PERDA : RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
212
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANOKWARI, Menimbang : a. bahwa struktur besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2002 Pasal 11 ayat (1), dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan tingkat inflasi sekarang ini, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian; b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3207); 3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3229); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT
PERDA : RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
213
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 6. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1900 Nomor 19, Tambahan lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 3408); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT
PERDA : RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
214
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain; 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2002 Nomor 18); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 58).
KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT
PERDA : RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
215
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI dan BUPATI MANOKWARI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN PASAL I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2002 Nomor 18) , dalam Pasal 11 ayat (1) tentang Struktur besarnya tarif Retribusi per unit setiap tahun diubah dan ditetapkan sebagai berikut : a. Penangkapan Ikan Hiu ……………… Rp. 1.500.000,00 b. Penangkapan Ikan Dasar( Demersal ) Rp. 500.000,00 c. Penangkapan Ikan Permukaan ( Pelagis ) ………… Rp. 500.000,00 d. Penangkapan dengan Bagan/Rakit…… Rp. 500.000,00 e. Penangkapan dengan Rumpon……… Rp. 250.000,00 g. Penangkapan Lobster ……………… Rp. 300.000,00 h. Penangkapan Teripang ……………… Rp. 500.000,00 i. Penangkapan Ikan Kerapu/Napoleon …Rp. 1.500.000,00 j. Penangkapan Ikan Cakalang dan Tuna Rp. 1.500.000,00 k. Nelayan Musiman / Temporer ……… Rp. 1.000.000,00 l. Nelayan Lokal ……………………… Rp. 250.000,00 m. Budidaya Ikan air Tawar : - Luas Areal dibawah 1 Ha ………… Rp. 50.000,00 - Luas Areal 1 – 2 Ha ……………… Rp. 75.000,00 - Luas Areal diatas 2 Ha …………… Rp. 100.000,00 n. Budidaya Ikan Air Payau : - Luas Areal dibawah 1 Ha ………… Rp. 100.000,00 - Luas Areal 1 - 2 Ha ……………… Rp. 150.000,00 - Luas Areal diatas 2 Ha …………… Rp. 200.000,00 o. Budidaya Ikan Laut : - Luas Areal di bawah 1 Ha ……… Rp. 500.000,00 - Luas Areal 1 - 2 Ha ……………… Rp. 750.000,00 - Luas Areal diatas 2 Ha …………… Rp. 1.000.000,00 p. Pengolahan dan/atau Pengawetan hasil-hasil laut ….. Rp. 1.000.000,00 q. Pengumpulan dan Penyimpanan Hasil Laut ……….. Rp. 1.000.000,00
KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT
PERDA : RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
216
PASAL II Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari.
Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 01 Desember 2006 BUPATI MANOKWARI, CAP/TTD DOMINGGUS MANDACAN Diundangkan di Manokwari pada tanggal 01 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI, CAP/TTD Drs. ANTHONIUS LESNUSSA, MM. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 010 081 927 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006, NOMOR 20 Manokwari, 23 Oktober 2007 Untuk Salinan yang Sah sesuai Asli AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
ROBERTH K.R. HAMMAR, SH.MH. PEMBINA TINGKAT I NIP. 640 021 444
KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT
