PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH BUMBU, Menimbang
:
a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dibidang kepariwisataan di Kabupaten Tanah Bumbu maka perlu adanya pembinaan dan penataan yang baik terutama bagi para pelaku jasa kepariwisataan; b. bahwa pengaturan dalam kepariwisataan sangat penting untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ; c. bahwa dalam pengawasan dan pengaturan dibidang kepariwisataan dipandang perlu untuk dipungut Retribusi dalam perizinannya sebagai salah satu potensi pendukung peningkatan pendapatan asli daerah ; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin jasa usaha Kepariwisataan;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3209) ; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472 ) ; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; 4. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ; 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4437) ; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3658) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3952) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negaa Republik Indonesia Nomor 4593) ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, Seri D) ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05, Seri E) ;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN.
RETRIBUSI IZIN JASA USAHA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu. 4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu. 5. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata; 6. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata; 7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha– usaha yang terkait dibidang tersebut; 8. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang sasaran wisata; 9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi persero terbatas, persero komanditer, persero lainnya, badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 10. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 11. Perizinan dibidang kepariwisataan adalah perizinan yang kegiatannya bertujuan menyelenggarakan jasa kepariwisataan, menyediakan atau mengusahakan obyek daya tarik wisata dan usaha sarana pariwisata. 12. Retribusi dibidang kepariwisataan adalah pembayaran atas pelayanan, penyediaan tempat rekreasi yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah dan Swasta yang perizinannya diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten Tanah Bumbu. 13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Rertribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 14. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang. 15. Formulir Pendaftaran Wajib Retribusi adalah formulir yang asli diisi dan dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut peraturan perundang-undangan.
16. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 17. Surat Ketetapan retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusinya lebih dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi. 21. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perUndang-Undangan daerah. 22. Penyelidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tenang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. BAB II RETRIBUSI Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 2 Dengan nama Retribusi izin jasa usaha kepariwisataan dipungut Retribusi sebagai pembayaran biaya atas pelayanan perizinan yang dikeluarkan . Pasal 3 (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin usaha di bidang kepariwisataan. (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum dan badan usaha lainnya yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan. (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah: a. Penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, jasa penyenggaraan pariwisata meliputi :
1. pemberian izin jasa biro perjalanan wisata; 2. pemberian izin jasa agen perjalanan pariwisata 3. pemberian izin jasa pramuwisata; 4. pemberian izin jasa konveksi dan pameran; b. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata alam terdiri dari : 1. pemberian izin pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam; 2. pemberian izin pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya; 3. pemberian izin pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus ; c. Perizinan Fasilitas Usaha Rekreasi dan hiburan umum khusus meliputi: 1. Taman Rekreasi ; 2. Gelanggang renang dan kolam renang ; 3. Pemandian Alam ; 4. Kolam Memancing ; 5. Gelanggang Permainan dan ketangkasan ; 6. Padang Golf ; 7. Klub Malam ; 8. Diskotik ; 9. Panti Pijat ; 10. Panti Mandi Uap ; 11. Pusat Pasar Seni dan Pameran ; 12. Dunia Fantasi ; 13. Teater Panggung ; 14. Taman Satwa dan Taman Pertunjukan Satwa ; 15. Usaha Fasilitas Wisata / Rekreasi Air ; 16. Balai Pertemuan Umum 17. Barbar Shop ; 18. Salon Kecantikan ; 19. Lapangan Teknis ; 20. Lapangan Bulu Tangkis Tertutup 21. Usaha Fasilitas / sarana Olaraga ; 22. Gedung Sqash ; 23. Gelanggang Tenis Meja ; 24. Pusat Kesehatan ; 25. Gelanggang Olah raga ; d. Perizinan Fasilitas usaha sarana Pariwisata berupa pemberian izin penyedian akomodasi dan penyedian makanan dan minuman meliputi:
1. Hotel berbintang; 2. Hotel melati ; 3. Usaha persinggahan Karavan ; 4. Usaha pondok wisata ; 5. Usaha bumi perkemahan ; 6. Usaha penginapan ; 7. Restauran ; 8. Rumah Makan ; 9. Jasa Boga ; 10. Bar ; 11. Kafe ; e. Pemberian izin Penyedian jasa angkutan wisata ; f. Pemberian izin sarana wisata tirta ; g. Pemberian izin penyelenggaraan kawasan wisata ; h. Pemberian izin Pameran dan seni budaya ; i.
Pemberian izin penyelenggaraan pelatihan SDM Pariwisata ;
j.
Perizinan kerja sama Regional, nasional dan internasional bidang kepariwisataan dan kesenian ;
k. Perizinan bimbingan masyarakat pariwisata ; l.
Perizinan rekomendasi dalam penyusunan UKL,UPL dan AMDAL dibidang kepariwisataan ;
m. Perizinan Usaha jasa hiburan dan permainan (SIUJHP) ; n. Perizinan prinsip usaha jasa yang terkait dengan kepariwisataan . Bagian Kedua GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4 Retribusi Izin Usaha Jasa Kepariwisataan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu. Bagian Ketiga DASAR PENGENAAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 5 (1) Dasar pengenaan tarif perizinan bidang kepariwisataan adalah setiap izin yang dikeluarkan dalam bidang kepariwisataan dikenakan biaya perizinan. (2) Besarnya tarif retribusi izin jasa kepariwisataan adalah:
usaha
yang terkait dengan bidang
a. Penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, jasa penyenggaraan pariwisata meliputi : 1. Pemberian izin jasa biro perjalanan wisata sebesar Rp. 75.000,2. Pemberian izin jasa agen perjalanan wisata sebesar Rp. 75. 000,3. Pemberian izin jasa pramuwisata sebesar
Rp. 25.000,-
4. Pemberian izin jasa konveksi dan pameran sebesar Rp. 75.000,-
b. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wiasata alam terdiri dari : 1. pemberian izin pengusahaan obyek dan daya tarik wiasata alam sebesar Rp. 100.000,2. pemberian izin pengusahaan obyek dan daya tarik wiasata budaya sebesar Rp. 100.000,3. pemberian izin pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus Rp. 100.000,c. Perizinan Fasilitas Usaha Rekreasi dan hiburan umum khusus meliputi: 1. Taman Rekreasi sebesar………………………….. Rp. 100.000,2. Gelanggang renang dan kolam renang sebesar.. Rp. 150.000,3. Pemandian Alam sebesar………………………… Rp. 100.000,4. Kolam Memancing sebesar……………………….. Rp. 50.000,5. Gelanggang Permainan dan ketangkasan sebesar……………………………………………… Rp.100.000,6. Padang Golf sebesar……………………………… Rp. 500.000,7. Klub Malam sebesar……………………………….. Rp. 1.000.000,8. Diskotik sebesar…………….……………………… Rp. 2.500.000,9. Panti Mandi Uap sebesar ………………………… Rp. 50.000,10. Pusat Pasar Seni dan Pameran sebesar………..
Rp. 50.000,-
11. Dunia Fantasi sebesar………….…………………. Rp. 100.000,12. Teater Panggung sebesar………………………… Rp. 50.000,13. Taman Satwa dan Taman Pertunjukan Satwa sebesar……………………………………………… Rp. 75.000,14. Usaha Fasilitas Wisata / Rekreasi Air sebesar….. Rp. 50.000,15. Balai Pertemuan Umum sebesar………………….. Rp. 100,000,16. Barbar Shop sebesar……………………………….. Rp. 100.000,17. Salon Kecantikan sebesar…………………………. Rp. 25.000,18. Lapangan Teknis sebesar…………………………. Rp. 100.000,19. Lapangan Bulu Tangkis Tertutup sebesar……….. Rp. 100.000,20. Usaha Fasilitas / sarana Olaraga sebesar………. Rp. 100.000,21. Gedung Sqash sebesar……………………………. Rp. 100.000,22. Gelanggang Tenis Meja sebesar…………………. Rp. 100.000,23. Gelanggang Olahraga tertutup sebesar…………. Rp. 100.000,- ; 24. Gelanggang Olahraga tertutup sebesar…………. Rp. 50.000,- ; d. Perizinan Fasilitas usaha sarana Pariwisata berupa pemberian izin penyedian akomodasi dan penyedian makanan dan minuman meliputi: 1. Hotel berbintang sebesar …………………………
Rp. 250.000,-
2. Hotel melati I sebesar……………………………..
Rp. 100.000,-
3. Hotel melati II sebesar…………………………….
Rp. 150.000,-
4. Hotel melati III sebesar……………......................
Rp. 200.000,-
5. Usaha persinggahan Karavan sebesar………….
Rp. 75.000,-
6. Usaha pondok wisata sebesar……………………
Rp. 75.000,-
7. Usaha bumi perkemahan sebesar……………….
Rp. 50.000,-
8. Usaha penginapan sebesar………………………
Rp. 100,000,-
9. Restauran sebesar………………………………..
Rp. 100.000,-
10. Rumah Makan sebesar…………………………..
Rp. 75.000,-
11. Bar sebesar………………………………………..
Rp. 100.000,-
12. Kafe sebesar………………………………...........
Rp. 75.000,-
e. Pemberian izin Penyedian jasa angkutan wisata sebesar………………………………………………..
Rp. 75.000,- ;
f. Pemberian izn sarana wisata tirta sebesar…………
RP. 75.000,- ;
g. Pemberian izin penyelenggaraan kawasan wisata sebesar…………………………………………………
Rp. 100.000,- ;
h. Pemberian izin Pameran dan seni budaya sebesar..
Rp. 100.000,- ;
i.
Pemberian izin penyelenggaraan pelatihan SDM Pariwisata sebesar……………………………………………….. Rp. 50.000,-;
j.
Perizinan kerja sama Regional, nasional dan internasional bidang kepariwisata dan kesehatan sebesar……………… Rp. 100.000,- ;
k. Perizinan bimbingan masyarakat pariwisata sebesar.. Rp. 50.000,-; l.
Perizinan rekomendasi dalam penyusunan UKL,UPL dan AMDAL dibidang kepariwisataan sebesar…………………….. Rp. 50.000,- ;
m. Perizinan Usaha jasa hiburan dan permainan (SIUJHP) sebesar…………………………………………………. Rp. 150.000,- ; n. Perizinan prinsip usaha jasa yang terkait dengan kepariwisataan sebesar…………………………………………………. Rp. 150.000,-. Bagian Keempat WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 6 Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Bagian Kelima TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 7 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ; (3) Pelaksanaan teknis pemungutan Kebudayaan dan Pariwisata;
sepenuhnya dilakukan oleh Dinas
Bagian keenam SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 8 Saat retribusi terutang adalah pada saat dibebankannya Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Bagian ketujuh TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 9 (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat yang ditunjuk sesuai dengan waktu yng ditentukan dengan menggunakan Ketetapan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan antara lain dalam bentuk Karcis, kwitansi, kartu. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambatlambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan SKRD. Pasal 10 (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas. (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Tata Cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati. (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 11 (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaaan. (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati. Bagian Kedelapan TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 12 (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang. (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 13 Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan pengihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati. Bagian Kesembilan TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 14 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan,dan pembebasan Retribusi. (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati. BAB III SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB IV PENGAWASAN Pasal 16 Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas sesuai dengan Organisasi dan Tata Laksana yang ditetapkan oleh Bupati BAB V PENYIDIKAN Pasal 17 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukn penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimksud pada ayat (1) Pasal ini adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidan dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi : c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi ; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tug penyidikan tindak pidana dibidang retribusi ; g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini ; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ; i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
j.
menghentikan penyidikan ;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ; (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 18 (1)
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah ).
(2)
Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setip orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 21 Nopember 2006 BUPATI TANAH BUMBU, TTD H. ZAIRULLAH AZHAR
Diundangkan di Batulicin pada tanggal 11 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, TTD H. ZULFADLI GAZALI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2006 NOMOR 11, SERI C
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IZIN JASA USAHA KEPARIWISATAAN
DITERBITKAN OLEH : BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2006
