PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG UTARA, Menimbang
:
a.
b.
c.
d.
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 9.
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan ketentuan pasal 203 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ; bahwa untuk dapat dicalonkan, dipilih dan diangkat dan diberhentikan dari jabatan Kepala Desa perlu diatur Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti ; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Undang – Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 963) Jo. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; Peraturan Pernerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106) ; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582) ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan PenyesuaianPeristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA dan BUPATI LAMPUNG UTARA MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara. 4. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Utara. 5. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Lampung Utara. 6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di daerah Kabupaten Lampung Utara. 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa. 10. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat setempat yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa. 11. Putera Desa adalah keturunan dan atau mereka yang dilahirkan di desa yang bersangkutan yang berdomisili di desa atau yang sedang berada di luar desa. 12. Calon adalah calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. 13. Calon yang berhak dipilih adalah calon Kepala Desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD. 14. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan calon Kepala Desa. 15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oien Yejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam waktu tertentu. 16. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa yaitu Bupati . 17. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundangundangan dan digaji menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. 18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya. 19. Hak pilih adalah hak yang di miliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya. 20. Panitia Pengawas adalah panitia yang bertugas untuk meneliti dan menilai baik segi administrasi, pengetahuan dan kepemimpinan bakal calon Kepala Desa. 21. Panitia Pemilihan adalah panitia yang bertugas melakukan penjaringan dan penyaringan serta pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 22. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat. 23. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk meneliti dan menilai baik dari segi administrasi maupun kemampuan kepemimpinan para bakal calon. 24. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa. BAB II MEKANISME PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS DAN PANITIA PEMILIHAN Bagian Pertama Panitia Pengawas Pasal 2 (1) (2)
(3)
Panitia Pengawas dibentuk dan ditetapkan Bupati dengan Keputusan Bupati; Keanggotaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. Assisten Bidang Tatapraja Sekretariat Daerah Kabupaten sebagai ketua; b. Camat setempat sebagai Wakil Ketua; c. Kepala Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Kabupaten sebagai Sekretaris; d. Kasie Pemerintahan Kecamatan sebagai Wakil Sekretaris; e. Kapolsek dan Danramil sebagai Anggota; f. Dua Orang Kasubbag pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten sebagai Anggota; g. Kepala Bagian Hukum pada Seretariat Kabupaten sebagai Anggota. Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas : a. Memberikan petunjuk pelaksanaan penjaringan dan penyaringan kepada panitia pemilihan tentang bakal calon ;
b. c.
(4)
Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon yang diusulkan BPD ; Memberikan saran pertimbangan kepada BPD tentang penetapan calon yang berhak dipilih dan penetapan calon terpilih ; d. Melaksananakan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pemilihan ; e. Menghadiri pelaksanaan pemilihan ; f. Memberikan saran dan pertimbangan hukum kepada panitia pemilihan untuk mengambil keputusan bila timbul masalah waktu pelaksanaan pemilihan ; g. Menyatakan pemilihan sesuai atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; h. Menetapkan biaya pemilihan yang diajukan oiekpanitia pemilihan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Panitia Pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati. Pasal 3
Tugas Panitia Pengawas bersifat administrastif dan menindaklanjuti Keputusan Panitia Pemilihan dan Keputusan BPD. Pasal 4 Apabila diantara anggota Panitia Pengawas ada yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, maka keanggotaannya dalam panitia pengawas digantikan oleh pejabat lainnya yang ditunjuk oleh yang bersangkutan. Bagian Kedua Panitia Pemilihan Pasal 5 (1) (2)
(3) (4)
(5)
Panitia Pemilihan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan BPD ; Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat pada (1), keanggotaanya terdiri dari : a. Sekretaris Desa, sebagai ketua merangkap anggota ; b. Kepala Urusan Pemerintahan Sekretariat Desa sebagai sekretaris merangkap c. anggota ; d. Kepala-kepala Dusun sebagai anggota ; e. Tokoh masyarakat ; f. Pengurus lembaga kemasyarakatan ; Jumlah Panitia Pemilihan harus ganjil. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 2(dua) pasal ini, mempunyai tugas ; a. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan petunjuk tertulis yang diberikan Panitia Pengawas ; b. Menerima pendaftaran bakal calon dan memeriksa administrasi persyaratan bakal calon ; c. Melaksanakan pendaftaran pemilihan untuk selanjutnya disahkan oleh Panitia Pengawas ; d. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih ; e. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ; f. Melaksankaan pemilihan calon yang berhak dipilih bersama-sama dengan Panitia Pengawas; g. Mengajukan Rencana Biaya Pemilihan kepada Panitia Pengawas ; h. Membuat Berita Acara Pemilihan ; i. Mengajukan bakal calon yang memenuhi persyaratan kepada BPD untuk diusulkan kepada Panitia Pengawas. BPD menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih dengan menerbitkan Keputusan Penetapan. Pasal 6
(1)
(2)
Apabila diantara anggota panitia pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon atau calon dan atau yang bersangkutan berhalangan, maka keanggotaannya digantikan oleh unsur Perangkat Desa yang lain berdasarkan Keputusan Ketua BPD. Panitia Pemilihan mengadakan konsultasi mengenai pencalonan Kepala Desa dengan Panitia Pengawas. BAB III HAK MEMILIH DAN DIPILIH Pasal 7
Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan. Pasal 8 Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang ; a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili ; b. Sekurang-kurangnya telah berumur 17 Tahun atau sudah pernah kawin ;
c. d.
Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; Tidak pernah telibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undangundang Dasar 1945 ; Pasal 9
(1)
(2)
(3)
Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang ; a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ; c. Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ; d. Berpendidikan dan berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat ; e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ; f. Sehat jasmani dan rohani ; g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ; h. Berkelakuan baik, jujur, adil dan tidak tercela; i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ; j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; k. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah dan telah berdomisili sekurangkurangnya 2 (dua) tahun tanpa terputus, terkecuali bagi Putra Desa; l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ; m. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan ; n. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah ; Bagi Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari Kepala Instansi tempat yang bersangkutan bekerja atau atasannya yang berwenang kecuali jika ditentukan lain ; Bagi Pegawai Negeri dan Putra Desa yang dipilih dan diangkat menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan; Pasal 10
(1) (2)
Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat ; Dalam Pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih atau memilih, dalam pemilihan Kepala Desa wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun. BAB IV PENCALONAN KEPALA DESA Pasal 11
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)
BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan ; BPD memproses Pernilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa ; Kepala Desa yang akan berhenti karena berakhir masa jabatannya, 6 (enam) bulan sebelum berkhirnya masa jabatan, mengajukan permohonan berhenti kepada BPD ; BPD berdasarkan permohonan berhenti dari kepala desa segera memberi persetujuan kepada yang bersangkutan dan mengusulkan kepada Bupati melalui Camat ; Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, maka yang bersangkutan harus non aktif sebagai Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan yang kemudian ditunjuk Penjabat Kepala Desa oleh BPD untuk diusulkan kepada Pejabat yang berwenang ; Pejabat yang berwenang menugaskan Ketua Panitia Pengawas guna memproses pengganti Kepala Desa yang bersangkutan ; Anggota BPD yang menjadi panitia pemilihan dan mencalonkan sebagai Kepala Desa terlebih dahulu harus mengajukan permohonan non aktif kepada pimpinan BPD.
BAB V PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON Pasal 12 (1) (2)
Ketua Panitia Pemilihan berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, menugaskan kepada panitia pemilihan untuk melakukan kegiatan penjaringan ; Apabila hasil penjaringan diperoleh bakal calon tunggal, maka diadakan perpanjangan pendaftaran sampai 3 (tiga) kali ;
(3) (4) (5) (6)
(7)
Apabila hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada bakal calon lebih dari satu, maka ditunjuk Penjabat (Pj) Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan untuk mempersiapkan penjaringan kembali ; Setelah selesai penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menetapkan tatacara penyaringan bakal calon ; Setelah tatacara penyaringan ditetapkan, panitia pemilihan melakukan penyaringan bakal calon; Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaannya didasarkan pada namanama bakal calon hasil penyaringan, dengan ketentuan jumlah bakal calon hasil penyaringan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, serta tidak memungkinkan bakal calon tunggal dan kemudian ditetapkan dengan berita acara penyaringan bakal calon oleh panitia pemilihan; Tehnis pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan. Pasal 13
(1)
(2)
Untuk mencegah gejala KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan menolak bakal calon yang mempunyai hubungan kekeluargaan Sangat dekat dengan bakal calon lainnya dalam suatu pemilihan. Hubungan kekeluargaan sangat dekat sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah a. Suami istri yang terikat perkawinan yang sah ; b. Ayah dan anak kandung ; c. Ibu dan anak kandung ; d. Kakak dan adik kandung ; e. Mertua dan menantu. Pasal 14
(1)
(2)
(3)
Bakal calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Paraturan Daerah ini bersama-sama dengan kelengkapan administrasi persyaratannya disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Ketua BPD ; Ketua BPD setelah menerima laporan dari Ketua Panitia Pemilihan mengadakan penelitian administrasi persyaratan dan mengadakan musyawarah untuk menetapkan bakal calon, penetapan bakal calon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon ; Berita Acara Penetapan Calon diajukan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Ketua Panitia Pengawas melalui Camat dilampiri dengan ; a. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon ; b. Surat pernyataan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Masa Esa ; c. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ; d. Surat pernyataan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ; e. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan : 1. Tidak dicabut hak pilihnya ; 2. Tidak sedang dihukum penjara ; 3. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun. f. Surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan atau Dokter setempat ; g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian ; h. Daftar Riwayat Hidup ; i. Salinan photo copy ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang mempunyai kewenangan dan dengan menunjukkan ijazah yang asli pada saat seleksi administrasi ; j. Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir dari pejabat yang berwenang mengeluarkannya ; k. Pas photo (hitam putih) ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar ; l. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan ; m. Surat keterangan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir, atau salinan KTP (khusus Putra Desa tidak diperlukan) ; n. Surat izin tertulis dari atasannya yang berwenang dari bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri ; o. Membuat program kerja. BAB VI PENETAPAN CALON DAN PENDAFTARAN MATA PILIH Pasal 15
(1)
(2) (3)
Panitia Pengawas setelah menerima berita acara penetapan calon dan kelengkapan persyaratan administrasi mengukuhkan nama-nama tersebut, menghasilkan calon yang berhak dipilih berdasarkan urutan abjad sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, pengukuhan dengan cara menerbitkan keputusan Bupati dan menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih ; Nama-nama calon yang telah dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan ; Nama-nama calon yang telah ditetapkan BPD dalam berita acara penetapan calon tidak bisa digugurkan atau diubah oleh Panitia Pengawas kecuali terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan administrasi ;
(4)
(5) (6) (7)
Ketua Panitia Pemilihan setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa dan menetapkan tanda gambar setiap calon setelah berkonsultasi dengan Panitia Pengawas ; Panitia Pemilihan memberitahukan melalui pengumuman atau pemberitahuan secara tertulis yang berisi agar penduduk desa melakukan pendaftaran untuk mengikuti pemilihan ; Panitia Pemilihan mencatat penduduk desa yang mendaftar dan/atau didaftarkan ; Daftar nama penduduk desa yang telah terdaftar sebagaimana tersebut pada ayat (6), diberitahukan kepada para calon dan jika setuju para calon membubuhkan tandatangan pada daftar nama-nama yang berhak memilih.
BAB VII PENGUNDURAN DIRI DARI PENCALONAN Pasal 16 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7)
Calon yang telah ditetapkan oleh panitia tidak boleh mengundurkan diri, tetapi apabila yang bersangkutan tetap mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri ; Apabila calon telah ditetapkan oleh panitia mengudurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak, perolehan suara tersebut dinyatakan batal ; Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih ; Apabila calon terdiri dari 2 (dua) orang dan calon yang satunya mengundurkan diri, maka calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memperoleh suara minimal 40 % dari suara yang sah ; Apabila perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak tercapai, maka pemilihan dinyatakan batal ; Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka panitia pemilihan melakukan pendaftaran calon kembali dan terhadap calon yang telah mengundurkan diri tidak boleh/dilarang mencalonkan diri kembali ; Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pasal ini harus dilakukan paling sedikit 1 x 24 jam dihadapan panitia pemiihan dan dilakukan secara tertulis oleh calon yang mengundurkan diri, kemudian diumumkan oleh panitia pemilihan pada waktu akan dimulainya pemungutan suara. BAB VIII PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 17
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8)
Waktu kampanye dimulai 2 (dua) minggu sebelum pemilihan dengan masa kampanye paling lama 1 (satu) minggu. Kampanye dilaksanakan oleh calon yang berhak dipilih. Masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum masa pemilihan. Kampanye harus dilaksanakan secara terkendali, aman tentram dan tertib yang dibimbing oleh Camat dan Kasi Pemerintahan Kecamatan selaku panitia pengawas. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak dibenarkan dalam bentuk : a. Pawai atau arak-arakan ; b. Pemberian uang, barang atau fasilitas lain. Panitia pemilihan memberikan tindakan terhadap calon yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon. Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disetujui BPD. Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (6) yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan dan untuk menentukan calon terpilih berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16. BAB VIX PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH Pasal 18
(1) (2) (3)
Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan setelah panitia pemilihan menerima pengukuhan calon dari panitia pengawas. Pemilihan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri panitia pengawas dan panitia pemilihan serta dihadiri oleh calon yang berhak dipilih. Sekurang-kurangnya 7(tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan memberitahukan, mengumumkan dan menyampaikan undangan kepada penduduk desa yang berhak memilih tentang waktu, tanggal dan tempat pemungutan suara.
Pasal 19 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pemilihan calon dilaksanakan dalam rapat pemilihan calon Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh panitia pengawas. Penentuan quorum 2/3 (dua pertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan pada saat pembukaan rapat pemilihan calon Kepala Desa atau pada saat perhitungan suara akan dimulai yang dibuktikan dengan daftar hadir. Apabila jumlah pemilih belum mencapai quorum, pimpinan rapat mengundurkan rapat atau mulainya perhitungan suara paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih. Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) quorum juga belum tercapai, pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa diundurkan oleh Pimpinan Rapat selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan quorum 1/2 (satu per dua) dari jumlah pemilih. Pengunduran waktu pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) diumumkan dalam forum rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam berita acara penundaan pemilihan dan suara yang telah masuk dinyatakan batal. Pasal 20
Panitia pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon dalam pemilihan calon tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya. Pasal 21 (1) (2) (3) (4)
Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia pemilihan. Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1(satu) orang calon yang berhak dipilih. Seorang pemilih yang berhalangan hadir, karena suatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun. Pasal 22
(1)
(2) (3)
Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon, panitia pemilihan menyediakan : a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon ; b. Surat suara yang memuat tanda gambar calon pada bagian bawahnya ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah ; c. Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan berhalangan, penandatangan kartu suara ditandatangani oleh Sekretaris ; d. Sebuah kotak suara berikut kuncinya ; e. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara ; f. Alat pencoblos dan bantalan coblos dalam bilik suara ; Tanda gambar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini tidak menggunakan tanda gambar organisasi peserta pemilu dan bukan dengan tanda warna. Bentuk, model surat suara dan tanda gambar serta bentuk dan ukuran kotak suara, bantalan coblos dan alat coblos sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
BAB X PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA Pasal 23 (1) (2)
Tempat pemungutan suara dilaksanakan di Balai Desa atau tempat lain yang disetujui oleh calon dan panitia. Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai sejak pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 14.00 Wib atau kesepakatan calon dan panitia. Pasal 24
(1)
(2)
Sebelum melaksanakan pemungutan, panitia pemilihan disaksikan panitia pengawas membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih dan para calon bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan. Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh ketua Panitia Pemilihan. Pasal 25
(1)
Sebelum pemilih menerima surat suara, harus menunjukan surat pemberitahuan/undangan/kartu tanda penduduk atau identitas lainnya kepada panitia pemilihan untuk mencocokan dengan nama pendaftar kepada panitia pemilihan.
(2) (3)
Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh panitia pemilihan melalui panggilan berdasarkan urutan daftar hadir. Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada panitia pemilih. Pasal 26
(1) (2) (3) (4)
Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilih. Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah pemilih yang dinyatakan telah menggunakan hak pilihnya. Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada panitia pemilihan. Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara dalam keadaan terlipat kedalam kotak suara yang disediakan. Pasal 27
(1)
(2) (3)
Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan dan panitia pengawas berkewajiban untuk : a. Menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ; b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib, aman dan teratur serta jujur, langsung dan adil ; Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti dan menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara. Panitia pemilihan dan panitia pengawas menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun. Pasal 28
Panitia pemilihan dan panitia pengawas menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan. Pasal 29 (1)
(2)
Setelah semua pemilih telah menggunakan hak pilihnya, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan l(satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara. Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, penghitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.
BAB XI PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA Pasal 30 (1) (2)
Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir. Setiap lembar surat suara diteliti satu persatu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan membaca nama calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas dan mudah oleh saksi – saksi dan sernua pemilih yang hadir ; Pasal 31
(1)
(2) (3)
Surat suara dinyatakan tidak sah apabila : a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan ; b. Tidak terdapat tandatangan Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili pada surat suara ; c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan ; d. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih; e. Memberikan suara untuk lebih dari 1(satu) calon yang berhak dipilih ; f. Mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang telah disediakan, atau diluar garis ikatan tanda gambar ; g. Menggunakan alat pencoblos lain diluar yang telah disediakan. Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara panitia pemilihan dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.
BAB XII PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON TERPILIH Pasal 32 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak ; Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun dan menyiapkan berita acara pemilihan yang terdiri dari Berita Acara Pemungutan dan Berita Acara Perhitungan Suara ; Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketahui clan ditandatangani oleh para calon saksi, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan pada saat itu juga. Berdasarkan berita acara jalannya pemungutan dan perhitungan suara, BPD menetapkan calon Kepala Desa terpilih dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani Ketua BPD pada saat itu. Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih memberikan kesempatan kepada panitia pengawas untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan. Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Desa. Pasal 33
(1) (2) (3)
Untuk calon lebih dari 1(satu) orang, harus memperoleh suara sekurang-kurangnya 115 (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang masuk ; Apabila tidak seorangpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang ; Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan berita acara pemilihan ; Pasal 34
Setelah selesai pengumuman calon tepilih, sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (6), Ketua Panitia Pemilihan mengajukan calon terpilih kepada Panitia Pengawas dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan pada hari itu juga. Pasal 35 (1)
(2) (3)
Apabila lebih dari 1(satu) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak yang sama, Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan. Apabila Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi hak BPD setelah berkonsultasi dengan Panitia Pengawas dengan mengutamakan aspek pendidikan dan pengalaman bekerja di bidang pemerintahan desa. BAB XIII BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 36
(1) (2) (3) (4)
Besarnya biaya pemilihan dan pembebanannya ditetapkan oleh BPD atas dasar petunjuk Bupati ; Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan. Dalam hal biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memungkinkan, maka dapat dicari dana dari pihak ketiga yang tidak mengikat yang pengelolaannya langung diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dibenarkan dibebankan kepada calon Kepala Desa.
BAB XIV PEMBATALAN PEMILIHAN DAN SANKSI Pasal 37 (1)
(2)
Seluruh panitia terkait dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan sanksi administrasi dan hukum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Instansi lain atau siapapun juga tidak dapat membatalkan hasil pemilihan yang telah ditetapkan, kecuali dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan BPD.
BAB XV PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA Pasal 38 (1) (2)
(3) (4)
Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih. Calon Kepala Desa terpilih tersebut ditetapkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan sebagai Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD. Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, berlaku sejak saat pelantikan. Kepada Calon terpilih yang berhak diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan Petikan dari Keputusan Bupati. Pasal 39
(1) (2)
Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati. Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat ; Pasal 40
(1) (2)
(3)
Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal Pelantikan. Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah/berjanji menurut agamanya dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, aparat Pemerintah tingkat Kecamatan dan Desa, para anggota BPD danpemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan. Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut : "Demi Allah, Saya Bersumpahfberjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ". Pasal 41
Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja sebelum dan atau sesudah hari libur. Pasal 42 Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan bahwa Penjabat Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut. Pasal 43 (1) (2) (3)
Kepala Desa diangkat untuk masa Jabatan 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa yang berprestasi, mempunyai konduite baik dan memenuhi persyaratan dapat dicalonkan untuk dipilih kembali pada masa jabatan berikutnya. Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya di Desa yang bersangkutan. Pasal 44
(1) (2) (3)
Bagi Pegawai Negeri Sipil atau Putera Desa yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kepala Desa yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
BAB XVI LARANGAN DAN TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA Bagian Pertama Larangan Bagi Kepala Desa Pasal 45 (1)
(2)
Kepala Desa dilarang : a. Menjadi pengurus partai politik ; b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan ; c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ; d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah; e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ; f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ; g. Melanggar sumpah/janji jabatan ; h. Melanggar persyaratan yang ditentukan untuk menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini ; i. Melakukan hal-hal yang dapat merusak kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa ; j. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa ; k. Menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang melakukan penyelewengan dan bertindak diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; l. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan Yang berlaku dan atau norma-norma adat istiadat yang hidup da berkembang dalam masyarakat. Jabatan Kepala Desa tidak boleh dirangkap dengan jabatan apapun dilingkungan pemerintahan pada semua tingkatan. Bagian Kedua Penyidikan Pasal 46
(1) (2) (3)
(4) (5)
Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati. Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ; b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati. Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari, sejak dilaksanakannya penyidikan. Bupati dapat memberhentikan sementara Kepala desa tanpa usw two, apaniia augaan Kuat berdasarkan hasil Pemeriksaan terj adi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 48
(1)
(2)
(3)
Kepala Desa berhenti karena : a. Meninggal Dunia ; b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ; c. Diberhentikan; Kepala Desa diberherhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. Berakhir masa j abatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru ; b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara c. berturut turut selama 6 (enam) bulan ; b. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ; c. Dinyatakan melanggar sumpah/janji ; d. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa, danlatau ; e. Melanggar larangan bagi Kepala Desa Keputusan pemberhentian Kepala Desa diterbitkan oleh Bupati melalui BPD atau tidak melalui usul BPD; Pasal 49
(1)
(2)
Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan musyawarah BPD. Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
(3) (4)
Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (I) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima ; Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa. Pasal 50
(1)
(2)
Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usul BPD apabila Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 51
Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Pasal 52 (1)
(2)
Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan. Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan. Pasal 53
Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) dan pasal 52, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 54 Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan pasal 52, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (bulan) terhitung sejak putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 55 Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat Desa dikenakan tindakan administratif oleh Bupati berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 56 (1)
(2)
Kepala Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku clan atau norma-norma yang hidup yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Desa, yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh Bupati. Sanksi tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tanpa usul BPD apabila setelah diperoleh hasil penelitian dan pemeriksaan oleh tim yang dibentuk Bupati mengandung kebenaran. Pasal 57
(1)
(2)
Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturutturut, maka Sekretaris Desa ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang menjalankan tugas, hakwewenang dan kewajiban sebagai Kepala Desa. Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Penjabat Kepala Desa.
Pasal 58 Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pasal 59 Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang beium berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan dalan jabatan struktural atau fungsional. Pasal 60 Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati, dikembalikan ke Instansi induknya. Pasal 61 (1) (2) (3)
BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhimya masa jabatan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelumnya. Terhadap Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya dilakukan evaluasi akhir masa jabatan oleh BPD. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan. BAB XVIII PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA Pasal 62
(1) (2)
(3) (4)
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimasud pada ayat (1), adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau Pejabat lain dari Sekretariat Desa atau Kepala Dusun dan jika tidak memungkinkan dapat menunjuk Pejabat Struktural Kecamatan yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). paling lama 1(satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan ; Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janjinya dan dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk. Pasal 63
Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.
BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 64 Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang telah ada atau sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentiannya masih didasarkan kepada Peraturan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini.
BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 65 (1)
(2)
(3)
Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu maka Pejabat yang berwenang dapat memperpanjangwaktunya untuk selama-lamnya 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa Penjabat (Pj) Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya sampai dilantiknya Kepala Desa berdasarkan hasil pemilihan. Apabila terdapat pelanggaran hukum dalam pemilihan Kepala Desa seperti terjadinya kesalahan prosedur, kecurangan, kolusi dan manipulasi atau pemalsuan dalam persyaratan administratif calon Kepala Desa atau dalam teknis pelaksanaan pemilihan yang dapat dibuktikan untuk itu Bupati dapat memerintahkan untuk melaksanakan pemeriksaaan. Apabila Berita Acara Pemilihan telah ditandatangani dan Calon Terpilih Kepala Desa telah ditetapkan BPD, kemudian terdapat dugaan adanya pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka proses pelantikan Kepala Desa terpilih tetap dilaksanakan.
(4)
(5)
Penelitian dan pemeriksaan tentang adanya dugaan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan setelah pelantikan Kepala Desa terpilih, kemudian apabila dari hasil pemeriksaan ternyata terbukti maka Bupati membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan untuk melaksanakan pemilihan ulang. Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada APBDes desa yang bersangkutan.
BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 66 (1) (2) (3)
Khusus desa persiapan atau desa yang belum definitif pengangkatan Kepala Desa dilakukan melalui penunjukan oleh Bupati dengan status Penjabat Kepala Desa ; Desa yang telah beralih status menjadi Desa Definitif pengangkatan Kepala Desanya diproses melalui tatacara pemilhan menurut Peraturan Daerah ini. Pasal 67
Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam rangka Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Pasal 68 Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 69 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 70 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.
Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal 28 Desember 2006
HAIRI FASYAH
Diundangkan di Kotabumi pa.da tanggal 28 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BACHTIAR BASRI, SH. MM.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2006 NOMOR 14
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
I.
UMUM Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah keberadaan Kepala Desa yang perlu benar-benar dapat berperan aktif dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, untuk itu perlu dipilih Kepala Desa yang sesuai dengan aspirasi masyarakat desa dan dipilih langsung oleh masyarakat desa itu sendiri. Diharapkan dengan dilakukan pemilihan langsung Kepala Desa oleh rakyatnya, maka akan terseleksi Kepala Desa yang berkualitas yang mampu menjalankan hak, wewenang dan kewajibannya. Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas ayat (4) : Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas ayat (4) : Cukup jelas ayat (5) : Cukup jelas Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 huruf a: Cukup jelas huruf b: Cukup jelas huruf c : Cukup jelas huruf d : "terlibat langsung atau tidak langsung" dalam arti bukan keturunan melainkan yang berbuat langsung atau ikut serta. Pasal 9 ayat (1) huruf a : yang dimaksud "bertaqwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.
huruf b : yang dimaksud "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekarasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan "setia kepada pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. huruf c : Cukup Jelas huruf d : yang dimaksud dengan berpendidikan SLTP/sederajat adalah Pendidikan SUP Negeri atau Swasta yang disamakan / diakui termasuk Paket B. ayat (3): Cukup jelas Pasal 10 ayat (1): Cukup jelas ayat (2 ): Cukup jelas Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Yang dimaksud dengan "memproses Pemilihan Kepala Desa" adalah membentuk Panitia Pemilihan, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipiih, menetapkan calon Kepala Desa Terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disyahkan menjadi Kepala Desa terpilih. ayat (3) : Cukup jelas ayat (4) : Cukup jelas ayat (5) : Cukup jelas ayat (6) : Cukup jelas ayat (7) : Cukup jelas Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas ayat (4) : Cukup jelas ayat (5) : Cukup jelas ayat (6) : Cukup jelas huruf e : cukup jelas huruf f : cukup jelas huruf g : cukup jelas huruf h : cukup jelas huruf i : cukup jelas huruf j : cukup jelas huruf k : yang dimaksud dengan "penduduk desa setempat" adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersnagkutan. huruf l : cukup jelas huruf m : yang dimaksud dengan "masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun" adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ; Yang dimaksud dengan "dua kali masa jabatan"adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak. huruf n :cukup jelas ayat (7) : Cukup jelas Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Surat "Pernyataan" dibuat oleh yang bersangkutan, sedangkan surat "Keterangan" dibuat oleh Instansi yang bersangkutan dan ditandatangani Pejabat yang berwenang. Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas ayat (4) : Cukup jelas ayat (5) : Cukup jelas ayat (6) : Cukup jelas ayat (7) : Cukup jelas
Pasal 16 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas ayat (4) : Cukup jelas ayat (5) : Cukup jelas ayat (6) : Cukup jelas ayat (7) : Cukup jelas Pasal 17 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas ayat (4) : Cukup jelas ayat (5) : Cukup jelas ayat (6) : Cukup jelas ayat (7) : Cukup jelas ayat (8) : Cukup jelas Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas Pasal 19 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas ayat (4) : Cukup jelas ayat (5) : Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas ayat (4) : Cukup jelas Pasal 22 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas Pasal 23 ayat (1) : Cukup ielas Pasal 24 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas Pasal 25 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas Pasal 26 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas ayat (4) : Cukup jelas Pasal 27 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Apabila calon yang berhak dipilih tidak bisa hadir karena sesuatu yang dapat dipertanggungjawaban misalnya sakit, maka yang bersangkutan dapat tidak hadir. ayat (3) : Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas
Pasal 29 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas Pasal 30 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas Pasal 31 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas Pasal 32 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas ayat (4) : Cukup jelas ayat (5) : Cukup jelas ayat (6) : Cukup jelas Pasal 33 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas Pasal 36 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas ayat (4) : Cukup jelas Pasal 37 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jeias Pasal 38 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas ayat (4) : Cukup jelas Pasal 39 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas Pasal 40 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 44 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas Pasal 45 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas Pasal 46 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas ayat (4) : Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat Komunikasi. Pasal 47 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas ayat (4) : Cukup jelas ayat (5) : Cukup jelas ayat (6) : Cukup jelas Pasal 48 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) huruf a : Cukup jelas huruf b :Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan. huruf c : Cukup jelas huruf d : Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan. huruf e : Cukup jelas huruf f : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas Pasal 49 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas ayat (4) : Cukup jelas Pasal 50 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas Pasal 57 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukap jelas Pasal 62 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas ayat (4) : Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 ayat (1) : Cukup ielas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas ayat (4) : Cukup jelas ayat (5) : Cukup jelas Pasal 66 ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 14 TAHUN 2006
