SURAT IZIN USAHA KEPARIWISATAAN DEFINISI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN Adalah usaha yang menyediakan barang dan /atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan parawisata. Usaha parawisata terdiri dari 13 (tiga belas) bidang usaha terdiri dari : 1. USAHA DAYA TARIK WISATA adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia. 2. USAHA KAWASAN PARAWISATA adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan parawisata sesuai peraturan perundang-undangan. 3. USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA adalah usaha penyedian angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan parawisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum. 4. USAHA JASA PERJALANAN WISATA adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata. 5. USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN adalah usaha penyedia makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan,penyimpanan,dan/atau penyajiannya.
6. USAHA PENYEDIA AKOMODASI adalah usah penyedia pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat di lengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya 7. USAHA PENYELENGGARA KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI adalah usaha penyelenggaran kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan,karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk parawisata,tetapitetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa 8. USAHA JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI, DAN PAMERAN adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan dan prestasinya, serta penyelenggaran pameran dalam rangka peyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional. 9. USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA adalah usah penyedian data, berita feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai keparawisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
10. USAHA JASA KONSULTAN PARAWISATA adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi study kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan. 11. USAHA JASA PRAMUWISATA adalah penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata. 12. USAHA WISATA TIRTA adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air termasuk penyedia sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau,dan waduk. 13. USAHA SPA adalah usah perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air,terapi aroma, pijat, rempah-rempah,layanan makanan/minuman sehat,dan oleh aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa indonesia.
DASAR HUKUM : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 2. Peraturan Menteri 85/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata; 3. Peraturan Menteri 86/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara penyedia akomodasi (Hotel, Home Stay); 4. Peraturan Menteri 87/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman; 5. Peraturan Menteri 88/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha kawasan parawisata; 6. Peraturan Menteri 89/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha jasa transportasi wisata; 7. Peraturan Menteri 90/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha daya tarik wisata; 8. Peraturan Menteri 91/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; 9. Peraturan Menteri 92/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha pramuwisata; 10. Peraturan Menteri 93/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (EO); 11. Peraturan Menteri 94/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha jasa konsultan parawisata; 12. Peraturan Menteri 85/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata; 13. Peraturan Menteri 96/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha wisata tirta; 14. Peraturan Menteri 87/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha SPA; 15. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 504/Kep.42-Huk/2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan; 16. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 504/Kep.42-Huk/2015 tentang Pembentukan Tim Teknis Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
MASA PROSES 10 ( SEPULUH ) HARI KERJA MASA BERLAKU 5 ( LIMA ) TAHUN SYARAT-SYARAT: 1. Mengisi Formulir Pendaftaran 2. Foto Copy Akta Pendirian Badan Usaha (untuk usaha pariwisata yang berbentuk usaha perseorangan cukup dengan melampirkan fotocop Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3. Foto Copy IM, HO/izin Gangguan, Izin Tempat Usaha (SITU) 4. Foto Copy KTP 5. Foto Copy Dokumen Lingkungan Hidup 6. Surat Pernyataan tertulis pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar. 7. Persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RETRIBUSI : Retribusi Tanda Daftar Perusahaan adalah Rp. 0,-.(Rupiah)
