IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) A. IMB Reguler Persyaratan pengajuan masinh-masing rangkap 2 : 1. Surat permohonan 2 lembar, 1 Lembar diberi materai Rp. 6.000 2. Fotokopi KTP Pemohon 2 lembar 3. Fotokopi Bukti kepemilikan tanah 4. Surat perjanjian sewa atau ijin tertulis dari pemilik tanah dalam hal tanah yang ditempati milik orang lain. 5. Data kondisi/situasi tanah, merupakan data-data teknis tanah yang memuat informasi meliputi: a. Gambar peta lokasi/lengkap dengan contournya; b. Batas-batas tanah yang dikuasai; c. Luas tanah; dan d. Data bangunan gedung eksisting (kalau ada). 6. Rencana teknis bangunan. 7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk bangunan bukan gedung atau prasarana bangunan gedung. 8. Untuk bangunan perumahan dan bangunan fungsi usaha dilengkapi fotokopi dokumen pengelolaan lingkungan hidup (Amdal/UKLUPL/SPPL) beserta Izin Lingkungan dan Analisis Dampak Lalu lintas serta memenuhi persyaratan teknis sesuai bidang usaha sebagaimana ditentukan oleh Instansi Teknis. 9. untuk bangunan fungsi keagamaan (tempat ibadah) dilengkapi persyaratan khusus sebagaimana ketentuan dalam PB. Menag No.9 dan Mendageri No.8 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemeberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian rumah Ibadah. B. IMB Pemutihan (Untuk Bangunan Rumah yang berdiri sebelum berlakunya Perda No. 1 Tahun 2013, kecuali bangunan untuk tempat ibadah) Persyaratan pengajuan Masing-masing rangkap 2 : 1. Surat permohonan 2 lembar, 1 Lembar diberi materai Rp. 6.000 2. Fotokopi KTP Pemohon 2 lembar
1
3. Fotokopi Bukti kepemilikan tanah (akte tanah, atau; petok c desa yang diperkuat surat keterangan dari Lurah / Kades, atau; surat keterangan dari notaris, atau akta/surat pernyataan jual beli, atau; surat keterangan warisan/hibah) 4. Surat perjanjian sewa atau ijin tertulis dari pemilik tanah dalam hal tanah yang ditempati milik orang lain. 5. Gambar situasi,denah bangunan dengan skala 1:100 dan foto bangunan yang dapat mengambarkan bangunan secara utuh. 6. Untuk bangunan perumahan dan bangunan fungsi usaha dilengkapi fotokopi dokumen pengelolaan lingkungan hidup (Amdal/UKLUPL/SPPL) beserta Izin Lingkungan dan Analisis Dampak Lalu lintas serta memenuhi persyaratan teknis sesuai bidang usaha sebagaimana ditentukan oleh Instansi Teknis. 7. untuk bangunan fungsi keagamaan (tempat ibadah) dilengkapi persyaratan khusus sebagaimana ketentuan dalam PB. Menag No.9 dan Mendageri No.8 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemeberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian rumah Ibadah. Catatan : Surat bukti status hak atas tanah yang diputuskan dapat berupa: 1) Sertifikat tanah; 2) Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan atas Tanah oleh pejabat yang berwenang di bidang pertanahan; 3) Surat kavling dari pemerintah daerah, atau Pemerintah; 4) Fatwa tanah, atau rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional; 5) Surat girik/petuk/akta jual beli, yang sah disertai surat pernyataan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa, yang diketahui lurah setempat; 6) Surat kohir verponding Indonesia, disertai pernyataan bahwa pemilik telah menempati lebih dari 10 tahun, dan disertai keterangan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa yang diketahui lurah setempat; atau 7) Surat bukti kepemilikan tanah lainnya. Rencana teknis bangunan, sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah : a. Bangunan gedung hunian sederhana ( rumah tinggal tunggal dan rumah deret dengan luas maksimal per unit 36 m2) dan gedung hunian tidak sederhana 1 lantai, terdiri dari :
2
1) Gambar pra-rencana bangunan gedung, terdiri atas siteplan/situasi, denah, tampak, dan gambar potongan; dan 2) Spesifikasi teknis bangunan gedung.
gambar
b. Bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana – 2 lantai atau lebih - dan bangunan gedung lainnya pada umumnya 1) Gambar rancangan arsitektur, terdiri atas gambar site plan/situasi, denah, tampak, potongan, dan spesifikasi umum finishing bangunan gedung; 2) Gambar rancangan struktur, terdiri atas gambar struktur bawah (pondasi), struktur atas, termasuk struktur atap, dan spesifikasi umum struktur bangunan gedung; 3) Gambar rancangan utilitas (mekanikal dan elektrikal), terdiri atas gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrikal), gambar sistem pencegahan dan pengamanan kebakaran, sistem sanitasi, sistem drainase, dan spesifikasi umum utilitas bangunan gedung; 4) Spesifikasi umum bangunan gedung; 5) Perhitungan struktur untuk bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 6 m; dan 6) Perhitungan kebutuhan utilitas (mekanikal dan elektrikal). c.
Rencana Teknis Bangunan Gedung Fungsi Khusus, sebagaimana dimaksud padabutir c.2); dan Rekomendasi instansi terkait.
IZIN UNDANG UNDANG GANGGUAN HO
Persyaratan pengajuan : 1. Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000 2. Fotokopi KTP Pemohon / Penanggung jawab 3. Fotokopi Bukti kepemilikan tanah (akte tanah, atau; petok c desa yang diperkuat surat keterangan dari Lurah / Kades, atau; surat keterangan dari notaris, atau akta/surat pernyataan jual beli, atau; surat keterangan warisan/hibah) 4. Surat perjanjian sewa atau ijin tertulis dari pemilik tanah dan/atau bangunan dalam hal tanah/atau bangunan yang ditempati milik orang lain. 5. Surat persetujuan tetangga dan Berita Acara Sosialisasi dalam hal usaha/kegiatan berpotensi menimbulkan gangguan yang nyata terhadap lingkungan). 6. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan beserta pengesahannya untuk pemohon Badan Usaha. 7. Fotokopi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (Amdal, UKL-UPL, SPPL) beserta Izin Lingkungan.
Catatan : gangguan
meliputi
gangguan
suara,
polusi
udara,
kerusakan
lingkungan hidup, dampak sosial dan ekonomi. tetangga yang dimintai persetujuan adalah warga dalam jarak radius yang potensial terkena dampak.
3
4
IZIN REKLAME
Persyaratan pengajuan :
IZIN PRINSIP
Persyaratan pengajuan antara lain :
1. Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000 2. Fotokopi KTP Pemohon (bila pemohon perorangan) / KTP Penanggung jawab Perusahaan. 3. Gambar denah lokasi dan gambar teknis bangunan reklame beserta Rencana Anggaran Biaya untuk reklame berkonstruksi. 4. Fotokopi TDP, SIUP dan akte pendirian perusahaan beserta pengesahannya dalam hal pemohon badan usaha. 5. Fotokopi IMB untuk reklame berkonstruksi (IMB bisa dimohonkan bersamaan permohonan Izin Reklame). 6. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan perijinan untuk reklame berkonstruksi.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000; Fotokopi akte pendirian perusahaan beserta pengesahannya.; Fotokopi TDP, SIUP dan NPWP; Proposal/uraian garis besar rencana proyek; Peta lokasi tanah yang dimohon; Fotokopi KTP Direktur / penanggung jawab perusahaan.
IZIN LOKASI IZIN PENGGUNAAN ALUN - ALUN
Persyaratan pengajuan antara lain : 1. 2. 3. 4.
Persyaratan pengajuan : 1. Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000 2. Proposal / Rencana kegiatan / uraian kegiatan 3. Fotokopi KTP Penanggungjawab Kegiatan 4. Surat pernyataan kesanggupan bertanggungjawab atas resiko yang
5. 6. 7. 8.
Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000; Fotokopi akte pendirian perusahaan beserta pengesahannya.; Fotokopi TDP, SIUP dan NPWP; Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembebasan tanah dan/atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik hak atas tanah ; Fotokopi ijin prinsip; Peta lokasi tanah yang dimohon; Pertimbangan Teknis Pertanahan dari instansi yang berwenang (Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kanwil Provinsi BPN atau BPN Pusat) Fotokopi KTP penanggung jawab.
mungkin timbul.
5
6
C. PERUSAHAAN BERBENTUK KOPERASI
SIUP A. PERUSAHAAN PERORANGAN 1. Surat Permohonan bermeterai 6000; 2. Surat Pernyataan pemohon tentang lokasi usaha diketahui Kepala Desa/Lurah setempat; 3. Fotokopi Izin Lokasi/Keterangan Lokasi (bagi yang diwajibkan); 4. Fotokopi Izin Gangguan/HO; 5. Fotokopi Izin Lingkungan dan Dokumen Pengelolaan LH (Amdal, UKLUPL, SPPL) serta Dokumen Analaisis Dampak Lalu lintas); 6. Fotokopi IMB; 7. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah dan/atau bangunan dalam hal bangunan dan/atau tanah bukan milik pemohon; 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor pemilik/penanggungjawab Perusahaan; 9. Pas foto pemilik/penanggungjawab perusahaan 3x4 (2 lembar)
B. PERUSAHAAN BERBENTUK CV DAN FIRMA 1. Surat Permohonan bermeterai 6000; 2. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri; 3. Fotokopi Izin Lokasi/Keterangan Lokasi (bagi yang diwajibkan); 4. Fotokopi Izin Gangguan/HO; 5. Fotokopi Izin Lingkungan dan Dokumen Pengelolaan LH (Amdal, UKLUPL, SPPL) serta Dokumen Analaisis Dampak Lalu lintas; 6. Fotokopi IMB; 7. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah dan/atau bangunan dalam hal bangunan dan/atau tanah bukan milik pemohon; 8. Surat Pernyataan pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan diketahui Kepala Desa/Lurah setempat; 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor pemilik/penanggungjawab Perusahaan; 10. Pas foto pemilik/penanggungjawab perusahaan 3x4 (2 lembar).
7
1. Surat Permohonan bermeterai 6000; 2. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; 3. Surat Pernyataan pemohon tentang lokasi usaha Koperasi diketahui Kepala Desa/Lurah setempat; 4. Fotokopi Izin Lokasi/Keterangan Lokasi (bagi yang diwajibkan); 5. Fotokopi Izin Gangguan/HO; 6. Fotokopi Izin Lingkungan dan Dokumen Pengelolaan LH (Amdal, UKLUPL, SPPL) serta Dokumen Analaisis Dampak Lalu lintas; 7. Fotokopi IMB; 8. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah dan/atau bangunan dalam hal bangunan dan/atau tanah bukan milik pemohon; 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor pengurus/penanggungjawab Koperasi; 10. Pas foto pemilik/penanggungjawab perusahaan 3x4 (2 lembar)
D. PERUSAHAAN BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS (PT) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Surat Permohonan bermeterai 6000; Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan; Fotokopi Akta Perubahan Perusahaan; Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM; Surat Pernyataan pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan diketahui Kepala Desa/Lurah setempat; Fotokopi Izin Lokasi/Keterangan Lokasi (bagi yang diwajibkan); Fotokopi Izin Gangguan/HO; Fotokopi Izin Lingkungan dan Dokumen Pengelolaan LH (Amdal, UKLUPL, SPPL) serta Dokumen Analaisis Dampak Lalu lintas; Fotokopi IMB; Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah dan/atau bangunan dalam hal bangunan dan/atau tanah bukan milik pemohon; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor Direktur Perusahaan; Pas foto pemilik/penanggungjawab perusahaan 3x4 (2 lembar)
8
E. PERMOHONAN PENDAFTARAN ULANG DAN PERPNJANGAN. 1. Surat Permohonan bermeterai 6000; 2. SIUP Asli; 3. Surat Pernyataan pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan diketahui Kepala Desa/Lurah setempat; 4. Fotokopi Izin Gangguan/HO; 5. Fotokopi IMB; 6. Fotokopi Izin Lingkungan dan Dokumen Pengelolaan LH (Amdal, UKLUPL, SPPL) serta Dokumen Analaisis Dampak Lalu lintas; 7. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah dan/atau bangunan dalam hal bangunan dan/atau tanah bukan milik pemohon; 8. Neraca Perusahaan tahun terakhir untuk Perseroan Terbatas (PT); 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor pemilik/penanggungjawab Perusahaan; 10. Pas foto pemilik/penanggungjawab perusahaan 3x4 (2 lembar)
F. PERMOHONAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN
G. PERMOHONAN PERUBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Surat Permohonan bermeterai 6000; SIUP Asli; Neraca Perusahaan tahun terakhir (khusus Perseroan Terbatas); Data pendukung perubahan perusahaan; Fotokopi Izin Gangguan/HO; Fotokopi Izin Lingkungan dan Dokumen Pengelolaan LH (Amdal, UKLUPL, SPPL) serta Dokumen Analaisis Dampak Lalu lintas; Fotocopy IMB; Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah dan/atau bangunan dalam hal bangunan dan/atau tanah bukan milik pemohon; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor pemilik/penanggungjawab Perusahaan; Pas foto pemilik/penanggungjawab perusahaan 3x4 (2 lembar)
H. PERMOHONAN PENGGANTIAN
PERUSAHAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Surat Permohonan bermeterai 6000; Fotokopi SIUP Pusat dilegalisasi oleh pejabat penerbit SUP; Fotokopi dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan; Surat Pernyataan pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan diketahui Kepala Desa/Lurah setempat; Fotokopi Izin Lokasi/Keterangan Lokasi (bagi yang diwajibkan); Fotokopi Izin Gangguan/HO; Fotokopi Izin Lingkungan dan Dokumen Pengelolaan LH (Amdal, UKLUPL, SPPL) serta Dokumen Analaisis Dampak Lalu lintas; Fotocopy IMB; Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah dan/atau bangunan dalam hal bangunan dan/atau tanah bukan milik pemohon; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor dan Surat Penunjukan sebagai Penanggungjawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
9
SIUP HILANG 1. 2. 3. 4.
Surat Permohonan bermeterai 6000; Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian; Fotokopi SIUP bila ada; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor pemilik/penanggungjawab Perusahaan; 5. Pas foto pemilik/penanggungjawab perusahaan 3x4 (2 lembar)
SIUP RUSAK 1. Surat Permohonan bermeterai 6000; 2. SIUP Asli 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / paspor pemilik/penanggungjawab Perusahaan; 4. Pas foto pemilik/penanggungjawab perusahaan 3x4 (2 lembar)
10
D. PERUSAHAAN BERBENTUK KOPERASI
TDP A. PERUSAHAAN PERORANGAN 1. Surat Permohonan bermeterai 6000; 2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri; 3. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; 4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor pemilik/penanggungjawab Perusahaan;
B. PERUSAHAAN BERBENTUK FIRMA 1. Surat Permohonan bermeterai 6000; 2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada); 3. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; 4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor pemilik/penanggungjawab Perusahaan; C. PERUSAHAAN BERBENTUK COMANDITER VENOSCHAAP (CV) 1. Surat Permohonan bermeterai 6000; 2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri; 3. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; 4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor pemilik/penanggungjawab Perusahaan;
11
1. Surat Permohonan bermeterai 6000; 2. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi; 3. Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum koperasi dari pejabat yang berwenang; 4. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; 5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor pemilik/penanggungjawab Perusahaan;
E. PERUSAHAAN BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS (PT) 1. 2. 3. 4.
Surat Permohonan bermeterai 6000; Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan; Fotokopi Akta Perubahan Perusahaan; Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM; 5. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; 6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor pemilik/penanggungjawab Perusahaan;
F. PERUSAHAAN BENTUK LAIN 1. Surat Permohonan bermeterai 6000; 2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada); 3. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh nstansi yang berwenang; 4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor pemilik/penanggungjawab Perusahaan;
12
IZIN USAHA PERGUDANGAN
8. Fotokopi Izin Lingkungan dan Dokumen Pengelolaan LH (Amdal, UKL-UPL, SPPL) serta Dokumen Analaisis Dampak Lalu lintas serta Dokumen Analaisis Dampak Lalu lintas; 9. Fotokopi KTP Pemohon / Penanggung jawab; 10. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah dan/atau bangunan dalam hal bangunan dan/atau tanah bukan milik pemohon; 11. Rencana program kemitraan dengan UMKM setempat; 12. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
Persyaratan pengajuan : 1. 2. 3. 4.
Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000 Fotokopi IMB; Fotokopi Izijn Gangguan/HO; Fotokopi Izin Lingkungan dan Dokumen Pengelolaan LH (Amdal, UKL-UPL, SPPL) serta Dokumen Analaisis Dampak Lalu lintas; 5. Fotokopi TDP; 6. Surat sewa tanah dan/atau bangunan dalam hal bangunan dan/atau tanah bukan milik pemohon; 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor pemilik/penanggungjawab Perusahaan;
Izin Usaha Toko Modern, Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Usaha Pusat Perbelanjaan
Persyaratan pengajuan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000 Fotokopi Izin Prinsip dari Bupati; Dokumen hasil analisa sosial ekonomi; Fotokopi Izin Lokasi/Keterangan Lokasi Fotokopi IMB dan Izin Gangguan/HO; Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan beserta pengesahannya; Fotokopi TDP, SIUP dan NPWP;
13
Izin Usaha Kepariwisataan dan Kebudayaan Persyaratan pengajuan antara lain : 1. Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000; 2. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan pengesahannya (untuk prusahaan berbentuk badan usaha); 3. Fotokopi Akta Perubahan Perusahaan; 4. Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM (untuk perusahaan berbentuk PT); 5. Surat Pernyataan pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan diketahui Kepala Desa/Lurah setempat; 6. Fotokopi Izin Lokasi/Keterangan Lokasi (bagi yang diwajibkan); 7. Fotokopi Izin Gangguan/HO; 8. Fotokopi Izin Lingkungan dan Dokumen Pengelolaan LH (Amdal, UKL-UPL, SPPL) serta Dokumen Analaisis Dampak Lalu lintas; 9. Fotokopi IMB; 10. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah dan/atau bangunan dalam hal bangunan dan/atau tanah bukan milik pemohon; 11. Rekomendasi dari kades / kelurahan yang diketahui camat; 12. Rekomendasi dari instansi teknis; 13. Pas foto pemilik/penanggungjawab perusahaan 3x4 (2 lembar) 14. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; 15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor pemilik/penanggungjawab Perusahaan;
14
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK )
IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) Persyaratan pengajuan :
BARU / PERPANJANG Persyaratan pengajuan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
18. 19. 20. 21. 22. 23.
Surat permohonan diberi materai Rp.6.000 Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; Fotokopi Akta Perubahan ( bagi yang memiliki akte perubahan) Fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Fotokopi Izin Gangguan (HO) Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kades/Kalur Daftar Pengurus Perusahaan Daftar Tenaga Tehnik Tugas Penuh Daftar Tenaga Non Tehnik Tugas Penuh Fotokopi KTP Direktur dan Komanditer yang masih berlaku Fotokopi Ijazah Direktur (bagi Direktur yang memakai gelar akademik) Fotokopi KTP dan Ijazah tenaga non tehnik Fotokopi KTP dan Legalisir Ijazah Tenaga Tehnik Fotokopi Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKK) tenaga tehnik Surat keterangan Direktur dan Komanditer tidak dalam kedudukan sebagai PNS, TNI, POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Pejabat Negara atau yang dipersamakan Daftar peralatan perusahaan; Bukti kepemilikan peralatan perusahaan (peralatan kantor dan peralatan kerja) Neraca tahun berjalan; Pasfoto berwarna Direktur ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar setiap bidang IUJK Lama (bagi yang perpanjang) Pengalaman pekerjaan perbidang, diambil yang tertinggi nilai kontrak dengan melampirkan fotokopi kontrak dan PPH /PPN
15
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000 Fotokopi IMB; Fotokopi Izin Gangguan/HO; Fotokopi Izin Lingkungan dan Dokumen Pengelolaan LH (Amdal, UKL-UPL, SPPL) serta Dokumen Analaisis Dampak Lalu lintas; Fotokopi TDP; Fotokopi NPWP Perusahaan; Surat Pernyataan pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan diketahui Kepala Desa/Lurah setempat; Surat perjanjian sewa tanah dan/atau bangunan dalam hal bangunan dan/atau tanah bukan milik pemohon; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor pemilik/penanggungjawab Perusahaan;
Izin Lingkungan Bidang Perlindungan & Pengendalian Lingkungan Hidup Persyaratan pengajuan : 1. Formulir permohonan; 2. Izin –izin yang berkaitan dengan usahaq/kegiatan ( TDP, SIUP dll) 3. Dokumen Amdal, UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud; 4. Dokumen teknis tekait perlindungan dan pengendalian lingkungan yang dipersyaratkan peraturan perundangan yang berlaku; 5. Fotokopi KTP Penanggung jawab/Pemohon.
16
IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
IZIN LAIN - LAIN
Persyaratan pengajuan : 1. Surat penunjukan dari sub distributor sebagai penjual langsung minuman
Persyaratan pengajuan :
beralkohol di tempat tertentu lainnya, pengecer minuman beralkohol di
1. Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000
tempat tertentu lainnya dan penjual langsung dan/atau pengecer
2. Proposal/rencana
minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
kegiatan
beserta
dokumen
/berkaitan dengan kegiatan 3. Fotokopi KTP Penanggung jawab/Pemohon
2. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat 3. Rekomendasi dari Kepolisian setempat; 4. SIUP , TDP dan/atau Surat izin usaha tetap hotel, khusus hotel bintang 3,4,5 atau surat izin usaha bar, pub atau kelab malam dari instansi berwenang; 5. Fotokopi izin gangguan (HO) khusus minuman beralkohol; 6. Fotokopi NPWP; 7. Fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB; 8. Akte Pendirian Perseroan Terbatas, dan Pengesahan Badan Hukum dari Pejabat berwenang dan Akte Perubahan (Jika ada) Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas; 9. Rencana Penjualan Minuman Beralkohol 1 Tahun kedepan; 10. Pasfoto pemilik/penanggungjawab Perusahaan 3x4 sebanyak 2 lembar; 11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor pemilik/penanggungjawab Perusahaan.
17
18
yang
berhubungan
