RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUSKSI
PEMERINTAH KOTA MALANG SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMBANGUNAN Malang, 10 November 2015
REGULASI TERKAIT DENGAN JASA KONSTRUSKSI
UNDANG – UNDANG DAN PERATURAN PELAKSANAAN TERKAIT JASA KONSTRUKSI
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi. 3. Peturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksisebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 200 Tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi Bertujuan Untuk • Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas; • Mewujudkan tertib penyelenggaran pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan • Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.
LINGKUP PENGATURAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Bab 6 Bab 7 Bab 8 Bab 9 Bab 10 Bab 11 Bab 12 Bab 13 Bab 14 Bab 15 Bab 16 Bab 17 Ban 18
Ketentuan Umum Asas, Maksud, dan Tujuan Usaha Jasa Konstruksi Pembagian Klasifikasi Jasa Konstruksi Pembagian Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Persyaratan Usaha, Tanggungjawab Profesional dan Pengembangan Usaha Wewenang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Persyaratan dan Tata Cara Pemberian IUJK Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jangka Waktu dan Wilayah Operasi Hak dan Kewajiban Laporan Pertanggungjawaban Unit Kerja/Instansi Pemberi IUJK Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sanksi Administrastif Penyidikan Ketentuan Pidana Ketentuan Peralihan Ketentuan Umum
Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi PEMERINTAH DAERAH
Tugas dan Tanggung Jawab Pembinaan Yang Meliputi 1. Pengaturan 2. Pemberdayaan 3. Pengawasan Terhadap
1. Usaha Orang Perseorangan 2. Badan Hukum PENYEDIA JASA
1. Instansi Pemerintah Daerah 2. Orang Perseorangan 3. Badan Usaha
Penerima Manfaat atas kegiatan jasa konstruksi atau hasil kegiatan konstruksi
PENGGUNA JASA
MASYARAKAT
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI BENTUK USAHA JASA KONTRUKSI 1. Perorangan (Resiko dan Biaya Kecil, Serta Teknologi Sederhana) 2. Badan Usaha JENIS USAHA JASA KONSTRUKSI 1. Perencanaan Konstruksi 2. Pengawasan Konstruksi Pengembangan Jenis Usaha : a. Umum b. Spesialis 3. Pelaksanaan Konstruksi a. Umum b. Spesialis c. Berketerampilan Tertentu
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI
BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI Bidang Usaha 1. Bidang Usaha Perencanaan dan Pengawasan a. Arsitektur b. Rekayasa c. Penataan Ruang d. Jasa Konsultan Lainnya 2.
Bidang Usaha Pelaksanaan a. Bangunan Gedung b. Bangunan Sipil c. Instalasi Mekanikal dan Elektrikal d. Jasa Pelaksana Lainnya
SYARAT USAHA JASA KONSTRUKSI PERSYARATAN
JENIS BADAN USAHA
USAHA PERSEORANGAN Usaha Keteknikan
IZIN USAHA
V
SERTIFIKAT BADAN USAHA
V
SERTIFIKAT KEAHLIAN
SERTIFIKAT KETERAMPILAN
Usaha Keahlian
V
V
PERATURAN PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO: 04/ PRT/M/2011 TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
KEWENAGAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 1. IUJK diberikan oleh Kapala Daerah 2. Kepala Daerah dapat menunjukan Unit Kerja/Instansi untuk memberikan IUJK dalam rangka pelaksanaan pemberian IUJK. 3. Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK dapat diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Unit Kerja/Instansi yang membidangi jasa kontruksi.
SYARAT MINIMAL PROSES PENGADAAN JASA KONSTRUSKI Syarat Minimal yang harus dimiliki oleh sebuah badan usaha dapat mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi adalah: 1. Sertifikat Badan Usaha 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi 3. Sertifikat Keterampilan atau Keahlian bagi usaha orang Perseorangan
Catatan : 1. Jenis Pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan badan usaha jasa konstruksi harus sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tertera dalam SBU dan IUJK 2. Jenis pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan perseorangan konstruksi harus sesuai dengan bidang keahlian sebagaimana tertera dalam SKA/SKT
PERAN PENTING PERIZINAN DALAM JASA KONSTRUSKI
ARAH LINGKUP PENGATURAN IZIN USAHA JASA KONSTRUSKI
PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
BUJK Mengajukan Permohonan Permohonan Izin Baru Perpanjangan Izin
Perubahan Data
Kepada Instansi/Unit Kerja yang Ditunjuk Kepala Daerah
Penutupan Izin
JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI
1. Masa berlaku IUJK adalah sebagai berikut : a. IUJK baru selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang; dan b. IUJK perubahan sama dengan sisa masa berlaku Sertifikat Badan Usaha yang telah diubah. 2. Perpanjang IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki masa berlaku selama 3 (tiga) tahun 3. IUJK yang diberikan berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia.
HAK DAN KEWAJIBAN •
•
Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK dan orang perseorangan yang memiliki Tanda Daftar Usaha berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi. BUJK dan orang perseorangan berkewajiban untuk : a. mentaati ketentuan peraturan perundangundangan; b. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK; c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK paling lambat Bulan Desember tahun berjalan.
PEMBINAAN JASA USAHA KONSTRUKSI Pembinaan Kepada Pembina Jasa • mengembangkan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi; • meningkatkan kemampuan teknologi jasa konstruksi; • mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi; • melakukan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi; • melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi; • menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi; • melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan; dan • menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi.
PEMBINAAN JASA USAHA KONSTRUKSI
Pembinaan Terhadap Pengguna Jasa • memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi; • memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat; dan • menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan.
PEMBINAAN JASA USAHA KONSTRUKSI
Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dengan cara : • memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi; • memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta lingkungan setempat; • meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan • memberikan kemudahan peran serta masyarakat untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.
SEKIAN TERIMAKASIH
