a PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TUBAN,
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan perlu diganti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada
huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 5. Undang-Undang
Nomor
31
Tahun
2004
tentang
Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 45 Tahun
-
2 -
2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049 ); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
3 -
-
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12 /MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan ikan; 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.05 /MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2009 ; 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.02 /MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 25); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 7); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 2). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.
-
4 -
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Tuban 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Tuban. 3. Bupati adalah Bupati Tuban. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban. 5. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan. 7. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan. 8. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya. 9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 10. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya. 11. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. 12. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh
-
5 -
pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang disepakati. 13. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetic untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. 14. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan
penangkapan
ikan,
mendukung
operasi
penangkapan
ikan,
pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. 15. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 16. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT). 17. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan. 18. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 19. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 20. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 21. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan ikan, untuk tujuan komersial. 22. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi / badan untuk melakukan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan. 23. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. 24. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. 25. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. 26. Wajib Retribusi adalah peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
-
6 -
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perIzinan tertentu dari pemerintah daerah. 28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang. 29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang. 30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga
dan/atau denda. 31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah. 32. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 34. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang telah ditetapkan. BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Pasal 3 (1)
Obyek retribusi adalah pemberian izin kepada setiap orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
-
(2)
7 -
Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah budidaya ikan dengan teknologi tradisional dibawah 1 ha. Pasal 4
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai retribusi perIzinan tertentu. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 a. Tingkat penggunaan jasa untuk kegiatan penangkapan ikan diukur berdasarkan jenis alat tangkap dengan menggunakan kapal perikanan berukuran antara 5 (lima) s/d. 10 (sepuluh) Gross Ton (GT). b. Tingkat penggunaan jasa untuk kegiatan : - budidaya ikan diukur berdasarkan luas lahan dan tingkat teknologi budidaya yang diterapkan (Tradisional, semi Intensif dan Intensif); - pembenihan ikan diukur berdasarkan kapasitas produksi benih yang dihasilkan setiap tahun; BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Pasal 8 (1)
Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
-
(3)
8 -
Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9
(1)
Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : a. untuk kegiatan penangkapan ikan menggunakan kapal/perahu motor tempel dengan alat tangkap; 1. Purse seine sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/tahun/unit; 2. Dogol/Cantrang
sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
/tahun/unit; 3. Jaring gillnet sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/tahun/unit; 4. Payang sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/tahun/unit; 5. Pancing/Long Line
sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu
rupiah)/tahun/unit; 6. Bubu, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) /tahun/unit. b. untuk kegiatan pembudidayaan ikan : 1. Pembenihan Udang : a) kapasitas produksi sampai dengan 2.000.000 ekor/tahun, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/tahun; b) kapasitas produksi lebih dari 2.000.000 s/d 5.000.000 ekor/tahun, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/tahun; c) kapasitas produksi lebih dari 5.000.000 s/d. 10.000.000 ekor/tahun, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/tahun; d) kapasitas produksi lebih dari 10.000.000 s/d. 15.000.000 ekor/tahun, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/tahun; e) kapasitas produksi lebih dari 15.000.000 s/d. 25.000.000 ekor/tahun, sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/tahun; f) kapasitas produksi lebih dari 25.000.000 s/d 50.000.000 ekor/tahun, sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/tahun; g) kapasitas produksi lebih dari 50.000.000 ekor/tahun, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/tahun. 2. Pembenihan Ikan : a) kapasitas produksi lebih dari 1.000.000 s/d. 5.000.000 ekor/tahun, sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)/tahun; b) kapasitas produksi lebih dari 5.000.000 s/d. 10.000.000 ekor/tahun, sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/tahun;
-
9 -
c) kapasitas produksi lebih dari 10.000.000 s/d. 15.000.000 ekor/tahun, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/tahun; d) kapasitas produksi lebih dari 15.000.000 s/d 25.000.000 ekor/tahun, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/tahun; e) kapasitas produksi lebih dari 25.000.000 ekor/tahun, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/tahun. 3. Pembenihan lainnya seperti kerang-kerangan, katak, siput dan lainnya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/tahun; 4. Budidaya ikan/udang teknologi sederhana di air tawar/payau setiap hektar, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/tahun; 5. Budidaya ikan/udang teknologi semi intensif di air payau/tawar setiap hektar, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/tahun; 6. Budidaya ikan/udang teknologi intensif di air payau/tawar setiap hektar, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/tahun; 7. Budidaya ikan di Karamba Jaring Apung (KJA) setiap unit sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) /tahun; 8. Budidaya rumput laut dengan menggunakan metode : a. lepas dasar setiap Hektar sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/tahun; b. rakit apung setiap unit sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/tahun; c. long line setiap unit berukuran 1 (satu) Ha sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/tahun. 9. Budidaya Kerang Hijau dengan menggunakan metode; a. rakit apung setiap unit (30 rakit) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/tahun; b. rakit tancap setiap unit (30 rakit) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/tahun; c. long line setiap unit sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/tahun. (2)
Bahwa Izin Usaha Perikanan berlaku selama usaha itu berjalan, dan dilakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dengan biaya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10
Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut di wilayah Kabupaten Tuban.
-
10 -
BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 11 (1)
Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa surat izin usaha perikanan. Pasal 12
(1)
Retribusi harus dibayar lunas pada saat Izin Usaha Perikanan diterbitkan.
(2)
Hasil pungutan retribusi disetorkan secara bruto ke kas umum daerah selambatlambatnya 1 x 24 jam setiap hari kerja. BAB IX CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI Pasal 13
Besarnya Retribusi Izin Usaha Perikanan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 14 Masa retribusi izin usaha perikanan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemberian izin usaha perikanan. Pasal 15 Retribusi izin usaha perikanan yang terutang terjadi pada saat pemberian izin usaha perikanan atau sejak diterbitkan SKRD.
BAB XI KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 16 (1)
Pengurangan dan keringanan retribusi izin usaha perikanan diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
(2)
Pembebasan retribusi izin usaha perikanan diberikan dengan melihat fungsi, obyek retribusi.
-
11 -
BAB XII KEBERATAN Pasal 17 (1)
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(2)
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(3)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
(4)
Apabila keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(5)
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD. BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 18
Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). BAB XIV PENAGIHAN Pasal 19 (1)
Penagihan didahului dengan surat teguran.
(2)
Penagihan dilakukan dengan menggunakan STRD.
(3)
Tata cara penagihan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 20
-
(1)
12 -
Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2)
Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila : a.
diterbitkan Surat Teguran; atau
b.
ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun
tidak langsung. (3)
Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
(4)
Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5)
Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. Pasal 21
(1)
Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
(2)
Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 22
(1)
Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2)
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian
kelebihan
pembayaran
Retribusi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan, apabila tidak ada keputusan keberatan dianggap dikabulkan. (3)
Dalam jangka waktu sebagaimana 1 (satu) bulan sejak keputusan harus diterbitkan SKRDLB.
(4)
Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran
Retribusi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
langsung
-
(5)
13 -
Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6)
Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
(7)
Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XVII PEMANFAATAN RETRIBUSI Pasal 23
Pemanfaatan dari penerimaan retribusi izin usaha perikanan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan izin usaha perikanan. BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 24 (1) Insentif yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari realisasi retribusi. (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XIX PENYIDIKAN Pasal 25 (1)
Wewenang Penyidik sebagaimana dikmaksud pada ayat (1), adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
-
14 -
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; i.
memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.
menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2)
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. BAB XX KETENTUAN PIDANA Pasal 26
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar. BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan, (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2002 Seri B Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
-
15 -
Pasal 28 Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Pasal 29 Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.
Ditetapkan di Tuban pada tanggal 19 Agustus 2011 BUPATI TUBAN ttd. H. FATHUL HUDA
Diundangkan di Tuban pada tanggal 19 Agustus 2011 SEKRETARIS DAERAH ttd. Drs. HERI SISWORO, M.H. Pembina Utama Muda NIP. 19551128 198509 1 001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2011 SERI C NOMOR 5
16 -
-
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN A. PENJELASAN UMUM Bahwa guna menunjang pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Tuban dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan pembudidaya ikan serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, perlu adanya usaha-usaha peningkatan pelayanan, pembinaan dan perlindungan;
B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Ayat (1) Yang dimaksud Badan dalam pasal ini adalah Badan yang tidak menggunakan tenaga atau modal asing kecuali mendapat izin dari instansi berwenang. Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Ayat (1) huruf a
-
17 -
Untuk kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap lebih dari 1 (satu), yang dikenakan retribusi adalah 1 (satu) alat tangkap yang dominan; Huruf b angka 1 Cukup Jelas angka 2 Cukup Jelas angka 3 Cukup Jelas angka 4 Cukup Jelas angka 5 Budidaya ikan teknologi semi intensif adalah pembudidayaan ikan/udang yang pengelolaannya menggunakan peralatan kincir, genset/listrik dengan padat penebaran batas minimal lebih dari 30 ekor/m2. angka 6 Budidaya ikan teknologi intensif adalah pembudidayaan ikan/udang yang pengelolaannya menggunakan peralatan kincir, genset/listrik dan pemberian pakan buatan (pelet) secara kontinyu dengan padat penebaran batas minimal lebih dari 50 ekor/m2 Angka 7 Cukup Jelas Angka 8 Cukup Jelas Angka 9 Cukup Jelas Ayat (2) Tarif daftar ulang dimaksudkan untuk mengganti biaya administrasi, pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14
-
Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas Pasal 29 Cukup Jelas
18 -
