PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR
6 TAHUN 2004 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang
: a.
bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan perekonomian dalam wilayah Kabupaten Bulungan, khususnya pada sektor pertambangan umum, dipandang perlu mendapat perhatian, pembinaan dan pengawasan secara maksimal;
b. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab; c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta mencegah berbagai dampak yang dapat merugikan daerah dan masyarakat terhadap pengambilan dan pengolahan bahan galian pertambangan umum, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagai Undang-undang; 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831); 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 6. Undang-undang………..
file-produk/per-uu/hukum/2004
1
6.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor3699);
7.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9.
Peratuan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14.
Peraturan Pemerintah 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
15.
Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 59);
16.
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
17.
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
18.
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3);
19.
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Seri E Nomor 1); 20. Peraturan………
file-produk/per-uu/hukum/2004
2
20.
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1).
21.
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2004 Seri E Nomor 5); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah atau Kabupaten, adalah Kabupaten Bulungan;
2.
Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Bulungan ;
3.
Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Bulungan;
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan;
5.
Dinas Pendapatan Daerah disingkat Dispenda, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan;
6.
Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7.
Badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
8.
Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Bulungan;
9.
Bendaharawan Khusus Penerima, disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan;
10.
Bahan Galian, adalah unsur-unsur kimia, mineral bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam;
11.
Bahan Galian Industri, adalah Bahan galian yang termasuk dalam bahan galian golongan C sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; 12. Pertambangan………
file-produk/per-uu/hukum/2004
3
12.
Pertambangan Umum, adalah kegiatan pertambangan yang terdiri dari Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan/Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan serta segala fasilitas penunjang di Wilayah Kabupaten Bulungan;
13.
Kuasa Pertambangan, adalah wewenang yang diberikan perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;
14.
Penyelidikan Umum, adalah penyelidikan secara geologis umum atau geofisika, di daratan , perairan, dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
15.
Eksplorasi, adalah segala penyelidikan geologi pertambangan lebih teliti / seksama adanya dan sifat letak bahan galian;
16.
Eksploitasi, adalah usaha pertambangan dengan maksud (menambang) bahan galian dan memanfaatkannya dari lapisan bumi;
17.
Pengolahan / Pemurnian, adalah usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
18.
Pengangkutan, adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan / pemurnian bahan galian dari tempat eksploitasi atau tempat pengolahan / pemurnian;
19.
Penjualan, adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan / pemurnian bahan galian ke pasaran / konsumen;
20.
Izin Usaha Pertambangan Umum, disingkat IUP, adalah izin tertulis dari Bupati yang memberikan wewenang untuk melakukan sebagian kegiatan pertambangan umum di Wilayah Kabupaten Bulungan;
21.
Iuran Tetap, adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksloitasi pada satu wilayah KP/KK/PKP2B sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
22.
Iuran Produksi (Royalti), adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada Negara dan Pemerintah Daerah atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksplorasi / eksploitasi satu atau lebih bahan galian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
23.
Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
24.
Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum, disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan pembuatan Izin Usaha Pertambangan;
25.
Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu;
26.
Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan tempat tambat kapal dan bongkar muat barang dari Pemerintah Daerah;
kepada badan atau
untuk menetapkan untuk menggali
27. Surat……… file-produk/per-uu/hukum/2004
4
27.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
28.
Surat Tagihan Retribusi Daerah, disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sangksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
29.
Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi;
30.
Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI Pasal 2
(1)
Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pemberian IUP kepada orang pribadi atau badan;
(2)
Obyek Retribusi sebagai jasa pelayanan pemberian IUP meliputi : a. Kuasa Pertambangan yang terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5.
Penyelidikan Umum; Eksplorasi; Eksploitasi; Pemurnian dan Pengolahan; Pengangkutan dan Penjualan.
b. Kuasa Pertambangan Bahan Galian Industri yang terdiri dari : 1. Penyelidikan Umum; 2. Eksplorasi; 3. Eksploitasi. (3)
Subyek Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh IUP;
(4)
Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan wajib retribusi;
(5)
Setiap orang atau badan yang memperoleh IUP sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib membayar retribusi. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 3
Retribusi Izin Usaha Pertambangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
file-produk/per-uu/hukum/2004
5
BAB IV…….. BAB IV PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 4 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan klasifikasi dan jenis IUP yang diberikan kepada yang bersangkutan. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 5 (1)
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;
(2)
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya pengawasan lapangan, biaya survey dan biaya pembinaan. BAB VI KLASIFIKASI DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI Pasal 6
Klasifikasi dan besaran tarif retribusi IUP ditetapkan sebagai berikut: a. Kuasa Pertambangan yang terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5.
Penyelidikan Umum……………………. Eksplorasi………………………………. Eksploitasi……………………………….. Pemurnian dan Pengolahan……..……… Pengangkutan dan Penjualan…………...
. = US $ 50,- / izin; . = US $ 100,- / izin; = US $ 150,- / izin; = US $ 200,- / izin; . = US $ 250,- / izin.
b. Kuasa Pertambangan Bahan Galian Industri yang terdiri dari : 1. Penyelidikan Umum………………………… 2. Eksplorasi……………………………………. 3. Eksploitasi……………………………………
= US $ 25,- / izin; = US $ 35,- / izin; = US $ 50,- / izin;
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 7 Wilayah pemungutan Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum adalah wilayah Kabupaten Bulungan. BAB VIII…….. file-produk/per-uu/hukum/2004
6
BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 8 Masa pembayaran retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati. Pasal 9 Retribusi terutang dalam masa retribusi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Pasal 10 (1)
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
(2)
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
(3)
Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
(4)
Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkankanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
(5)
Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Dispenda. BAB X SANKSI ADMINSTRASI Pasal 11
Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi adminstrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 12 (1)
Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Izin lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
(2)
Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
(3)
Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
file-produk/per-uu/hukum/2004
7
BAB XII……….. BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 13 (1)
Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
(2)
Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. BAB XIII KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 14
(1)
Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi;
(2)
Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila: a. Diterbitkan Surat Teguran, atau; b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 15 (1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
(2)
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan dan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; c. Meminta keterangan dan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; e. Melakukan……..
file-produk/per-uu/hukum/2004
8
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
g. Menyuruh berhenti, melarang sesorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; i.
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.
Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut ketentuan peraturan yang berlaku. (3)
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana.
BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 16 (1)
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah retribusi yang terutang;
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 18………
file-produk/per-uu/hukum/2004
9
Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.
Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 24 Pebruari 2004 BUPATI BULUNGAN,
H. ANANG DACHLAN DJAUHARI
Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 24 Pebruari 2004 SEKRETARIS DAERAH,
Drs. H. KARSIM AL ‘AMRIE M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 550 010 287 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 6 TAHUN 2004 SERI C NOMOR 1
file-produk/per-uu/hukum/2004
10
