IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS. Oleh: HENDI NIM

PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS Oleh: HENDI NIM. E01112081 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 Email : [email protected]

Abstrak Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja “Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas yang belum terlaksana secara optimal. Belum optimalnya implementasi kebijakan tersebut terlihat dari timbulnya permasalahan yang ada di lapangan seperti masih banyak usaha kecil yang berada di Kecamatan Galing tidak memiliki izin usaha dari Pemerintah Kabupaten Sambas dan kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Sambas terhadap usaha kecil yang tidak memiliki izin usaha perdagangan. Untuk menganalisis permasalahan yang terjadi, maka penulis menggunakan teori Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti sebagai pisau analisis. Teori Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti diharapkan mampu memberikan gambaran dan penilaian sejauh mana para pelaksana kebijakan melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi menurut Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti yaitu kualitas kebijakan itu sendiri, kecukupan input kebijakan, ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan, kapasitas implementor, karakteristik dan dukungan kelompok sasaran, kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan sehingga tujuan yang ingin dicapai belum terealisasi dengan baik. Pertama, kapasitas implementor terutama dibidang pengawasan masih belum berjalan optimal disebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait. Kedua, karakteristik dan dukungan kelompok sasaran dimana pengusaha kurang mendukung dikarenakan apabila pengusaha memiliki SIUP maka mereka wajib membayar pajak yang telah ditetapkan sedangkan penghasilan tidak menentu. Ketiga, kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana kondisi lingkungan baik itu geografi, sosial, dan ekonomi masih sangat tinggi pengaruhnya untuk mendukung berjalannya suatu kebijakan di Kecamatan Galing terutama untuk pengusaha yang wajib memiliki SIUP. Saran dari penelitan ini yaitu dari kapasitas implementor terutama dibidang pengawasan harus ditingkatkan lagi dan memberi sanksi kepada pengusaha apabila tidak memiliki SIUP. Kedua karakteristik dan dukungan kelompok sasaran yang mana pengusaha diberi arahan dan sosialisasi tentang pentingnya SIUP. Ketiga dari kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi dan politik terutama dibidang geografi yang mana pemerintah harus memberikan kemudahan dalam mengurus SIUP. Kata-kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, SIUP, Pengusaha

1 HENDI, NIM. E01112081 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


THE IMPLEMENTATION OF POLICY ISSUING TRADE LICENSEIN GALING SUBDISTRICT SAMBAS REGENCY

Abstract The purpose of this research is intend to explain the factors that influence the performance of “the implementation of policy issuing trade license in Galing subdistrict Sambas Regency which is do not run optimally yet. Not optimal implementation of these policies can be seen from the existing problem in the field like there are still many small business in Galing Subdistrict didn’t have the business license from the Sambas Regency Government and the lack of supervision of Sambas Regency Government to the small business that do not have trade license. To analyze the problem occurred, the researcher use the Purwanto and Dyah Ratih Sulistyastuti Theory as the knives analysis. Purwanto and Dyah Ratih Sulistyastuti Theory expected to be able to give an overview and assessment how far the policy implementers implement the objective that had been set for that policy. There are six variables that influence the performance of the implementation according to Purwanto and Dyah Ratih Sulistyastuti which are the policy itself, the adequancy of policy input, the precesion of the instrument used to achive the goal, the capacity of the implementor, the characteristic and the support from the target group, the condition of geographic, social, economic, and political environment. Based on the result of the research conducted by the researcher, it can be concluded that ther are some variables affected the performance of the policy implementation so that the goal can’t be realized well. First, the the capacity of the implementator especially in supervision is still not optimal because of the lack of supervision by the related parties. Second the characteristic and the support from the target group where the employers are less supportive because when the employers have the SIUP then they must pay the taxes that hav been set meanwhile the income is uncertain. Third, the condition of geographic, social, economic, and political environment where the environmental condition of geographic, social and economic still has many influence in supporting the passage of a policy in Galing Subdistrict especially for the employers which must have the SIUP. The suggestion from this research is from the capacity of the implementor especially in the field of supervision should be enhanced and to penalize the employers which didn’t have the SIUP. Second, characteristic and the support from the target group whre the employers were given advice and dissemination about the importance of SIUP. Third, from the environmental condition of geographic, social, economic and political especially in geographic field, where the government should provides convenience in care of SIUP. Keywords : Implementation, Policy, Siup, Employers

berskala besar saja melainkan juga usaha

A. PENDAHULUAN

kecil dan menengah agar usaha yang Surat

perdagangan

dilakukan mendapatkan pengakuan dan

seperti yang kita kenal dengan singkatan

pengesahan dari pihak pemerintah. Hal ini

SIUP

bisa

untuk menghindari terjadi masalah yang

melaksanakan usaha perdagangan. SIUP

dapat mengganggu perkembangan usaha

wajib dimiliki oleh orang atau badan yang

dikemudian hari.

yaitu

izin

surat

usaha

izin

untuk

memiliki usaha perdagangan dan berfungsi

SIUP sebagai salah satu jenis izin

sebagai alat atau bukti pengesahan dari

pada pelayanan satu pintu merupakan

usaha perdagangan yang dilakukan. SIUP

salah satu jenis izin yang dibutuhkan oleh

tidak

kalangan perdagangan, termasuk sektor

hanya

dibutuhkan

oleh

usaha



usaha kecil dan menengah. Sektor ini

kegiatan usaha tidak terjadi masalah

merupakan salah satu sektor pemohon

perizinan, selain itu dengan memiliki SIUP

yang cukup besar dalam pengurusan Surat

dapat memperlancar perdagangan ekspor

izin usaha perdagangan, dan mempunyai

dan impor dan sebagai syarat untuk

peranan besar dalam sistim perekonomian

mengikuti

kegiatan

lelang

yang

SIUP dibedakan menjadi 4(empat)

diselenggarakan oleh pemerintah. SIUP

jenis yaitu SIUP Mikro, Kecil, Menengah,

berlaku selama perusahaan perdagangan

dan Besar. Adapun keempat jenis SIUP

menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan

tersebut sebagai berikut ;

perdagangan sebagaimana dimaksud wajib

a. SIUP Mikro yaitu yang dapat diberikan kepada perusahaan perdagangan mikro, dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya tidak lebih dari Rp.50 juta. b. SIUP Kecil yaitu wajib dimiliki

melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP. Dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 46 Tahun 2009 Tentang

penerbitan

usaha

dikatakan

dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya

Perdagangan

sebesar Rp.50 juta sampai dengan Rp.500

Petugas penerbit SIUP menerbitkan SIUP

juta,tidak termasuk tanah dan bangunan

paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung

tempat usaha.

sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen

dimiliki oleh perusahaan perdagangan

“Setiap

izin

perusahaan perdagangan dengan modal

c. SIUP Menengah yaitu wajib

bahwa

surat

wajib

Perusahaan

memiliki

SIUP”.

secara lengkap dan benar dan dengan tidak dipungut biaya.

dengan modal dan kekayaaan bersih

Berdasarkan hasil penelitian awal

(netto) seluruhnya sebesar Rp.500 juta

dilapangan diketahui dari sejumlah 122

sampai

tidak

usaha perdagangan yang ada di Kecamatan

termasuk tanah dan bangunan tempat

Galing Kabupaten Sambas, baru sebanyak

usaha.

20 (sekitar 16%), usaha perdagangan yang

dengan

Rp.10

milyar

d. SIUP Besar yaitu wajib dimiliki

memiliki SIUP (sumber: Kantor Pelayanan

oleh perusahaan perdangangan dengan

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

modal

Daerah Kabupaten Sambas dan Kantor

dan

kekayaan

bersih

(netto)

seluruhnya lebih Rp.10 milyar tidak termasuk tempat usaha. Kegunaan kepemilikan dari SIUP

Kecamatan Galing). Hasil

pengamatan

penulis

dilapangan, menunjukkan bahwa para

adalah sebagai alat pengesahan yang

pemilik

usaha

kecil

yang

ada

di

diberikan oleh pemerintah sehingga dalam

Kecamatan Galing Kabupaten Sambas 3

HENDI, NIM. E01112081 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


banyak yang tidak memiliki izin dari

Adapun tujuan penelitian ini ialah

Pemerintah Kabupaten Sambas. Menurut

ingin mengidentifikasikan faktor-faktor

informasi yang peneliti terima dari para

apa yang mempengaruhi Implementasi

pemilik usaha kecil yang tidak memiliki

Kebijakan Penerbitan Surat Izin Usaha

izin, mengatakan bahwa mereka tidak

Perdagangan (SIUP) di Kecamatan Galing

mengetahui kalau usaha kecil itu harus

Kabupaten Sambas

memiliki izin usaha dari Pemerintah Kabupaten

Sambas.

Lemahnya

pengawasan yang dilakukan oleh pihak

B. KAJIAN TEORI

pemerintah Kabupaten Sambas dan juga tidak ada upaya untuk menindak lanjuti

Implementasi kebijakan berangkat

usaha kecil yang belum memiliki izin

dari berbagai masalah yang harus diatasi

resmi dari pihak terkait membuat semakin

oleh pemerintah yang berkaitan dengan

banyak yang usaha-usaha yang berdiri

publik. Masalah publik bersifat dinamik

tidak memiliki izin resmi dari pemerintah

sehingga

Kabupaten

Berdasarkan

secara menyeluruh (holistic approach)

permasalahan yang telah penulis paparkan

yaitu sebuah pendekatan yang memandang

diatas,

masalah

maka

Sambas.

penulis

tertarik

untuk

penyelesaiannya

merupakan

diperlukan

bagian

dari

meneliti masalah ”Implementasi Kebijakan

keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

atau diukur sendirian. Masalah publik

(SIUP) di Kecamatan Galing Kabupaten

tidak dapat diatasi secara perorangan dan

Sambas”.

dikehendaki penyelesaian secara efektif

Berdasarkan

belakang,

dan efisien yang mensyaratkan sebuah

menjadi permasalahan dalam implementasi

proses perumusan masalah dan penetapan

kebijakan penerbitan Surat Izin Usaha

kebijakan. Sehubungan dengan proses


penetapan

Kabupaten Sambas antara lain adalah (1)

mempunyai peran yang memegang posisi

masih banyak usaha kecil yang berada di

dalam

Kecamatan Galing tidak memiliki izin

menyangkut penyiapan, penentuan, dan

usaha dari pemerintah Kabupaten Sambas,

menjalankan kebijakan atas nama dan

(2)

untuk keseluruhan masyarakat daerah

Kurangnya

latar

pengawasan

dari

kebijakan

proses

pemerintah Kabupaten Sambas terhadap

dalam

usaha kecil yang tidak memiliki izin usaha

2008:302).

itu

pembuatan

kekuasaannya

pemerintah

kebijakan

(Nugroho

,

perdagangan. 4 HENDI, NIM. E01112081 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


Implementasi rangkaian

merupakan

aktivitas

suatu rangka

berbagai

kepada

kebijakan merupakan salah satu tahapan

masyarakat sehingga kebijakan tersebut

dari proses kebijakan publik (public policy

dapat

process

menghantarkan

dalam

politis karena adanya intervensi dari

kebijakan

membawa

hasil

sebagaimana

kepentingan.

sekaligus

Implementasi

studi

krusial).

(2008:91), implementasi kebijakan sebagai

bagaimanapun baiknya suatu kebijakan,

“suatu proses melaksanakan keputusan

jika tidak dipersiapkan dan direncanakan

kebijakan”.

secara baik dalam implementasinya, maka

Jones

dalam

Subarsono, (2010:84), mengatakan bahwa

tujuan

implementasi kebijakan merujuk pada

diwujudkan.

pelaksanaan

secara

efektif,

sehingga

kebijakan

krusial

sangat

diharapkan. Selanjutya menurut Widodo

Sementara

Bersifat

yang

tidak

karena

akan

bisa

Menurut Dunn (2003:22), proses

implementasi kebijakan memuat tentang

pembuatan

aktifitas-aktifitas

serangkaian tahap yang saling bergantung

program

yang

akan

kebijakan

dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang

yang

telah ditetapkan dan dirasakan manfaatnya

penyusunan agenda, formulasi kebijakan,

oleh

dituju.

adopsi kebijakan, implementasi kebijakan,

tindakan

dan penilaian kebijakan. Dari serangkaian

implementasi kebijakan dapat dibedakan

kegiatan tersebut, pada penelitian ini

kedalam “policy inputs and policy proses”,

peneliti

lebih lanjut Dunn mengatakan bahwa

implementasi kebijakan. Setelah sebuah

policy inputs berupa masukan sumber

kebijakan

daya, sedangkan policy process bertalian

selanjutnya ialah implementasi kebijakan.

dengan

administratif,

Artinya, jika setiap usulan kebijakan yang

membentuk

telah diputuskan kemudian dilegalkan

transformasi masukan kebijakan ke dalam

(disahkan) oleh pihak yang memiliki

hasil-hasil.

kewenangan

kelompok

Menurut

Dunn

sasaran

(2003:97),

kegiatan

organisasional,

yang

yang

(output)

dan

dampak

kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang

diatur

lebih

kebijakan

menurut

merupakan

aturan

mengarah

pada

diformulasikan,

maka

tersebut

keputusan telah

siap

waktu:

tahap

tahap

atas untuk

diimplementasikan. Pihak yang berkewajiban untuk

mengarah pada pelaksanaan kebijakan.

mengimplementasikannya

ialah

pihak

Dalam prakteknya implementasi kebijakan

pelaksana dari kebijakan tersebut. Namun

merupakan suatu proses yang begitu

demikian, pada tahapan implementasi

kompleks, bahkan tidak jarang bermuatan

sebuah kebijakan merupakan tahap krusial 5



karena

merupakan

untuk

Indonesia tidak jauh berbeda dengan

mencapai tujuan kebijakan. Hal ini senada

kegagalan yang ditemukan di negara lain.

dengan yang diungkapkan oleh Widodo

Setidaknya ada enam faktor yang menjadi

(2008:85),

penentu berhasil atau tidaknya suatu

yakni

langkah

kalau

menghendaki

tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik,

maka

bukan

saja

pada

proses implementasi.

tahap

implementasi yang harus dipersiapkan dan

a.

Kualitas kebijakan itu sendiri.

direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap

perumusan

atau

pembuatan

Kualitas disini menyangkut banyak hal, seperti: kejelasan tujuan, kejelasan

kebijakan juga telah diantisipasi untuk

implementor

dapat

implementasi, dan lainya. Lebih dari itu,

diimplementasikan.

Menurut

Nugroho (2008:432).

atau

penanggung

jawab

sebagaimana dikatakan oleh Deleon dan

Implementasi

kebijakan

adalah

Deleon (dalam Agus Purwanto dan Ratih

cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai

Sulistyastuti, 2012:86 ) kualitas suatu

tujuannya

untuk

kebijakan akan sangat ditentukan oleh

mengimplementasikan kebijakan publik itu

perumusan kebijakan itu sendiri. Suatu

ada dua pilihan langkah, yaitu langsung

kebijakan

yang

dirumuskan

mengimplementasikan

demokratis

akan

sangat

dan

dalam

bentuk

secara

memberikan

program atau melalui formulasi kebijakan

peluang dihasilkannya kebijakan yang

derivate atau turunan dari kebijakan publik

berkualitas.

tersebut. Sementara itu, menurut Agustino

sebagaimana dianjurkan oleh Peter dan

(2006:139)

Linda

implementasi

kebijakan

Deleon

Dengan

sangat

demikian,

penting

untuk

menyangkut tiga hal, yaitu: (1) adanya

merumuskan kebijakan melalui proses

tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya

yang demokratis agar implementasi lebih

aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan;

mudah untuk dilaksanakan.

(3) adanya hasil kegiatan. Model yang digunakan

untuk

menganalisis

b. Kecukupan input kebijakan (terutama

Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat

anggaran).

Izin

di

Suatu kebijakan atau program tidak

Kecamatan Galing Kabupaten Sambas

akan dapat mencapai tujuan atau sasaran

mengacu

implementasi

tanpa dukungan anggaran yang memadai.

Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti

Dalam bahasa Wildavsky (Agus Purwanto

(2012: 85-87), yang menyatakan bahwa

dan Ratih Sulistyastuti, 2012:86), besarnya

kegagalan implementasi yang terjadi di

anggaran yang dialokasikan terhadap suatu

Usaha

Perdagangan

pada

model

(SIUP)



kebijakan atau program menunjukkan

intrumen yang berbeda-beda. Ketepatan

seberapa besar political wil

pemerintah

intrumen ini akan sangat berpengaruh

terhadap persoalan yang akan dipecahkan

terhadap keberhasilan implementasi suatu

oleh kebijakan tersebut. Dengan demikian

kebijakan.

besarnya anggaran juga dapat dipakai sebagai proxy untuk melihat seberapa besar

pemerintah

Kapasitas

implementor

(struktur SDM,

terhadap

organisasi,

dukungan

kebijakan tersebut. Secara hipotesis dapat

koordinasi,

pengawasan,

dikatakan bahwa semakin besar anggaran

sebagainya).

yang

komitmen

d.

dialokasikan

pemerintah

Struktur organisasi yang terlalu

terhadap suatu kebijakan maka semakin

hirarkis tentu akan menghambat proses

besar

implementasi. Kepatuhan para bawahan

pula

oleh

dan

peluang

keberhasilan

implementasi kebijakan tersebut. Sebab

dalam

pemerintah juga memiliki komitmen yang

diberikan oleh para atasan sebagai upaya

kuat agar kebijakan tersebut mendukung

untuk

agar

Perspektif ini brangkat dari pertanyaan:

implementasi

kebijakan

tersebut

melaksanakan

perintah

suatu

yang

kebijakan.

Apakah implementor mematuhi prosedur

dapat berhasil.

yang c.

menjalankan

telah

ditetapkan?

Apakah

Ketepatan instrumen yang dipakai

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal

untuk

yang telah disusun? Apakah kelompok

mencapai

(pelayanan,

tujuan

subsidi,

kebijakan

hibah,

dan

sasaran yang dijangkau sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh kebijakan?

lainnya). Dengan

analogi

suatu

Apakah implementor tidak melanggar

penyakit,maka untuk menyembuhkannya

larangan-larangan

diperlukan obat yang tepat, maka untuk

Perspektif ini sangat dipengaruhi oleh

menyembuhkannya diperlukan obat yang

pandangan

tepat. Demikian juga persoalan publik

implementasi ditentukan oleh persoalan

yang

suatu

pengelolaan

kebijakan juga memerlukan intrumen yang

manajemen.

ingin

dipecahkan

oleh

yang

telah

dibuat?

yang melihat keberhasilan

urusan

adminisrasi

dan

tepat. Intrumen tersebut berupa palayanan publik gratis atau dengan memberikan

e.

Karakteristik dan dukungan kelompok

hibah barang-barang tertentu. Tentu setiap

sasaran.

persoalan

Karakteristik

akan

membutuhkan

bentuk

kelompok

sasaran

tersebut akan sangat berpengaruh terhadap 7 HENDI, NIM. E01112081 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


dukungan kelompok sasaran terhadap

terdapat berbagai faktor, seperti: kondisi

proses implementasi. Untuk menjamin

geografis, sosial, ekonomi, dan politik

implementasi

dengan

yang memiliki kontribusi penting dalam

lancar, sebelum kegiatan penyampaian

kegiatan implementasi. Diantara faktor

berbagai keluaran kebijakan dilakukan

tersebut, faktor politiklah yang dianggap

kepada kelompok sasaran dimulai perlu

memiliki

didahului dengan penyampaian informasi

meskipun pada awalnya variabel politik

kepada

Tujuan

dianggap kurang penting dalam proses

agar

implementasi. Tingginya muatan politik

kelompok sasaran memahami kebijakan

dalam proses implementasi terjadi karena

yang akan diimplementasikan sehingga

melibatkan banyak stakeholder. Kiviniemi

tidak hanya akan dapat menerima berbagai

(dalam

program diinisiasi oleh pemerintah akan

Sulistyastuti,

tetapi berpartisipasi aktif dalam upaya

adanya non governmental actors yang ikut

untuk

berinteraksi dalam proses implementasi

dapat

kelompok

pemberian

berjalan

sasaran.

informasi

mewujudkan

adalah

tujuan-tujuan

kebijakan. Informasi yang disampaikan dalam

mencari

dukungan

pengaruh

Agus

yang

Purwanto 2012:86

)

dominan

dan

Ratih

menyebutkan

menjadi sangat dinamis.

terhadap

Berkaca pada studi di lapangan,

kelompok sasaran ini paling tidak harus

implementasi

mencakup berbagai hal berikut: penjelasan

Perdagangan (SIUP) ini tidak berjalan

sacara lengkap tentang tujuan kebijakan,

dengan

manfaat serta keuntungan yang akan

beberapa

dirasakan

sasaran,

bertentangan dengan maksud dan tujuan

stakeholder yang terlibat, dan mekanisme

dari kebijakan tersebut. Penyimpangan

kegiatan sebuah kebijakan atau program.

yang terjadi di luar tujuan kebijakan

oleh

kelompok

baik,

tersebut f.

Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi,

dan

politik

dimana

implementasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak

Surat

karena

persoalan

seharusnya

Izin

Usaha

masih

terdapat

yang

masih

mendapatkan

perhatian dari pihak pemerintah. Penyimpangan-penyimpangan terhadap tujuan kebijakan yang tejadi merupakan

salah

satu

contoh

akan berhasil ketika diimplementasikan

ketidakberhasilan implementasi kebijakan

dalam situasi dan kondisi lingkungan yang

penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

tidak kondusif terhadap upaya pencapaian

(SIUP) di Kecamatan Galing Kabupaten

tujuan kebijakan. Implementasi terjadi

Sambas. Penulis mencoba mengkaji dan

dalam suatu wilayah yang di dalamnya

menggali

faktor-faktor

yang 8



mempengaruhi mengapa suatu kebijakan tidak terimplementasi secara baik. Maka dari itu, untuk menyelesaikan masalahmasalah

yang

menggunakan

terjadi, teori

penulis

implementasi

kebijakan menurut Purwanto dan Dyah

Masalah: a. Banyak usaha kecil yang berada di Kecamatan Galing tidak memiliki izin usaha dari pemerintah Kabupaten Sambas. b. Kurangnya pengawasan dari pemerintah Kabupaten Sambas terhadap usaha kecil yang tidak memiliki izin usaha perdagangan.

Ratih Sulistyastuti (2012: 85-87), ada enam

variabel

mempengaruhi

kinerja

implementasi. 1. Kualitas kebijakan itu sendiri 2. Kecukupan input kebijakan. 3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan. 4. Kapasitas implementor. 5. Karakteristik

dan

Model Implementasi Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012: 106-110) 1. Kualitas kebijakan itu sendiri 2. Kecukupan input kebijakan 3. Ketepatan instrumen yang dipakai 4. Kapasitas implementor 5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran 6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik

dukungan

kelompok sasaran 6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik

Meningkatnya permohonan perizinan pada berbagai jenis bidang usaha khususnya pada usaha kecil di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas

dimana implementasi tersebut dilakukan. Hasil yang diharapkan dari keenam variabel ini, Meningkatnya permohonan

C. METODE PENELITIAN

perizinan pada berbagai jenis bidang usaha khususnya pada usaha kecil di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto (2006:7), Penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan ingin menggali secara luas tentang faktor-faktor

Kerangka Pikir Penelitian Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas

atau

yang

mempengaruhi

terjadinya

sesuatu. Asumsi peneliti menggunakan penelitian eksploratif dikarenakan peneliti ingin menggali secara luas tentang faktor9



faktor yang menyebabkan Implementasi

2. Satpol PP Kecamatan Galing


3.


berjumlah 3 orang.

Pengusaha

Kabupaten Sambas belum optimal. Ada

beberapa

di

Kecamatan

Galing

Teknik Pengumpulan data yang yang

digunakan oleh peneliti dalam penelitian

dilakukan oleh peneliti dalam penelitian

ini adalah wawancara, dokumentasi, dan

ini

observasi. Menurut Miles dan Hiberman

antara

lain

menentukan

langkah

pra

memilih

permasalahan

atau

penelitian

(Sugiyono:2008;183)

terdapat

aktivitas

,melakukan pra survey, membuat proposal

dalam analisis data, yang mana aktivitas

penelitian

yang

unsur

ini saling berhubungan dalam menganalisa

rumusan

permasalahan,

pertanyaan

data yang didapat. Jadi pada penelitian ini,

penelitian, memilih pendekatan dan jenis

dalam menganalisa data menggunakan

penelitian

memasukan

yang

sesuai

dengan

reduksi

diteliti.

Tempat

verifikasi. Uji menguji data yang diperoleh

penelitian yang diteliti oleh penulis adalah

dalam penelitian yang sah dan benar maka

di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas.

diperlukan uji kredibilitas. Pada penelitian

Adapun alasan penulis memilih tempat

ini, penulis menggunakan triangulasi untuk

tersebut untuk diteliti seperti yang telah

menguji keabsahan data. Dalam teknik

peneliti ungkapkan di latar belakang

triangulasi, peneliti menggunakan teknik

bahwa

yang

pengumpulan data yang berbeda-beda

berkaitan dengan Implementasi Kebijakan

untuk mendapatkan data dari sumber yang

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

sama secara serempak.

permasalahan

yang

adanya

permasalahan

data,

penyajian

data,

serta

(SIUP) di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas.

Permasalahan

perizinan

di

Kecamatan Galing sampai sekarang belum dapat

diselesaikan

meskipun

diterbitkan

peraturan

undangannya.

Untuk

menentukan

tempat

D.

telah

HASIL

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN

perundangitulah

penulis

penelitian

di

Kecamatan Galing Kabupaten Sambas. Adapun informan dalam penelitian

Tahapan

implementasi

suatu

kebijakan merupakan suatu hal yang sangat krusial, dikarenakan tahapan ini akan

menentukan

keberhasilan

ini adalah sebagai berikut:

kegagalan

dari

1. Kabid Pelayanan Perizinan BPMPPT

kebijakan.

Untuk

Kabupaten

kesiapan yang matang dalam melakukan

Sambas.

implementasi

atau

itulah

suatu

diperlukan 10



implementasi kebijakan tersebut sejak dari

menggunakan teori Purwanto dan Dyah

tahapan perencanaan, pengorganisasian,

Ratih

pelaksanaan

sejauh mana keberhasilan implementasi

sampai

dengan

Sulistyastuti

pengevaluasian kebijakan tersebut. Pada

kebijakan.

konteks implementasi kebijakan penulis

1.

Kebijakan

merupakan

keputusan-

untuk

mengetahui

Kualitas kebijakan itu sendiri

berkualitas.

Dengan

demikian,

keputusan pemerintah yang mempunyai

sebagaimana dianjurkan oleh Peter dan

pengaruh penting pada warga masyarakat.

Linda Deleon ( dalam Agus Purwanto dan

Kebijakan

Ratih

yang

diambil/dibuat

oleh

Sulistyastuti,

2012:86)

sangat

pemerintah dengan tujuan untuk kebaikan

penting untuk merumuskan kebijakan

dan

melalui proses yang demokratis agar

kesejahteraan

rakyatnya.

Sebuah

kebijakan publik lahir sebagai akibat dari

implementasi

lebih

mudah

dua hal. Pertama adanya aspirasi dari

dilaksanakan.

masyarakat. Kedua berangkat dari niat

2. Kecukupan input kebijakan

untuk

baik pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Dalam perumusan kebijakan publik sentral

pemerintah yang

memegang

sangat

peran

menentukan.

Kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah wajib bermanfaat bagi seluruh rakyat, atau minimal sebagian besar dari rakyat. Kualitas disini menyangkut banyak hal, seperti: kejelasan tujuan, kejelasan implementor

atau

penanggung

jawab

implementasi, dan lainya. Lebih dari itu, sebagaimana dikatakan oleh deleon dan deleon (dalam Agus Purwanto dan Ratih Sulistyastuti, 2012:86) dalam kualitas suatu kebijakan akan sangat ditentukan oleh perumusan kebijakan itu sendiri. Suatu kebijakan yang dirumuskan secara demokratis

akan

sangat

memberikan

peluang dihasilkannya kebijakan yang 11 HENDI, NIM. E01112081 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


Suatu kebijakan atau program tidak

intrumen ini akan sangat berpengaruh

akan dapat mencapai tujuan atau sasaran

terhadap keberhasilan implementasi suatu

tanpa dukungan anggaran yang memadai.

kebijakan.

Dalam bahasa Wildavsky (Agus Purwanto

4. Kapasitas implementor

dan Ratih Sulistyastuti, 2012:86 ), besarnya

Struktur

organisasi

yang

terlalu

anggaran yang dialokasikan terhadap suatu

hirarkis tentu akan menghambat proses

kebijakan

menunjukkan

implementasi. Kepatuhan para bawahan

pemerintah

dalam menjalankan perintah yang diberikan

terhadap persoalan yang akan dipecahkan

oleh para atasan sebagai upaya untuk

oleh kebijakan tersebut. Dengan demikian

melaksanakan suatu kebijakan. Perspektif

besarnya anggaran juga dapat dipakai

ini

sebagai proxy untuk melihat seberapa besar

implementor mematuhi prosedur yang telah

komitmen pemerintah terhadap kebijakan

ditetapkan? Apakah pelaksanaan kegiatan

tersebut. Secara hipotesis dapat dikatakan

sesuai dengan jadwal yang telah disusun?

bahwa

yang

Apakah kelompok sasaran yang dijangkau

dialokasikan oleh pemerintah terhadap suatu

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh

kebijakan maka semakin besar pula peluang

kebijakan?

keberhasilan

kebijakan

melanggar larangan-larangan yang telah

tersebut. Sebab pemerintah juga memiliki

dibuat? Perspektif ini sangat dipengaruhi

komitmen yang kuat agar kebijakan tersebut

oleh pandangan yang melihat keberhasilan

dapat berhasil.

implementasi ditentukan oleh persoalan

3. Ketepatan instrumen yang dipakai

pengelolaan

urusan

manajemen.

Di

atau

program

seberapa besar political wil

semakin

Dengan

besar

anggaran

implementasi

analogi

suatu

penyakit,

brangkat

dari

Apakah

pertanyaan:

Apakah

implementor

tidak

adminisrasi dalam

dan

kapasitas

maka untuk menyembuhkannya diperlukan

implementor terdapat 4 poin untuk mencapai

obat

untuk

berhasil atau tidaknya suatu implementasi

menyembuhkannya diperlukan obat yang

yaitu struktur organisasi, dukungan SDM,

tepat. Demikian juga persoalan publik yang

Koordinasi dan Pengawasan..

ingin dipecahkan oleh suatu kebijakan juga

5. Karakteristik dan dukungan kelompok

yang

tepat,

maka

memerlukan instrumen yang tepat. Dalam ketepatan instrumen terdapat 3 faktor yaitu pelayanan, subsidi, dan hibah. Ketepatan

sasaran Karakteristik

kelompok

sasaran

tersebut akan sangat berpengaruh terhadap 12



dukungan kelompok sasaran terhadap proses

terdapat berbagai faktor seperti: kondisi

implementasi.

geografis, sosial, ekonomi, dan politik.

Untuk

menjamin

implementasi dapat berjalan dengan lancar, sebelum kegiatan penyampaian berbagai keluaran

kebijakan

dilakukan

kepada

E. KESIMPULAN

kelompok sasaran dimulai perlu didahului dengan

penyampaian

kepada

Berikut ini adalah kesimpulan yang

pemberian

dapat penulis kemukakan dari Implementasi

informasi adalah agar kelompok sasaran


memahami


kelompok

sasaran.

informasi Tujuan

kebijakan

yang

akan

diimplementasikan sehingga tidak hanya

Kabupaten Sambas:

akan dapat menerima berbagai program

1.

diinisiasi

oleh Pemerintah akan tetapi

Kualitas kebijakan itu sendiri Bahwa

dapat

digambarkan

bahwa

berpartisipasi aktif dalam upaya untuk

kualitas dari kebijakan itu sendiri sudah

mewujudkan

kebijakan.

cukup baik. Yang mana pengusaha yang

Informasi yang disampaikan dalam mencari

berada di Kecamatan Galing sudah

dukungan terhadap kelompok sasaran ini

mengetahui maksud dari kebijakan yang

paling tidak harus mencakup berbagai hal

mewajibkan setiap pengusaha memiliki

berikut: penjelasan sacara lengkap tentang

SIUP.

tujuan-tujuan

tujuan kebijakan, manfaat serta keuntungan

2.

Kecukupan input kebijakan

yang akan dirasakan oleh kelompok sasaran,

dimana terkait dengan besaran anggaran

stakeholder yang terlibat, dan mekanisme

yang digunakan oleh Badan Penanaman

kegiatan sebuah kebijakan atau program.

Modal

6. Kondisi lingkungan geografi, sosial,

Terpadu

ekonomi, dan politik

dan Pelayananan Perizinanan dalam

kebijakan

SIUP

disesuaikan dengan APBD Kabupaten

Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika diimplementasikan

Sambas. 3.

Ketepatan instrumen yang dipakai untuk

dalam situasi dan kondisi lingkungan yang

mencapai tujuan kebijakan

tidak kondusif terhadap upaya pencapaian

Dibidang

tujuan

terjadi

bahwa pelayanan yang diberikan oleh

dalam suatu wilayah yang di dalamnya

BPMPPT dalam melayani pembuatan

kebijakan.

Implementasi

pelayanan

menunjukkan



4.

SIUP sudah cukup baik. Namun yang

kondisi lingkungan baik itu geografi,

menjadi kendala adalah pengusaha itu

sosial, dan ekonomi masih sangat tinggi

sendiri yang tidak mau mengurus SIUP

pengaruhnya

dikarenakan masih terdapat pengusaha

berjalannnya

yang tidak tahu bagaimana proses

Kecamatan

pembuatan SIUP.

pengusaha yang wajib memiliki SIUP.

untuk suatu Galing

mendukung kebijakan

terutama

di

untuk

Kapasitas implementor terutama dibidang pengawasan masih belum berjalan dengan optimal karena

F. SARAN

kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait terhadap pengusaha

5.

kesimpulan

dari

yang tidak memiliki SIUP dan sanksi

penelitian ini, penulis memberikan saran

yang diberikan hanya berupa teguran.

agar Implementasi Kebijakan Penerbitan


Suarat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di

sasaran

Kecamatan

Dimana jarak yang ditempuh untuk

menjadi lebih baik.

mengurus SIUP sangat jauh karena

1.

SIUP

dikeluarkan

Penanaman

6.

Berdasarkan

Modal

oleh dan

Badan Pelayanan

Galing

Kabupaten

Sambas

Kapasitas implementor Kapasitas dibidang

implementor

terutama

pengawasan

harus

Perizinan Terpadu Kabupaten Sambas

ditingkatkan lagi karena masih terdapat

yang letaknya di kabupaten selain itu

pengusaha yang tidak memiliki SIUP.

pengusaha juga kurang mendukung

Untuk kedepannya lebih ditingkatkan

karena apabila pengusaha memiliki

lagi dan sanksi yang diberikan kepada

SIUP maka mereka wajib membayar

pengusaha yang tidak memiliki SIUP

pajak yang telah ditetapkan sedangkan

harus dipertegas agar jumlah pengusaha

penghasilan mereka tidak menentu dan

yang

usaha mereka tergolong usaha kecil.

Perdagangan

Kondisi lingkungan geografi, sosial,

meningkat

ekonomi, dan politik.

menjalankan usahanya sesuai dengan

Dimana

implementasi

tersebut

dilakukan dimana diketahui

membuat

Surat

Izin

(SIUP) dan

pengusaha

Usaha semakin dapat

ketentuan yang berlaku.

bahwa 14



2.

3.


penelitian tidak 100 % terbuka secara detail

sasaran

dalam menyampaikan informasi, sehingga


dalam melakukan analisis terhadap masalah

sasaran

diberi

penulis mengalami kendala. Di samping itu,

arahan dan sosialisasi tentang Surat Izin

sulitnya memperoleh data rinci terkait

Usaha

agar

masalah Surat Izin Usaha Perdagangan

pengusaha dapat mendukung program

(SIUP) menyebabkan data yang penulis

yang telah dibuat oleh Pemerintah.

tampilkan dirasakan kurang memadai.

terutama

pengusaha

Perdagangan

(SIUP)

Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi,

dan

implementasi

politik tersebut

dimana dilakukan

diketahui bahwa kondisi lingkungan baik itu geografi, sosial dan ekonomi masih sangat tinggi pengaruhnya untuk mendukung

berjalannya

suatu

kebijakan. Dalam hal ini pemerintah selaku

pembuat

H. REFERENSI

kebijakan

harus

memberikan solusi kepada pengusaha

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta Dunn, William, N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, Maleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

agar pengusaha dapat membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan

Nugroho, Riant. 2008. Jakarta: PT. Gramedia.

Public

Policy.

tidak ada lagi kegiatan perdagangan yang tidak memiliki izin.

G. KETERBATASAN PENELITIAN

Dari penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, hal yang menjadi kendala dan

Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih Suliyastuti, 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik (Edisi Ketiga) : Konsep, Teori Dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono.2007. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfhabet.

keterbatasan dalam penelitian adalah subjek 15 HENDI, NIM. E01112081 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


Sugito,dkk.2011. Pedoman Penulisan Skripsi. Pontianak: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Tachjan, H. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bekerjasama Dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad. Tohardi, Ahmad. 2010. Metode Penelitian Sosial Diktat Kuliah. Pontianak: Universitas Tanjungpura. Widodo, Joko. 2008. Analisis Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang : Bayumedia. Wahab, Solichin Abdul. 2010. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara Sumber lain : Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 46 Tahun 2009 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha. Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati dalam Penandatangan Perizinan kepada Kepala BPMPPT Kabupaten Sambas


IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS. Oleh: HENDI NIM

Recommend Documents