PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR : 10 TAHUN 2003 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Kompilasi Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari

351

PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR : 10 TAHUN 2003 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANOKWARI, Menimbang :

a. bahwa untuk mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang ; b. bahwa agar bangunan gedung dapat menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung ; c. bahwa agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan ; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


Mengingat

:

352

membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari, tentang Bangunan Gedung. 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907) ; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894); 4. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi IrianJaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894); 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan nama Propinsi Irian Barat. Menjadi Irian Jaya; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi



353

sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 8. Keputusan Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1873 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 Tentang Usaha Jasa Konstruksi ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 Tentang Pembinaan dan Peran Masyarakat; 14. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri ; 15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyususan Peraturan Perundang – undangan dan bentuk rancangan Undang –



354

undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 – 1999 Nomor 70) ; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri ; 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 66/PRT/1993, Tentang Teknis Penyelenggaraan Bangunan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal ; 18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung ; 19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 Tentang Persyaratan Teknis Aksebilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan ; 20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 Tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan ; 21. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 Tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan ; 22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994, Tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri ;


355


23. Peraturan daerah Kabupaten Manokwari Nomor 4 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 4). Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN MANOKWARI GEDUNG.

DAERAH TENTANG

KABUPATEN BANGUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari. 2. Bupati adalah Bupati Manokwari. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah. 5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manokwari. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manokwari. 7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya



356

berada di atas dan /atau di dalam tanah dan / atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 8. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun. 9. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai 15 (lima belas) tahun. 10. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang di tinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun. 11. Kavling / pekarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan . 12. Mendirikan bangunan ialah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut . 13. Merobohkan bangunan ialah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan/atau konstruksi bangunan. 14. Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang di tarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kavling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh di bangun bangunan. 15. Koefisien Dasar Bangunan ( KDB ) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan. 16. Koefisien Lantai Bangunan ( KLB ) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan. BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


17.

18.

19.

357

Koefisien Daerah Hijau ( KDH ) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas daerah hijau dengan luas kavling/pekarangan. Tinggi Bangunan adalah jarak yang di ukur dari permukaan tanah, di mana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan untuk mendirikan / mengubah bangunan. Pasal 2 Fungsi dan Pengertian Bangunan Gedung

(1) Fungsi bangunan gedung di wilayah Kabupaten Manokwari, digolongkan dalam fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus. (2) Bangunan gedung fungsi hunian adalah bangunan yang digunakan untuk hunian dengan penghuni satu atau lebih dari satu rumah tangga, meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara, real estate . (3) Bangunan gedung fungsi keagamaan adalah bangunan yang digunakan untuk melaksanakan ritual atau proses keagamaan berlangsung, meliputi masjid, gereja, pura, wihara dan kelenteng . (4) Bangunan gedung fungsi usaha adalah bangunan yang digunakan untuk melaksanakan proses usaha baik berupa jasa, transaksi jual beli dan sebagainya, meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan. (5) Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan berfungsi sosial meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium dan pelayanan umum. (6) Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan yang digunakan untuk aktifitas / kegiatan yang khusus dan menggunakan konstruksi bangunan yang khusus, meliputi bangunan gedung untuk reaktor BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


358

nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, Gedung obat dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh Menteri. (7) Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi ; (8) Fungsi bangunan gedung sebagaimana di maksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten ; (9) Fungsi bangunan gedung sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dicantumkan dalam izin mendirikan bangunan ; (10) Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) harus mendapatkan persetujuan dan penetapan kembali oleh pemerintah daerah. Pasal 3 Klasifikasi Bangunan (1) Menurut fungsinya, bangunan di wilayah Kabupaten Manokwari diklasifikasikan sebagai berikut : a. bangunan rumah tinggal dan sejenisnya ; b. bangunan keagamaan ; c. bangunan perdagangan dan jasa ; d. bangunan industri ; e. bangunan pergudangan ; f. bangunan perkantoran ; g. bangunan transportasi ; h. bangunan pelayanan umum ; i. bangunan khusus. (2) Menurut umurnya, bangunan di wilayah Kabupaten Manokwari diklasifikasikan sebagai berikut : a. bangunan permanen ; b. bangunan semi permanen ; c. bangunan sementara.



359

(3) Menurut wilayahnya, bangunan di wilayah Kabupaten Manokwari diklasifikasikan sebagai berikut : a. bangunan di kota klasifikasi I ; b. bangunan di kota klasifikasi II ; c. bangunan di kota klasifikasi III ; d. bangunan di kawasan khusus/tertentu ; e. bangunan di pedesaan. (4) Menurut lokasinya, bangunan di wilayah Kabupaten Manokwari dikalasifikasikan sebagai berikut : a. bangunan di tepi jalan utama ; b. bangunan di tepi jalan arteri ; c. bangunan di tepi jalan kolektor ; d. bangunan di tepi jalan antar lingkungan (lokal) ; e. bangunan di tepi jalan lingkungan ; f. bangunan di tepi jalan desa ; g. bangunan di tepi jalan setapak. (5) Menurut ketinggiannya, bangunan di wilayah Kabupaten Manokwari diklasifikasikan sebagai berikut : a. bangunan bertingkat rendah (satu s.d. dua lantai) ; b. bangunan bertingkat sedang (tiga s.d. lima lantai) ; c. bangunan bertingkat tinggi (enam lantai keatas). (6) Menurut luasnya; bangunan di walayah Kabupaten Manokwari diklasifikasikan sebagai berikut : a. bangunan dengan luas < dari 100 m2; b. bangunan dengan luas 100 – 500 m2; c. bangunan dengan luas 500 – 1000 m2; d. bangunan dengan luas > 1000 m2. (7) Menurut statusnya, bangunan di wilayah Kabupaten Manokwari diklasifikasikan sebagai berikut : a. bangunan pemerintah ; b. bangunan swasta/pribadi.



360

BAB II PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Pertama Umum Pasal 4 (1)

(2)

(3)

(4)

Setiap bangunan gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan, dan/atau dibongkar sesuai dengan persyaratan bangunan gedung, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta peraturan pelaksanaanya, termasuk pedoman dan standar teknisnya ; Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi agar bangunan dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan ; Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis, baik persyaratan tata bangunan maupun persyaratan keandalan bangunan gedung, agar bangunan gedung laik fungsi dan layak huni, serasi dan selaras dengan lingkungannya ; Pemenuhan persyaratan teknis disesuaikan dengan fungsi, klasifikasi, dan tingkat permanensi bangunan gedung.

Bagian Kedua Persyaratan Administrasi Pasal 5 (1)

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang meliputi :



(2) (3)

361

a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah ; b. status kepemilikan bangunan gedung ; dan c. izin mendirikan bangunan gedung. Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau bagian bangunan gedung ; Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap bangunan gedung untuk keperluan penertiban pembangunan dan pemanfaatan. Pasal 6

(1)

(2)

Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) butir a. adalah penguasaan atas tanah yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat sebagai tanda bukti penguasaan/kepemilikan tanah, seperti hak milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan hak pakai, atau status hak atas tanah lainnya yang berupa pelepasan tanah adat, akta jual beli, dan akta/bukti kepemilikan lainnya ; Izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) butir a. pada prinsipnya merupakan persetujuan yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung. Pasal 7

(1) Status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) butir b. merupakan surat keterangan bukti kepemilikan bagunan gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil kegiatan pendataan bangunan gedung ; (2) Pendataan, termasuk pendaftaran bangunan gedung, dilakukan pada saat proses perizinan mendirikan bangunan gedung dan secara periodik, yang dimaksudkan untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, memberikan



(3)

(4)

362

kepastian hukum tentang status kepemilikan bangunan gedung, dan sistem informasi ; Berdasarkan pendataan bangunan gedung, sebagai pelaksanaan dari asas pemisahan horizontal, selanjutnya pemilik bangunan gedung memperoleh surat keterangan kepemilikan bangunan gedung dari Pemerintah Daerah ; Dalam hal terdapat pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung, pemilik yang baru wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Pasal 8

(1)

(2)

(3)

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) butir c. adalah surat bukti dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai dengan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah ; IMB dimaksudkan untuk mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung di wilayah Kabupaten Manokwari, dengan tujuan terjaminnya keselamatan penghuni dan lingkungan serta tertib pembangunan ; Orang, Badan/Lembaga sebelum mendirikan bangunan gedung di wilayah Kabupaten Manokwari, diwajibkan mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan IMB. Bagian Ketiga Persyaratan Tata Bangunan Paragraf 1 Peruntukan dan Intensitas Bangunan Pasal 9 Peruntukan Lokasi BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


(1)

(2)

(3)

(4)

363

Pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam : a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Manokwari b. Rencana Rinci Tata Ruang Kota Manokwari c. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan Peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peruntukan utama, sedangkan apabila pada bangunan tersebut terdapat peruntukan penunjang agar berkonsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum; Setiap pihak yang memerlukan informasi tentang peruntukan lokasi atau ketentuan tata bangunan dan lingkungan lainnya, dapat memperolehnya pada Dinas Pekerjaan Umum serta BAPPEDA ; Untuk pembangunan diatas jalan umum, saluran, atau sarana lain, atau yang melintasi sarana dan prasarana jaringan kota, atau dibawah/diatas air, atau pada daerah hantaran udara (transmisi) tegangan tinggi, harus mendapat persetujuan khusus dari Bupati. Pasal 10 Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

(1)

(2)

(3)

Setiap bangunan gedung yang dibangun dan dimanfaatkan harus memenuhi kepadatan bangunan yang diatur dalam Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sesuai yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan ; Koefisien Dasar Bangunan ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan ; Ketentuan besarnya KDB pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana Tata Ruang Kota Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi



(4)

364

yang sudah memilikinya, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Setiap bangunan umum apabila tidak ditentukan lain, ditentukan KDB maksimum 60% dari luas area bangunan. Pasal 11 Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

(1)

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatan dan kenyamanan umum ; (2) Ketentuan besarnya KLB pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12 Koefisien Daerah Hijau (KDH) (1)

Koefisien Daerah Hijau (KDH) ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah ;

(2)

Ketentuan besarnya KDH pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Setiap bangunan umum apabila tidak ditentukan lain, ditentukan KDH minimum 30 % (tiga puluh persen) luas area bangunan.

(3)

Pasal 13 Ketinggian Bangunan (1) (2)

Ketinggian bangunan ditentukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang ; Untuk masing-masing lokasi yang belum dibuat tata ruangnya, ketinggian maksimum bangunan ditetapkan oleh Kepala Dinas BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


(3)

365

Pekerjaan Umum dengan mempertimbangkan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan, serta keserasian dengan lingkunganya; Ketinggian bangunan deret maksimum 4 (empat) lantai dan selebihnya harus berjarak dengan persil tetangga. Pasal 14 Garis Sempadan

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Garis sempadan pondasi bangunan terluar yang sejajar dengan as jalan (rencana jalan)/tepi sungai /tepi pantai ditentukan berdasarkan lebar jalan /rencana jalan/lebar sungai /kondisi pantai, fungsi jalan dan peruntukan kavling /kawasan ; Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar tersebut ayat (1), bilamana tidak ditentukan lain adalah separuh lebar daerah milik jalan (damija) dihitung dari tepi jalan /pagar ; Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar tersebut ayat (1), untuk daerah pantai, bilamana tidak ditentukan lain adalah 100 (seratus) meter dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan ; Untuk lebar jalan /sungai yang kurang dari 5 (lima) meter, letak garis sempadan adalah 2,5 (dua setengah) meter dihitung dari tepi jalan /pagar ; Letak garis sepadan pondasi bangunan terluar pada bagian samping yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah minimal 2 (dua) meter dari batas kavling,atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan ; Garis terluar suatu tritis/oversteck yang menghadap kearah tetangga, tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga ; Apabila garis sepadan bangunan ditetapkan berimpit dengan garis sempadan pagar, cucuran atap suatu tritis/oversteck harus diberi talang dan pipa talang harus disalurkan sampai ke tanah ;



366

(9)

Dilarang menempatkan lobang angin /ventilasi /jendela pada dinding yang berbatasan langsung dengan dinding tetangga ; (10) Garis sempadan untuk bangunan yang dibangun dibawah permukaan tanah maksimum berimpit dengan garis sempadan pagar, dan tidak diperbolehkan melewati batas pekarangan. Pasal 15 Garis sempadan pantai /danau /sungai (1)

(2)

Garis sempadan untuk bangunan gedung yang dibangun di tepi pantai/danau /sungai, apabila tidak ditetapkan lain adalah sebesar 100 m’ (seratus meter) dari garis pasang tertinggi untuk bangunan gedung ditepi danau /sungai ; Besarnya garis sempadan pantai /danau /sungai di luar ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan para ahli. Pasal 16 Jarak Antar Bangunan

(1) (2)

(3)

(4)

Jarak antara masa /blok bangunan satu dengan lainnya dalam satu kavling atau antara kavling minimum adalah 4 (empat) meter ; Setiap bangunan umum harus mempunyai jarak masa/blok bangunan dengan bangunan disekitarnya sekurang–kurangnya 6 (enam) meter dan 3 (tiga) meter dengan batas kavling ; Untuk bangunan bertingkat, setiap kenaikan satu lantai jarak antara masa /blok bangunan yang satu dengan lainnya ditambah dengan 0,5 m’ (setengah meter). Ketentuan lebih rinci tentang jarak antar bangunan gedung mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku.


367


Paragraf 2 Arsitektur Bangunan Gedung Pasal 17 (1)

Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkunganya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai –nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

(2)

Persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitarnya .

(3)

Persyaratan tata ruang dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan fungsi ruang, arsitektur bangunan gedung, dan keandalan bangunan gedung. Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkunganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mepertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung, ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.

(5)

Pasal 18 (1)

Setiap bangunan (termasuk pekerjaan tapak diperbolehkan menghalangi pandangan lalu lintas ;

(2)

Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan mengganggu atau menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan umum, keseimbangan/pelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan;


luar)

tidak


368

(3)

Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan dibangun atau berada diatas sungai/saluran/parit pengairan ;

(4)

Khusus untuk daerah-daerah tertentu, yang mempunyai sungai dengan lebar >50 m, pembangunan bangunan di atas sungai dimungkinkan dengan struktur bangunan khusus dan harus mendapat persetujuan dari Bupati setelah mendengar pendapat para ahli dengan tetap mempertimbangkan tidak mengganggu fungsi dan merusak lingkungan ; Untuk bangunan yang berfungsi sebagai bangunan keagamaan, usaha, sosial budaya dan bangunan fungsi khusus diwajibkan menyediakan area perpakiran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau 30-40 % dari luas area bangunan.

(5)

Paragraf 3 Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan Pasal 19 (1)

Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan ;

(2)

Setiap pemohon yang akan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang mempunyai jenis usaha atau kegiatan Bangunan arealnya sama atau lebih besar dari 5 (lima) hektar, diwajibkan untuk melengkapi persyaratan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku dan harus menyertakan rekomendasi dari Instansi yang menangani masalah tersebut ;

(3)

Untuk kawasan industri, perhotelan, perumahan areal-estate, pariwisata, pelabuhan, gedung bertingkat yang mempunyai ketinggian 60 (enam puluh) meter atau lebih, diwajibkan untuk melengkapi Persyaratan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ; BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


(4)

(5)

369

Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ditangani oleh Instansi Terkait sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku ; Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku, dan Izin Mendirikan Bangunannya dapat dicabut oleh Bupati. Paragraf 4 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pasal 20

(1)

Persyaratan tata bangunan untuk suatu kawasan lebih lanjut akan disusun dan ditetapkan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) ;

(2)

Dalam menyusun RTBL Pemerintah Daerah akan mengikutsertakan masyarakat, pengusaha, dan para ahli agar didapat RTBL yang sesuai dengan kondisi kawasan dan masyarakat setempat ; RTBL disusun berdasarkan yang telah ditetapkan akan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun disesuaikan ; RTBL digunakan untuk pengendalian pemanfaatan ruang suatu lingkungan/kawasan, menindak lanjuti rencana rincian tata ruang dalam rangka perwujudan kualitas bangunan gedung dari lingkungan bangunan gedung termasuk ekologi dan kualitas visual.

(3) (4)



370

Bagian Keempat Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung Paragraf 1 Persyaratan Keselamatan Pasal 21 Ketahanan Konstruksi (1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Setiap bangunan harus dibangun dengan mempertimbangkan kekuatan, kekakuan dan kestabilan dari segi struktur ; Peraturan standart teknik yang harus dipakai ialah peraturan standar teknik yang berlaku di Indonesia yang meliputi Standar Nasional Indonesia (SNI) tantang Tata Cara, Spesifikasi, dan Metode Uji yang berkaitan dengan bangunan gedung ; Setiap bangunan dan konstruksinya harus diperhitungkan terhadap beban sendiri, beban yang dipikul, beban angin, dan getaran dan gaya gempa sesuai dengan peraturan pembebanan yang berlaku ; Setiap bangunan dan bagian konstruksinya yang dinyatakan mempunyai tingkat gaya angin atau gempa yang cukup besar harus direncanakan dengan kontruksi yang sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku ; Setiap bangunan bertingkat lebih dari dua lantai, dalam pengajuan perizinan mendirikan bangunannya harus menyertakan perhitungan strukturnya sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku ; Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewajiban dan wewenang untuk memeriksa konstruksi bangunan yang dibangun / akan dibangun baik dalam rancangan bangunannya maupun pada masa pelaksanaan pembangunannya, terutama untuk ketahanan terhadap bahaya gempa. BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


371

Pasal 22 Ketahanan Terhadap Bahaya Kebakaran (1)

(2)

Setiap gedung untuk kepentingan umum, seperti bangunan peribadatan, bangunan perkantoran, bangunan pasar/pertokoan/mal, bangunan perhotelan, bangunan kesehatan, bangunan pendidikan, bangunan gedung pertemuan, bangunan pelayanan umum, dan bangunan industri serta bangunan hunian susun harus mempunyai sistem pengamanan terhadap bahaya kebakaran, baik sistem proteksi pasif maupun sistem proteksi aktif ; Pemenuhan persyaratan ketahanan terhadap bahaya kebakaran mengikuti ketentuan dalam pedoman dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Pasal 23 Persyaratan Bahan Bangunan

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

Penggunaan bahan bangunan diupayakan semaksimal mungkin menggunakan bahan bangunan produksi dalam negeri/setempat dengan kandungan lokal minimal 60% (enam puluh persen) ; Penggunaan bahan bangunan harus mempertimbangkan keawetan dan kesehatan dalam pemanfataan bangunannya ; Bahan bangunan yang dipergunakan harus memenuhi syaratsyarat teknik sesuai dengan fungsinya, seperti yang dipersyaratkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang spesifikasi bahan bangunan yang berlaku ; Penggunaan bahan bangunan yang mengandung racun atau bahan kimia yang berbahaya, harus mendapat rekomendasi dari instansi terkait dan dilaksanakan oleh ahlinya ; Pengecualian dari ketentuan ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya.



372

Paragraf 2 Persyaratan Kesehatan Pasal 24 Jaringan Air Bersih (1) (2)

(3) (4)

Jenis, mutu, sifat, dan peralatan instalasi air minum harus memenuhi standar dan ketentuan teknis yang berlaku ; Pemilihan sistim penempatan instalasi air minum harus disesuaikan dan aman terhadap sistim lingkungan, bangunanbangunan lain, bagian–bagian lain dari bangunan dan instalasiinstalasi lain hingga tidak saling membahayakan, menggangggu, dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan; Pengadaan sumber air minum diambil PDAM dari sumber yang dibenarkan secara resmi oleh yang berwenang ; Perencanaan dan instalasi jaringan air bersih mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku. Pasal 25 Jaringan Air Hujan

(1) (2)

(3)

Pada dasarnya air hujan harus dibuang atau dialirkan ke saluran umum kota; Jika hal dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak mungkin, berhubungan belum tersedianya saluran umum kota maupun sebab-sebab lain yang dapat diterima oleh yang berwenang, maka pembuangan air hujan harus dilakukan melalui proses peresapan ataupun cara – cara lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum ; Saluran Air Hujan : a. Dalam tiap – tiap pekarangan harus dibuat saluran pembuangan air hujan ;



(4)

373

b. Saluran tersebut diatas harus mempunyai ukuran yang cukup besar dan kemiringan yang cukup untuk dapat mengalirkan seluruh air hujan dengan baik ; c. Air hujan yang jatuh diatas atap harus segera disalurkan ke saluran diatas permukaan tanah dengan pipa atau saluran pasangan terbuka. Perencanaan dan instalasi jaringan air hujan mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku. Pasal 26 Jaringan Air Kotor

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

Semua air kotor yang asalnya dari dapur, kamar mandi, WC dan tempat cuci, pembuangannya harus melalui pipa – pipa tertutup dan sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang berlaku ; Pembuangan air kotor dimaksud pada ayat (1) dapat dialirkan ke saluran umum kota ; Jika dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak mungkin, berhubungan belum tersedianya saluran umum kota ataupun sebab – sebab lain yang dapat diterima oleh yang berwenang, maka pembuangan air hujan harus dilakukan melalui proses peresapan ataupun cara-cara lain yang ditentukan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum ; Letak sumur-sumur peresapan berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumber air minum/bersih terdekat dan atau tidak berada di bagian atas kemiringan tanah terhadap letak sumber air minum/bersih, sepanjang tidak ada ketentuan lain yang diisyaratkan/diakibatkan oleh suatu kondisi tanah ; Perencanaan dan instalasi jaringan air kotor mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku.



374

Pasal 27 Tempat Pembuangan Sampah (1)

(2)

(3)

(4)

Setiap pembangunan baru/atau perluasan suatu bangunan yang diperuntukan sebagai tempat kediaman diharuskan melengkapi dengan tempat/kotak/lobang pembuangan sampah yang ditempatkan dan dibuat sedemikian rupa sehingga kesehatan umum terjamin ; Dalam hal pada lingkungan didaerah perkotaan yang merupakan kotak –kotak sampah induk, maka sampah dapat ditampung untuk diangkut oleh petugas Dinas Kebersihan ; Dalam hal jauh dari kotak sampah induk Dinas Kebersihan maka sampah – sampah dapat dibakar dengan cara – cara aman atau dengan cara lainya ; Perencanaan dan instalasi tempat pembuangan sampah mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku. Pasal 28 Penghawaan dalam Bangunan

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

Setiap bangunan gedung harus mempunyai ventilasi alami atau ventilasi mekanik/buatan, sesuai dengan fungsinya ; Kebutuhan ventilasi diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan sirkulasi udara dan pertukaran udara dalam ruang sesuai dengan fungsi ruang ; Ventilasi alami harus terdiri dari bukaan permanen, jendela, pintu atau sarana lain yang dapat dibuka sesuai dengan kebutuhan dan standar teknis yang berlaku ; Ventilasi alami suatu ruangan dapat berupa suatu jendela, bukaan pintu ventilasi atau sarana lainnya dari ruangan yang bersebelahan; Luas ventilasi alami diperhitungkan minimal seluas 5% (lima persen) dari luas lantai ruangan yang diventilasi ; BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


(6) (7)

(8) (9)

375

Sistem ventilasi buatan harus diberikan jika ventilasi alami yang tidak dapat memenuhi syarat ; Penempatan ven (kipas angin) sebagai ventilasi buatan harus memungkinkan pelepasan udara secara maksimal dan masuknya udara segar, atau sebaliknya ; Bilamana digunakan ventilasi buatan, sistem tersebut harus bekerja terus-menerus selama ruang tersebut dihuni ; Penggunaan ventilasi buatan, harus memperhitungkan besarnya pertukaran udara yang disarankan untuk berbagai fungsi ruang dalam bangunan gedung sesuai pedoman dan standar yang berlaku. Pasal 29 Pencahayaan Dalam Bangunan

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

Setiap bangunan gedung harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau buatan, sesuai dengan fungsinya ; Kebutuhan pencahayaan meliputi kebutuhan pencahayaan untuk ruangan di dalam bangunan, daerah luar bangunan, jalan, taman dan daerah bagian luar lainnya, termasuk daerah di udara terbuka dimana pencahayaan dibutuhkan ; Pemanfaatan pencahayaan alami harus diupayakan secara optimal pada bangunan gedung, disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan fungsi masing – masing ruang didalam bangunan gedung ; Pencahayaan buatan pada bangunan gedung harus dipilih secara fleksibel, efektif dan sesuai dengan tingkat iluminasi/tingkat kekuatan cahaya yang dipersyaratkan sesuai fungsi ruang dalam bangunan gedung, dengan mempertimbangkan efesiensi dan konservasi energi yang digunakan ; Besarnya kebutuhan pencahayaan alami dan/atau buatan dalam bangunan gedung dihitung berdasarkan pedoman dan standar teknis yang berlaku.



376

Paragraf 3 Persyaratan Kemudahan/Aksesibilitas Pasal 30 (1)

(2)

(3)

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan yang meliputi kemudahan hubungan ke, dari dan didalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung ; Kemudahan hubungan ke, dari, dan didalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kemudahan hubungan horisontal dan hubungan vertikal, tersedianya akses evakuasi, serta fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi penyandang cacat dan lanjut usia ; Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bangunan untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi. Pasal 31

(1)

(2) (3)

Kemudahan hubungan horisontal antar ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) merupakan keharusan bangunan gedung untuk menyediakan pintu dan/atau koridor antar ruang ; Penyediaan mengenai jumlah, ukuran dan konstruksi teknis pintu dan koridor disesuaikan dengan fungsi ruang bangunan gedung ; Ketentuan mengenai kemudahan hubungan horisontal antar ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku.



377

Pasal 32 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung, termasuk sarana transportasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berupa penyediaan tangga, ram, dan sejenisnya serta lif dan / atau tangga berjalan dalam bangunan gedung ; Bangunan gedung yang bertingkat harus menyediakan tangga yang menghubungkan lantai yang satu dengan yang lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna ; Bangunan gedung untuk parkir harus menyediakan ram dengan kemiringan tertentu dan/atau sarana akses vertikal lainnya dengan mempertimbangkan keamanan dan kemudahan pengguna sesuai dengan standar teknis yang berlaku ; Bangunan gedung dengan jumlah lantai diatas 5 (lima) harus dilengkapi dengan sarana transportasi vertikal (lif) yang dipasang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi bangunan gedung ; Ketentuan mengenai kemudian hubungan vertikal dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku. Pasal 33

(1)

(2)

Akses evakuasi dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (32) harus disediakan di dalam bangunan gedung meliputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, jalur evakuasi apabila terjadi bencana kebakaran atau bencana lainnya, kecuali rumah tinggal ; Penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dicapai dengan mudah dilengkapi dengan penunjuk arah sesuai ketentuan yang berlaku ;



(3)

378

Ketentuan mengenai penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku. Pasal 34

(1)

(2)

(3)

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal; Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya ; Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku. Pasal 35

(1)

(2) (3)

Kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung untuk kepentingan umum ; Kelengkapan sarana dan parasarana tersebut harus memadai sesuai dengan fungsi bangunan umum tersebut ; Kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Sarana pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran ; b. Tempat parkir ; c. Sarana transportasi vertikal ; d. Sarana tata udara ; e. Fasilitas penyandang cacat ; BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


379

f. Sarana penyelamatan. Bagian Kelima Persyaratan dalam Bangunan Pasal 36 (1)

(2)

(3)

Setiap bangunan yang dibangun dapat mempertimbangkan faktor kenyamanan bagi penggunan/penghuni yang berada di dalam dan di sekitar bangunan ; Dalam merencanakan kenyamanan dalam bangunan gedung harus memperhatikan : a. Kenyamanan ruang gerak ; b. Kenyamanan hubungan antar ruang ; c. Kenyamanan kondisi udara ; d. Kenyamanan pandangan ; e. Kenyamanan terhadap kebisingan dan getaran. Ketentuan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan kenyamanan dalam bangunan gedung mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku. BAB III PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Pertama Umum Pasal 37

(1) (2)

Penyelenggaraan banguan gedung meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran ; Dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan berkewajiban memenuhi BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


(3)

(4)

380

persyaratan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Bab II ; Penyelenggaraan bangunan gedung terdiri atas pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, dan pengguna bangunan gedung ; Pemilik bangunan gedung yang belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, tetap harus memenuhi ketentuan tersebut secara bertahap. Bagian Kedua Pembangunan Pasal 38

(1) (2) (3)

(4)

Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasannya ; Pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan baik di tanah milik sendiri maupun di tanah milik pihak lain ; Pembangunan bangunan gedung di atas tanah milik pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung ; Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh pemerintah daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan kecuali bangunan gedung fungsi khusus. Pasal 39

(1)

Perencanaan bangunan rumah tinggal satu lantai dengan luas kurang dari 50 m2 dapat dilakukan oleh orang yang ahli/berpengalaman ;



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

381

Perencanaan bangunan sampai dengan dua lantai dapat dilakukan oleh orang yang ahli yang telah mendapatkan surat izin bekerja dari Bupati ; Perencanaan bangunan lebih dari dua lantai atau bangunan umum, atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh badan hukum yang telah mendapat kualifikasi sesuai dengan bidang dan nilai bagunan ; Perencana bertanggung jawab bahwa bangunan yang direncanakan telah memenuhi perencanaan teknis dan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; Perencanaan bangunan terdiri atas : a. Perencanaan Arsitektur ; b. Perencanaan Konstruksi ; c. Perencanaan Utilitas. Yang disertai dengan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pekerjaan (RKS) Ketentuan ayat (1), (2), dan (3) pasal ini tidak berlaku bagi perencanaan : a. Bangunan yang sifatnya sementara denga syarat bahwa luas dan tingginya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum ; b. Pekerjaan pemeliharan / perbaikan antara lain : o Memperbaiki bangunan dengan tidak mengubah konstruksi dan luas lantai bangunan ; o Pekerjaan memplester, memperbaiki retak bangunan dan memperbaiki lapis lantai bangunan ; o Memperbaiki penutup atap tanpa mengubah konstruksinya ; o Memperbaiki lubang cahaya/udara tidak lebih dari 1 m2 ; o Membuat pemisah halaman tanpa konstruksi ; o Memperbaiki langit – langit tanpa mengubah jaringan lain. Pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim ahli.



(8)

(9)

382

Pengesahan rencana teknis bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh pemerintah setelah mendapat pertimbangan teknis tim ahli. Keanggotaan tim ahli bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat ad hoc terdiri dari para ahli yang diperlukan sesuai dengan kompleksitas bangunan gedung. Pasal 40

(1) (2)

Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan sampai dua lantai dapat dilakukan oleh pelaksana perorangan yang ahli ; Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dengan luas lebih dari 500 m2 atau bertingkat lebih dari dua lantai atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh pelaksana badan hukum yang memiliki kualifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagian Ketiga Pemanfaatan Pasal 41

(1)

(2)

(3)

(4)

Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi ; Bangunan gedung dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi apabila telah memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Bab III Peraturan Daerah ini ; Pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala pada bangunan gedung harus dilakukan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi ; Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala bangunan gedung mengikuti pedoman teknis dan standarisasi nasional yang berlaku ;



383

Bagian Kempat Pelestarian Pasal 42 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang – undangan harus dilindungi dan dilestarikan ; Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana pada pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau pemerintah dengan memperhatikan ketentuan perundang – undangan ; Pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan, serta pemeliharaan atas bangunan gedung dan lingkungannnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak merubah nilai dan atau karakter cagar budaya yang dikandungnya ; Perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan/atau karakter cagar budaya, harus dikembalikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan ; Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta teknis pelaksanaan perbaikan, pemugaran, dan pemanfaatan mengikuti ketentuan pedoman teknis dan standarisasi nasional yang berlaku. Bagian Kelima Pembongkaran Pasal 43

(1)

Bangunan gedung dapat dibongkar apabila : a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki ; b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan ; BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


(2)

(3)

(4)

(5)

384

c. tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau melakukan penambahan/perubahan bangunan tanpa ijin. Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan hasil pengkajian teknis ; Pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali untuk rumah tinggal, dilakukan oleh pengkaji teknis dan pengadaannya menjadi kewajiban pemilik bangunan gedung ; Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang telah disetujui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuknya ; Ketentuan mengenai tata cara pembongkaran bangunan gedung mengikuti ketentuan pedoman teknis dan standar nasional yang berlaku. BAB IV PERIZINAN BANGUNAN Bagian Pertama Izin Mendirikan atau Mengubah Bangunan (IMB) Paragraf 1 Persyaratan Umum Pasal 44

(1)

Setiap orang, badan hukum atau instansi yang akan mendirikan/membangun, merubah/merenovasi, menambah dan merohohkan bangunan atau membangun di daerah, terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bupati



(2)

385

Setiap pekerjaan membangun yang ada didaerah, baik oleh pemerintah, swasta dan bangunan perorangan /tempat tinggal, harus memiliki izin mendirikan bangunan. Arahan Perencanaan Pasal 45

(1)

Sebelum mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan, pemohon harus minta keterangan tentang arahan perencanaan kepada Dinas/Instansi yang menangani perizinan/tatakota/tata bangunan, tentang rencana – rencana mendirikan / mengubah bangunan yang meliputi : a. Jenis Peruntukan Bangunan ; b. Luas lantai Bangunan yang diizinkan ; c. Jumlah lantai/lapis bangunan diatas/dibawah permukaan tanah yang diizinkan ; d. Garis Sempadan yang berlaku ; e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diizinkan ; f. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) ; g. Koefisien Daerah Hijau (KDH) ; h. Persyaratan – persyaratan bangunan ; i. Persyaratan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bangunan ; j. Hal-hal lain yang dipandang perlu.



386

Paragraf 2 Tata Cara Permohonan Izin Mendirikan/Mengubah Bangunan (IMB) Pasal 46 (1)

(2) (3)

Untuk memeperoleh izin mendirikan bangunan, maka badan lembaga atau perorangan (PIMB) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi blangko permohonan yang telah disediakan dan diajukan sendiri secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk ; Lembar Isian PIMB tersebut pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati ; PIMB harus dilampiri dengan : a. Gambar Situasi ; b. Gambar Rencana Bangunan yang telah di legalisir oleh Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan keterangan rencana (Advis Planning) dan Rekomendasi atau keterangan peruntukan lahan (Advis Planning) dari BAPPEDA, serta gambar rencana sebelum dan sesudah untuk bangunan yang mengalami perubahan bentuk ; c. Perhitungan struktur, perhitungan dan gambar rencana kelengkapan perlindungan bangunan terhadap bahaya kebakaran dan sejenisnya, serta hasil sondir, untuk bangunan bertingkat (lebih dari 2 /dua lantai) atau bangunan dengan konstruksi khusus ; b. Advice Kepala Distrik yang bersangkutan ; c. Kopi bukti pembayaran PBB tahun terakhir ; d. Kopi kartu penduduk (KTP) dan materai secukupnya ; e. Salinan atau fotocopi bukti pemilikan tanah serta bukti hak kepemilikan lainnya seperti surat ukur yang telah dicek kebenarannya oleh Kantor Pertanahan ;



387

f. Persetujuan/Izin pemilik tanah untuk bangunan yang didirikan diatas tanah yang bukan miliknya, serta izin-izin lain yang terkait ; g. Surat pernyataan bakal membangun yang diketahui oleh tetangga ; h. Khusus bangunan Pemerintah, maka persyaratan cukup dengan Surat Perintah Kerja dan gambar rencana bangunan serta perhitungannya ; i. Izin prinsip, (apabila bangunan diperuntukan untuk hal-hal yang khusus, misalnya untuk area usaha, area bandara dan lain-lain) ; j. Kelengkapan gambar rencana land clearing atau penyiapan lahan (bila diperlukan ada) Pasal 47 (1)

(2) (3)

(4)

(5)

Dinas Pekerjaan Umum mengadakan pemeriksaan PIMB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi dan teknis menurut ketentuan dari peraturan, pedoman dan standar yang diberlaku ; Dinas Pekerjaan Umum memberikan tanda terima PIMB apabila semua persyaratan administrasi telah terpenuhi ; Dalam jangka waktu 2 sd. 6 hari kerja setelah permohonan diterima sebagaimana tersebut dalam ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar berdasarkan ketentuan yang berlaku, atau menolak PIMB yang diajukan karena tidak memenuhi persyaratan teknis ; Pemohon membayar retribusi berdasarkan penetapan pada ayat (3) dan biaya administrasi lainnya, untuk PIMB yang memenuhi persyaratan teknik ; Setelah pemohonan melunasi retribusi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam ayat (4), Dinas Pekerjaan Umum memberikan Surat Izin Sementara untuk melaksanakan pembangunan fisik;



(6)

388

Untuk PIMB yang ditolak, harus diperbaiki mengikuti ketentuan yang berlaku atau petunjuk-petunjuk yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum kemudian untuk diajukan kembali. Paragraf 3 Keputusan Izin Mendirikan / Mengubah Bangunan Pasal 48

(1)

(2)

(3) (4)

Izin Mendirikan Bangunan diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan Sementara (IMBS) ; Surat Izin Mendirikan Bangunan ditandatangani oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dan IMBS ditandatangani oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya ; Izin Mendirikan Bangunan hanya berlaku kepada nama yang tercantum dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan ; a. Pemohon yang selambat – lambatnya 6 (enam) bulan setelah berlakunya Izin Mendirikan Bangunan belum memulai pelaksanaan pekerjaannya maka Surat Izin Mendirikan Bangunan batal dengan sendirinya ; b.

(5)

Perubahan nama pada Surat Izin Mendirikan Bangunan dikenakan Bea Balik Nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Izin Mendirikan Bangunan dapat bersifat sementara kalau dipandang perlu oleh Bupati dan diberikan jangka waktu selama – lamanya 1 (satu) tahun.



389

Pasal 49 (1)

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) ditolak apabila : a. Apabila bangunan yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan teknik bangunan seperti diatur pada Bab III Peraturan Daerah ini ; b. Bangunan yang akan didirikan diatas lokasi/tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan rencana kota yang sudah ditetapkan dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari ; c. Apabila bangunan mengganggu atau memperburuk lingkungan sekitarnya ; d. Apabila bangunan akan mengganggu lalu lintas kendaraan, aliran air (air hujan), cahaya atau bangunan –bangunan yang telah ada ; e. Apabila sifat bangunan tidak sesuai dengan sekitarnya ; f. Apabila tanah bangunan untuk kesehatan (hygienic) tidak mengizinkan ; g. Apabila rencana bangunan tersebut menyebabkan terganggunya jalan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah ; h. Apabila ada keberatan yang diajukan dan diberikan oleh pemerintah ; i. Apabila pada lokasi tersebut sudah ada rencana pembangunan oleh pemerintah ; j. Apabila bertentangan dengan Undang-undang, Peraturan Daerah Tingkat I atau Peraturan lainnya yang tingkatnya lebih tinggi dari Peraturan Daerah ini. Pasal 50

Izin Mendirikan Bangunan Tidak Diperlukan Dalam hal :



(1)

(2) (3)

(4)

(5) (6) (7) (8)

390

Membuat lubang – lubang ventilasi, penerangan dan sebaginya yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) m2 dengan sisi terpanjang mendatar tidak lebih dari 2 (dua) m’ ; Membongkar bangunan yang menurut pertimbangan instansi teknis terkait tidak membahayakan ; Pemeliharaan/perbaikan bangunan dengan tidak merubah denah, konstruksi maupun arsitektonis dari bangunan semula yang telah mendapat izin ; Mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang jinak atau taman – taman, dengan syarat-syarat sebagai berikut : a. Ditempatkan dihalaman belakang ; b. Luas tidak melebihi 10 (sepuluh) m2 dan tingginya tidak lebih dari 2 (dua) meter, sepanjang tidak bertentangan Pasal 37 Peraturan Daerah ini. Membuat kolam hias, taman dan patung – patung, tiang bendera di halaman pekarangan rumah ; Membongkar bangunan yang termasuk dalam klasifikasi tidak permanen ; Mendirikan bangunan sementara yang pendiriannya telah diperoleh izin dari Bupati untuk paling lama 1 (satu) bulan ; Mendirikan perlengkapan bangunan yang pendiriannya telah diperoleh izin selama mendirikan suatu bangunan. Pasal 51

Bagi siapapun dilarang mendirikan bangunan apabila : (1) (2) (3)

Tidak mempunyai surat Izin Mendirikan Bangunan ; Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat lebih lanjut dari Izin Mendirikan Bangunan ; Menyimpang dari rencana pembangunan yang menjadi dasar Pemberian Izin Mendirkan Bangunan ;



(4)

(5)

391

Menyimpang dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ; Mendirikan bangunan diatas tanah milik orang lain tanpa izin pemiliknya atau kuasanya yang sah. Pasal 52

(1)

(2)

(3)

Bupati dapat mencabut Surat Izin Mendirikan Bangunan apabila : a. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal izin itu diberikan pemegang izin masih belum melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh dan meyakinkan ; b. Pekerjaan – pekerjaan itu terhenti selama 3 (tiga) bulan dan ternyata tidak akan dilanjutkan ; c. Izin yang telah dilanjutkan itu kemudian ternyata didasarkan pada keterangan – keterangan yang keliru ; d. Pembangunan itu kemudian ternyata menyimpang dari rencana dan syarat-syarat yang disahkan. Pencabutan Surat Izin Mendirikan Bangunan diberikan dalam bentuk surat Keputusan Bupati kepada Pemegang Izin disertai dengan alasan-alasannya. Sebelum keputusan dimaksud ayat (2) Pasal ini dikeluarkan. Pemegang izin terlebih dahulu diberi tahu dan diberi peringatan secara tertulis dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatannya. Paragraf 4 Pelaksanaan Pekerjaan Mendirikan/Mengubah Bangunan Pasal 53



392

(1) PIMB wajib memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Pekerjaan Umum tentang : a. Saat akan dimulainya pekerjaan mendirikan bangunan tersebut dalam IMB, sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum pekerjaan dimulai ; b. Saat akan dimulainya bagian – bagian pekerjaan mendirikan bangunan, sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam IMB, sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum bagian itu mulai dikerjakan ; c. Tiap penyelesaian bagian pekerjaan mendirikan bagunan sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam IMB, sekurangkurangnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum bagian itu selesai dikerjakan. (2) Pekerjaan mendirikan bangunan dalam IMB baru dapat dimulai dikerjakan setelah Dinas Pekerjaan Umum menetapkan garis sempadan pagar, garis sempadan bangunan, serta ketinggian permukaan tanah pekarangan tempat bangunan akan didirikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam IMB ; (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setalah diterima pemberitahuan sebagaimana ayat (1) Pasal ini, Dinas Pekerjaan Umum tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka pemohon dapat memulai pekerjaannya ; (4) Pekerjaan mendirikan bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang diajukan dan ditetapkan dalam IMB. Pasal 54 (1)

(2)

Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemohon IMB diwajibkan untuk menutup lokasi tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengaman yang mengelilingi dengan pintu rapat Bilamana terdapat sarana kota yang mengganggu atau terkena rencana pembangunan, maka pelaksanaan



393

pemindahan/pengamanan harus dikerjakan oleh pihak yang berwenang atas biaya pemilik IMB. Pasal 55 (1)

(2)

(3)

(4)

Pelaksanaan mendirikan bangunan harus mengikuti ketentuan – ketentuan dari peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku ; Pemegang izin mendirikan bangunan diwajibkan selalu berusaha menyediakan air minum bersih yang memenuhi kesehatan lingkungan tempat pekerjaan ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dicapai oleh para pekerja yang membutuhkan ; Pemegang Izin Mendirikan Bangunan diwajibkan selalu berupaya menyediakan perlengkapan PPPK (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) lengkap dan banyaknya sesuai dengan jumlah orang yang dipekerjakan, ditempatkan sedemikian rupa didalam lingkungan pekerjaan sehingga mudah dicapai bila diperlukan ; Pemegang izin bangunan diwajibkan sedikit – dikitnya menyediakan satu WC sementara bila mempekerjakan sampai dengan 40 (empat puluh) orang pekerja, untuk 40 (empat puluh) orang kedua, ketiga dan seterusnya disediakan tambahan masing – masing 1 WC lagi. Paragraf 5 Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Pasal 56

(1)

Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan oleh pengawas yang sudah mendapat izin prinsip dari Bupati atau pejabat yang telah di tunjuk ;



(2)

(3)

394

Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, pemohon IMB diwajibkan agar menempatkan salinan gambar IMB beserta lampirannya di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan oleh petugas ; Petugas Dinas Pekerjaan Umum berwenang untuk : a. Mamasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan setiap saat pada jam kerja. b. Memeriksa apakah bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan Persyaratan Umum Bahan Bangunan (PUBB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) c. Memerintahkan penyingkiran bahan-bahan bangunan yang tidak memenuhi syarat, demikian pula alat-alat yang dianggap berbahaya serta merugikan keselamatan/kesehatan umum, serta sisa-sisa bahan bangunan / pembersihan lokasi setelah pekerjaan pembangunan selesai. d. Memerintahkan membongkar atau menghentikan segera pekerjaan mendirikan bangunan, sebagian atau seluruhnya untuk sementara waktu apabila : Pelaksanaan mendirikan bangunan menyimpang dari izin yang telah diberikan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan. Peringatan tertulis dari Dinas Pekerjaan Umum tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Bagian Kedua Sertifikat Laik Fungsi Pasal 57

(1)

Setelah bangunan selesai, pemohon wajib menyampaikan laporan secara tertulis dilengkapi dengan ; a. Berita Acara Pemeriksaan dari Pengawas yang telah diakreditasi (bagi bangunan yang dipersyaratkan) ; BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


(2)

(3)

395

b. Gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing) ; c. Fotocopi tanda pembayaran retribusi. Berdasarkan laporan dan Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas nama Bupati menerbitkan Sertifikat laik Fungsi (SLF) ; Jangka waktu penerbitan SLF dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan selambat – lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dari Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 58 Apabila terjadi perubahan penggunaan bangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam IMB, pemilik IMB diwajibkan mengajukan permohonan IPB yang baru kepada Bupati. Pasal 59 (1)

(2) (3)

(4)

Untuk bangunan yang telah ada, khususnya bangunan umum wajib dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kelaikan fungsinya ; Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh tenaga /konsultan ahli yang telah diakreditasi setiap 5 (lima) tahun sekali ; Dinas Pekerjaan Umum mengadakan penelitian atas hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengenai syarat – syarat administrasi maupun syarat-syarat teknis; Dinas Pekerjaan Umum memberikan sertifikat laik fungsi apabila bangunan diperiksa telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Pasal 60 BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


396

Pengawasan SLF (1)

(2) (3)

Dalam rangka pengawasan penggunaan bangunan, petugas Dinas Pekerjaan Umum dapat minta kepada pemilik bangunan untuk memeprlihatkan sertifikat laik fungsi beserta lampirannya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dapat menghentikan penggunaan bangunan apabila penggunaannya tidak sesuai dengan SLF Dalam hal terjadi pada ayat (2), maka setelah diberikan peringatan tertulis serta apabila dalam waktu yang ditetapkan penghuni tetap tidak memenuhi ketentuan seperti yang ditetapkan dalam SLF, Bupati akan mencabut IMB yang telah diterbitkan. Bagian Ketiga Permohonan Merobohkan Bangunan Pasal 61 Petunjuk Merobohkan Bangunan

(1)

(2) (3)

Bupati dapat memerintahkan kepada pemilik untuk merobohkan bangunan yang dinyatakan : a. Rapuh ; b. Membahayakan keselamatan umum ; c. Tidak sesuai dengan tata ruang kota dan ketentuan lain yang berlaku. Pemilik bangunan dapat mengajukan permohonan untuk merobohkan bangunannya. Sebelum mengajukan izin merobohkan bangunan pemohon harus terlebih dahulu minta petunjuk tentang rencana merobohkan bangunan kepada Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi : a. tujuan atau alasan untuk merobohkan bangunan ; b. persyaratan untuk merobohkan bangunan ; c. cara merobohkan bangunan ; BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


d.

397

hal –hal lain yang dianggap perlu. Pasal 62 Perencanaan Merobohkan Bangunan

(1) (2)

(3)

Perencanaan merobohkan bangunan dibuat oleh perencana bangunan Ketentuan ayat (1) ini tidak berlaku bagi : a. Bangunan sederhana ; b. Bangunan tidak bertingkat. Perencanaan merobohkan bangunan meliputi : a. Sistem merobohkan bangunan ; b. Pengendalian pelaksanaan merobohkan bangunan. Pasal 63 Tata Cara Mengajukan Permohonan Merobohkan Bangunan (PMB)

(1)

PMB harus diajukan sendiri secara tertulis kepada Bupati oleh perorangan atau badan/lembaga dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Formulir isian tersebut dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati. Pasal 64 Penerbitan Keterangan Persetujuan PMB

(1)

Dinas Pekerjaan Umum mengadakan penelitian atas PMB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi, teknik dan



(2) (3)

398

lingkungan menurut peraturan yang berlaku pada saat PMB diajukan ; Dinas Pekerjaan Umum memberikan tanda terima PMB apabila persyaratan administrasi telah terpenuhi ; Dinas Pekerjaan Umum memberikan rekomendasi aman atas rencana merobohkan bangunan yang diajukan telah memenuhi persyaratan keamanan teknis dan keselamatan lingkungan.



399

Pasal 65 Pelaksanaan Merobohkan Bangunan (1) (2)

Pekerjaan merobohkan bangunan baru dapat dimulai sekurangkurangnya 5 (lima) hari kerja setelah rekomendasi diterima ; Pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan berdasarkan cara dan rencana yang disahkan dalam rekomendasi. Pasal 66 Pengawasan Pelaksanaan Merobohkan Bangunan

(1)

(2)

Selama pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan, pemilik harus menempatkan salinan rekomendasi merobohkan bangunan beserta lampirannya di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan petugas ; Petugas berwenang : a. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan merobohkan bangunan ; b. Memeriksa apakah perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk merobohkan bangunan sesuai dengan persyaratan yang disahkan rekomendasi ; c. Melarang perlengkapan, peralatan dan cara yang digunakan untuk merobohkan bangunan yang berbahaya bagi pekerja, masyarakat sekitar dan lingkungan, serta memerintahkan mentaati cara-cara yang telah disahkan dalam rekomendasi.



400

BAB V RETRIBUSI Bagian Pertama Umum Pasal 67 (1) (2) (3)

(4) (5)

Sebelum memulai pekerjaan, pemohon IMB wajib membayar retribusi terlebih dahulu ; Besarnya retribusi diberitahukan kepada pemohon secara tertulis ; Pembayaran retribusi IMB tersebut ayat (1) dilakukan selambatlambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah surat pemeberitahuan diterima oleh pemohon ; Retribusi yang telah dibayarkan tidak bisa diminta kembali ; Balik nama atas IMB dikenakan biaya retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Tarif Retribusi IMB yang dibalik nama. Pasal 68 Biaya Izin Mendirikan atau Merubah Bangunan (IMB)

(1)

Biaya IMB terdiri dari : a. biaya pendaftaran. b. biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar yang meliputi arsitektur dan konstruksi. c. biaya pemeriksaan konstruksi bangunan. d. biaya pengawasan mendirikan bangunan.



(2)

401

e. biaya sempadan yang besarnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Besarnya biaya-biaya tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan pada nilai bangunan, lokasi bangunan, status bangunan, kelas bangunan, tingkat bangunan, dan luas lantai bangunan. BAB VI PERMOHONAN BANDING KEPADA DPRD Pasal 69

Permohonan banding kepada DPRD dikenakan terhadap : a. Keputusan penolakan atau pencabutan surat izin oleh Bupati ; b. Keputusan Bupati mengenai penetapan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat lebih lanjut atau penetapan larangan. Pasal 70 (1) Permohonan banding oleh yang berkepentingan dilakukan secara tertulis, dalam jangka waktu satu bulan setelah dikirimkannya keputusan ; (2) Dalam keadaan luar biasa Bupati dapat memperpanjang jangka waktu itu yang selama-lamanya satu bulan. Pasal 71 Permohonan banding itu harus memuat : a. Nama dan tempat tinggal yang berkepentingan atau kuasanya ; b. Tanggal dan nomor keputusan yang dimohon banding ; c. Alasan – alasan yang menjadi dasar permohonan banding itu ; BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


402

d. Pernyataan keputusan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Pasal 72 Berdasarkan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada Bab VI Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 dan 71, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan membentuk suatu tim khusus untuk mempelajari, mengevaluasi, terhadap keterangan-keterangan dari pemohon, instansi tehnis terkait, tim ahli yang dianggap perlu untuk di minta masukan maupun hal-hal lainnya yang diperlukan. Pasal 73 Atas dasar data, masukan, serta pertimbangan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 72, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan memberikan jawaban terhadap permohonan banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 69. Pasal 74 (1) (2)

Bupati membentuk Panitia untuk mempersiapkan penyelesaian permohonan banding itu ; Jika pencabutan suatu izin bangunan dinyatakan tidak beralasan oleh dan dengan suatu keputusan DPRD, maka izin itu berlaku kembali. BAB VII PENGAWASAN Pasal 75



403

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati. Pasal 76 (1) Disamping pemerintah, pengawasan pun dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk peran masyarakat dalam penyelenggaraaan bangunan gedung yang berupa: a. Memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan ; b. Memberi masukan kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang bangunan gedung ; c. Menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan rencana teknis bangunan tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan ; d. Melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang mengganggu, merugikan dan atau membahayakan kepentingan umum. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam pengawasan bangunan gedung mengikuti peraturan yang berlaku. BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 77 (1)

Selain pejabat Penyidik Umum, Penyidik atas tindakan pidana pelanggaran Peraturan daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah



(2)

404

yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku ; Wewenang Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ; e. Melakukan penggeladahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen–dokemen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud pada huruf e ; h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; j. Menghentikan penyidikan ; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung Jawab.



(3)

(4)

405

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyedikan kepada penuntut umum, melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Acara Pidana yang berlaku. Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang : a. Pemeriksaan tersangka ; b. Penyitaan benda ; c. Pemeriksaan saksi ; d. Pemeriksaan surat ; e. Pemeriksaan tempat kejadian yang diteruskan kepada Kejaksaan Negeri setempat. BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 78

Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana. Pasal 79 (1)

Sanksi administratif dapat berupa : a. peringatan tertulis ; b. pembatasan kegiatan pembangunan ; c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan ;



(2)

(3)

406

d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung ; e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung ; f. pencabutan izin mendirikan bangunan ; g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung ; h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung atau ; i. perintah pembongkaran bangunan gedung. Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun ; Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan. Pasal 80

(1)

(2)

(3)

(4)

Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan jika mengakibatkan kerugian harta benda orang lain ; Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ada/atau denda paling banyak 15% (lima belas persen) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup ; Setiap pemilik dan/atau pengguna gedung dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ada/atau dengan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ; Dalam proses peradilan atas tindakan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) hakim memperhatikan pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung.



(5)

407

Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.



408

Pasal 81 (1)

(2)

(3)

Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sehingga mengakibatkan bangunan gedung tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan dan/atau pidana denda ; Pidana kurungan dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1% (satu persen) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain ; b. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan /atau pidana denda paling banyak 2% (dua persen) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup ; c. Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 3 % (tiga persen) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan matinya orang lain ; Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. BAB X PERATURAN PERALIHAN Pasal 82

(1)

Bangunan yang telah didirikan dan digunakan sebelum Peraturan Daerah ini dan telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah/Surat Keputusan Bupati sebelum



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

409

Peraturan Daerah ini, dianggap telah memiliki IMB/IPB menurut Peraturan Daerah ini. Bagi bangunan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku yang belum memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan dalam tempo 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini diwajibkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Penyesuaian bangunan tersebut dengan syarat-syarat tercantum dalam Peraturan Daerah ini diberikan tenggang waktu 5 (lima) tahun apabila hal tersebut dimungkinkan dari segi tehnis maupun fungsi bangunan; Izin mendirikan bangunan dimaksud ayat (2) pasal ini diberikan sepanjang lokasi bangunan-bangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari. Permohonan yang diajukan dan belum diputuskan, akan diselesaikan berdasarkan Ketentuan – ketentuan Peraturan Daerah ini. Untuk kawasan-kawasan tertentu, dengan pertimbangan tertentu pula, dapat ditetapkan peraturan bangunan secara khusus oleh Bupati berdasarkan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang telah ada. Untuk jenis, besaran, jumlah lantai tertentu, yang mempunyai dampak penting bagi keselamatan orang banyak dan lingkungan, perlu adanya rekomendasi teknis dari Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah sebelum dikeluarkannya IMB. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 83

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanannya akan diatur kemudian langsung keputusan Bupati. BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


410

Pasal 84 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari. Di sahkan di Manokwari pada tanggal 1 Desember 2003 BUPATI MANOKWARI CAP / TTD

DOMINGGUS MANDACAN Diundangkan di Manokwari pada tanggal 1 Desember 2003 SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN MANOKWARI CAP / TTD STEVEN RUMFABE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2003 SERI : E, NOMOR 14 Untuk salinan yang sah sesuai dengan Aslinya AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN

ROBERTH K.R. HAMMAR,SH.MH. BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


411

PEMBINA NIP. 640 021 444 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR : 10 TAHUN 2003 TENTANG BANGUNAN GEDUNG 1. PENJELASAN UMUM Sejalan dengan pesatnya perkembangan fisik kota, maka diperlukan adanya pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pembangunan fisik kota baik bagi bangunan-bangunan umum, industri maupun pusat-pusat permukiman, agar terciptanya penataan lingkungan yang bersih, sehat, indah, aman dan rapi. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Tentang Membangun dan menempati perumahan untuk Kabupaten Manokwari perlu diatur dalam sebuah Peraturan Daerah untuk menunjang pendapatan daerah di bidang Retribusi khususnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah bidang perizinan bangunan yang penting untuk menunjang membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupeten Manokwari dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Kabupaten. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang 18 Tahun Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dengan tegas BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


412

telah mengatur bahwa salah satu jenis retribusi kabupaten adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 2. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 dan Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Pengklasifikasian bangunan gedung pada pasal ini dimaksudkan untuk kepentingan penerapan persyaratan administrasi dan/atau teknis bangunan yang harus dipenuhi dan dapat dikaitkan dengan besaran retribusi yang harus dibayar. Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan point a,b,c didasarkan pada radius terhadap pusat kota atau berdasarkan fungsi wilayah, dan sebagainya yang ditetapkan oleh Bupati. Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan jalan utama adalah jalan yang mempunyai peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan semua simpul jasa distribusi yang kemudian berujud kota. Huruf b Yang dimaksud dengan jalan arteri adalah jalan yang mempunyai peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota dan melayani angkutan utama. Huruf c



413

Yang dimaksud dengan jalan kolektor adalah jalan yang mempunyai peranan melayani angkutan pengumpulan atau pembagian. Huruf d Yang dimaksud dengan jalan antar lingkungan (lokal) adalah jalan yang mempunyai peranan melayani angkutan setempat. Huruf e Yang dimaksud dengan jalan lingkungan adalah jalan yang mempunyai peranan pelayanan antar lingkungan. Huruf f Yang dimaksud dengan jalan desa adalah jalan yang mempunyai peranan pelayanan wilayah desa atau antar desa. Huruf g Yang dimaksud dengan jalan setapak adalah jalan yang mempunyai peranan pelayanan lingkup kecil atau setempat. Pasal 4 sampai dengan Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Yang dimaksud dengan bangunan tapak luar adalah banguan yang bukan merupakan bagian dari bangunan induk misalnya pagar, pos satpam dan bangunan lain sejenisnya. Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Rencana tata bangunan dan lingkungan merupakan bagian dari Rencana Umum Tata Ruang Kota Ayat (2) Cukup jelas BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


414

Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 21 sampai dengan Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Ayat (1) Huruf c Ketentuan ini berlaku sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 44 sampai dengan Pasal 45 Cukup Jelas Pasal 46 Ayat (3) Huruf b Yang dimaksud dengan gambar sebelum dan sesudah adalah untuk bangunan yang akan mengalami penambahan atau perubahan bentuk maka diwajibkan menyertakan gambar rencana awal bangunan sebelum mengalami penambahan atau perubahan dan gambar rencana penambahan atau perubahannya. Huruf e Pelepasan tanah adat juga dapat diklasifikasikan dalam bukti hak kepemilikan lainnya. BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


415

Pasal 47 Cukup jelas

Pasal 48 Ayat (1) Izin Mendirikan Bangunan Sementara (IMBS) dapat diberikan atas permintaan Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) karena dibutuhkan dalam waktu cepat dengan syarat telah melengkapi semua persyaratan administrasi/tehnis dan melunasi biaya sempadan dan biaya administrasi, sementara pengurusan IMB sedang dalam proses dan berlaku selama-lamanya 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) bulan. Pasal 49 sampai dengan Pasal 77 Cukup jelas Pasal 78 Ayat (2) Yang dimaksud dengan pidana denda paling banyak 1% (satu persen) dari nilai bangunan gedung adalah 1% (satu persen) dari nilai total harga jual bangunan tersebut. Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN MANOKWARI NOMOR 14

DAERAH

KABUPATEN

Untuk salinan yang sah sesuai dengan Aslinya AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN



ROBERTH K.R. HAMMAR,SH.MH. PEMBINA NIP. 640 021 444


416

PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR : 10 TAHUN 2003 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents