PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 31 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PEMERINTAHAN KAMPUNG

Kompilasi Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari

966

PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 31 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PEMERINTAHAN KAMPUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANOKWARI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban dan pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal maka perlu disusun pedoman organisasi pemerintahan kampung; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Kampung; Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


967

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894); 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2977); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


968

2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155); 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70); 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;



969

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PEMERINTAHAN KAMPUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari. 2. Bupati adalah Bupati Manokwari. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah. 5. Kampung atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di daerah Kabupaten. 6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.



970

7. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Perwakilan Kampung (BAPERKAMP). 8. Badan Perwakilan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPERKAMP adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemukapemuka masyarakat di kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kampung. 9. Kawasan Perkampungan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkampungan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 10. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam kampung yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Kampung. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2 (1) Pemerintah Kampung terdiri dari Kepala Kampung dan Perangkat Kampung. (2) Pemerintah Kampung dipimpin oleh seorang Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada rakyat melalui BAPERKAMP dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Distrik. BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


971

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 3 (1) Pemerintah Kampung mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat kampung, membina perekonomian kampung, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung, mendamaikan perselisihan masyarakat di kampung dan mengajukan rancangan Peraturan Kampung dan menetapkannya sebagai Peraturan Kampung bersama dengan BAPERKAMP. (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pemerintah Kampung mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pembinaan masyarakat kampung; b. Pelaksanaan pembinaan perekonomian kampung; c. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kampung; d. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat di kampung; e. Penyusunan dan pengajuan Rancangan Peraturan Kampung dan menetapkannya sebagai Peraturan Kampung bersama BAPERKAMP. Pasal 4 (1) Organisasi Pemerintahan Kampung terdiri dari : a. Pimpinan adalah Kepala Kampung; b. Unsur pembantu pimpinan adalah Perangkat Kampung yang terdiri dari :



972

Unsur Staf atau pelayanan yaitu Sekretaris Kampung sebagai Pimpinan Sekretariat Kampung. 1. Kepala–kepala Urusan memberikan pelayanan staf atau ketatausahaan diantaranya : a). Kegiatan Pemerintahan; b). Kegiatan Umum; c). Kegiatan pembangunan; d). Kegiatan Kesejahteraan Rakyat; 2. Unsur Pelaksanaan teknis di lapangan seperti urusan Pamong Tani Kampung, urusan pengairan, urusan Polisi Kampung dan lainnya; 3. Urusan Wilayah kerja atau unsur pembantu Kepala Kampung di wilayah Kerja diantaranya disebut Kepala Dusun; 4. Uraian tugas Sekretariat Kampung terdiri dari : a). Sekretaris Kampung dalam membantu Kepala Kampung mempunyai tugas : 1). 2).

3). 4). 5). 6).

Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Kampung; Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur atau kegiatan Sekretariat Kampung; Memberikan informasi mengenai keadaan Sekretariat Kampung dan keadaan kampung; Merumuskan program kegiatan Kepala Kampung; Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan; Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat;



973

7).

Menyusun Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Kampung; 8). Mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi, memelihara) kekayaan kampung; 9). Mengadakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pertanahan; 10). Melaksanakan administrasi kepegawaian aparat kampung; 11). Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan; 12). Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Kampung; b). Kepala Urusan Pemerintahan dalam membantu Sekretaris Kampung mempunyai tugas : 1). 2).

3). 4). 5).

6).

7).

Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di kampung; Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP); Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan; Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi kampung; Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan termasuk kegiatan ketentraman dan ketertiban serta Pertahanan Sipil (Hansip); Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi Peraturan Kampung dan Keputusan Kepala Kampung; Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kampung.


974


c). Kepala Urusan Pembangunan dalam membantu Sekretaris Kampung mempunyai tugas : 1).

Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan kampung;

2).

Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan kampung;

3).

Menghimpun data menganalisa dan dikembangkan;

4).

Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan Daftar Usulan Rancana Proyek atau Daftar kegiatan serta mencatat Daftar Isian Proyek atau Daftar Isian Kegiatan;

5).

Mengikuti dan melaporkan perkembangan keadaan dan kegiatan dibidang pertanian, perindustrian maupun pembangunan lainnya;

6).

Melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh kampung;

7).

Melakukan kampung;

8).

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kampung;

kegiatan

potensi Kampung serta memeliharanya untuk

administrasi

keuangan

d). Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dalam membantu Sekretaris Kampung mempunyai tugas : 1).

Melaksanakan kegiatan pencatatan keadaan kesejahteraan rakyat atau masyarakat termasuk bencana alam, bantuan sosial, pendidikan dan kebudayaan, kesenian, olahraga, pemuda, pramuka dan PMI di kampung;



975

2).

Menyelenggarakan inventaris penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna sosial, para penyandang cacat baik mental maupun fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas nara pidana;

3).

Mengikuti perkembang serta melaporkan tentang keadaan kesehatan masyarakat dan kegiatan lainnya di kampung;

4).

Mengikuti perkembang serta mencatat kegiatan program kependudukan (Keluarga Berencana, ketenagakerjaan, transmigrasi dan lingkungan hidup);

5).

Melakukan kegiatan pencatatan bagi para peserta jemaah haji di kampung;

6).

Melaksanakan kegiatan pencatatan dan perkembangan keagamaan, kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ) dan melaksanakan pengurusan kematian;

7).

Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

8).

Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan baru bagi kampung untuk dikembangkan;

9).

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kampung;

e). Kepala Urusan Umum dalam membantu Sekretaris Kampung mempunyai tugas :


976


1).

Melakukan, menerima dan mengendalikan suratsurat masuk dan keluar serta melaksanakan tata kearsipan;

2).

Melaksanakan pengetikan surat-surat hasil persidangan dan rapat-rapat atau naskah lainnya;

3).

Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor;

4).

Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket;

5).

Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik kampung;

6).

Menyelenggarakan pengelolaan Kepegawaian Aparat Kampung;

7).

Melaksanakan pengelolaan Buku Administrasi Umum;

8).

Mencatat inventarisasi kekayaan kampung;

9).

Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas dan kegiatan kerumahtanggaan pada umumnya;

Administrasi

10). Mengikuti dan melaporkan perkembangan keadaan perekonomian (Koperasi Unit Kampung, perekonomian, perkreditan, dan lembaga perekonomian lainya); 11). Melaksanakan pencatatan mengenai Tera Ulang dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal permohonan pembuatan ijin usaha, ijin bangunan dan lain-lain;



977

12). Merencanakan penyusunan Anggaran Belanja Kampung untuk dikonsultasikan dengan BAPERKAMP; 13). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kampung; (2) Pengembangan maupun perampingan organisasi masing-masing Pemerintah Kampung disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kampung yang bersangkutan. Pasal 5 Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan BAPERKAMP. Pasal 6 Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaporkan oleh Kepala Kampung kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Distrik. BAB III TATA KERJA Pasal 7 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kampung dan Perangkat Kampung wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan Pemerintah Kampung. Pasal 8 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kampung wajib melaksanakan pengawasan melekat. Pasal 9 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kampung bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MANOKWARI


978

serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya. Pasal 10 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kampung bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya. Pasal 11 Dalam hal, Kepala Kampung berhalangan maka Sekretaris Kampung mewakili tugas sehari-hari Kepala Kampung, sedangkan apabila berhalangan lebih dari 60 hari, maka BAPERKAMP dapat mengajukan Pejabat Kepala Kampung kepada Bupati. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 13 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari.



979

Disahkan di Manokwari pada tanggal 1 Desember 2003 BUPATI MANOKWARI, TTD DOMINGGUS MANDACAN Diundangkan di Manokwari pada tanggal 1 Desember 2003 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI, TTD STEVEN RUMFABE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2003 SERI : D, NOMOR 35 Untuk Salinan Yang sah sesuai Asli AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN

ROBERTH K.R. HAMMAR,SH.MH. PEMBINA NIP. 640 021 444


PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 31 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PEMERINTAHAN KAMPUNG

Recommend Documents