IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

MAKALAH PLKJ

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Segala sesuatu mengenai IMB Oleh C MEDIA Giving You the Best Farrelius Anthony Timothy Kurnia Bernard Halim Joy Samuel Delano Juvensco

9-2/13 9-2/36 9-2/7 9-2/21 9-2/22

DAFTAR ISI DARI PENULIS ......................................................................................................................................... 3 PENDAHULUAN..................................................................................................................................... 4 IMB ............................................................................................................................................................. 5 IPB .............................................................................................................................................................. 17 KMB............................................................................................................................................................ 21 CONTOH KASUS .................................................................................................................................... 26 KESIMPULAN .......................................................................................................................................... 42 SUMBER-SUMBER ................................................................................................................................. 43 TENTANG PENULIS ............................................................................................................................... 44

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN oleh C MEDIA 2

DARI PENULIS Pada akhirnya makalah ini dapat selesai juga. Kami memerlukan waktu yang banyak untuk menyusun makalah ini. Mencari bahan-bahan sangat mudah. Hanya perlu mencari di Google. Yang menjadi masalah adalah menentukan yang mana yang perlu kami masukkan. Ada banyak artikel mengenai IMB, IPB, dan KPB. Tetapi tiap artikel menuliskan hal yang berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang singkat. Peraturan di tiap daerah juga berbeda-beda. Oleh karena itu, jangan heran apabila Anda mendapatkan sumber lain yang mengatakan hal yang berbeda dengan yang ada di makalah ini. Selain itu, peraturan dan ketentuan dari waktu ke waktu selalu berubah. Untuk lebih jelasnya, Anda harus datang ke lembaga yang berwenang untuk mengurus dokumen-dokumen itu. Dalam makalah ini, kami mengutamakan yang ada di DKI Jakarta karena kami membuat pelajaran ini untuk pelajaran PLKJ (Pendidikan Lingkungan Kehidupan Jakarta). Orang-orang yang membuat makalah ini tidaklah sempurna. Oleh karena itu kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam makalah ini. Selamat membaca.

Jakarta, Agustus 2009

Tim Penulis


PENDAHULUAN Pada saat kita akan melakukan kegiatan pembangunan, kita perlu mengurus surat-surat dan segala kelengkapannya. Kegiatan pembangunan seperti membangun rumah, kantor, sekolah, dan sebagainya memerlukan izin sebelum kegiatan pembangunan itu dapat dimulai. Kita tak bisa membangun begitu saja walaupun kita sudah memiliki tanah dimana kegiatan pembangunan itu akan dilaksanakan. Kita memerlukan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Jika kita ingin menggunakan sebuah bangunan, kita juga harus memiliki IPB (Izin Penggunaan Bangunan). Setelah masa berlaku IPB habis, kita harus mengajukan permohonan KMB. Apa itu? Dan di koran atau media massa lainnya kita sering mendengar mengenai bangunan yang dirubuhkan karena tidak memiliki IMB. Dalam makalah ini, kami akan membahas sebanyak dan sedetil mungkin mengenai IMB dan IPB. Apa pengertiannya? Untuk apa dibuat? Apa keuntungan dan kerugian dari adanya dokumen-dokumen itu? Mengapa kita harus memilikinya apabila ingin mendirikan atau menggunakan bangunan? Apa yang akan akan terjadi apabila kita tidak memilikinya? Bagaimana cara mendapatkannya? Apa saja hambatan dan masalah yang berhubungan dengan dokumen-dokumen itu? Bagaimana cara menyelesaikannya dan menghindari terulangnya masalah itu? Perizinan bangunan yang harus dimiliki pemilik bangunan, sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) No.7 Tahun 1991, terdiri dari : 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), 2. Izin Penggunaan Bangunan (IPB), 3. Kelayakan Menggunakan Bangunan (KMB). Perizinan dimaksud diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini oleh Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta.


BAGIAN I:

IMB


PENGERTIAN, MAKSUD, TUJUAN IMB Berikut adalah tulisan mengenai IMB (Izin Mendirikan Bangunan) menurut Dinas Tata Kota Pontianak dan sebagian lagi dari sebuah blog. Mungkin tidak persis sama dengan Dinas Tata Kota yang ada di DKI Jakarta, tetapi kami yakin secara garis besar sama saja. Izin Mendirikan Bangunan adalah : Izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana Tata Ruang yang berlaku, sesuai dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB), sesuai Garis Sempadan Sungai (GSS), sesuai Koefisien Dasar Bangunan (KDB), sesuai Koefisien Luas Bangunan (KLB), sesuai dengan syaratsyarat keselamatan yang ditetapkan bagi yang menempati bangunan tersebut. Maksud dan Tujuan IMB 1. Pemberian IMB dimaksudkan untuk : - Pembinaan - Pengaturan - Pengendalian - Pengawasan atas kegiatan mendirikan bangunan oleh orang pribadi atau badan 2. Tujuan Pemberian IMB adalah untuk : - Melindungi kepentingan umum - Memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mendirikan Bangunan adalah : Pekerjaan mengadakan bangunan sebagian atau seluruhnya termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah : Pembayaran atas pemberian IMB termasuk mengubah/membongkar bangunan oleh Pemerintah kepada orang pribadi atau badan. Tulisan sepanjang di atas hanya diperlukan untuk memperjelas makna dari IMB. Secara singkat, yang perlu kita ketahui adalah IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan. Dari artikel di atas, kita dapat mengetahui beberapa hal:


Diberikan oleh Pemerintah Kota. Jadi, IMB merupakan produk dari pemerintah dan lembaga yang berwenang untuk menerbitkannya adalah pemerintah. Tak ada lembaga lain yang berhak untuk menerbitkannya. Penerbitan oleh lembaga lain dianggap ilegal atau tidak sah. Kepada orang pribadi atau badan. IMB dapat diberikan kepada seseorang saja atau kepada badan seperti perusahaan atau organisasi. Untuk mendirikan bangunan yang dimaksud. Jadi, kita mendapatkan IMB agar kita bisa secara legal memulai kegiatan pembangunan suatu bangunan. Agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana Tata Ruang yang berlaku, sesuai dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB), sesuai Garis Sempadan Sungai (GSS), sesuai Koefisien Dasar Bangunan (KDB), sesuai Koefisien Luas Bangunan (KLB), sesuai dengan syarat-syarat keselamatan yang ditetapkan bagi yang menempati bangunan tersebut. IMB bertujuan agar segala desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ini sangat penting untuk alasan keamanan dan keselamatan. o Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah batas halaman terdepan atau batas pemetakan atau batas penguasaan jalan. o Garis Sempadan Sungai (GSS) adalah garis batas luar pengamanan sungai o Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Luas Bangunan (KLB) Sebelum memulai mendirikan bangunan, rumah sebaiknya memiliki kepastian hukum atas kelayakan, kenyamanan, keamanan sesuai dengan fungsinya. Ternyata, IMB tidak hanya diperlukan untuk mendirikan bangunan baru saja, tetapi juga dibutuhkan untuk membongkar, merenovasi, menambah, mengubah, atau memperbaiki yang mengubah bentuk atau struktur bangunan. IMB sendiri dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat (kelurahan hingga kabupaten). Dalam pengurusan IMB diperlukan pengetahuan akan peraturan-peraturannya sehingga dalam mengajukan IMB, informasi mengenai peraturan tersebut sudah didapatkan sebelum pembuatan gambar kerja arsitektur. Dari tulisan di atas, dapat diketahui maksud dan tujuan dari IMB. Pemberian IMB dimaksudkan untuk : - Pembinaan


Pembangunan sebuah bangunan memerlukan pembinaan. IMB dimaksudkan agar lembaga yang berwenang dapat membina orang atau badan yang bermaksud membangun agar dapat membangun dengan benar dan menghasilkan bangunan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. - Pengaturan Bangunan-bangunan perlu diatur. Pengaturan bertujuan agar menghasilkan sesuatu yang teratur. Pembangunan perlu memperhatikan peraturanperaturan yang berlaku. Jarak dari jalan ke bangunan, luas ruang terbuka, dan lain-lain perlu diatur. Tanpa pengaturan, bangunan-bangunan akan semakin semrawut dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku. - Pengendalian Pembangunan perlu dikendalikan. Tanpa pengendalian, bangunanbangunan bisa muncul dimana-mana seperti jamur tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. Lahan yang dimaksudkan menjadi taman bisa saja diubah menjadi rumah tanpa pengendalian. Selain itu laju pembangunan perlu diperhatikan. Pembangunan yang begitu pesat juga bisa membawa dampak buruk bagi lingkungan. - Pengawasan atas kegiatan mendirikan bangunan oleh orang pribadi atau badan IMB juga dimaksudkan agar segala kegiatan pembangunan sudah disetujui oleh lembaga yang berwenang dan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Jadi, rencana pembangunan perlu disetujui terlebih dahulu sebelum bisa diwujudkan. Tujuan Pemberian IMB adalah untuk : - Melindungi kepentingan umum IMB bertujuan melindungi kepentingan umum. Kegiatan pembangunan yang bisa merusak lingkungan bisa saja ditolak. Terjaganya lingkungan juga merupakan kepentingan umum. Kantor tak bisa begitu saja dibangun di atas lahan hijau. Tak boleh ada rumah yang dibangun di pinggir sungai. Semua itu terjadi karena pembangunan yang dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum masyarakat. Tak ada orang yang ingin rumahnya kebanjiran. Tak ada orang yang tak ingin menghirup udara segar. - Memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jadi, segala bentuk pembangunan yang sudah mendapat IMB juga menyumbang pemdapatan daerah. Semakin besar pembangunan berarti daerah itu juga akan mendapatkan pemasukkan yang berarti.


Selain itu, tujuan diperlukannya IMB adalah juga untuk menjaga ketertiban, keselarasan, kenyamanan, dan keamanan dari bangunan itu sendiri terhadap penghuninya maupun lingkungan sekitarnya. Selain itu IMB juga diperlukan dalam pengajuan kredit bank. Mendirikan Bangunan adalah : Pekerjaan mengadakan bangunan sebagian atau seluruhnya termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan. Jadi, mendirikan bangunan adalah segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan. Sekecil apapun bangunan yang akan dijadikan, IMB tetap harus diperoleh. Tanpa IMB, pembangunan itu dianggap ilegal dan dapat ditindak secara hukum. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah : Pembayaran atas pemberian IMB termasuk mengubah/membongkar bangunan oleh Pemerintah kepada orang pribadi atau badan. Sebagai ganti atas jasa pemerintah yang sudah menerbitkan IMB, orang pribadi atau badan yang mengajukannya perlu membayar retribusi. Retribusi ini secara umum berbeda-beda di tiap daerah dan biasanya dihitung berdasarkan luas bangunan yang akan didirikan. Retribusi ini juga dimaksudkan sebagai pemasukkan daerah. Umumnya, IMB ditujukan untuk 2 jenis bangunan: o

Bangunan Rumah Tinggal adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan tempat tinggal bagi keluarga (single family). Jenis bangunan rumah tinggal ini harus terletak diatas peruntukan Wisma (Wisma Besar/WBS, Wisma Flat/WFl, Wisma Taman/ WTM, Wisma Sedang/WSD, Wisma Kecil/WKC,

o

Bangunan Non Rumah Tinggal (NRT) adalah semua jenis bangunan umum dengan penggunaan tertentu, spt Hunian (Apartemen, Condominium, Rumah Susun, Hotel), Perdagangan (Toko/Pertokoan, Restoran, Bioskop, Pasar, dsb), Kantor Tunggal/ Perkantoran, Industri, Pergudangan, Sekolah, Rumah Sakit, Rumah Ibadah (Masjid, Gereja, Vihara, dsb), Gedung Pertemuan, Terminal, Stasiun KA, Bandara, dsb.


DASAR HUKUM IMB berlaku secara nasional. Walaupun begitu, dasar hukum tiap daerah berbedabeda. Oleh karena itu, kami hanya akan membahas mengenai dasar hukum IMB dari provinsi DKI Jakarta. Keputusan Gubernur No. 316 Tahun 1984 tanggal 28 Februari 1984 gan keselamatan penghuni maupun keamanan bangunan dan lingkungan serta tertib bangunan, maka untuk setiap kegiatan mendirikan bangunan di Prosedur IMB sekarang juga telah diringkas dan dipangkas sesuai SK Gubernur DKI Jakarta No. 554 Tahun 1999 tentang Pelayanan Permohonan IMB, PBB, dan IPPB untuk Bangunan Rumah Non Real Estate dan Non Pemugaran di DKI Jakarta. SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 147 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Penetapan Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Penetapan Izin Pendahuluan (IP) Mendirikan Bangunan pada Sektor P2K Kecamatan.

CARA MENGURUSNYA Proses pembuatan IMB memakan waktu paling lama 25 hari dengan rincian sebagai berikut: Surat Keterangan Pengukuran Situasi Tanah (PST) 10 hari Surat Keterangan Rencana Kota (KRK) 5 hari Surat Keterangan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) 10 hari. Khusus bagi yang akan membangun rumah tinggal di atas tanah kurang dari 2 200m , tidak lagi harus mengurus block plannya. Tetapi cukup dengan membawa Surat Bukti Kepemilikan Hak Tanah, sudah bisa mendapatkan Surat Keterangan Rencana (SKR) Bagunan di Kantor Kecamatan dalam waktu 10 hari. Selanjutnya pemohon IMB menghubungi Seksi Tata Kota di kecamatan yang sama untuk mendapatkan Surat Izin Pendahuluan (IP) selama 5 hari. Dengan IP, pemohon sudah bisa memulai kegiatan pembangunan sambil menunggu terbitnya IMB. Untuk mendapatkan PST dan RTLB, serta Surat Rencana Kota, pemohon harus melengkapi: Salinan Surat Tanda Bukti Kepemilikan Hak Tanah yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang. Salinan Tanda Bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan Salinan KTP pemohon Mengisi formulir yang ditandatangani pemohon.

IMB RUMAH TINGGAL


1. TATACARA PERMOHONAN IMB (PIMB) RUMAH TINGGAL : o

Pengajuan Permohonan IMB (PIMB) harus diajukan permohonannya kepada Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan DKI Jakarta.

o

PIMB Rumah Tinggal diajukan melalui Loket Pelayanan IMB di Seksi Dinas P2B Kecamatan setempat.

o

Pengajuan PIMB, harus dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana telah diatur dalam SK Gubernur No.76 Tahun 2000, tentang Tatacara permohonan IMB, IPB dan KMB di wilayah DKI Jakarta.

o

Setelah berkas diteliti administratip dan dinilai teknis serta diperiksa lapangan, maka petugas penilai akan menghitung besarnya retribusi IMB.

o

Penilai akan membuat Surat Perintah Setor Retribusi IMB untuk Pemohon.

o

Pemohon IMB harus segera membayar Retribusi IMB ke Kas Daerah di Kecamatan, dan akan menerima bukti pembayaran berupa Surat Tanda Setoran (STS).

o

Dengan menyerahkan Bukti Pembayaran tersebut keloket pelayanan IMB, maka PIMB diproses untuk penerbitan IMB.

o

IMB Rumah Tinggal diterbitkan oleh Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (SDPPB) Kotamadya setempat.

2. KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN IMB (PIMB) RUMAH TINGGAL :

Untuk mendapatkan IMB Rumah Tinggal pemohon wajib mengajukan pemohon secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas melalui Suku Dinas/Seksi PPKKecamatan dengan mengisi formulir yang tersedia dan melampirkan persyaratan : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (1 lembar); Fotokopi surat-surat tanah (1 set), dapat berupa salah satu surat sebagai berikut : o Sertifikat tanah. o Surat keputusan pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh pejabat yang berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut. o Surat kavling dari Pemerintah Daerah c.q. Walikotamadya atau instansi lain yang ditunjuk Gubernur.

Fatwa tanah atau rekomendasi dari Kanwil BPN Propisi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahan setempat. o Surat keputusan Walikotamadya untuk penampungan sementara. o Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta bukti pembebasan tanah. o Surat pernyataan dari instansi Pemerintah atau pemimpin proyek Tim Pembebasan Tanah, khusus untuk Bangunan Pemerintah. o Hasil Sidang Panitia A yang dikeluarkan Kantor Pertanahan disertai Surat Pernyataan Pemilik bahwa tanah dikuasai dan tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat. o Surat girik, disertai surat pernyataan Pemilik bahwa tanah dikuasai dan tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat. o Surat Kohir Verponding Indonesia, disertai pernyataan bahwa Pemilik sudah menempati, menguasai tanah Verponding tersebut selama 10 tahun atau lebih, baik sebagian atau seluruhnya dan tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat. Surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon; Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur, bagi yang disyaratkan; Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas Tata Kota sebanyak minimal tujuh lembar; Peta Kutipan Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas untuk Bangunan rumah tinggal pada lokasi yang telah dikeluarkan IMB sebagai pengganti Keterangan dan Peta Rencana Kota sebanyak minimal tujuh set; Gambar rancangan Arsitektur Bangunan minimal tujuh set; Fotokopi surat izin bekerja sebagai penanggung jawab rancangan arsitektur, kecuali untuk bangunan Wisma Kecil dan Wisma Sedang di daerah bukan Real Estat dan bukan daerah pemugaran (1 lembar); Gambar rancangan arsitektur bangunan harus dilengkapi hasil penilaian/penelitian dari Tim Penasehat Arsitektur Kota (TPAK), untuk bangunan rumah tinggal di daerah pemugaran golongan A dan B; o


Perhitungan dan gambar struktur bangunan untuk rumah tinggal dengan bentangan struktur yang dominan lebih besar dari enam meter serta fotokopi surat izin bekerja Perencana Struktur (1 lembar); Data hasil penyelidikan tanah bagi yang disyaratkan (3 set). Formulir permohonan IMB, yang bisa diminta di instansi tersebut. Isi dari surat permohonan tersebut kira-kira seperti ini : Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama: ____________________ Alamat: ____________________ ____________________ No KTP: ____________________ Sebagai pemilik rumah yang dimaksud, bersama ini memohon penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal pada alamat di atas. Demikian surat permohonan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaiman mestinya. Tertanda, (nama anda) 3 BIAYA RETRIBUSI IMB. o Retribusi IMB Rumah Tinggal, dihitung berdasarkan Luas

Bangunan dan Harga Satuan Jenis Bangunan (Rumah Besar/ Sedang/ Kecil) sebagaimana diatur dalam Perda No.1 Tahun 2006, o Retribusi IMB dihitung dengan rumus : Luas total lantai bangunan x Harga Satuan. o Pembayaran Retribusi dapat dilakukan setelah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari Seksi Pelayanan IMB Kecamatan, dan pembayaran dilakukan di Kas Daerah Kecamatan. o Setelah diperoleh Bukti Pembayaran Retribusi / Surat Tanda Setoran (STS) dari Kas Daerah, maka pemohon dapat mengambil Papan PIMB (papan kuning) di Loket Pelayanan Kecamatan.


o Papan PIMB harus dipasang dilokasi pembangunan, di

tempat yang mudah dilihat dari jalan. 4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IMB RUMAH TINGGAL. o IMB Rumah Tinggal diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas

Penataan dan Pengawasan Bangunan (Sudin P2B) Kotamadya setempat. o Penyelesaian IMB Rumah Tinggal, sesuai ketentuan dalam SK Gubernur No. 85 Tahun 2006, pasal 11 adalah 10 hari kerja. o IMB yang telah diterbitkan akan diberitahukan melalui surat kepada pemohon, dan dapat diambil (dengan membawa bukti pembayaran retribusi IMB dan dengan surat kuasa apabila yang mengambil bukan pemohon) ke Seksi Pelayanan Dinas P2B Kecamatan. 5. PELAKSANAAN BANGUNAN. o Pelaksanaan

Bangunan

dapat

dimulai

setelah

IMB

diterbitkan. o Pelaksanaan bangunan harus sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan. o Bila terdapat rencana perubahan atau penambahan, maka sebelum dilaksanakan terlebih dahulu harus diajukan PIMB perubahan/ penambahan. o Dan selama pelaksanaan IMB ( copynya) harus berada di lokasi bangunan, untuk pedoman dalam pembangunan dan pemeriksaan dari petugas pengawasan Seksi P2B Kecamatan.

IMB NON-RUMAH TINGGAL Untuk mendapatkan IMB Non Rumah Tinggal pemohon wajib mengajukan pemohon secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas melalui Suku Dinas/Seksi PPK Kecamatan dengan mengisi formulir yang tersedia dan melampirkan persyaratan : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (1 lembar); 2. Fotokopi surat-surat tanah (1 set), dapat berupa salah satu dari surat sebagai berikut : o Sertifikat tanah.


Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh Pejabat yang berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut. o Fatwa tanah atau rekomendasi dari Kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahan setempat. o Surat Keputusan Walikotamadya untuk penampungan sementara. o Surat persetujuan/penunjukan Gubernur untuk bangunan bersifat sementara, bangunan di atas prasarana, bangunan di atas air atau bangunan khusus. o Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta bukti pembebasan tanah. o Surat pernyataan dari instansi Pemerintah atau Pemimpin Proyek/Tim Pembebasan Tanah, khusus untuk Bangunan Pemerintah. Tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon; Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur, bagi yang disyaratkan; Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas Tata Kota sebanyak minimal tujuh lembar; Peta Kutipan Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas untuk bangunan yang telah memiliki IMB dan digunakan untuk kegiatan perbaikan/perubahan dan atau penambahan sebagai pengganti Keterangan dan Peta Rencana Kota sebanyak tujuh set; Gambar rancangan arsitektur bangunan minimal tujuh set dan fotokopi surat izin bekerja Perancang Arsitektur (1 lembar); Gambar rancangan arsitektur bangunan harus dilengkapi hasil penilaian/penelitian dan Tim Penasehat Arsitektur Kota (TPAK), bagi yang disyaratkan; Perhitungan, gambar struktur bangunan dan laporan hasil penyelidikan tanah sebanyak minimal tiga set serta fotokopi surat izin bekerja Perencana Struktur, bagi yang disyaratkan (1 lembar); o

3. 4. 5. 6.

7.

8.

9.


10. Perhitungan, gambar instalasi dan perlengkapannya minimal tiga set serta fotokopi surat izin bekerja Perencana Instalasi dan Perlengkapannya, bagi yang disyaratkan (1 lembar); Untuk bangunan tempat ibadah, selain memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, angka 1 sampai dengan 10 pasal ini harus dilengkapi juga dengan surat persetujuan Gubernur

Syarat-syarat untuk dapat diberikannya IMB kepada pemohon adalah 1. Bangunan yang didirikan harus sesuai peruntukan dengan Rencana Tata Ruang. 2. Luas bangunan harus sesuai dengan ketentuan BCR (Building Coverage Ratio), yaitu perbandingan antara luas bangunan (tutupan yang tidak resap air) dengan total luas resapan lahan. Untuk wilayah perkotaan besarnya BCR antara 30%60%. 3. Garis Sempadan Bangunan (GSB) yaitu jarak ruas jalan dengan bangunan terluar a. Jalan Primer (propinsi): 25 m; b. Jalan Sekunder (kabupaten): 13m; c. Jalan Tersier (penghubung): 13m; d. Jalan Lokal: 8m. 4. Ketinggian bangunan tidak melebihi aturan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan tata ruang kecuali telah dilakukan pengkajian teknik terlebih dahulu atau izin khusus. Bila rumah atau bangunan yang dibangun tanpa atau tidak berdasarkan IMB, maka berdasarkan Surat Gubernur No.1068/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penertiban Kegiatan Membangun dan menggunakan bangunan di DKI, dapat dikenakan tindakan penertiban berupa diberikannya surat dan pemberitahuan dan peringatan kepada pemilik rumah atau bangunan tersebut. Apabila surat tersebut tidak dihiraukan, maka pihak pemerintah daerah akan memberikan sanksi berupa bongkar paksa bagi bangunannya, dan saksi pidana beserta sanksi administrasi bagi pemilik bangunannya.


BAGIAN II:

IPB


Setelah bangunan selesai, masih ada surat yang diperlukan yaitu IPB (Ijin Penggunaan Bangunan). I.PENGERTIAN :

Izin Penggunaan Bangunan (IPB) adalah izin yang diterbitkan untuk menggunakan bangunan, setelah bangunan dimaksud selesai dilaksanakan dan telah dinilai layak dari segi teknis dan sesuai ketentuan dalam klausul-klausul IMB. a) IPB harus dimiliki pemilik bangunan sebelum bangunan tersebut digunakan. IPB diterbitkan dengan masa berlaku 5 Tahun untuk bangunan umum dan 10 Tahun untuk bangunan rumah tinggal. Bila masa IPB habis, maka pemilik harus mengajukan PKMB (Permohonan Kelayakan Menggunakan Bangunan). Dalam proses tersebut petugas akan memeriksa kelayakan bangunan tersebut, terutama dari segi struktur dan konstruksinya. b) Untuk bangunan yang pelaksanaannya belum selesai secara keseluruhan dan akan digunakan sebagian bangunan (yang telah selesai dilaksanakan), apabila bagian bangunan dimaksud dinilai dari segi teknis bangunan dapat memenuhi persyaratan penggunaan dan tidak menyimpang dari ketentuan IMB, maka dapat diberikan izin pendahuluan penggunaan bangunan dengan masa berlaku paling lama 6 bulan. II.KELENGKAPAN PERSYARATAN IPB.

BANGUNAN RUMAH TINGGAL PERSYARATAN: 1. Hasil Pemeriksaan Pengawasan Lapangan dari Kepala Seksi PPK Kecamatan yang menyatakan bahwa bangunan telah selesai dilaksanakan dan sesuai IMB ; 2. Tembusan IMB atau foto copy IMB (1 set) yang terdiri dari : a. Surat keputusan IMB ; b. Keterangan dan Peta Rencana kota lampiran IMB ; c. Gambar arsitektur lampiran IMB. II. BANGUNAN BUKAN RUMAH TINGGAL PERSYARATAN: 1. Berita acara telah selesainya pelaksanaan bangunan dan sesuai IMB (1 set); 2. Laporan Direksi Pengawas lengkap (1 set) yang terdiri dari :


3.

4.

5.

6. 7. 8.

a. Fotokopi Surat Penunjukan Pemborong dan Direksi Pengawas berikut Koordinator Direksi Pengawasnya ; b. Fotokopi TDR Pemborong dan surat izin bekerja Direksi Pengawas ; c. Laporan Direksi Pengawas sesuai tahapan kegiatan ; d. Surat Pernyataan dari Koordinator Direksi Pengawas bahwa bangunan telah selesai dilaksanakan dan sesuai IMB. Tembusan IMB atau fotokopi IMB (1 set) yang terdiri dari : a. Surat Keputusan IMB ; b. Keterangan dan Peta Rencana Kota lampiran IMB ; c. Gambar arsitektur lampiran IMB. Untuk bangunan tinggi, selain dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 s/d 3, harus dilengkapi juga dengan Rekomendasi dan Berita Acara dari Instansi terkait tentang hasil uji coba instalasi dan perlengkapan bangunan, yang meliputi : a. Instalasi Listrik Arus Kuat dan Pembangkit Listrik Cadangan/ Genset, b. Instalasi Kebakaran (system alarm, instalasi pemadaman api, hydran, dsb. c. Instalasi Transportasi Dalam Gedung (Lift), d. Instalasi Air Bersih (+Sumur Dalam) dan Buangan Air Kotor. Bangunan dengan kriteria ketinggian dan penggunaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 4. terdiri dari : a. Bangunan tinggi ; b. Bangunan sedang ; c. Bangunan rendah dengan penggunaan untuk fasilitas umum/ industri seperti : pasar swalayan, pusat pertokoan, hotel, rumah sakit, bioskop, gedung pertemuan atau sejenisnya, dengan instalasi dan perlengkapannya yang cukup kompleks. Foto bangunan, Foto perkuatan utk keamanan bangunan parkir (Penahan ban mobil, railing dan atau parapet). Foto Sumur Resapan Air Hujan yang telah dilaksanakan disertai gambar SRAH, ukuran dan perhitungan kebutuhan dan pelaksanaannya.


III.TATACARA / PROSES IPB.

1. Pengajuan IPB dapat dilakukan setelah pelaksanaan bangunan selesai keseluruhan (atau sebagian bangunan yang akan digunakan) dengan dilengkapi data-data kelengkapan persyaratan sebagaimana tersebut butir III diatas. 2. Berkas yang telah lengkap diajukan ke Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan wilayah Kotamadya setempat. 3. Setelah dinilai berkas lengkap, maka Suku Dinas akan membuat laporan dan rekomendasi kepada Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi untuk penerbitan IPB. 4. Petugas Dinas bersama petugas Suku Dinas akan melakukan survai/ pemeriksaan bangunan sesuai dengan data2 yang telah diajukan, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. 5. Selanjutnya berkas diproses lanjut untuk penerbitan IPB. 6. IPB yang sudah diterbitkan akan dikirim ke Suku Dinas, dan Suku Dinas mengirim pemberitahuan kepada Pemilik untuk pengambilan IPB. 7. Pemilik atau kuasanya (dengan mkenunjukkan Surat Kuasa dari Pemilik) dapat mengambil IPB di kantor Suku Dinas PPB Kotamadya setempat.


BAGIAN III:

KMB


PENGERTIAN o KMB dapat didapatkan setelah masa berlaku IPB habis. Setelah masa berlaku IPB habis, dapat mengajukan PKMB (Permohonan Kelayakan Menggunakan Bangunan). Dalam proses tersebut petugas akan memeriksa kelayakan bangunan tersebut, terutama dari segi struktur dan konstruksinya. Permohonan KMB diajukan selambatlambatnya 30 hari sebelum batas waktu IPB/IPPB atau KMB lama berakhir TATACARA PERMOHONAN KMB 1. Ketentuan yang mengatur tentang hal tsb diatas adalah SK Gub.Prov.DKI Jakarta No.76 Tahun 2000. 2. Untuk mendapatkan KMB, Pemilik/Pengelola bangunan wajib mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan yang tersedia, selambatlambatnya 30 hari sebelum batas waktu KMB (yang berlaku 5 tahun). 3. Kelengkapan persyaratan untuk pengajuan KMB adalah sbb : a. BANGUNAN RUMAH TINGGAL 1. Fotokopi KTP Pemohon (1 lembar); 2. Fotokopi bukti kepemilikan tanah apabila ada perubahan kepemilikan (1 set); 3. Fotokopi IMB dan IPB dan atau KMB yang telah diterbitkan (1 set ) yang terdiri dari : 1. Surat Keputusan IMB dan IPB dan atau KMB ; 2. Peta Rencana Kota lampiran IMB ; 3. Gambar arsitektur bangunan lampiran IMB ; 4. Surat Keterangan Membangun dari Suku Dinas beserta lampirannya ( bila ada ). 4. Gambar arsitektur bangunan sesuai keadaan di lapangan (3 set); 5. Foto bangunan sesuai keadaan lapangan. b. BANGUNAN BUKAN RUMAH TINGGAL 1. Fotokopi KTP Pemohon (1 lembar) ; 2. Fotokopi bukti kepemilikan tanah apabila ada perubahan kepemilikan (1 set) ;


3. Fotokopi IMB dan IPB dan atau KMB yang telah diterbitkan (1 set ) yang terdiri dari : 1. Surat Keputusan IMB dan IPB dan atau KMB ; 2. Peta Rencana Kota dan atau Tata Letak Bangunan lampiran IMB ; 3. Gambar arsitektur bangunan lampiran IMB ; 4. Surat Keterangan Membangun dari Suku Dinas beserta lampirannya (bila ada). 4. Gambar arsitektur bangunan sesuai keadaan di lapangan (3 set); 5. Gambar instalasi dan perlengkapannya berupa diagram satu garis sesuai keadaan di lapangan (3 set); 6. Sumur resapan; 7. Foto bangunan sesuai keadaan lapangan ; 8. Laporan hasil pemeliharaan bangunan oleh tenaga ahli dari unit / divisi pemeliharaan bangunan bersangkutan yang memiliki surat izin bekerja (3 set). Laporan hasil pemeliharaan ini harus memuat : 1. Data administrasi dan teknis bangunan; 2. Jadwal pemeliharaan yang telah dilaksanakan terhadap fisik bangunan, instalasi dan perlengkapannya ; 3. Hasil pemeliharaan terhadap fisik bangunan, instalasi dan perlengkapannya ; 4. Hasil perbaikan dan penyempurnaan yang telah dilaksanakan terhadap fisik bangunan, instalasi dan perlengkapannya (bila ada); 5. Hasil uji coba instalasi dan perlengkapannya bagi instalasi dan perlengkapan tertentu yang disyaratkan ; 6. Kesimpulan tingkat kelayakan menggunakan bangunan.


7. ATAU 9. Laporan pengkajian teknis bangunan oleh tenaga ahli yang memiliki surat izin bekerja pengkaji (SIBP) yang ditunjuk oleh Pemilik / Pengelola bangunan (3 set). Laporan pengkajian teknis bangunan ini harus memuat : 1. Data administrasi dan teknis bangunan; 2. Kelayakan bangunan di bidang arsitektur dan atau struktur dan atau instalasi dan perlengkapannya ; 3. Hasil uji coba instalasi dan perlengkapannya bagi instalasi dan perlengkapan tertentu yang disyaratkan ; 4. Kesimpulan tentang tingkat kelayakan menggunakan bangunan ; 5. Usul perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan ; 10. Hasil uji coba instalasi dan perlengkapannya Terhadap bangunan dengan kriteria ketinggian dan penggunaan tertentu, pelaksanaan uji coba instalasi dan perlengkapannya harus disaksikan oleh Petugas Dinas/ Suku Dinas dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara. 4. Rumus perhitungan Retribusi KMB adalah : Retribusi KMB = Luas bangunan × Harga Satuan Jenis Bangunan (=Rp.7.000) x15%) (Catatan : Retribusi KMB Menara belum dapat diinformasikan, karena perlu dikonsultasikan dengan unit terkait yg menangani KMB). 5. Setelah semua kelengkapan persyaratan diatas lengkap dan diajukan permohonan KMB, maka jangka waktu penyelesaian proses KMB, dihitung sejak pembayaran retribusi, sesuai SK Gubernur No.76 tahun 2000, adalah 35 hari kerja. 6. Proses / tahap pengurusan KMB adalah : a. Pertama : Mengumpulkan data-data administrasi yang telah dimiliki (KTP, Sertifikat tanah, IMB, KMB, dsb), b. Kedua : Menunjuk pengkaji teknis (pemegang SIBP), meliputi bidang arsitektur, struktur dan instalasi) untuk melaksanakan kegiatan pengkajian


sesuai bidangnya masing2 dan menyusun dalam 1 laporan kajian (waktu penyusunan sekitar 1 bulan) c. Ketiga : Mengajukan permohonan KMB ke Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Kotamadya Jakarta Barat. d. Keempat : Berkas diproses oleh Sudin (waktu proses sekitar 2 minggu) dengan 1. Pemeriksaan lapangan, 2. Perhitungan retribusi KMB dan dibuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) 3. Pemilik membayar retribusi KMB di Kas Daerah Kotamadya. 4. Dibuat rekomendasi Sudin untuk dikirim dan diproses penerbitan KMB di Dinas. e. Kelima : Proses penerbitan KMB oleh Dinas (waktu proses sekitar 3 minggu), melalui penilaian / recek kelengkapan administrasi, teknis dan retribusi. Apabila diperlukan akan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Dinas. Setelah semua kelengkapan terpenuhi maka diterbitkan KMB baru untuk jangka waktu 5 tahun. CATATAN : Sesuai ketentuan yang berlaku maka setiap lokasi bangunan harus membuat Sumur Resapan Air Hujan, dengan perhitungan volume 1 M3 setiap 25 M2 luas bidang atap.


BAGIAN IV:

CONTOH KASUS


ARTIKEL 1 priandoyo.wordpress.com

Tarif Calo IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang adalah salah satu protret kabupaten kita yang . Ambil contoh proses pembuatan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang berada dalam pengawasan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Dinas PU). Bila anda ingin membuat IMB, maka yang perlu anda lakukan adalah 1. Menelpon Dinas PU (599.3404 atau 599.3374) Telepon dinas PU ini terpampang di Baliho seputaran kota, mengingatkan warganya untuk menaati kewajiban memiliki IMB. Dan bila anda menelpon maka anda akan menjumpai para oknum yang modus operandinya sama, ketika anda menelpon ke Dinas PU tersebut maka sang penerima telpon akan menyuruh anda untuk mencatat nomor HP-nya dan melanjutkan segala proses negoisasi secara personal A: Selamat siang dengan dinas PU. O: Ya betul, ada keperluan apa? A: Saya mau mengurus IMB pak, untuk renovasi rumah. O: Oh itu bisa dengan saya, coba bapak catat HP saya dulu ya 081932710068, Bapak sudah tau persyaratannya. A: Ya, maaf saya dengan siapa ya? O: Saya Drs XXXXX XXXXX (mengucapkan Drs dengan lambatlambat..dokterandus, seakan menekan penelponnya. Hari gene pake dokterandus please deh) Itu masih mending, ada yang lebih parah. A: Selamat siang dengan dinas PU. O: Betul, mau urus IMB ya? Dengan saya juga bisa. A: Berapa biayanya? O: Permeter penambahan Sembilan puluh Delapan puluh ribu. A: Maksud Bapak 98.000 atau 980.000? O: (agak terbata-bata) Sembilan puluh Delapan puluh ribu A: (MasyaAllah, oknum satu ini ternyata belum bisa mengeja angka dengan benar). Pak saya ulangi, maksud bapak berapa (dengan nada marah membentak)? O: Ya segitu pak (kembali mengulang dengan terbata-bata, masih belajar nampakya).


A: (kesal) maksud bapak 980.000 kan? Dodol kan, bagaimana Pemkab bisa merekrut orang-orang seperti ini, yang seharusnya sekolah dasar lagi baru jadi pejabat publik. Kesimpulan: Anda akan sangat kesal bila menelpon dinas PU, teknik ini saya kerjakan bersama istri menjumpai 4-5 orang yang menawarkan tarif bervariasi. Kemudian anda akan berpikir untuk mengunjungi kantor PU-nya di Tiga Raksa. 2. Mengunjungi Dinas PU di Tigaraksa Kota Tiga Raksa adalah contoh bukti kedodolan PemKab Tangerang. Ibukota Kabupaten Tangerang ini bisa ditempuh dalam waktu 60-an menit lewat jalan umum dan 50-an menit lewat Tol dari Kota Tangerang. Bayangkan bila lokasi itu ditempuh dari Bintaro, Ciledug dan kantong-kantong pemukiman di pinggiran Jakarta. Sangat jauh sehingga banyak warganya yang protes, sangat tidak fasilitatif. Dan yang paling parah, tidak satupun pejabat UPPT (unit pelayanan perijinan terpadu), pejabat Dinas PU yang pada hari Selasa 14 Februari 2007 berada ditempat. Semuanya mangkir pak sejak pagi, komentar salah seorang staf, merokok, tidak simpatik. Ok, bila siang itu anda datang ke Dinas PU, maka anda akan menjumpai beberapa orang Sat.Pol PP yang akan segera mengarahkan anda untuk menuju oknum-oknum Dinas PU yang menjumpai proses yang hampir sama dengan tahapan lewat telpon seperti diatas. Sampai tiba-tiba anda yang saat itu hadir dengan pakaian formil membentak meminta kejelasan proses. Akhirnya anda ditunjukkan dengan UPPT (unit pelayanan perijinan terpadu) tempat yang seharusnya anda tuju bila mendarat di Dinas PU. Sama sekali tidak ada antrian, dan anda bisa langsung mengantri diloket. bla bla bla malas bercerita dialog yang terjadi Jreng-jreng-jreng, setelah perdebatan panjang akhirnya IMB yang harus dibayarkan adalah Rp1.435.318, lama proses 1 bulan, padahal bisa 2.5 3.5 juta! Kesimpulan: 1. Urus IMB sendiri jangan lewat oknum, kecuali penghasilan anda lebih dari 2 juta/ hari


2. Kalau anda terburu-buru butuh kurang dari 1 bulan, padahal menurut peraturan proses IMB hanya 12 hari. Maka lebih baik anda maju lewat oknum. Tapi pilihlah oknum yang pintar, minimal dia bisa baca tulis dengan lancar. Cari petugas yang memang resmi. Semuanya bisa disuap asal biayanya cocok. Jangan terjebak petugas yang justru tangan kedua atau ketiga dari proses IMB, bisa jatuh sangat mahal. 3. Selalu cek dan ricek, minta kejelasan dari semua proses IMB. Pakaian rapi, sok tau, kritis, ngeyel, ngotot sangat dianjurkan. Buat alumni UGM, bisa ngaku adik kelasnya Djoko Kirmanto (T.Sipil UGM 60-an, Menteri Pekerjaan Umum) atau Taufik Effendi (Kagama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara) 4. Akhirnya seperti layaknya kekonyolan Pemerintah lain, cara pembayaran hanyalah secara tunai. Jangan mengharapkan ada ATM di kompleks Tiga Raksa, ATM terdekat di Cikupa. Anda hanya akan menjumpai ruang pejabat yang sepi, kambing-kambing di sepanjang jalan, dan jangan lupa bawa kantong plastik karena lama-lama anda akan muntah melihat kenyataan pelayanan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Catatan Kepala UPPT: XXXX XXXXX, sepertinya tidak pernah ada ditempat. Kepala Dinas PU: sepertinya juga tidak pernah ada ditempat. Bupati: Ismet Iskandar, mungkin tidak pernah ditempat juga. Tarif IMB lewat oknum Drs XXXXX XXXXXX (0819.327.10068) Rp 30.000 untuk penambahan / M2 Rp 400.000 untuk biaya gambar Rp 350.000 untuk BAPL (Berita Acara Pemeriksaan Lapangan) XXXXXXXXX (0813.1730.6999) Rp 10.000 untuk penambahan /M2 Rp 1.000.000 untuk BAPL Rp 800.000 untuk biaya proses Rp 500.000 untuk biaya camat (bahkan untuk sekedar renovasi) Rp 350.000 untuk biaya gambar XXXX XX Rp 980.000 untuk penambahan / M2


Rp 500.000 untuk BAPL Rp 500.000 untuk biaya gambar Tarif IMB Normal Tidak pernah tercantum untuk publik, yang tercantum hanyalah rumus Rp 750.000 untuk BAPL Retribusi dihitung dengan formula, permeter sekitar 10-15rb, dihitung dari lokasi dan ukuran Biaya murah selisih 2-3 juta dari oknum PS: www.kabtangerang.go.id tidak bisa diakses Tambahan foto dari Dinda

perjalanan dijumpai adanya penjualan formulir kami tidak bertanggung Drs. H. XXXXXXXX ini tidak pernah ada ditempat


ARTIKEL 2 priandoyo.wordpress.com

Jangan Mau diperas (Oknum) Pemerintah (IMB) Sharing seorang rekan: Saya kemarin baru dapet surat peringatan dari Dinas Tata Kota Depok untuk mengurus IMB karena menambah luas bangunan. FYI, Saya baru sebulan pindah rumah di Depok. Lucunya, saya satu-satunya penghuni kompleks yg dapet surat itu; penghuni lain yg bertahuntahun sudah tinggal di situ dan juga sudah menambah luas bangunan tidak ada yg mendapatkan surat serupa. Komentar: Peraturan yang ada memang mengharuskan setiap penambahan bangunan membuat IMB. Entah menambah satu kamar disamping, membuat tembok baru dsb. Memang konyol, karena seringkali biaya untuk membangun tidak seberapa dibandingkan dengan biaya IMBnya. Nah di republik ini, keadaannya bertambah parah ketika banyak oknum pemerintah yang memeras warga negaranya dalam proses IMB ini. Ingat memeras bukan lagi menjadi calo. Pengalaman rekan saya yang lain ketika menambah kamar tahun 2005 adalah didatangi oknum pemerintah yang mewajibkan untuk memiliki IMB. Biaya yang dikeluarkan pun menjadi sangat besar ketika sang oknum juga mengenakan biaya: - Pengawasan proyek - Biaya camat, dsb, dkk Rekan saya ini cukup cerdik dan meminta semua proses dilaksanakan di kantor PU. Dan ternyata terbukti, sang oknum PNS tersebut tidak berani memproses. Akhirnya rumah tersebut dibangun dengan sukses tanpa IMB. Memang ini agak riskan, tapi jangan takut di kantor PU sudah ada formulir khusus IMB telanjur bangun. Jadi buat yang sudah bangun dan telanjur belum ada IMB silakan diproses. Konyolnya pemerintah kita Masih terkait dengan IMB ini, saya sangat menyarankan rekanoknum pemerintah yang bermasalah. Bisa dengan penyelesaian di kantor atau teknik-teknik lain. Saya salah satunya mengaku bekerja di kantor akuntan publik.


Memang iya sih, tapi cukup ampuh untuk menekan daripada saya mengaku kerja sebagai IT auditor. Perlu pemerintah yang bermasalah. Agar terkait dengan PBB (pajak bumi bangunan) itu, dimungkinkan rumah tidak membayar PBB pada periode tertentu, misalnya 2003-2004. Sementara tahun selanjutnya hingga sekarang (2007) kita tetap rutin membayar PBB. Dan kekonyolan ini juga terjadi pada instasi lain seperti sistem cekal Imigrasi, depkominfo, instasi kepolisian, hukum, kesehatan. Wis semuanya lah kacau.

Kesimpulan: Jangan pernah mau diperas oknum!


ARTIKEL 3 cetak.kompas.com

Pajak

Tanpa IMB, Pemilik Diproses Hukum Jakarta, kompas - Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Jakarta Pusat bakal menindak tegas pemilik bangunan nakal yang tidak mengurus izin mendirikan bangunan atau IMB. Saat ini tercatat 30 pemilik bangunan tidak ber-IMB yang sudah diberi peringatan dan kasusnya akan diproses secara hukum jika tetap tidak memenuhi kewajiban. Kepala Seksi Penertiban Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Jakarta Pusat Suharno mengatakan, pemilik bangunan tersebut telah menyalahi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan di Dalam Wilayah DKI Jakarta. "Ini adalah penertiban gelombang kedua. Paruh pertama 2007, sebanyak 30 pemilik rumah tinggal dan perkantoran yang tidak ber-IMB juga telah diproses hukum. Sebagian di antara pemilik pada akhirnya mau memperbaiki perizinan setelah satu-dua kali mendapat surat peringatan. Namun, ada juga yang sampai dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Suharno, Kamis (15/11). Menurut dia, para pemilik bangunan nakal tersebut sebenarnya rata-rata sudah memiliki IMB, tetapi mereka kemudian merenovasi bangunan milik mereka. Bangunan baru inilah yang sebagian besar tidak diperbaiki IMB-nya. Banyak juga yang membangun rumah atau gedung baru tidak sesuai dengan IMB. Misalnya, dalam IMB hanya berupa rumah satu lantai, tetapi dibangun hingga dua-tiga lantai. Beberapa rumah mewah di Menteng juga membangun ruang parkir bawah tanah yang memuat lebih dari 10 mobil tanpa izin. Suharno mengatakan, 30 pemilik bangunan yang melanggar peraturan itu tersebar di delapan kecamatan dan 44 kelurahan di Jakarta Pusat. Mulai pekan depan pihaknya akan melakukan operasi yustisi bangunan. Sebagian besar bangunan tanpa IMB tersebut adalah rumah tinggal. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 1991 dan Perda Nomor 1 Tahun 2001, bagi pelanggar IMB akan dikenai denda maksimal Rp 5 juta atau hukuman kurungan paling lama tiga bulan.


Suharno menambahkan, saat ini sudah dikirim surat peringatan kepada 30 pemilik bangunan. Diharapkan mereka segera mengurus IMB yang sebenarnya mudah dan murah. Pengurusan IMB dilayani di kecamatan atau layanan satu atap di Kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Jika memenuhi persyaratan, antara lain membawa sertifikat bangunan, IMB akan selesai dalam waktu satu minggu. Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan hanya memungut biaya sebesar Rp 12.000 per meter persegi untuk rumah dan Rp 20.000-Rp 25.000 per meter persegi untuk perkantoran. Biaya tersebut belum termasuk pungutan biaya resmi dari Suku Dinas Tata Kota; Suku Dinas Pendapatan Daerah; serta Suku Dinas Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat. (NEL)


ARTIKEL 4 properti.kompas.com

Jangan Urus IMB Lewat Calo!

Jumat, 3 April 2009 | 15:42 WIB JAKARTA, KOMPAS.com Maraknya bangunan bermasalah di Jakarta Barat membuat Sudin Perizinan Bangunan setempat memperketat pembuatan izin mendirikan banguan (IMB). Masyarakat diimbau agar datang dan mengurus sendiri IMB-nya ke Kantor Perizinan Bangunan atau mendatangi Kantor Seksi Perizinan Bangunan di kecamatan masing-masing. "Sebaiknya pengurusan IMB dilakukan sendiri, bila terpaksa menggunakan jasa perantara, harus memiliki surat kuasa," kata Sambas, Kasudin Perizinan Bangunan Jakarta Barat, Jumat (3/4). Banyaknya bangunan bermasalah, menurut Sambas, disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus sendiri perizinannya. Padahal, biaya pembuatan IMB tidak terlalu besar dibanding kerugian yang dialami bila bangunan telanjur dibongkar. "Perizinan bangunan yang dibuat sesuai prosedur tidak memakan biaya besar. Walau mengurusnya sedikit lama, bangunan kita aman dari penertiban," kata Sambas. Kasudin menyebutkan, biaya pengurusan IMB, mulai dari izin rumah tinggal hingga bangunan pertokoan, sudah diatur dalam Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Perizinan Bangunan. "Jumlah uang yang dibayarkan disesuaikan dengan luas bangunan dan peruntukan bangunan. Itu semuanya sudah diatur dalam perda. Jadi, hindarilah perantara, apalagi calo," saran Sambas. Sejak memisahkan diri dari Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B), perizinan bangunan murni dilakukan


oleh sudin ini. Sudin Perizinan Bangunan memiliki tugas pokok mengurusi perizinan dan menghitung retribusi IMB. Sementara itu, Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan lebih pada pengawasan lapangan dan pengambil tindakan penertiban terhadap bangunan bermasalah. "Jadi kita hanya bekerja di belakang meja, sementara Sudin P2B yang ke lapangan," ujarnya seraya menyebutkan, pada tahun 2009 ini, Sudin Perizinan Bangunan Jakarta Barat menargetkan pendapatan retribusi dari pembuatan IMB sebesar Rp 15 miliar.


ARTIKEL 5 Beritajakarta.com

3.402 Bangunan di DKI Langgar Tata Ruang Meski pengawasan izin pendirian bangunan telah diperketat, namun masih banyak para pemilik gedung yang melanggar ketentuan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Jenis pelanggaranya antara lain, tidak segera melengkapi kajian analisis mengenai dampak lingkungan, menyalahi peruntukan lahan, menyalahi kajian tata ruang, dan tidak segera membuat surat izin penunjukan dan penggunaan tanah (SIPPT). Karena itu, sepanjang tahun 2008 hingga bulan November ini, Dinas Pengawasan dan Penataan Bangunan (P2B) Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Pelaksanaan Pembangunan (SP4) kepada 3.402 bangunan bermasalah di DKI Jakarta. Rinciannya, Jakarta Selatan 924 bangunan, Jakarta Pusat 315 bangunan, Jakarta Utara 573 bangunan, Jakarta Barat 775 bangunan, dan Jakarta Timur 815 bangunan. Dari ribuan bangunan bermasalah itu, yang telah dibongkar oleh Dinas P2B DKI Jakarta sebanyak 371 bangunan, kemudian 737 bangunan telah mengajukan kembali permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) berikut melampirkan kelengkapan izin bangunan yang sebelumnya tidak ada, dan sisanya belum mengindahkan teguran dari Dinas P2B DKI Jakarta. Dari 737 bangunan yang mengajukan pengajuan kembali IMB tersebut, retribusi yang berhasil dikumpulkan untuk disetorkan ke Kas daerah sebanyak Rp10,53 miliar. Meskipun sepanjang tahun 2008 jumlah bangunan bermasalah yang terkena SP4 mencapai 3.402 bangunan, namun jumlah ini tergolong menurun jika dibanding dengan jumlah bangunan bermasalah pada tahun 2007. Tahun lalu, jumlah bangunan bermasalah yang terkena SP4 sebanyak 4.630 bangunan. Sedangkan yang berlanjut hingga diterbitkan surat perintah bongkar juga pemilik bangunan yang mendapatkan SP4 segera melakukan Sasongko, Kepala Dinas P2B Provinsi DKI Jakarta, Minggu (16/11). Menurut mantan Kepala Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta itu, mengatakan,berdasarkan Perda No 6 Tahun 1999 tentang


rencana tata ruang di DKI Jakarta, sertiap bangunan harus melengkapi persyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melunasi kewajiban membayar retribusi. Karena itu, selain mengganggu ketertiban tata ruang di DKI Jakarta, keberadaan bangunan bermasalah juga mengurangi pendapatan daerah DKI dari sisi retribusi izin mendirikan bangunan. Sementara itu, Ermansyah Umar, Wakil Kepala Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta, mengatakan, berdasarkan Perda No 6 tahun 1999, hingga saat ini tata ruang wilayah yang terpenuhi sesuai target peruntukkannya baru mencapai 40 persen. Untuk itu, mulai tahun depan, optimalisasi target akan digenjot hingga seluruh peruntukkan lokasi di DKI Jakarta sesuai rencana tata ruang yang ditentukan. Sehingga, tahun 2010 mendatang tidak ada bangunan yang menyalahi rencana tata ruang DKI Jakarta. "Saat ini deviasinya ada 60 persen, tapi bukan secara keseluruhan menyalahi peruntukkan, tetapi belum diterapkan sesuai target," ujar Ermansyah. Terkait masalah peruntukan, di DKI Jakarta juga terdapat lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terletak di jalur hijau. Karena itu, untuk memenuhi target ruang terbuka hijau hingga 13,4 persen dari luas wilayah pada tahun 2010, sebanyak 29 SPBU di lokasi jalur hijau akan dibongkar tahun depan dan difungsikan kembali sebagai ruang terbuka hijau. "Dalam APBD 2009 telah dianggarkan untuk pembongkaran puluhan SPBU tersebut. Anggaran yang disediakan antara Rp 50 75 juta per SPBU. Kemudian tahun 2010, baru akan dibangun tamantaman terbuka hijau di 29 lokasi tersebut," kata Ery Basworo, Kepala Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta.


ARTIKEL 6 Kompas.com

Perketat Izin Bangunan di DKI Jakarta, Kompas - Jakarta kini tumbuh liar dan menjelma menjadi obesitas kapital. Agar Jakarta dapat dikembalikan menjadi lebih tertata, aman, dan nyaman bagi warganya, kota ini harus ketat dikendalikan, khususnya dalam pemberian perizinan pembangunan kawasan. kegemukan. Jumlah penduduk telah mencapai 12 juta jiwa dalam kota seluas 650 kilometer persegi. Kota ini sarat masalah, mulai dari olog Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, Senin (24/8). Yayat dan guru besar Departemen Arsitektur Universitas Indonesia, Prof Ir Gunawan Tjahjono M. Arch, Ph.D, Senin kemarin, Marut Tat Christovita Wiloto & Co. Tumbuh liarnya Jakarta karena rencana tata ruang wilayah yang tidak konsisten. Pada RTRW DKI Jakarta 40 tahun lalu, ada kebijakan penetapan ruang terbuka hijau (RTH) berupa sabuk hutan kota mengelilingi Ibu Kota. Pengembangan kota sendiri pada saat itu hanya dalam radius 15 kilometer dari pusat kota atau Taman Monas. Pada tahun 1980-1990, program sabuk hijau mendadak lenyap dari RTRW seiring pengembangan kota ke arah poros timur dan barat. Saat ini, dengan pengembangan kota hampir ke semua sudut merangsek hingga ke perbatasan dengan kota-kota lain,

Gunawan. Menurut Prof Gunawan, ada banyak variabel untuk mengukur sebuah kota, antara lain vitalitas yang mencakup ketercukupan air, sandang, pangan, perumahan, dan udara bersih. Kota juga wajib menjamin keselamatan dan ketenteraman warga, kemudahan akses pendidikan, kesehatan ataupun pendidikan, serta ada kesesuaian antara lahan yang diperuntukkan dan realisasinya. Kondisi Jakarta kini, tambah Prof Gunawan, jauh dari standar ukuranukuran tersebut.


Dari hasil analisis RTRW Jakarta selama ini, terlihat kota ini dirancang hanya untuk jangka pendek sesaat. Ciri seperti ini sebenarnya menggejala hampir di semua kota di Asia. yang telah ditetapkan secara ketat, tetapi sangat dipengaruhi invasi dan penetrasi. Lihat saja Kemang yang karena keadaan berkembang sedimikan rupa, sekarang dari kawasan permukiman akan disahkan Di sisi lain, Gunawan mengatakan, banyak pembangunan yang tidak memerhatikan faktor banjir, jangan diberi izin dan jangan dihuni. Apalagi kalau upaya mengubah satu lahan tertentu berimbas pada makin parahnya Lawan obesitas Yayat menambahkan, layaknya orang yang kegemukan sehingga sejumlah penyakit pun diidapnya, Jakarta juga demikian. -tiba disuruh berhenti pembangunannya atau dilakukan moratorium, tidak akan bisa. Sifat kota selalu berubah dan berkembang. Satu-satunya cara dengan pengetatan perizinan pembangunan kawasan. Diperlukan komitmen banyak pihak, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kebijakan yang Akan tetapi, baik Gunawan maupun Yayat mengatakan upaya ini justru sering terbentur pada rendahnya kualitas SDM di instansi pemerintahan yang berwenang. saya lihat bahwa jumlah orang yang ahli dalam tata kota di instansi terkait di pemerintahan saat ini amat sedikit dibanding pada masa unawan. Perizinan, ujar Yayat, juga diduga menjadi ajang korupsi dan hal ini berdampak pada menjamurnya alih fungsi lahan liar. kawasan yang tidak direncanakan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi ternyata justru berkembang pesat. Di Jakarta saja sekarang ada 130 mal, tetapi jumlah taman kota dengan luas yang signifikan Berani pasang target Yayat menambahkan, program Pemprov DKI saat ini, berupa pembangunan bus jalur khusus dan penertiban bangunan yang beralih fungsi secara liar, sudah cukup bagus. Akan tetapi, ia belum


melihat visi Jakarta ke depan yang nyata. Hal ini tertuang dalam target ruang terbuka hijau DKI yang hanya 13,9 persen. meskipun sulit dan bahkan seakan tidak mungkin, luas RTH sebesar 30 persen dari total luas kota tetap Dengan berani memasang targat, menelurkan program yang lebih solid. (NEL)

DKI

diharapkan


KESIMPULAN Apakah pembangunan rumah di pinggir sungai diperbolehkan? Apakah pembangunan kantor di taman kota diperbolehkan? Kita memang memerlukan IMB, IPB, dan KMB agar semua pembangunan dan penggunaan bangunan terletak pada tempatnya. Pembangunan di Jakarta memang harus diawasi. Tanpa pengawasan, bangunan akan merajalela di mana-mana. Tingkat pembangunan yang tinggi juga bisa menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Selain itu akan ada ketidakteraturan dan ketidaksesuaian. Meskipun IMB, IPB, dan KMB diperlukan, ada banyak masalah menyangkut pembuatan, penggunaan, IMB, IPB, dan KMB. Saat ini, masih ada banyak bangunan yang tidak memiliki IMB. Artinya, bangunan-bangunan tersebut ilegal dan dibangun tanpa IMB. Itu berarti bangunan tersebut belum disetujui untuk dibangun. Selain itu masalah juga terdapat pada kantor-kantor pemerintah di mana terdapat banyak birokrasi dan percaloan. Ada solusi untuk mendapatkan IMB dengan cepat, yakni dengan menggunakan calo atau dengan menyuap pegawai kantor itu. Tentu saja konsekuensinya adalah biaya yang semakin mahal. Saat ini, walaupun sebagian bangunan yang ada sudah memiliki dokumen-dokumen tersebut, tak semua bangunan tersebut sesuai dengan yang ada dalam dokumen tersebut. Meskipun gambar arsitektur sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan IMB, pembangunan bangunan tersebut belum tentu sesuai dengan yang tercatat dalam dokumen tersebut. Jadi, memiliki dokumen resmi tak menjamin kesesuaian bangunan tersebut dengan dokumen tersebut. Solusi dari banyaknya bangunan yang masih belum memiliki IMB adalah dengan memperketat pengawasan terhadap pembangunan. Sedangkan solusi dari birokrasi dan pencaloan adalah dengan memperketat pengawasan pelaksanaan pembuatan IMB dan dokumen-dokumen lainnya. Menurut kami memiliki dokumen-dokumen tersebut sangat menguntungkan karena itu berarti bangunan tersebut legal dan


memenuhi ketentuan. Selain itu, memiliki dokumen-dokumen tersebut mempermudah kita jika ingin mengajukan kredit ke bank. Tidak memilikinya berarti bangunan yang kita dirikan bisa digusur. Kita juga bisa dikenai sanksi secara hukum. Selain itu kita bisa saja merugikan lingkungan sekitar karena bangunan yang kita dirikan tak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kita tentu juga menginginkan agar seluruh bangunan yang didirikan tak merusak lingkungan dan teratur. Sayangnya masih banyak masalah yang menghadang. Oleh karena itu, seluruh masyarakat harus sadar bahwa dokumen-dokumen tersebut penting dan tidak bisa dianggap remeh. Seluruh masyarakat harus ikut serta dalam penertibannya. Baik dengan memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan hingga melaporkan kepada pihak berwenang pembangunan yang dianggap menyalahi peraturan dan merusak lingkungan.


SUMBER-SUMBER asiamaya.com barat.jakarta.go.id bicararumah.wordpress.com digilib-ampl.net dppb.jakarta.go.id Dengan bantuan google.co.id hukumonline.com id.wikipedia.org izinbangunan.com jakarta.go.id kompas.com pekanbaru.go.id prestylarasati.wordpress.com pusat.jakarta.go.id tempo.co.id Tim PLKJ/MTs. 2008. PLKJ 3. Bekasi: PT Galaxy Puspa Mega wartakota.co.id


C MEDIA C MEDIA adalah sebuah kelompok media dari SMP Kolese Kanisius Jakarta. Untuk tahu lebih jauh, silakan kunjungi website kami di http://thecmedia.weebly.com/ Kami berencana untuk mengupload dokumen ini agar dapat dibaca secara online.


IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Recommend Documents