1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) A. Proses Penyampaian Pelayanan NO KOMPONEN 1. Persyaratan Pelayanan

URAIAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Prov. NTT dan tembusan diberikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : A. IZIN BARU 1. Rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, dan rencana operasional; 2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal atau perusahaan; 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan,; 4. surat keterangan domisili usaha; 5. Fotokopi akta pendirian perusahaan; 6. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan: 1) kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) kebenaran data dan informasi yang disampaikan. 7. Rekomendasi Dinas Kelautan Provinsi NTT B. PERUBAHAN SIUP 1. Fotocopy SIUP yang akan diubah; 2. Jenis perubahan SIUP yang diminta; 3. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

2.

Sistem Mekanisme Dan Prosedur

3.

Jangka Waktu Pelayanan

Jangka waktu penyelesaian adalah 4 hari kerja, jika berkas lengkap dan dilakukan survey.

4.

Biaya/Tarif

Rp. 1.500.000,-

5.

Produk Pelayanan

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

6.

Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan

1. 2. 3. 4.

Dilakukan secara langsung Melalui kotak pengaduan Melalui SMS nomor 081239912384 Melalui Website KPPTSP Provinsi NTT www.kpptsp-provntt.go.id

B. Proses Pengelolaan Pelayanan NO KOMPONEN 1. Dasar Hukum

2.

Sarana dan Prasarana, dan/ atau fasilitas

3.

Kompetensi Pelaksana

4.

Pengawasan Internal

5.

Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan

6. 7.

Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan

8.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

URAIAN 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/ 2011 tentang Usaha Perikanan tagkap; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; 7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Usaha Perikanan; 8. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. a. b. c.

Ruang kerja; ATK; Komputer dan printer; Server; Toilet Lapangan Parkir Almari dokumen Meja dan kursi Ruangan Arsip Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Mampu mengoperasi komputer; Mampu bekerja dalam Tim.

a. Dilakukan oleh atasan langsung; b. Dilakukan oleh aparat fungsional; c. Dilakukan secara kontinyu; d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. Jumlah personil sebanyak 2 orang. (sesuai kebutuhan riil) Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun. a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik).

2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) A. Proses Penyampaian Pelayanan NO 1.

KOMPONEN Persyaratan Pelayanan

URAIAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Prov. NTT dan tembusan diberikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : I. Izin Baru 1. Foto Copy SIUP; 2. Foto Copy grosse akta dan fotokopi buku kapal perikanan, apabila grosse akta dalam jaminan bank, harus melampirkan foto copy akta hipotik dengan menunjukkan aslinya; 3. Spesifikasi Teknis Alat Penangkapan Ikan Yang Digunakan; 4. Foto Copy Gambar Rencana Umum Kapal (General Arrangement); 5. Data kapal; 6. Rencana target spesies penangkapan ikan; 7. Rekomendasi dari Kepala DKP Prov. NTT. II. Izin Perpanjangan SIPI 1. Foto copy SIUP; 2. Foto copy SIPI tahun sebelumnya dan dilampirkan aslinya (Jika telah habis masa berlakunya); 3. Foto Copy grosse akta dan foto copy buku kapal perikanan, 4. Surat keterangan dari Kepala Pelabuhan tempat kapal tersebut berpangkalan, yang menyatakan bahwa kapal tersebut berpangkalan dan mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan sesuai dengan yang tercantum dalam SIPI; 5. Bukti penyampaian Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP); 6. Rekomendasi dari Kepala DKP Prov. NTT. III. Perubahan SIPI 1. Fotocopy SIUP; 2. Fotocopy SIPI yang akan diubah; 3. Jenis perubahan SIPI yang diminta; 4. Rekomendasi dari Kepala DKP Prov. NTT.

2.


3.



4.

Biaya/Tarif

Baru Rp. 1.000.000,Perpanjang Rp. 500.000,-

5. 6.

Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 1. Dilakukan secara langsung 2. Melalui kotak pengaduan 3. Melalui SMS nomor 081239912384 4. Melalui Website KPPTSP Provinsi NTT www.kpptsp-provntt.go.id


1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10.

2.


3.


4.

Pengawasan Internal

5.

Jumlah Pelaksana

a. b. c.

URAIAN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/ 2011 tentang Usaha Perikanan tagkap; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Usaha Perikanan; Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.


a. Dilakukan oleh atasan langsung; b. Dilakukan oleh aparat fungsional; c. Dilakukan secara kontinyu; d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. Jumlah personil sebanyak 2 orang. (sesuai kebutuhan riil)

6.

Jaminan Pelayanan

7.


8.


Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun. a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 8 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik).

3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) A. Proses Penyampaian Pelayanan NO KOMPONEN 1. Persyaratan Pelayanan

URAIAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Prov. NTT dan tembusan diberikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : A. BARU 1. Foto Copy SIUP; 2. Foto Copy grosse akta dan fotokopi buku kapal perikanan, apabila grosse akta dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya; 3. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan; 4. Foto Copy gambar rencana umum kapal (general arrangement); 5. Data kapal; 6. Rekomendasi dari Kepala DKP Prov. NTT. B. Izin Perpanjangan SIKPI 1. Foto Copy SIUP; 2. Foto Copy SIKPI tahun sebelumnya dan dilampirkan aslinya (Jika telah habis masa berlakunya); 3. Foto Copy grosse akta dan foto copy buku kapal perikanan, 4. Surat keterangan dari Kepala Pelabuhan tempat kapal tersebut berpangkalan, yang menyatakan bahwa kapal tersebut berpangkalan dan mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan sesuai dengan yang tercantum dalam SIKPI; 5. Bukti penyampaian Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP); 6. Rekomendasi dari Kepala DKP Prov. NTT. C. Perubahan SIKPI 1. Foto Copy SIUP; 2. Foto Copy SIKPI yang akan diubah; 3. Jenis perubahan SIKPI yang diminta; 4. Rekomendasi dari Kepala DKP Prov. NTT.

2.


3.



4.

Biaya/Tarif

5. 6.

Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan

Baru Rp. 1.000.000,Perpanjang Rp. 500.000,Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 1. Dilakukan secara langsung 2. Melalui kotak pengaduan 3. Melalui SMS nomor 081239912384 4. Melalui Website KPPTSP Provinsi NTT www.kpptsp-provntt.go.id


1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10.

2.


-

URAIAN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/ 2011 tentang Usaha Perikanan tagkap; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Usaha Perikanan; Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. Ruang kerja; ATK; Komputer dan printer; Server; Toilet Lapangan Parkir

3.


4.

Pengawasan Internal

5.


6. 7.


8.


- Almari dokumen - Meja dan kursi - Ruangan Arsip a. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. Mampu mengoperasi komputer; c. Mampu bekerja dalam Tim. a. Dilakukan oleh atasan langsung; b. Dilakukan oleh aparat fungsional; c. Dilakukan secara kontinyu; d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. Jumlah personil sebanyak 2 orang. (sesuai kebutuhan riil) Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat,tepat dan santun. a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin asli dengan memberikan laminating; b. Surat ijin dibutuhkan tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin asli; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 8 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik).

4. Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT A. Proses Penyampaian Pelayanan NO 1.

KOMPONEN Persyaratan Pelayanan

URAIAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Prov. NTT dan tembusan diberikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : a. Pengadaan Kapal Baru : 1. Foto Copy SIUP, yang mencantumkan wilayah penangkapan dan pengangkutan ikan di Laut Lepas; 2. Foto Copy gambar rencana umum kapal (general arrangement), termasuk spesifikasi alat penangkapan ikan; 3. Foto Copy gambar rencana umum kapal (general arrangement), termasuk spesifikasi untuk kapal pengangkut ikan; 4. Nama perusahaan, lokasi dan negara tempat pembangunan kapal; dan 5) surat keterangan dari galangan kapal tempat kapal akan dibangun; 5. Rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT; 6. Surat Tanda Setoran (STS). b. Pengadaan Kapal Bukan Baru : 1. Foto Copy SIUP yang mencantumkan wilayah penangkapan di Laut Lepas; 2. Grosse akta; 3. Foto Copy gambar rencana umum kapal (general arrangement), termasuk spesifikasi alat penangkapan ikan; 4. Foto Copy gambar rencana umum (general arrangement), untuk kapal pengangkut ikan; 5. Bendera kapal sebelumnya; 6. Foto Copy tanda kebangsaan kapal;

7. 8. 9. 2.


3.

Jangka Waktu Pelayanan Biaya/Tarif Produk Pelayanan

4. 5. 6.


Surat pernyataan bahwa kapal tidak tercantum dalam IUU Vessel List RFMO; Rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT; Surat Tanda Setoran (STS).

Jangka waktu penyelesaian adalah 4 hari kerja, jika berkas lengkap dan dilakukan survey. Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT 1. Dilakukan secara langsung 2. Melalui kotak pengaduan 3. Melalui SMS nomor 081239912384 4. Melalui Website KPPTSP Provinsi NTT www.kpptsp-provntt.go.id


1. 2. 3. 4. 5.

6.

7. 8. 9. 10.

URAIAN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/permenkp/2014 Tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor per.30/men/2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.70/MEN/2010 tentang Tim Pemeriksa Fisik Kapal Penangkap Ikan, Alat Penangkapan Ikan dan /atau Kapal Pengangkut Ikan; Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Usaha Perikanan; Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

11. Peraturan Gubernur NTT Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT 2.


3.


4.

Pengawasan Internal

5.


6. 7.


8.


a. b. c.



5. IUP di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi A. Proses Penyampaian Pelayanan NO KOMPONEN 1. Persyaratan Pelayanan

URAIAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Prov. NTT dan tembusan diberikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : a. Rencana usaha, yang meliputi: 1) Rencana kegiatan usaha; 2) Rencana tahapan kegiatan; 3) Rencana teknologi yang digunakan; 4) Sarana usaha yang dimiliki; 5) Rencana pengadaan sarana usaha; 6) Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; 7) Rencana pembiayaan. b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab korporasi; c. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik atau korporasi;

d. Surat keterangan domisili usaha; e. Foto Copy akta pendirian koperasi; f. Foto Copy izin lokasi, dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat; g. Foto Copy izin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; h. Pas foto ukuran 4X6 dan specimen tanda tangan; i. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau penanggung jawab yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan. j. Rekomendasi Teknis DKP Provinsi NTT. 2.


3.



4. 5.

Biaya/Tarif Produk Pelayanan

6.


IUP di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi 1. Dilakukan secara langsung 2. Melalui kotak pengaduan 3. Melalui SMS nomor 081239912384 4. Melalui Website KPPTSP Provinsi NTT www.kpptsp-provntt.go.id


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

URAIAN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/Permen-Kp/2014 Tentang Usaha pembudidayaan ikan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Usaha Perikanan; Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; Peraturan Gubernur NTT Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

2.


3.


4.

Pengawasan Internal

5.


6. 7.


8.


a. b. c.



6. Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi A. Proses Penyampaian Pelayanan NO KOMPONEN 1. Persyaratan Pelayanan

URAIAN Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala KPPTSP Prov. NTT dan tembusan diberikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT yang dilengkapi persyaratan sbb : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

Foto Copy KTP; Foto Copy SIUP; Foto Copy TDP; Rencana Usaha Foto Copy NPWP; Sketsa Lokasi; Surat Keterangan dari Desa/Lurah/Camat; Foto Copy kepemilikan tanah (sertifikat); Izin Lingkungan (AMDAL/UKL,UPL/SPPL); Foto Copy IMB; Foto Copy Izin Gangguan (HO); Rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT..

2.


3.

Jangka Waktu Pelayanan Biaya/Tarif Produk Pelayanan

4. 5. 6.


Jangka waktu penyelesaian adalah 4 hari kerja, jika berkas lengkap dan dilakukan survey. IUP di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi 1. Dilakukan secara langsung 2. Melalui kotak pengaduan 3. Melalui SMS nomor 081239912384 4. Melalui Website KPPTSP Provinsi NTT www.kpptsp-provntt.go.id


2.


URAIAN 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/permenkp/2014 Tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor per.30/men/2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia; 6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. -

Ruang kerja; ATK; Komputer dan printer; Server; Toilet Lapangan Parkir Almari dokumen Meja dan kursi Ruangan Arsip

3.


a. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. Mampu mengoperasi komputer; c. Mampu bekerja dalam Tim.

4.

Pengawasan Internal

5.



6. 7.


8.


1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Recommend Documents