BAB III PENGATURAN HUKUM TENTANG PEROLEHAN IZIN MENDIRIKAN RUMAH TOKO A. PENGATURAN PEROLEHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB III PENGATURAN HUKUM TENTANG PEROLEHAN IZIN MENDIRIKAN RUMAH TOKO A. PENGATURAN PEROLEHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TOKO DI KABANJAHE Peraturan merupakan hukum in abstraco atau general norm yang sifatnya mengikat secara umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (general). Sebagaimana diketahui, setiap perorangan atau badan yang ingin membangun gedung, rumah tinggal, atau merombak bangunan lama harus mengantongi izin mendirikan bangunan terlebih dahulu. Peraturan tentang perizinan pendirian bangnan ini sudah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan yang mengikat dari pemerintah. Berikut adalah beberapa peraturan yang mengatur tentang izin mendirikan bangunan : 1. Peraturan Perizinan Mendirikan Bangunan Secara Umum 1) Undang No. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dalam undang-undang ini mengatur tentang izin mendirikan bangunan (IMB) dan semua hal yang berkaitan dengan aktifitas membangun, membongkar memperbaharui, mengganti sebagian atau seluruh dan memperluas bangunan.

41

Universitas Sumatera Utara

Peraturan tentang perizinan pendirian bangunan gedung ini tertera dalam Bab IV tentang persyaratan pembangunan gedung, bagian pertama yaitu: Pasal 7 ayat (1) : setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Pasal 7 ayat (2)

: persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan. Bagian kedua : Persyaratan Administratif Bangunan Gedung Pasal 8 ayat (1) : setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi: a. Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah; b. Status kepemilikan bangunan gedung dan c. Izin

mendirikan

bangunan

gedung

sesuai

ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku Pasal 8 ayat (4): ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan gedung, kepemilikan dan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 2). Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang : peraturan izin mendirikan bangunan selanjutnya tertera dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 yang berisi tentang peraturan perizinan dan mendirikan bangunan.

42


Dalam undang-undang ini berisi tugas dan wewenang dalam Bab IV, tentang pelaksanaan penataan ruang dalam Bab VI, tentang hak, kewajiban dan peran masyarakat yang ada di dalam Bab VIII pasal 61 dan 63. Pasal 61: dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang. Pasal 63: sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa pencabutan izin, pembatalan izin, dan pembongkaran bangunan. 3). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.36 Tahun 2005 : peraturan pembuatan IMB. Dalam peraturan ini tertera banyak hal tentang fungsi bangunan gedung, perubahan fungsi bangunan gedung, dan persyaratan bangunan gedung dan termasuk penyelenggaraan bangunan gedung. Dalam peraturan ini tertera dengan lengkap pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan gedung, pembinaan, hingga sanksi administratif dan ketentuan peralihan. 4). Undang-Undang Gangguan (hinder ordonantie) tahun 1926 stb.1926 nomor 226, dalam hal ini dapat dimisalkan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) kepada seseorang tertentu yang hendak mendirikan bangunan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dari hinder ordonantie stb 1926 No 226 (pasal 1 ayat (1)) 2. Peraturan Perizinan Mendirikan Bangunan di Kabupaten Karo

43


1) Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 07 Tahun 2006 Tentang Retribusi Perizinan Mendirikan Bangunan. Ketentuan perizinan dalam peraturan ini dalam pasal 11 mengatur bahwa setiap bangunan dan atau pelaksanaan pembuatan untuk mendirikan bangunan

baru,

merombak,

menambah,

merobohkan

dan

atau

memindahkan suatu bangunan dalam bentuk apapun dan penimbunan bahan bangunan di Daerah Milik Jalan (DMJ) harus mendapat izin lebih dahulu dari Bupati. Dan di dalam Perda ini juga memuat tentang ketentuan gambar bangunan, proses perizinan, pembatalan perizinan, ketentuan pemegang izin, ketentuan bangunan, pengawasan perizinan, struktur dan besarnya tarif, pemutihan, kewajiban pemegang izin, persyaratan dan tehnik, sanksi administrasi. 2) Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Peraturan ini merupakan Peraturan Daerah yang baru mengantikan Perda Kabupaten Karo No. 07 Tentang Retribusi Perizinan Mendirikan Bangunan. Peraturan ini memuat tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Trayek. 3) Peraturan Bupati Karo Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

44


Peraturan ini memuat tentang hal memerintahkan Kantor Pelayanan Izin Terpadu Kabupaten Karo untuk melaksanakan pelayanan administrasi terhadap ketentuan retribusi perizinan mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol dan izin ganguan trayek. Dalam rangka penyelesaian perizinan mendirikan bangunan, Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Karo bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait, serta Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dapat membentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. 4) Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo. Peraturan ini mengatur tentang adanya pelimpahan wewenang Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (DPM-PPTSP) yang adalah perangkat daerah berbentuk Dinas yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu dengan tujuan untuk meningkatkan kemudahan, efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan.

45


B.

INSTANSI

YANG

BERWENANG

MENGELUARAKAN

IZIN

MENDIRIKAN BANGUNAN Salah satu prinsip negara hukum adalah “wetmatigeheid van bestuur” atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “om positief recht ten kunnen vasstellen en handhaven is een bevoegheid noodzakelijk. Zonder bevoegheid kennen geen juridisch concrete besluiten genomen worden” 25 (untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret). Dalam hal perizinan, yang berwenang dalam mengeluarkan izin adalah pejabat administratif, dimana kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, izin merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Izin dalam bentuk tertulis erat kaitannya apabila pada waktu mendatang terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan maka izin yang berbentuk suatu keputusan administrasi negara (beschicking) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin yang berbentuk keputusan administrasi negara (beschicking) mempunyai sifat konkrit 25

F.A.M. stroink dan J.G Steenbeek, inleiding in het staats-en Administrastief recht. Alphen aan den rijn : samson H.D. Tjeen Wilink, 1985, hal 26.

46


yang dimana objeknya tidak abstrak melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan, individual (siapa yang diberikan izin), final (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu) 26 Secara langsung, pada bagian ini dapat dikatakan pihak yang berwenang mengeluarkan izin tersebut adalah pemerinah. Dalam perkotaan khususnya Medan yang berwenang dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan adalah Dinas Tata Ruang yang berfungsi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknnis dibidang tata ruang dan tata bangunan, mengadakan kegiatan-kegiatan penelitian dalam rangka perumusan, pengembangan, dan penerapan rencana tata ruang kota dan kebijaksanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan, mengevaluasi dan merevisi rencana tata ruang kota dan kebijaksanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma penataan kota dan bangunan yang berlaku, menghimpun data dan informasi, mengadakan pengukuran dan pemetaan dalam rangka penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang kota dan kebijaksanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan, merumuskan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, penyuluhan dan pembinaan

sesuai

dengan

kebijaksanan

Kepala

Daerah

dan

Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

26

S. Prayudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 94

47


Sedangkan di daerah khususnya di kota Kabanjahe Kabupaten Karo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang berwenang dan berhak mengeluarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Tetapi diawal tahun 2017, Bupati Kabupaten Karo mengeluarkan perturan yang baru atau disebut sebagai Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo. Yang berarti yang berhak dan berwenang mengeluarkan izin ialah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (DPM-PPTSP) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Pendelegasian atau Pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Maksud dan tujuan diselenggarakannya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan perizinan di bidang perizinan. Sedangkan tujuan penyelenggaraan Pelayanan

48


Terpadu Satu Pintu adalah terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum. 27 Wewenang pemerintah daerah dalam memberikan izin adalah salah satu bentuk delegasi. Berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014: Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang meminpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Berkaitan dengan hal tersebut, penerbitan izin sebagai salah satu bentuk keputusan haruslah dapat dipertangggungjawabkan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari wewenang administratif juga seharusnya mengaplikasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, akuntabilitas, keterbukaan, mengutamakan kepentingan umum, profesionalitas, proporsionalitas. 28 Izin sebagai suatu bentuk keputusan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, atau sebagai ketetapan tertulis yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 29 Agar aparatur pemerintah sebagai bagian dari unsur administrasi negara dapat melaksanakan fungsinya, maka kepadanya harus diberikan keleluasan yang langsung diberikan kepada penguasa setempat. Hal ini pada umunya disebut

27

http;//kalteng.go.id/ogi/vuewarticel. Diakses pada 16 Maret 2017 pukul 19.00 Wib.

28

Darda Syahrizal, S.H Hukum Administrasi Negara dan Pengandilan Tata Usaha Negara, Pustaka Yustista 2012, hal 31-32

29

Pasal 1 ayat (3) UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

49


sebagai keleluasan delegasi kepada pemerintah seperti Gubernur, Bupati/walikota untuk bertindak atas dasar hukum atau dasar kebijaksanaan. C. KETENTUAN-KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PEROLEHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNANRUMAH TOKO DI KABANJAHE. Dalam kepengurusan perolehan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko ada beberapa ketentuan-ketentuan yang diatur yang ditetapkan pemerintah agar dapat diberikan izin. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu maka memuat ketentuan sebagai berikut: Pasal 3, memuat tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (1) Setiap orang dan/atau badan yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB. (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada rencana tata ruang yang berlaku. Pasal 4 (1) Pemohon mengajukan permohonan IMB kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Bangunan gedung; dan

50


b. Bangunan bukan gedung. (3) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pembangunan baru, merehabilitas/renovasi atau pelestarian/pemugaran. Pasal 8, memuat tentang Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Dengan nama Retribusi IMB, dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pasal 9 (1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk membangun baru, rehabilitas/renovasi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya dengan berpedoman pada rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan gedung atau bangunan bukan gedung milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pasal 13, memuat tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

51


(1)

Struktur dan besarnya tarif Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut: I.

Untuk bangunan baru di Kota Kabanjahe, Kota Berastagi, Ibu Kota Kecamatan dan sepanjang jalan Protokol ditetapkan : 1.

Bangunan rumah tempat tinggal (hunian) tidak bertingkat dan atau bertingkat. a.

permanen (lux)..........................Rp. 12.000/m2

b.

permanen..................................Rp. 10.000/m 2

c.

semi permanen..........................Rp. 8.000/m2

d.

permanen (lux) bawah............... Rp.12.000/m2

e.

permanen (lux) atas..................Rp. 13.000/m2

f.

permanen bawah.......................Rp. 9.600/m2

g.

permanen atas ..........................Rp. 10.000/m2

h.

semi permanen bawah..............Rp. 8.000/m2

i.

semi permanen atas .................Rp. 8.800/m2

2. Bangunan tempat usaha seperti perkantoran komersial, pasar modern, ruko, rukan, mall/supermarket, hotel, restoran tidak bertingkat dan atau bertingkat : a. permanen (lux)..........................Rp. 13.200/m2

52


b. permanen..................................Rp. 11.200/m2 c. semi permanen..........................Rp. 10.000/m2 d. permanen (lux) bawah............. Rp.13.200/m2 e. permanen (lux) atas..................Rp. 14.000/m2 f. permanen bawah.......................Rp. 11.200/m2 g. permanen atas ..........................Rp. 12.400/m2 h. semi permanen bawah............Rp. 9.600/m2 i. semi permanen atas ......….......Rp. 9.600/m2 Pasal 14 (1) untuk melakukan rehabilitasi/renovasi dan atau pemugaran sebagian pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dikenakan tarif Retribusi Izin sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) (2) Untuk melakukan rehabilitasi/renovasi dan atau pemugaran seluruhnya pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini dikenakan tarif retribusi izin sebesar 75% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1)

53


(3) Bupati dapat memberikan pengurangan dana atau keringanan penarikan retribusi IMB paling tinggo sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) berdasarkan kriteria : a. Bangunan fungsi sosial dan budaya b. Bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah c. Bangunan fungsi keagamaan; dan d. Bangunan bukan gedung sebagai saran dan prasarana umum yang tidak komersil. Pasal 15, memuat tentang Masa Berlaku Izin Mendirikan Bangunan, Perubahan dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (1) IMB berlaku selama bangunan belum mengalami perubahan (2) IMB khusus untuk tower/menara telekomunikasi berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum izin dimaksud berakhir (3) Setiap pemegang IMB wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan : a. Rehabilitasi/renovasi;dan b. Pelestarian/pemugaran (4) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi maka izin yang telah ada dicabut.

54


Pasal 28, memuat tentang Pemberian Izin Gangguan (1) Setiap orang dan/atau badan yang akan melakukan suatu kegiatan usaha wajib memiliki izin gangguan. (2) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintahan Daerah berdasarkan kriteria gangguan sebagai berikut : a. Lingkungan b. Sosial kemasyarakatan; dan c. Ekonomi (3) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan. (4) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi terjadinya ancaman, kemerosotan moral dan ketertiban umum. (5) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi ancaman terhadap: a. Penurunan produksi masyarakat sekitar; dan b. Penurunan nilai ekonomi tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar usaha.

55


Pasal 29 (1) izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) Izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin bagi pemohon baru, perubahan sarana usaha, perubahan kepemilikan, penambahan kapasitas, perluasan lahan dan bangunan, perubahan waktu atau penambahan durasi operasi usaha. Pasal 35, memuat tentang struktur dan besarnya tarif retribusi (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: RIG = LRTU x TL x IL x IG Dengan: 1. RIG : Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian izin gangguan yang harus dibayar 2. LRTU : Luas Bangunan Tempat Usaha 3. TL : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per m2 dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup majupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan 4. IL : Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi

jalan

dengan parameter :

56


Jalan Nasional……….. = 3 Jalan provinsi…………= 2,5 Jalan kabupaten……….= 2 5. IG : Indeks Gangguan adalah indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter: Lingkungan Pertokoan dan Pasar -luas 25 m2 ke bawah besar tarifnya ................Rp. 675,-/m2. -luas 26s/d 100 m2besar tarifnya ..................Rp. 950,-/m2. -luas 101 s/d 500 m2besar tarifnya ................Rp.1.200,-/m2. -luas 501 s/d 1.000 m2besar tarifnya .............Rp.1.500,-/m2. -luas 1001 m2ke atas besar tarifnya ...............Rp.1.750,-/m2.

Izin gangguan dimaksud ialah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi / badan di lokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah. Tujuan pemebrian izin gangguan ini yaitu untuk:

a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat; b. Mengendalikan gangguan dari kegiatan usaha; c. Memberikan kepastian dalam perolehan tempat usaha; dan

57


d. Mewujudkan tertib tempat melakukan usaha sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dengan klasifikasi Usaha kecil, Usaha menengah dan Usaha besar dengan bidang usaha seperti:

a. Industri; b. Perdagangan; c. Ketenagakerjaan; d. Kesehatan; e. Pariwisata; dan f. Jasa lainnya.

58


BAB IV MEKANISME DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PEROLEHAN IZIN MENDIRIKAN RUMAH TOKO DI KABANJAHE A. GAMBARAN UMUM KOTA KABANJAHE 1.

Letak Geografis Secara geografis Daerah Kabupaten Karo terletak diantara 2050’- 3019’

LU dan 97o55’ - 98o38’ Bujur Timur. Daerah Kabupaten Karo terletak di daerah dataran tinggi bukit barisan dengan total luas administrasi 2.127,25 km² atau 212.725 ha. Kondisi Topografi ditinjau dari kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Karo terletak didataran tinggi bukit barisan dengan elevasi terendah + 140 m diatas permukaan laut (Paya lah-lah Mardingding) dan yang tertinggi ialah + 2.451 meter diatas permukaan laut (Gunung Sinabung). Sebagaian besar (90%) wilayah Kabupaten Karo berada pada ketinggian/elevasi +140 m s/d 1400 m diatas permukaan air laut. 30 Kabanjahe adalah nama sebuah kecamatan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Indonesia yang juga merupakan ibukota Kabupaten Karo. Secara geografis kota ini berada di barat laut ProvinsiSumatera Utara dengan luas daerah sekitar 44,65 km². Secara administratif Kabanjahe terdiri dari 5 kelurahan, yakni:Lau Cimba, Padang Mas, Gung Leto, Gung Negeri, Kampung Dalam.

30

http://www.karokab.go.id

Diakses Pada 22 maret 2017, pukul 16.25

59


2.

Batas Wilayah Kabupaten Karo Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli serdang Bagian selatan berbatasan denagan Kabupaten Dairi Bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara (Provinsi Aceh) Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Samosir.

3.

Kecamatan dan Penduduk Sesuai dengan yang tertuang dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri No.118 tahun 1991 dan Surat Keputusan Gubernur KDH Tkt I Provinsi Sumatera Utara No. 138/21/1994 tanggal 21 Mei 1994 tentang data wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia dan Sumatera Utara serta Peraturan Daerah Kabupaten Karo No.04 tentang Pembentukan Kecamatan Dolat Rayat, Kecamatan Merdeka, Kecamatan Naman Teran dan Kecamatan Tiganderket serta pemindahan Ibukota Kecamatan Payung, maka di Kabupaten Karo terdapat 17 kecamatan, 259 desa serta 10 kelurahan. Wilayah Kabupaten Karo dibagi menjadi 17 kecamatan dengan jumlah dan kepadatan penduduk tahun 2016 yaitu:

60


Tabel 3.1 No

Kecamatan

Luas wilayah

Jumlah

Kepadatan

(Km2)

Penduduk

Penduduk (jiwa/Km2)

1

Mardinding

267,11

19.281

71.18

2

Lau baleng

252,60

20.099

79.57

3

Tigabinanga

160,38

22.108

137.85

4

Juhar

218,56

14.384

65.81

5

Munte

125,64

21.428

170.55

6

Kutabuluh

195,70

11.531

58.92

7

Payung

47,24

12.024

254.53

8

Tiganderket

86,76

14.260

164.36

9

Simpang empat

93,48

20.739

221.85

10

Namanteran

87,82

14.460

16.65

11

Merdeka

44,17

15.712

355.72

12

Kabanjahe

44,65

73.479

1645.67

13

Berastagi

30,50

49.805

1632.95

61


14

Tigapanah

186,84

33.678

180.30

15

Dolat rayat

32,25

9.378

290.79

16

Merek

125,51

20.373

162.32

17

Barusjahe

138,04

23.850

186.27

62


B. MEKANISME PEROLEHAN IZIN MENDIRIKAN RUMAH TOKO DI KABANJAHE Mekanisme perolehan perizinan di Indonesia disetiap daerah berbeda karena diatur oleh Peraturan Daerah yang berbeda juga. Di kabupaten Karo atau di Kabanjahe mekanisme ataupun prosedur perolehan izin mendirikan bangunan diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Karo No. 07 Tahun 2012 yaitu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo dapat membentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dalam kepengurusan perolehan izin mendirikan rumah toko terlebih dahulu harus mendapatkan izin medirikan bangunan ( IMB ) adapun syarat yang harus dipenuhi pemohon antara lain : Pertama pemohon datang ke loket Dinas Pelayanan Perizinan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kota administrasi di mana pemohon tinggal, kemudian mengisi formulir yang diajukan, setelah itu menyerahkan syarat-syarat atau dokumen yang dibawa. Adapun syarat untuk melengkapi surat permohonan : 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), 2. Fotocopy Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) tahun terakhir, 3. Fotocopy Surat Tanah/Status Kepemilikaan, 4. Gambar Bangunan Lengkap,

63


5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak/Daerah ( NPWP/D ), 6. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Tanah dari Kepala Desa/Lurah, 7. Materei Rp. 6000 sebanyak 2 ( dua ) Lembar, ( Point 1 s/d 6 masing-masing rangkap 3 ). Kemudian front office akan melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan berkas. Setelah berkas persyarataan lengkap petugas front office memasukkan berkas ke ruangan sekretaris untuk melakukan penomoran dan pengambilan nomor surat, setelah dilakukan pengambilan nomor surat atau nomor berkas, berkas permohonan kemudian diserahkan ke sekretaris Dinas Penanaman ModalPelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo untuk diperiksa dan ditandatangani, dan setelah ditandatangani berkas kemudian di disposisi oleh Kepala Dinas DPM-PPTSP. Setelah di disposisi berkas kemjudian di proses ke dalam bidang masing-masing yaitu: 1. Pemeriksaan berkas kembali 2. Peninjauan lapangan Peninjauan lapangan dilakukan oleh tim teknis yang unsurnya terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perizinan, Lembaga Hukum, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp), tim dari Kecamatan Lokasi permohonan,

64


Masing-masing dari tim teknis sesuai dengan tugas pokok masing-masing memberikan saran dan rekomendasi setelah melakukan peninjauan lapangan yang dimuat dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan dan ditandatangani oleh masing-masing unsur tim teknis yang kemudian dirangkum menjadi satu dan kemudian tim teknis membuat surat pengantar ke Dinas Pekerjaan Umum. 3. Dinas Pekerjaan Umum mengeluarkan surat rekomendasi dan surat perhitungan retribusinya. 4. Pengembalian Berkas ke Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Setelah berkas kembali ke DPM-PPTSP dilakukan pencetakan surat keputusan izin. Dalam pencetakan surat keputusan izin pemohon wajib membayar retribusi yang telah di keluarkan dari dinas Pekerjaan Umum ke bank yang telah ditentukan (Bank BRI) dan pemohon meminta bukti pembayaran kemudian menyerahkan kembali ke loket front office. Setelah semua proses dilaksanakan jangka waktu yg telah ditentukan pemohon dapat mengambil Surat Izin Mendirikan Bangunan beserta papan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang di pajang selama pembangunan bangunan dilakukan. 31 Masa Berlaku Izin Mendirikan Bangunan:

31

Hasil Wawancara dengan Unggul.SE, Kabid PPTSP Kab. Karo, tanggal 01 juni 2017.

65


IMB berlaku selama bangunan belum mengalami perubahan. Apabila dilakukan perubahan atau renovasi pemegang IMB wajib mengajukan permohonan perubahan izin. Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2002 dalam pasal 40 ayat 1 dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunyai hak-hak sebagai berikut: 1. Mendapatkan pengesahan dari pemerintah daerah atas rencana teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan. 2. Melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah 3. Mendapat surat ketetapan bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan dari pemerintah daerah. 4. Mendapatkan instensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari pemerintah daerah karena bangunanya ditetapkan sebagai bangunan yang harus dilindungi dan dilestarikan 5. Mengubah fungsi bangunan setelah mendapat izin tertulis dari pemerintah daerah. 6. Mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila pembangunannya dibongkar oleh pemerintah daerah atau pihak lain yang bukan diakibatkan oleh kesalahannya.

66


Dalam pasal 2, pemilik bangunan gedung mempunyai hak-hak sebagai berikut: 1. Menyediakan rencana teknis bangunan gedung yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya. 2. Memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) 3. Melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan rencana teknis yang telah disahkan dan dilakukan dalam batas waktu berlakunya IMB. 4. Meminta pengesahan dari pemerintah daerah atas perubahan rencana teknis bangunan gedung yang terjadi pada tahap pelaksanaan bangunan. Dalam perolehan izin untuk mendirikan bangunan rumah toko, penggunaan bangunan tersebut digunakan sesuai fungsinya sebagai tempat tinggal dan tempat menjalankan usaha baik dalam skala kecil maupun skala besar maka bangunan tersebut memerlukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). SIUP adalah izin usaha yang dikeluarkan instansi pemerintah yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Surat Izin Usaha Perdagangan diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, firma, CV, PT, Koperasi, BUMN, dan sebagainya. SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggungjawab perusahaan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun jenis-jenis bdari SIUP yakni: 1. SIUP MIKRO : SIUP yang dapat diberikan kepada Perusahaan Perdagangan Mikro, dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya tidak lebih dari Rp. 50 juta.

67


2. SIUP KECIL : wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan Modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sebesar Rp. 50 juta sampai Rp. 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 3. SIUP MENENGAH : wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sebesar Rp. 500 juta sampai dengan 10 Miliyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 4.

SIUP BESAR : wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) selurunya lebih Rp. 10 Miliyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 32 Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdangangan wajib untuk memilki

SIUP. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Permendag 46/2009, terdapat pengecualian kewajiban memiliki SIUP terhadap Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria:

1. Usaha Perseorangan atau persekutuan; 2. Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga terdekat; dan 3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.

Tapi Perusahaan Perdagangan Mikro tetap dapat memperoleh SIUP apabila dikehendaki oleh Perusahaan tersebut.Permohonan SIUP ini diajukan kepada 32

https://id.m.wikipedia.org/wikipedia.org/wiki/Surat_Izin_Usaha_perdagangan

68


Pejabat

Penerbit

SIUP

dengan

melampirkan

surat

permohonan

yang

ditandatangani oleh Pemilik/Pengurus Perusahaan di atas materai yang cukup serta dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam Lampiran II Permendag 36/2007.SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP. Dalam penggunaan rumah toko sesuai fungsinya, selain Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai dasar untuk mendirikan sebuah bangunan maka diperlukan juga Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan juga diperlukan Izin Gangguan (HO) yang juga merupakan Izin Usaha yang diberikan kepada pribadi atau badan yang hendak melakukan kegiatan usaha di dalam suatu bangunan di wilayah tertentu. Maka dalam kepengurusan izin gangguan Izin Mendirkan Bangunan (IMB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan syarat dalam pembuatan Izin gangguan 33. Surat Izin Gangguan (HO). HO adalah singkatan Hinder Ordonantie. Surat Izin Gangguan (HO) adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi/badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah.

34

Dasar hukum izin ini adalah

33

Hasil Wawancara dengan Unggul.SE, Kabid PPTSP Kab. Karo, tanggal 01 juni 2017

34

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Surat_Izin_Gangguan. Diakses pada tanggal 26 mei 2017, Pukul 11.58 Wib.

69


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara umum Surat Izin Gangguan dikeluarkan oleh Dinas Perizinan Domisili Usaha di daerah tingkat dua atau setingkat Kabupaten dan Kotamadya. Setiap daerah mempunyai aturan yang berbeda dalam mengeluarkan Surat Izin Gangguan. Surat Izin Gangguan wajib di miliki bagi pengusaha atau badan usaha yang akan menjalankan usahanya disuatu daerah. Persyaratan Untuk mendapatkan Surat Izin Gangguan (HO) berdasarkan rekomendasi Badan Lingkungan Hidup yaitu : 1. Mengisi formulir izin gangguan (HO) yang ditandatangani pemohon dan diketahui Lurah atau Camat sesuai lokasi tempat usaha 2. Surat persetujuan tetangga diketahui Lurah setempat, kecuali permohonan dalam kawasan industri 3. Fotocopy KTP pemohon dan/atau pemilik tanah 4. Fotocopy SK IMB dengan menunjukan aslinya (lengkap dengan gambar IMB-nya) dan SIUP 5. Fotocopy surat-surat penguasaan tanah yang sah, jika tanah bukan miliknya sendiri dilampiri surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah dan ditandatangani diatas materai cukup.

70


6. Jika pemohon merupakan badan hukum dilampiri fotocopy akta pendirian badan hukum 7. Fotocopy pelunasan PBB tahun terakhir. 8. Bagi pemohon warga negara asing dilampiri surat bukti kewarganegaraan. 9. Gambar denah tempat usaha 10. Kajian lingkungan amdal 11. Rekomendasi ketinggian bangunan dari instansi teknis yang berwenang. 12. Rekomendasi instalasi pencegah bahaya kebakaran untuk bangunan yang rawan kebakaran. Izin gangguan (HO) bertujuan untuk melindungi masyarakat sekitar atas berdirinya suatu tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya kerugian maupun gangguan. Untuk pengusaha , manfaat HO adalah memberi kemudahan kepada para pengusaha yang ingin memperoleh izin-izin lain sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk masyarakat, HO adalah sebuah perlindungan hukum dari pemerintah terhadap masyarakat yang ada disekitar tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya atau gangguan. Prosedur dan cara mengurus Surat Izin Gangguan (HO) atau izin mendirikan usaha di Kabanjahe (rumah toko) merpakan hal yang sama dalam prosedur dan mekanisme dalam pengajuan izin mendirikan bangunan tetapi pemohon akan

71


melakukan 2 (dua) kali pengajuan berkas dan pembayaran retribusi sesuai dengan tarif lingkungan usaha (pasal 35 Perda Kabupaten Karo 06 Tahun 2012). C. HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PEROLEHAN IZIN MENDIRIKAN RUMAH TOKO DI KABANJAHE. 1. Hambatan yang dihadapi dalam perolehan izin mendirkan bangunan rumah Toko Secara umum kendala atau hambatan dalam sistem perizinan di Indonesia Khususnya di daerah, setelah dkeluarkannya kebijakan otonom daerah adalah belum adaya sistem perizinan yang baku, integratif dan komprehensif. Dalam perolehan izin mendrikan bangunan di Kabanjahe, terdapat beberapa kendala atau hambatan yaitu 35: 1) Dari sisi masyarakat a. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai izin mendirikan bangunan b. Masyarakat berpegang kepada surat tanah mereka c. Masyarakat sulit memenuhi syarat untuk melakukan permohonan izin mendirikan bangunan. d. Masyarakat menganggap bahwa gambar bangunan diselesaikan oleh pemerintah, yang seharusnya dibuat oleh pemohon.

35

Hasil Wawancara dengan Unggul.SE, Kabid PPTSP Kab. Karo, tanggal 01 juni 2017

72


e. Masyarakat tidak melakukan pengurusan izin mendirkan bangunan ketika melakukan renovasi karena masyarakat sudah memiliki surat izin mendirikan bangunan ketika melakukan pembangunan awal. f. Masyarakat malas atau merasa rugi melakukan pembayaran retribusi. 2) Dari sisi pemerintah a. Dinas Pelayanan Perizinan tidak dapat memberikan kepastian jangka waktu untuk penyelesaian surat izin mendirikan bangunan dikarenakan tim teknis lapangan harus menunggu konfirmasi dari Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan peninjauan lapangan. 2. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Perolehan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko ialah : 1) Mengadakan sosialisasi tentang pentingnya surat izin mendirikan bangunan dan tata cara serta persyaratan dalam memperoleh IMB 2) Setiap masyarakat yang datang untuk memohon diberikan pemahaman mengenai PERDA Izin Mendirikan Bangunan No. 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu 3) Mempercepat dan memperbanyak tim teknis lapangan untuk memudahkan dan mempercepat peninjauan lapangan.

73


3. Sanksi terhadap Penyalahgunaan Izin Mendirikan Bangunan Sanksi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan sebuah peraturan. Sanksi berguna untuk memaksakan pelaksanaan kewajiban terhadap subjek hukum. Menurut Hadjon, Sanksi yang dianut dalam Hukum Administrasi Negara pada umumnya adalah : 36 1) Paksaan pemerintah (bestuursdwang). kewenangan untuk menyingkirkan, mencegah, melakukan atau mengembalikan dalam keadaan semula apa yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan antara lain dapat berupa penarikan

kembali

keputusan

atau

ketetapan,

termasuk

ketetapan

menguntungkan seperti penghapusan subsidi. 2) Denda administratif. Sanski yang berupa kewajiban membayar sejumlah uang dikarenakan melanggar ketentuan yang ada sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pengenaan denda administratif dimaksud untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Pembuatan undang-undang dapat memberikan wewenang kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman yang berupa denda terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggran peraturan perundang-undangan. 3) Uang paksa (dwangsom). Sanksi ini dapat untuk mengganti sanksi bestuurdwang apabila secara praktis apabila bestuurdwang sulit dijalankan. Pengenaan uang paksa dalam Hukum Administrasi dapat dikenakan kepada 36

Ridwan, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1993, hal 71.

74


seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintah. Dwangsom dapat diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi negara (bila masih) melakukannya apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang. Pelanggaran izin biasanya diklarifikasikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu: a. Pemegang izin melanggar kewajiban yang telah ditetapkan b. Pemegang izin memberikan data atau informasi yang salah sewaktu mengajukan permohonan izin. Maka, izin akan diberikan kembali apabila pelanggar telah melaksanakan sanksi yang telah dijatuhkan dan memperbaiki hal-hal yang telah dianggap sebagai hal yang menyimpang dari ketentuan. Berdasarkan pasal sanksi dalam penyalahgunaan izin mendirikan bangunan yaitu: 1. Sanksi Administrasi, adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administrasi. Surat Izin Mendirikan Bangunan dapat dicabut apabila: a. IMB diproleh didasarkan atas keterangan-keterangan yang keliru/palsu b. Pembangunanya menyimpang dari rencana yang dilaksanakan c. IMB tidak sesuai dengan pemanfaatannya

75


d. Pembangunanya tidak dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah IMB diterbitkan Dalam pelaksanaannya apabila dikemudian hari ditemukan adanya kesalahan yang diakibatkan oleh pemohon maka dapat dilaksanakan penghentian kegiatan membangun, penyegelan dan pembongkaran bangunan tersebut. 2. Sanksi pidana, adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibatnya adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Berdasarkan Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 06 Tahun 2012 tentang ketentuan pidana yaitu: a. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3(tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar b.

Denda sebagimana dimaksud diatas merupakan penerimaan Negara.

Adapun kegunaan sanksi adalah sebagai berikut: 1.

Alat pemaksa bertindak sesuai dengan norma

2.

Untuk mengukum/tindakan dianggap tidak sesuai norma

3.

Merupakan ancaman hukuman terhadap pelanggar norma.

4.

76


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan kesimpulan dalam beberapa hal sebagai berikut: 1. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam pasal 1 ayat (19) Izin adalah keputusan Pejabat Pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas pemohonan warga

masyarakat

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan. Peraturan perizinan pada pasal 1 ayat (8,9) Permen dalam Negeri No 24 Tahun 2009 menjelaskan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintahdaerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum melakukan usaha atau kegitan tertentu. Dimana fungsi perizinan ini adalah sebagai penertib dan pengatur sehingga ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud. oleh karena itu, dalam mendirikan bangunan rumah harus dilakukan dengan izin dari pemerintah sesuai dengan undang-udang yang berlaku di daerah tersebut. Undang-undang no. 28 Tahun 2002 adalah peraturan yang mengatur tentang pendirian bangunan dan semua hal yang berkaitan dengan membangun. Pada pasal 7 undang-undang

tersebut

setiap

bangunan

harus

melewati

tahap

77


administrasi dan persyaratan teknisi. Adapun persyaratan administrative itu adalah sebagai berikut: 1. Status hak atas tanah atau izin pemanfaatn dari pemegang hak atas tanah, 2. Status kepemilikan bangunan gedung dan, 3. Izin mendirikan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada peraturan tersebut mengatur bahwa apabila bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka sesuai dengan peraturan tersebut pada pasal 63 yaitu, pencabutan izin, pembatalan izin dan pembongkaan bangunan. Badan hukum yang berwenang memberikan izin mendirikan bangunan di kota Kabanjahe adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Namun peraturan tersebut pada awal tahun 2017 digantikan dengan peraturan yang baru yaitu Peraturan Bupati Karo No. 01 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo. Yang berarti yang berhak dan berwenang mengeluarkan izin ialah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (DPM-PPTSP), dimana pada badan

78


pemerintah inilah dimulainya permohonan izin sampai terbitya dokumen berada pada satu tempat pengurusan. 2. Mekanisme peroleh izin dari setiap daerah berbeda-beda, di kabanjahe terdapat pada peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 06 Tahun 2012 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Bupati Karo No. 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yaitu setiap orang yang ingin memperoleh izin mendirikan bangunan harus membawa dokumen-dokumen yang terkait, dimana permohonan izin sampai dengan memperoleh dokumen perizinan berada pada satu tempat. Hambatan yang sering dihadapi dalam mendirikan bangunan rumah toko di kabanjahe adalah sebagai berikut: a.

Dari sisi masyarakat 1. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang izin mendirikan bangunan. 2. Masyarakat berpegang pada surat tanah mereka. 3. Kesulitan memenuhi syarat dalam memperoleh izin mendirikan bangunan. 4. Gambar bangunan diselesaikan oleh pemerintah yang seharusnya di buat oleh pemohon. 5. Masyarakat tidak melakukan izin mendirikan bangunan ketika melakukan renovasi. 6. Masyarakat malas atau merasa rugi dalam membayar retribusi

79


b. Dari sisi pemerintah Dinas Pelayanan Perizinan tidak dapat memberikan kepastian jangka waktu untuk penyelesaian surat izin mendirikan bangunan dikarenakan tim teknis lapangan harus menunggu konfirmasi dari Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan peninjauan lapangan. B. SARAN 1. Kepada masyarakat yang ingin mendirikan bangunan harus selalu mengurus izin mendirikan bangunan kepada Dinas Pelayanan Perizininan sehingga akan terhindar dari sanksi di kemudian hari. 2. Kepada pemerintah sebagai badan yang berfungsi menyelenggarakan ketertiban dan pengatur, harus memberikan pelayanan yang baik dan tidak mempersulit masyarakat dalam mendapatkan izin mendirikan bangunan.

80


BAB III PENGATURAN HUKUM TENTANG PEROLEHAN IZIN MENDIRIKAN RUMAH TOKO A. PENGATURAN PEROLEHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Recommend Documents