PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG IZIN USAHA POS DAN TELEKOMUNIKASI BUPATI MANOKWARI,

PERDA : IZIN USAHA POS DAN TELEKOMUNIKASI

134

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG IZIN USAHA POS DAN TELEKOMUNIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MANOKWARI, Menimbang

: a. bahwa untuk pelayanan jasa pos dan telekomunikasi dalam wilayah Kabupaten Manokwari, dipandang perlu melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha jasa pos dan telekomukasi oleh Pemerintah Daerah; b. bahwa untuk kepentingan kontribusi bagi daerah, dipandang perlu menggali pendapatan asli daerah yang bersumber dari pungutan restribusi usaha jasa pos dan telekomunikasi di Kabupaten Manokwari; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3276); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1990 tentang Telekomukasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154); 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246); 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT


135

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 63 Tahun 2004.



136

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI dan BUPATI MANOKWARI MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG POS DAN TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari. 2. Bupati adalah Bupati Manokwari. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan Pariwisata di Kabupaten Manokwari. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani urusan Pariwisata di Kabupaten Manokwari. 7. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. 8. Pengusahaan jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggaraan untuk menerimaan, membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan menggunakan sarana transpostasi Darat, Laut atau Udara dengan memungut biaya. 9. Internet telepon adalah bagian dari layanan multimedia yang dapat menyalurkan suara dengan menggunakan protokol internet. 10. Warung internet yang selanjutnya disebut warnet adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa internet untuk umum yang dapat langsung diakses secara langsung oleh pengguna jasa atau melalui protokol internet. 11. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.



12. Alat telekomunikasi bertelekomunikasi.

adalah

137

setiap

alat

perlengkapan

yang

digunakan

dalam

13. Perangkat komunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan untuk bertelekomunikasi. 14. Jaringan telekomunikasi adalah serangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. 15. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. 16. Penyelenggara telekomunikasi adalah perserongan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha mulik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara. 17. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggarannya telekomunikasi. 18. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. 19. Warung telekomunikasi yang selanjutnya disebut wartel, adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap. 20. Kios Telephone atau disebut Kios Phone adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum tanpa menggunakan bilik biasanya dijajakan di warungwarung makan atau warung kopi dan diperumahan di kampung-kampung atau perumahan kompleks. 21. Penyidikan Tindak Pidana dibidang pos dan telekomunikasi adalah selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pos dan telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang pos dan telekomunikasi.

BAB II POS Pasa1 2 (1) Bupati melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Pos di Kabupaten Manokwari. (2) Izin penyelenggaraan pos sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati. (3) Tata cara dan persyaratan permohonan izin ditetapkan oleh Buapti. (4) Izin penyelenggaraan pos diberikan untuk jangka waktu selama usaha masih berjalan dan harus didaftarkan kembali setiap tahun. (5) Pemberian izin penyelenggaraan dan pendaftaran kembali dikenakan retribusi yang besarnya tertera pada daftar lampiran terlampir.



138

BAB III JASA TITIPAN Pasal 3 Bupati memberikan izin penyelenggaraan cabang dan agen jasa titipan dalam wilayah Kabupaten Manokwari. Pasal 4 (1) Sesuai kewenangannya, maka Bupati melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap cabang dan agen jasa titipan dalam wilayah Kabupaten. (2) Penyelenggaraan cabang dan agen jasa titipan harus memiliki izin. (3) Untuk mendapatkan penyelenggaraan cabang dan agen jasa titipan. Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari. (4) Izin sebagai cabang dan agen penyelenggara jasa titipan berlaku selama perusahaan masih berlaku dan harus didaftarkan setiap tahun. (5) Tata cara dan permohonan izin ditetapkan oleh Bupati. Pasal 5 (1) Pembinaan izin dan pendaftaran kembali dikenakan pungutan retribusi. (2) Besarnya retribusi izin dan pendaftaran sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri. Pasal 6 Agen jasa titipan wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah timbangan ukuran 0 sampai dengan 30 kg, pedoman tentang syarat-syarat pengiriman yang dengan mudah diketahui oleh pengguna jasa dari daftar tarif kiriman. Pasal 7 Batas berat dan besar uang terima untuk kiriman ditetapkan sebagai berikut : a. Barang cetakan maksimum berat adalah 2.000 gram. b. Surat kabar, maksimum berat 2.000 gram. c. Telegram, maksimum berat 7.000 gram. d. Bungkusasn kecil, maksimum berat 1.000 gram e. Paket maksimum 30.000 gram f. Uang jumlah tidak terbatas. Pasal 8 Agen jasa titipan wajib membuat laporan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari dan menyampaikan laporan secara rutin setiap bulan pada minggu pertama.



139

BAB IV WARUNG INTERNET (WARNET) Pasal 9 Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha Warung Internet (warnet). Pasal 10 (1) Penyelenggaraan Warung Internet wajib mendapat izin penyelenggaraan. (2) Izin penyelenggaraan Warung Internet (Warnet) sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati. (3) Izin penyelenggaraan Wanet diberikan untuk jangka waktu selama usaha masih berjalan dan harus didaftarkan kembali setiap tahun. (4) Pemberian izin penyelenggaraan dan pendaftaran kembali dikenakan retribusi yang besarnya tertera pada daftar terlampir. Pasal 11 Penyelenggaraan internet terdiri dari : Type A (Badan Usaha Koperasi) Type B (Perorangan). Pasal 12 Izin penyelenggaraan Warnet diberikan dengan memperhatikan : a. Persyaratan Administrasi b. Kebutuhan masyarakat c. Kerterjangkauan jaringan d. Kelayakan usaha e. Keterbukaan / transportasi f. Tidak diskriminatif g. Adil BAB V WARTEL Pasal 13 Bupati melaksanakan pembinaaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha Wartel. Pasal 14 (1) Penyelenggaraan wartel wajib mendapat izin penyelenggaraan. (2) Izin penyelenggaraan wartel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati. (3) Tata cara dan persyaratan permohonan izin ditetapkan oleh Bupati.



140

Pasal 15 Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan wartel harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari. Pasal 16 Izin penyelenggaraan wartel diberikan untuk jangka waktu selama usaha masih berjalan dan harus didaftarkan kembali setiap tahun. Pasal 17 Pemberian izin penyelenggaraan dan pendaftaran kembali dikenakan retribusi yang besarnya tertera pada daftar terlampir. Pasal 18 Penyelenggaraan wartel terdiri dari : a. Type A (Badan Usaha Koperasi) sekurang-kurangnya menyediakan 2 SST b. Type B (Perorangan) sebanyak-banyaknya menyediakan 2 SST Pasal 19 Izin penyelenggaraan wartel diberikan dengan memperhatikan : a. Persyaratan administrasi b. Kebutuhan masyarakat c. Keterjangkauan jaringan d. Kelayakan e. Keterbukaan / transportasi f. Tidak diskriminatif g. Adil Pasal 20 Penyelenggaraan wartel yang telah melampirkan izin wajib membuat IKS BAB VI INSTALASI KABEL RUMAH / GEDUNG (IKR/G) Pasal 21 Bupati melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap badan usaha atau perorangan yang bergerak dibidang instalasi IKR/G dalam wilayah Kabupaten Manokwari. Pasal 22 (1) Setiap badan usaha atau perorangan yang bergerak di bidang instalasi IKR/G wajib melampirkan izin penyelenggaraan. (2) Izin penyelenggaraan IKR/G diberikan oleh Bupati. KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT


141

(3) Izin penyelenggaraan IKR/G berlaku selama usaha masih berjalan dan harus didaftarkan kembali setiap tahun. Pasal 23 (1) Pemberian izin penyelenggaraan IKR/G dan pendaftaran kembali dikenakan pungutan retribusi (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan daerah tentang Retribusi. Pasal 24 Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan pelatihan instalatur IKR/G dengan badan penyelenggaraan dan/atau lembaga pendidikan yang ditetapkan oleh Direktur jenderal Pos dan telekomunikasi. Pasal 25 Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi Kabupaten Manokwari wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemasangan jaringan baru telepon untuk rumah dan gedung pada Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari. Pasal 26 Bupati dapat mencabut izin penyelenggaraan IKR/G apabila terjadi : a. Keterlambatan pemasangan instalasi. b. Instalatur melanggar ketentuan yang dapat merugikan pelanggan.

BAB VII TIM PEMANTAUAN DAN PENERTIBAN POS DAN TELEKOMUNIKASI Pasal 27 Bupati dapat membentuk tim pemantauan dan penertiban kegiatan pos dan telekomunikasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, balai uji kabupaten dan loka monitoring frekuensi Direktoral Jenderal pos dan telekomunikasi. Pasal 28 Untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi Aparat Pemerintah Kabupaten. Bupati memutuskan kebijaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis operasional pos dan telekomunikasi.



142

BAB VIII PENGAMANAN FASILITAS UMUM DAN TELEKOMUNIKASI Pasal 29 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan, gangguan dan atau tidak berfungsi secara fisik maupun elektromagnetik fasilitas umum pos dan telekomunikasi sehingga tidak dapat berlangsungnya Operasional Pos dan telekomunikasi. Pasal 30 Penyelenggaraan pos dan telekomunikasi wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap fasilitas yang dibangunnya agar dapat berfungsi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pos dan pertelekomunikasian. BAB IX NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 31 Dengan nama Retribusi Pos dan Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemberian pelayanan dibidang jasa dan telelkomunikasi. Pasal 32 Obyek retribusi adalah pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 31, terdiri dari : a. Penyediaan Formulir. b. Pemberian Kartu Izin penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi c. Pemberian Izin Jasa Titipan d. Pemberian Izin Warnet. e. Pemberian Izin Wartel f. Pemberian Izin Kios Phone g. Pemberian Izin penyelenggaraan IKR/G Pasal 33 Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan usahanya sebagaimana dimaksud pasal 32.

BAB X GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 34 Retribusi Pos dan Telekomunikasi sebagai Retribusi Jasa Umum.



143

BAB XI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 35 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan. BAB XII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 36 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif izin dan retribusi didasarkan pada tingkat luasnya wilayah yang disediakan oleh pemerintah kabupaten Manokwari dan luasnya jaringan dan luasnya usaha jasa telekomunikasi di Kabupaten Manokwari. BAB XIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 37 Struktur dan besarnya izin / retribusi ditetapkan sebagai berikut : No.

JENIS USAHA I.

II.

JASA POS 01. Izin Penyelenggaraan Pos 02. Izin Jasa Titipan dan Internet a. Izin Jasa Titipan b. Izin Jasa Warnet JASA TELEKOMUNIKASI 01. Izin Wartel dan kios Phone a. Izin Wartel (1 s/d 3 bilik) b. Izin Wartel (4 s/d 8 bilik) c. Izin Wartel (9 s/d keatas) d. Izin kios Phone 02. Izin penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah / Gedung. a. Izin Penyelenggaraan IKR/G


TARIF (Rp) IZIN USAHA

DAFTAR ULANG

Rp. 500.000,-

Rp. 250.000,-

Rp. 750.000,Rp. 400.000,-

Rp. 400.000,Rp. 200.000,-

Rp. 360.000,Rp. 450.000,Rp. 650.000,Rp. 250.000,-

Rp. 150.000,Rp. 200.000,Rp. 300.000,Rp. 100.000,-

Rp.450.000,-

Rp. 150.000,-

KETERANGAN


144

BAB XIV WILAYAH PUNGUTAN Pasal 38 Retribusi dipungut diwilayah Kabupaten Manokwari sebagai tempat operasinya usaha jasa pos dan telekomunikasi. BAB XV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 39 Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Bupati. Pasal 40 Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XVII SURAT PENDAFTARAN Pasal 41 (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati. BAB XVIII PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 42 (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum lengkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT. (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.



145

BAB XIX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 43 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan oleh SKRDKBT.

BAB XX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 44 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dan tagih dengan menggunakaan STRD BAB XXI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 45 (1) Pembayaran retribusi yang terutanng harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati. BAB XXII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 46 Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Panitia Badan Urusan piutang Negera dilaksanakan berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku. BAB XXIII KEBERATAN Pasal 47 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan kebertan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas. KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT


146

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Retribusi tersebut. (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disebut pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 48 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XXIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 49 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana disebut pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu jangka waktu 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 50 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi b. Masa Retribusi. c. Besarnya Kelebihan Pembayaran KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT


147

d. Alasan yang singkat dan jelas (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat. (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atas bukti pengirim pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. Pasal 51 (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (4). Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB XXV PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 52 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi. (2) Pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. (3) Tata cara pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXVI KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 53 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi. (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung, apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran atau; b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. BAB XXVII PENGAWASAN Pasal 54 Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari.



148

BAB XXVIII PENYIDIKAN Pasal 55 (1) Selain pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia, juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pos dan telekomunikasi diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam peraturan hukum acara pidana yang berlaku. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik operasi pada jasa pos dan telekomunikasi. b. Melarang atau menunda pengoperasian jasa Postel yang tidak memenuhi persyaratan teknis untuk laik operasi. c. Bekerja sama dengan Instansi Loka Monitor Manokwari penyidik dapat menyita peralatan Jasa Postel dan peralatan radio yang tidak memiliki izin penyelenggaraan dan izin frekwensi. d. Melakukan pemeriksaan terhadap pemasangan instalasi IKR/G yang tidak melaksanakan prosedur perizinan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Manokwari. e. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. f. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan administrasi dan teknis serta laik operasi jasa pos dan pengoperasian radio local /swasta. (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidiknya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIX KETENTUAN PIDANA Pasal 56 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan perizinan pada pasal 1 sampai dengan pasal 26 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 5 (lima) kali jumlah retribusi yang terhutang. (3) Denda sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan (2), merupakan penerimaan Daerah. (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah Tindak Pidana Pelanggaran.



149

Pasal 57 Tanpa mengurangi ketentuan pada pasal 56 maka setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat ditindak: a. Pencabutan izin usaha. b. Pencabutan izin operasi. BAB XXX KETENTUAN PENUTUP Pasal 58 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 01 Desember 2006 BUPATI MANOKWARI, CAP/TTD DOMINGGUS MANDACAN Diundangkan di Manokwari pada tanggal 01 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI, CAP/TTD Drs. ANTHONIUS LESNUSSA, MM Pembina Utama Muda NIP. 010 081 927 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006, NOMOR 14 Manokwari, 23 Oktober 2007 Untuk Salinan yang Sah sesuai Asli AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

ROBERTH K.R. HAMMAR, SH.MH. PEMBINA TINGKAT I NIP. 640 021 444 KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG IZIN USAHA POS DAN TELEKOMUNIKASI BUPATI MANOKWARI,

Recommend Documents