PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

PERDA : RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

189

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANOKWARI, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha kepariwisataan serta menciptakan iklim usaha yang sehat di daerah, dilakukan kegiatan usaha kepariwisataan; b. bahwa kegiatan usaha kepariwisataan merupakan salah satu potensi daerah yang perlu dikembangkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, oleh karena dikenakan wajib retribusi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685, sebagaimana telah diubah dengan Undang –undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT


190

6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pengawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang BentukBentuk Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah. 18. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 63 Tahun 2004. KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT


191

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI dan BUPATI MANOKWARI MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI KEPARIWISATAAN.

IZIN

USAHA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari. 2. Bupati adalah Bupati Manokwari. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah.

Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 5. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungnan dengan wisata termasuk pengusahaan jasa Pariwisata serta usaha-usaha lain yang terkait dengan bidang wisata. 6. Retribusi Izin Usaha kepariwisataan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian ijin usaha kepada orang pribadi atau badan. 7. Usaha Kepariwisataan adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa Pariwisata 8. Izin Usaha Kepariwisataan adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha dalam lingkup usaha sarana Pariwisata, rekreasi dan hiburan umum yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat menjalankan perizinan yang ditetapkan. 9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 10. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 11. Retribusi Izin Usaha kepariwisataan adalah pungutan daerah atas pemberian izin usaha sarana Pariwisata, rekreasi dan hiburan umum yang diberikan kepada orang pribadi atau badan. KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT


192

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perUndang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 14. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi. 15. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Bupati kepada usaha Perorangan atau Badan Hukum untuk dapat mendirikan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum . 16. Akomodasi adalah suatu wahana/sarana yang menyediakan tempat/jasa penginapan yang dilengkapi dengan jasa lainnya. 17. Hotel dengan Tanda Bintang adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangian bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan.Hotel dicantumkan dengan penggolongan hotel yang terdiri dari 5 (lima) kelas yang dinyatakan dengan golongan kelas hotel bertanda bintang 1 (satu) sama dengan tingkat pelayanan paling rendah dan tanda bintang 5 (lima) sama dengan tingkat pelayanan paling tinggi. 18. Hotel dengan Tanda Melati adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan untuk umum dalam memperoleh jasa pelayanan penginapan. Tanda golongan dinyatakan dengan tanda bunga melati. Golongan tertinggi dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) bunga melati dan terendah dinyatakan dengan tanda 1 (satu) bunga melati. 19. Pondok Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lain. 20. Bungalow, Villa, Wisma, Pasanggrahan dan Rumah Peristirahatan adalah bentuk usaha akomodasi yang sangat sederhana, biasanya terdapat di daerah-daerah wisata, merupakan rumah-rumah pribadi yang disewakan kepada wisatawan dan dikelola sendiri oleh pemiliknya. 21. Caravan adalah kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur, tempat mandi, tempat memasak yang telah dinyatakan laik jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 22. Bumi perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap. 23. Restoran, Rumah Makan, Warung Makan dan Cafetaria adalah jenis usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya dan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan. 24. Jasa Boga/Catering adalah setiap usaha komersial yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum yang diolah atas dasar pesanan dan dihidangkan tidak di tempat pengolahan.



193

25. Bar dan Diskotik/Klub Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik organ maupun band sebagai usaha pokoknya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa makan dan minum. 26. Play Station dan Video Game adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bermain game. 27. Toko Cenderamata/Souvenir Shop adalah tempat penjualan barang-barang kerajinan budaya daerah. 28. Biro Perjalanan Wisata adalah suatu usaha yang dapat membuat dan menjual Paket wisata maupun penjualan tiket dan jasa pelayanan perjalanan/wisata. 29. Agen Perjalanan Wisata adalah suatu usaha yang menjual paket wisata yang dipunyai oleh biro perjalanan dan menjual tiket dan usaha jasa perjalanan/wisata lainnya.. 30. Taman Rekreasi adalah suatu Taman yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan makan dan minum serta akomodasi . 31. Gelanggang renang/kolam renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman . 32. Pemandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandimandi dengan memanfaatkan sumber air, air panas atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi. 33. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokoknya dan dapat dilengkapi dengan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi. 34. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum. 35. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan dan ketangkasan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. 36. Rumah Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum. 37. Pasar seni dan pameran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemontrasikan ( karya ) seni sebagai usaha pokoknya. 38. Dunia fantasi adalah suatu usaha yang meyediakan tempat atau kawasan dan fasilitas untuk mempertunjukkan karya ( seni ) fantantis sebagai usaha pokoknya . 39. Theater Panggung Terbuka adalah suatu usaha yang meyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukkan seni budaya dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. 40. Theater Panggung Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dan dapat dilengkapi dengan jasa makan dan minum. KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT


194

41. Taman satwa dan pentas pertunjukan satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa dan untuk mempertunjukkan permainan atau ketangkasan satwa serta dapat dilengkapi dengan penyediaan makan dan minum . 42. Fasilitas wisata tirta dan rekreasi air adalah suatu usaha yang meyediakan tempat dan fasilitas peralatan dan perlengkapan untuk berekreasi di air sebagai usaha pokoknya dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan jasa makan dan minum . 43. Sarana dan fasilitas olahraga adalah suatu usaha yang meyediakan peralatan dan perlengkapan untuk berolahraga atau ketangkasan baik didarat, air maupun udara sebagai usaha pokoknya dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum . 44. Fitness Centre adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kesegaran jasmani sebagai usaha pokoknya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa makan dan minum. 45. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokoknya dan dapat dilengkapi penyediaan pelayanan jasa makan dan minum. 46. Panti mandi uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokoknya dan dapat dilengkapi penyediaan pelayanan jasa makan dan minum . 47. Balai pertemuan umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta, atau pertunjukan sebagai usaha pokoknya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa makan dan minum . 48. Salon kecantikan dan rias pengantin adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara kecantikan dan merias pengantin sebagai usaha pokoknya dengan klasifikasi sebagai berikut : - Golongan A : Jumlah sit 20 buah keatas - Golongan B : Jumlah sit 11 s/d 20 buah - Golongan C : Jumlah sit 10 buah kebawah 49. Barber Soap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa memangkas atau menata rambut sebagai usaha pokoknya . 50. Karaoke/Singing Hall adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik rekaman sebagai usaha pokoknya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa makan dan minum . 51. Pertunjukan Temporer adalah suatu usaha yang meyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan dalam waktu tertentu sebagai usaha pokoknya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa makan dan minum . 52. Bazar adalah pasar untuk pameran dan penjualan barang-barang kerajinan , makan dan sebagainya yang hasilnya untuk amal. 53. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsipprinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 54. Surat Keterangan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. 55. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.



195

56. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi dilakukan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati. 57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 59. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak retribusi terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diantaranya SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB. 60. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Manokwari. 61. Bendahara Khusus Penerima adalah Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari. 62. Pembantu Bendahara Khusus Penerima adalah personil pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Prasarana Permukiman Kabupaten Manokwari yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan menyetorkan hasil pungutan retribusi kepada Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari. 63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndangUndangan retribusi. 64. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan dipungut retribusi. (2) Obyek Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pemberian izin dalam bidang: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Hotel dengan tanda bintang. Hotel dengan tanda melati. Pondok Remaja. Bungalow, villa, wisma, pesanggrahan dan rumah peristirahatan. Caravan. Bumi perkemahan. Restaurant, rumah makan, warung makan dan cafeteria.



8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

196

Jasa boga/catering. Bar dan Diskotik Play Station dan Video Game Toko Cenderamata/Souvenir Shop Biro Perjalanan Wisata Agen Perjalanan Wisata Taman Rekreasi. Gelanggang/Kolam Renang. Pemandian alam. Padang Golf. Kolam Pemancingan. Gelanggang permainan dan ketangkasan. Rumah billyard. Pasar seni dan pameran. Dunia fantasi. Theatre terbuka. Theatre tertutup. Taman Satwa dan pentas pertunjukan satwa. Fasilitas wisata tirta dan rekreasi air. Sarana dan fasilitas olah raga. Balai pertemuan umum. BarBer Shop. Salon kecantikan dan rias pengantin. Fitness Centre. Panti pijat. Panti mandi uap. Karaoke/Singing Hall. Pertunjukan temporer. Bazar. Bar Play Station dan Video Game Diskotik dan Klub Malam Toko Cenderamata/Souvenir Shop

(3) Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh izin usaha kepariwisataan BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 3 Retribusi Izin Usaha kepariwisataan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha



197

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 4 Retribusi Izin Usaha kepariwisataan diukur berdasarkan : a. Jenis Usaha. b. Klasifikasi. c. Sertifikat. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 5 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff Retribusi izin usaha kepariwisataan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin. (2) Biaya sebagimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya-biaya untuk pembinaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan usaha kepariwisataan. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 6 (1) Struktur Tarif Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan digolongkan berdasarkan jenis kegiatan atau usaha meliputi : a. Izin Usaha b. Daftar Ulang Izin Usaha (2) Struktur dan besarnya Retribusi izin usaha serta daftar ulang izin usaha kepariwisataan sebagai berikut : No.

JENIS USAHA

TARIF (Rp) IZIN USAHA

1.

DAFTAR ULANG

KLASIFIKASI

KETERANGAN

Penyediaan akomodasi a. Hotel dengan tanda bintang

b. Hotel dengan tanda melati

80.000/kamar

60.000/kamar

Bintang-1

Memenuhi persyaratan Bintang

110.000/kamar

90.000/kamar

Bintang-2

Sda

140.000/kamar

120.000/kamar

Bintang-3

Sda

200.000/kamar

175.000/kamar

Bintang-4

Sda

240.000/kamar

225.000/kamar

Bintang-5

Sda

40.000/kamar

30.000/kamar

Melati-1

Memenuhi persyaratan Melati

50.000/kamar

40.000/kamar

Melati-2

Sda

60.000/kamar

50.000/kamar

Melati-3

Sda



c. Pondok Remaja

15.000/kamar

10.000/kamar

-

Memenuhi persyaratan penginapan remaja

d. Bungalow, villa, Wisma, pesanggrahan, Rumah peristirahatan

50.000/kamar

40.000/kamar

A

Jumlah kamar 1-3

75.000/kamar

60.000/kamar

B

Jumlah kamar 4-10

100.000/kamar

80.000/kama

C

Jumlah kamar 10

250.000/unit

200.000/unit

-

125.000

100.000

A

Luas 1 - 2,5 Ha

225.000

200.000

B

2,6 - 4 Ha

300.000

250.000

C

luas lebih 4 Ha

Penyediaan makanan dan minuman

300.000

250.000

A

Jumlah tempat duduk 51–100

a. Restoran, rumah makan, warung makan dan cafetaria

250.000

200.000

B

Jumlah tempat duduk 31 - 50

150.000

100.000

C

Jumlah tempat duduk 11– 30

100.000

75.000

D

Jumlah tempat duduk < 10

300.000/Thn

250.000/Thn

A

Jumlah pak , > 250

250.000/Thn

200.000/Thn

B

Jumlah pak , 151 – 250

200.000/Thn

150.000/Thn

C

Jumlah ,pak 50 – 150

1.000.000,-

500.000,-

A

30 Kursi lebih

750.000,-

350.000,-

B

20 – 29 Kursi

500.000,-

250.000,-

C

Kurang dari 20 Kursi

e. Caravan f. Bumi perkemahan

2.

b. Jasa boga/katering

3.

198

Bar dan Diskotik

Memenuhi persyaratan caravan

4.

Play Station dan Video Game/unit

100.000,-

50.000,-

-

Memenuhi persyaratan

5.

Toko Cenderamata/Souvenir Shop

200.000,-

150.000,-

-


6.

Biro Perjalanan Wisata

500.000,-

300.000,-

-


7.

Agen Perjalanan Wisata

300.000,-

200.000,-

-


8.

Taman rekreasi

400.000,-

100.000,-

9.

Gelanggang renang/kolam renang

500.000,-

125.000,-

10.

Pemandian Alam

150.000,-

37.500,-

11.

Padang Golf

2.500.000,-

625.000,-

12.

Kolam Pemancingan > 80 M2 / kolam

100.000,-

25.000,-

< 80 M2 / kolam

80.000,-

20.000,-

13.

Gelanggang Permainan dan Ketangkasan

250.000,-

62.500,-

14.

Rumah Billiard / meja

100.000,-

50.000,-

15.

Pasar Seni dan Pameran

150.000,-

450.000,-

16.

Dunia Fantasi

800.000,-

200.000,-

17.

Theater / Panggung terbuka

250.000,-

75.000,-

18.

Theater Tertutup

250.000,-

75.000,-

19.

Taman Satwa dan Pentas Pertunjukan Satwa

250.000,-

75.000,-

20.

Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air

350.000,-

100.000,-



21.

199

Sarana Olah Raga : - Golongan I ( Tempat tertutup )

250.000,-

100.000,-

- Golongan II ( Tempat terbuka )

200.000,-

75.000,-

22.

Fitness Center

200.000,-

75.000,-

23.

Panti Pijat / bilik

100.000,-

50.000,-

24.

Panti Mandi Uap

200.000,-

100.000,-

25.

Balai Pertemuan Umum - Luas > 400 M2

250.000,-

100.000,-

- Luas < 400 M2

200.000,-

100.000,-

- Golongan A

300.000,-

125.000,-

- Golongan B

250.000,-

100.000,-

- Golongan C

200.000,-

75.000,-

27.

Barber Soap/Meja

100.000,-

50.000,-

28.

Karaoke

200.000,-

50.000,-

29.

Pertunjukan Temporer 50.000,-

-

150.000,-

-

- Bersifat social / harinya

15.000,-

-

- Bersifat Komersial / harinya

40.000,-

-

26.

Salon Kecantikan

- Bersifat Sosial - Bersifat Komersial 30.

Bazaar :

(3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini seluruhnya disetor ke Kas Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah. Pasal 7 (1) Tarif Retribusi untuk balik izin usaha kepariwisataan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (2) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini seluruhnya disetor ke Dinas Pendapatan Daerah melalui bendaharawan khusus penerima Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah. BAB VII CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI Pasal 8 Retribusi yang terhutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.



200

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi Izin Usaha kepariwisataan dipungut diwilayah Kabupaten Manokwari. BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10 (1) Masa Retribusi izin usaha kepariwisataan adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun. (2) Masa Retribusi daftar ulang izin usaha kepariwisataan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali. Pasal 11 Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang disamakan. BAB X SURAT PENDAFTARAN Pasal 12 (1) Bagi orang atau badan usaha yang memanfaatkan pelayanan izin usaha Kepariwisataan dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Formulir pendaftaran diisi oleh wajib pajak Retribusi dengan jelas lengkap dan benar sebagai bahan mengisi daftar induk wajib pajak Retribusi. (3) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipergunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD). (4) Setiap wajib Retribusi mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan (5) SPTD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangan oleh wajib Retribusi atau kuasanya. BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13 (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam padal 14 ayat (1), Bupati atau Pejabat menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib pajak Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan. KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT


201

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 14 (1) Pemungutan Retribusi daerah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata, di setor kekas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, Jabatan dan SKRD Tambahan. (2) Dalam hal pemungutan dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam. (3) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD. BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15 (1) Apabila wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari restibusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Apabila STRD sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1) tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, dikenakan sanksi administrasi berupa penanggulangan izin. BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 16 (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa Retribusi. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata. BAB XV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 17 (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi yang terutang.



202

BAB XVI KEBERATAN Pasal 18 (1) Wajib Retribusi dapat megajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan wajib Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut. (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKPT, KBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (5) Keberatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. Pasal 19 (1) Bupati Manokwari dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa meminta seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusasn, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 20 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat, dengan menyebutkan sekurang-kurangnya : a. Nama dan alamat wajib Retribusi ; b. Masa Retribusi ; c. Besarnya kelebihan pembayaran dan; d. Alasan yang singkat dan jelas. (3) Bupati atau Pejabat memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu). (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah dilampau dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu lain lama 1 (satu) bulan. KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT


203

(5) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB. (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. Pasal 21 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. Nama dan alamat wajib Retribusi b. Masa Retribusi c. Besarnya kelebihan pembayaran d. Alasan yang singkat dan jelas (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tersebut. (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. Pasal 22 (1) Permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 23 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur. (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan. (4) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.



204

BAB XIX KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 24 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitungnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi. (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila : a. Diterbitkan surat teguran ; atau b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati. BAB XX KEWAJIBAN Pasal 25 (1) Pengusaha/Pimpinan Usaha kepariwisataan berkewajiban untuk : a. Memberikan perlindungan dan menjaga keamanan kepada tamu/konsumen ; b. Mengadakan pembukuan perusahaan Usaha kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku ; c. Mencegah dan melarang penggunaan Usaha kepariwisataan dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta semua perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan ; d. Mentaati ketentuan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. e. Mengadakan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu pelayanan ; f. Memelihara hygiene dan sanitasi di dalam lingkungan Usaha kepariwisataan dan lingkungan pekarangannya sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. g. Menetapkan dan memasang persyaratan tamu/konsumen, termasuk daftar tarif/harga ditempat yang mudah dilihat dan mudah dibaca oleh tamu/konsumen h. Memberikan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) setiap bulan kepada Bupati. (2) Pengusaha/Pimpinan usaha kepariwisataan berkewajiban mengajukan permohonan pembaharuan Ijin Usaha Kepariwisataan setiap 3 (tiga) tahun dan mendaftar ulang usahanya setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati, satu bulan sebelum habis waktunya dengan membayar Retribusi.

BAB XXI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 26 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah : KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT


205

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah agar keterangan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keberatan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah ; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah ; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah ; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah ; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) ; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah ; i. Memanggil orang untuk di dengar keterangan untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; j. Menghentikan penyidikan ; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku ; l. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana yang berlaku. BAB XXII KETENTUAN PIDANA Pasal 27 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.



206

Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 01 Desember 2006 BUPATI MANOKWARI, CAP/TTD DOMINGGUS MANDACAN Diundangkan di Manokwari pada tanggal 01 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI, CAP/TTD Drs. ANTHONIUS LESNUSSA, MM Pembina Utama Muda NIP. 010 081 927 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006, NOMOR 18

Manokwari, 23 Oktober 2007 Untuk Salinan yang Sah sesuai Asli AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

ROBERTH K.R. HAMMAR, SH.MH. PEMBINA TINGKAT I NIP. 640 021 444


PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

Recommend Documents