PERDA : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
222
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANOKWARI, Menimbang : a. bahwa struktur besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah yang tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 29 Tahun 2003 Pasal 8 ayat (5), beberapa komponen dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan tingkat inflasi sekarang ini, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian; b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari; Mengingat
: 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten–Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3207); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT
PERDA : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
223
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2977); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT
PERDA : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
224
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah. 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah; 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 29 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2003 Nomor 33).
KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT
PERDA : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
225
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI dan BUPATI MANOKWARI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH . PASAL I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 33), dalam Pasal 8 ayat (5) tentang Struktur dan besarnya tarif diubah dan ditetapkan sebagai berikut: No. 1 1.
2.
3.
Instansi 2 Badan Infokom, PDE dan ARDA Kabupaten Manokwari.
Obyek 3 1. Pemakaian Ruangan Aula dan Fasilitas 2. Pemakaian Panggung terbuka 3. Pemakaian Mobil Unit : a. Dalam Kota b. Luar Kota 4. Pemakaian Sound System Lapangan 5. Pemakaian Sound System Ruangan 6. Pemakaian Musik Band 7. Pemakaian Orgen (Elekton) 8. Pemakaian infokus dan layar a. Dalam Kota b. Luar Kota
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manokwari
XXIII. ALAT BERAT (per jam) 1. Exavator PC 200 2. Exavator EX 200 3. Buldozer D.85.EESS 4. Wheel Loader 5. Motor Grader 6. Three Well Roller 7. Walls MGB.1 8. Stone Crusher 9. Baby Roller
Bagian Pemuda dan Olahraga Setda Kabupaten Manokwari
ASET OLAHRAGA (Per hari) 1. Pemakaian Stadion Sanggeng 2. Pemakaian Lapangan Borarsi 3. Pemakaian Gedung Olahraga (GOR) 4. Pemakaian Asrama Atlit a. Aula dan Fasilitas b. Kamar Tidur 5. Tenis Lapangan 6. Lapangan Volly Ball 7. Lapangan Basket Ball
KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT
Tarif 4 Rp. 650.000,Rp. 300.000,Rp. 200.000,Rp. 400.000,Rp. 300.000,Rp. 500.000,Rp. 750.000,Rp. 400.000,Rp. 200.000,Rp. 400.000,-
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
500.000,300.000,275.000,500.000,225.000,125.000,110.000,360.000,100.000,-
Rp. 1.000.000,Rp. 500.000,Rp. 700.000,-
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
300.000,65.000,300.000,250.000,250.000,-
PERDA : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
226
PASAL II Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 01 Desember 2006 BUPATI MANOKWARI, CAP/TTD DOMINGGUS MANDACAN Diundangkan di Manokwari pada tanggal 01 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI, CAP/TTD Drs. ANTHONIUS LESNUSSA, MM Pembina Utama Muda NIP. 010 081 927 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006, NOMOR 22 Manokwari, 23 Oktober 2007 Untuk Salinan yang Sah sesuai Asli AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
ROBERTH K.R. HAMMAR, SH.MH. PEMBINA TINGKAT I NIP. 640 021 444
KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT
