PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 07 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI USAHA DI BIDANG PERINDUSTRIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERDA : RETRIBUSI USAHA DIBIDANG PERINDUSTRIAN

29

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 07 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI USAHA DI BIDANG PERINDUSTRIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANOKWARI, Menimbang

: a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan dibidang perindustrian dan untuk memberikan legalitas usaha dibidang perindustrian perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban dalam pelaksanaan penerbitan Izin Usaha dibidang perindustrian; b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Usaha di bidang Perindustrian;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3207); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT


30

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2977); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4



31

Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain; 22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri; 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah; 25. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan; 26. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 597/MPP/Kep/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 60).



32

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI Dan BUPATI MANOKWARI MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG DIBIDANG PERINDUSTRIAN.

RETRIBUSI

USAHA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari. 2. Bupati adalah Bupati Manokwari. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Manokwari. 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 7. Izin Usaha Industri disingkat IUI adalah Izin yang dikeluarkan untuk setiap usaha yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang yang menjadi barang dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi termaksud Tanda Daftar Industri disingkat TDI. 8. Industri adalah Kegiatan Ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi yang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanya, termaksud kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 9. Perusahaan Industri adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan di bidang Usaha Industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hokum yang berkedudukan di Daerah. 10. Izin Bidang Industri selanjutnya disebut IUI dan Tanda Daftar Industri selanjutnya disebut TDI adalah Izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan Industri termasuk untuk perluasan industri.



33

11. Retribusi Izin Usaha Industri selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atau pendaftaran perusahaan. Izin Usaha Industri (IUI) dan pemberian Tanda Daftar Industri (TDI) 12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndangUndangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 13. Perekayasaan Industri adalah kegiatan industri yang mempunyai kesempatan dan peluang untuk menciptakan bentuk dan desain produk-produk yang baru. 14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha. 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah adalah ketetapan retribusi yang menentukan besaranya pokok retribusi. 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah rertibusi yang yang telah ditetapkan. 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 19. Bendahara Khusus Penerimaan adalah Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Manokwari. 20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-Undangan perpajakan daerah dan retribusi. 21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 2 (1) Dengan nama Izin Usaha Industri (IUI) dan Surat Tanda Daftar Industri (TDI) dipungut retribusi. (2) Obyek Retribusi adalah Jasa Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) Surat Tanda Daftar Industri (TDI) yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Manokwari kepada Pengusaha Kecil dan Menengah. (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan usaha di bidang perindustrian. KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT


34

(4) Retribusi Surat Izin Usaha Industri (IUI) Surat Tanda Daftar Industri (TDI) termasuk golongan retribusi perizinan tertentu. (5) Usaha Bidang Perindustrian meliputi kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang melakukan kegiatan Usaha Industri di Daerah.

BAB III SURAT IZIN USAHA INDUSTRI DAN SURAT TANDA DAFTAR INDUSTRI Pasal 3 Untuk melaksanakan Usaha di bidang Perindustrian di Daerah a. Nilai Investasi seluruhnya di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyard rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Manokwari melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Penanaman Modal Kabupaten Manokwari. b. Nilai Investasi seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) Sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki Tanda Daftar Industri yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Manokwari melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Penanaman Modal Kabupaten Manokwari. c. Nilai Investasi seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh tanda daftar industri (TDI) kecuali dikehendaki oleh perusahaan. Pasal 4 Kewenangan Pemberian Surat Izin Usaha Industri dan Surat Tanda Daftar Industri berada pada Bupati melalui Instansi teknis yang menangani bidang Perindustrian. Pasal 5 Surat Izin Usaha Industri dan Surat Tanda Daftar Industri diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pasal 6 (1) Surat Izin Usaha Industri dan Surat Tanda Daftar Industri berlaku selama perusahaan yang bersangkutan beroperasi dan usahanya tidak berubah. (2) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian izin dilakukan pendaftaran ulang 5 (lima) tahun sekali tanpa dipungut retribusi. (3) Surat Izin Usaha dan Surat Tanda Daftar Industri dinyatakan tidak berlaku lagi apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Surat Izin Usaha dan Surat Tanda Daftar Industri ini berlaku selama perusahaan tersebut masih menjalankan kegiatan usaha industri dan diadakan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun. KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT


35

(5) Pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun dikenaikan biaya administrasi. Pasal 7 Setiap usaha bidang perindustrian yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diusulkan sesuai izin usaha industri yang dimiliki wajib memperoleh izin perluasan.

BAB IV TATA CARA PENERBITAN IUI DAN TDI Pasal 8 (1) Permintaan IUI dan TDI bagi perusahaan yang bergerak di bidang perindustrian diajukan kepada Dinas yang bertanggung jawab di bidang perindustrian. (2) Permintaan IUI dan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pemilik/Direktur Utama/Penangung Jawab Perusahaan Pasal 9 (1) Permintaan IUI dan TDI wajib melampirkan dokumen-dokumen dengan ketentuan sebagai berikut : a. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas : 1. Surat Permohonan Izin 2. Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan 3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan 4. Copy NPWP Perusahaan 5. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Kabupaten setempat bagi kegiatan usaha bidang perindustrian yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO) 6. Pas Foto Direktur Utama 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar b.

Perusahaan berbentuk Koperasi : 1. Surat Permohonan Izin 2. Copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi terkait 3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Koperasi 4. Copy NPWP Perusahaan 5. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Kabupaten setempat bagi kegiatan usaha bidang perindustrian yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO) 6. Pas Foto Pengurus 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar

c.

Perusahaan Perorangan 1. Surat Permohonan Izin 2. Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan/ Akta Notaris



36

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan 4. Copy NPWP Perusahaan 5. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Kabupaten setempatbagi kegiatan usaha bidang perindustrian yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO) 6. Pas Foto Direktur 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar (2) Copy Dokumen sebagai dipersyaratkan harus melampirkan aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian selesai. BAB V PELAPORAN Pasal 10 (1) Perusahaan Modal Dalam Negeri yang telah memperoleh IUI dan TDI menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Manokwari sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun. (2) Perusahaan Modal Asing yang telah memperoleh IUI dan TDI menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Manokwari sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut : a. Semester pertama selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli b. Semester kedua selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya. BAB VI BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 11 (1) Besarnya biaya administrasi penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) dan Surat Tanda Daftar Industri (TDI) ditetapkan sebagai berikut : Nilai Investasi Nilai Investasi Nilai Investasi Jenis No. 5 juta s/d 200 juta 200 juta s/d 1 1 Milyar s/d tak Perusahaan / TDI Milyar / IUI terhingga / IUI 1. PT 200.000 350.000 600.000 2. CV, FA 150.000 250.000 500.000 3. Perusahaan 100.000 150.000 300.000 Perorangan 4. Koperasi 100.000 150.000 300.000 5. Perusahaan Negara 300.000 450.000 600.000 6. Perusahaan Asing 500.000 750.000 1.000.000 7. Bentuk Perusahaan 100.000 250.000 300.000 Lainnya KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT


37

(2) Besarnya biaya administrasi pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) dikenai biaya administrasi/retribusi sebagai berikut :

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jenis Perusahaan PT CV, FA Perusahaan Perorangan Koperasi Perusahaan Negara Perusahaan Asing Bentuk Perusahaan Lainnya

Nilai Investasi 5 juta s/d 200 juta / TDI 150.000 100.000 75.000 75.000 300.000 500.000 100.000

Nilai Investasi 200 juta s/d 1 Milyar / IUI 300.000 200.000 125.000 125.000 450.000 750.000 250.000

Nilai Investasi 1 Milyar s/d tak terhingga / IUI 550.000 450.000 250.000 250.000 600.000 1.000.000 300.000

BAB VII TATA CARA PUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Pasal 12 (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal melalui Penyetor. (2) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 19 ini merupakan pendapatan Asli Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah. BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13 (1) Perusahaan diberikan peringatan tertulis apabila : a. Tidak melakukan kewajiban ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, jenis dan Komoditi Industri yang tercantum dalam IUI dan TDI yang telah diperoleh. c. Adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang HAKI bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan Pelanggaran HAKI seperti antara lain Hak Cipta, Paten dan Merek; d. Adanya laporan pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang. KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT


38

(3) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang termuat didalam izin telah diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang. BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 14 (1) Pelanggaran atas peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Denda dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetor seluruhnya ke kas Daerah (3) Tanpa mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dijatuhkan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 15 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribdi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bntuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah. g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e). h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi. KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT


39

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan atau sanksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana yang berlaku BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Perindustrian Dan Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Izin yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah tetap berlaku sampai habis masa izin dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya peraturan daerah ini. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daeran Tahun 2003 Nomor 28) dinyatakan dicabut dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.



40

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 01 Desember 2006 BUPATI MANOKWARI, CAP/TTD DOMINGGUS MANDACAN Diundangkan di Manokwari pada tanggal 01 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI, CAP/TTD Drs. ANTHONIUS LESNUSSA, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 010 081 927 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006, NOMOR 07

Untuk Salinan Yang Sah Sesuai Dengan Aslinya AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

ROBERTH K. R. HAMMAR, SH.,MH. PEMBINA NIP. 640 021 444


PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 07 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI USAHA DI BIDANG PERINDUSTRIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents