2012, No.469
6
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.03.1.23.04.12.2205 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA A.
PENDAHULUAN Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut di atas, Undang-Undang tersebut mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh IRTP, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Badan POM menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Bidang Kesehatan - sub bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan, mengamanatkan bahwa pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Di sisi lain, Pemerintah berkewajiban meningkatkan daya saing produk pangan industri rumah tangga melalui peningkatan kesadaran dan motivasi produsen tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis. Mengingat hal tersebut di atas, dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
www.djpp.depkumham.go.id
7
2012, No.469
B. TUJUAN Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). C. JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT Jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT seperti tercantum pada Lampiran 6. D. TATA CARA PEMBERIAN SPP-IRT 1. Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT Permohonan diterima oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan dievaluasi kelengkapan dan kesesuaiannya yang meliputi : (1) Formulir yang memuat informasi sebagai berikut : (a) Nama jenis pangan (b) Nama dagang (c) Jenis kemasan (d) Berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl) (e) Komposisi (f) Tahapan produksi (g) Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP (h) Nama pemilik (i) Nama penanggungjawab (j) Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa) (k) Informasi tentang kode produksi (2) Dokumen lain antara lain : (a) Surat keterangan atau izin usaha dari Instansi yang berwenang (b) Rancangan label pangan 2. Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan a) Penyelenggara Penyuluhan Keamanan Pangan dikoordinasikan oleh Bupati / Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota . b) Kriteria Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi di bidang penyuluhan keamanan pangan dari Badan POM dan ditugaskan oleh Bupati / Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. c) Narasumber pada penyuluhan keamanan pangan adalah tenaga PKP yang kompeten dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan Balai Besar/Balai POM setempat. d) Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan adalah pemilik atau penanggung jawab IRTP.
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.469
8
e) Materi Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari :
(1) Materi Utama (a) Peraturan perundang-undangan di bidang pangan (b) Keamanan dan Mutu pangan (c) Teknologi Proses Pengolahan Pangan (d) Prosedur Operasi Sanitasi yang Standar (Standard Santitation Operating Procedure /SSOP) (e) Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT). (f) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) (g) Persyaratan Label dan Iklan Pangan (2) Materi Pendukung (a) Pencantuman label Halal (b) Etika Bisnis dan Pengembangan Jejaring Bisnis IRTP f) Metode Penyuluhan Keamanan Pangan Materi penyuluhan keamanan pangan disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video dan cara-cara lain yang mendukung pemahaman keamanan pangan. g) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (1) Sertifikat ini diberikan kepada pemilik/penanggungjawab yang telah lulus mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dengan hasil evaluasi minimal nilai cukup (60) (2) Penomoran Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan adalah sebagai berikut : Nomor Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) kolom dan 9 (sembilan) angka sesuai contoh berikut : 123 / 4567 / 89
Keterangan penomoran adalah sebagai berikut : (a) angka ke–1,2,3 pada Kolom I, menunjukkan nomor urut tenaga yang sudah memperoleh sertifikat di kabupaten/kota yang bersangkutan. (b) angka ke-4,5,6,7 pada Kolom II, menunjukkan propinsi dan kabupaten/kota penyelenggara penyuluhan keamanan pangan (c) angka ke-8,9 pada Kolom III, menunjukkan tahun penerbitan sertifikat 3. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga a) Pemeriksaan sarana dilakukan setelah pemilik atau penangungjawab telah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan b) Pemeriksaan sarana produksi pangan IRT dilakukan oleh tenaga pengawas Pangan Kabupaten/Kota dengan dilengkapi surat tugas
www.djpp.depkumham.go.id
9
2012, No.469
yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. c) Kriteria Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (District Food Inspector/DFI) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi pengawas pangan dari Badan POM. d) Pemeriksaan sarana produksi IRTP sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga e) Jika hasil pemeriksaan sarana produksi menunjukkan bahwa IRTP masuk level I – II maka diberikan SPP-IRT 4. Pemberian Nomor P-IRT a) Nomor P- IRT minimal terdiri dari 15 (lima belas) digit sebagai berikut : P-IRT No. 1234567890123–45 b) Penjelasan 15 (lima belas) digit sebagai berikut : (1) digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan sesuai Lampiran 5 (2) digit ke-2 dan 3 menunjukkan nomor urut jenis pangan IRTP sesuai Lampiran 6. (3) digit ke- 4,5,6 dan 7 menunjukkan kode propinsi dan kabupaten/kota sesuai Lampiran 4 (4) digit ke 8 dan 9 menunjukkan nomor urut pangan IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT (5) digit ke- 10,11,12 dan 13 menunjukkan nomor urut IRTP di kabupaten/kota yang bersangkutan. (6) digit ke 14 dan 15 menunjukkan tahun berakhir masa berlaku c) Nomor P-IRT diberikan untuk 1 (satu) jenis pangan IRT. d) Setiap perubahan, baik penambahan maupun pengurangan provinsi, kabupaten/kota, pemberian nomor disesuaikan dengan kode baru untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam penerbitan kode propinsi, kabupaten dan kota. E. PERPANJANGAN SPP – IRT DAN PERUBAHAN PEMILIK 1. Pengajuan perpanjangan SPP-IRT dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir. 2. Perubahan Pemilik/Penanggungjawab Perubahan pemilik/penanggungjawab IRTP harus dilaporkan pada Bupati/Walikota cq. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota F. PENCABUTAN SPP – IRT
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.469
10
SPP-IRT dicabut oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut : 1. Pemilik dan atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku 2. Pangan terbukti sebagai penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan 3. Pangan mengandung Bahan Berbahaya 4. Sarana terbukti tidak sesuai dengan kriteria IRTP G. MONITORING SPP-IRT Bupati/Walikota cq. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melakukan monitoring terhadap pemenuhan persyaratan SPP-IRT yang telah diterbitkan minimal 1 (satu) kali dalam setahun H.Sistem Pendataan dan Pelaporan 1. Pemberian SPP-IRT diinformasikan oleh Bupati/Walikota cq. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar/Balai POM setempat 2. Pencabutan SPP-IRT diinformasikan oleh Bupati/Walikota cq. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar/Balai POM setempat. 3. Penyampaian informasi tentang pemberian dan pencabutan SPPIRT serta perubahan dan penambahan jenis produk pangan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.
www.djpp.depkumham.go.id
11
2012, No.469
Lampiran 1 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*) ............... DINAS KESEHATAN KAB/KOTA .......................................... LOGO Jl. ............................................................................................... PEMDA KABUPATEN/KOTA *........................ KODE POS .................. KAB/KOTA*) TELP : ..................................... FAX : ............................................ E-MAIL : ...............................................................................
LOGO DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT) 1.
Nama jenis pangan : (sesuai nama jenis pangan IRT)
........................................................................................ ......
2.
Nama dagang (jika ada)
:
...............................................................................................
3.
Jenis kemasan :
4.
:
...............................................................................................
5.
Berat bersih/isi bersih (g/mg/kg atau l/ml/kl) Komposisi
:
...............................................................................................
6.
Proses Produksi
:
...............................................................................................
7.
Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa) :
..............................................................................................
8.
Informasi tentang kode produksi
..............................................................................................
9.
Nama, alamat, kode pos
...............................................................................................
...............................................................................................
:
dan nomor telepon IRTP
............................................................................................... ..............................................................................................
10. Nama pemilik
:
..............................................................................................
11. Nama penanggungjawab
:
.............................................................................................. ..............................................., ................................. Pemilik/ Penanggungjawab
*) Coret yang tidak perlu
( .............................................................)
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.469
12
Lampiran 2 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*) ................ DINAS KESEHATAN KAB/KOTA .......................................... LOGO Jl. .................................................................................................. PEMDA KABUPATEN/KOTA *) ..................... KODE POS .................. KAB/KOTA*) TELP : ..................................... FAX : ............................................ E-MAIL : ...............................................................................
LOGO DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN NOMOR : . . . / . . . . / . . Diberikan kepada : Nama :
...............................................................................................
Jabatan :
Pemilik / Penanggungjawab *)
Alamat
: ...............................................................................................
Yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Nomor HK. ..................... tanggal .............. yang diselenggarakan di : Kabupaten/Kota *) :
..............................................................................................
Propinsi
:
..............................................................................................
Pada tanggal
:
............................. s/d ...........................................................
..............................................., ................................. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota...............*)
( .............................................................) *) Coret yang tidak perlu
www.djpp.depkumham.go.id
13
2012, No.469
Lampiran 3 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*) ................ DINAS KESEHATAN KAB/KOTA ........................................... LOGO Jl. .................................................................................................... PEMDA KABUPATEN/KOTA *) ...................... KODE POS .................. KAB/KOTA*) TELP : .................................. FAX : ............................................... E-MAIL : .......................................................................................
LOGO DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA P-IRT NO. . . . . . . . . . . . . Diberikan kepada : Nama IRT Nama Pemilik
: .................................................................................................................... : ....................................................................................................................
Alamat
: ....................................................................................................................
Jenis Pangan : .................................................................................................................... (sesuai nama jenis pangan IRT) Kemasan Primer : ....................................................................................................................
Yang telah memenuhi persyaratan Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Nomor HK. ..................... tanggal .............. yang diselenggarakan di : Kabupaten/Kota *) :
..............................................................................................
Propinsi
:
..............................................................................................
Pada tanggal
:
............................. s/d ........................................................... ..............................................., ................................. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota...............*)
( .............................................................) *) Coret yang tidak perlu
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.469
14
Lampiran 4 KODE PROPINSI, KABUPATEN, DAN KOTA No. Kode 1100
Nama Propinsi Prov. Nanggroe Aceh Darussalam
No. Kode
Nama Kabupaten/Kota
1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111
Kab. Simeulue Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Pidie Kab. Bireuen Kab. Aceh Utara Kab. Aceh Barat Daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Tamiang Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Jaya Kab. Bener Meriah Kab. Pidie Jaya Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kota Subulussalam
1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1171 1172 1173 1174 1175
1200
Prov. Sumatera Utara
1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208
Kab. Nias Kab. Mandailing Natal Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kab. Labuhan Batu Kab. Asahan
www.djpp.depkumham.go.id
15
No. Kode
Nama Propinsi
2012, No.469
No. Kode 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278
1300
Prov. Sumatera Barat
1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307
Nama Kabupaten/Kota Kab. Simalungun Kab. Dairi Kab. Karo Kab. Deli Serdang Kab. Langkat Kab. Nias Selatan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Pakpak Bharat Kab. Samosir Kab. Serdang Bedagai Kab. Batu Bara Kab. Padang Lawas Utara Kab. Padang Lawas Kab. Labuhan Batu Selatan Kab. Labuhan Batu Utara Kab. Nias Utara Kab. Nias Barat Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Pematang Siantar Kota Tebing Tinggi Kota Medan Kota Binjai Kota Padang Sidimpuan Kota Gunungsitoli Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Pesisir Selatan Kab. Solok Kab. Sijunjung Kab. Tanah Datar Kab. Padang Pariaman Kab. Agam
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.469
No. Kode
16
Nama Propinsi
No. Kode 1308 1309 1310 1311 1312 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377
1400
Prov. Riau
1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1471 1473
1500
Prov. Jambi
1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1571
Nama Kabupaten/Kota Kab. Lima Puluh Kota Kab. Pasaman Kab. Solok Selatan Kab. Dharmas Raya Kab. Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman Kab. Kuantan Singingi Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir Kab. Pelalawan Kab. Siak Kab. Kampar Kab. Rokan Hulu Kab. Bengkalis Kab. Rokan Hilir Kab. Kepulauan Meranti Kota Pekan Baru Kota Dumai Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Sarolangun Kab. Batang Hari Kab. Muaro Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tebo Kab. Bungo Kota Jambi
www.djpp.depkumham.go.id
17
No. Kode
1600
Nama Propinsi
Prov. Sumatera Selatan
2012, No.469
No. Kode 1572
1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1671 1672 1673 1674
1700
Prov. Bengkulu
1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1771
1800
Prov. Lampung
1801 1802 1803 1804
Nama Kabupaten/Kota Kota Sungai Penuh Kab. Ogan Komering Ulu Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Muara Enim Kab. Lahat Kab. Musi Rawas Kab. Musi Banyu Asin Kab. Banyuasin Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Kab. Ogan Komering Ulu Timur Kab. Ogan Ilir Kab. Empat Lawang Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Kab. Bengkulu Selatan Kab. Rejang Lebong Kab. Bengkulu Utara Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kab. Bengkulu Tengah Kota Bengkulu Kab. Lampung Barat Kab. Tanggamus Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Timur
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.469
No. Kode
18
Nama Propinsi
No. Kode
1871 1872
Nama Kabupaten/Kota Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Way Kanan Kab. Tulang Bawang Kab. Pesawaran Kab. Pringsewu Kab. Mesuji Kab. Tulang Bawang Barat Kota Bandar Lampung Kota Metro
1901
Kab. Bangka
1902 1903 1904 1905 1906 1971
Kab. Belitung Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Selatan Kab. Belitung Timur Kota Pangkal Pinang
2101 2102 2103 2104
Kab. Karimun Kab Bintan Kab. Natuna Kab Lingga Kab. Kepulauan Anambas Kota Batam Kota Tanjung Pinang
1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812
1900
2100
Prov. Kepulauan Bangka Belitung
Prov. Kepulauan Riau
2105 2171 2172
3100
Prov. D K I Jakarta
3101 3171 3172 3173 3174 3175
Kab. Adm. Kepulauan Seribu Kodya Jakarta Selatan Kodya Jakarta Timur Kodya Jakarta Pusat Kodya Jakarta Barat Kodya Jakarta Utara
www.djpp.depkumham.go.id
19
No. Kode
Nama Propinsi
2012, No.469
No. Kode
Nama Kabupaten/Kota
3200
Prov. Jawa Barat
3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3271 3272 3273 3274 3276 3277 3278 3279
Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kab. Bandung Barat Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar
3300
Prov. Jawa Tengah
3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315
Kab. Cilacap Kab. Banyumas Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Kebumen Kab. Purworejo Kab. Wonosobo Kab. Magelang Kab. Boyolali Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kab. Karanganyar Kab. Sragen Kab. Grobogan
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.469
No. Kode
20
Nama Propinsi
3400
Prov. D I Yogyakarta
3500
Prov. Jawa Timur
No. Kode 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3371 3372 3373 3374 3375 3376
Nama Kabupaten/Kota Kab. Blora Kab. Rembang Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Demak Kab. Semarang Kab. Temanggung Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Tegal Kab. Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal
3401 3402 3403 3404 3471
Kab. Kulon Progo Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Sleman Kota Yogyakarta
3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511 3512 3513 3514
Kab. Pacitan Kab. Ponorogo Kab. Trenggalek Kab. Tulungagung Kab. Blitar Kab. Kediri Kab. Malang Kab. Lumajang Kab. Jember Kab. Banyuwangi Kab. Bondowoso Kab. Situbondo Kab. Probolinggo Kab. Pasuruan
www.djpp.depkumham.go.id
21
No. Kode
3600
5100
Nama Propinsi
Prov. Banten
Prov. Bali
2012, No.469
No. Kode 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3521 3522 3523 3524 3525 3526 3527 3528 3529 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579
Nama Kabupaten/Kota Kab. Sidoarjo Kab. Mojokerto Kab. Jombang Kab. Nganjuk Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Ngawi Kab. Bojonegoro Kab. Tuban Kab. Lamongan Kab. Gresik Kab. Bangkalan Kab. Sampang Kab. Pamekasan Kab. Sumenep Kota Kediri Kota Blitar Kota Malang Kota Probolinggo Kota Pasuruan Kota Mojokerto Kota Madiun Kota Surabaya Kota Batu
3601 3602 3603 3604 3671 3672 3673 3674
Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kab. Tangerang Kab. Serang Kota Tangerang Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangerang Selatan
5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107
Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karang Asem
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.469
No. Kode
5200
22
Nama Propinsi
Prov. Nusa Tenggara Barat
No. Kode 5108 5171
Nama Kabupaten/Kota Kab. Buleleng Kota Denpasar
5201
Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kab. Dompu Kab. Bima Kab. Sumbawa Barat Kab. Lombok Utara Kota Mataram Kota Bima
5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 5271 5272
5300
Prov. Nusa Tenggara Timur
5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5312 5313 5314 5315 5316 5317 5318 5319 5320
Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Belu Kab. Alor Kab. Lembata Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Ende Kab. Ngada Kab. Manggarai Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab Sumba Tengah Kab. Sumba Barat Daya Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua
www.djpp.depkumham.go.id
23
No. Kode
Nama Propinsi
6100
Prov. Kalimantan Barat
6200
Prov. Kalimantan Tengah
6300
Prov. Kalimantan Selatan
2012, No.469
No. Kode 5371
Nama Kabupaten/Kota Kota Kupang
6101 6102 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 6171 6172
Kab. Sambas Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Pontianak Kab. Sanggau Kab. Ketapang Kab. Sintang Kab. Kapuas Hulu Kab. Sekadau Kab. Melawi Kab. Kayong Utara Kab. Kubu Raya Kota Pontianak Kota Singkawang
6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6271
Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kab. Kapuas Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Sukamara Kab. Lamandau Kab. Seruyan Kab. Katingan Kab. Pulang Pisau Kab. Gunung Mas Kab. Barito Timur Kab. Murung Raya Kota Palangka Raya
6301 6302 6303 6304 6305 6306
Kab. Tanah Laut Kab. Kota Baru Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai
6201
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.469
No. Kode
24
Nama Propinsi
No. Kode
6307 6308 6309 6310 6311 6371 6372
6400
Prov. Kalimantan Timur
6401 6402 6403 6404 6405 6406 6407 6408 6409 6410 6471 6472 6473 6474
7100
Prov. Sulawesi Utara
7101 7102 7103 7104 7105 7106 7107 7108
Nama Kabupaten/Kota Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Tabalong Kab. Tanah Bumbu Kab. Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjar Baru
Kab. Paser Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Timur Kab. Berau Kab. Malinau Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kab. Penajam Paser Utara Kab. Tana Tidung Kota Balikpapan Kota Samarinda Kota Tarakan Kota Bontang Kab. Bolaang Mongondow Kab. Minahasa Kab. Kepulauan Sangihe Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Selatan Kab. Minahasa Utara Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Siau
www.djpp.depkumham.go.id
25
No. Kode
Nama Propinsi
2012, No.469
No. Kode
7111 7171 7172 7173 7174
Nama Kabupaten/Kota Tagulandang Biaro Kab. Minahasa tenggara Kab. Bolaang Mongondow Selatan Kab. Bolaang Mongondow Timur Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon Kota Kotamobagu
7201 7202 7203 7204 7205 7206 7207 7208 7209 7210 7271
Kab. Banggai Kepulauan Kab. Banggai Kab. Morowali Kab. Poso Kab. Donggala Kab. Toli-Toli Kab. Buol Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una-Una Kab. Sigi Kota Palu
7109 7110
7200
Prov. Sulawesi Tengah
7300
Prov. Sulawesi Selatan
7301 7302 7303 7304 7305 7306 7307 7308 7309 7310 7311 7312 7313 7314
Kab. Kepulauan Selayar Kab. Bulukumba Kab. Bantaeng Kab. Jeneponto Kab. Takalar Kab. Gowa Kab. Sinjai Kab. Maros Kab. Pangkajene dan Kepulauan Kab. Barru Kab. Bone Kab. Soppeng Kab. Wajo Kab. Sidenreng Rappang
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.469
No. Kode
26
Nama Propinsi
7400
Prov. Sulawesi Tenggara
7500
Prov. Gorontalo
No. Kode 7315 7316 7317 7318 7322 7325 7326 7371 7372 7373
Nama Kabupaten/Kota Kab. Pinrang Kab. Enrekang Kab. Luwu Kab. Tana Toraja Kab. Luwu Utara Kab. Luwu Timur Kab. Toraja Utara Kota Makassar Kota Pare-Pare Kota Palopo
7401 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7471 7472
Kab. Buton Kab. Muna Kab. Konawe Kab. Kolaka Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Wakatobi Kab. Kolaka Utara Kab. Buton Utara Kab. Konawe Utara Kota Kendari Kota Bau-bau
7501 7502 7503 7504
Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Kota Gorontalo
7505 7571
7600
8100
Prov. Sulawesi Barat
Prov. Maluku
7601 7602 7603 7604 7605
Kab. Majene Kab. Polewali Mandar Kab. Mamasa Kab. Mamuju Kab. Mamuju Utara
8101
Kab. Maluku
www.djpp.depkumham.go.id
27
No. Kode
Nama Propinsi
2012, No.469
No. Kode
8102 8103 8104 8105 8106 8107 8108 8109 8171 8172
8200
Prov. Maluku Utara
8201 8202 8203 8204 8205 8206 8207 8271 8272
9100
Prov. Papua Barat
9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109
Nama Kabupaten/Kota Tenggara Barat Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Tengah Kab. Buru Kab. Kepulauan Aru Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Maluku Barat Daya Kab. Buru Selatan Kota Ambon Kota Tual Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Tengah Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Utara Kab. Halmahera Timur Kab. Pulau Morotai Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Kab. Fakfak Kab. Kaimana Kab. Teluk Wondama Kab. Teluk Bintuni Kab. Manokwari Kab. Sorong Selatan Kab. Sorong Kab. Raja Ampat Kab. Tambrauw
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.469
No. Kode
9400
28
Nama Propinsi
Prov. Papua
No. Kode 9110 9171
Nama Kabupaten/Kota Kab. Maybrat Kota Sorong
9401 9402 9403 9404
Kab. Merauke Kab. Jayawijaya Kab. Jayapura Kab. Nabire Kab. Kepulauan Yapen Kab. Biak Numfor Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Mimika Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Waropen Kab. Supiori Kab. Mamberamo Raya Kab. Nduga Kab. Lanny Jaya Kab. Mamberamo Tengah Kab. Yalimo Kab. Puncak Kab. Dogiyai Kab. Intan Jaya Kab. Deiyai Kota Jayapura
9408 9409 9410 9411 9412 9413 9414 9415 9416 9417 9418 9419 9420 9426 9427 9428 9429 9430 9431 9432 9433 9434 9435 9436 9471
www.djpp.depkumham.go.id
29
2012, No.469
Lampiran 5 KODE KEMASAN PRIMER PANGAN IRT
KODE
JENIS KEMASAN
1
Gelas (Glass)
2
Plastik
3
Karton / Kertas
4
Kaleng
5 6
Aluminium Foil Lain-lain
KETERANGAN Bukan untuk pangan yang disterilisasi Bukan untuk pangan yang disterilisasi atau pasteurisasi Bukan untuk pangan yang disterilisasi Misalnya daun
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.469
30
Lampiran 6 KODE JENIS PANGAN YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT KODE
JENIS PANGAN
01
HASIL OLAHAN DAGING KERING Abon Daging Dendeng Daging Paru Goreng Kering Kerupuk Kulit Rendang Daging / Paru
02
HASIL OLAHAN IKAN KERING Abon Cumi Kering Ikan Asin Ikan Asap / Ikan Salai / Ikan Kayu Kerupuk / Kemplang / Amplang Ikan Udang Kering (Ebi) Pasta Ikan Petis Terasi Empek-empek kering Ikan goreng Dendeng Ikan Rendang Ikan / Belut Serundeng Ikan Bekicot Olahan Presto Ikan
03
HASIL OLAHAN UNGGAS KERING Abon unggas Usus Goreng Ceker Goreng Kulit unggas Goreng Dendeng Telur Asin Presto Unggas Rendang Telur
04
SAYUR ASIN DAN SAYUR KERING Acar Asinan/ Manisan Sayur
www.djpp.depkumham.go.id
31
KODE
2012, No.469
JENIS PANGAN Jamur Asin / Kering Sayur Asin Kering Sayur Kering Keripik / Criping Sayur Emping Melinjo / Labu Manisan Rumput Laut
05
HASIL OLAHAN KELAPA Kelapa Parut Kering Nata de Coco Geplak
06
TEPUNG DAN HASIL OLAHNYA Bihun Biskuit Bagelen / Bagelan Dodol / Jenang / Galamai Kerupuk Kue Brem Kue Kering Makaroni Mie Kering Tapioka Tepung Aren Tepung Arcis Tepung Beras / Ketan Tepung Gandum (bukan tepung terigu yang wajib SNI) Tepung Hunkwee Tepung Kedele Tepung Kelapa Tepung Kentang Tepung Pisang Tepung Sagu Tepung Sukun Roti / Bluder Rempeyek / Peyek Sohun Bakpao Bakpia / Pia Bika Ambon Cakue Cendol Cimol
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.469
KODE
32
JENIS PANGAN Cone / Wadah Es Krim yang dapat dimakan (edible) Kulit Lumpia / Pangsit Moci Molen / Bolen Mutiara / Pacar Cina Pilus Yangko
07
MINYAK DAN LEMAK Minyak Jagung Minyak Kacang Minyak Kedele Minyak Kelapa Minyak Bunga Matahari Minyak Zaitun Minyak Sawit Minyak/ lemak ayam Minyak/ lemak sapi
08
SELAI, JELI DAN SEJENISNYA Jem / Selai Jeli buah Jeli agar Jeli bubuk rasa buah Jeli Rumput Laut Jeli Lidah Buaya Marmalad Serikaya / Srikaya / Kayakaya Cincau
09
GULA, KEMBANG GULA DAN MADU Gula Aren Gula Kelapa Gula Pasir (bukan gula pasir yang dirafinasi) Gula Semut Kembang Gula / Permen Kembang Gula / Permen Susu Kembang Gula / Permen Karet Kembang Gula Coklat Madu Sirop Manisan / Aromanis (buah / rimpang) Enting-enting / Kipang Kacang / Ampyang / Noga
www.djpp.depkumham.go.id
33
KODE
2012, No.469
JENIS PANGAN
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.469
KODE 10
34
JENIS PANGAN KOPI, TEH, COKLAT KERING ATAU CAMPURANNYA Kopi Biji Kering / Bubuk Teh / Teh Hijau Teh Rosela Coklat (tidak termasuk coklat bubuk) Kopi Campur
11
BUMBU Aneka Bumbu Masakan Bawang Goreng Cuka makan seperti cuka buah apel/ anggur, dll Kecap Asin / Manis Saos Cabe Saos Tomat Saos Ikan Saos Kacang Tauco Sambal Bumbu Kacang / Pecel
12
REMPAH-REMPAH Bawang Merah Kering / Pasta / Bubuk Bawang Putih Kering / Pasta / Bubuk Cabe Kering / Pasta / Bubuk Cengkeh Kering / Pasta / Bubuk Jahe Kering / Pasta / Bubuk Jintan Kayu Manis Kapulaga Ketumbar Kunyit Kering / Pasta / Bubuk Lada Putih / Hitam Pala / Bunga Pala Wijen
13
MINUMAN RINGAN, MINUMAN SERBUK Minuman Beraroma Minuman Gula Asam Minuman Buah Minuman Sayur
www.djpp.depkumham.go.id
35
KODE
2012, No.469
JENIS PANGAN Minuman Kacang Kedele / Sari Kedele Minuman Kopi / Campur Minuman Kunyit Asam Minuman Lidah Buaya Minuman Rumput Laut Minuman Sari Madu Minuman Sari Tebu Minuman Sari Jagung Minuman Sari Bekatul Minuman Sari Kurma Minuman Teh Minuman Bandrex Limun Minuman Jeli Minuman Rempah Minuman Rosela Cincau / Minuman Cincau Minuman Sari Tape Minuman Serbuk Minuman Bubuk Kedele
14
HASIL OLAHAN BUAH Keripik / Criping Buah (Sukun/Salak/Nangka/Mangga/ Pisang, dll) Buah Kering Lempok Buah (Durian, dll) Asinan Buah Buah Kering Manisan Buah Buah Dalam Sirop Pisang Sale
15
HASIL OLAHAN BIJI-BIJIAN DAN UMBI Ketan Jawadah / Jadah / Uli Keripik Kentang Keripik kentang Balado Keripik Ketela / Singkong Keripik / Tortilla Jagung Keripik Talas Intip Keripik Ubi Jalar Rangginang / Batiah
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.469
KODE
16
36
JENIS PANGAN Bekatul Bingka Ubi Carang mas / Kue Keremes Ubi Jalar / Ceker Ayam Jipang / Kipang Beras Ketan Berondong Jagung Berondong Beras Ketan Marning Jagung Emping Jagung / Singkong Keripik / Criping Umbi-umbian Getuk Goreng Kacang Atom / Bawang / Goreng / Kulit / Mete / Telur / Tolo / Koro / Kapri / Salut /Tumbuk Kwaci Opak / Gropak singkong / ubi / beras Singkong Presto Lanting Abon Oncom Tape Ketan Tape Singkong Tiwul Wingko Babat Wajik / Wajit ketan Wajik / Wajit buah LAIN-LAIN ES Es Stik / Es Lilin Es Goyang / Es Loly Es Puter Es Mambo Es hunkue
www.djpp.depkumham.go.id
37
2012, No.469
Lampiran 7.a. CONTOH LAPORAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN DALAM RANGKA PEMBERIAN SPP-IRT Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. ............. tanggal ......... tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT, Pemerintah Kabupaten/Kota*) .......................cq. Dinas Kesehatan Kab/Kota ..........................., telah menyelenggarakan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Pemberian SPP-IRT pada tanggal ................. s/d ............. dengan jumlah peserta ................... orang. Kepada pemilik / penanggungjawab IRTP yang mengikuti PKP dalam rangka pemberian SPP-IRT dengan baik telah diberikan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Nomor ............... s/d ............ Sedangkan kepada IRTP yang produk pangannya telah memenuhi persyaratan SPP-IRT telah diberikan SPP-IRT seperti terlampir. Penyelenggaraan PKP dan pemberian SPP-IRT telah sesuai. ..............................................., ................................. DINAS KESEHATAN KAB/KOTA .................... KEPALA,
............................................................. NIP. .......................................
*) Coret yang tidak perlu
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.469
38
Lampiran 7.b. DAFTAR PESERTA PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN DALAM RANGKA PEMBERIAN SPP-IRT
NO
NAMA
JABATAN (PEMILIK / PENANGGUNGJAWAB)
SERTIFIKAT PKP NO. :
NAMA DAN ALAMAT IRTP
NILAI
..............................................., ................................. DINAS KESEHATAN KAB/KOTA .................... KEPALA,
............................................................. NIP. ....................................... *) Coret yang tidak perlu
www.djpp.depkumham.go.id
39
2012, No.469
Lampiran 7.c. DAFTAR IRTP YANG TELAH MEMPEROLEH SPP-IRT
NO
NAMA DAN ALAMAT IRTP
NAMA PEMILIK
JENIS PANGAN
P-IRT NOMOR:
MEREK DAGANG (Jika ada)
..............................................., ................................. DINAS KESEHATAN KAB/KOTA .................... KEPALA,
............................................................. NIP. .......................................
*) Coret yang tidak perlu KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,
LUCKY OEMAR SAID
www.djpp.depkumham.go.id