BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG IZIN USAHA PADA RUMAH TOKO
A. Peraturan Yang Mengatur Tentang Izin Usaha Pada Rumah Toko Sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2000 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/MDag/Per/9/2009 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. 24 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Tanda Daftar Gudang/Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan. Sedangkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002 pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud adalah :
1. 2. 3. 4.
Daerah adalah Kota Medan; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan; Kepala Daerah adalah Walikota Medan; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan; Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan; Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan; Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Medan; Pejabat adalah Pegawai yang diberikan Tugas tertentu dibidang Perpajakan, dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan PerundangUndangan yang berlaku. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, PerseroanKumenditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi Yayasan atau
5. 6. 7. 8.
9.
24
http://www.pemkomedan.go.id/layanan_detail.php?id=891, diakses 27 Januari 2014
21 Universitas Sumatera Utara
Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Persiunan, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya. 10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan dan berkerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Medan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. 11. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan Industri. 12. Kawasan Indonesia adalah suatu areal yang disediakan secara khusus untuk melakukan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan sarana dikelolah oleh suatu Badan Usaha tersendiri. 13. Izin usaha perdagangan adalah izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha 14. Gudang adalah suatu tempat tidak bergerak yang dapat ditutup atau dibuka dan tidak untuk dikunjungi oleh umum yang dipergunakan untuk menyimpan barang – barang perniagaan 15. Ruangan adalah suatu tempat tertentu pada suatu perusahaan mempunyai batas – batas tertentu yang secara khusus dipergunakan atau diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan barang –barang perniagaan. 16. Perubahan perusahaan adalah dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik / penanggung jawab perusahaan NPWP, Modal dan kekayaan bersih (Netto), kelembagaan, bidang usaha dan jenis barang dagangan utama.
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh suatu daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah. Kewenangan membuat peraturan daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi /kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh
Universitas Sumatera Utara
satu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah (Rozali Abdullah, 2005 : 131-132). Perda
merupakan
bagian
dari
peraturan
perundang-undangan,
pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, perda yang baik itu adalah yang memuat ketentuan, antara lain: a. Memihak kepada rakyat banyak b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia c. Berwawasan lingkungan dan budaya. Pemberian izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha gudang / ruangan
dan
tanda
daftar
perusahaan
dimaksudkan
untuk
mengatur,
mengendalikan, mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap pertumbuhan dan berbagai aktifitas usaha dalam daerah. 25 Izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha gudang / ruangan dan tanda daftar perusahaan bertujuan untuk mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi lokasi maupun hubungan dengan perkembangan perekonomian dan kelestarian lingkungan. 26 Aparat pemerintah perlu untuk mengatur didalam pelaksanaan kegiatan usaha agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan, karena pada dasarnya lingkungan hidup berpungsi antara lain sebagai sumber kehidupan dan juga
25
Pasal 2 Perda No. 10 Tahun 2002
26
Pasal 3 Perda No. 10 Tahun 2002
Universitas Sumatera Utara
tempat melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 27 Suatu ketetapan yang positif adalah sutu keadaan hukum (rechtssituate) yang baru. Dan memuat suatu ketetapan positif adalah merupakan tugas pemerintah demi terciptanya citacita bangsa dalam hal pembangunan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum. Adapun pada dasarnya tugas pemerintah meliputi : 1. Tugas mengatur Menyangkut peraturan yang harus di penuhi masyarakat, dimana dalam hal ini pemerintah membuat perintah dan larangan. 2. Tugas mengurus Mengurus bidang kesejahteraa rakyat, sosial, ekonomi, kesejahteraan dalam hal menyediakan sarana financial dan personal. 28 Pasal 18 ayat 3 huruf c undang-undang Republik Indonesia No. 34 tahun 2000 tentang pajak dan restribusi daerah yang menyebutkan: 1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi. 2. Perizinan itu benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum. 3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelengaraan izin tersebut dan biaya untuk mengulangi dampak negative dan pemberian izin cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern adalah:
27
Agus Dwyanto Penduduk dan Pembangunan (Yogyakarta,:Aditya Media, 1996), hal 99
28
Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya, Yuridika, 1993), hal 1
Universitas Sumatera Utara
a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan; b. bahwa untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Peraturan Presiden Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pasal 1 a) “Pasar” adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya; b) “Pasar Tradisional” adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar; c) “Pusat Perbelanjaan” adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang; d) “Toko” adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual; e) “Toko Modern” adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan; f) “Pengelola Jaringan Minimarket” adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan
Universitas Sumatera Utara
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya; “Pemasok” adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha; “Usaha Kecil” adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; “Kemitraan” adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan; “Syarat Perdagangan” (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produkproduk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan; “Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern” adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat; “Peraturan Zonasi” adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang; “Menteri” adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
B. Pihak-pihak Yang Berwenang Mengeluarkan Izin Secara langsung pada bagian ini dapat dikatakan pihak yang berwenang mengeluarkan izin tersebut adalah Pemerintah. Hanya saja dalam hal yang demikian harus dapat dilihat izin yang bagaimanakah yang dimohonkan oleh masyarakat, sehingga dengan demikian akan dapat diketahui instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin tersebut. Misalnya izin keramaian atau izin mengeluarkan pendapat di muka umum, maka izin tersebut di dapatkan rnelalui kepolisian setempat dimana keramaian akan dilakukan. Dalam kajian pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan izin maka dasarnya yang perlu dikaji adalah
Universitas Sumatera Utara
kedudukan aparatur pemerintah yang melakukan tugasnya di bidang administrasi negara pemberian izin kepada masyarakat. Agar aparatur pemerintah sebagai bagian dari unsur administrasi negara dapat melaksanakan fungsinya, maka kepadanya harus diberikan keleluasaan. Keleluasaan ini langsung diberikan oleh undang-undang itu sendiri kepada penguasa setempat. Hal seperti ini biasanya disebut dengan kekeluasaan delegasi kepada pemerintah seperti Gubemur, Bupati/Walikota untuk bertindak atas dasar hukum dan atau dasar kebijaksanaan. Di samping keleluasaan tadi, kepada aparatur pemerintah selaku pelaksana fungsi dalam administrasi negara juga diberikan suatu pembatasan agar pelaksanaan perbuatan-perbuatannya itu tidak menjadi apa yang disebut sebagai "onrechtmatig overheaddaat". Setidaknya perbuatan itu tidak boleh melawan hukum balk formil maupun materiil. Tidak boleh melampaui penyelewengankewenangan menurut undang-undang (kompetentie). Adapun bentuk-bentuk dari perbuatan administrasi negara/Pemerintah itu dalam bentuk memberikan izin secara garis besar dapat dibagi atas : 1. Perbuatan membuat peraturan 2. Perbuatan melaksanakan peraturan. Sementara itu menurut Van Poelje sebagaimana dikutip Victor Situmorang perbuatan administrasi negara/Pemerintah itu adalah sebagai berikut : 1. Berdasarkan faktor (Feitlijke handeling). 2. Berdasarkan hukum (recht handeling). a) Perbuatan hukum privat. b) Perbuatan hukum publik, yang kemudian perbuatan ini dapat dibagi atas :
Universitas Sumatera Utara
1. Perbuatan hukum publik yang sepihak 2. Perbuatan hukum publik yang berbagai pihak. 29 Kemudian Amrah Muslimin mengatakan bahwa dalam bidang eksekutif ada 2 (dua) macam tindakan/perbuatan administrasi negara/pemerintah, yakni : 1. Tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan
yang
secara
tidak
langsung
menimbulkan akibat-akibat hukurn. 2. Tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan yang secara langsung menimbulkan akibat-akibat hukum. Pendapat lain tentang perbuatan hukum dari administrasi negara ini adalah seperti yang dikemukakan oleh Prajudi Admosudirjo. Menurutnya perbuatan itu dibagi ke dalam 4 (empat) macam perbuatan hukum administrasi negara, yaitu : 1. Penetapan (beschiking), administrative dicretion). Sebagai perbuatan sepihak yang bersifat administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu. Perbuatan hukum tersebut hams sepihak (eenzijdig) dan harus bersifat administrasi negara. Artinya realisasi dari suatu kehendak atau ketentuan undang-undang secara nyata kasual, individual. 2. Rencana (Planning). Salah satu bentuk dari perbuatan hukum Administrasi Negara yang menciptakan hubungan-hubungan hulcuin (yang mengikat) antara penguasa dan para warga masyarakat. 3. Norma jabatan (Concrete Normgeving).
29
Victor Situmorang , Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hal. 4
Universitas Sumatera Utara
Merupakan
suatu
perbuatan
hukum
(rechtshandeling)
dari
penguasa
administrasi negara untuk membuat agar supaya suatu ketentuan undangundang mempunyai isi yang konkret dan praktis serta dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat. 4. Legislasi Semu (Pseudo Weigeving). Adalah pencipataan dari aturan-aturan hukum oleh pejabat administrasi negara yang berwenang sebenarnya dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman pelaksanaan policy (kebijaksanaan suatu ketentuan undang-undang) akan tetapi dipublikasikan secara meluas. 30 Memperhatikan batasan, ruing lingkup serta perbuatan-perbuatan dari Administrasi Negara di atas jelaslah bahwa Hukum Administrasi Negara itu adalah merupakan suatu perangkat ketentuan yang memuat sekaligus memberikan cara bagaimana agar organ-organ di dalam suatu organisasi yang lazim disebut "negara" dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya demi terwujudnya suatu tujuan yang dikehendaki bersama. Dalarn praktek kehidupan sehari-hari sering kita menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa pada saat kewenangan aparatur pemerintah itu direncanakan dan dilaksanakan sebagai suatu "Keputusan Pemerintah". Selanjutnya menurut Ilukum Administrasi Negara bahwa Pemerintah itu mempunyai tugas-tugas istimewa, yakni tugas yang dapat dirumuskan secara singkat sebagai suatu tugas "Penyelenggaraan Kepentingan Umum". Belum nampak badan pemerintah yang mengeluarkan izin usaha rumah toko.
30
Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1983),
hal. 102
Universitas Sumatera Utara
C. Ketentuan-ketentuan Masalah Perizinan Pekerjaan pemberian izin oleh pemerintah pada dasarnya merupakan perbuatan hukum publik yang bersegi 1 (satu) yang dilakukan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan instansi pemerintahan yang mengeluarkan izin tersebut. Sehingga membicarakan ketentuan-ketentuan mengenai masalah perizinan amat luas sekalanya karena beranekaragamnya jenis izin yang dikeluarkan sesuai dengan kedudukan masing-masing instansi pemerintahan itu sendiri. Tetapi
meskipun
demikian
secara
umum
dapat
dikatakan
ketentuanketentuan mengenai masalah perizinan tersebut merupakan pekerjaan pemerintah dalam bentuk nyata (konkret) yang diwujudkan dalarn perbuatan mengeluarkan ketetapan yang mempunyai ciri konkret artinya nyata mengatur orang tertentu yang disebutkan identitasnya sebagai pemohon izin untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerintah agar seseorang tersebut dapat diberikan izin. Ketentuan-ketentuan yang umum diberikan dalarn hal pengurusan izin meliputi: 1. Identitas pemohon Termasuk nama, tempat tanggal lahir, serta domisili. 2. Tujuan permohonan izin. Hal ini digantungkan kepada jenis yang dimohonkan, seperti IMB maka tujuan permohonan izin tersebut adalah agar pemohon dapat melakukan aktivitas kegiatan pembangunan sesuai izin yang dimohonkan.
Universitas Sumatera Utara
3. Masa berlaku izin. Merupakan suatu ketetapan oleh instansi yang mengeluarkan izin terhadap masa berlaku objek yang dimohonkan izin. Dalam hal ini dapat dimisalkan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) kepada seorang tertentu yang hendak mendirikan bangunan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Hinder Ordonantie Stb. 1926 No. 226 (Pasal 1 ayat (1)). Sebagai contoh lainnya : Bouwvergunning atau izin mendirikan bangunan itu diberikan berdasarkan undang-undang gangguan (hinder ordonantie) Tahun 1926 Stb. 1926 — 226, yang lama. pada Pasal 1 ayat (1) ditetapkan secara terperinci objek-objek mana tidak boleh didirikan tanpa izin dan pihak pemerintah, yaitu objek-objek yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan-gangguan bagi bangunan sekelilingnya. Jadi maksud pasal ini adalah bahwa untuk mendirikan bangunan hams ada izin lebih dahulu dari pihak pemerintah. Dengan pasal ini dapat pula dibuat ketentuan dalam hal pemberian izin mendirikan bangunan bahwa bangunan tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi bangunan lainnya. Misalnya dalam ketentuan IMB dilarang mendirikan bengkel besi di sebelah hotel sebab hal itu dapat menimbulkan gangguan-gangguan kepada para pasien yang ada di hotel tersebut. Ketentuan-ketentuan tentang perizinan ini sangat menyangkut perihal kepentingan Hukum Administrasi Negara, khususnya dalam penegakan Hukum Administrasi Negara. Tentang isi dan ruang lingkup atau lapangan Hukum Adrninistrasi Negara secara tegas baru pada tahun 1926 diuraikan secara konkrit oleh Van Vollen
Universitas Sumatera Utara
Hoven dalam bukumya yang berjudul : Omtrek van het administratifrecht. Setelah mengadakan peninjauan yang luas tentang pembidangan hukum terutama di negara-negara Perancis, Jerman dan Amerika, Van Vollen Hoven telah menggambarkan suatu skema mengenai Hukum administrasi Negara di dalam kerangka Hukum seluruhnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut yang kemudian terkenal dengan sebutan " Redidu Theorie ", Van Vollenhoven dalam skemanya itu menyajikan pembandingan seluruh materi hukum tersebut sebagai berikut : 1. Straatrech (materiel) Hukum Tata Negara Material, meliputi a) Bestuur (pemerintahan). b) Reschtspraak (peradilan). c) Politic (kepolisian). d) Regeling (perundang-undangan). 2. Burgelijkerecht (material/Hukum Perdata materiel). 3. Strarecht (Materiel/Hukum Pidana Materiel). 4. Administratirfrecht (materiel dan formil), meliputi : a. Bestturrecht (Hukum pernerintahan). b. Justitiefrecht (Hukum peradilan) yang meliputi 1) Staatrechterlijke rechspleging/pradilan tata negara. 2) Administratief rechtpleging/Peradilan administrasi Negara. 3) Burgelijke rechtpleging/Hukum Acara Perdata. 4) Staatrecht/Hukum Negara c. Politierecht/Hukum Kepolisian. d. Regellarsrecht/Hukum Proses perundang-undangan. 31 31
Victor Situmorang, Op.Cit, hal. 23-24.
Universitas Sumatera Utara
Kemudian menurut Prajudi Atmosudirjo, bahwa untuk keperluan studi ilmiah, maka ruang lingkup studi Hukum Administrasi Negara meliputi : 1. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari pada Administrasi Negara (Grondbeginelen en grondbegrippen). 2. Hukum tentang organisasi dari Administasi Negara. 3. Hukum mengenai aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat juridis. 4. Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan k.euangan negara. 5. Hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi menjadi : a. Hukum administrasi kepegawaian b. Hukum administrasi keuangan c. Hukum Administrasi perusahaan negara/daerah. 32
32
Ibid, hal. 25.
Universitas Sumatera Utara
