Luluk Khoiri Zanna 1 Universitas Lampung
PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA METRO
Luluk Khoiri Zanna, Elman Eddy Patra, S.H., M.H., Agus Triyono, S.H., M.H. Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, No. 1, Bandar Lampung, 35154 Email:
[email protected]
ABSTRAK Industri rumah tangga merupakan salah satu potensi unggulan yang dimiliki Kota Metro dalam pembangunan daerah. Hal ini didukung dengan Perizinan industri rumah tangga yang merupakan instrumen kebijakan pemerintah dalam menertibkan kedisplinan hukum masyarakat sesuai dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 03 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Industri (IUI) bahwa Setiap orang atau Badan usaha yang akan mendirikan Industri harus memperoleh izin telebih dahulu dari Walikota. Tapi kenyataannya masih ada industri rumah tangga yang tetap beroperasi namun belum memiliki izin usaha industri. Fokus penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Industri Rumah Tangga di Kota Metro dan faktor yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan izin mendirikan industri rumah tangga di Kota Metro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Sampel dalam penelitian ini adalah industri rumah tangga di Kota Metro yang telah mendapatkan izin operasional dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan industri rumah tangga yang tidak memiliki izin usaha tetapi masih tetap beroperasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Pelaksanaan pemberian izin mendirikan industri rumah tangga di Kota Metro dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur penerbitan perizinan Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro. Tahap pemberian izin industri rumah tangga adalah pendaftaran, verifikasi berkas, verifikasi lapangan, pembayaran, verivikasi akhir, penandatangan dan penomoran. Jumlah industri rumah tangga di Kota Metro yang telah terdaftar di Kantor Penanaman Modal dan PTSP pada tahun 2013 sebanyak 45 industri. Faktor penghambat dalam pelaksanaan izin mendirikan industri rumah tangga antara lain: lemahnya penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mendaftarkan industri rumah tangganya dan bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh
Luluk Khoiri Zanna 2 Universitas Lampung
Kantor Penanaman Modal dan PTSP terhadap industri rumah tangga yang tidak memiliki izin, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perizinan industri rumah tangga. Kata Kunci: Perizinan , Industri Rumah Tangga , Kota Metro
ABSTRACT Home industry is one of superior potency that Metro City had within its regional development. This matter supported by home industry licensing that is as government policy instrument in disciplining the society discipline of law appropriate to the Metro Mayor’s Regulation number 03 Year 2011 concerning about Industry Business License (IUI) that each individual or enterprise that going to establish the Industry have to acquire the license beforehand from the Mayor. But in fact there are home industries that insist to operate but have not had business industry license. The focuses of the research are how the Implementation of license granting of the establishment of home industry in Metro City and what factors that becoming obstacles within the execution of home industry establishment license in Metro City. The method that used in this research is empirical normative. The sample in this research is the home industry in Metro city that its operational license has been granted from Investment and Integrated One-Stop Services Office, and home industry that does not have business license yet insist to operate. Data collecting is done through the way of observation and literature study. The implementation of license granting of the establishment of home industry in Metro City done according to the standard operating procedures of license publication of Investment and Integrated One-Stop Services Office of Metro City. The stages of license granting of home industry are registration, file verification, field verification, payment, final verification, signing and numbering. The number of home industry in Metro City that has been registered in Investment and Integrated One-Stop Services Office within year 2013 is 45 industries. Inhibitor factors in implementing home industry establishment license are: weak implementation of the sanction toward entrepreneurs who commit the violation, lack of supervisory that done by Investment and Integrated One-Stop Services Office toward home industry that does not have license, and lack of society awareness tin concerning to the importance of home industry licensing. Keywords: Licensing, Home Industry, Metro City
Luluk Khoiri Zanna 3 Universitas Lampung
PENDAHULUAN Pelaksanaan
otonomi
daerah
pada
hakekatnya
merupakan
upaya
dalam
rangka
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat dengan cara melaksanakan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan
masyarakat.
Adanya otonomi daerah tersebut, menurut Mariun
bahwa
dengan
kebebasan
yang
dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya
kebebasan
untuk
berinisiatif
Sehubungan
merupakan suatu dasar pemberian otonomi
dengan hakekat otonomi daerah yang
daerah, karena dasar pemberian otonomi
berkaitan dengan pelimpahan wewenang
daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan
pengambilan
kebijakan,
kebutuhan setempat.2 Kebebasan yang terbatas
pengelolaan dana publik dan pengaturan
atau kemandirian tersebut adalah wujud
kegiatan
kesempatan
keputusan
dalam
penyelenggaraan
pemerintah dan pelayanan masyarakat maka peranan data keuangan daerah sangat diperlukan untuk mengidentifikasi sumbersumber pembiayaan daerah dan juga jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar
perencanaan
keuangan
dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang menunjukan gambaran
statistik
perkembangan
anggaran & realisasi, baik penerimaan maupun
pengeluaran
dan
analisa
terhadapnya merupakan informasi yang penting
terutama
untuk
membuat
kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah
untuk
melihat
kemampuan/
kemandirian daerah.1
pemberian
yang
harus
dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hak dan kewajiban serta kebebasan bagi daerah
untuk
urusannya
sepanjang
melakukannya bersifat
menyelenggarakan
dan
otonomi
sanggup penekanannya
yang
urusanuntuk lebih
luas.Kemandirian
daerah dapat diukur dari kemampuan daerah dalam mengurus dan membiayai urusan rumah tangganya. Salah satu cara yaitu mendirikan industri rumah tangga, dengan
begitu
masyarakat
ikut
berpartisipasi dalam pembangunan daerah di Kota Metro, karena mampu membantu mengurangi beban pemerintah daerah dalam
pengeluaran
daerah
dan
subsidi
keuangan
masyarakat
mampu
menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sehingga
mengurangi
jumlah
1
Yuliati. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah Manajemen Keuangan Daerah. Yogjakarta : UPP YKPN. 2001. Hlm 22.
2
http://silahkanngintip.blogspot.com/2011/02/pe ngertian-prinsip-dan-tujuan-otonomi.html diunduh pada 25 September 2013
Luluk Khoiri Zanna 4 Universitas Lampung
pengangguran yang menjadi salah satu
Perkembangan yang pesat dan berdirinya
permasalahan pemerintah lokal.
berbagai macam industri rumah tangga, harus diarahkan agar perkembangannya
Sektor industri merupakan salah satu sektor
yang berperan penting dalam
pembangunan nasional. Kontribusi sektor industri terhadap pembangunan nasional dari
tahun
ke
tahun
menunjukkan
kontribusi yang signifikan, karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sektor lain karena nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, juga kemampuan menciptakan
sesuai
dengan
perencanaan
kota.
Pengarahan dan perencanaan kota tersebut sangat penting guna mencapai suatu penertiban industri yang serasi dengan lingkungan sekitarnnya. Dengan kata lain, perkembangan industri baru tersebut tidak mengarah pada kondisi yang tidak teratur. Untuk
mengantisipasi
pemerintah
hal
tersebut,
mengendalikannya
mengarahkannya
melalui
dan
Izin
Usaha
Industri (IUI).
nilai tambah (value added creation) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah.
Pada dasarnya tujuan dari pemberian izin mendirikan usaha industri adalah untuk
Pada
dasarnya
industri
merupakan
kegiatan yang telah berakar dan tumbuh sejak lama. Usaha untuk mengembangkan industri rumah tangga merupakan langkah yang tepat sebagai salah satu instrumen kebijakan
pemerintah
untuk
menanggulangi masalah-masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Industri adalah
suatu
usaha
atau
kegiatan
memberikan kepastian hak perorangan yang diakui oleh perundang-undangan dan perturan-peraturan
tentang
industri.
Sebagai upaya konsekuensi dari pemilikan atas suatu hak, maka dibutuhkan adanya suatu dokumen yang berbentuk Surat Izin Usaha Industri. Hal ini untuk menghindari sengketa dikemudian hari. Tujuan lainnya adalah dalam rangka menunjang program pemerintah
daerah
khususnya
dalam
bidang penertiban masalah industri.
pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang
Di Provinsi Lampung, khususnya Kota
jadi yang memiliki nilai tambah untuk
Metro
mendapatkan keuntungan.
keunggulan kompratif menjadikan visi
memiliki
posisi
strategis
dan
pembangunan kota kedepan sebagai sentra jasa, perdagangan dan industri, sehingga
Luluk Khoiri Zanna 5 Universitas Lampung
perlu
ditunjang
dengan
keberadaan
a. Industri Rumah Tangga belum
prasarana dan sarana yang memadai serta terciptanya kondisi dan situasi
yang
memiliki surat izin usaha industri b. kurangnya pemahaman terhadap
kondusif untuk memacu pertumbuhan dunia usaha kecil. Melihat visi dan
pentingnya izin usaha industri c. kurangnya
pemahaman
tentang
perkembangan kota yang cukup pesat,
prosedur yang harus dilalui dalam
maka
proses pemberian izin mendirikan
pengembangan
kepada
sektor-sektor
potensial
dan
kota
diarahkan
ekonomi
mempunyai
yang
industri
unggulan,
termasuk industri rumah tangga yang pada saat ini tersebar di beberapa wilayah Kota Metro yang terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Metro Pusat, Metro Utara, Metro Barat, Metro Timur, dan Metro
Kewenangan
memberikan
izin
atas
industri rumah tangga di Kota Metro adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Metro.
Selatan. Beberapa Jenis Industri Rumah
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis
Tangga di Kota Metro diantaranya Industri
tertarik untuk mengadakan penelitian yang
Rumah Tangga Keripik Pisang, Keripik
dituangkan dalam bentuk skripsi dengan
Sukun, Keripik Mantang, Keripik Tempe,
judul
Roti/Bakery,
Mendirikan Industri Rumah Tangga di
Pastel
Abon,
Kerupuk
Lumpia, dan Kacang Mete. Mayoritas
Pelaksanaan
Pemberian
Izin
Kota Metro.
Industri Rumah tangga di Kota Metro Berupa Panganan/Makanan.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, industri
maka yang menjadi pokok permasalahan
harus mengikuti peraturan perundang-
yang akan dibahas dalam penelitian ini
undangan
adalah :
Setiap
pelaksanaan
yang
pendirian
berlaku.
Hal
ini
sebagaimana diatur di dalam Peraturan
a. Bagaimanakah
Walikota Kota Metro No 03 Tahun 2011
Pemberian
tentang
Industri Rumah Tangga di Kota
Izin
Usaha
Industri
(IUI).
Peraturan ini menjadi landasan pengaturan
Pelaksanaan Izin
Mendirikan
Metro?
pembangunan industri di kota Metro.
b. Apa sajakah faktor penghambat
Masalah yang dialami oleh pengembang
dalam pelaksanaan Pemberian Izin
perindustrian di Kota Metro adalah :
Mendirikan
Industri
Tangga di Kota Metro?
Rumah
Luluk Khoiri Zanna 6 Universitas Lampung
II. METODE PENELITIAN
bahan baku primer, bahan hukum
Penelitian ini adalah penelitian hukum
sekunder dan bahan hukum tersier.
normatif
empiris.
Penelitian
hukum
normatif empiris adalah penelitian hukum
Metode pengumpulan data yang digunakan
mengenai pemberlakuan ketentuan hukum
dalam
normatif (kodifikasi, undang-undang atau
berikut:
kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.3
penelitian
adalah data primer dan sekunder.
Yaitu Data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan yang
serangkaian
kegiatan
seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan
1. Data Primer
melalui
sebagai
Metode ini dilakukan dengan cara
Data yang digunakan dalam skripsi ini
lapangan
adalah
a. Studi Kepustakaan
melakukan
kenyataan-kenyataan
ini
ada
wawancara
di dan
observasi. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Metro, dan Usaha Industri Rumah Tangga Kacang Mete, Keripik Tempe, dan Keripik Pisang.
persalahan yang akan diteliti. b. Studi Lapangan Studi
lapangan
memperoleh
dilakukan
data
menggunakan
primer
teknik
untuk dengan
wawancara
langsung dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan
secara
langsung
dan
terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang
2. Data Sekunder Yaitu data yang diperoleh dari studi
diharapkan. c. Pengolahan Data
kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari
Data
yang
diproses
terkumpul
melalui
kemudian
pengolahan
dan
pengkajian data. Data tersebut diolah 3
Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum.Bandung : Citra Aditya Bakti. 2004. hlm 134.
melalui proses :
Luluk Khoiri Zanna 7 Universitas Lampung
1) Editing, yaitu memeriksa data yang
didapatkan
untuk
III.
HASIL
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN
mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian
dengan bahasan. Apabila terdapat
1. Pemerintahan Daerah Kota Metro
data
yang
salah
maka
akan
dilakukan perbaikan.
Salah
satu
hal
penting
dalam
pelaksanaan otonomi daerah yang
2) Klasifikasi data, yaitu data yang
sering menjadi sorotan adalah sejauh
telah selesai diseleksi kemudian
mana kebijakan otonomi daerah dapat
diklasifikasi
dengan
memberikan peningkatan kualitas dan
jenisnya dan berhubungan dengan
efektivitas fungsi-fungsi pelayanan
masalah penelitian.
publik termasuk pelayanan perizinan
sesuai
3) Penyusunan data (reconstucting),
usaha
dapat
mendorong
yaitu menyusun ulang data secara
perkembangan kehidupan investasi
teratur,
dan
berurutan,
dan
logis
dunia
usaha
di
daerah.
sehingga mudah dipahami dan
Mewujudkan good governance dalam
diinterprestasikan.
peningkatan
Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara
kualitatif.
Analisis
kualitatif
dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan
dari
lapangan
dengan
suatu
penelitian
suatu
di
interpretasi,
evaluasi, dan pengetahuan umum.
pelayanan
publik
di
bidang perizinan di Kota Metro adalah pembentukan
Kantor
Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang
memiliki tugas
pokok untuk melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi
dibidang
penanaman
modal dan perizinan secara terpadu
Data kemudian dianalisis dengan metode
dengan prinsip koordinasi, integrasi,
induktif, yaitu suatu cara berfikir yang
sinkronisasi, simplifikasi, keamanan
didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat
dan kepastian.
umum
dilanjutkan
dengan
penarikan
kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran.
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang di bentuk berdasarkan Peraturan
Luluk Khoiri Zanna 8 Universitas Lampung
Daerah No. 12 Tahun 2010 tentang
termasuk industri rumah tangga yang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
tersebar di beberapa wilayah Kota Metro
Metro No. 07 Tahun 2008 tentang
yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu
Pembentukan, Organisasi dan tata Kerja
Kecamatan Metro Pusat, Metro Utara,
Perangkat Daerah Kota Metro. Adapun
Metro Barat, Metro Timur, dan Metro
Susunan Organisasi Kantor Penanaman
Selatan. Beberapa Jenis Industri Rumah
Modal dan PTSP Kota Metro berdasarkan
Tangga di Kota Metro diantaranya Industri
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010
Rumah Tangga Keripik Pisang, Keripik
sebagai berikut:
Sukun, Keripik Mantang, Keripik Tempe,
1.
Kepala Kantor
Roti/Bakery,
2.
Sub Bagian Tata Usaha
Lumpia, Kacang Mete dan lain-lain.
3.
Seksi Penanaman Modal
Mayoritas Industri Rumah tangga di Kota
4.
Seksi Pendaftaran
Metro Berupa pengolahan bahan mentah
5.
Seksi Pengolahan
berupa panganan/makanan.
6.
Seksi Pembukuan dan Pelaporan
7.
Kelompok Jabatan Fungsional
Pastel
Abon,
Kerupuk
Berdasarkan data diketahui bahwa jumlah industri rumah tangga di Kota Metro yang
2. Potensi Industri Rumah Tangga di
telah terdaftar di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Metro
pada tahun 2013 sebanyak 45 industri Kota Metro memiliki posisi strategis dan
dengan
berbagai
keunggulan kompratif menjadikan visi
bermacam-macam.
jenis
industri
yang
pembangunan kota kedepan sebagai sentra jasa, perdagangan dan industri, sehingga perlu
ditunjang
dengan
keberadaan
prasarana dan sarana yang memadai serta terciptanya kondisi dan situasi
yang
kondusif untuk memacu pertumbuhan dunia usaha kecil. Melihat visi dan perkembangan kota yang cukup pesat, maka
pengembangan
kepada potensial
sektor-sektor dan
kota
diarahkan
ekonomi
mempunyai
yang
unggulan,
B. Pelaksanaan
Pemberian
Izin
Mendirikan Industri Rumah Tangga di Kota Metro 1. Persyaratan
Izin
Mendirikan
Industri Rumah Tangga Dalam hal permohonan Izin Usaha Industri (IUI) yang masuk dalam kewenangan Pemerintah Daerah Kota Metro adalah khusus usaha-usaha industri yang berada di wilayah Kota
Luluk Khoiri Zanna 9 Universitas Lampung
Metro, yang seluruhnya mencakup 5
b. Fotocopy
Izin
Peruntukan
Kecamatan yaitu Kecamatan Metro
Penggunaan Tanah (IPPT) dengan
Pusat, Metro Utara, metro Barat,
menunjukkan dokumen aslinya.
Metro Timur, dan Metro Selatan. Izin
c. Fotocopy
Izin
Gangguan/HO
Usaha Industri (IUI) adalah izin yang
dengan menunjukkan dokumen
wajib diperoleh untuk mendirikan
aslinya.
perusahaan
industri
dengan
nilai
investasi perusahaan seluruhnya. Menurut
keterangan
Sunaryah,S.Ip.
dari
selaku
AMDAL. Ibu
Bagian
Pendaftaran dan Bapak Jayadi selaku Bagian Pengolahan, pada hari senin tanggal 2 Desember 2013 di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, bahwa
dalam
d. Upaya Pengelolaan Lingkungan /
mengajukan
permohonan izin mendirikan usaha industri diperlukan beberapa syaratsyarat yang harus dipenuhi oleh pemohon.
e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan dokumen aslinya. f. Fotocopy
Akte
Notaris
pengesahan Badan Hukum bagi Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi dengan menunjukkan dokumen aslinya.
Adapun dalam proses pelaksaanan izin industri rumah tangga tidak dikenai biaya apapun, termasuk retribusi yang telah gratis sesuai dengan Pencabutan
Adapun syarat-syarat izin mendirikan
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor
industri rumah tangga adalah Adanya
06 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),
Usaha Industri dan Peraturan daerah
Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin
Kota Metro Nomor 09 Tahun 2002
Bangunan
(HO).
tentang Retribusi Tanda Daftar Industri.
mengenai
usaha
Khusus pangan
izin harus
dilengkapi juga dengan syarat-syarat Izin
Keamanan
Pangan
Industri
Rumah Tangga (P-IRT).
2. Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri
Rumah
Tangga
pada
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
a. Mengisi Formulir Permohonan.
Kota Metro
Luluk Khoiri Zanna 10 Universitas Lampung
Pendaftaran
Izin
Usaha
Industri
diajukan langsung oleh Pemohon kepada
Walikota
Metro
melalui
rinci
tata
cara
formulir permohonan 3. Setelah
pemohon
Kepala Kantor Penanaman Modal dan
permohonan izin,:
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota
a. Pemohon
Metro
dengan
mengisi
beberapa
formulir, yaitu formulir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda
pengisian
menerima
mengisi
formulir
permohonan dan melengkapi persyaratan b. Petugas pendaftaran memeriksa
Daftar Industri (TDP), Izin Keamanan
kelengkapan berkas:
Pangan Industri Rumah Tangga, dan
-
Bila
lengkap,
berkas
Izin Bangunan (HO). Tahap-tahap
permohonan di agenda dan
pemberian izin usaha industri sebagai
pemohon
berikut :
penerimaan
berkas,
selanjutnya
berkas
1. Pemohon
datang
ke
Kantor
permohonan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro 2. Pemohon
datang
informasi/customer
ke
atau
dapat langsung menuju petugas pendaftaran
untuk
memperoleh
formulir pengajuan izin. informasi/customer
service
dan atau petugas
serta
harus
memberi
salam
berpenampilan
menarik, ramah, sopan dan memberikan semua informasi yang
dibutuhkan
dikirim
ke
Bila tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon
4. Sub bidang pengolahan memroses izin
dan
mempelajari
permohonan,
dengan
berkas 2
(dua)
izin
dapat
dampak
yang
alternatif keputusan :
a. Petugas
pendaftaran
resi
bagian proses
petugas
service
diberi
pemohon
berkaitan dengan pengururusan perizinan b. Petugas pelayanan perizinan harus menyediakan formulir izin dan menjelaskan dengan
a. Bila
pengajuan
menimbulkan cukup
signifikan
bagi
masyarakat maupun lingkungan sekitarnya
maka
perlu
dilakukan peninjauan lapangan dan
pembahasan
oleh
Tim
Teknis b. Jika tidak perlu peninjauan lapangan/pembahasan oleh Tim
Luluk Khoiri Zanna 11 Universitas Lampung
Teknis Perizinan maka berkas
pengarsipan) dan penyerahan Izin
dapat langsung diproses
kepada Pemohon.4
5. Membuat surat undangan kepada Tim
Teknis
Perizinan
pembahasan.
untuk
C. Faktor
Berdasarkan
Penghambat
dalam
Penyelenggaraan Izin Mendirikan
pembahasan Tim Teknis dibuat :
Industri Rumah Tangga di Kota
a. Berita
Metro
Acara
Pemeriksaan
Lapangan b. Rekomendasi
Tim
Teknis
Perizinan 6. Rekomendasi Tim Teknis perizinan apakah diizinkan atau ditolak. Bila diizinkan
berkas
dikirimkan
ke
permohonan Sub
bidang
pembukuan dan pelaporan izin, bila tidak
diizinkan
berkas
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ada faktor-faktor yang menjadi hambatan
atau
kendala
dalam
penyelenggaraan izin mendirikan industri rumah tangga di Kota Metro, sehingga menyebabkan
kurang
terwujudnya
penyelenggaraan izin mendirikan industri rumah tangga secara baik, antara lain: 1. Peraturan
dikembalikan ke pemohon dan
Perundang-
Undangan
diberi surat penolakan
Pemerintah Kota Metro secara
7. Bidang perizinan memroses dan
jelas
menetapkan izin
menerangkan
dalam
8. Proses pemeriksaan dan pemarafan
Peraturan Walikota No. 03 Tahun
oleh Kepala Bidang Perizinan dan
2011 tentang Izin Usaha Industri
Sekretaris serta Penandatanganan
(IUI) bahwa Setiap orang atau
Izin
Kantor
badan usaha yang mendirikan
Penanaman Modal dan Pelayanan
usaha industri harus memperoleh
Terpadu satu Pintu
izin terlebih dahulu dari Walikota.
oleh
Kepala
Setiap
9. Pemohon membayar retribusi* 10. Petugas
menerima
Industri rumah tangga
resi
yang tidak melengkapi dengan
pembayaran,
registrasi
izin
akan dikenai Sanksi. Perusahaan
(pencatatan,
penomoran,
dan
yang
tidak
memiliki
SIUP
sebagaimana dimaksud Pasal 9 4
Standar Operasinal Prosedur (SOP) Perizinan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro
Luluk Khoiri Zanna 12 Universitas Lampung
Ayat (3) yaitu setiap Perusahaan
memberikan sanksi berupa Sanksi
Perdagangan barang dan jasa yang
Administrasi Pencabutan Tanda
baru dibuka dan didirikan wajib
Daftar Industri dan Penutupan
memiliki SIUP, dapat ditutup oleh
Sementara
Kepala Daerah. Salah satu industri
Penyegelan Bangunan. Ketentuan
rumah
dimaksud
tangga
yang
belum
Usaha
dan
dilakukan
atau
melalui
melengkapi dengan izin usaha
proses peringatan secara lisan dan
industri adalah Industri Keripik
tertulis sebanyak 3 (tiga) kali
Tempe
di
berturut turut dengan tenggang
Timur
milik
Kecamatan Bapak
Metro Hasan.
waktu.
Industri ini hanya mempunyai izin dari Dinas Kesehatan setempat.
Kedua
hal
Industri tersebut hingga kini tidak
kurang
optimalnya
dikenai
tetap
sanksi
beroperasi meski unsur perizinan
terjadi
tidak lengkap.
sanksi
Sampel
lain
Keripik
Pisang
memiliki
izin
dengan
dan
adalah
Nomor
Industri
yang Usaha
menunjukkan penerapan
pelanggaran
dalam
yang
hal
perizinan
sehingga
masih
terjadi
pelanggaran
atas
Izin
Usaha
Industri di Kota Metro.
telah Industri
Tanda
atas
ini
2. Aparatur Pemerintah Daerah
Daftar
Industri : 14/D7.02/TDI/V/2006.
Kantor Penanaman Modal dan
Dijelaskan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dalam
Peraturan
Walikota Metro No. 02 Tahun
Kota
2011 bahwa Masa berlaku izin
pemerintah
Tanda
menangani perizinan. Pembagian
Daftar
Industri
adalah
Metro
aparatur
daerah
yang
selama 5 (lima) tahun dan dapat
tugas
diperpanjang. Namun Industri ini
pelayanan
belum melakukan perpanjangan
Peraturan Daerah No. 12 Tahun
izin sejak masa berlaku habis pada
2010. Salah satu tugas dan fungsi
tahun 2011. Terhadap pelanggaran
pokok bagian penanaman modal
atas Peraturan Daerah ini Kepala
adalah melaksanakan monitoring
Daerah
dan
seharusnya
dapat
dan
sebagai
fungsi
pelaksanaan
perizinan
pengawasan
sesuai
terhadap
Luluk Khoiri Zanna 13 Universitas Lampung
penanaman
modal
di
daerah.
Namun kenyataanya, pengawasan yang
dilakukan
IV. PENUTUP
Kantor
Penanaman Modal dan Pelayanan
A. Kesimpulan
Terpadu Satu Pintu Kota Metro
1. Pelaksanaan
pemberian
izin
masih cenderung lemah, karena
mendirikan industri rumah tangga
masih ditemukan industri yang
dilakukan secara langsung di Kantor
beroperasi secara aktif namun
Penanaman Modal dan Pelayanan
belum mendaftarkan industrinya
Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota
secara resmi dan industri rumah
Metro. Persyaratan dalam mendirikan
tangga
izin industri rumah tangga yaitu
yang
melakukan
pelanggaran peraturan dalam hal
melengkapi
pendaftaran
Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar
ulang
izin
secara
berkala.
Surat
Izin
Usaha
Industri (TDI) dan Izin Bangunan (HO). Khusus izin mengenai usaha pangan harus dilengkapi juga dengan
3. Masyarakat Faktor penghambat penyelenggaran izin
mendirikan
industri
rumah
tangga dari sisi masyarakat adalah karena lemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya izin usaha
industri
dan
kondisi
masyarakat yang kurang memahami arti penting izin mendirikan industri rumah tangga, dimana masih banyak pengembang industri rumah tangga yang
tetap
menjalankan
usaha
industrinya tanpa legalitas berupa izin
usaha
industri.
Beberapa
Pengembang industri belum merasa perlu untuk mendirikan badan usaha karena menganggap usahanya masih berskala kecil.
syarat-syarat Izin Keamanan Pangan Industri
Rumah
Tangga
(P-IRT).
Mekanisme pelayanan pemberian izin industri rumah tangga di Kantor Penanaman Modal dan PTSP di Kota Metro adalah pendaftaran, verifikasi berkas,
verifikasi
pembayaran, penandatangan
lapangan,
verivikasi dan
akhir,
penomoran.
Adapun dalam proses pelaksaanan izin industri rumah tangga tidak dikenai
biaya
apapun,
termasuk
retribusi yang telah gratis sesuai dengan Pencabutan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Peraturan daerah Kota Metro
Luluk Khoiri Zanna 14 Universitas Lampung
Nomor
09
Tahun
2002
tentang
2. Kantor
Retribusi Tanda Daftar Industri. 2. Faktor-faktor
penghambat
menyebabkan penyelenggaran
terwujudnya
izin
mendirikan
sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat dan badan usaha pengembang industri rumah tangga di Kota Metro tentang pentingnya Izin
adalah lemahnya pengawasan dari
Mendirikan Industri Rumah Tangga.
aparatur pemerintah yakni Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Metro dan hukum
dan
Metro supaya rutin dalam melakukan
yang
kurang
sanksi
Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
industri rumah tangga secara baik
penerapan
Penanaman
3. Masyarakat
supaya
pentingnya
atas
sadar
perizinan
akan dalam
mendirikan industri rumah tangga,
pelanggaran yang terjadi dan kondisi
sehingga segera mendaftarkan usaha
masyarakat yang kurang memahami
industri rumah tangganya secara legal.
arti pentingnya Izin Usaha Industri Rumah Tangga sehingga beberapa Pengembang industri belum merasa perlu untuk mendirikan izin usaha industri karena menganggap usahanya masih berskala kecil.
DAFTAR PUSTAKA
I.
Literatur Departemen
Pendidikan
Kebudayaan. Bahasa
B. Saran 1. Pemerintah Kota Metro supaya lebih tegas
dalam
penerapan
sanksi
Indonesia.
melengkapi perizinan usahanya dan
Gadjah
pelaku
Surabaya.
pelanggaran
melakukan
sesuai
Peraturan
Walikota No. 06 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perdagangan dan Peraturan Walikota No. 02 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Industri.
Balai
Besar Pustaka,
M. Hadjon, Philipus, et al.1993. Pengantar Hukum
yang
Kamus
Jakarta.
terhadap pelaku usaha yang tidak
usaha
1989.
dan
Administrasi Mada
Indonesia.
University
Press,
Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Luluk Khoiri Zanna 15 Universitas Lampung
Mustafa, Bachsan. 2001. Pokok-Pokok Hukum
Adminstrasi
Negara.
Bandung : Citra Aditya Bakti.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah Kota Metro No. 04
Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi
Tahun 2011 tentang Pencabutan
Negara. Jakarta : PT. Raja Grafindo
Peraturan Daerah Kota Metro No. 06
Persada.
Tahun 2002 tentang Retribusi Izin
Soehino.1984. Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan.Yogyakarta : Liberty.
Usaha Industri dan Peraturan Daerah Kota Metro No. 09 Tahun 2002 tentang
Spelt. N. M dan Ten Berge. 1991. Pengantar Hukum Perizinan. ABJM, Jakarta.
Sektor
Pelayanan
Publik.Jakarta : Sinar Grafika.
Penulisan Karya Ilmiah Universitas Universitas
Lampung
Press, Bandar Lampung.
Perizinan Berwawasan Lingkungan. Bandung : Pustaka Sutra. 2001.
Peraturan Walikota Kota Metro No. 03
Analisis
Kemampuan
Daerah
dalam
Menghadapi
Otonomi
Daerah,
Manajemen
Keuangan
Daerah.
Yogjakarta : UPP YKPN
5
tentang Perindustrian
Peraturan Walikota Kota Metro No. 2
Industri Peraturan Walikota Kota Metro No. 06 Tahun 2011 tentang Izin Usaha
Peraturan Walikota Metro No.05 Tahun 2012 tentang Izin Laik Sehat Pada
Tahun
Pengelolaan
Minuman
dan
Makanan,
Tempat-Tempat
Umum III. Akses Internet http://id.wikipedia.org/wiki/Industri
II. Peraturan Perundang-Undangan No.
Industri (IUI).
Tempat
Keuangan
Undang-Undang
Industri
Perdagangan
Utama, I Made Arya.2007. Sistem Hukum
Yuliati.
Daftar
Tahun 2011 tentang Tanda Daftar
Universitas Lampung. 2010. Pedoman
Lampung.
Tanda
Tahun 2011 tentang Izin Usaha
Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Perizinan dalam
Retribusi
1984
http://silahkanngintip.blogspot.com/2011/0 2/pengertian-prinsip-dan-tujuanotonomi.html
Luluk Khoiri Zanna 16 Universitas Lampung
http://www.sarjanaku.com/2012/12/penger tian-otonomi-daerah-makalah.html
