Edisi 2/2011, Juni 2011 | KBRI Khartoum | email :
[email protected] | web : www.kemlu.go.id/khartoum
PELUANG INDUSTRI KULIT DI SUDAN
I
ndonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk memasarkan produk-produk kulitnya di Sudan, melakukan investasi di bidang industri perkulitan” ujar Pelaksana Fungsi Ekonomi, Gatot Amrih Djemirin saat menanggapi pemberitaan media tentang rencana pembangunan kota industry perkulitan di Sudan. Gatot menyatakan, kementeri Perindustrian Sudan, telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah
DAFTAR ISI
Daerah Khartoum untuk membangun kota industri perkulitan diatas area seluas 500 ribu hektar. Proyek tersebut bertujuan untuk mendukung program industrisasi perkulitan di Sudan, mengingat potensi kulit Sudan yang cukup melimpah. Pernyataan tersebut disampaikan menteri Perindustrian Sudan, Dr. Awad El Gaz saat berkunjung ke Pusat Teknologi Perkulitan Sudan (8/6). Menteri mengapresiasi usaha perusahaanperusahaan pengolahan kulit di Sudan yang telah berupaya untuk meningkatkan produksi produk kulit di Sudan seperti tas sekolah, sepatu dan sandal. Menteri juga menyampaikan bahwa pihaknya berencana akan menyelenggarakan pameran produk kulit Sudan pada pertengahan bulan Juli 2011 mendatang guna mempromosikan potensi dan produkproduk kulit di Sudan serta untuk merangsang investasi pada sektor tersebut. Direktur Pusat Teknologi Perkulitan Sudan, Dr. Awad El Sayyed El Syeikh menegaskan bahwa, ….. Berlanjut ke halaman 3
PENGEMBANGAN SEKTOR NON-MIGAS SUDAN Sudan Selatan dari wilayah kesatuan P emisahan Sudan tanggal 9 Juli 2011 mendatang, diprediksi
akan berdampak negatif terhadap perekonomian Sudan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: tingginya hutang luar negeri Sudan, hilangnya cadangan devisa negara dari sektor perminyakan dan tingginya tingkat inflasi. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh masih diberlakukannya embargo ekonomi AS terhadap Sudan dan kebergantungan ekonomi Sudan yang berlebihan pada sektor perminyakan. Menyikapi kemungkinan dampak negatif tersebut, Pemerintah Sudan telah melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan dan mencari pengganti sektor permin-
yakan melalui pengembangan sektor-sektor lain seperti: pertambangan, pertanian dan industri. Sektor Pertambangan Emas Sektor pertambangan emas tampaknya akan menjadi pengganti utama sektor perminyakan Sudan. Pada tahun 2010, hasil pertambangan emas tradisional Sudan mencapai 35 Kg perhari dan 30 ton emas setahun serta menyerap tenaga kerja hingga 40 ribu orang. Para pengamat ekonomi Sudan memperkirakan bahwa, pada tahun 2011 devisa negara dari sektor pertambangan emas diperkirakan mencapai US$ 4 milyar. Kementerian Pertambangan telah mengeluarkan surat izin usaha kepada... Berlanjut ke halaman 2
PERESMIAN RUMAH SAKIT (RS) ROYAL CARE KHARTOUM
3
DIALOG INTERAKTIF DUBES RI ORGANISASI MAHASISWA INDONESIA
5
UPAYA PENINGKATAN KERJASAMA MAHKAMAH AGUNG RI DAN SUDAN
7
TARIAN POCOPOCO HIBUR PASUKAN PBB DI SUDAN
8
HAJRIYANTO: JARGON BANGSA SERUMPUN TIDAK RELEVAN LAGI
10
RI TERMASUK PENENTU EKONOMI DUNIA 2025
11
AUSTRALIA STOP IMPOR SAPI, DPR SAMBUT BAIK
12
INDONESIA NEGARA PALING OPTIMISTIS
13
PRESIDEN DORONG PEMBANGUNAN PERDESAAN
14
GONTOR KERJASAMA DENGAN RUSIA
15
baca juga FOKUS
BERITA NASIONAL
Duta Besar Republik Indonesia untuk Sudan dan Eritrea, Dr. Sujatmiko mengatakan sebanyak 40 orang TKI bermasalah 4
Tiga puluh pengusaha konstruksi Sudan bertolak ke Indonesia untuk jajagi peluang kerjasama dalam pameran Indobuildtech di Jakarta, 4
LINTAS PERISTIWA
Pihak Bank Dunia memuji pendidikan di Indonesia yang dinilai mengalamiperkembangan yang cukup signifikan. 15
1
Dari halaman 1 : izin usaha kepada… 127 perusahan untuk melakukan penambangan emas di Sudan dengan prioritas hak konsesi diberikan kepada perusahaan-perusahaan dalam negeri. Hingga pertengahan tahun ini diperkirakan 4 perusahaan penambangan sudah akan memasuki tahap produksi, sedangkan yang lain diperkirakan pada pertengahan kedua. Diperkirakan sedikitnya 200 ribu orang akan bekerja di sektor tersebut untuk menghasilkan emas seberat 74 ton. Angka tersebut akan menempatkan Sudan pada posisi ke-10 negaranegara penghasil emas yang rencananya akan dipasarkan di wilayah Timur-tengah. Untuk menertibkan penambangan emas tradisional di Sudan, Kementerian Pertambangan Sudan juga akan menerbitkan peraturan penambangan dan mengupayakan penggunaan alat-alat modern yang dapat lebih menjamin keamanan pekerja dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Selain itu, Kementerian Pertambangan bekerjasama dengan Bank Sentral Sudan, Badan Meteorologi, Importir dan pihak keamanan akan membentuk jaringan khusus untuk mengantisipasi tindak penyelundupan emas ke luar negeri. Para ahli geologi memperkirakan bahwa, di dasar laut merah Sudan terdapat kandungan emas, besi, perak dan magnizium seberat 2,500 ton, sementara di daerah Nakhil, Nuba dan New Halfa juga telah ditemukan kandungan besi seberat 2 milyar ton. Beberapa daerah lain yang juga memiliki kandungan emas dan hasil tambang lainya seperti besi, fosfat, mika, platina dan potasium, antara lain adalah: Kordofan, Red Sea, River Nile, Gadarif dan Darfur Selatan. Sektor Pertanian Lahan pertanian Sudan yang mencapai ± 84 juta hektar merupakan potensi yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal maupun untuk tujuan ekspor. Namun di sisi lain, lahan tersebut belum terkelola secara maksimal karena terbentur masalah dana. Lahan pertanian yang telah dikelola kira-kira baru mencapai 13%. Sebagai upaya untuk mengembangkan sektor pertanian di Sudan, pada tahun 2008 Pemerintah telah mencanangkan Program Kebangkitan Pertanian sebagai pilar utama perekonomian dan juga berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi pertanian di Sudan.
2
Lahan pertanian di Sudan yang cukup luas juga sangat potensial untuk memenuhi kebutuhan pangan di negara-negara Arab pada khususnya dan dinominasikan sebagai pusat lumbung pangan dunia ke-3 setelah Kanada dan Australia. Data statistik Persatuan Liga Arab menunjukkan bahwa, nilai ekspor produk pertanian Sudan ke negara-negara Arab semakin meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 47% sebesar US$ 650 juta. Jika peluang tersebut dikelola secara maksimal, nilai ekspor hasil pertanian Sudan ke negara-negara Arab diperkirakan dapat mencapai sebesar US$ 20 milyar pertahun.
Sektor Industri Pemerintah Sudan juga berupaya mengembangkan sektor industri guna memenuhi kebutuhan lokal maupun untuk tujuan ekspor. Dalam rangka mempercepat sektor industri di Sudan, Pemerintah mulai melengkapi pabrikpabrik industri dengan mesin berteknologi modern sehingga dapat mempercepat proses pengolahan dan peningkatan produksi. Selain itu, Pemerintah juga merencanakan pembangunan kawasan-kawasan industri baru di Sudan, antara lain di Khartoum, Sennar, White Nile dan Darfur. Beberapa produk ekspor Sudan, antara lain adalah: ethanol, obat-obatan, terigu, gula, keramik, porselin, minuman soft drink, biskuit, referigerator, pendingin udara, mesin cuci, besi, kabel, seng, timah, deterjen, pipa, semen, sabun, barang-barang plastik dan lain sebagainya.
Di sisi lain, Pemerintah juga tetap mengupayakan peningkatan hasil minyak di Sudan Utara yang saat ini baru mencapai ± 115 bph menjadi ± 195 bph pada tahun 2012 dengan meningkatkan kegiatan penelitian dan eksplorasi di beberapa ladang minyak baru di Sudan, antara lain: di Sudan Tengah (Kosti, Sennar dan El Gazira), di Sudan Timur (Red Sea, Mohammad Gol, dan El Gadarif), dan di Sudan Utara (Halfa, Darfur, dan Nile River) serta membuka peluang bagi para investor asing untuk menanamkan modal dan alih teknologi di Sudan. Sejak 11 tahun terakhir atau sejak ditemukannya minyak di Sudan pada tahun 1999, Pemerintah Sudan sangat bergantung pada sektor tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonominya dan kurang memperhatikan pengembangan sektorsektor potensial yang lain seperti: pertanian, peternakan, pertambangan dan industri. Paska Referendum di Sudan Selatan yang dimenangkan oleh opsi berpisah dari wilayah kesatuan Sudan menyebabkan hilangnya sebagian besar cadangan devisa negara dari sektor perminyakan, dimana sekitar 74% diantaranya berada di wilayah Sudan Selatan. Hal tersebut memaksa Pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan-kebijakan ekonomi sebelumnya dan mencari pengganti sektor perminyakan untuk menutupi devisit anggaran negara. Namun demikian, diperkirakan hingga 5 tahun mendatang hubungan kerjasama Sudan Utara dan Sudan Selatan di bidang perminyakan akan tetap berlangsung, mengingat pusat-pusat refinary dan pelabuhan laut berada di wilayah Sudan Utara. Dalam rangka mendiversifikasi pendapatan negara dari sektor migas ke sektor non-migas, Pemerintah mulai mengembangkan sektorsektor non migas seperti: pertanian, peternakan, industri dan pertambangan. Kondisi semacam ini merupakan peluangpeluang ekonomi yang tentunya dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kebijakan nasional dan para pengusaha di berbagai bidang. (ekn)
PERESMIAN RUMAH SAKIT (RS) ROYAL CARE INTERNATIONAL, KHARTOUM
Sudan, Omer Hassan Ahmed El P residen Basher Pada (29/5/2011), meresmikan
langkah dalam mengembangkan pelayanan kesehatan di Sudan, disebutkan jumlah rumah sakit spesialis di Khartoum sebanyak 30 buah. Wakil Menteri Kesehatan Sudan, Dr. El Sadig Qasmallah menyampaikan bahwa, menejemen dan fasilitas serta pelayanan yang dimiliki oleh RS. Royal care International setara dengan standar internasional, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Sudan terhadap kesehatan. Ketua Dewan Pimpinan RS. Royal Care International, Mu’taz El Birair menyampaikan bahwa, rencana pembangunan rumah sakit tersebut telah digagas sejak tahun 1984 bekerjasama dengan Uni Emirat Arab (UEA) yang tergabung dalam PT. Nomless Group dan kembali diperbaharui pada tahun 2007. Royal Care International merupakan
Lanjutan halaman 1 : menegaskan bahwa, ….. pihaknya siap memberikan layanan konsultasi tentang rancang-bangun pabrik kulit dan fasilitas pendukung lainnya serta teknologi penyamakan kulit. Sudan dikenal sebagai negara dengan jumlah hewan ternak dan penghasil kulit terbesar di kawasan Afrika dan Timur-tengah dengan populasi hewan ternak mencapai ± 144 juta ekor. Namun di sisi lain, sektor industri Sudan belum mampu mengolah hasil kulit tersebut dengan baik menjadi produkproduk siap pakai seperti sepatu, sandal, tas, perlengkapan olah raga dan lain-lain. Selama ini hasil kulit Sudan diekspor ke luar negeri
dalam bentuk bahan mentah hingga mencapai 88% senilai US$ 31,5 juta pertahun. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya terhadap produk kulit masih harus mengimpor dari luar negeri senilai US$ 54 juta pertahun. Pabrik penyamakan kulit di Sudan berjumlah 25 buah dan mengolah sekitar 600 ribu lembar kulit pertahun, dengan nilai investasi mencapai US$ 179 juta. Sedangkan pabrik sepatu dan sandal di Sudan berjumlah 70 pabrik dengan kapasitas produksi sebanyak 18 juta pasang dan menyerap tenaga kerja sebanyak 15 ribu orang.
Rumah Sakit (RS) Royal Care International Khartoum yang menghabiskan dana senilai US$ 100 juta. Dalam Sambutannya, Presiden mengajak kepada para pelaku usaha untuk berinvestasi di bidang kesehatan Sudan dengan meningkatkan fasilitas dan pelayanan, mengingat Sumber Daya Manusia Sudan cukup memadai. Oleh karena itu, Presiden berharap agar Komisi Kesehatan Sudan tidak merekomendasikan kepada masyarakat Sudan untuk berobat ke luar negeri, kecuali dalam kondisi tertentu dimana rumah sakit di Sudan tidak dapat menangani penyakit yang diderita. Sementara itu, Gubernur Negara Bagian Khartoum, Dr. Abdel Rahman El Khadar menyampaikan bahwa, pembangunan gedunggedung Rumah Sakit di Sudan merupakan awal
rumah sakit Sudan pertama yang bertaraf internasional, dibangun di lahan seluas 18.000 M2, didukung oleh 700 orang dokter dan perawat yang berasal dari berbagai negara, dilengkapi dengan 51 klinik pengobatan, 9 ruang operasi dan labolatorium, 18 balai pengobatan khusus dan 150 tempat tidur serta ruang forensik. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, RS. Royal Care International juga merencanakan akan membangun rumah sakit spesialis kanker dan penyakit ganas dengan alokasi dana senilai US$ 25 juta serta memberikan asuransi kesehatan dan bantuan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. RS. Royal Care International didirikan atas dorongan tingginya kebutuhan masyarakat Sudan terhadap pelayanan kesehatan bertaraf internasional yang selama ini belum dijumpai di Sudan, sehingga sebagian besar masyarakat memilih untuk berobat ke luar negeri seperti ke negara-negara Eropa, Mesir, Yordania dan Saudi Arabia. P.F Ekonomi KBRI Khartoum, Gatot Amrih Djemirin menyatakan bahwa hal ini merupakan salah satu peluangusaha di Sudan, khususnya di bidang kesehatan seperti: pembangunan sarana rumah sakit, penyediaan kelengkapan kesehatan dan pengiriman tenaga dokter dan perawat dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kebijakan dan pelaku usaha di Indonesia. (ekn)
O l e h karena itu, tegas Gatot lagi, Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk melakukan investasi di bidang industri perkulitan di Sudan, termasuk memasarkan produk -produk kulit dan pengiriman tenaga terampil untuk mengoperasikan mesin-mesin produksi pengolahan kulit. (ekn)
3
KBRI KHARTOUM PULANGKAN 40 ORANG TKI BERMASALAH
D
uta Besar Republik Indonesia untuk Sudan dan Eritrea, Dr. Sujatmiko mengatakan sebanyak 40 orang TKI bermasalah di Sudan telah dipulangkan ke Indonesia. “Malam ini (20/6), 40 TKI di Sudan yang bermasalah telah dipulangkan dengan penerbangan Qatar Airways”. Dubes Sujatmiko mengungkapkan bahwa TKI yang bekerja di Khartoum ini umumnya lari dari rumah majikan dan agen, dengan permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah gaji tidak dibayar, disiksa majikan, tidak siap bekerja, tidak memiliki izin tinggal/bekerja dan ingin pulang ke tanah air. Mereka lari ke KBRI Khartoum untuk meminta perlindungan, dan kemudian ditampung di Wisma Perlindungan yang tersedia di KBRI Khartoum untuk selanjutnya dilakukan pendataan dan proses administrasi oleh staf KBRI Khartoum.
Dubes RI menekankan bahwa KBRI Khartoum akan terus berupaya meningkatkan perlindungan kepada seluruh WNI di Sudan dan Eritrea, khususnya para TKI. Namun di saat yang sama, akan mendorong peningkatan jumlah TKI skilled di Sudan sehingga akan membantu peningkatan citra Indonesia di Sudan. Sementara itu, Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Khartoum, Muhammad Sukarno mengatakan, sesuai prosedur yang berlaku, tenaga kerja asing yang bekerja di Sudan dan tidak memiliki izin tinggal dan ingin meninggalkan Sudan, diwajibkan membayar denda per hari SDG 10 (Rp 25.000). Selain itu mereka juga diharuskan membayar pajak penghasilan, surat penyelesaian perjalanan dan biaya pendaftaran orang asing. “Setelah melalui proses negosiasi panjang antara KBRI Khartoum dengan pihak terkait di Sudan antara lain, Kementerian Tenaga Kerja Sudan, Imigrasi dan Kemlu Sudan, akhirnya dapat diperoleh pembebasan denda izin tinggal, biaya pendaftaran orang asing dan pajak penghasilan. Hanya saja, masing-masing TKI harus menebus surat penyelesaian perjalanan sebesar SDG 350 (Rp. 1 Juta) yang akhirnya ditanggung oleh KBRI Khartoum” jelas Sukarno. “Selain itu KBRI Khartoum juga memfasilitasi penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi yang tidak memiliki paspor. Adapun biaya pemulangan
ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah RI” sambungnya lagi. Sukarno menyatakan, KBRI Khartoum berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan setiap permasalahan TKI di wilayah akreditasi dalam waktu singkat. Hal ini merupakan perwujudan misi perwakilan, yaitu memaksimalkan perlindungan terhadap WNI/ TKI. “Saat ini, jumlah TKI di Wisma Perlindungan KBRI Khartoum yang masih dalam proses untuk dipulangkan ke Indonesia tinggal 3 orang, namun jumlah mereka yang berada di luar penampungan cukup banyak”, ujarnya. Ke 40 WNI yang dipulangkan itu, terdiri atas 35 wanita, satu pria, dan empat balita. “Para TKI berasal dari Tasikmalaya, Sukabumi, Semarang, Indramayu, dan Pekalongan”, kata Dubes Sujatmiko. Mereka dijadwalkan akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada 21 Juni 2011, pukul 15.30 WIB dengan penerbangan Qatar, QR-672. Sebelum menuju bandara Khartoum, kepulangan mereka dilepas terlebih dahulu oleh Duta Besar RI di Wisma Indonesia. Untuk proses kali ini, KBRI Khartoum melibatkan Kemenakertrans, Kemlu dan Kepolisian RI untuk mengawasi dan mendampingi proses pemulangan TKI sekaligus untuk melakukan koordinasi lebih lanjut mengenai penanganan TKI bermasalah. (psb)
PENGUSAHA KONSTRUKSI SUDAN CARI PELUANG KE INDONESIA
T
iga puluh pengusaha konstruksi Sudan bertolak ke Indonesia untuk jajagi peluang kerjasama dalam pameran Indobuildtech di Jakarta, pada 22-26 Juni 2011. Sebagian dari mereka adalah pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam delegasi pengusaha yang melakukan pertemuan dengan KADIN dan beberapa pengusaha besar di Indonesia bulan April 2011 lalu. Disampaikan dalam siaran pers KBRI Khartoum bahwa kondisi Sudan pasca referendum, yang membuat negara terluas di Afrika ini menjadi dua negara yang terpisah, mendorong Sudan semakin berbenah diri. Negara itu tengah memfokuskan diri untuk mem-
4
bangun infrastrukturnya, baik infrastruktur jalan, bangunan, jembatan, bandara dan lainlain. Hal itulah yang nampaknya mendorong para pengusaha Sudan untuk mencari peluang-peluang usaha di bidang konstruksi dan juga mencari partner-partner potensial di Indonesia. Indobuildtech dipandang sebagai kesempatan yang baik untuk menjalankan misi tersebut. “Oleh sebab itu KBRI Khartoum dengan menggandeng Sudan Construction Association (SCA) sengaja menggalang para pengusaha kontraktor Sudan untuk pergi ke Indonesia,” demikian dikutip dalam siaran pers
tersebut. Menurut rencana, selain mengunjungi Indobuildtech, para pengusaha tersebut juga mengunjungi pabrik keramik dan beberapa pertokoan besar. Mereka juga akan melihat perumahan di Jakarta untuk memberikan gambaran mengenai infrastruktur di Indonesia. Delegasi juga akan dipertemukan dengan pengusaha-pengusaha Indonesia di bidang konstruksi dalam format one-on-one meeting, termasuk dengan BNP2TKI sebagai badan yang berperan dalam pengerahan tenaga kerja. Rangkaian kunjungan itu diharapkan akan
memunculkan ide-ide yang lebih luas untuk bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha Indonesia. Seluruh pengusaha Sudan yang akan berangkat ini adalah para pengusaha besar, salah satunya adalah DAL Group yang mempunyai bisnis dari bidang pertanian, otomotif hingga konstruksi. “Jadi, waktu yang mereka sisihkan untuk berkunjung ke Indonesia harus benarbenar dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga kunjungan ini akan memberikan hasil yang maksimal pula kepada para pengusaha sudan itu sendiri, dan para pengusaha indonesia,” ungkap Duta Besar Sujatmiko di sela-sela kesempatan saat menjamu makan malam para pengusaha Sudan pada sabtu malam (18/6) di Wisma Duta. “Masih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan di Sudan. apa yang kita dengar dan melihat mengenai Sudan tidak sepenuhnya benar dan ini dibuktikan dengan
banyaknya pengusaha besar Sudan yang ke Indonesia” lanjutnya lagi. Harapkan Imbas Yang Besar Sujatmiko menilai upaya mempertemukan kedua pengusahan dari Indonesia dan Sudang adalah sebuah pekerjaan besar. Keduanya mempunyai latar belakang pengetahuan yang minim satu sama lain, meski jika dilihat dari sisi sejarahnya, Indonesia dan Sudan memiliki hubungan yang cukup dekat. Jika ini berhasil, menurutnya, akan memberikan imbas yang cukup besar bagi Indonesia. Baik untuk peningkatan nilai perdagangan, peluang tenaga kerja Indonesia, hingga ke promosi pariwisata dan seni budaya Indonesia yang secara tidak langsung akan mendapat efek yang positif. “Untuk itu, diperlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak baik di Perwakilan RI di luar negeri maupun di Indonesia sendiri untuk mensukseskan pekerjaan besar ini”, tegas Dubes RI untuk Sudan dan Eritrea ini. Dalam berbagai kesempatan, Dr. Sujatmiko berulangkali menekankan bahwa
bidang konstruksi di Sudan mempunyai arti strategis bagi Indonesia. Tidak hanya karena bidang konstruksi tengah “booming”, tetapi akan membawa efek domino yang besar bagi Indonesia. Diawali dengan mendatangkan tenaga ahli konstruksi, arsitek dan tenaga skill lainnya kemudian impor building material dari Indonesia. Setelah bangunan tegak berdiri, diharapkan semua isi bangunan... Berlanjut ke halaman 9
DIALOG INTERAKTIF DUBES RI DENGAN ORGANISASI MAHASISWA INDONESIA
U
ntuk lebih mempererat hubungan persaudaraan dan silaturrahim masyarakat Indonesia di Sudan, khususnya para mahasiswa, KBRI Khartoum menyelenggarakan dialog interaktif bersama sekitar 100 mahasiswa yang tergabung dalam beberapa organisasi di Sudan, tanggal 13 Juni yang lalu di Wisma Duta. “Sebelumnya telah dilakukan dengan mengundang secara terpisah organisasiorganisasi yang ada seperti Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI), Pengurus Cabang Istimewa/ PCI-NU, Pusat Informasi dan Pelayanan/PIP-PKS, namun kali ini sengaja dikumpulkan bersama agar setiap organisasi dapat saling mengenal visi, misi serta kegiatannya masing-masing sehingga dapat
disinergikan,” ungkap Dubes Sujatmiko. Malam itu, setiap organisasi yang hadir yaitu, PPMI, PCI-NU, PIP-PKS dan Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor (IKPM) mendapat kesempatan untuk memperkenalkan kepengurusannya, khususnya yang baru saja terbentuk seperti PPMI dan PCI-NU, dan menyampaikan program-program unggulan yang akan dilaksanakan. “KBRI mendorong mahasiswa untuk aktif menyusun dan melaksanakan kegiatankegiatan yang kreatif dan inovatif untuk kepentingan peningkatan kapasitas dan kapabilitas mahasiswa dan kami senang sekali melihat bagaimana mereka mampu melakukan itu”, ungkap Pelaksana Fungsi Pensosbud KBRI Khartoum. Menanggapi paparan-paparan tersebut, Dubes RI mengingatkan pentingnya silaturahmi, kesetiakawanan, kebersamaan, perdamaian, dan kerukunan. “Topi boleh berbeda, visi organisasi boleh berbeda, namun kebersamaan, persaudaraan, dan kerukunan sesama WNI harus tetap terpelihara”. ujarnya. Selain itu Dubes RI juga menyampaikan pilar-pilar penting yang dapat menunjang
suksesnya organisasi serta keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin organisasi. “Organisasi yang baik adalah organisasi yang ramping namun produktifitasnya tinggi, fleksibel dan yang terpenting adalah mandiri serta mampu memberikan manfaat baik bagi organisasi tersebut maupun bagi masyarakat luas”, jelasnya. “Ayo buat kegiatan yang kreatif, dan dibutuhkan oleh mahasiswa dan masyarakat luas, KBRI akan mendukung”, ungkapnya lagi. Saat kesempatan tanya jawab dibuka, beberapa mahasiswa langsung menyambutnya dengan menyampaikan hal-hal yang terkait kemahasiswaan salah satunya adalah Fakhrurazi yang menyampaikan apresiasinya dan berharap dapat terus dilaksanakan karena dapat menjadi salah satu sarana perekat silaturahmi di antara mahasiswa. Selain itu dia juga berharap, untuk menyambut ajakan Dubes, kiranya program-program antar organisasi yang memiliki kesamaan hendaknya dapat dilakukan secara bersama-sama pula. “Kami berharap adanya langkah konkrit untuk mewujudkan harapan bapak Duta Besar, yaitu terciptanya suasana kebersamaan dan kekeluargaan di tengah masyarakat Indonesia di Sudan”. (psb)
5
KEMERIAHAN PERINGATAN HUT RI DI KHARTOUM HUT RI di Khartoum Sudan, kali P eringatan ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Peringatan tahun ini dibuat lebih meriah dengan menggandeng PPMI (Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia) Sudan sebagai penyelenggara kegiatan olahraga. Pertandingan olahraga yang bertajuk Nusantara Games 2011, secara resmi dibuka oleh Dubes RI untuk Sudan dan Eritrea, Dr. Sujatmiko, Sabtu, 11 Juni 2011 di Lapangan Futsal Riyad, Khartoum. Dubes RI menyampaikan dalam sambutannya bahwa “pertandingan olahraga tidak sekedar menjadikan jiwa dan raga menjadi sehat dan kuat, tapi melalui olahraga diharapkan juga dapat mempererat keakraban, tali persaudaraan dan meningkatkan daya sportifitas. Akan sangat indah jika seluruh masyarakat Indonesia di Sudan yang jumlahnya sekitar 1.000 orang dapat terus mempererat persaudaraan dan silaturahmi”. Cabang olah raga yang dipertandingkan pada rangkaian acara peringatan HUT-RI tahun 2011 kali ini antara lain futsal, sepak takraw, catur, tenis meja dan bandminton. Tahun ini KBRI Khartoum bergabung dengan tenaga kerja profesional Indonesia di Sudan
membentuk satu Grup yang bertanding melawan 7 group lain yaitu KMA (Aceh), IPSU (Sumut), FOKUS (Sumatera), KMJ (Jakarta), PASUNDAN (Jabar), PAKUWOJO (Jateng, Jatim, Madura), dan FOSMATIM (Indonesia Tengah dan Timur). Untuk lebih memacu semangat, sebelum pembukaan Nusantara Games 2011 dimulai, kekompakan masing-masing grup diuji dengan membuat yel-yel yang dinilai oleh Dubes RI. Tim yang dinilai paling kompak adalah IPSU, Pakuwojo, dan KMJ. “1,2,3, Hartap…. Hartap…. Harimau Tapanuli, Raja Sumatera. Mantap…. sedap… yang lain… lewaaat..” sorak salah satu grup pemenang yel-yel dengan kompak dan semangat.
Cuaca hari itu yang berkabut dan disertai badai debu tebal tak menyurutkan semangat warga untuk menikmati setiap rangkaian acara, termasuk untuk menyantap bazar makanan yang disediakan oleh mahasiswa. Beragam hidangan kuliner khas Indonesia seperti bakso, mie aceh dan coto Makassar turut menyemarakkan hajatan tahunan warga ini. (psb)
TAMPILAN TARI SAMAN DI KHARTOUM MENGUNDANG HARU
Tari Saman mahasiswa P ertunjukan Indonesia yang tergabung dalam Sanggar
Budaya KBRI Khartoum, berhasil memukau sekitar 300 penonton yang memadati ruangan acara penutupan Festival Seni dan Budaya di International University of Africa (IUA) Khartoum, Sudan, 9 Juni 2011. Mahasiswa asing yang berasal dari 60 negara di Afrika, Asia, Amerika, dan Eropa
6
turut serta dalam kegiatan tahunan tersebut. Dalam sambutannya Dekan Urusan Kemahasiswaan IUA, Prof. Dr. Awad El Karim Awadullah El Zein mengatakan bahwa pihaknya merasa bangga dengan sajian seni budaya yang ditampilkan oleh mahasiswa dan mahasiswinya, serta berharap seni yang ditampilkan tersebut dapat dijadikan modal berkarya di masa mendatang. Selain itu, Prof. Awad memberikan apresisasi khusus kepada mahasiswa Indonesia atas penampilan Tari Saman yang luar biasa. “Kami baru pertama kali menyaksikan keindahan Tari Saman ini”. ujarnya. Beberapa dosen dan mahasiswa yang menyaksikan tarian tersebut juga menyampaikan kekagumannya atas kesenian tersebut dan berharap di di acara-acara yang lain, mahasiswa Indonesia juga dapat menampilkan kebolehan mereka. Bahkan,
seorang penonton paruh baya serta merta mendatangi para penari usai pertunjukan. Dengan mata berkaca-kaca, terharu melihat kekompakan dan keindahan tarian, berbaur dengan duka memori tragedi tsunami di Aceh, ia menyalami penari seraya berkata Alfu Mabruk (Selamat dan Sukses). Pelaksana Fungsi Pensosbud KBRI Khartoum, Muhammad Syafri yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan bahwa apresiasi masyarakat di Sudan terhadap tampilan mahasiswa Indonesia merupakan pemacu untuk terus meningkatkan prestasi sanggar budaya KBRI Khartoum. “Saya percaya, Tim Kesenian lain yang tergabung dalam sanggar budaya, seperti Pencak Silat, Angklung, Tari Rantak, Tari Badinding, Tari Merak dan lainnya, dapat melakukan hal serupa”, tegasnya. (psb)
OPINI
UPAYA PENINGKATAN KERJASAMA MAHKAMAH AGUNG RI DAN SUDAN
D
unia hukum di Indonesia terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan di masyarakat. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi peradilan di Indonesia kini mulai mengaplikasikan beberapa sendi hukum yang diambil dari syariah Islam, salah satunya di bidang ekonomi syariah. Perkembangan ini cukup menarik, karena di beberapa aspek, Indonesia masih menggunakan hukum yang mengacu pada hukum pada masa kolonial, yang sudah tidak relevan di masa sekarang. Perkembangan ini juga didorong dengan semakin maraknya transaksi ekonomi ber-
basis syariah di Indonesia, oleh sebab itu dibutuhkan payung hukum dan SDM yang mengerti dan memahami konsep ekonomi syariah. Dengan latar belakang demikian, Mahkamah Agung RI telah memulai kerjasama dengan Mahkamah Agung Sudan dalam bentuk pelatihan. “Pada bulan Oktober 2010 yang lalu, 7 hakim telah mengikuti pelatihan selama 3 minggu di Sudan. Langkah ini diambil karena Sudan merupakan tempat yang tepat untuk mendidik hakim khususnya di bidang ekonomi syariah”, ungkap Rum Nessa, Sekretaris MA RI, di sela-sela kunjungannya ke Sudan 30 Mei-2 Juni 2011. “Untuk lebih meningkatkan lagi kerjasama yang telah terjalin, saat ini tengah disiapkan sebuah Memorandum of Understanding (MoU) antara MA RI dengan MA Sudan. Diharapkan, dengan ditandatanganinya MoU tersebut, kerjasama kedua lembaga hukum tertinggi kedua negara dapat terus dikembangkan dapat memberi manfaat bagi kedua pihak”, lanjutnya lagi. Tatap muka dengan WNI di Khartoum Di sela-sela kunjungannya, delegasi Mahkamah Agung RI juga melakukan tatap muka dengan masyarakat Indonesia di Khartoum yang dilaksanakan di Wisma Duta. Dalam sambutannya, Sekretaris MA, Drs. H.
M. Rum Nessa, SH., MH. menjelaskan bahwa Sudan memiliki sejumlah keunggulan di bidang Peradilan, utamanya di bidang pengelolaan anggaran yang independen tanpa ada intervensi instansi lain di luar Mahkamah Agung. Jumlah pengadilan dari tingkat pertama hingga Pengadilan Tinggi di seluruh wilayah Sudan mencapai 1.000 Pengadilan dan Hakim Agung yang dimiliki Sudan berjumlah 80 orang. Jumlah ini tidak terpaut jauh dengan Indonesia yang memiliki 800 pengadilan dan 51 Hakim Agung. Beliau juga menyinggung mengenai tujuan kunjungan delegasi yaitu untuk menyiapkan Memorandum of Understanding antara MA RI dengan MA Sudan yang menurut rencana akan ditandatangani pada bulan September 2011. Salah satu program kerjasama yang akan digulirkan adalah pelatihan peningkatan kapasitas hakim-hakim Indonesia terutama di bidang syariah, di mana Sudan merupakan pioneer di bidang ini”. lanjut Nessa. Sementara itu, Dirjen Badan Peradilan Agama MA, Drs. H. Wahyu Widiana, MA, mendorong mahasiswa Indonesia yang telah merampungkan studinya di Sudan untuk dapat bergabung di instansinya. “Mahasiswa alumni Timur Tengah telah teruji dan terbukti Berlanjut ke halaman 9
50 AGEN PERJALANAN SUDAN SIAP PROMOSIKAN INDONESIA
L
ima puluh agen perjalanan siap mempromosikan keindahan pariwisata Indonesia untuk menarik wisatawan Sudan ke Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu perwakilan agen perjalanan sesaat setelah menyimak tampilan promosi wisata yang disuguhkan KBRI Khartoum dalam acara Promosi Wisata Sudan-Indonesia di Villa Esaam Elsyeikh di Soba, Khartoum (5/5). “Kami yang hadir di sini juga akan mengajak serta agen perjalanan lain di Sudan, yang jumlahnya lebih dari 1400 perusahaan jasa perjalanan, untuk mempromosikan objek wisata Indonesia kepada masyarakat Sudan”, ujar Muhammad Ibrahim, Direktur Agen Perjalanan “Allam”. Kepala Bagian Pariwisata Asosiasi Agen Perjalanan dan Pariwisata Sudan, Ny. Ikhlas Hasan dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara tersebut dimaksudkan untuk
meningkatkan kerjasama antara Sudan dan Indonesia di bidang pariwisata. “Pada harihari mendatang, kami berharap terjadi peningkatan jumlah wisatawan Sudan ke Indonesia maupun wisatawan Indonesia ke Sudan secara signifikan”, tegasnya. Saat diwawancarai oleh Blue Nile TV, Pelaksana Fungsi Pensosbud KBRI Khartoum, Muhammad Syafri menekankan pentingnya kerjasama di bidang pariwisata sebagai salah satu sarana merekatkan hubungan kedua negara. “Kedua negara perlu mencari berbagai terobosan untuk meningkatkan hubungan bilateral dan bidang pariwisata adalah salah satunya”, ujarnya. Diakuinya, saat ini KBRI Khartoum tengah giat melakukan promosi budaya dan pariwisata Indonesia serta melakukan pendekatan kepada agen-agen perjalanan di Sudan untuk turut berperan meningkatkan
wisatawan Sudan ke Indonesia. “Musim panas di Sudan yang jatuh pada bulan April-Juli merupakan saat yang tepat bagi wisatawan Sudan untuk berlibur ke Indonesia dan menikmati indahnya Indonesia”, lanjutnya lagi. Akan sangat disayangkan, jika kesiapan agen perjalanan wisata di Sudan untuk mempromosikan Indonesia tidak mendapat tanggapan yang positif dari para pengusaha pariwisata di Indonesia. (psb)
7
INDONESIA DAN SUDAN MILIKI POTENSI PERDAGANGAN YANG MENJANJIKAN
P
ada tanggal 16 April 2011Dubes RI menerima sebanyak 50 pengusaha Sudan dalam jamuan makan malam di Wisma Duta KBRI Khartoum. Sebagian besar pengusaha yang hadir adalah pengusaha besar Sudan yang memiliki jaringan kerja luas, tidak hanya Sudan tapi juga meliputi negara-negara Timur Tengah dan Afrika. Pengusaha terkemuka yang turut hadir dalam jamuan tersebut antara lain dari Asosiasi Pengusaha Sudan, Export Development Bank, Sidgo Holding Co. Ltd., Asosiasi Kontraktor Sudan, dan Social Security Investment Authority (SSIA).
Duta Besar Sujatmiko menjelaskan bahwa Sudan dan Indonesia masing-masing memiliki potensi ekspor yang menjanjikan. Sudan misalnya, memiliki potensi ekspor ke Indonesia seperti minyak mentah, daging halal, habbatussauda (jintan hitam), gum arabic, dsb. Sementara Indonesia memiliki potensi ekspor ke Sudan di sektor industri kertas, material bangunan, produk elektronik, perlengkapan rumah sakit, alat pertanian, furniture, alat-alat berat, dsb. Sektor jasa juga menjadi perhatian. "Sejumlah kalangan telah meminta secara resmi kepada kami untuk mengembangkan bisnis sektor ini dengan mendatangkan tenaga kerja di bidang konstruksi, buruh tani, sektor peternakan dan perawat", tutur Sujatmiko. Khusus untuk perawat, tengah diupayakan untuk mendatangkan, sebagai tahap awal, 120 perawat Indonesia ke Sudan. Menurut rencana, business trip akan dilakukan pada tanggal 26-29 April 2011 yang meliputi pertemuan dengan pejabat kementerian terkait, pertemuan dengan para Pengusaha Indonesia di kantor KA-
DIN, one-on-one meeting dengan para pengusaha Indonesia, serta kunjungan ke sejumlah pabrik untuk lebih mengenali potensi ekonomi Indonesia. "Dalam waktu dekat kami juga akan mengundang pengusaha Indonesia untuk datang ke Sudan guna menjajaki peluang usaha dan investasi di negeri ini", tambah Sujatmiko. “Dari berbagai pertemuan yang kami lakukan, telah banyak permintaan agar Indonesia dapat mengerjakan proyek-proyek besar di Sudan dan juga melakukan investasi di bidang pertanian skala besar, industri gula, kulit, pabrik ban, dsb”. ”Yang cukup menarik adalah adanya peluang bagi pengusaha retailer Indonesia. Pemilik Hotel Corinthians (Burj El Fateh), salah satu hotel internasional di Khartoum, telah meminta pengusaha Indonesia untuk menjadi pengelola pusat perbelanjaan di hotel tersebut’, lanjut Sujatmiko. Dalam kesempatan tersebut juga ditampilkan video mengenai produk-produk strategis dan maju, serta pariwisata Indonesia untuk lebih meningkatkan motivasi para pengusaha Sudan untuk menjalin kerjasama dengan pengusaha Indonesia. (psb)
TARIAN POCO-POCO HIBUR PASUKAN PBB DI SUDAN
P
eringatan Hari Penjaga Perdamaian PBB (Peacekeepers Day) di wilayah bergolak Darfur, Sudan, pada Ahad (29/5) dimeriahkan dengan tarian khas Indonesia dari daerah Sulawesi Utara, Poco-Poco. "Begitu lagu dan Tarian Poco-Poco dihentakkan, semua pasukan penjaga perdamaian PBB dari berbagai negara di Darfur pun berdiri berjoget bersama," kata Komandan Satgas Garuda Bhayangkara FPU Indonesia III, AKBP Gatot Mangkurat P.PJ, kepada ANTARA Kairo, Selasa. Tarian tersebut dipersembahkan personel Kontingen Satuan Tugas (Satgas) Garuda Bhayangkara "Formed Police Unit (FPU)" Indonesia III. Menurut Perwira Administrasi Personel FPU Indonesia III, AKP Andri Ananta Yudhistira, hentakan Tarian Poco-Poco yang dipersembahkan para anggota Satgas Garuda
8
Bhayangkara itu semakian semarak lagi ketika digabungkan dengan tarian Sajojo. "Kekompakan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagai pasukan pemelihara perdamaian tergambar dalam persembahan keserasian tarian Poco-Poco dan Sasojo itu," papar Andri Ananta. Selain mempersembahkan Tarian PocoPoco, Kontingen Polri juga menyajikan masakan khas Nusantara berupa soto ayam yang ternyata banyak disukai oleh kontingen dari negara-negara lain. "Ini adalah momen yang tepat untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia di mata masyarakat internasional," ujar Gatot. Kontingen Garuda Bayangkara Indonesia III yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Darfur (United Nations-Hybrid African Union Mission In Darfur (UNAMID) pada Peacekeepers Day itu, melaksanakan
upacara peletakan karangan bunga untuk mengenang gugurnya 28 anggota pasukan PBB di Darfur sejak 2008. Upacara ini dipimpin oleh Deputy Joint Special Representatif (DJSR) Mohamed B. Yonis. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dalam amanatnya menjelaskan beragam persoalan yang dihadapi badan dunia itu dalam misi perdamaian internasional. Berlanjut ke halaman 9
Lanjutan halaman 5 ….tersebut dari office supplies, furniture, dan lain sebagainya juga akan diimpor dari Indonesia. Dengan demikian, jumlah TKI skill di Sudan akan terus meningkat sehingga citra Indonesia akan semakin positif. Upaya ini tidak akan berhenti di sini, KBRI Khartoum akan terus membawa pengusaha Sudan ke Indonesia maupun sebaliknya, agar hubungan perdagangan indonesia-Sudan terus meningkat yang diharapkan akan memberikan kontribusi kepada peningkatan ekspor Indonesia tidak hanya ke Sudan tetapi juga ke regional Afrika dan Timur Tengah. (psb)
Lanjutan halaman 8 : ….kualitasnya. Beberapa diantaranya telah mengabdi di lingkungan peradilan RI”, ujarnya. Pertemuan tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia yang hadir. Hal tersebut terlihat dari begitu banyaknya pertanyaan yang digulirkan terutama yang mengangkat isu-isu terkini seperti penanganan korupsi, penerapan hukum syariah di Indonesia hingga peluang-peluang mahasiswa lulusan Sudan untuk menjadi hakim, dan lain sebagainya. (psb)
Lanjutan halaman 8 : Amanat Sekjen PBB bertema "Penegakan Supremasi Hukum" yang dibacakan oleh Yonis itu menitikberatkan pada dua persoalan penting. Pertama, penyebaran pasukan PBB blue helmet merupakan perwujudan dari keyakinan bersama bahwa orang yang telah selamat dalam perang seharusnya tidak menderita lagi karena situasi ketidakamanan, ketidakadilan dan ketakutan, maka dengan menghilangkan kondisi tersebut kita dapat menciptakan perdamaian abadi. Kedua, penegakan supremasi hukum, sangatlah penting untuk keberhasilan pemeliharaan perdamaian. "Dalam posisi itu, misi perdamaian PBB membutuhkan kepercayaan dalam tugastugas kepolisian, sistem peradilan dan pelayanan masyarakat," kata Ki-moon. -Itulah sebabnya PBB mewajibkan polisi untuk tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan, mendukung tata kelola pengadilan guna melayani keadilan dan bekerja secara manusiawi dalam hal penahanan terhadap seseorang, katanya (antara)
PENGUMUMAN NO. 525/04/06/2011/KRT Berdasarkan hasil seleksi Panitia TEMUS 2011, dari 54 pendaftar yang masuk, bersama ini disampaikan nama-nama yang lolos untuk calon TEMUS 2011 asal Sudan sebagai berikut: Nama 1. Muhammad Firdaus 2. Mochammad Firdaus 3. Abdul Kahar Bin Sudak 4. Andri Lupias Satedy 5. Edi Purwanto 6. Abdussalam Bin Oyo 7. Aang Muhdi Gozali 8. Tonang Bin Hasan Lubis 9. Maimun Muhammad Yacob 10. Zainul Alim 11. Suci Ramadhona 12. Mochamad Tamrin 13. Horas Nasution 14. Khairul Arif Giawa
Ket. S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2
Nama 15. Karimulloh 16. Ajam Jamhur 17. Nurul Abidin 18. Mochamad Abdul Ghofur 19. Muhibul Zamil 20. Muhammad Fikri Mukaddas 21. Sangidun 22. Musthofa Abu Bakar 23. Hasyim Amrullah 24. Asep Ami Azwar Farid 25. Taufiqurrahman 26. Subhan Wahyudi Bin Surahwan 27. Nur Azizah Zawie 28. Rovita Agustin Zulaiminah
Ket. S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S3
Cadangan 1. Dzufikar Radafi 2. Siti Masyruchah 3. Fitriana Rusyai Ali
Ket. S2 S2 S3
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Khartoum, 12 Juni 2011 Panitia Seleksi Temus 2011
9
PBB : INDONESIA PALING PROGRESIF DALAM PENGUATAN HAM
I
ndonesia diakui sebagai salah satu negara yang paling progresif dalam penguatan mekanisme HAM di tingkat nasional maupun di kawasan Asia tenggara atau ASEAN. Hal itu disampaikan Kepala Divisi Asia Pasifik Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB, Rory Mungoven, pada Seminar mengenai Mekanisme HAM di Asia yang diadakan Universitas Essex, Inggris bekerja sama dengan KBRI London di Ruang Crutacala KBRI London, Jumat. Rory Mungoven kemudian menunjuk berbagai upaya dilakukan Indonesia baik di tingkat nasional melalui pendirian Komnas HAM maupun di tingkat kawasan, khususnya melalui inisitatif pendirian Bali Democracy Forum dan penguatan mekanisme HAM di ASEAN. Seminar yang diadakan di KBRI London merupakan bagian dari the 3rd Human
Rights in Asia Conference, yang diselenggarakan secara tahunan University of Essex Human Rights Centre berlangsung selama dua hari di London dan Essex, ujar Sekretaris Satu KBRI London, Novan Ivanhoe Saleh kepada Antara, Sabtu. Dalam seminar sesi pertama di KBRI, hadir tiga pembicara, yaitu wakil Indonesia di ASEAN Inter-governmental Commission for Human Rights, Rafendi Djamin , kemudian Profesor Hukum Internasional Bangor Law School,Dr Suzannah Linton dan aktivis HAM Palestina lulusan Universitas Essex, Mervat ishmawi. Duta Besar RI untuk Inggris, Yuri Octavian Thamrin menyampaikan bahwa Indonesia setelah fase reformasi memiliki komitmen tinggi untuk mempromosikan dan melindungi demokrasi serta HAM. Dalam hal ini, Indonesia berhasil menciptakan kondisi yang kondusif bagi berkembangnya promosi dan perlindungan
demokrasi dan HAM melalui proses penguatan parlemen , media yang bebas dan independen, peranan masyarakat madani, dan sebagainya. Dubes Yuri Thamrin membenarkan proses demokrasi dan pemajuan HAM di Indonesia masih belum sempurna. Oleh karena itu, Indonesia selalu Berlanjut ke halaman 17
HAJRIYANTO: JARGON BANGSA SERUMPUN TIDAK RELEVAN LAGI
W
akil Ketua MPR Hajriyanto Tohari berpendapat, jargon-jargon yang sifatnya emosional dan primordial dalam membina hubungan antara Indonesia dan Malaysia harus segera diakhiri dan diganti dengan dasar-dasar berdiplomasi yang rasional. "Jargon-jargon seperti Indonesia dan Malaysia adalah satu rumpun harus segera diakhiri dalam membina hubungan dengan Malaysia," ujar Hajriyanto saat menjadi pembicara dalam peluncuran buku "Soft Power Approach Indonesia-Malaysia" karya Musni Umar di ruang wartawan DPR Jakarta, Selasa. Menurut politisi Partai Golkar itu,
10
hubungan harus didasarkan pada rasionalitas semisal untuk hubungan ketenagakerjaan, maka yang berlaku adalah hukum perjanjian internasional. Sementara diplomasi yang masih mengandalkan jargon-jargon bangsa serumpun, menurut dia, itu sudah tidak relevan lagi dan hanya akan menyebabkan berbagai persoalan antara kedua bangsa tetap akan berulang dan tidak pernah selesai. Penggunaan jargon demikian juga hanya menjadi justifikasi dan legitimasi yang salah dalam menjalin hubungan kedua negara. Lebih lanjut Hajriyanto mengatakan, membina hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia harus sama dengan jalinan hubungan Indonesia dengan negaranegara lainnya. Dia mencontohkan tidak bisa hubungan antara Indonesia dengan Arab saudi hanya didasarkan pada kesamaan agama yang dianut masyarakat kedua negara. "Tidak bisa demikian. Dimensi yang harus dikedepankan adalah rasionalitas," ujarnya. Sementara jargon-jargon bangsa serumpun, kesamaan nenek moyang dan lain sebagainya hanya bisa digunakan untuk basa-
basi semata dan yang menyangkut hubungan lebih formal, maka rasionalitas dikedepankan. Kesetaraan dalam hubungan bilateral yang rasional dan menguntungkan seharusnya menjadi syarat mutlak dalam jalinan hubungan itu. Ia mencontohkan, Singapura tidak pernah mau menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia karena faktanya banyak koruptor lari ke negara itu. "Jadi kalau mau menggertak ya gertak saja dan tidak perlu ditutup-tutupi degan dalih bangsa serumpun," ujarnya. Sementara itu ditempat yang sama, Dirut LKBN ANTARA Mukhlis Yusuf yang juga menjadi pembicara mengatakan bahwa rasionalitas itu basisnya data dan informasi. Dengan demikian, ia menambahkan, penyelesaian kasus-per kasus dalam hubungan antara Indonesia dan Malaysia perlu didasarkan pada data, informasi dan bukti yang obyektif.
Mukhlis juga mengatakan bahwa masyarakat saat ini sudah bergerak melalui berbagai medium teknologi informasi yang terus berkembang pesat dan itu tidak bisa lagi dihambat. Sementara diplomasi yang dibangun tidak berjalan seiring dan masih sebatas simbolis. (antara)
RI TERMASUK PENENTU EKONOMI DUNIA 2025
L
ebih dari separuh pertumbuhan ekonomi global sebelum 2025 akan didorong oleh negara-negara berkembang. Indonesia bersama Brasil, India, Korea Selatan, dan Rusia akan setara dengan China dan negara maju sebagai pusat pertumbuhan global. "Melalui transaksi komersial dan finansial, keenam negara itu akan turut mendorong pertumbuhan negara berpendapatan rendah," kata ekonom Bank Dunia Mansoor Dailami dalam peluncuran laporan Global Development Horizons 2011 Multipolarity: The New Global Economy di Jakarta, kemarin. Saat ini ekonomi global baru mulai terbentuk dengan bergesernya pertumbuhan dari negara maju ke negara berkembang. Diproyeksikan pada 2011-2025 ekonomi negara berkembang akan tumbuh dua kali lipat ketimbang negara maju, dengan ratarata 4,7% per tahun. AS, Inggris, Uni Eropa, dan Jepang pada periode yang sama
diproyeksikan hanya akan tumbuh 2,3% per tahun. Khusus untuk Indonesia, Dailami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan berada pada batas atas kisaran 6,0%6,5% pada 2011 dan meningkat sebesar 6,%6,6% pada 2012. Namun, terdapat negara berkembang yang ekonominya beroperasi di atas kapasitas sehingga berisiko overheating, terutama di Asia dan Amerika Latin. "Derasnya arus modal asing yang masuk, termasuk ke Indonesia, jika tidak dimanfaatkan optimal, dikhawatirkan akan berisiko pembalikan arus dengan cepat," jelas Dailami. Dailami juga menyebut soal tiga tantangan pertumbuhan Indonesia, yakni pendidikan yang harus produktif, alokasi anggaran subsidi yang harus ditingkatkan untuk kesehatan dan pendidikan, serta kehati-hatian dalam aliran modal. Meski dapat tumbuh 6,5%, ekonom Bank Danamon Anton Gunawan mengingatkan tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak didorong sektor swasta dan tren konsumsi yang meningkat di negara berkembang. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya jumlah kelas menengah di Indonesia yang mencapai 7 juta orang per tahun. "Jika dibandingkan negara sepadanannya, ini tergolong sangat cepat," kata Anton. (media indonesia)
EKSPOR SEPATU TERUS NAIK
S
etelah naik 27 persen pada tahun 2010, perkembangan ekspor sepatu tahun ini sangat menggembirakan. Nilai ekspor sepatu pada bulan Januari-Februari naik 146 persen dibandingkan periode yang sama pada 2010. Penjajakan kerja sama dengan Amerika akan semakin memantapkan kinerja ekspor sepatu. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Wijanarko, di Jakarta, Selasa (21/6/2011).
"Memang kemarin-kemarin ada peningkatan impor dari China. Tapi, kita jangan terkungkung di sana. Industri sepatu kita bisa bangkit untuk merebut pasar luar negeri," katanya. Saat ini pihak Aprisindo tengah menerima kedatangan asosiasi distribusi dan peritel sepatu Amerika. Mereka datang ke Indonesia untuk melihat langsung proses produksi sepatu. Amerika tertarik mengimpor sepatu lebih banyak setelah pasokan sepatu dari China mulai tidak kompetitif seiring naiknya biaya produksi di Negeri Tirai Bambu tersebut. (kompas)
PERTUMBUHAN EKONOMI 2012 6,6%
B
ank Indonesia (BI) menilai perekonomian Indonesia berpotensi tumbuh lebih tinggi dari yang diperkirakan apabila kendalakendala perekonomian dapat diidentifikasi dengan baik dan dicarikan jalan keluarnya. "Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, baik yang terkait prasarana transportasi, seperti jalan, pelabuhan, dan bandar udara, maupun yang terkait ketersediaan energi bagi pelaku usaha, kami berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2012 dapat lebih tinggi dari kisaran 6,1-6,6 persen," kata Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution di Jakarta, Kamis. Menurutnya, perekonomian Indonesia ke depan diprakirakan terus membaik berkat dorongan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga, dengan pertumbuhan ekonomi diprakirakan berada pada kisaran 6,0-6,5 persen pada 2011 dan meningkat sebesar 6,16,6 persen pada 2012. Membaiknya perekonomian Indonesia juga akan diikuti oleh sumber pertumbuhan yang semakin berimbang didukung investasi dan konsumsi rumah tangga yang meningkat serta masih solidnya kinerja ekspor seiring dengan masih kuatnya pertumbuhan di negara -negara mitra dagang, terutama kawasan Asia. Selain itu, peran pengeluaran Pemerintah diperkirakan meningkat didorong kuatnya permintaan domestik dan tingginya pertumbuhan ekspor yang akan mendorong impor barang dan jasa tumbuh tinggi. Sejalan dengan perkembangan investasi yang membaik selama 2011, pada 2012 peran investasi dalam penambahan kapasitas perekonomian, terutama melalui PMA, diperkirakan meningkat sejalan dengan masih kuatnya permintaan, baik domestik maupun eksternal. Optimisme membaiknya kinerja investasi tersebut juga didukung oleh membaiknya sovereign credit rating Indonesia. Ekspor diperkirakan masih akan menunjukkan kinerja menggembirakan dan tumbuh solid sejalan dengan perekonomian global yang semakin baik. (antara)
11
AUSTRALIA STOP IMPOR SAPI, DPR SAMBUT BAIK
K
eputusan Pemerintah Australia menghentikan ekspor sapi hidup selama enam bulan disambut baik para wakil rakyat di Komisi IV DPR. Mereka berharap pemerintah bisa memanfaatkan momentum ini untuk pengembangan sapi lokal. Anggota Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi berharap Indonesia menghentikan sekalian ekspor sapi hidup dari Australia. "Ini kesempatan mewujudkan swasembada daging sapi," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Pertanian Suswono, Kamis (9/6/2011). Menurut Viva, mewujudkan swasembada daging sapi ini perlu ketegasan pemerintah. Jadi, dia menyarankan, pemerintah tidak membuka impor daging sapi beku untuk menutup kebutuhan daging sapi yang terus meningkat. Lagi pula, ia menilai bagi masyarakat Indonesia daging sapi bukan kebutuhan primer. Jadi, tidak masalah jika Australia menghentikan ekspor sapinya ke Indonesia. "Makan daging sapi hanya mengejar status sosial seperti orang barat. Tidak makan daging sapi kan tidak apa-apa masih ada kelinci dan ayam," ujarnya.
Hal senada diutarakan anggota Komisi IV DPR, Ibnu Multazam. Ia menilai keputusan Australia itu merupakan anugerah karena memberi peluang bagi peternak sapi domestik memenuhi pasar dalam negeri. "Jadi masyarakat tidak perlu takut kehilangan daging sapi," ujarnya. Menteri Pertanian, Suswono mengaku tidak mempersoalkan jika Australia menghentikan sementara ekspor sapi ke Indonesia. "Itu hak Australia," katanya. Cuma, ia menyayangkan sikap Australia yang terburu-buru menetapkan kebijakan penghentian ekspor sapi hidup. Padahal, belum ada proses pembuktian bahwa Indonesia melanggar standar animal welfare
seperti tudingan LSM Australia. LSM itu menuding Indonesia tak memperlakukan hewan yang hendak disembelih dengan baik saat di rumah pemotongan hewan. Suswono akan melakukan verifikasi terhadap rumah pemotongan sapi di Indonesia. "Kami mengundang empat orang ahli Australia dan empat ahli dari Indonesia," tandasnya. (kompas)
13 WIRAUSAHAWAN AS BAKAL KUNJUNGI INDONESIA
S
ebanyak 13 wirausahawan dan investor pemula Amerika Serikat yang tergabung dalam Global Entrepreneurship Delegation bakal berkunjung ke Indonesia pada 19 Juli 24 Juli 2011. Menurut siaran pers Kedutaan Besar Amerika Serikat yang diterima Kompas.com, delegasi ini akan dipimpin oleh Steven Koltai, penasihat senior di Kementerian Luar Negeri
12
AS untuk Kewirausahaan Global, dan Global Entrepreneurship Porgram Indonesia atau GEPI akan bertindak sebagai tuan rumah. Diantara ke 13 wirausahawan itu terdapat antara lain Arthur Benjamin (Pengusaha dan investor, dengan fokus pada industri media dan pendidikan; Presiden dan CEO DataMark; Presiden dan CEO ATI), Seth Goldstein (Roots Markets, Stickybits, Sitespecific, Majestic Research, pencipta istilah "sosial media", blogger, dan juga mentor terkenal di Silicon Valley), YaoHui Huang (salah satu pendiri Hatchery, inkubator bisnis yang berbasis di New York; peraih gelar PhD dari Rutgers College of Pharmacy), serta Naeem Zafar (Staf pengajar University of California, Berkeley Haas School of Business; Presiden dan CEO Bitzer Mobile; CEO Concordia Ventures; pengarang buku “7 Steps to a Successful Startup”). Disebutkan delegasi ini akan meningkat-
kan upaya-upaya AS dan Indonesia untuk menggalakkan kewirausahaan serta memperkuat hubungan bisnis di bawah prakarsa Kemitraan Komprehensif. Meningkatkan perdagangan dan investasi merupakan salah satu dari enam pilar prakarsa Kemitraan Komprehensif. "Kewirausahaan adalah salah satu bagian dari Kemitraan Komprehensif yang paling cepat berkembang dan telah berhasil menciptakan hubungan yang lebih erat dan memeperluas keterlibatan orang-orang demi keuntungan ekonomi bagi kedua negara,” ujar Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel. Inti kunjungan Delegasi ini merupakan semacam ajang bagi para wirausahawan Indonesia. Sebanyak 32 wirausahawan pemula akan menyajikan rencana bisnis mereka di hadapan anggota Delegasi tersebut. ... Berlanjut ke halaman 20
INDONESIA NEGARA PALING OPTIMISTIS
I
ndonesia termasuk salah satu negara paling optimistis di dunia. Lembaga survei Nielsen mencatat, tingkat optimisme konsumen di Indonesia hanya berada di bawah India dan Afrika Selatan. Managing Director Nielsen Catherine Eddy mengungkapkan, Indonesia mencatat indeks keyakinan 116 pada kuartal I/2011 alias tidak berubah dibandingkan kuartal IV/2010. Adapun India mencatat indeks keyakinan 131 dan Afrika Selatan 118. ”Keadaan positif yang konsisten tetap berlangsung di Indonesia lantaran pemerintah tetap melanjutkan subsidi bahan bakar meskipun ada kenaikan pada harga minyak dunia,” ujar Catherine di Jakarta kemarin. Nielsen melakukan survei terhadap lebih dari 28.000 konsumen online di 51 negara, termasuk 500 di Indonesia, tentang pandangan mereka pada pekerjaan, ekonomi, dan kesiapan untuk berbelanja. Hasil survei mengungkapkan 53% konsumen online di Indonesia mengatakan, 12 bulan ke depan merupakan waktu yang tepat untuk membeli hal yang mereka inginkan dan butuhkan saat ini. Angka itu naik 6% dari kuartal IV/2010. Delapan dari 10 konsumen juga mengatakan, keadaan keuangan pribadi mereka saat ini sangat baik. Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa
menilai, hasil survei yang dilansir Nielsen wajar jika melihat keadaan perekonomian saat ini.Kondisi fundamental ekonomi nasional yang terus membaik dipandang sebagai dasar kepercayaan masyarakat. ”Saya melihat, belum ada gangguan yang mengkhawatirkan karena kenaikan harga pangan yang terjadi pada Januari mulai mereda,”ungkapnya. Sebagai perbandingan, survei Danareksa Research Institute yang dirilis pertengahan Mei lalu juga menunjukkan kondisi kepercayaan masyarakat pada MaretApril meningkat sejalan dengan stabilnya harga pangan. Survei Danareksa Research Institute pada Maret menunjukkan, Indeks Keyakinan Konsumen naik ke level 85 dan berlanjut pada April yang meningkat 5,9% hingga berada pada level 90. Indeks pada April 2011 itu tertinggi sejak pertengahan 2009. Purbaya mengatakan,perlu diakui,secara fundamental,keadaan ekonomi masyarakat membaik. Hal ini terlihat dari tingkat daya beli masyarakat yang terus terjaga. Menurutnya, selama harga pangan dalam negeri bisa terus terjaga, dampak buruk terhadap sentimen masyarakat tidak akan terjadi. Namun, meski memperlihatkan optimisme tinggi, menurut Catherine Eddy, hampir 60% konsumen di Tanah Air merasa
Indonesia tengah mengalami resesi. Angka itu naik tiga poin dari kuartal IV/2010. ”Sementara di Thailand 67%, Filipina 65%, dan Vietnam 61%,” ucapnya. Hanya 26% konsumen percaya Indonesia keluar dari krisis pada akhir 2011. Menabung Jadi Prioritas Di bagian lain, menurut Nielsen, layaknya mayoritas negara di Asia Pasifik, jumlah konsumen yang tidak memiliki uang cadangan (spare cash) di Indonesia pada kuartal I/2011 relatif rendah.Hanya 2% konsumen online menyatakan bahwa mereka tidak memiliki uang lebih. Jumlah ini tidak berubah dari kuartal sebelumnya.” Menabung tetap menjadi prioritas utama bagi sebagian besar konsumen di seluruh dunia. Sebanyak 7 dari 10 konsumen di Indonesia akan menaruh uang lebih mereka ke dalam tabungan dibandingkan dengan hanya 47% bagi konsumen global dan 62% untuk Asia Pasifik. Singapura juga mencatat proporsi yang tinggi untuk tabungan dengan 74%,” kata Catherine. Setelahtabungan,konsumen di Indonesia akan menghabiskan uang mereka untuk liburan sebesar 36%, investasi saham 31%, produk teknologi baru 29%, dan hiburan luar rumah 28%.”Meskipun ada sedikit penurunanpadajumlahkonsumen yang menaruh uang lebih mereka ke tabungan,tingginya tingkat penabung di Asia merupakan indikasi bahwa konsumen di Indonesia dan wilayah ini umumnya masihberhati-hatiuntuk belanja,”ujar Catherine. Dia menuturkan,konsumen di Indonesia umumnya masih memiliki keprihatinan terhadap ekonomi meskipun stabilitas ekonomi telah dinikmati dalam beberapa tahun terakhir.Spekulasi yang terusmenerus mengenai kenaikan harga telah mendorong peningkatan kekhawatiran konsumen atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sekjen Asosiasi Pedagang Ritel Indonesia (Aprindo) Rudy J Sumampouw mengatakan, indeks keyakinan konsumen dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Rudy mencontohkan, dari sisi eksternal misalnya situasi stabilitas politik yang tidak kondusif, sedangkan faktor internal adalah berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah, misalnya yang terkait dengan lokasi minimarket. ”Faktor-faktor itu Berlanjut ke halaman :20
13
RI PERKETAT PENGAWASAN SAYUR DARI EROPA
Indonesia, pemerintah P emerintah memperketat pengawasan impor sayuran
dari Eropa untuk mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan bakteri Escherichiacoli (E-coli). Kementerian Perdagangan akan berkoordinasi dengan Badan Karantina Pertanian. “Impor dari Eropa ini akan dipindai lebih cermat.Sayuran impor dari Eropa ada pengawasan khusus,” kata Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Nus Nuzulia Ishak. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menambahkan, Kementerian Perdagangan akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan untuk melakukan pembinaan kepada konsumen. Kementerian Perdagangan akan terus mempelajari perkembangan di Eropa. “Kami perlu sosialisasi di dalam negeri agar kejadian ini tidak terjadi di sini.Impor dari Eropa utamanya berasal dari Inggris, Belanda, dan Prancis. Dari Jerman paling sedikit,” katanya. Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, wabah di Eropa disebabkan strainbaru E-coliyang diyakini kebal terhadap antibiotik dan obatobatan biasa.”Di Eropa dihebohkan karena menurut mereka strain-nya baru, sehingga resisten atau tahan terhadap antibiotik,”ujarnya. Meski belum ditemukan kasus di Indonesia,menurutnya, wabah tersebut patut diwaspadai. Dalam fase waspada Kementerian Kesehatan menganjurkan masyarakat untuk melakukan perilaku hidup bersih seperti mencuci tangan dengan sabun dan memperhatikan kebersihan saat menyiapkan makanan. Selain menganjurkan perilaku hidup bersih, antisipasi dilakukan Kementerian Kesehatan juga dengan mengamati warga negara Indonesia yang
habis bepergian ke Jerman ataupun negara Eropa,apabila di bandara ataupun sesudahnya mendapat gejala sakit perut, diare, hingga diare berdarah. Mereka harus dirujuk ke rumah sakit. Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes, Tjandra Yoga Aditama, mengemukakan, selain Jerman, ada 11 negara Eropa lain yang juga mengalami wabah EHEC di antaranya Austria, Republik Ceko,Denmark,Prancis, Belanda,Norwegia,Spanyol, Swedia, Switzerland, Inggris, dan Amerika Serikat. Karena itu, Kementerian Kesehatan meminta seluruh Kantor Kesehatan Pelabuhan waspada terhadap mereka yang baru datang dari Jerman. Menurutnya, Direktorat Jenderal P2PL Kementerian Kesehatan bersama WHO terus memantau perkembangan di Eropa. “Sebagai focal pointdi Indonesia untuk International Health Regulation, kami menyampaikan informasi dan kewaspadaan ke jajaran kesehatan di Tanah Air,”paparnya. Wabah infeksi E-coli di Eropa belum juga mereda. Sejumlah rumah sakit di Jerman utara harus berupaya keras untuk menampung lonjakan pasien yang terserang wabah E-coli. Berlanjut ke halaman 19
PRESIDEN DORONG PEMBANGUNAN PERDESAAN
Susilo Bambang Yudhoyono P residen menaruh perhatian tinggi terhadap pem-
bangunan perdesaan, antara lain dengan kebijakan pemberian dana Rp100 juta per desa untuk program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). "Perhatian kepada desa ini tidak hanya diberikan pada periode 2010 - 2014 ini, namun keberpihakan ini telah tampak sejak tahun 2004 lalu," kata Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Vernando Wanggai di Jakarta, Senin.
14
Menurut dia, sejak tahun 2004, Indonesia diwariskan oleh tingginya kemiskinan di wilayah perdesaan. Ada lima warisan permasalahan yang dihadapi oleh Presiden SBY sejak 2004, yaitu, belum optimalnya peran kelembagaan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat perdesaan, terbatasnya alternatif lapangan kerja yang berkualitas, rendahnya akses terhadap permodalan dan rendahnya ketersediaan dan akses terhadap sarana dan prasarana. Menyikapi kondisi seperti ini, katanya, Presiden SBY telah menetapkan pembangunan perdesaan secara khusus dalam kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005 2009, dan dilanjutkan di dalam RPJMN Tahun 2010 - 2014. Dalam menguatkan komitmen tersebut, pembangunan perdesaan ditegaskan kembali di dalam Rencana Pembangunan Jangka Pan-
jang (RPJP) Tahun 2005 - 2025. Dalam konteks jangka panjang, pembangunaan perdesaan didorong keterkaitannya dengan pembangunan perkotaan secara sinergis dalam suatu wilayah pengembangan ekonomi. Presiden SBY juga mendorong pengembangan agroindustri padat pekerja di sektor pertanian dan kelautan, sebagaimana kebijakan dana Rp100 juta per desa untuk program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), program pertanian kawasan transmigrasi, maupun program pengembangan masyarakat pesisir dan kepulauan, serta reformasi agraria untuk meningkatkan akses lahan bagi petani desa. Presiden SBY mendorong pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat, baik yang didanai oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan maupun berbagai kegiatan sektoral dari Kementerian, seperti pembangunan jalan… Berlanjut ke halaman 19
I
GONTOR TEKEN KERJASAMA DENGAN UNIVERSITAS ISLAM RUSIA
barat sambil menyelam minum air, pimpinan Pondok Modern Gontor yang menjadi pembicara dalam forum interfaith dialogue Indonesia Rusia, menandatangani kerjasama bidang pendidikan antara Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor dan Universitas Islam Rusia. Keduanya sepakat untuk mengembangkan kerjasama bidang pendidikan agama Islam. Di bawah guyuran sinar matahari yang temaram, MoU on Internastional Educational Cooperation antara keduanya diteken di kota Kazan, bagian tengah Rusia. Konsep yang baru seminggu dilayangkan oleh ISID tersebut langsung disambut hangat oleh pihak Rusia tanpa ada perubahan yang signifikan. Dr. KH. Syukri Zarkasyi mewakili ISID Gontor berjabat tangan erat dengan Rektor Universitas Islam Rusia, Prof. Dr. Rafik Mukhametsin. Menurut Rektor Universitas Islam Rusia itu, mengapa kerjasama ini tidak perlu dicerna terlalu lama karena manfaat yang mungkin dipetik sudah bisa diperkirakan. Berdasarkan pengalaman kunjungannya ke Indonesia serta pengiriman beberapa mahasiswanya ke UIN di Malang, menunjukkan hal-hal yang sangat positif. Karen anya , M oU in i d ise ger akan
penandatanganannya pada saat kunjungan pimpinan Pondok Modern Gontor sedang berada di Kazan. Rafik lebih lanjut menyatakan, pengiriman mahasiswanya ke berbagai negara yang tidak multikultur, multietnis dan multi agama menjadikan mereka asing ketika pulang ke Rusia. Inilah yang menyebabkan orientasi belajar ke luar negeri bagi mahasiswanya kini tertuju ke negara-negara yang mirip dengan Rusia. “Dan bagi saya, Indonesia merupakan negara yang paling tepat untuk studi anak-anak kami,” ujarnya mantap. Sedangkan KH. Syukri Zarkasyi menyatakan kakagumannya atas semangat keagamaan yang ada di Rusia saat ini dan keharmonisan hidup masyarakat di Kazan. Diyakini, tautan kerjasama dengan Indonesia yang sudah terbangun selama ini akan bisa berkembang pesat atas dasar saling tolong menolong dan jiwa yang ikhlas. “Silakan datang ke Indonesia menjadi bagian dari kami,” katanya. MoU kerjasama pendidikan antara keduanya direncanakan berlangsung selama 3 tahun dan mencakup bidang tukarmenukar pelajar, riset bersama, program pelatihan, kuliah jarak jauh, seminar serta
publikasi bersama. Kerjasama itu mulai berlaku saat ditandatangani pada 7 Juni 2011. Perkenalan Universitas Islam Rusia dengan dunia pendidikan Indonesia terjadi saat sang rektor berkunjung ke Indonesia pada tahun 2009 untuk meneken kerjasama dengan UIN Jakarta, Yogyakarta dan Malang. Kunjungan yang didesain oleh KBRI Moskow dan Kemenag itu segera membuahkan hasil. Tahun lalu, sebanyak 6 mahasiswanya telah dikirim untuk menempuh S2 di UIN Malang dan tahun ini juga merencanakan pengiriman serupa ke UIN Malang atau Yogyakarta atau Jakarta. Mungkinkah tahun depan dikim ke Gontor? (republika)
BANK DUNIA ANGKAT JEMPOL PENDIDIKAN DI INDONESIA Bank Dunia memuji pendidikan di P ihak Indonesia yang dinilai mengalamiperkem-
bangan yang cukup signifikan dengan dianggarkannya 20 persen dana pendidikan di APBN dan APBD. "Perkembangan itu semakin unik, jika dilihat dari kemampuan Indonesia dalam soal pembinaan peserta didik yang jumlahnya sangat banyak bahkan keempat terbesar di dunia," kata Managing Director The World Bank Mahmoud Mohieldin di Bali, Ahad (5/6). Hal tersebut dikatakannya di sela-sela acara 'System Assesment and Benchmarking for Education Results (SABER)', di Nusa Dua, Bali. Dia mengatakan, jumlah peserta didik di negara kepulauaan itu sebanyak 53 juta orang dengan jumlah staf pengajar 2,7 juta. Jumlah peserta didik itu hampir setara dengan yang ditanggung oleh negara China, India dan Amerika Serikat. Selain bisa
melakukan pembinaan yang cukup baik terhadap peserta didik, tambah dia, pemerintah Indonesia juga telah menerapkan peningkatan sumber daya manusia dalam hal penyetaraan guru. "Bentuknya adalah dengan melakukan sertifikasi terhadap staf pendidik di Indonesia, dengan memberikan batas minimal pendidikan yang harus ditempuh seorang guru," ujarnya. Mahmoud menilai secara umum pendidikan di Indonesia telah bisa membuat seluruh lapisan merasakan hasil dari sistem yang diterapkan. Akan tetapi masih cukup banyak tantangan yang harus ditangani oleh Pemerintah Indonesia dalam hal pendidikan, karena wilayahnya yang luas dan memiliki banyak pulau. Sementara Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan, pada acara
pertemuan menteri pendidikan dari sembilan negara di kawasan Asia itu akan membahas beberapa isu yang cukup penting terkait 'SABER'. "Pembahasan yang paling utama adalah cara penilaian sistem pembelajaran dan kinerjanya apakah sudah sesuai dengan negara tersebut dan lainnya," katanya.
15
RI MENUJU NEGARA MAJU
M
impi Indonesia menjadi negara maju bisa terwujud dalam 15 tahun mendatang apabila semua kalangan bekerja keras dan bekerja sama Selama ini Indonesia sudah membuktikan mampu bangkit dari keterpurukan akibat krisis. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, kemajuan Indonesia tidak diperoleh dengan cuma-cuma. Butuh perjuangan dan pengorbanan agar mimpi Indonesia menjadi negara maju dapat terealisasi. “Bersama-sama kita berjalan bergandengan agar mimpi dapat menjadi realitas nanti. Alhamdulillah kita bisa maju dan berkembang sampai saat ini, dapat meminimalisasi krisis, sehingga nanti 15 tahun mendatang mudah-mudahan kita bisa menjadi negara maju,” ujar Presiden SBY di National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, kemarin. Di sela kunjungan ke Jepang kemarin,Presiden memberikan kuliah umum di GRIPS, Roppongi, Minato-ku,Tokyo.Kuliah umum kali ini mengambil tema Menanggapi Tantangan Global dan Memperkuat Hubungan Indonesia-Jepang.Kuliah umum yang disampaikan Presiden SBY disimak oleh sekitar 300 undangan yang terdiri atas politisi,akademisi,pebisnis,dan masyarakat Jepang. T erdapat pula mahasiswa asal Indonesia yang sedang belajar di Jepang. SBY berharap agar para pemuda yang belajar di Jepang setelah selesai studi segera kembali ke Indonesia. Mereka diharapkan mengabdikan dirinya bagi bangsa dan negara. “Saya berharap para pemimpin muda di mana pun berada agar dapat ikut bersama membangun bangsa dan negara Indonesia. Apabila memang kalian cinta Indonesia, bergabung bersama kita semua, menjadikan satu sinergi untuk maju bersama dengan belajar dari masa la-
16
lu,”ujarnya seraya mengingatkan bahwa Indonesia 13 tahun lalu hampir ambruk gara-gara krisis ekonomi, tetapi dengan kebersamaan dapat bangkit kembali. Khusus terhadap Jepang, SBY berharap agar di masa mendatang hubungan kedua negara dapat lebih baik lagi. Keduanegaradapatbelajarsatu sama lain dalam segala hal.Demikian pula lantaran struktur Jepang dan Indonesia merupakan negara kepulauan dan banyak ditimpa bencana alam,kedua negara dapat kerja sama saling menimba pengalaman. Di bidang ekonomi, menurut Presiden, kerja sama di antara kedua negara sudah cukup bagus.Volume perdagangan kedua negara mencapai USD42,7 miliar, sedangkan total investasi Jepang di Indonesia mencapai USD21,6 miliar pada 1990-2009. “Ini statistik yang memberi semangat.Tapi, masih banyak ruang untuk memperluas kerja sama,” katanya.Menurut Presiden, sejumlah perusahaan Jepang memahami pasar Indonesia. Mereka juga memiliki mitra dan bisa bekerja sama dengan birokrat di Indonesia. Di lain pihak, masyarakat Indonesia memahami dan memuji semangat kewirausahaan dan inovasi investor Jepang.“Saya berharap untuk melihat lebih banyak investasi dari Jepang, khususnya di bidang infrastruktur, manufaktur,dan energi,” kata Presiden. Keseriusan Pemerintah Di bagian lain,sejumlah kalangan mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan berbagai hambatan ekonomi nasional. Keinginan pemerintah untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam tatanan sistem ekonomi nasional hendaknya tidak hanya sebuah wacana,namun dibuktikan dengan keseriusan. Ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanadi menilai, berbagai persoalan yang menghadang laju ekonomi nasional terletak pada sisi kemampuan mengelola negeri yang kaya ini. “Memang saat ini terlambat, seharusnya sudah dari dulu pembenahan dan perbaikan dilakukan.Tapi, ya meskipun terlambat, tetap harus dibenahi,” ungkap Sofjan kepada SINDO kemarin. Menurutnya, peluang ekonomi Indonesia untuk tampil dalampetaperekonomiandunia
cukup besar dengan bermodal potensi serta kekayaan sumber daya alam.Jika sumbersumber kekayaan bangsa ini bisa dikelola dengan baik,bukan hal yang mustahil ekonomi nasional menjadi penopang sekaligus penggerak laju perekonomian global. Sebaliknya, semua itu tidak akan ada artinya jika tidak mampu dimaksimalkan. Sofjan menegaskan, perkembangan ekonomi dalam negeri sangat bergantung keinginankuatdariseluruhpihakuntuk memperbaiki dan menyelesaikan akar permasalahan yang ada.Tanpa itu semua,gerak ekonomi kita akan kalah dengan ekonomi negara maju yang saat ini masih terpuruk. “Perbaikan harus cepat dan serius. Kita jangan kalah terus dengan ekonomi negara maju.Jangan sampai kita sebatas potensipotensi saja tanpa bisa menunjukkan realisasinya,”tandasnya. Wakil Ketua Umum Kadin Haryadi Sukamdani menilai, pada dasarnya tidak ada kata terlambat untuk sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Hanya saja, komitmen untuk melakukan perubahan membutuhkan sisi kepemimpinan yang tangguh dan mampu mengoordinasikan berbagai lini. Menurutnya, persoalan utama terletak dari jiwa kepemimpinan di negeri ini yang belum maksimal mengelola dan mengembangkan potensi yang ada serta memperbaiki hambatan yang terlihat di depan mata. “Kita memang masih lemah di sisi kepemimpinan dan ini yang harus diperbaiki dan mendapat perhatian serius agar pola koordinasi antarlembaga pemerintahan, termasuk dengan daerah, bisa terwujud baik,”ungkap Haryadi. Jika serius melakukan pembenahan, potensi ekonomi Indonesia bisa dimaksimalkan. Terlebih jika melihat kondisi saat ini.Ekonomi Indonesia sekarang tumbuh secara alami dengan besarnya potensi sumber daya alam dan pasar yang besar. Tantangannya memang diakui cukup besar. Namun, dengan keseriusan melakukan pembenahan, pihaknya optimistis prediksi dari berbagai lembaga internasional bisa terealisasi. “ Sekarang bagaimana menggerakkan energi positif yang ada saat ini agar ke depan lebih maksimal,”ucapnya. (kpindo)
TNI DI KONGO DAPAT MEDALI PBB
S
atuan Tugas Kompi Zeni (Satgas Kizi) TNI Konga XX-H di Kongo, mendapat Medali PBB atas keberhasilannya menjalankan misi perdamaian PBB di Kongo (Monusco) selama enam bulan. Penyematan medali penghargaan PBB itu dilakukan Komandan Monuso Letjen Chender Prakhas di Bumi Cenderawasih Camp Dungu, Kongo, Senin (6/6), demikian perwira penerangan Konga XX-H/Monusco Lettu Inf
Imam Mahmud melalui surat elektroniknya yang diterima ANTARA Jakarta, Selasa. Medali PBB diberikan kepada Komandan Satgas Letkol Czi Widiyanto. Letjen Prakhas mengatakan selama penugasan di Kongo, Kontingen Indonesia telah menunjukkan prestasi luar biasa. Dicontohkannya, pembangunan jalan Dungu-Faradje sejauh 147 KM. "Kontingen Indonesia bukan hanya membangun jalan
Lanjutan halaman 10 ...menyambut baik berbagai macam saran dan kritik yang obyektif dan konstruktif dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, Dubes Yuri menekankan kebijakan luar negeri Indonesia yang merefleksikan berbagai nilai baru serta kemajuan yang terjadi di dalam negeri, seperti peran aktif Indonesia dalam mendorong penguatan upaya promosi dan perlindungan HAM di tingkat regional dan global, utamanya dalam konteks ASEAN melalui pembentukan ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights (AICHR). Disisi lain, Indonesia juga menyadari adanya perkembangan politik internasional HAM (, dimana negara merupakan salah satu aktor selain adanya peningkatan peran dari organisasi regional dan internasional, LSM/
aktivis HAM serta akademisi. Untuk itu, Pemerintah RI berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama secara kreatif, konstruktif, serta objektif dengan beragam aktor tersebut. Komitmen Pemerintah RI tersebut tercermin melalui penunjukan Rafendi Djamin, seorang aktivis HAM yang kritis dan memiliki kredibilitas tinggi, sebagai wakil Indonesia dalam AICHR. Hal ini menunjukkan kepeloporan dan keseriusan Indonesia dalam upaya memajukan promosi dan perlindungan HAM, kata Dubes RI. Seminar dihadiri oleh lebih dari 70 peserta yang terdiri atas kalangan akademisi berbagai universitas di Inggeris , kalangan LSM serta aktivis HAM
dan jembatan antara Dungu-Faradje, tetapi juga telah membangun jembatan hati antara orang Kongo dengan tentara PBB khususnya Monusco," tutur Prakhas. Ia menambahkan, Indonesian Engineering Company (IEC) juga dinilai telah berbuat ramah terhadap penduduk lokal dan komunitas lokal. Prakhas menyatakan Medali PBB adalah bukti nyata kontribusi IEC selama enam bulan di Kongo, sekaligus kontribusi TNI dalam menciptakan perdamaian di wilayah Kongo. Pada kesempatan itu kepada Kontingen negara lain, Letjen Prakhas menekankan agar dapat mengambil pelajaran dan contoh dari Kontingen Zeni Indonesia dalam kerja kerasnya kepada UN dan Monusco. Sejak 1956 Indonesia telah mengirimkan militernya untuk bergabung dalam misi perdamaian PBB di Mesir, yang dikenal dengan nama Kontingen Garuda. Prakhas menilai, militer Indonesia mempunyai upaya tinggi sebagai pasukan penjaga perdamaian di seluruh dunia. Saat ini terdapat 1.795 personel TNI yang tergabung dalam berbagai misi PBB. (antara)
(Amnesty International, Article 19, AHRC, Minority Rights Group International, REDRESS Trust, Solidarity with Refugees, International Human Rights Law). Beberapa pembicara baik dalam seminar di KBRI London maupun dalam sesi seminar di lokasi lain seperti Amnesty International, Daiwa Centre dan Essex University menyampaikan pujiannya berbagai perkembangan positif yang diraih Indonesia dalam meningkatkan penegakan, promosi dan perlindungan HAM baik pada tingkatan domestik maupun juga kepeloporan Indonesia di bidang HAM pada kawasan serta di tingkat global. (antara)
17
PENGIRIMAN TNI BUKTIKAN INDONESIA CIPTAKAN KETERTIBAN DUNIA
P
engiriman prajurit-prajurit TNI ke berbagai wilayah konflik menunjukkan Indonesia berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dunia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Demikian salah satu butir paparan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, di hadapan sekitar 200 peserta Konferensi dengan tajuk "Regional Architecture in Southeast Asia" yang diadakan Royal Higher Institute for Defense, Kementerian Pertahanan Belgia dan KBRI Brussel di Brussel, Belgia baru-baru ini. Purnomo adalah menteri pertahanan pertama yang memberikan kuliah umum di lembaga pemikir atau"think tank" hankam Belgia ini, demikian Sekretaris III Penerangan, Sosial Budaya dan Diplomasi Publik KBRI Brussel, Punjul Nugraha kepada Antara London, Jumat. Punjul Nugraha menjelaskan pada konferensi itu Purnomo Yusgiantoro menekankan bahwa dunia yang aman, tertib dan damai merupakan tanggung jawab semua bangsa, dan Indonesia telah menekankan prinsip tersebut sejak kemerdekaannya. Bukti konkret peran itu adalah
keikutsertaan Indonesia pada berbagai pasukan pemelihara perdamaian dalam kerangka Perserikatan Bangsa-bangsa, melalui pengiriman kontingen Garuda yang telah dimulai sejak 50 tahun lalu. Purnomo juga menggarisbawahi bahwa letak Indonesia sangat strategis dalam memainkan peran pemeliharaan keamanan kawasan, utamanya keamanan laut di perairan Indonesia dan sekitarnya yang vital bagi kelancaran perdagangan dunia. Sejumlah peserta menyatakan penghargaan mereka atas peran dan sumbangan Indonesia dalam pengamanan Selat Malaka dan Selat Singapura, serta pengiriman misi penjaga perdamaian di berbagai belahan dunia. Menhan menggarisbawahi tantangan dan potensi ancaman terhadap keamanan Indonesia baik yang datang dari luar maupun dari dalam, serta prioritas strategi dalam mengatasinya. Menhan juga menggarisbawahi situasi terkini di ASEAN, termasuk perkembangan di perbatasan Thailand dan Kamboja, serta peran ASEAN dalam meredam ketegangan di kawasan itu. Prioritas kerja sama yang telah
ditetapkan di ASEAN mencakup keamanan kelautan, penanggulangan terorisme, kesiapsiagaan dan tanggap darurat menghadapi bencana, serta pengembangan kerja sama operasi misi perdamaian. Selama di Belgia, selain menjadi pembicara di Konferensi, Purnomo Yusgiantoro juga mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Belgia, Pieter de Crem dan Ketua Komite Militer Uni Eropa, Jenderal Hakan Syren serta bertemu dengan beberapa wakil dari kalangan industri strategis Belgia. Dubes RI di Brussel, Arif Havas Oegroseno mengatakan kehadiran Menhan Purnomo Yusgiantoro di Brussel memiliki arti Berlanjut ke halaman 19
INDONESIA BUKAN LAGI "SURGA" BAGI KORUPTOR
S
taf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana mengatakan, Indonesia sudah bukan lagi menjadi surga bagi para koruptor. "Para koruptor lebih memilih melarikan diri ke luar negeri karena merasa lebih aman berada di luar negeri daripada di Indonesia," kata Denny Indrayana pada diskusi
18
"Polemik: Koruptor Ngeloyor Negara Tekor" di Jakarta, Sabtu. Menurut dia, para karuptor yang melarikan diri keluar negeri karena menilai sudah tidak untuk tetap berada di Indonesia. Bahkan, kata dia, Nunun Nurbaeti, istri mantan Wakapolri, Adang Dorojatun, ikut melarikan diri keluar negeri. "Penegakan hukum pada era reformasi di Indonesia, membuat para koruptor lebih sulit bergerak dibandingkan pada masa orde baru," kata Denny Indrayana. Menurut dia, aturan perundangan antikorupsi di Indonesia saat ini sudah semakin lengkap, termasuk UU tentang Lembaga Perlingkungan Saksi dan Korban (LPSK) dan UU yang melarang TNI berbisnis. Selain itu, kata dia, Indonesia juga memiliki lembaga pemberantasan korupsi yang dipercaya oleh publik. "Lembaga tersebut seperti, KPK,
Pengadilan Tipikor, PPATK, LPSK, serta Komisi Yudisial," katanya. Denny menambahkan, pers juga memberikan kontribusi besar dalam membantu pemberantasan korupsi. Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum ini mengalistrasikan, indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami peningakatan signifikan sejak 2004. Indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2004 adalah 2,0 dan meningkat 0,8 menjadi 2,8 pada 2010. "Peningkatan indeks persepsi korupsi Indonesia menunjukkan kemajuan negara Indonesia dalam pemberantasan korupsi," katanya. Sementara itu, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, mengatakan, Indonesia masih kesulitan melakukan pembarantasan korupsi. Berlanjut ke halaman 19
Lanjutan dari halaman 14 Menteri Kesehatan Jerman Daniel Bahr mengatakan, sejumlah rumah sakit di Jerman utara memang memprihatinkan lantaran kesulitan menyediakan tempat tidur dan perawatan untuk pasien yang terjangkit bakteri mematikan itu. Penyakit akibat E-coli telah mencapai lebih dari 2.000 kasus dengan korban meninggal 22 orang.Wabah itu telah menjangkiti 12 negara mulai dari Austria, Inggris, Republik Ceko, Denmark,Prancis,Belanda, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Amerika Serikat. Mereka yang terserang pernah bepergian ke Jerman. “Sumber infeksi bakteri itu masih aktif.Petugas kesehatan makanan bekerja sepanjang hari untuk mengidentifikasi sumber infeksi,” kata Daniel Bahr, seperti dikutip harian Ruhr Nachrichten,kemarin. Menteri Pertanian Negara Bagian Lower -Saxony, Jerman, Gert Lindermann,menduga tanaman taoge sebagai sumber wabah E-coli yang telah menewaskan 22 orang. (sindo)
Lanjutan dari halaman 15 Dia mengatakan, selain itu semua pihak bisa saling bertukar pengalaman tentang sistem pendidikan, sehingga sistem yang dianggap baik tersebut dapat diterapkan. Peserta dalam forum Menteri Pendidikan itu, antara lain berasal dari Indonesia, China, Kamboja, Laos, Korea dan Vietnam. (republika)
Lanjutan dari halaman 14 ...poros desa, sanitasi lingkungan desa, air bersih dan permukiman masyarakat lokal. Dari sisi penguatan kelembagaan, masih menurut Velix, Presiden SBY konsisten untuk menerjemahkan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang terkait dengan agenda desa. Presiden telah menerbitkan PP No 72/2005 tentang Desa, yang menekankan pentingnya kemandirian desa, perencanaan pembangunan desa yang lebih tertata, kapasitas kepala desa dan perangkat desa yang baik, dan sumber-sumber keuangan desa yang semakin baik. Untuk membangun desa kedepan, lanjutnya, Presiden SBY telah menetapkan kewenangan dan urusan yang ditangani desadesa, dan juga memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Kabu-
paten/kota memberikan paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan tersebut kepada desa yang didistribusi secara proporsional. "Untuk mengoptimalkan dana desa tersebut, Presiden SBY harapkan agar desa-desa memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa satu tahun," katanya lagi. Velix juga menambahkan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk memecah UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satunya adalah aspek desa diatur dalam sebuah payung hukum tersendiri. Hal ini adalah bagian penting dari strategi untuk wujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Untuk itu, lanjutnya, pemerintah konsisten mempercepat pembahasan RUU Desa, dan Pemerintah akan menata pembangunan desa secara menyeluruh.
Lanjutan dari halaman 18 Ini terlihat dari teris bermunculannya parakoruptor di Indonesia dan bahkan tidak hanya berada di Jakarta tapi telah menyebar ke berbagai daerah. Emerson juga meng ibar atkan, pemberantasan korupsi ibarat pelari maraton yang berlari tidak terlalu kencang, sedangkan para koruptor ibarat pelari sprint yang berlari kencang. Dalam catatan ICW, dalam 10 tahun terakhir ada sebanyak 45 koruptor yang melarikan diri keluar negeri, 20 koruptor di antaranya melarikan diri ke Singapura. Saat ini dua warga negara Indonesia yang melarikan diri ke luar negeri dan kasusnya sedang ramai dibicarakan Muhammad Nazaruddin dan Nunun Nurbaeti. Muhammad Nazaruddin diduga terkait pada kasus penyuapan terhadap Sekretaris Kementeroan Pemuda dan Olahraga untuk proyek pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games di Palembang serta dugaan penyuapan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, Nunun Nurbaeti adalah tersangka pada kasus pemberian cek perjalanan kepada seumlah anggota DPR RI, pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda S Goeltom, tahun 2004. (antara)
Lanjutan dari halaman 18 ...penting, salah satunya, adalah sebagai bentuk pengakuan Eropa atas peran Indonesia dalam menciptakan dan memelihara perdamaian dunia. Dubes Arif Havas Oegroseno menjelaskan diterimanya Purnomo Yusgiantoro oleh Menhan Belgia dan pejabat tinggi di Uni Eropa merupakan momentum untuk meningkatkan rasa saling percaya antara kedua pihak pada isu pertahanan dan keamanan yang sensitif, demikian Dubes Havas. (antara)
19
INI PERNYATAAN RESMI PEMERINTAH SOAL RUYATI
melalui siaran pers yang dikirimkan kepada media, Minggu (19/6/2011) malam. Dalam siaran pers itu, pemerintah menyampaikan duka cita yang mendalam atas eksekusi mati terhadap tenaga kerja wanita Indonesia Ruyadi binti Satubi (54) di Arab Saudi. Ruyati dihukum pancung pada Sabtu (18/6/2011) lalu, karena membunuh majikannya, seorang wanita Arab Saudi bernama Khairiya binti Hamid Mijlid. "Pemerintah Indonesia merasakan duka cita yang sangat mendalam, bersama dengan pihak keluarga almarhumah Ruyati atas pelaksanaan hukuman terhadap almarhumah," demikian termuat dalam siaran pers itu. Pemerintah juga mengecam pelaksanaan eksekusi mati terhadap Ruyati. Menurut Kemenlu, eksekusi mati terhadap Ruyati dilakukan tanpa memerhatikan praktek internasional terkait dengan hak tahanan asing untuk memperoleh bimbingan kekonsuleran. Eksekusi mati itu juga dilaksanakan tanpa sepengetahuan KBRI di Riyadh. Atas hal tersebut, Kementerian Luar Negeri berencana memanggil Duta Besar RI di Riyadh untuk
mendiskusikan permasalahan itu, juga menyampaikan sikap pemerintah RI kepada Duta Besar Arab Saudi di Jakarta terkait eksekusi Ruyati. Kemenlu menyatakan sebelumnya telah berkomunikasi dengan pihak keluarga Ruyati untuk menjelaskan permasalahan hukum yang menjerat Ruyati di Arab Saudi. Kemenlu juga menjelaskan upaya-upaya yang telah ditempuh pemerintah untuk membantu proses hukum Ruyati, baik selama pers i d a n g an d i p en g a d ilan m au pun mengupayakan pengampunan dari ahli waris korban untuk Ruyati. Namun, upaya tersebut tak mampu menyelamatkan Ruyati dari eksekusi mati. Adapun, Ruyati berangkat ke Arab Saudi melalui penyalur tenaga kerja PT Dasa Graha Utama yang berlokasi di Pondok Gede, Kota Bekasi sejak 2008. Wanita itu terpaksa meninggalkan Indonesia demi memenuhi kebutuhan keluarganya setelah bercerai. Presiden prihatin Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas nama pribadi dan Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan keprihatinannya dengan kasus Ruyati. Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha. "Presiden sangat prihatin dan betul-betul berduka atas apa yang menimpa Ruyati," kata Julian, ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (19/6/2011). Rasa prihatin dan berduka itu juga ditujukan kepada keluarga almarhuman Ruyati. Julian mengatakan, tak ada instruksi khusus
dari Presiden terkait penanganan kasus tersebut. Sebelumnya, seperti diberitakan, menurut anak kandungnya, Evi (32), Ruyati kerap mendapatkan perlakuan kasar dari majikannya itu. "Mulai dari pemukulan, pelemparan, penendangan, hingga menimbulkan patah tulang pada bagian kaki, tapi tidak ada yang peduli," katanya. Saat komunikasi terakhir dengan Ruyati, sekitar Desember 2010, pihak keluarga sudah memintanya pulang ke Tanah Air. Namun, Ruyati tidak juga pulang. Evi juga menyesalkan putusan eksekusi mati terhadap ibunya. Menurut dia, eksekusi mati seharusnya tidak terjadi jika advokasi Pemerintah Indonesia merespon cepat vonis mati terhadap Ruyati. Sekitar setengah tahun yang lalu, Ruyati membunuh majikannya dengan pisau dapur. Ruyati mengakui hal tersebut saat disidang di pengadilan. Pengadilan Syariah Arab Saudi kemudian memutuskan hukuman mati untuknya. Keputusan tersebut lalu disetujui pengadilan banding. Nasib serupa dialami seorang TKW Asal Subang Darsem binti Daud Tawar. Darsem juga terancam hukuman mati akibat membunuh majikannya di Arab Saudi. Untungya, Darsem mendapat maaf dari ahli waris dengan syarat harus membayar 2 juta riyal atau sekitar Rp 4,5 miliar sebagai uang pengganti. Kini, pemerintah tengah menempuh proses banding untuk Darsem. (kompas)
Lanjutan dari halaman 12 Peminat masih bisa mendaftarkan ide bisnis hingga 19 Juni ini di: http:// gepi.mekar.biz. Nantinya, para peserta yang terpilih akan menyajikan ide bisnis mereka kepada para anggota delegasi. (kompas)
Lanjutan dari halaman 13 ...dampaknya lebih ke psikologis. Konsumen akan lebih berhati-hati dalam membeli barang yang mereka butuhkan, terutama produk makanan dan minuman,” ujarnya. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, faktor
stabilitas politik juga secara langsung memengaruhi indeks keyakinan konsumen. ”Selain itu, kondisi infrastruktur juga ikut memengaruhi. Jadi semuanya hanya wait and see,”tutup Sofjan. (sindo)
Indonesia melalui Kementerian P emerintah Luar Negeri mengeluarkan pernyataan
Diterbitkan oleh : KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA Khartoum - Sudan Pembina / Penasehat : Duta Besar LB & BP RI | Pengarah: Kepala Kanselerai | Koordinator: Pelaksana Pensosbud | Editor : Suparman Manjan, M. Suaeb Tahir, M. Afifullah, Fahmi Umar, Elbatoul. M. Taha, Rasyid | Desain/Lay Out : Agus Aulia Elluthfie | Distribusi : Nakmaluddin Nawir, Aris Fudjasmedi, Taufik Kurnia, Jamal Ismail | Alamat Penerbit : 17, Amarat 35 Juba St, Block 11 K | PO.Box 13374 Khartoum, Sudan | Telp. (00249-183) 225106 , 229106 | Fax. (00249-183) 225528 | website : www.kemlu.go.id/Khartoum l email :
[email protected]
20
