PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 06 TAHUN 2006
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA RUPATI LAMPUNG UTARA, Menimbang
:
a.
b.
c.
d.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 8.
9.
bahwa dengan diundangkannya undang-undang nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik, maka dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan partai politik peserta Pemilu 2004 vang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Lampung Utara. dipandang perlu mendapatkan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Utara, sesuai dengan Ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf c Undanq-undanq dimaksud; bahwa dalam rangka tertib administrasi bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada partai Politik perlu pertanggung iawaban partai politik sesuai dengan pedoman penggunaan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Lampung Utara ; bahwa dengan bantuan keuangan dimaksud, maka dapat terwujud pemberdayaan dan partisipasi partai politik yang bersangkutan terhadap proses pemuangunan politik yang sehat dan demokratis ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah. Undanq-undanq Nomor 4 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Selatan ( lembaran negara Repubiik Indonesia tahun 1956 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 1091 ) Jo Undang- undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19,59 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusl dan Nepotisme , (KKN ), ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 4251); Undang-undang nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umun anggota DPR, DPD dan DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) ; Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanqan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah. Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 ) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10); Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Repub!ik !ndonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513 ) ; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2003, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2003 Nomor 21Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA dan BUPATI LAMPUNG UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2.
Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara ; Pemerintah Daerah adalah.Kepa!a Daerah beserta Perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ; 3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara ; 4. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela alas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum yang ada di Kabupaten Lampung Utara ; 5. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang berbentuk uang oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat . 6. Lembaga Perwaki!an Rakyat Daerah ada!ah Lembaga Perwakilan, Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara ; 7. Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disebut DPC atau sebutan lainnya adalah Partal Politik di tingkat Kabupaten Lampung Utara yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik ; 8. Kesbang dan Linmas atau sebutan lain adalah Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Lampung Utara; 9. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Umum Daerah Kabupaten Lampung Utara ; 10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Utara.
BAB II PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 2 (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertuiis oieh Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lainnya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris ditujukan kepada Bupati Lampung Utara dengan menggunakan Kop surat dan cap stempel dengan melampirkan : a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Yang menetapkan susunan DPC Partai Politik di tingkat Kabupaten Lampung Utara yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lain ; b. Foto Copy Keterangan NPWP yang dilgalisir pejabat berwenang ; c. Surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD Lampung Utara yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampunq Utara ; d. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas Materai dengan menggunakan kop surat dan stempel partai politik ; e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua). (2) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan Kornisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara dan Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Lampung Utara atau sebutan lain.
BAB III PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS ADMINISTRASI PARTAI POLITIK Pasal 3 (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan danpenggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan pemeriksaan persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan bantuan keuangan partai Politik ditingkat Kabupaten Lampung Utara. (2) Tim penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Lampung Utara. (3) Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara. Pasal 4 Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (1) tercantum dalam lampiran I, II dan III merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Pasal 5 (1) Penyerahan Bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesbang dan Linmas atau sebutan lainnya atas nama Bupati Lampung Utara kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya. (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik ditingkat Provinsi dan dapat berubah setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Bantuan keuangan diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Lampung Utara. (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. BAB V LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 6 (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik Kabupaten Lampung Utaradisampaikan kepada Bupati Lampung Utara melalui Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Lampung Utara atau sebutan lainnya; (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah diaudit Badan DaerahKabupaten Lampung Utara; (3) Laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 8 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 9 Daerah ini muiai berlaku seiak tangqai diundangkan setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini oenempaiannya daiam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.
Ditetapkan di Kotabumi. pada tanggal 8 Agustus 2006
Diundangkan di Kotabumi Pada tanggal 9 Agustus 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BACHTIAR BASRI, SH. MM.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2006 NOMOR 06
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
I.
UMUM Negara menjamin setiap Warga Negara mempunvai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan negara. Keikutsertaan warga Negara dalam perumusan kebijakan negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui partai politik. Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan asset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi Indonesia, Pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik. Pemberian bantuan Keuangan kepada partai politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat quna memperjuanqkan tujuan partai politiK dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d 9 ( Cukup Jelas )
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2006 NOMOR 18
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA N0MOR : 06 TAHUN 2006 TANGGAL : 08 AGUSTUS 2006
BENTUK BERITA ACARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004 NOMOR : …………………………………………………
Pada hari ini……………. Tanggal…………. Bulan …………. Tahun …………. Tim Peneliti dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor 33 Tahun 2006 tanggal 13 Februari 2006, telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik tahun ,,,,,,,,,,, yang dianjurkan oleh DPC/DPD/DPK ………………………………….
Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan persyaratan adminstrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik …………………………… telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang berdasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2004 sebanyak ……. Kursi x Rp. ………. = Rp. ………………. ( ………………………………………………………………………… )
Demikian Berita Acara hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
TIM PENELITI DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
1. ……………………………….
Ketua
( ……………………………. )
2. ………………………………. Sekretaris
( ……………………………. )
3. ……………………………….
Anggota
( ……………………………. )
4. ……………………………….
Anggota
( ……………………………. )
5. ……………………………….
Anggota
( ……………………………. )
LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA N0MOR : 06 TAHUN 2006 TANGGAL : 08 AGUSTUS 2006
BENTUK BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK NOMOR : ……………………………
Pada hari ini ....................tanggal .................................... bulan…………. Tahun …. ..yang bertanda tangan dibawah ini: 1. 2.
Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Lampung Utara selanjutnya disebut pihak pertama. Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak kedua.
Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik Tahun ................................................ kepada Partai Politik DPC/DPD/DPK ................................ ............ sejumlah Rp……………… ( ……………… ) dan Pihak Kedua telah menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kas Daerah Kabupaten Lampung Utara melalui Rekening Bank Partai Politik ............................................................... Berita Acara serah terima dinyatakan sah setelah copi SPM Giro dari Kas daerah Kabupaten Lampung Utara diterima oleh DPC/DPD/DPK Partai Politik yang bersangkutan.
Pihak Kedua DPC/DPD/DPK ………………….. Ketua,
( ………………….. )
Pihak Pertama An. Bupati Lampung Utara Kepala Kantor Kesbang dan Linmas
( ………………….. )
Bendahara MENGETAHUI : BUPATI LAMPUNG UTARA,
( ………………….. )
( ………………….. )
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR : 06 TAHUN 2006 TANGGAL : 08 AGUSTUS 2006
KOP SURAT PARTAI POLITIK
BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN : ……………………… Pasal PERDA NO. 06 TAHUN 2006
Nama Partai Politik NPWP Nomor Rekening Bank Alamat Jumlah Kursi Jumlah Dana
: : : : : : Rp.
Kotabumi, ………………….. Kepada Yth. Bapak Bupati Lampung Utara Di – KOTABUMI Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik sebagai berikut : No 1 1 2 3
Jenis Belanja 2 Belanja Kebutuhan Administrasi Belanja Daya dan Jasa Lain-lain Pengeluaran
Jumlah Dana 3
Keterangan 4
Terbilang :
Bendahara,
( ……………………. )
Telah diaudit Badan Pengawas Kabupaten Lampung Utara …………………………………………….,
( ……………………. )
Ketua,
( ……………………. )
Mengetahui : BUPATI LAMPUNG UTARA,
( ……………………. )
