kegiatan industri menyebabkan degradasi dan pencemaran lingkungan serta ekosistem. 33 Dalam melakukan penerbitan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan : a. rencana tata ruang b. pendapat masyarakat c. pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.

33

Pasal 21 ayat (1) ” perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat industri yang dilakukannya”


Penerbitan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup harus diumumkan agar masyarakat dapat mengetahuinya. Pengumuman kepada masyarakat itu sendiri agar masyarakat mengetahui dan apabila masyarakat tidak menyetujuinya, pemerintah dapat mempertimbangkan adanya keberatan tersebut.sebab pengumuman yang dilakukan oleh pemerintah merupakan alat kontrol yang efektif. 34 Suatu Beschikking/keputusan adalah manifestasi dari adanya perbuatan pemerintah (overheidshandeling ), dengan kata lain untuk mengetahui perbuatan pemerintah dapat terlihat didalam keputusan-keputusannya, dan selanjutnya perbuatan pemerintah itu sendiri adalah merupakan pancaran dari sistem pemerintahan, dengan ketentuan bahwa untuk melihat secara konkrit tentang sistem pemerintahan adalah terlihat dari perbuatan-perbuatan pemerintah. Yang penting, keputusan atau perbuatan pemerintah maka kesemuanya tidak boleh bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya dengan kata lain bahwa masing-masing harus sejiwa dan searah dengan asas HAN maupun asas Dasar Negara RI, pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 35 Bertolak dari fungsi perizinan dalam Undang-Undang No.5 tahun 1984 tentang perindustrian disektor industri, izin usaha industri terkait dengan pengaturan,

34

Supriadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar, (Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2006). lihat juga Pasal 19 ayat (1) UUPLH 35 Muhammad Abduh, Profil Hukum Administrasi Negara Indonesia (HANI) dikaitkan dengan unang – unang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN),Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada FH USU, Medan, 22 Oktober 1988, hal. 14 – 15.


pembinaan, dan pengembangan industri. 36 Pemerintah dalam melakukan pengaturan dan pembinaan di sektor industri dilakukan dengan memperhatikan antara lain, pencegahan timbulnya pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. 37 Tidaklah mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan izin, hal ini disebabkan karena antara pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya. Didalam Kamus Hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagai izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidak dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. 38 Mengambil dasar pemikiran Prof. Steenbeek dalam kumpulan terjemahan bidang Peradilan Tata Usaha Negara di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa suatu tindakan tertentu adalah dilarang menurut undang – undang sehingga untuk melaksanakan tindakan tersebut harus diperlukan izin. Berdasarkan pemaparan pendapat diatas, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan

36

Pasal 13 ayat (2) ”pemberian Izin Usaha Industri terkait dengan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan industri ” 37 Pasal 9 ayat (4) ” Pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam” 38 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2006) hal.208


pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu sebagai berikut: 39 a. Instrumen Yuridis b. Peraturan Perundang-undangan c. Organ Pemerintahan d. Peristiwa Konkret e. Prosedur dan Persyaratan Menurut Marcos Lukman, 40 kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskreasionare power atau berupa kewenangan terikat dan bebas dalam arti kepada pemerintah diberi wewenang untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang : 1. kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon 2. bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut 3. konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku

39 40

Ridwan HR, Op.cit, hal. 210 Ibid


4. prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin Adapun tujuan perizinan, tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut : 1. Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin bangunan 2. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan misal izin lingkungan 3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu, misal izin membongkar monumen-monumen 4. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit, misal izin penghuni di daerah penduduk padat 5. Izin memberikan pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitasaktivitas dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dari uraian di atas jelaslah mengapa izin sangat diperlukan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Karena setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 41 Dan setiap orang berkewajiban memelihara

41

Pasal 5 ayat (1) UUPLH “setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”


kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menaggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 42 Dalam penjelasannya, kewajiban setiap orang sebagimana dimaksud pada pasal itu tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan mahkluk sosial. Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap individu turut berperanserta dalam upaya memelihara lingkungan hidup. Sedangkan pemerintah memiliki wewenang pengelolaan lingkungan hidup 43 Sehingga

dalam

rangka

pengelolaan

lingkungan

hidup

pemerintah

berkewajiban 44 : 1.) mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambilan keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup 2.) mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 3.) mewujudkan menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat , dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 4.) mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

42

Pasal 6 ayat (1) UUPLH “setiap oarang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemarandan perusakan lingkungan hidup” 43 Pasal 8 ayat (1)UUPLH “ sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah” lihat juga Pasal 33 ayat (3) UUD ‘ 45. 44 Pasal 10 UUPLH


5.) mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 6.) memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup 7.) menyelengarakan penelitian dan pengembanganya di bidang lingkungan hidup 8.) menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskannya kepada masyarakat 9.) memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa dibidang lingkungan hidup. Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendalian dan intrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamatkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, penaatan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menerbitkan masyarakat. 45 Sesuai dengan sifatnya yang merupakan bagian dari ketetapan izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan tertulis secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut : a. Organ yang Berwenang b. Yang Dialamatkan. c. Diktum d. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat. e. Pemberian Alasan f. Pemberitahuan-Pemberitahuan Tambahan

45

Ridwan HR, Op.cit, hal 218


2. Kerangka Konsep Konsep adalah merupakan definisi operasionaldari berbagai istilah yang dipergunakan dalam tulisan ini. Sebagaimana dikemukakan M.solly lubis, bahwa kerangkan konsep adalah merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan tujuan pustaka. 46 Pengertian kata izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintahan, dimana dalam keadaan tertentu dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. 47 Izin menurut peraturan menteri dalam negri nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu atap adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Dan yang dimaksud dengan pemberian izin adalah suatu keputusan untuk memperoleh suatu tindakan sebagai suatu penyimpangan dari keadaan yang berlaku, yang melarang tindakan tersebut. Sedangkan Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang

46

M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian , (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997),

47

Mr. N. M Seplt dan Ten berge, MV. JB.J.M, Op.cit, hal.1

hal. 80


dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri 48 Pelayanan publik atau Publik Service dalam KEPMENPAN NO. 63/ KEP/ M.PAN/ 7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemyelengggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prisip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaiman dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 49 Dalam UUPLH yang dimaksudkan dengan dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan / atau kegiatan. G. Metode Penelitian a. Sifat dan Pendekatan Penelitian Pada penelitian ini metode yang akan dipergunakan adalah metode penelitian yang bersifat penelitian deskriptif analitis, 50 artinya bahwa penelitian ini 48

Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian Pasal 1 ayat (2) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 50 Soerjono Soekanto,Sri Maudji, Metodologi penelitian hukum,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1995) hal. 12 49


hanya menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori – teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan pemberian izin industri sebagai publik service pemerintah daerah yang akan dikaitkan dengan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas – asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan terhadap taraf sinkhronisasi hukum. 51 b. Sumber Data Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan penelitian yang bersumber dari data sekunder yang meliputi : a.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Peraturan perundangundangan yang relevan dengan penelitian ini seperti : Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindutrian, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

51

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,(Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press,1982) hal 51


1995 Tentang Izin Usaha Industri, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, Tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Peraturan Daerah Kota Meda nomor 13 Tahun 2003 Tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan limbah, Peraturan Daerah Kota Medan nomor 10 Tahun 2003 Tentang Retribusi izin usaha industri, perdagangan, gudang / ruangan dan tanda daftar perusahaan. b.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. 52 Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal, serta referensi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

c.

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dapat berupa kamus, ensiklopedia dll.

c. Alat Pengumpulan Data Alat yang dipergunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengunakan studi dokumen yaitu dilakukan dengan menginventarisir berbagai baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tertier melalui penelusuran kepustakaan ( library research ).

52

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,(Jakarta : Penerbit Prenada Media, 2005)

hal.141


d. Analisis Data Pada penelitian hukum normatif, pengelolaan data pada hakikatnya adalah kegiatan untuk memindakan sistimatis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sisternatisasi berati membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalan analisis data, yaitu : 1. Memilih peraturan perundang-undangan dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan berkaiyan dengan masalah pemberian izin dalam rangka Public service pemerintah daerah untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup. 2. Membuat sistematik dari bahan-bahan hukum sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu yang selaras dengan pelaksanaan prinsip public service pemerintah daerah dalam memberikan izin usaha industri sebagai uapay pengendalian dampak lingkungan hidup. 3. Menjelaskan hubungan konsep / teori dengan klasifikasi dengan teori-teori yang dirumuskan. 4. Hasil penelitian yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Maksudnya bahwa hasil analisis tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angkaangka melainkan data yang dianalisis digambarkan dalam bentuk kalimatkalimat.


BAB II UPAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN DALAM MELAKUKAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP MELALUI IZIN INDUSTRI YANG DIBERIKAN DALAM RANGKA PUBLIC SERVICE

A. Pengertian Pemerintah Daerah John

Locke 53

menganggap

bahwa

negara

merupakan

perwujudan

kebersamaan, namun demikian negara selalu memberikan pembatasan terhadap kebebasan individu. Peranan negara harus memberikan perlindungan dan menjaga tata tertib masyarakat. Disini negara berfungsi mencegah tindakan kesewenangwenangan dari individu yang mengancam keselamatan individu lain. Hal ini menyangkut tujuan bernegara yang berkaitan dengan masalah demokrasi dalam bernegara. Kebebasan individu tidak mungkin dapat sebebas mungkin, dimana setiap individu ingin bergabung dalam masyarakat dengan individu lainnya yang telah siap bersatu atau mempunyai keinginan untuk bersatu, saling membantu dalam masalah hidup, kebebasan, dan hak milik. Untuk menghindari dan mencegah terjadinya tindak kesewenang-wenangan itu maka diperlukan tiga sarana, yakni:

53

Basuki Ismail Dalam Siswanto Sunarno “Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia” (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2006) Hal. 22 - 23


a. Undang-undang yang pasti, tetap atau tidak berubah dan disetujui oleh masyarakat umum. b. Adanya badan pengadilan yang lepas bebas dari kuasa negara dan diketahui masyarakat c. Adanya keadilan yang terlaksana di dalam masyarakat Dalam Pasal 18 A UUD 1945, diamanatkan tentang hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi, Kabupaten dan Kota, atau antar Provinsi, Kabupaten dan kota diatur dengan Undang-Undang dengan memerhatikan kekhususan dan keragaan daerah. Disamping itu, hubungan keuangan pelayanan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam, serta Sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan UU, Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD Negara RI tahun 1945 maka kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan satu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Berdasarkan kebijakan politik hukum pemerintah diatas, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan penetapan strategi di bawah ini 54 : 1. Peningkatan pelayanan, pelayanan bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan adalah suatu hal yang bersifat esensial guna mendorong atau menunjang dinamika interaksi kehidupan masyarakat baik sebagai sarana untuk memperoleh hak-haknya, maupun sebagai sarana kewajiban masyarakat sebagai warga negara yang baik. Bentuk-bentuk pelayanan pemerintah tersebut, antara lain meliputi rekoendasi, perizinan, dispensasi, hak berusaha, surat keterangan kependudukan. 2. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat, konsep pembangunan dalam rangka otonomi daerah ini, bahwa peran serta masyarakat lebih menonjol yang dituntut kreativitas masyarakat baik penguaha, perencana, pengusaha jasa, pengembang, dalam menyusun konsep strategi pembangunan daerah, dimana peran pemerintah hanya terbatas pada memfasilitasi dan mediasi. 3. Peningkatan Daya Saing Daerah. Peningkatan daya saing ini, guna tercapainya keunggulan lokal dan apabila dipupuk kekuatan ini secara nasional akan terwujud resultant keunggulan daya saing nasional. Disamping itu, daya saing nasional akan menunjang sistem ekonomi nasional yang bertumpu pada strategi kebijakan ekonomi rakyat. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka yang dimaksud ialah “ penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah 54

Siswanto Sunanro, Op.Cit. hal. 2-3


dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip nasional sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Adapun pengertian pemerintahan pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia. Disamping itu penyelenggara pemerintahan daerah adalah Gubernur atau walikota, dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah. Unsur perangkat daerah ini adalah unsur birokratis yang ada di daerah meliputi tugas-tugas para Kepala Dinas, Kepala badan. Unit-unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang sehari-hari dikendalikan oleh sekretariat daerah 55 Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah negara, sedangkan Gubernur dan Bupati/ Walikota adalah pemegang kekuasaan pemerintah daerah. Hubungan fungsi pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dilakukan melalui sistem otonomi yang meliputi desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pemerintahan tersebut tidak ada yang saling membawahi, namun demikian fungsi dan peran pemerintahan provinsi juga mengemban pemerintahan pusat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Hal mengenai urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendiri, sangat tepat diberikan kebijakan otonomi sehingga setiap daerah akan lebih mampu dan mandiri untuk memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.

55

Lihat, Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka (1), (2) dan (3)


1.

Asas –asas Penyelenggaraan Pemerintahan Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme telah menetapkan beberapa asas penyelenggaraan negara yang bersih tersebut. Azas umum penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 meliputi: 56 a. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, b. Asas tertib penyelenggara negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. c. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. d. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. e. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f.

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan

56

Siswanto Sunarno, Op.cit, hal. 34


kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004, selain menerapkan asas-asas sebagaimana disebut diatas juga menambahkan tiga asas lagi, yakni asas kepentingan umum, asas efektif dan asas efisien. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang merata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi daerah yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional 57

57

I Widarta, Cara Mudah Memahami UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Penerbit Pondok Edukasi, Bantul, 2005, Hal. 36


Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi

pada

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

dengan

selalu

memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.


Penyelenggaraan Pemerintah. Psl, 19 dan Psl

Penyelenggaraan Pemerintah

Presiden dibantu Wapres & Menneg Dep&Nondep Psl 19 (1)

Asas Umum Psl 3 UU No. 28/1999 Psl 20 (1) 1. Kepastian Umum 2. Tertib penyelenggaraan negara 3. Ketertiban umum 4. Keterbukaan 5. Proporsionalitas 6. Profesionality 7. Akuntabilitas 8. Efisiensi 9. Efektivitas

Psl 20 (2) 1. Asas Desentralisasi 2. Asas Dekonsentrasi 3.Asas Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah dan DPRD Psl. 19 (2)

Psl 20 (3) 1. Asas Otonomi 2. Asas Tugas Pembantuan

1.1Skema Penyelenggaraan Pemerintah menurut UUD No. 32/ 2004 Diambil dari I.widarta, dalam buku Memahami UU Pemerintahan Daerah. Hal.33 2.

Pembagian Urusan Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah. Daerah Provinsi dan

daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Untuk itu hubungan yang serasi antara pemerintah dengan


daerah

serta

antar

pemerintahan

daerah

haruslah

menjadi

jaminan

bagi

penyelenggaraan pemerintahan nasional. Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah lebih mengutamakan penyelenggaraan pemerintahan yang harmonis-stabilisasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip: (1) Menjaga keserasian hubungan antar susunan pemeirntahan (PemerintahDaerah)

dan

antar

pemerintahan

daerah

(Propinsi-Kabupaten/Kota),

interkoneksi (saling berhubungan) saling tergantung (Interdependensi) dan saling mendukung. (2) Daerah diberikan hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi daerah (3) Pemerintah wajib memberikan pembinaan berupa: Pedoman dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan, serta memberi standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. (4) Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di daerah otonom dengan melibatkan pemerintah daerah. (5) Pemerintah daerah dan DPRD merupakan unsur dari pemerintahan daerah. (Setara-sejajar/kemitraan), dimana kepala daerah memimpin penyelenggaraan nya dengan demikian kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD tapi kepada pemerintah diatasnya.


(6) Perda wajib diundangkan dalam lembaran daerah dan atau melalui tahap evaluasi oleh pemerintah 58 Penyelenggaraan

desentralisasi

mensyaratkan

pembagian

urusan

pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya / tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi. 59 a. Politik luar negeri b. Pertahan c. Keamanan d. Moneter e. Yustisi f. Agama Bagian urusan pemerintah yang bersifat concurrent artinya, urusan pemerintahan yang penangangannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat concurrent secara proporsional antara pemerintah, Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota maka disusunlah kriteria yang meliputi:

58 59

Ibid, Hal. 16 I Widarta, Op.Cit, Hal. 18.


Eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan 60 a. Eksternalitas, pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila regional menjadi kewenangan propinsi dan apabila nasional menjadi kewenangan pemerintah. b.

Akuntabilitas, pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung / dekat dengan dampak/ akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian, akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin.

c. Efisiensi, apabila suatu urusan dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh suatu strata pemerintahan tertentu, maka strata pemerintahan itulah yang lebih tepat untuk menangani urusan pemerintahan dimaksud dibandingkan dengan strata pemerintahan lainnya 61

60

Lihat Republik Indonesia UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah BAB III, Pasal 11 ayat (1),” Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas, dan Efisiensi dan memperhatikan keserasian Hubungan antar Susunan Pemerintahan. 61 I. Widarta. Op. Cit. Hal. 20 - 21


Penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan tujuan peningkatan pelayanan masyarakat dengan lebih berdayaguna dan hasil guna dapat diukur dari proses yang lebih cepat, tepat dan murah serta hasil dan manfaatnya lebih besar, luas dan banyak, dengan suatu resiko yang minimal. Penyelenggaraan urusan pemerintahan juga merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan yang bersifat saling terkait, tergantuing dan sinergis antara pemerintah dan pemerintahan daerah atau antar pemerintahan daerah sebagai suatu sistem pemerintahan.


Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah (Psl.10 (1) dan (2).)

Urusan Pemerintahan diluar Psl 10 (3) dapat dikelola bersama (Pemerintah Prop, Kab/Kota) dibagi dengan kriteria (Psl. 11 (1)

- Politik luar negeri - Pertahanan - Keamanan - Yustisi - Moneter &Fiskal nasional A

- Eksternalitas - Akuntabilitas - Efisiensi Urusan Pemerintahan Daerah

Menyelenggarakan sendiri atau dapat melipahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah didaerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah Daerah dan/atau pemerintah Desa (Psl, 10 (4). Standar Pelayanan Minimal

Urusan Pemerintahan (Psl. 10 (5) -

Wajib Pelayanan Dasar

(P l 11

Menyelenggarakan sendiri Melimpahkan sebagian urusan kepada Gubernur Menugaskan sebagian urusan kepada Pemda dan/atau Pemerintah Desa

Pilihan Sektor Unggulan

Diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas

1.2 Skema Urusan Pemerintahan. Diambil dari I.Widarta dalam buku “memahami UU Pemerintah Daerah” Hal.17


Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib, artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun yang menjadi urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. 2.1. Urusan Pemerintah Daerah Propinsi 1. Urusan wajib yang menjadi dasar kewenangan pemerintahan daerah Propinsi merupakan urusan dalam skala propinsi yang meliputi: a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat d. Penyediaan sarana dan prasarana umum e. Penanganan bidang kesehatan f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial g. Pengendalian lingkungan hidup h. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil i.

Pelayanan administrasi umum pemerintahan


j.

Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan Perundangundangan.

Adapun yang berkaitan dengan kewenangan lintas kabupaten/kota adalah: a. Penanggulangan masalah sosial b. Pelayanan bidang ketenagakerjaan c. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah d. Pelayanan pertanahan e. Pelayanan administrasi penanaman modal f. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh Kab/Kota. 2. Urusan

pemerintah

propinsi

yang

bersifat

pilihan

meliputi

urusan

pemerintahan yang secara nyata ada yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan optensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang dikonsentrasikan. 2.2. Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan unsur yang berskala kabupaten/kota, meliputi hal yang sama dengan urusan wajib pemerintahan daerah propinsi, begitupun dengan urusan


pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan, meliputi hal yang sama dengan urusan pilihan pemerintahan daerah propinsi. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan tujuan meningkatkan kesejahtraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing

daerah.

Pemerintahan

daerah

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

melaksanakan kebijakan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya, meliputi hubungan: kewenangan, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan

SDA dan Sumber daya lainnya serta, administrasi dan

kewilayahan antar susunan pemerintahan. 3.

Hubungan Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota Sesuai dengan UUD 1945 sebelum diamandemen pemerintah daerah terdiri

atas daerah besar dan daerah keci. Daerah besar adalah pemerintah provinsi sedangkan daerah kecil adalah pemerintahan kabupaten / pemerintah kota dan desa. Provinsi sebagai daerah otonom maka pemerintah kabupaten/kota dan desa bukanlah bawahan propinsi. Akan tetapi, dalam hal propinsi berkedudukan sebagai wilayah administrasi maka pemerintah kabupaten / kota adalah bawahannya, pemerintah kabupaten / kota merupakan subordinat wilayah administrasi provinsi. Dalam hal provinsi sebagai daerah otonom, maka pemerintah kabupaten / kota sebagai sesama daerah otonom. Hubungan provinsi dengan kabupaten / kota sebagai sesama daerah


otonom. Hubungan provinsi dengan kabupaten / kota sebagai sesama daerah otonom adalah hubungan koordinasi. 62 Pemerintah Pusat

Wilayah Administrasi

Pemprov

Pemda Provinsi

Pemda Kab / Kota

Pemda Kab / Kota

Pemda Kab / Kota

Skema 1.3. Hubungan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota Diambil dari M. Philipus Hadjon, dalam buku “Pengantar Hukum administrasi Negara Indoneisa” hal. 45. Garis putus-putus antara pemerintah daerah Propinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota menunjukkan hubungan koordinasi sesama daerah otonom. Sedangkan garis lurus yang diperlihatkan antara wilayah administasi provinsi degan pemda kabupaten / kota menunjukkan hubungan hirarkies. 63 Pemerintahan kota sejajar dengan pemerintahan kabupaten keduanya sama-sama daerah otonom dengan asas desentralisasi penuh. Hal yang membedakan adalah pemerintah kota bersifat perkotaan sedangkan pemerintahan kabupaten bersifat pedesaan. Pemerintah kota

62 63

Hanif Nurcholis, Op.cit, Hal. 171. ibid


wilayahnya berupa daerah perkotaan dengan ciri utama sebagai pusat perdagangan, pelayanan, industri dan jasa. Pemerintah kota memiliki DPRD kota. Sama halnya dengan DPRD kabupaten, anggota DPRD kota dipilih melalui pemilu. DPRD kota adalah lembaga pembuat kebijakan-kebijakan

dan pengawasan kebijakan daerah

yang merupakan lembaga perwakilan rakyat kota setempat. Pemerintah kota dipimpin oleh Walikota, Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh bupati, walikota adalah kepala daerah otonom kota. Kedudukan walikota adalah sebagai kepala eksekutif pemerintahan kota yang merupakan alat daerah otonom kota. Artinya walikota bertugas melaksanakan kebijakan daerah yang dibuat bersama dengan DPRD serta sebagai perangkat daerah otonom, bukan perangkat pemerintahan pusat atau pemerintah provinsi.

B. Perbuatan Hukum Administrasi Negara Menurut Kuntjoro Purbopranoto

64

tugas penyelenggaraan kepentingan umum

ini dijalankan oleh alat adminisrasi negara yang bisa terwujud seorang petugas atau badan pemerintahan yang berdasarkan perturan perundang-undangan, diberi wewenang untuk menyatakan kehendak pemerintah, penguasa maupun kesatuan hukum yang dilengkapi dengan alat-alat kewenangan yang memaksa baik dipusat maupun didaerah. Segala tindakan dan kewenangan alat-alat permerintahan untuk menjalankan tugas/tujuan negara dengan menggunakan wewenang khusus atau tertentu ini disebut dengan perbuatan pemerintahan. 64

Kuntjoro Purbopranoto, Dalam SF Marbun dkk, “ Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara” (Yogyakarta; UI Press, 2001) hal. 240


Seiring

dengan

meluasnya

tugas-tugas

administrasi

negara

dalam

penyelenggaraan pemerintahan semakin besar pula kekuasaan administrasi negara tersebut. Dalam melakukan tindakan administrasi negara memerlukan keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakannya. Akan tetapi dalam suatu negara hukum adalah merupakan syarat bahwa setiap tindakan administrasi tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara hukum. Hukum Administrasi Negara (HAN) menjadi landasan kerja bagi administrasi negara yang mengemban tugas servis publik. Dalam hal melaksanakan tugas itu secara aktif, artinya dalam menyelenggarakan pemerintahan, administrasi negara melakukan suatu perbuatan

penetapan (beschikkings-handeling)

yang

menghasilkan

ketetapan

(beschikkings) 64 Keputusan administrasi negara yang berupa penetapan ini disebut juga tindakan administrasi negara yang dalam menjalankan tugasnya dibidang Public Service, menggunakan wewenang dan kekuasaannya berdasarkan hukum publik, dalam hal ini hukum administrasi negara. Dengan kata lain HAN menjadi landasan kerja bagi administrasi negara yang mengemban tugas servis publik. Dalam hal melaksanakan tugas itu secara aktif, administrasi negara melakukan suatu perbuatan penetapan yang menghasilkan ketetapan. Di Indonesia istilah beschikking diperkenalkan pertama kali oleh WF. Pring. Ada yang menerjemahkan istilah beschikking ini dengan “ketetapan” merupakan keputusan pemerintahan untuk hal yang bersifat konkret dan individual (tidak 64

Ibid, hal. 262


ditujukan untuk umum) dan sejak dulu telah dijadikan instrumen yuridis pemerintahan yang utama. Dikalangan para sarjana terdapat perbedaan pendapat dalam mendefenisikan istilah ketetapan, diantaranya. 65 a. Ketetapan adalah pernyataan kehendak dari organ pemerintahan untuk (melaksanakan) hal khusus, ditujukan untuk menciptakan hubungan hukum baru, mengubah atau menghapus hukum yang ada. b. Ketetapan adalah suatu pernyataan kehendak yang disebabkan oleh surat permohonan yang diajukan atau setidak-tidaknya keinginan atau keperluan yang dinyatakan Beschikking adalah keputusan tertulis dari administrasi negara yang mempunyai akibat hukum. c. Beschikking adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan yang dilakukan oleh suatu badan pemerintahan berdasarkan wewenang yang luar biasa. Asas Diadakannya Sistem Perizinan Jenis penetapan ini timbul dari strategi dan teknik yang dipergunakan oleh pemerintah untuk menguasai atau mengendalikan berbagai keadaan, yakni dengan melarang tanpa izin tertulis untuk melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang hendak diatur atau dikendalikan oleh pemerintah. Dengan perkataan lain, melalui sistem perizinan tersebut pihak penguasa melakukan campur tangan kedalam atau atas proses jalannya kegiatan-kegiatan masyarakat tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh adminisrasi negara agar segala sesuatunya berlangsung dengan sehat 65

Ridwan HR, Op.cit hal.146


dan bersih: (a) efektivitas, (b) legitimasi, (c) Yuridikitas, (d) Legalitas, (e) Moralitas, (f) mutu teknis, (g) Efisiensi, benar-benar berlaku dalam pemrosesan dan penerbitan daripada penetapan-penetapan yang memberikan keuntungan ini. sebanyak-banyak faktor harus diperhatikan dan dipertimbangkan secara harmonis agar supaya hasilnya adalah kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat bernegara 66 . Adapun penetapan-penetapan yang memberi keuntungan adalah: (1)

Dispensasi Suatu penetapan yang bersifat deklaratoir, yang menyatakan, bahwa suatu ketentuan undang-undang memang tidak berlaku bagi kasus sebagaimana dijalankan oleh seorang pemohon. Warga masyarakat yang mengajukan permintaan dispensasi harus mengajukan bukti alasan-alasan yang nyata dan sah, bahwa dia berhak untuk memperoleh dispensasi sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.

(2)

Izin (Vergunning) Izin adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh Undang-Undang. Pada umumnya pasal Undang-undang bersangkutan berbunyi “Dilarang Tanpa Izin …. (melakukan)…. Dan seterusnya”. Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian

dari

syarat” kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan

66

Soehino, “ Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal, 54


prosedur

dan

juklak

(petunjuk

pelaksanaan)

kepada

pejabat-pejabat

administrasi negara yang bersangkutan. (3)

Lisensi Suatu pengertian khas Indonesia yang dinegeri Belanda tidak ada. Istilah tersebut berasal dari istilah hukum administrasi Amerika Serikat “License” yang berarti dalam bahasa Belanda “Vergunning”. Jadi lisensi adalah izin untuk melakukan sesuatu yang bersifat komersil serta mendatangkan keuntungan atau laba. Setelah rezim devisa dihapus, maka istilah dan pengertian lisensi tersebut makin tidak dikenal orang.

(4)

Konsesi Suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis sangat kompleks oleh karena merupakan seperangkat dispensasi-dispensasi, izin-izin, lisensilisensi, disertai dengan pemberian “Wewenang Pemerintaha terbatas kepada konsensionaris. Konsesi tidak mudah diberkan oleh karena mengandung banyak bahaya penyeludupan, pengrusakan bumi dan kekayaan alam dan kadang merugikan masyarakat setempat yang bersangkutan. Konsesi diberikan atas permohonan yang terperinci prosedur beserta syarat-syaratnya kepada perusahaan-perusahaan yang mengusahakan sesuatu yang cukup besar, baik dalam arti modal, tenaga kerja, maupun lahan atau wilayah usaha, misalnya:Perusahaan minyak bumi, perusahaan perhutanan, prusahaan perikanan. Perusahaan pertambangan pada umumnya. Pendek kata, semua perusahaan yang mengusahakan sesuatu dengan modal besar, dengan


mengurangi kedaulatan atau wewenang pemerintahan. Pemerintah, dan dengan luas areal atau lahan yang cukup besar, sehingga merupakan suatu usaha yang cukup rumit dari segi hukum memerlukan konsesi, tidak cukup dengan izin biasa. C. Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Izin Industri Dalam melakukan tugasnya, alat-alat perlengkapan administrasi negara harus melakukan suatu perbuatan tertentu, hal ini dimaksudkan agar alat-alat perlengkapan administrasi negara dapat melakukan tugasnya dengan baik. Perbuatan tata usaha tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga macam perbuatan-buatan tata usaha negara yaitu: 1.

Mengeluarkan atau menetapkan keputusan yang disebut ketetapan administrasi

2.

Mengeluarkan peraturan

3.

Melakukan perbuatan materiil atau perbuatan wajar. 67 Dengan demikian dalam pembicaraan tentang bentuk-bentuk perbuatan alat-

alat perlengkapan administrasi negara yang akan dibicarakan adalah bentuk-bentuk perbuatan alat-alat perlengkapan administrasi negara yang disebut ketetapan administrasi yang sifatnya sepihak, pengertian ketetapan administrasi sebagaimana disebutkan diatas dapat disempurnakan menjadi “Perbuatan hukum pemerintah atau penguasa dalam arti luas dalam lapangan pemerintahan dalam arti sempit, yang dilakukan berdasarkan wewenang yang diberikan kepadanya oleh aturan hukum

67

Ibid, hal.56


inabstrakto dan unpersonal, yang berupa pembentukan aturan hukum inkonkrito mengenai sesuatu yang konkrit dan terhadap subyek hukum yang konkret.68 Pengertian

ketetapan

administrasi

sebagaimana

dirumuskan

diatas

mengandung pengertian bahwa, ketetapan administrasi itu adalah perbuatan hukum pemerintah dalam pengertian luas yang dilakukan dalam lapangan pemerintahan dalam arti luas meliputi:Pemerintah dalam arti sempit, badan pembentuk Undangundang dan pengadilan. Ketetapan administrasi memiliki bentuk-bentuk khusus, yaitu: izin, dispensasi dan konsesi. Syarat-syarat yang disertai pada pemberian izin, dispensasi, konsesi dan lisensi tersebut pada hakikatnya merupakan suatu aturan hukum inkonkrito yang sifatnya konstutif dalam arti bahwa dalam pemberian izin dan sebagai itu, oleh alat perlengkapan administrasi negara yang bersangkutan ditentukan suatu perbuatan tertentu dalam hal atau keadaan konkrit yang apabila tidak dilakukan atau dilanggar dapat merupakan alasan dijatuhkannya sanksi. Dalam pemberian izin industri selaku upaya pemerintah dalam mengendalikan dampak lingkungan hidup maka dibuatlah Undang-undang tentang perindustrian yaitu: Undang-Undang No. 5 Tahun 1984, dimana dalam Undang-Undang dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kokkoh dalam upaya pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang perindustrian ini dinyatakan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri.

68

Republik Indonesia Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian BAB IV,

Pasal 7


Pengaturan

industri,

pemerintah

melakukan

pengaturan,

pembinaan,

pengembangan terhadap industri, untuk : 69 1. Mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna 2. Mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidakjujur 3. Mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Melalui pengaturan, pembinaan dan pengembangan, pemerintah mencegah penanaman modal yang boros serta timbulnya persaingan yang tidak jujur dan kurang dalam kegiatan bidang usaha industri dan sebaliknya mengembangkan iklim persaingan yang baik dan sehat. Melalui pengaturan, pembinaan dan pengembangan pemerintah mencegah pemusatan dan pengusahaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan bidang usaha industri secara seimbang terpadu dan terarah untuk memperkokoh struktur industri secara seimbang, terpadu dan terarah untuk memperkokoh struktur industri nasional pada setiap tahap perkembangan industri. 70 Adapun yang dimaksud dengan pengaturan, pembinaan dan pengembangan bidang usaha industri dalam pasal ini adalah upaya yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam arti yang seluas-luasnya terhadap kegiatan industri. Tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan iklim dan suasana yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan 69

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1984, Tentang Perindustrian, BAB IV

70

Lihat Juga Pasal 9 Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1984, Tentang Perindustrian

Pasal 8.


pengembangan bidang usaha industri ini pada dasarnya berada pada pemerintah. Oleh karenanya, adalah wajar bilamana upaya pembinaan dan pengembangan, dilakukan oleh pemerintah dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang ini, dilakukan secara seimbang, terpadu dan terarah untuk memperkokoh struktur industri nasional pada setiap tahap perkembangan industri. Pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan memperhatikan

71

Pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap

lingkungan hidup, serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Dalam pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam harus digunakan secara rasional. Penggalian sumber daya alam tersebut, harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Upaya perlindungan dan kemudahan ini dibentuk melalui izin usaha industri atau disingkat dengan IUI. Dimana setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perusahaannya wajib memperoleh izin usaha industri. Pemberian izin usaha industri terkait dengan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri. Kewajiban memperoleh izin usaha industri dapat dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil. Pengecualian untuk mempunyai izin usaha industri ini ditujukan terhadap jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil yang karena sifat usahanya serta investasinya kecil lebih merupakan mata

71

Lihat Pasal 12 Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian


pencaharian dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah seperti usaha industri rumah tangga dan industri kerajinan. Pemerintahan Kota Medan dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan selaku instansi yang berwenang memberikan izin usaha industri telah mengeluarkan izin usaha industri 2.383 unit usaha. 72 Dengan data pertumbuhan dapat dilihat pada lampiran I. Penyerahan kewenangan tentang pengaturan, pembinaan dan pengembangan terhadap industri, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 73 Penyelenggaraan pengaturan pembinaan dan pengembangan terhadap industri perlu dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang jelas sehingga pelaksanaannya dapat benar-benar berlangsung seimbang dan terpadu dalam kaitannya dengan sektor-sektor ekonomi, dan lainnya. Sehubungan dengan itu, dibuatlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 tahun 1995, bahwa untuk memperoleh izin usaha industri diperlukan tahap persetujuan prinsip. Izin usaha industri diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi. Izin usaha industri dapat diberikan, apabila peruahaan industri memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Perusahaan industri berlokasi di kawasan industri yang telah memiliki izin

72

Hasil Wawancara dengan Kepala seksi Agro dan Hasil hutan Ir. Rudsel Triana Tetty, Rabu, 22 agustus 2007 di Kantor Dinas perindutrian dan Perdagangan Kota Medan. 73 Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian


b. Jenis-jenis komoditi yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. 74 Dan dalam Peraturan Pemerintah dinyatakan izin usaha Industri dan izin perluasan diberikan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan. 75 Sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 590/MPP/KEP/10/1999 Tentang Ketentuan Cara dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri. Dalam pasal 3 Keputusan ini dinyatakan bahwa terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp.5.000.000.- (lima Juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tidak trmasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Tanda Daftar Industri atau yang di singkat TDI. Sedangkan terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupaih) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Izin Usaha Indutri atau yang disingkat IUI. Untuk memperoleh IUI diperlukan Tahap Persetujuan Prinsip atau Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip. IUI yang melalui Tahap Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan Industri yang telah memenuhi ketentuan perundangundangan yang berlaku seperti antara lain izin lokasi, undang- undang gangguan atau 74

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No. 13 Tahun 1995, Tentang Izin Usaha Industri, Pasal 4 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 1995, Pasal 9


AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan (UKL), upaya pemantauan lingkungan (UPL) dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap berproduksi. Sedangkan bagi perusahaan industri yang: jenis industrinya tidak tercantum pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 148/M/SK/7/1995 Tentang penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak mengunakan sumber daya alam secara berlebihan atau tidak berlokasi di kawasan industri/kawasan berikat dapat memperoleh IUI harus melalui Tahap Persetujuan Prinsip. 76 Dengan adanya kewenangan Pemerintah Kota Medan dapat dilihat melalui Peraturan Daerah Kota Medan. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang/ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan

dengan pertimbangan bahwa peranan dunia usaha disektor

industri dan perdagangan di Kota Medan sangat mendukung pengembangan potensi daerah dan juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dunia usaha disektor industri dipandang perlu mengadakn ketentuan-ketentuan yang dapat menunjang pertumbuhan industri di daerah sekaligus akan dapat memberikan kemudahan, kepastian dan perluasan kesempatan berusaha serta sebagai alat pembinaan bagi Pemerintah Daerah. Adapun yang dimaksudkan dengan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi

76

Hasil wawancara dengan Ir. Rudsel Triana Tetty, Kepala Seksi Agro dan Hasil Hutan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan. Hari selasa 22 agustus 2007.


barang yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangun dan kerekayasaan industri. Kawasan industri adalah suatu areal yang disediakan secara khusus untuk melakukan kegiatan industri yang dilengkapo dengan fasilitas dan sarana dikelola oleh suatu badan usaha tersendiri. Izin usaha industri adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha industri. Dan yang dimaksud dengan retribusi izin usaha industri adalah penggugatan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin usaha industri. 77 Dan yang menjadi persyaratan pemberian izin usaha industri adalah; 78 a. b. c. d. e. f.

Foto copy Akte Pendirian Perusahaan (Apabila perusahaan berbadan hukum) Fotocopy HO bagi yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan izin usaha industri Fotocopy NPWP Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pas Photo 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar Khusus bagi industri kecil yang tidak mengeluarkan limbah B3, dilengkapi surat pernyataan tidak keberatan diketahui oleh kepala kelurahan Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha industri wajib memiliki

izin usaha industri dan wajib didaftar dalam daftar perusahaan. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang/Ruangan Dan Tanda Daftar Perusahaan menetapkan Izin Usaha Industri terdiri dari: 79

77

Peraturan Daerah Kota Medan, No. 10 Tahun 2002 , Tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang/ Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan, Lemaran Daerah Kota Medan No. 4 SCRI:C. Pasal 1 angka (11), (12), (22), (25),(28) 78 Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang/Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan, BAB V Pasal 7 79

Pasal 5 ayat (2) Perda Daerah Kota Medan No.10 Tahun 2002


1. Izin Usaha Industri Kecil yaitu izin usaha industri dengan nilai investasi sampai dengan Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Izin Usaha Industri menengah dengan nilai Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.- (lima ratus ribu rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 3. Izin Usaha Industri Besar yaitu izin usaha industri dengan nilai investasi diatas Rp. 5.000.000.000.- ( lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan dalam Perda yang sama dinyatakan bahwa Usaha Industri Kecil tertentu yang tidak terkait dengan dampak lingkungan dan sumber bahan baku tertentu dengan nilai investasi kurang dari Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dikecualikan dari ketentuan ini. D. Prosedur Izin Usaha Industri Pemerintahan Kota Medan Dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002, tentang Retribusi Izin Usaha Industri, perdagangan, gudang/ruangan dan tanda daftar Perusahaan BAB II Pasal 8 dinyatakan: 1.

Untuk memperoleh izin usaha industri si pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

2.

Permohonan dipersamakan dengan SPTRD

3.

Izin Usaha Industri, dapat diberikan setelah jumlah retribusi yang ditetapkan untuk dilunasi.


Jangka waktu berlaku Izin Usaha Industri, ditetapkan selama usaha tersebut masih menjalankan kegiatan usaha. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap Izin Usaha Industri, wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali. Izin Usaha Industri, diberikan atas nama pemohon. Dalam surat izin usaha industri, dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin. Izin usaha industri tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk

80

pemegang izin

usaha industri, diwajibkan: 81 a. Menyediakan racun api dan alat-alat pencegah kebakaran serta bertanggung jawab atas kemungkinan terjadinya kebakaran yang ditimbulkan oleh perusahaan yang bersangkutan. b. Bertanggung jawab atas limbah yang bersumber dari kegiatan usaha c. Mendaftar ulang dan membayar retribusi setiap 3 (tiga) bulan sekali bagi izin usaha d. Memasang turunan surat izin usaha industri pada dinding bangunan yang mudah dibaca.

80

Peraturan Daerah Kota Medan, No 10 Tahun 2002, Tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang / Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan, Pasal 10 81 Peraturan Daerah Kota Medan, No 10 Tahun 2002, Tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang / Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan, Pasal 11


Izin Usaha Industri, dapat dicabut dan dinyatakan tak berlaku lagi serta tidak memiliki hukum lagi apabila: 82 a.

Pemegang usaha industri, diperoleh secara tidak sah

b.

Terjadi pemindahan letak/ lokasi perusahaan dan perubahan klasifikasi usaha

c.

Pemegang izin tidak memenugi kewajiban-kewajiban dan lokasi tempat usaha tidak sesuai lagi dengan perkembangan penataan kota. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995,

izin usah industri dapat dicabut dalam hal : 1. Perusahaan Industri yang melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan 2. Perusahaan Industri yang melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan tertulis oleh mentri 3. Perusahaan industri yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup melampaui batas baku mutu lingkungan 4. Perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diperolehnya 5. Perusahaan industri yang tidak menyampaikan informasi industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi industri yang tidak benar.

82

Peraturan Daerah Kota Medan, No 10 Tahun 2002, Tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang / Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan, Pasal 13


Dalam

Surat

Keputusan

Menteri

Perindustrian

dan

Perdagangan

No.590/MPP/Kep/10/1999 dalam pasal 25 ayat (1) dinyatakan: terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata belum memenuhi salah satu ketentuan yaitu : (a.) belum lengkap isian yang harus dipenuhi oleh pemohon. (b.)belum memnuhi persyaratan lingkungan hidup berupa penyusunan

upaya

pengendalian dampak /pencemaran sebagai akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup dengan kewajiban memiliki AMDAL, UKL dan UPL atau surat penyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) Selain itu perusahaan dapat diberikan peringatan secara tertulis apabila: menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup yamg melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan sesuai dengan IUI dan TDI yang diperoleh maka perusahaan industri wajib: 83 (1) melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan AMDAL, UPL, UKL atau SPPL yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah di tetapkan. (2) melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.

83

hasil wawancara dengan Ir. Rudsel Triana Tetty, Kepala Seksi Agro dan Hasil Hutan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Tanggal 22 Agustus 2007.


E. Public Service sebagai Fungsi Utama Pemerintah Pelayanan pemerintah daerah merupakan tugas dan fungsi utama pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dan fungsi dan tugas utama pemerintah acara umum, yaitu memberi pelayakan kepada masyarakat. Dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat tersebut terintegrasi dalam penyelenggaraan pemnerintahan dan pembangunan. Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah harus melakukan pelayanan kepada masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat merupakan fungsi pelayanan pemerintah daerah. Artinya kesejahteraan masyarakat akan terwujud manakala pemerintah daerah memberikan pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah, maka kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pelayanan publik tersebut mencakup pelayanan perorangan dan kelompok, pelayanan dalam pembangunan sarana dan prasarana untuk membutuhkan kegiatan ekonomi dan pelayanan dalam bidang perlindungan masayarakat. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang dilayani oleh karena itu, pada dasarnya dibutuhkan reformasi pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukan


“pelayanan” dan yang “dilayani” kepengertian yang sesungguhnya terhadap negara. Meskipun negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikannya, artinya, birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara itu, istilah publik berasal dari bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 84 Kepmen No. 63/KEP/M.PAN//72003, publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan

84

Lijan. Poltak Sinambela,”Reformasi Pelayanan Publik” (jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006),

hal 5


keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dll. 85 Pelayanan publik itu merupakan cerminan kemandirian masyarakat didaerah yang bersangkutan, dalam upaya mendapatkan jasa pelayanan yang memuaskan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pelayanan publik yang berkualitas adalah salah satu pilar untuk menunjukkan terjadinya perubahan penyelenggaraan pemerintah yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pesan pemerintah daerah dalam pelayanan publik secara eksplisit mencakup seluruh bidang pemerintah daerah dalam pelayanan publik secara eksplisit mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, manometer dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. 86 luasnya cakupan pelayanan publik dalam bidang pemerintahan, sebagaimana dikemukakan diatas, memungkinkan adanya variasi cakupan pelayanan lebih-lebih bila menentukan pelayanan yang diinginkan.

85 86

Ibid. Lihat, Pasal 10 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah”.


Pelayanan publik yang baik kepada masyarakat dikenal dengan pelayanan prima Excellent Service). Pelayanan prima adalah pemerintah daerah dalam menyelenggarakan ketiga fungsi pemerintah: pelayanan publik (public Services), pengembangan pertumbuhan ekonomi (Development of Economic Growth),

dan

memberikan perlindungan masyarakat (Protective). Pelayanan prima berhubungan dengan good governance. Artinya untuk bisa melaksanakan pelayanan prima, pemerintah daerah harus menyelenggarakan Good Governance. Governance adalah tata pemerintahan/kegiatan pemerintahan, bukan instansi pemerintahannya. Good Governance artinya tata pemerintahan yang baik

yaitu tata pemerintahan yang

menaati hukum, menghormati HAM, menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, secara sadar dan sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, bersikap egaliter dan menghormati keragaman termasuk etnis, agama, suku dan budaya lokal. Jadi hubungan antara good governance dan pelayanan prima adalah hubungan proses dan out put. Good Governance adalah proses pemerintahan sedangkan pelayanan prima adalah output artinya jika proses kegiatan pemerintahan atas prinsip-prinsp good governance maka hasilnya adalah pelayanan prima. Outcomenya adalah kepuasan pelanggan dan stakeholder. Sedangkan dampaknya adalah kesejahteraan rakayat. Dengan demikian good governance dan pelayanan prima merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 87

87

Hanif Nurcholis,Op.cit, hal. 300


Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin 88 1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dll. 6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. Kata kualitas memiliki banyak defenisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Defenisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti: 88

Lian Poltak Sinambela, Op.Cit, hal. 6


1.

Kinerja (Performance)

2.

Keandalan (Reliability)

3.

Mudah dalam penggunaan (Ease of use)

4.

Estetika (Esthetics) dan sebagainya Adapun dalam defenisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala

sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of Customers). Gaspersz

89

mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas

mengacu kepada pengertian pokok: 1.

Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk

2.

Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan. Pelayanan publik yang berkualitas adalah salah satu pilar untuk menunjukkan

terjadinya perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kualitas pelayanan berbeda-beda, sesuai dengan kondisi masyarakat dapat dijalankan, mengingat masyarakat Indonesia bersifat majemuk. Agar pelayanan yang diberikan berkualitas tentu saja kedua kualitas dimaksud harus terpenuhi. Negara berkembang umumnya tidak dapat memenuhi kedua tersebut sehingga pelayanan publiknya menjadi kurang memuaskan. Karena hambatan dalam pengembangan sistem manajemen kualitas, antara lain. 90

89 90

Ibid Lijan Poltak Sinambela, Op.Cit. Hal 7


1. Ketiadaan komitmen dari manajemen 2. ketiadaan pengetahuan dan kekuranganpahaman tentang manajemen kualitas bagi aparatur yang bertugas melayani. 3. Ketidakmampuan aparatur mengubah kultur yang mempengaruhi kualitas manajemen pelayanan 4. Ketidaktepatan perencanaan manajemen kualitas yang dijadikan pedoman dalam pelayanan pelanggan 5. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan belum dioptimalkan 6. Ketidakmampuan membangun learning organization, learning by the Individuals dalam organisasi 7. Ketidaksesuaian antara struktur organisasi dengan kebutuhan 8. Ketidakcukupan sumber daya dan dana 9. Ketidaktepatan sistem penghargaan dan balas jasa bagi karyawan 10. Ketidaktepatan dalam memberikan perhatian pada pelanggan, baik internal maupun eksternal. 11. Ketidaktepatan dalam pemberdayaan dan kerjasama. Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung, merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan. Bukan hanya pada organisasi bisnis, tetapi telah berkembang lebih luas pata tatanan organisasi pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan kompetisi global yang sangat ketat. Dalam kondisi demikian hanya organisasi yang mampu memberikan pelayanan


kualitas akan merebut konsumen potensial, seperti halnya lembaga pemerintah semakin dituntut untuk menciptakan kualitas pelayanan yang dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pelayanan aparatur harus lebih proaktif dalam mencermati paradigma baru global agar pelayanannya mempunyai daya saing yang tinggi dalam berbagai aktivitas publik. Untuk itu birokrasi seharusnya menjadi center of excelence. Pelayanan kualitas birokrasi adalah melayani konsumen yang sesuai dengan kebutuhan dan seleranya. Pengertian ini memberikan makna bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan, semuanya sudah terukur ketepatannya karena yang diberikan adalah kualitas. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian pelayanan, namun yang paling signifikan untuk diterapkan dalam lembaga pemerintah, adalah: 1. Function; kinerja primer yang dituntut 2. Confirmance: kepuasan yang didasarkan pada pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan 3. Reliability : kepercayaan terhadap jasa dalam kaitannya dengan waktu 4. Serviceability : Kemampuan untuk melakukan perbaikan apabila terjadi kekeliruan


5. Adanya assurance yang mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat-sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya atau keraguan 91 Perhatian terhadap aspek diatas akan menjadikan suatu produk kebijakan lebih potensial dalam mengakses semua kepentingan publik. Namun demikian produk kebijakan yang baik juga harus didukung kemampuan birokrasi yang memadai pada tingkat implementasi. Untuk itu pendayagunaan pelayanan aparat birokrasi yang perlu dilakukan adalah melalui: 92 1. Pengembangan efficiency standard measurements, tolak ukur, standar unit dan standar cost perlu ditingkatkan untuk meminimalisasi unsur-unsur biaya yang tidak profesional. 2. Perbaikan prosedur dan tata kerja rasional organisasi yang lebih efisien dan efektif dalam manajemen operasional yang proaktif. 3. Mengembangkan dan memantapkan mekanisme koordinasi yang lebih efektif. 4. Mengendalikan dan menyederhanakan birokrasi (regulatory Function) dengan management by exception dan minimize body conkact dalam pelayanan jasa. Pengendalian, penyederhanaan perizinan, dan pengaturan yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai investasi, kegiatan usaha, pengelolaan tanah dan bangunan serta kelancaran lalu lintas barang.

91 92

Lijan Poltak Sinambela, Op. Cit, hal. 45 Ibid


Disamping itu dalam penyelenggaraan otonomi daerah, organisasi mampu secara terus menerus menyesuaikan diri dengan tantangan yang dihadapi, lembaga harus dibangun sebagai organisasi pembelajar (learning organization). Untuk dapat menjadi organiasi pembelajar terdapat 5 disiplin yang harus diadopsi yaitu: 93 1. System thinking, yaitu kerangka konseptual untuk membuat keseluruhan model pikir menjadi lebih jelas sehingga dapat membantu mengembangkan model fikir menjadi lebih efektif. 2. Personal mastery, yaitu orang yang memiliki kemampuan memahami dan mempengaruhi, memanfaatkan situasi mengklasifikasikan masalah secara berkesinambungan, memperdalam visi pribadi dengan memfokuskan energi mengembangkan sifat ulet dengan melihat realitas secara objektif. 3. Mental model, yaitu suatu pemikiran terbaik yang dimiliki untuk menjalankan roda organisasi yang meliputi: a. Pemikiran yang brilian dan strategi yang diwujudkan dalam program arti. Berpikir sistematic digunakan dalam kebijakan pelaksanaan b. Menjadikan proyek percobaan sebagai proyek pengembangan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. c. Melakukan penyatuan beberapa program dengan pendekatan relevansi program yang saling mendukung.

93

Hanif Nurcholis. Op. Cit. Hal. 304


d. Menyatukan pendapat, image dan persepsi yang berbeda antara para manajer dengan pendekatan kekeluargaan dan diikuti dengan perbuatan nyata. 4. Share vision, upaya menghimpun visi dari anggota organisasi untuk menghasilkan suatu tujuan. 5. Team learning, yaitu proses dari sikap bekerjasama dan meningkatkan kpasitas dari tim untuk mewujudkan hasil dari kemauan bersama anggota organisasi. Untuk mengubah perangkat daerah agar mampu memberikan pelayanan prima, perlu diperhatikan 3 (tiga) kegiatan utama : 1) Intelectual agenda, 2) Structural Agenda, 3) Behavioral Agenda. Agenda intelektual artinya harus ada kesadaran dan rencana yang sistematis yang secara intelek dilakukan oleh manajer mulai dari top manajer sampai ke manajer level kebawah. Agenda struktur artinya harus ada rencana pembenahan struktur organisasi. Agenda prilaku artinya harus ada usaha yang sistematis dan terencana, menjadi responsif dan produktif, dengan semangat dan nilai baru. Jadi, agar pemerintah daerah bisa memberikan pelayanan prima diperlukan usaha yang sistematis dan komprehensif dari anggota organisasi dan masyarakat yang mencakup agenda intelektual, agenda sttruktural na agenda prilaku para aparaturarnya. 94 Disamping itu, untuk mewujudkan good governance dan pelayanan prima harus ada partisipasi masyarakat, harus bersama-sama membangun visi yang sama 94

Ibid


dengan strategis yang terfokus. Yang tidak kalah pentingnya adalah peran pers sebagai lembaga kontrol yang efektif. Dan berdasarkan UU No. 22 / 1999 , 20 UU No. 32 / 2004, penyelenggaraan pemerintah daerah sepenuhnya diserahkan kepada rakyat yang bersangkutan. Pemerintah daerah diselenggarakan

oleh rakyat dan

bertanggung jawab kepada rakyat daerah. Menteri dan Presiden lebih melakukan arahan, bimbingan dan pengendalian jasa. Dengan demikian, akuntabilitas pemerintah daerah kepada rakyat menjadi mutlak. Pemerintah harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada rakyat itu, perlu adanya upaya saling proaktif antara rakyat dan pemerintah. F.

Pelayanan Publik yang efisien, efektif dan non – partisan Pelayanan publik merupakan bentuk birokrasi publik yang diterima oleh warga

pengguna maupun masyarakat secara luas. Karena itu, peayananpublik dapat didefenisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Akta, Sertifikat tanah, Ijin usaha dan lain sebagainya. Di dalam SK Menpan No. 18 / 1993 yang dimaksud Pelayanan Umum adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan BUMN / BUMD dalam bentuk barang dan jasa baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.


Berbeda dengan produk pelayanan berupa barang yang mudah dinilai kualitasnya, produk pelayanan berupa jasa tidak mudah untuk dinilai kualitasnya. Meskipun demikian, antara pelayanan barang dan jasa seringkali bersifat komplementer atau saling melengkapi sehingga sulit dipisahkan. 95

Tabel 2.1 Perbedaan Karakteristik antara Pelayanan Barang dan Jasa Pelayanan Barang

Pelayanan Jasa

Sesuatu yang berwujud Sesuatu yang tidak berwujud Homogen: Satu Jenis barang dapat Heterogen : Satu bentuk pelayanan berlaku untuk banyak orang kepada seseorang belum tentu sesuai atau sama bentuk pelayanan kepada orang lain Proses Produksi dan distribusinya Prosesnya produksi dan distribusi terpisah dengan proses konsumsi pelayanan berlangsung bersamaan pada saat dikonsumsi Berupa barang / benda Berupa proses atau kegiatan Nilai utamanya dihasilkan di perusahaan Nilai utamanya dihasilkan dalam proses interaksi antara penjual dan pembeli. Dapat disimpan sebagai persediaan Tidak dapat disimpan Dapat terjadi perpindahan Kepemilikan Tidak ada perpindahan kepemilikan Sumber: Gronroos, Dalam LAN, 2003 Diambil dari Agus Dwiyanto “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”. 2006

Pelayanan jasa tak berwujud barang sehingga tidak dapat (intangible). Meskipun wujudnya tidak nampak, proses penyelenggaraannya bisa diamati dan 95

Agus Dwiyanto Op.Cit hal. 37


dirasakan, misalnya suatu layanan dapat dinilai cepat, lambat, menyenangkan, menyulitkan, murah dan mahal. Kemudian dilihat dari proses produksinya, distribusi dan konsumsi dalam penyediaan layanan jasa berlangsung secara bersamaan. Sebagai contoh: memberikan pelayanan perijinan. Produk pelayanan yang berupa barang dapat berlaku untuk banyak orang. Sebaliknya jasa yang diterima seseorang mendapatkan jenis pelayanan yang sama tetapi karena bentuknya yang tidak berwujud, pelayanan yang diterima dapat berbeda. Menurut perspektif teoritik, telah terjadi pergeseran paradigma pelayanan publik dari model administrasi publik tradisional (Old Public Administration) ke model manajemen publik baru (new Public management), dan akhirnya menuju model pelayanan publik bar (New publik service). Dalam model new public service, pelayanan public berlandaskan teori demokrasi yang mengajarkan adanya egaliter dan persamaan hak diantara warga negara. Dalam model ini, kepentingan publik dirumuskan sebagai hasil dialog dari berbagai nilai yang ada di dalam masyarakat. Kepentingan publik dirumuskan oleh elite politik seperti yang tertera dalam aturan. Birokrasi yang memberikan Pelayanan Public harus bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan. Peran pemerintah adalah melakukan negosiasi dan menggali berbagai kepentingan dari warga negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada. Dalam model ini, birokrasi public bukan hanya sekedar harus akuntabel pada berbagai aturan hukum, melainkan juga hanya sekedar harus akuntabel pada berbagai aturan hukum, melainkan juga harus akuntabel pada berbagai aturan


huykum, melainkan juga harus akuntabel pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat norma politik yang berlaku, standar operasional dan kepentingan warga negara. Itulah serangkaian konsep pelanggan publik yang ideal masa kini di era demokrasi 96 Disamping itu pelayanan publik model baru harus bersifat non-diskriminatif sebagaimana dimaksud oleh dasar teoritis yang digunakan, yaitu teori demokrasi yang menjamin adanya persamaan warga tanpa membedakan asal usul, suku, ras, etnik, agama dan later belakang kepartaian, ini berarti setiap warga negara diperlukan secara sama ketika berhadapan dengan birokrasi publik dalam menerima layanan sepanjang syarat-syarat yang dibutuhkan terpenuhi. Hubungan yang terjalin antara birokrat publik dengan warga negara adalah hubungan impersonal sehingga terhindar dari sifat nepotisme dan primordialisme. 2.2. Pergeseran Paradigma Model Pelayanan Publik Old Public Administration Dasar Teoritis Teori Politik Dasar teoritis konsep Kepentingan publik kepentingan Public adalah sesuatu yang didefenisikan secara politis dan yang tercantum dalam aturan Kepada siapa Klien (Clients) dan birokrasi publik harus pemilih bertanggung jawab? Peran Pemerintah Pengayuh (Rowing) Aspek

Akuntabilitas 96

Menurut

New Public Administration Teori ekonomi Kepentingan publik mewakili agregasi dari kepentingan individu

Teori Demokrasi Kepentingan publik adalah hasil dari dialog tentang berbagai nilai

Pelanggan (Customers)

Warga (Citizens)

New Public Service

Negara

Mengarahkan (Steering)

Menegosiasikan dan mengolaborasi berbagai kepentingan warga negara dan kelompok komunitas hirarki Kehendak pasar yang Multi

AG. Subarno dalam Agus Dwiyanto Op.Cit hal. 13


administrasi

merupakan hasil aspek:Akuntable pada keinginan pelanggan hukum, nilai (Custokers) komunitas, norma politik, standar, profesional, kepentingan warga Negara

Sumber: Diadopsi dari Denhardt dan Denhardt, 2000:28-29 Dalam Buku Agus Dwiyanto, hal 37

Dalam kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu : Sistem pelayanan, SDM pemberi layanan, strategi, dan pelanggan (Customers). Sistem Pelayanan publik yang baik memiliki dan menerapkan prosedur layanan yang jelas dan pasti, serta mekanisme kontrol di dalam dirinya sehingga segala bentuk penyimpangan yang terjadi secara mudah dapat diketahui. Dalam kualitasnya dengan sumber daya manusia (SDM), dibutuhkan petugas pelayanan yang mampu memahami dan mengoperasikan sistem pelayanan yang baik. Sebagai contoh, sistem pelayanan pajak yang sudah menggunakan komputer tentu memerlukan petugas yang memiliki kompetensi menjalankan teknologi komputer. Disamping itu, petugas pelayanan juga mampu memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan.


Gambar 1.4 Segitiga Pelayanan Publik Strategi Pelayanan

Customers

Sistem

Sumber Daya Manusia

Sumber: Albrecht dan Zemke, diambil dari Agus Dwiyanto: 2006

Menurut Kep.Menpan 81/1995, Kinerja Organisasi publik dalam memberikan pelayanan publik dapat dilihat dari indikator, seperti kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata, dan ketepatan waktu. 97 1)

Kesederhanaan, yaitu prosedur atau tata cara pelayanan umum harus didesain sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan pelayanan umum menjadi mudah, lancar, cepat, tidak berbelit, mudah dipahami dan dilaksanakan

2)

Kejelasan dan kepastian tentang cara, rincian biaya layanan dan cara pembayaran, jadwal waktu penyelesaian layanan, dan unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum.

97

Ibid,


3)

Keamanan, yaitu usaha untuk memberikan rasa aman dan bebas pada pelanggan dari adanya bahaya, resiko dan keragu-raguan. Proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum.

4)

Keterbukaan, yaitu bahwa pelanggan dapat mengetahui seluruh informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan jelas, yang meliputi informasi tata cara, persyaratan, waktu penyelesaian, biaya dll.

5)

Efisien, yaitu persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dan produk pelayanan publik yang diberikan disamping itu, juga harus dicegah adanya penanggulangan di dalam

pemenuhan

kelengkapan

persyaratan,

yaitu

memprasyaratkan

kelengkapan persyaratan dari satuan kerja atau instansi pemerintah lain yang terkait. 6)

Ekonomis, yaitu agar pengenaan biaya pelayanan ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang / jasa dan kemamuan pelanggan untuk membayar

7)

Keadilan yang merata, yaitu cakupan atau jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.

8)

Ketepatan waktu, yaitu agar pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.


Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari aspek proses dalam pelayanan maupun dari out-put atau hasil pelayanan. 1.

Pelayanan Publik yang Efisien Efisiensi dapat didefenisikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input

dan output. Dengan demikian, apabila suatu output dapat dicapai dengan input yang minimal maka dinilai efisien input dalam pelayanan publik dapat berupa uang, tenaga, waktu dan materi lain yang digunakan untuk menghasilkan atau mencapai suatu output. Artinya, harga pelayanan publik harus dapat terjangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat. Disamping itu, masyarakat dapat memperoleh pelayanan masyarakat. Disamping itu, masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik dapat dilakukan dengan cepat dan hemat tenaga. Efisiensi dalam pelayanan publik dapat dilihat dari perspektif pemberi layanan maupun pengguna layanan. Dari perspektif pemberi layanan, organisasi peberi layanan harus mengusahakan

agar harga pelayanan mudah dan tidak terjadi

pemborosan sumber daya publik. Pelayanan publik sebaiknya melibatkan sedikit mungkin pegawai dan diberikan waktu yang singkat. Demikian juga dari perspektif pengguna layanan, mereka menghendaki pelayanan publik dapat dicapai dengan biaya yang murah, waktu singkat, dan tidak banyak membuang energi. 2.

Pelayanan Publik Yang Responsif Responsivitas atau daya tanggap adalah kemampuan organisasi untuk

mengidentifikasi kebutuhan masyarakat menyusun prioritas kebutuhan dan mengembangkannya ke dalam berbagai program pelayanan. Responsivitas mengukur


daya tangkap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan warga pengguna layanan. Tujuan utama pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan warga pengguna agar dapat memperoleh pelayanan yang diinginkan dan memasukan. Karena itu, penyedia layanan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan warga pengguna, kemudian memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan warga tersebut. Untuk mengetahui keinginan, kebutuhan dan kepentingan pengguna atau pelanggan birokrasi pelayanan publik harus mendekatkan diri dengan pelanggan. Pemerintah yang demokrasi lahir untuk melayani warganya. Karena itu, tugas pemerintah adalah mencari cara agar warga merasa senang dan puas dalam menerima pelayanan yang mereka selenggarakan. 3.

Pelayanan Publik yang Non Partisan Maksud dan pelayanan publik non Partisan adalah sistem pelayanan yang

memperlakukan semua pengguna layanan secara adil tanpa membeda-bedakan berdasarkan status sosial ekonomi, kesukuan, etnik, agama, kepartaian, dan sebagainya. Latar belakang pengguna layanan tidak boleh dijadikan pertimbangan dalam memberikan layanan. Penyelenggaraan pelayanan publik harus berdasarkan asas equal before the law (kesamaan didepan hukum). Prinsip ini memberikan akses yang sama bagi semua warga negara di dalam menerima pelayanan publik. Pelayanan publik non – partisan dapat dilihat dari indikator-indikator: (1) adanya akses yang sama bagi semua orang untuk mendapatkan pelayanan, (2) Pemberian pelayanan publik kepada pelanggan berdasarkan nomor urut, (3) tidak


diberlakukannya dispensasi pelayanan kepada pelanggan. Untuk memenuhi itu semua disyaratkan adanya netralitas posisi birokrasi, tertama dalam menyelenggarakan layanan publik. Arangan bagi aparat birokrasi untuk menjadi anggota dan atau pengurus partai politik seperti yang tercantum dalam pasal 3 ayat (3) UU No. 43 Tahun 1999 adalah sebuah awal dari iklim menuju pelayanan publik yang non partisan dan adil. Menurut Adam Smith, untuk mewujudkan keadilan peran pemerintah perlu dibatasi hanya mengelola pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri, pekerjaan umum dan peradilan. Dalam pelayanan publik, efektivitas dan efisiensi saja tidak dapat dijadikan patokan. Diperlukan ukuran lain yaitu keadilan, sebab tanpa ukuran ini ketimpangan pelayanan tidak dapat dihindari. 98 Kekuatan lain yang dapat mendorong aparat birokrasi dapat berintdak tidak diskriminatif terhadap pengguna layanan adalah adanya kode etik birokrasi. Kode etik ini mengatur pola prilaku yang diperbolehkan dan yang tidak dapat diperbolehkan serta sebagai bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar.

98

Lijan Poltak Sinambela, Op. Cit. Hal. 15


BAB III HUBUNGAN ANTARA PEMBERIAN IZIN DENGAN UPAYA DAMPAK PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM SEKTOR INDUSTRI

A. Perizinan Perizinan pada mulanya dikenal pada suatu masa tertentu hendak elakukan usahanya, baik pada suatu kegiatan tertentu maupun beberapa kegiatan tertentu lainnya. Pada saat itu setiap orang yang hendak melakukan usahanya harus memiliki izin dari pengusaha di wilayahnya. Orang diharuskan memiliki izin sebelum berusaha pada saat itu. Untuk menjawab hal tersebut ada beberapa kemungkinan yang bisa diajukan, yaitu: 1. Segi Pungutan Penguasa ingin mendapatkan dan pungutan lainnya dari orang yang berusaha di daerah kekuasaannya. Pungutan ini dapat secara umum diberlakukan pada setiap kegiatan atau pungutan diberlakukan perjenis kegiatannya. 2. Segi Dokumentasi dan Informasi Penguasa ingin mencatat dan mengetahui beberapa orang yang melakukan kegiatan usaha diwilayahnya, demikian juga ingin mencatat dan mengetahui jenis kegiatan dan usaha yang dijalankan di wilayahnya. Biasanya hal ini kemudian


berkaitan dengan kegiatan penguasa untuk mengatur kegiatan usaha perekonomian di wilayahnya. 3. Segi Ekonomi Penguasa ingin mengatur kegiatan ekonomi diwilayahnya dengan cara antara lain, membatasi perizinan untuk kegiatan-kegiatan tertentu diwilayahnya, sedangkan di lain pihak, penguasa membuka pasien untuk kegiatan usaha di bidang perekonomian lainnya. 4. Segi Kepentingan Penguasa Kadangkala perizinan dipakai penguasa itu sendiri, misalnya dengan membatasi perizinan kegiatan tertentu dan hanya memberikan izin kepada orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu dan penguasa tertentu. 5. Segi pengendalian Perizinan juga dipakai penguasa untuk melakukan pengendalian terhadap kegiatan usaha yang dilakukan diwilayahnya tidak saling mematikan satu dan lainnya, serta juga untuk mengendalikan harga dan untuk mengembangkan keadaan pasar antara permintaan dan penawaran. 6. Segi Hukum Untuk kepentingan hukum, biasanya penguasa mewajibkan para usahawan diwilayahnya untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku dan juga memberikan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipatuhi oleh usahawan, pada setiap izin usaha yang diberikannya. Apabila seorang usahawan melanggar


kewajiban-kewajiban yang harus dijalankannya, maka penguasa berwenang melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap penguasa tersebut. Perizinan dapat dikatakan sebagai unsur terpenting dalam kehidupan perekonomian disuatu negara, karena dengan perizinan akan dapat ditimbulkan berbagai kegiatan yang berkaitan peerekonomian dimana pada akhirnya kegiatan perekonomian dimana akhirnya kegiatan perekonomian akan menuju kepada kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Perizinan diberikan oleh pemerintah dengan memberikan syarat-syarat yang tegas dan juga diikuti oleh pemberian hak dan kewajiban kepada pemegang suatu izin. Dengan mengawasi dan mengendalikan perizinan, pemerintah suatu negara mengharapkan dapat terjadinya perekonomian yang maju dan berkembang, atas dasar persaingan yang sehat serta memajukan seluruh wilayah yang ada di negara tersebut, tanpa bermaksud untuk mencegah keinginan para usahawan untuk melakukan kegiatan usahanya di negara tersebut Fungsi hukum dari perizinan sangat terkait dan fungsi pengawasan dan pengendalian dengan fungsi hukum ini ada beberapa hal yang bisa diuraikan lebih lanjut, yaitu: 1. Pemerintah dalam memberikan izin kepada masyarakat atau pengusaha, mendasarkan tindakannya tersebut kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Dengan demikian terdapat asas legalitas dalam prosedur perizinan, dengan kata lain aspek yuridis telah menjadi salah satu pertimbangan dalam memberikan atau penolakan pemberian izin kepada


masyarakat. Aspek yuridis ini menjadi penting apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam prosedur perizinan. Untuk menyelesaikan perbedaan dan atau perselisihan tersebut harus kembali merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk hal tersebut. 2. Pemerintah berhak dan berkewajiban untuk menegakkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam prosedur perizinan yang ada. Dengan demikian, penegakan hukum dalam perizinan menjadi wewenang sepenuhnya dari pemerintah. Akan tetapi dalam prosedur penegakan hukum tersebut, dapat saja timbul perselisihan ataupun kerugian-kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari penegakan hukum tersebut, dapat saja timbul perselisihan ataupun kerugiankerugian yang di derita oleh masyarakat sebagai akibat dari penegakan hukum tersebut. Dan untuk hal ini masyarakat berhak meminta kepada kekuasaan kehakiman (peradilan) untuk memberikan putusan terhadap hal tersebut. Dengan demikian sebenarnya telah terjadi perlindungan serta keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat disatu pihak dengan hak dan kewajiban pemerintah di pihak lain. Peranan pemerintah memang kelihatan dominan dalam prosedur perizinan karena banyak peraturan perundang-undangan yang berasal dari pemerintah yang berkaitan dengan perizinan. Dan memang kenyataan membuktikan bahwa masyarakat yang membutuhkan izin memintanya dari pemerintah yang pada akhirnya berwenang untuk memutuskan, baik pemberian maupun penolakan izin tersebut. Oleh karena itu


tidak mengherankan apabila membicarakan perizinan dapatlah dipastikan untuk selalu membicarakan juga peranan pemerintah dalam hal perizinan tersebut. 1.

Pengertian Perizinan Tidaklah mudah memberikan defenisi apa yang dimaksud dengan izin, di

dalam kamus hukum, izin (vergunning), dijelaskan sebagai : pernyataan mengabulkan (tiada melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan.

99

Sedangkan menurut

Ateng Syafarudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyartan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentran peraturan perudang-undangan. E. Utrecht.

100

mengatakan bahwa bila

pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan, tetapi masih juga memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin (Vergunning) . Bagir Manan

101

menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu peristiwa dari

penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. N.M. Spelt

99

Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta:Penerbit Rineka Cipta, 2005) hal. 189. E. Utrecht, “Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, “ (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1990) hal. 187. 101 Bagir Manan, dalam Ridwan HR, Op.cit, hal. 207. 100


dan JB.J.M. Ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut: 102 Izin dalam arti luas ialah suatu persetujuan dari pengguna berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentan larangan perundang-undangan. Dengan memberikan izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakantindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Izin dalam arti sempot adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undangundang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal yang pokok ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan diteliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu.

102

N.M. dan J.B.J.M. Ten Berge, “ Pengantar Hukum Perizinan” disunting oleh Philipus M. Hadjan, Surabaya, 1993 hal. 2-3


Berdasarkan pemaparan pendapat, dapat disimpulkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Meskipun antara izin dan konsesi dianggap sama, dengan perbedaan yang relatif, tetapi terdapat perbedaan karakter hukum. Dalam izin tidak mungkin diadakan perjanjian, karena tidak mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak. Dalam konsesi biasanya diadakan suatu perjanjian, yakni perjanjian yang mempunyai sifat sendiri dan yang tidak diatur oleh seluruh peraturan mengenai hukum perjanjian. 2.

Unsur-unsur Perizinan. Berdasarkan pemaparan pendapat para pakar, dapat disebutkan bahwa izin

adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan diantaranya adalah: 103 a. b. c. d. e.

Instrumen yuridis Peraturan Perundang-undangan Organ Pemerintahan Peristiwa konkrit Prosedur dan persyaratan ad. a. Instrumen Yuridis Dalam negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya

sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan 103

Ridwan HR, Op.Cit. hal. 20


merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap di pertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen Yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, (ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan). Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai ketetapan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya sebagaimana yang telah disebutkan. ad.b. Peraturan Perundang-Undangan Salah satu prinsip dalam negara adalah peraturan berdasarkan Perundangundangan (Wetmatigheid Van Bestuur) dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan,


harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh Peraturan PerundangUndangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret. Perbuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. oleh karena itu,dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan

yang berlau karena tanpa adanya

dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah. Pada umumnya wewenang pemerintah untuk mengeluaran izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menadi dasar dari perizinan tersebut. ad.c. Organ Pemerintah Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Dari penelurusan pelbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintah dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara yang terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik ditingkat pusat maupun daerah.


Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin, apalagi bagi kegiatan usaha yang menghendaki kecepatan pelayanan dan menuntut efisiensi. Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin memakan waktu berbulan-bulan, sementara dunia usaha perlu berjalan cepat, dan terlalu banyaknya mata rantai dalam prosedur perizinan banyak memakan waktu dan biaya. Oleh karena itu biasanya, dalam perizinan dilakukan deregulasi yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang berlebihan, karena adanya peraturan perundang-undangan yang berlebihan itu pada umumnya berkenan dengan campur tangan pemerintah atau negara. ad. d. Peristiwa Konkrit Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang trejadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki berbagai keragaman, izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara


prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya. Berbagai jenis izin dan instansi pemberi izin dapat saja berubah seiring dengan perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin tersebut. Meskipun demikian, izin akan tetap ada dan digunakan dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kemasyarakatan. ad.e. Prosedur dan Persyaratan Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin disamping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yan ditentukan seara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin Menurut Soehino 104 , syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu harus (terlebih dahulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan itu terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh membuat atau 104

Soehino, Op.Cit. Hal.97


menentukan prosedur dan persyaratan

menurut kehendak sendiri secara arbitrer

tetapi harus sejalan dengan peratuan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain, pemerintah tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan. 3.

Fungsi dan Tujuan Perizinan Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk

memengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret sebagai suatu instrumen. Izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratanpersyaratan

yang

terkandung

dalam

izin

merupakan

pengendalian

dalam

memfungsikan izin itu sendiri. Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, penataan dan pengaturan izin ini adalah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi Atosudirjo 104 , berkenan dengan fungsifungsi hukum modern, izin dapat ditletakkan fungsi menerbitkan masyarakat.

104

Prajudi Atmosudirjo, Op. Cit, hal. 23


Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut: 105 a. b. c. d. e.

Keinginan mengarahkan (mengendaikan “Sturch”) aktivitas-aktivitas tertentu Izin mencegah bahaya bagi lingkungan Keinginan melindungi objek-objek tertentu Keinginan membagi benda-benda yang sedikit jumlahnya Keinginan untuk memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitasnya, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu

4. Bentuk dan Isi Izin Izin adalah merupakan salah satu bentuk keputusan tata usaha negara, keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

106

sebagai ketetapan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal

sebagai berikut: a.

Organ yang berwenang atau organ pemerintah yang memberikan izin Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala

surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ berwenang dalam sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan dan hampir 105

N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge, Op. Cit, hal 4-5 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Pasal 1 ayat (3) 106


selali yang terkait adalah organ pemerintahan, oleh karena itu, bila dalam suatu undang-undang tidak dinyatakan dengan tugas organ dari lapisan pemerintahan tertentu yang berwenang, tapi di dalam kebanyakan undang-undang pada permulaannya dicantumkan ketentuan defenisi. b.

Yang dialamatkan Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah

yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Ini biasanya dialami orang atau badan hukum.d alam hal-hal tertent, keputusan tentang izin juga penting bagi pihak yang berkepentingan. Artinya pihak pemerintah selaku pemberi izin harus pula mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penggunaan izin tersebut. c.

Diktum Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat

uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan diktum yang merupakan inti dari keputusan. Setidak-tidaknya diktum ini terdiri atas keputusan pasti yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan itu. d.

Ketentuan-Ketentuan Pembatasan dan Syarat-syarat Sebagimana kebanyakan keputusan, didalamnya mengandung ketentuan,

pembatasan dan syarat-syarat (Voorschriften, beperkingen, en voorwaarden)


demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini. ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktik hukum administrasi. Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipenuhi, terdapat pelanggaran izin. Tentang sanksi yang diberikan atasannya, pemerintahan harus memutuskannya tersendiri. Dalam pembuatan keputusan, termasuk keputusan berisi izin, dimasukkan pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan. Pembatasanpembatasan dibentuk dengan menunjukkan batas-batas dalam waktu, tempat atau dengan cara lain. Disamping itu, dalam keputusan dimuat syarat-syarat. Dengan menetapkan syarat-syarat akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa dikemudian hari yang belum pasti. Dalam keputusan yang berisi izin dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan e.

Pemberian alasan atau alasan yang mendasari pemberian izin Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan

undang-undang,

pertimbangan-pertimbangan

hukum,

dan

penetapan

fakta.

Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa dan yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan. Pertimbangan hukum merupakan hal penting bagi organ pemerintahan untuk memberikan atau


menolak permohonan izin. Pertimbangan hukum ini biasanya lahir dari interpretasi organ pemerintahan untuk memberikan atau menolak permohonan izin. Pertimbangan hukum ini biasanya lahir dari interpretasi organ pemerintahan terhadap ketentuan undang-undang. Adapun penetapan fakta, berkenaan dengan halhal diatas. Artinya interpretasi yang dilakukan oleh organ pemerintahan terhadap aturan-aturan yang relevan, turut didasarkan pada fakta-fakta sebagaimana ditetapkannya. Dalam keadaan tertentu, organ pemerintahan dapat menggunakan data yang diberikan oleh pemohon izin, disamping data dari para ahli atau biro konsultan. f.

Pemberitahuan-Pemberitahuan Tambahan Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan

ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. Pemberitahuan-pemberitahuan ini mungkin saja merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertinak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau dikemudian hari. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan ini sejenis pertimbangan yang berlebihan, yang pada dasarnya terlepas dari diktum selaku inti ketetapan. Oleh sebab itu, mengenai pemberitahuan-pemberitahuan ini, karena tidak termasuk dalam hakikat keputusan, secara formal seseorang tidak dapat menggugat melalui hakim administrasi. Sebagai suatu bentuk ketetapan, izin tidak berbeda dengan ketetapan


pada umumnya, yakni pembuatan, penerbitan dan pencabutannya harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku pada ketetapan, harus memenuhi syarat formal dan syarat material. Ketentuan organ pemerintahan yang dialamatkan, dan diktum wajib ada untuk bisa dikategorikan sebagai keputusan perizinan, sedangkan ketentuan lainya tidak wajib ada, tetapi dalam prakteknya biasanya akan ada. Dikarenakan keputusan perizinan adalah termasuk salah satu bentuk perwujudan keputusan tata usaha negara, maka izin adalah juga merupakan norma penutup dari semua norma yuridis yang ada. Hal ini dikarenanya lahirnya izin pasti akan didahului dengan adanya norma abstrak terlebih dahulu atau norma yang sifatnya masih umum belum ditunjuk subjeknya, waktunya, tempatnya dan izin akan terletak pada deretan paling akhir dari semua norma abstrak yang mendahuluinya dan tentang hal yang dituju atau sudah bersifat konkrit, individual dan final sehingga akan langsung digunakan untuk melakukan aktifitas tertentu. B. Hubungan Fungsional antara Hukum Administrasi Negara dengan Undang Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Titik temu antara hukum Administrasi Negara dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Tahun 1982 Nomor 12, tambahan lembaran negara nomor 3215) dan telah disempurnakan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan

hidup

dengan

ditetapkan

Undang-Undang

tentang

pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang


Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 68, Tambahan Lembaran Negara No. 3699), terletak pada kaidah hukum yang memungkinkan keduanya bertindak menjadikan

lingkungan berguna bagi umat manusia pada

umumnya maupun bangsa Indonesia khususnya. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan, terpelihara dan bersih merupakan kebutuhan para warga serta diusahakan terwujudnya oleh administrasi negara dalam pengelolaan lingkungan hidup mutlak diperlukan. Sejak negara aktif dalam pergaulan hidup masyarakat, maka lapangan pekerjaan atau tugas pemerintah semakin luas. Ikut campurnya pemerintah secara aktif dalam segala segi kehidupan masyarakat, membawa suatu pembentukan Peraturan Undang-undang di bidang sosial dan menumbuhkan Hukum Administrasi. Dalam hubungan ini, Administrasi Negara, diserahi apa yang oleh lemaire 107

disebut dengan Bestuurszorg atau service public . Bestuurszarg itu menjadi tugas

pemerintah dalam suatu negara hukum modern yang memperhatikan kepentingan seluruh rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya Bestuurszorg itu menjadi suatu tanda yang menyatakan adanya suatu Welfare state. Wewenang administrasi negara menjadi semakin luas, sejalan dengan semakin intensifnya negara ikut campur dalam segala segi kehidupan masyarakat yang merupakan akibat langsung dari dilaksanakannya Bestuurszorg. Gejala makin besarnya lapangan hukum

107

Sf. Marbun, dkk, “ Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara” (Yogyakarta: UII Press, 2001) hal. 296


Administrasi Negara dalam rangka Bestuurszarg, termasuk masalah lingkungan hidup. Sehubungan dengan itu, masalah lingkungan hidup di Indonesia yang semula kurang mendapat perhatian pemerintah, lambat laun, sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, maka masalah lingkungan pun menjadi bagian dari kebijaksanaan pembangunan. Lebih-lebih dengan di itrodusir konsep “Pembangunan Berwawasan Lingkungan”. Dengan masuknya masalah lingkungan sebagai bagian dari kebijaksanaan pembangunan, maka pemerintah berwenang untuk mencampurinya, artinya, pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur, mengelola dan menanggulangi lingkungan UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besrnya untuk kemakmuran rakyat (pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Disini terkandung asas hak menguasai negara dan wujudnya dalam tiga bentuk aktivitas yakni : 1.

Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi air dan ruang angkasa

2.

Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa

3.

Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.


Dibidang lingkungan, pemerintah telah menetapkan Undang-undang No. 23 Tahun 1997, atau yang disebut dengan UUPLH sebagai ketentuan payung (umbrella provision) artinya UU tersebut hanya memuat ketentuan pokok di bidang pengelolaan lingkungan hidup, namun pengaturan yang bersifat sektoral tetap memacu kepada ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan di dalam UUD tersebut. Hukum administrasi negara merupakan kaidah-kaidah yang memungkinkan administrasi negara dapat menjalankan fungsi pelayanan terhadap anggota masyarakat, disamping jaminan bagi para warga terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh administrasi negara selama menjalankan fungsi tersebut, warga masyarakat dapat menggugat administrasi negara kalau terjadi pelanggaran atau menimbulkan kerugian yang diakibatkan kesewenang-wenangan. Mengingat lingkungan hidup menyangkut bahnya segi, maka administrasi perlu melakukan koordinasi antara berbagai sektor secara menyeluruh. Dengan begitu ancaman terhadap perusakan dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan dapat dideteksi sedini mungkin dan dapat diambil langkah-langkah penanggulangan baik preventif maupun regresif. Lingkungan hidup

108

diartikan sebagai “kesatuan ruang dengan semua

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasud manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Pengertian lingkungan hidup ini menyiratkan suatu sistem yang meliputi lingkungan hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, dan

108

Pasal 1 angka (1) UUPLH


lingkungan

sosial

yang

mempengaruhi

kelangsungan

perikehidupan

dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan pengelolaan lingkungan adalah

109

upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan,

pengawasan, pengendalian, pemulihan, dasar pemikiran yang sama sudah terdapat dalam alinea IV pembukaan UUD 1945 yang menyatakan tujuan dari pembentukan negara kesatuan republik Indonesia yaitu: 1. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia 2. Memajukan kesejahteraan umum 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 4. Ikut serta dalam menjaga keterlibatan dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ketentuan diatas jelas menegaskan adanya “kewajiban negara” dan “ tugas pemerintah” untuk melindungi segenap sumber-sumber insani dalam lingkungan hidup indonesia, guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia. Hukum administrasi negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan dasar atau landasan kerja bagi administrasi negara yang mengemban tugas bestuurszorg. Pelaksanaan bestuurszorg ini merupakan

atau menjadi tugas utama administrasi

negara / pemerintah dalam suatu negara hukum modern yang memperlihatkan kepentingan seluruh rakyat. Bahkan pelaksanaan bestuurszorg itu menjadi suatu tanda yang menyatakan adanya suatu welfare state. Indonesia, berdasarkan bunyi alinea IV

109

Pasal 1 angka (2) UUPLh


Pembukaan UUD 1945, adalah negara hukum modern yang mempunyai tujuan atau cita-cita mewujudkan kesejahteraan sosial / masyarakat adil dan makmur 110 Dalam rangka mewujudkan tujuan atau cita-cita tersebut diatas, adalah menjadi tugas pemerintah untuk menyelenggarakan bestuurszorg itu. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, pemerintah menempuhya melalui tahapan pembangunan yang menyeluruh dan berencana (pelita) sesuai dengan arah yang telah digariskan dalam GBHN. Dalam hubungan ini, selain terkait pelaksanaan tugas pemerintahan, terkait pula adanya pemberian atau pendelegasian wewenang dari pemerintah kepada administrasi negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam bentuk UU maupun peraturan pelaksanaannya. Karena itu administrasi

negara

mengemban

tugas

negara

yang

khusus

di

lapangan

penyelenggaraan kepentingan umum yang merupakan tugas public service. Konsekuensinya, tugas pemerintah semakin bertambah banyak, luas dan kompleks, termaksud masalah lingkungan hidup, seperti yang dikemukakan oleh Prajudi. Atmosudirjo 111 bahwa “tugas pemerintah dewasa ini ada lima” yaitu: a. Pemerintahan, yakni penegakan kekuasaan dan wibawa negara b. Tata Usaha Negara, yaitu pengendalian situasi dan kondisi negara untuk mengetahui informasi dan komunikasi apa yang terdapat dan terjadi di dalam masyarakat dan negara sebagaimana dikehendaki oleh UU.

110 111

SF. Marbun, dkk Op. Cit hal 308 Prajudi Atmosudirjo, Op. Cit, hal. 11 - 12


c. Pengurusan rumah tangga, negara, baik rumah tangga intern maupun rumah tangga ekstern (domein publik, logistik masyarakat, usaha-usaha negara, jaminan sosial, produksi, distribusi, lalu lintas angkatan, komunikasi dan kesehatan rakyat). d. Pembangunan di segala bidang yang dilakukan secara berencana, terutama melalui repelita-repelita. e. Pelestarian lingkungan hidup yang terdiri atas pengaturan tata guna lingkungan perlindungan lingkungan dan penyehatan lingkungan. Sejalan dengan semakin banyak, luas dan kompleksnya tugas pemerintah itu mmebawa konsekuensi pula semakin banyaknya atau beragamnya tindakan-tindakan yang dijalankan oleh pemerintah berupa pemberian keputusan yang disebut dengan ketetapan (beschikking). Dalam konteks ini, Peranan Hukum Administrasi Negara menjadi dominan dan penting artinya di dalam memberikan landasan atau dasar pijakan bagi tindakan pemerintah / administrasi negara di dalam mewujudkan apa yang menjadi tugasnya dalam rangka menyelenggarakan public service khusus menyangkut lingkungan hidup, agar pemerintah mempunyai dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh dalam pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian terdapat hubungan fungsional antara Hukum Administrasi Negara dengan UUPLh, artinya Hukum Administrasi Negara berfungsi memberikan landasan/dasar berpijak bagi pemerintah di dalam menyelenggarakan public service (termasuk lingkungan hidup), sementara itu UUPLH memberikan dasar hukum bagi


pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga terdapat jaminan kepastian hukum bagi usaha pengelolaan lingkungan hidup tersebut secara menyeluruh. C. Upaya Dampak Pengendalian Lingkungan Hidup 1. Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam negara kesejahteraan (Welfare State), maka pemerintah turut campur terhadap segenap kegiatan masyarakat, termasuk dalam pengaturan masalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan sumber daya alam yang mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjang pembangunan. Oleh karena itu, wajar kalau sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya

bagi

kemakmuran

rakyat,

serta

pengaturannya

ditentukan

oleh

pemerintah. 112 Karena negara terlibat dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup, maka pemerintah melakukan beberapa hal diantaranya : 113 a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam genetika. c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan / atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika. d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan.

112 113

Lihat Pasal 8 ayat (1), UUPLH Pasal 8 ayat (2) UUPLH


Berkaitan dengan hal diatas, maka konsekuensi pemerintah sebagai pemegang kendali dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah diwajibkan melakukan hal-hal yang diantarannya. 114 pengambilan keputusan dalam ketentuan ini adalah pihak-pihak yang berwenang yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya. Mengembangkan penyuluhan, bimbingan, serta pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Mengembangkan kemitraan para pengelolaan lingkungan hidup yaitu pemerintah, dunia usaha dan mayarakat, mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif dan proaktif dalam upaya penegahan penurutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Yang di dengan perangkat yang bersifat preemtif adalah tindakan yang dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan, seperti tata ruang dan analisis dampak lingkungan hidup. Adapun preventif adalah tindakan tingkatan pelaksanaan melalui penataan buku mutu limbah dan / atau instrumen ekonomi. Perangkat pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat preemtif, preventif dan proaktif misalnya adalah pengembangan dan penerapan teknologi akrab lingkungan hidup, audit lingkungan hidup yang dilakukan secara sukarela oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan guna meningkatkan kinerja. Pelimpahan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup kepada daerah perlu dilakukan dengan cara yang lebih harmonis lagi, agar tak terjadi kesemrawutan dalam pengelolaannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 12 UUPLH, dinyatakan bahwa: 114

Lihat Pasal 10, UUPLH


1) Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat: a. Melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayah b. Mengikutsertakan peran pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup didaerah. 2) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan perundang-undangan Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka wewenang pengelolaan lingkungan hidup dapat diserahkan sebagian oleh pemerintah pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Hal ini berkaitan pula dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dalam pasal 4, diatur mengenai bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakannya oleh daerah kabupaten dan kota, meliputi: Pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Dengan dilimpahkannya kewenangan pengelolaan lingkungan hidup sudah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah tersebut. Hal ini sangat wajar karena pemerintah daerahlah yang mengetahui masalah lingkungan hidup yang terdapat didaerahnya 115 Oleh sebab itu pengawasan merupakan rangkaian aktifitas dari aparatur pemerintahan guna melihat kesesuaian antara kewajiban-kewajiban penanggung 115

Supriadi, Op. Cit, Hal. 190


jawab usaha dan/ atau kegiatan yang tertera dalam dokumen perizinan dengan aktifitas di lapangan yang dijalankan oleh usaha dan atau/ kegiatan tersebut. Adapun kewenangan yang dapat dilakukan oleh pengawas dalam melaksanakan tugasnya antara lain melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan / atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil

contoh,memriksa

peralatan,

memeriksa

instalasi

dan/atau

alat

transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan. 116 Mengenai Aparatur Pemerintah yang dapat melakukan pengawasan, Pasal 22 atau 23 UUPLH menentukan : 1. Menteri 2. Pejabat yang ditetapkan Menteri 3. Pejabat yang ditetapkan Kepala Daerah 4. Lembaga Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup. Berdasarkan pasal 25 – 27 UUPLH, sanksi administrasi dibedakan atas 2 (dua) bentuk : 1. Paksaan Pemerintah Pasal 25 UUPLH menerangkan bahwa tindakan-tindakan yang merupakan “Paksaan Pemerintahan” adalah : a. mencegah dan mengakhirin terjadinya pelanggaran b. menanggulangi akibat yang ditimbulkan c. melakukan tindakan penyelamatan, penangulangan dan/ atau pemulihan. 116

Pasal 24 (1) UUPLH


Instansi yang berwenang melakukan “Paksaan Pemerintahan”,adalah : 1) Gubernur 2) Bupati / Walikota 3) BAPEDALDA (sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan pembentukannya). 2. Pencabutan izin, Pasal 27 UUPLH menyatakan : Pencabutan izin dilakukan oleh pejabat yang berwenang, juga atas usul kepala daerah dan pihak yang berkepentingan. 2. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan pengertian lestari, yaitu tetap seperti keadaannya semula, tidak berubah, kekal. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan kalimat pelestarian maka mempunyai makna sebagai perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan, pengawetan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

118

117

. Berdasarkan pengertian mengenai

maka logika yang harus diambil yaitu bahwa

yang dilestarikan itu adalah fungsi dilingkungan hidup tersebut, bukan lingkungan an sich. Dengan demikian, lingkungan hidup dapat

dikelola dengan tetap menjaga

fungsi dari lingkungan tersebut. Untuk melestarikan fungsi lingkungan, perlu dilakukan perlindungannya. Hal ini sesuai dengan pasal 14 ayat (2) UUPLH “untuk menjamin pelestarian fungsi

117

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) hal. 588 118 Pasal 1 ayat (5), UUPLH, Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah Rangkaian Upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan hidup.


lingkungan hidup, setiap usaha dan / atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan” peranan lingkungan hidup sebagai aset bangsa dan negara sangat penting sehingga diperlukan suatu pendekatan yang bijak dalam pengelolaannya. Pendekatan yang bijak terhadap pengelolaan lingkungan hidup ini, berkaitan pula karena lingkungan hidup bersentuhan langsung dengan aktivitas pembangunan. Oleh karena begitu penting lingkungan hidup, maka dalam pasal 15 UUPLh dinyatakan “Setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Berkaitan denga ketentuan pasal 15 UUPLh maka dalam penjelasan pasal 15 UUPLh, dinyatakan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan hidup disatu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan, disisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan usaha dan / atau kegiatan. Berdasarkan analisis ini, dapat diketahui secara lebih jelas dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dari usaha dan / atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan lengkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif. Untuk mengatur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut diantaranya digunakan kriteria mengenai: 119 a. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan 119

Supriadi, Op. Cit, 191


b. Luas wilayah penyebaran dampak c. Intensiatas dan lamanya dampak berlangsung d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak e. Sifat kumulatif dampak f. Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak. Bertitik tolak dari pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan hidup diatas, pada intinya pelestarian fungsi lingkungan hidup dapat dilakukan dengan pendekatan ilmiah, yaitu dengan menggunakan “analisis mengenai dampak lingkungan”sebagai tolak ukurnya. Oleh karena itu pelestarian fungsi lingkungan hidup sangat ditentukan pula oleh sebuah kajian yang mendalam dari sebuah hasil studi amdal, sebab fungsi utama studi amdal adalah mengkaji semua aspek lingkungan hidup dalam suatu pendekatan yang holstis, yakni pendekatan yang mengintegrasikan semua unsur lingkungan dalam satu kajian terpadu. Selain itu, kajian ilmiah amdal ini, pada akhirnya akan memberikan solusi terbaik yang dilakukan oleh pemrakarsa suatu kegiatan dan pemerintah dalam menangani lingkungan hidup sesuai arahan rencana pemerintah lingkungan hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) tersebut. 3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Ketentuan yang terdapat padal pasal 15 UUPl, secara rinci ditegaskan oleh pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menyatakan bahwa suatu dan atau kegiatan yang


kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi: a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang diperbaharui maupun yang tidak diperbaharui c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi

pelestarian

kawasankonservasi sumber daya dan atau kegiatan perlindungan cagar budaya. f. Industri jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jenis jasad renik g. Pembuatan dan penggunaan badan hayati dan non hayati h. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. i.

Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara. Pengendalian dampak lingkungan adalah upaya yang dilakukan untuk

mencegah, meminimalkan dan atau menangani dampak negatif suatu usaha (proyek pembangunan) terhadap lingkungan sehingga kualitas lingkungan tetap terjaga dengan baik. Dalam pelaksanaan (proyek pembangunan) terhadap lingkungan


sehingga kualitas lingkungan tetap terjaga dengan baik. Dalam pelaksanaan proyek pembangunan, upaya pengendalian atau pengelolaan seharusnya dilakukan sejak pada tahap prakontruksi dan tahap operasional, dengan pengendalian atau pengelolaan lingkungan yang baik, maka peningkatan harjat dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai, serta kualitas lingkungan tetap terpelihara. Hal ini dapat diwujudkan, jika semua pihak berpartisipasi secara aktif, yaitu: a) Pemerintah dalam segala tingkatan b) Pejabat dalam perusahaan swasta/BUMN/BUMD c) Perseroan, tokoh agama, tokoh masyarakat, atau kelompok masyarakat d) LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) 3.1. Pengertian AMDAL Sebelum masalah lingkungan hidup menjadi sorotan masyarakat dunia, kegiatan suatu proyek pembangunan hanya didasarkan pada kelayakan teknis dan ekonomis. Akan tetap, sejak diundangkannya UUPLh dan dditerbitkannya peraturan pendkungnya, maka setiap rencana suatu usaha atau kegaitna yang diperkirakan berdampak negatif penting, wajib dilengkapi studi kelayakan lingkungan. Penerapan studi kelayakan lingkungan merupakan wujud dan penopang konsep pembangunan berwawasan lingkungan yang telah dicanangkan di Indonesia. Dengan demikian kegiatan pembangunan dan hasilnya diharapkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada


lingkungan hidup, yang diperlukan proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan tata kegiatan.

120

dokumen AMDAL terdiri dari

4 dokumen, yaitu: 1. Kerangka acuan analisa dampak lingkungan 2. Analisa dampak Lingkungan Hidup 3. Rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan 4. Rencana pemanfaatan lingkungan hidup dengan batasan sebagai berikut Kerangka acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan rencana usaha dan akan kegiatan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan. 121 3.2. Kegunaan AMDAL Tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk mencegah terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan oleh suatu rencana usaha atau kegiatan. Dalam pelaksanaan AMDAL diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif besar dan penting dapat ditanggulangi sejak dini. Dengan demikian, AMDAL merupakan alat 120

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL,Pasal 1

121

K.E.S. Manik, “ Pengelolaan Lingkungan Hidup” (Jakarta: Penerbit, Djambatan, 2003),

ayat (1) hal.192


atau instrumen bagi pengelolaan lingkungan hidup, baik bagi pemrakarsa sebagai pengelola industri terkait sebagai pengawas atau pemantau, maupun bagi masyarakat sebagai penerima dampak jika terjadi pencemaran lingkungan. Untuk mengetahui apakah AMDAL sudah dilaksanakan (disusun) pemrakarsa atau belum, maka pelaksanaan AMDAL dikaitkan dengan mekanisme perizinan suatu rencana usaha atau kegiatan. Hal ini diatur dalam pasal 7 dan Pasal 19 (2) PP No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL. Pasal 7 (1) Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Permohonan izin melakukan usaha dan atau kegiatan sebagimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemrakarsa kepada pejabat yang berwenang menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib melampirkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 (2) yang diberikan instansi yang bertanggung jawab (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sebagai ketentuan dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan yang diterbitkannya. (4) Ketentuan dalam izin melakukan usaha dan /atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemrakarsa, dalam menjelanjan usaha dan atau kegiatannya. Pasal 10: (1) Analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup dinilai: a. Ditingkat pusat : Oleh komisi penilai pusat b. Ditingkat daerah: oleh penilai daerah (2) Instansi yang bertanggung jawab menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha atau kegiatan berdasarkan hasil penilaian analisis dampak lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1)


(3) Dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan itu, pertimbangan saran, pendapat, dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat. Suatu rencana usaha atau kegiatan harus diketahui masyarakat, terutama masyarakat yang berada disekitar rencana usaha itu. Untuk itu, instansi terkait atau Pemerintah Daerah wajib mengumumkan rencana usaha tersebt, sehingga sejak awal masyarakat sudah mengetahuinya. Masyarakat yang akan terkena dampak rencana usaha juga menjadi komisi penilai AMDAL pada saat pembahasan dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL juga terbuka untuk umum sehingga masyarakat dapat mengawasi pengelolaan lingkungan yang dilakukan pemrakarsa. 3.3. Jenis Studi AMDAL Sebelum studi AMDAL dilakukan, perlu diketahui rencana usaha atau kegiatan yang telah dibuat oleh pemrakarsa, apakah bersifat sektoral atau lintas sektoral. Dengan mengetahui rencana usaha atau kegiatan, maka jenis studi AMDAL dapat ditentukan secara pasti. Berdasarkan cakupan rencana atau kegiatan yang akan dilakukan pemrakarsa, AMDAL dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu 122 (1) AMDAL Proyek, Amdal jenis ini dilakukan untuk suatu rencana usaha atau kegiatan yang pembinaan dan kewenangannya berada pada suatu instansi sektoral Contoh: AMDAL usaha tambang udang, Amdal pembangunan kompleks perumahan, Amdal Perkebunan Kelapa Sawit.

122

Ibid,


(2) AMDAL usaha atau kegiatan terpadu / multisektor adalah hasil studi mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. Usaha atau kegiatan terpadu ditunjukkan oleh saling keterkaitan dalam perencanaan, pengelolaan, proses produksi dan pembiaannya sehingga melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi. Contoh AMDAL Pabrik Pulp dan Kertas yang ditunjang oleh Pengusahaan HTI (Hutan Taman Industri) dan pelabuhan. AMDAL ini dinilai dan dievaluasi oleh Komisi AMDAL kegiatan terpadu yang terkoordinir oleh Badan dan Pengendalian Dampak Lingkungan. (3) AMDAL Kawasan adalah hasil studi mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab. Contoh : Amdal untuk kawasan pariwisata, AMDAL untuk kawasan industri. Masing-masing jenis kegiatan dalam kawasan tersebut, tidak perlu lagi membuat AMDAL. (4) AMDAL regional adalah hasil studi mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan


lebih dari suatu instansi yang bertanggung jawab. Contoh : AMDAL untuk pengembangan kota-kota baru. Rencana usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL adalah kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup dan dampaknya relatif sulit ditanggulangi atau kegiatan yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Jenis usaha atau kegiatan wajib AMDAL dan Daftar kawasan lindung, tercantum pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Untuk mengetahui apakah suatu rencana kegiatan memerlukan AMDAL atau tidak dilakukan melalui penapisan. Penapisan adalah suatu cara untuk memilah-milah rencana kegiatan atas dasar ketentuan yang berlaku sehingga dapat ditentukan jenis dokumen yang perlu dibuat pemrakarsa. Penapisan akan menghasilkan jenis dokumen yang akan disusun, apakah perlu menyusun AMDAL atau cukup hanya dengan menyusun dokumen UKL dan UPL. Skema Proses Penapisan AMDAL Rencana Usaha / Kegiatan

Lihat Peraturan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006

Bebas AMDAL

Wajib AMDAL/ Tidak

Wajib AMDAL


Proses Perizinan / Instansi Teknis Apakah Perlu UKL & UPL

Sektoral atau Multisektoral

Sektoral

Multisektoral

Tidak Perlu UKL & UPL

Perlu Satu kawasan tertentu / Tidak

Pemrakarsa Menyusun UKL dan UPL Ya

AMDAL Terpadu/ AMDAL Regional

Penyusunan Dokumen AMDAL, RKL & RPL

Pengesahan KA- AMDAL

AMDAL Kawasan

Tidak

AMDAL Proyek

Penyusunan KA-AMDAL

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Dari uraian pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan yaitu : A.KESIMPULAN 1. Peran Pemerintah dalam upaya pengendalian dampak lingkungan hidup melalui proses penerbitan izin usaha industri yang terdapat dalam Peraturan


Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri. Dimana kegiatan usaha industri tidak boleh melampaui batas baku mutu lingkungan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang mensyaratkan kelengkapan dokumen AMDAL sebelum mendapat izin operasional juga tergantung dari skala usaha, setiap kegiatan industri diwajibkan untuk menyusun dokumen AMDAL, UKL, UPL, atau SPPL. Selain itu Pemerintah Kota Medan melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang / Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan. Yang didalam peraturan tersebut terdapat syarat – syarat pemberian izin usaha industri, kewajiban perusahaan serta retribusi izin usaha indusri. 2. Pemerintah sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan izin usaha, secara otomatis sebagai pengawas terhadap setiap kegiatan industri. Dengan demikian pemerintah yang telah mengeluarkan izin usaha industri dapat memberikan sanksi administrasi terhadap perusahaan industri yang melanggar ketentuan baku mutu lingkungan. Hal ini sesuai dengan pasal 25 Undang – Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997. B. SARAN 1. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik atau public service sebaiknya dilakukan penyederhanaan sistem dan prosedur kerja atau memperkecil birokrasi pelayanan. Mengefisienkan pengisian formulir dan memanfaatkan


telepon dan internet secara efisien sebagai tempat pelayanan informasi dan sistem pendaftaran atau meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan. 2. Dalam pelestarian lingkungan hidup Pemerintahan harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap dampak lingkungan hidup dalam bentuk penyuluhan langsung, media massa, atau media elektronik. Hal tersebut diperlukan agar masyarakat pada umumnya sadar dan peduli lingkungan serta perusahaan yang melakukan kegiatan industri pada khususnya.


DAFTAR PUSTAKA

Buku Atmosudirjo, Prajudi, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1994. Arifin, Syamsul, Upaya Penegakan Hukum Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan di Smatera Utara, Medan: Fakultas Hukum, USU, 2004 Amsyari, Fuad, Dasar-dasar dan Metode Perencanaan Lingkungan dalam Pembangunan Nasional, Jakarta: Widya Medika, 1992. Dwiyanto, Agus, Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Public, Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2006. Danusaputro, Munadjat, ST, Hukum Lingkungan, Buku I : Umum, (Dalam Asas dan Sistem Serta Perkembangan Nasional dan Internasional, Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1985. Hamzah, Andi, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005. Harjasoematri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Keenam, Cetakan Kesebelas, Yogyakarta : Penerbit Gadjah Mada University Press. 1994 _________, Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 1994. H.R. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006. Hadjon M. Philipus, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 1994. Huda Ni’matul, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005. Kansil, C.S.T. dan C.S.T. Cristine, Modul Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005. _______, Hukum Perusahaan Indonesia, Aspek Hukum dalam Ekonomi, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005 Lawrence M. Friedman, American Law an Indtroduction, Terjemahan Wishnu Bhakti, Jakarta : PT. Tata Nusa, 2001


Manik, Sontang, Eddy, Karden, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta : Penerbit Marbun, SF, dkk. Dimensi-dimensi Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Penerbit ULI Press, 2002 Makarao, Taufik Muhammad, Aspek-aspek Hukum Lingkungan, Jakarta : PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2004 Nurcolis, Hanif, Teori dan Praktik Pemerintaan dan Otonomi Daerah, Jakarta: PT. Grasindo, 2007. Rasjidi Lili, I.B. Wijaya, Hukum Sebagai Suatu Study Sistem, Bandung : Penerbit Remaja Rosdakarya, 1993. Rangkuti, Sundari, Siti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Surabaya:Penerbit Airlangga University Press, 2005. Syahrin, Alvi, Pembangunan Berkelanjutan (Perkembangan Prinsip-prinsip dan Status Hukumnya), Medan: Fakultas Hukum, USU, 1999. Spelt M.N, J.B.J.M. Ten, Berge, Pengantar Hukum Perizinan, Disunting dari Philipus, M. Hadjan, Jakarta, 1994. Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2006. Sunarno, Siswanto, Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2006. Soekanto, Soerjono, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta: CV. Rajawali Press, 1982 _________, Sri Maudji, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Keempat, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada, 1995. Syarifuddin, Ateng, Kapita Selecta Hakikat Otonomi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah, Yogyakarta : Citra Media, 2006. Stoink, F.A.M, Pemahaman Tentang Dekonsentrasi, Penerjemah Ateng Syafrudin, Bandung : PT. Refika Aditama, 2006. Soemartono, P. Gatot, R.M. Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1991. Soerjani Moh, dkk, Lingkungan : Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1987. Sinambela, Poltak, Lijan, dkk, Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementai, Jakarta : Bumi Aksara, 2006. Soehino, Asas-Asas Hukm Tata Usaha Negara, Yogyakarta : Penerbit Liberty, 2000.


Widarta, I, Cara Mudah Memahami UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Bantul : Penerbit PONDOK EDUKASI, 2005. Wisnu, Arya, Wardhana, Dampak Pencemaran Lingkungan, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2001. Widjaya, Suparta, Hukum Lingkungan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah, Surabaya : Air Langga University Press, 2005. Makalah Abduh, Muhammad, Profil Hukum Administrasi Negara Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Tata Usaha Negara, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum- USU, Medan, 1988. Mahkamah Agung RI, Kumpulan Hasil Terjemahan Bidang Peradilan Tata Usaha Negara, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, 1994.

Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang Republik Indonesia, nomor 5 tahun 1984 Tentang Perindustrian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2456. Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1997 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 3699 Undang-undang Republik Indonesia, nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438 Undang-undang Republik Indonesia, nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4380. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3838.


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industry Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 nomor 21 dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3352. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2006, tentang Jenis Renana Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 590/MPP/KEP/10/1999 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 148/M/SK/7/1995 Tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun menbahayakan lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam secara Berlebihan. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Medan, Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah, diundangkan dalam lembaran daerah Kota Medan nomor 6 Seri C tanggal, 23 Desember 2003. Peraturan Daerah Kota Medan, Nomor 10 tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang / Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan, Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4 Seri C Tanggal, 23 Desember 2003. Keputusan Walikota Medan, Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudan/ Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan, diundangkan dalam lembaran daerah Kota Medan Nomor 4 seri C Tanggal, 23 Desember 2003.

Website: http://www.Pemkomedan.co.id.diakses 07 Juni 2007 http://www.Indonesia.co.id.diakses 17 Juni 2007 http://www.Hukumonline.com, 20 Juli 2007 Nurwigati,

“Peningkatan Peranan Peraturan Perizinan sebagai Pemerintah”, www.google.com, diakses 20 Juli 2007

Instrumen


TESIS PEMBERIAN IZIN INDUSTRI DALAM RANGKA PUBLIC SERVICE

Recommend Documents