PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Kompilasi Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari

829

PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANOKWARI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan maka perlu menggali potensi guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah; b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Pakir merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk ditetapkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari, tentang Retribusi Tempat Khusus Pakir. BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


Mengingat :

830

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3207); 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894); 7. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi IrianJaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


831

Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894); 8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan nama Propinsi Irian Barat. Menjadi Irian Jaya; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 13. Keputusan Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70); 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendungkung Kegiatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



832

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah; 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang BentukBentuk Produk-Produk Hukum Daerah; 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah. 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


833

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pengawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah; 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipl Daerah dalam Penegakan Peaturan Daerah. 27. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 4 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas – Dinas Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2003 Nomor 4. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TENTANGRETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari; 2. Bupati adalah Bupati Manokwari; 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;



834

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah; 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negera atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya; 7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara; 8. Tempat Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan hukum Indonesia yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir; 9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor; 10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; 11. Retribusi Tempat Parkir Khusus yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta; 12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha; BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


835

14. Surat Pendaftaran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah; 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah rertibusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah pembayaran kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar; 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan; 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; 20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi; 21. Bendahara Khusus Penerimaan adalah Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari; 22. Pembantu Bendahara Khusus Penerima adalah personil pada Dinas Perhubungan yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan menyetorkan hasil pungutan retribusi kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari;



836

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan daerah dan retribusi; 24. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daearah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya; BAB II OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang meliputi : a. Pelataran / lingkungan parkir b. Taman parkir c. Gedung parkir Pasal 3 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau bahan usaha yang memanfaatkan tempat khusus parkir. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4 Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI

837


BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA Pasal 5 Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PASAL 6 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang berorientasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7 (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : Jenis Tempat Parkir

Jenis Kendaraan / Bermotor


Tarif

838


Pelataran / Lingkungan

-

Taman

-

Gedung

-

Sedan, Jeep, Mini Bus Pick up dan sejenis Bus, Truk Angkutan Khusus Sepeda Motor Sedan, Jeep, Mini Bus Pick up dan sejenis Bus, Truk Angkutan Khusus Sepeda Motor Sedan, Jeep, Mini Bus Pick up dan sejenis Bus, Truk Angkutan Khusus Sepeda Motor

Rp. 1.000,- / sekali parkir Rp. 1.500,- / sekali parkir Rp. 1.500,- / sekali parkir Rp. 500,- / sekali parkir Rp. 1.000,- / sekali parkir Rp. 1.500,- / sekali parkir Rp. 1.500,- / sekali parkir Rp. 500,- / sekali parkir Rp. 1.500,- / 2 jam Rp. 3.500,- / 2 jam Rp. 4.000,- / 2 jam Rp. 1.000,- / 2 jam

BAB VII CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI Pasal 8 Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan tingkat pengunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan parkir diberikan BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG



839

Pasal 10 Masa retribusi tempat khusus parkir di gedung adalah jangka waktu lamanya 2 (dua) jam pertama dan jika lebih dari waktu yang ditetapkan, maka dikenakan kelipatan tarif yang sama. Pasal 11 Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB X SURAT PENDAFTARAN Pasal 12 (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya. (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Bupati. BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13 (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan. (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Bupati. BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


840

Pasal 14 (1) Pemungutan Retribusi dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT. BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 16 (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi. (2) Retribusi yang terutang dilunasi berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian. (3) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT. (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati. BAB XV TATA CARA PENAGIHAN



841

Pasal 17 (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XVI KEBERATAN Pasal 18 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Wajib Retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut. (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKPT, KBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 19



842

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa meminta seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 20 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Apabila pengembalian Pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen).



843

Pasal 21 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala daerah dengan sekurangkurangnya menyebutkan : a) Nama dan alamat Wajib Retribusi; b) Masa retribusi ; c) Besarnya kelebihan pembayaran; d) Alasan yang singkat dan jelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. Pasal 22 (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 23 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.



844

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan. (4) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati. BAB XIX KEDALUARSA Pasal 24 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila : a. Diterbitkan surat teguran; atau b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan. BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 25 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah (2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


845

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



846

BAB XXI KETENTUAN PIDANA Pasal 26 (1) Pembantu Bendahara Khusus Penerima yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang. (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggarannya. BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 4 Tahun 1994 tentang Retribusi Tempat Parkir dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 28 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari.



847

Disahkan Manokwari pada tanggal 1 Desember 2003 BUPATI MANOKWARI, CAP / TTD DOMINGGUS MANDACAN Diundangkan di Manokwari pada tanggal 1 Desember 2003 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI CAP / TTD STEVEN RUMFABE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2003 SERI : C, NOMOR 29 Untuk Salinan Yang sah sesuai Asli AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN

ROBERTH K.R. HAMMAR,SH.MH. PEMBINA NIP. 640 021 444


848


PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR I. PENJELASAN UMUM Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam rangka menetapkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat Daerah Kabupaten . Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian dengan mengatur dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari . II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 29 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN MANOKWARI NOMOR 29

DAERAH


KABUPATEN

PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Recommend Documents