PENGAWASAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DALAM PEMBERIAN SURAT PERSETUJUAN IZIN BERLAYAR TERHADAP KAPAL PENUMPANG (Studi Kasus Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjungbatu Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016)
Naskah Publikasi
Oleh
ZIKRI HELMI NIM: 120565201150
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNG PINANG 2016
1
SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa yang disebut dibawah ini: Nama
: ZIKRI HELMI
NIM
: 120565201150
Jurusan/Prodi
: FISIP/Ilmu Pemerintahan
Alamat
: Jl.A. Latif nomor 13, Tanjungbatu Kota
Nomor TELP
: 082174797382
Email
:
[email protected]
Judul Naskah
: Pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Pemberian Surat Persetujuan Izin Berlayar Terhadap Kapal Penumpang
Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan. Tanjungpinang, 12 Agustus 2016 Yang menyatakan,
Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
Yudhanto Satyagraha Adiputra, MA NIDN. 1015068301
Handrisal, S.Sos., M.Si NIP. 198802202015041002
2
PENGAWASAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DALAM PEMBERIAN SURAT PERSETUJUAN IZIN BERLAYAR TERHADAP KAPAL PENUMPANG (Studi Kasus Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjungbatu Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016) Zikri Helmi
[email protected] Yudhanto Satyagraha Adiputra, MA Handrisal, S.Sos., M.Si ABSTRAK
Indonesia adalah negara yang mengusung visi misi untuk menjadi sebuah negara maritim, karena itu banyak peningkatan yang dilakukan dari sektor kemaritiman,salah satunya adalah dengan peningkatan kualitas pelayaran yang diserahkan tugas dan fungsinya kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DITJEN HUBLA) melalui Kementerian Perhubungan. Akan tetapi pada pelaksanaan unit teknis di daerah yakni kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) masih belum maksimal dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Hal ini bisa diukur dari proses pengeluaran Surat Izin Berlayar (SPB) terhadap kapal penumpang yang tidak sesuai dengan prosedural laik laut. Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini berfokus pada Pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam Pemberian Surat Persetujuan Izin Berlayar (SPB) Terhadap Kapal Penumpang (Studi Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Batu Kundur). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari topik yang peneliti angkat tentu yang harus dijawab adalah Pengawasan DITJEN HUBLA Kantor UPP kelas II Dalam Pemberian SPB Terhadap Kapal Penumpang di Tanjung Batu, Kabupaten Karimun, maka dari itu metode deskriptif-analisis diperlukan agar dapat memberikan jawaban yang lebih jelas dan terperinci. Konsep teori yang digunakan merupakan sebuah teori dari A.M Kadarman yang menyatakan langkah-langkah pengawasan yaitu menetapkan standar, mengukur kinerja dan memperbaiki penyimpangan. Berdasarkan Analisis yang dilakukan atas wawancara mendalam, metode pengamatan, dan kajian pustaka maka dapat diketahui indikator pengukuran: menetapkan standar yang dilihat dengan adanya rencana pengawasan yang ditetapkan sudah dijalankan sesuai prosedural meski masih belum efektif, mengukur kinerja dengan tinjauan sikap profesionalisme aparatur ditemukan masih perlu perbaikan dari sisi ketegasan pelaksana dalam melaksanakan tugas pengawasan, indikator terakhir adalah memperbaiki penyimpangan yang dilihat dari ada atau tidaknya tindakan koreksi. Tindakan koreksi ini dilakukan adalah untuk menganalisa penyimpangan yang berpotensi menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan proses pengawasan. Kata Kunci: Pengawasan, DITJEN HUBLA, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II, Surat Izin Berlayar, Kapal Penumpang.
3
MONITORING DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION IN PORT CLEARANCE TO PASSANGER SHIP Zikri Helmi
[email protected] Yudhanto Satyagraha Adiputra, MA Handrisal, S.Sos., M.Si
ABSTRACT Indonesia is a country that carries the vision and mission to become a maritime country, because it was a lot of improvement made from the maritime sector, one of which is to improve the quality of the cruise submitted tasks and functions to the Directorate General of Sea Communications through the Ministry of Transportation. But the implementation of the technical unit in the office of the Port Operator Unit is not maximized in the implementation of this monitoring. This function can be measured on the process for port clearance of the passenger ship that does not comply with the procedural issues of seaworthy. Based on the above problems, this research focuses on Monitoring Directorate General of Sea Communications Approved Permit of port clearance for Passengers Ship Study on the Port Operator Unit Office Class II Tanjungbatu Kundur. In this study, researchers used qualitative research methods. Researchers from the lift of course topics to be addressed are Supervision of Directorate General of sea Giving Port Clerance for Passenger Ship in Tanjungbatu, Karimun regency, therefore descriptive-analytic methods needed to provide clearer answers and detailed. The concept of the theory used is a theory of A.M Kadarman stating that measures setting standards, measuring performance and correct deviations. Based on an analysis of interviews, methods of observation and study of literature it is known indicators of measurement: setting a standard that is seen with the monitoring plan specified has been executed in accordance procedural although still not effectively measure the performance of its reviews professionalism apparatus was found still needs improvement in terms of implementing firmness in carrying out supervisory duties, the last indicator is correct deviations seen on the presence or absence of corrective action. The correction is done is to analyze deviations potential barriers in the implementation process Supervision. Keywords: Monitoring, Directorate General of Sea, the Office of the Port Operator Unit class II, Port Clearance, Passenger Ship.
4
PENDAHULUAN
jiwa dan visi Maritim bangsa Indonesia saat
A. Latar Belakang
itu.
Indonesia
adalah
negara
yang
Akibatnya,
terjadi
proses
mengusung visi misi untuk menjadi sebuah
penurunan semangat dan jiwa Maritim
Negara
banyak
bangsa serta perubahan nilai-nilai sosial
peningkatan yang dilakukan dari sektor
dalam masyarakat Indonesia yang semula
kemaritiman yakni dengan memanfaatkan
bercirikan Maritim menjadi sifat kedaratan.
laut sebagai aset utama sebuah Negara
Barulah pada Tahun 1957 Indonesia di
Maritim.
bawah kepemimpinan Presiden Sukarno
Maritim,
karena
itu
Menurut Safri Burhanuddin, dkk
mendeklarasikan
wawasan
Nusantara
(2003: 64) dalam bukunya yang berjudul
dikalangan dunia. Puncaknya konsep Negara
Sejarah Maritim Indonesia: Menelusuri Jiwa
Nusantara
Bahari Bangsa Indonesia dalam Proses
Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982
Integrasi Bangsa disebutkan bahwa, Bangsa
(UNCLOS’82) serta berlaku sebagai Hukum
Indonesia dari dulu merupakan bangsa
Internasional positif sejak 16 November
berjiwa bahari yang memiliki filosofi hidup
1994 hingga sekarang.
berhasil
dan
diakui
dalam
dengan dan dari laut hal ini tercermin pada
Dewasa ini, peran pemerintah untuk
masa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya,
mulai mewujudkan visi dan misi Negara
kebudayaan Maritim dan arus perdagangan
Maritim bisa dilihat dengan dikeluarkannya
di laut mengalami perkembangan yang
sejumlah regulator yang terkait dengan
pesat. Akan tetapi setelah masuknya VOC
kemaritiman salah satunya adalah Undang-
ke Indonesia (1602 M - 1798 M) yang
undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
menjajah dan menguasai bumi Nusantara.
pelayaran. Pemerintah melalui Kementerian
Para
mengedepankan
Perhubungan Republik Indonesia mencoba
ambisinya dengan memperluas perdagangan
untuk meningkatkan mutu pelayaran dan
rempah-rempah dari hasil pertanian yang
peningkatan pelayanan, keselamatan dan
ketika itu yang dikirim melalui armada laut
keamanan terhadap transportasi laut yang
ke
secara garis besar diserahkan kepada Unit
penjajah,
negaranya.
selalu
Hanya
penjajah
yang
memiliki kewenangan mengendalikan laut,
Kerja
sedangkan bangsa kita tidak diperkenankan
Direktorat
mendalami ilmu-ilmu kelautan.
(DITJEN HUBLA).
Tindakan oleh kolonial tersebut telah
memasung
kemampuan
Kementerian Jenderal
Dalam
Maritim
Perhubungan
yaitu
Perhubungan
Laut
pelaksanaan
tugas
fungsi yang diberikan oleh Kementerian
bangsa Indonesia. Berbagai upaya dilakukan
Perhubungan
maka
Direktorat
oleh
Perhubungan
Laut
(DITJEN
penjajah
untuk
dan
menghilangkan
keterampilan bahari agar dapat melunturkan
Jenderal HUBLA)
membentuk lembaga teknis disetiap daerah dengan tujuan utama untuk memudahkan
5
pengawasan jalur pelayaran dan pelabuhan
Menerbitkan Surat Izin Berlayar
diseluruh sektor perairan di Indonesia.
(Port Clearance) merupakan fungsi dari
Lembaga teknis yang dibentuk disetiap
Direktorat
daerah
Standar
tersebut
yakni
Penyelenggara sebagaimana
Kantor
Pelabuhan diatur
(UPP)
operasional
sebagaimana
telah
Laut.
prosedur
yang
ditetapkan
dalam
Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun
tentang Port Clearence haruslah dilengkapi
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
sehingga baru bisa dilihat apakah kapal
Kantor
penumpang
Singkatnya
Penyelenggara
Kantor
Pelabuhan.
siap untuk diberangkatkan.
Penyelenggara
Syarat-syarat kapal laik laut bisa dilihat dari
Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di
pemenuhan Administrasi Surat Persetujuan
lingkungan Kementerian Perhubungan yang
Berlayar yang terdiri dari: pemeriksaan
berada di bawah dan bertanggung jawab
sertifikat, pemeriksaan dokumen dan surat
kepada
kapal, serta pemeriksaan fisik kapal.
Menteri
Unit
Pasal
Perhubungan
50
Unit
dalam
Unit
Jenderal
Perhubungan
melalui
Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Kapal akan dinyatakan seaworthy
Tanjungbatu Kundur, Kabupaten
atau
laik-laut
apabila
mempunyai
Karimun Berdasarkan Peraturan Menteri
kemampuan
Perhubungan Republik Indonesia Nomor
mengatasi semua bahaya yang kemungkinan
130 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan
dialami sewaktu berlayar (perils of the sea)
Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara
dengan tingkat keamanan yang memadai.
Pelabuhan telah ditetapkan sebagai Unit
Kapal tidak cukup hanya memiliki badan
Pelaksana Teknis Penyelenggara Pelabuhan
(hull)
Kelas II. Sebagai salah satu kantor teknis
dijalankan oleh Nakhoda dan awak kapal
pelaksana,
yang kompeten dan cukup jumlahnya sesuai
peningkatan
pengawasan
kepelabuhanan sangat diperlukan. Akan
yang
untuk menanggulangi
kuat
namun
juga
atau
harus
dengan peraturan yang berlaku.
tetapi masih dijumpai pelanggaran seperti
Hal
ini
jika
diteliti
secara
mengenai pemberian Surat Izin Berlayar
mendalam adalah menyangkut paut masalah
(Port
efektifitas dari pengelola kepelabuhanan dan
Clearence)
terhadap
kapal
1
penumpang .
sikap
dari
aparatur
pelaksana.
Port
Selaras dengan berita yang dilansir
Clearence atau Surat Izin Berlayar kapal ini
oleh Haluan Kepri tersebut bisa dikatakan
sejatinya adalah menentukan boleh atau
bahwa fungsi pengawasan dari Direktorat
tidaknya kapal untuk berlayar, khususnya
Jenderal Perhubungan Laut kantor Unit
kapal penumpang (passanger ship).
Penyelenggara Pelabuhan yang masih belum
Kasus kapal yang sebenarnya tidak
berjalan secara maksimal.
laik laut namun mempunyai Surat Izin Berlayar adalah kasus lama yang terus
1
terjadi berulang ulang di Indonesia dan Haluan Kepri tanggal 12 juli 2015
6
menjadi suatu fenomena yang dianggap
akibat
biasa dalam pengurusan Surat Persetujuan
tenggelamnya
Izin
penumpang.
Berlayar
(Port
Clearance)
menggunakan jalur cepat bagi kapal yang
kelalaian
pengawasan
kapal
yang
adalah
mengangkut
Jika kondisi kapal tidak terpenuhi
akan berlayar di laut. Contoh kapal yang
namun
tidak laik laut namun memiliki Surat Izin
Berlayar (Port Clearance) dari Kantor Unit
Berlayar (Port Clearance) adalah seperti
Penyelenggara Pelabuhan sebagai lembaga
pada peristiwa kebakaran kapal KM Levina I
teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan
yang terjadi pada 22 Februari 2007 yang
Laut
disebabkan terbakarnya bahan kimia yang
kenyamanan dan keamanan penumpang
diangkut oleh kapal tersebut, peristiwa
yang berujung pada menurunnya tingkat
tersebut menewaskan 51 orang. Tiga hari
kepercayaan publik terhadap Direktorat
kemudian, 25 Februari 2007, KM Levina I
Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Unit
tenggelam ketika awak media dan petugas
Penyelenggara Pelabuhan sebagai lembaga
investigasi berada di kapal, kejadian tersebut
teknis juga akan dinilai telah gagal dalam
menyebabkan satu orang tewas dan tiga
melaksanakan
orang dinyatakan hilang. Kapal tersebut jelas
diberikan.
dapat dikatakan tidak laik laut karena
tetap
sudah
mendapatkan
pasti
akan
tugas
Melihat
dan
kondisi
Surat
Izin
mempengaruhi
fungsi
yang
pengawasan
membawa bahan kimia yang sebenarnya
terhadap kapal penumpang yang masih
dilarang.
yaitu
rentan itulah maka penelitian ini dilakukan
tenggelamnya KM Digoel pada 8 Juli 2005,
sehingga diharapkan bisa menjadi masukan
di perairan Arafura. Kapal dengan kapasitas
bagi pihak terkait untuk lebih meningkatkan
penumpang 50 orang tersebut nyatanya
fungsi pengawasannya.
Contoh
lain
juga
membawa 200 orang. Pentingnya masalah keselamatan
dan
keamanan
Berdasarkan
serta
fenomena
yang
didapat dari permasalahan di atas maka
2
penelitian ini berfokus pada “Pengawasan
keseluruhan kegiatan dalam pelayaran . Peran pengawasan dari Direktorat
Direktoral Jenderal Perhubungan Laut
Jenderal Perhubungan Laut amatlah penting
Dalam Pemberian Surat Persetujuan Izin
untuk dikaji lebih lanjut, tanpa adanya
Berlayar Terhadap Kapal Penumpang
pengawasan
(Studi Pada Kantor Unit Penyel enggara
yang
efektif
dan
efesien
kedepannya bisa menimbulkan akibat yang
Pelabuhan
berbahaya, hal ini menyangkut masalah
Kundur)”.
kenyamanan, keamanan dan keselamatan
B. Perumusan Masalah
penumpang, sebut saja dampak terburuk
Kelas
II
Tanjungbatu
Berdasarkan narasi penulis yang diuraikan pada latar belakang di atas, maka
2
(Sumber: Artikel Skripsi Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Syahbandar dalam Kegiatan Pelayaran Angkutan Laut di Indonesia oleh Tenda Bisma Bayuputra).
perumusan masalahnya Pengawasan
7
yaitu: Bagaimana
Direktorat
Jenderal
Perhubungan Laut Dalam Pemberian Surat
Perhubungan Laut masih kurang
Persetujuan Izin Berlayar Terhadap Kapal
populis. Karena itu, diharapkan
Penumpang? (Studi
penelitian
Penyelenggara
pada
Kantor
Pelabuhan
Unit
Kelas
II
ini
dapat
menjadi
referensi bagi peneliti yang ingin
Tanjungbatu Kundur Tahun 2016).
mengkaji permasalahan tentang
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Pengawasan Direktorat Jenderal
1. Tujuan Penelitian a) Untuk
Perhubungan Laut secara lebih
mengkaji
Direktorat
Pengawasan
Perhubungan
dalam
Pemberian
Persetujuan
Izin
mendalam.
Laut
c) Bagi peneliti sendiri, penelitian
Surat
ini dapat berguna sebagai sarana
Berlayar
belajar
terhadap Kapal Penumpang.
untuk
permasalahan yang menjadi topik
b) Untuk mengetahui faktor-faktor
kajian.
yang mempengaruhi Direktorat
KONSEP TEORI
Jenderal Perhubungan Laut dalam
A. Pengawasan
melaksanakan fungsi pengawasan terkait
pemberian
Surat
Menurut
Izin
Siswanto
(Port
Clearance)
merupakan
terhadap
kapal
penumpang
dimaksudkan
(passanger ship).
fungsi
telah
Manfaat penilitian ini adalah: Direktorat
manajemen
untuk mengetahui
pengawasan
yang apakah
Jenderal
Laut,
kenyataan
hasil
membandingkan dengan standar
menjadi
mengadakan
acuan
meningkatkan
untuk pengawasan
pemberian
keberangkatan
izin
kapal dikemudian
antara
yang
telah
ditentukan sebelumnya. Pengawasan juga dimaksudkan
Clearence)
Pengawasan
disusun sebelumnya, dalam artian
penelitian ini diharapkan dapat
terhadap
23)
B.
pelaksanaan sesuai dengan rencana yang
2. Manfaat Penelitian
Perhubungan
Sastrohadiwiryo,
(2003:
Berlayar
a) Bagi
memahami
untuk mencegah koreksi
atau
pembetulan
apabila
pelaksanaan menyimpang
rencana
yang
telah
dan
disusun.
dari
Terdapat
(Port
berbagai
definisi pengawasan
hari,
diberikan oleh para ahli, menurut Siswanto
sehingga kinerja dari birokrasi
Sastrohadiwiryo
sebagai
suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk
sendiri
pejabat bisa
pemerintah
berjalan
secara
merupakan
mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat
maksimal.
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang
b) Bagi pihak akademisi, penelitian yang
pengawasan
yang
mengkaji
telah ditetapkandan tahapan yang harus
masalah
dilalui.
pengawasan direktorat Jenderal
8
Admosudirdjo
dalam
Iramani
menghambat sebuah kegiatan, dan juga
(2005: 11) juga mendefinisikan bahwa pada
pengambilan
pokoknya pengawasan adalah keseluruhan
diperlukan agar tujuan organisasi dapat
daripada kegiatan yang membandingkan
tetap
atau mengukur apa yang sedang atau sudah
pelaksanaan pengawasan diperlukan untuk
dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma,
memastikan apa yang telah direncanakan
standar atau rencana-rencana yang telah
dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana
ditetapkan
mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan
sebelumnya.
Dari
beberapa
tindakan
tercapai.
koreksi
Sebagai
kesimpulan,
definisi yang diberikan oleh para ahli
dengan
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
pengawasan juga melakukan proses untuk
pengawasan adalah suatu usaha sistematik
mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan
untuk
agar dapat tetap mencapai apa yang telah
menetapkan
standar
tujuan,
membandingkan
dengan
standar
yang
pelaksanaan
kegiatan telah
nyata
mengambil
yang
tindakan
korektif
fungsi
Menurut Kadarman (2001: 161),
sebelumnya, menentukan dan mengukur serta
maka
direncanakan.
ditetapkan
penyimpangan-penyimpangan
semestinya
yang
langkah-langkah proses pengawasan yaitu: 1. Menetapkan
Standar.
Karena
perencanaan merupakan tolak ukur
diperlukan.
untuk merancang pengawasan, maka
Pelaksanaan
kegiatan
untuk
secara logis hal ini berarti bahwa
mencapai tujuan yang telah ditetapkan
langkah
memerlukan pengawasan agar perencanaan
pengawasan
yang telah disusun dapat terlaksana dengan
rencana. Perencanaan yang dimaksud
baik. Pengawasan dikatakan sangat penting
disini adalah menentukan standar.
karena pada dasarnya manusia sebagai objek
2. Mengukur Kinerja. Langkah kedua
pengawasan mempunyai sifat salah dan
dalam pengawasan adalah mengukur
khilaf. Oleh karena itu manusia dalam
atau
organisasi perlu diawasi, bukan mencari
dicapai terhadap standar yang telah
kesalahannya kemudian
ditentukan.
menghukumnya,
tetapi mendidik dan membimbingnya.
mengemukakan
pengawasan
pelaksanaan
identifikasi
fungsi
berbagai
faktor
kinerja
yang
perbaikan terhadap yang
terjadi. B. Direktorat
Termasuk
pengawasan
menyusun
penyimpangan-penyimpangan
agar apa yang telah direncanakan berjalan
kedalam
mengevaluasi
ada tindakan
proses yang dilakukan untuk memastikan
mestinya.
adalah
proses
pengawasan tidak lengkap jika tidak
pada dasarnya merupakan
sebagaiamana
dalam
3. Memperbaiki Penyimpangan. Proses
Menurut Sule dan Saefullah (2005: 317)
pertama
Jenderal
Perhubungan
Laut
adalah
Direktorat Jenderal Perhubungan
yang
Laut
9
adalah
pejabat
pemerintah
yang
mengepalai
urusan
pelabuhan.
Dalam
undang
melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diberikan
maka
peraturan
atau
kebiasaan
setempat.
jenderal
Berabad-abad kapal digunakan oleh
oleh
manusia untuk mengarungi sungai atau
Syahbandar atau dapat disebut Kepala
lautan yang diawali oleh penemuan perahu.
Pelabuhan. Tugas pokok utama Direktorat
Biasanya
Jenderal
adalah
menggunakan kano, rakit ataupun perahu,
melaksanakan pengawasan dan penegakan
semakin besar kebutuhan akan daya muat
hukum di bidang keselamatan dan keamanan
maka dibuatlah perahu atau rakit yang
pelayaran,
berukuran lebih besar yang dinamakan
perhubungan
direktorat
dan
laut
di
kepalai
Perhubungan
serta
Laut
koordinasi
kegiatan
pemerintahan di pelabuhan.
manusia
pada
masa
lampau
kapal. Bahan-bahan yang digunakan untuk
Sejalan dengan penelitian ini yang
pembuatan
kapal
pada
menggunakan
pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan
digunakan bahan-bahan logam seperti besi
kapal,
atau baja dan bahan fiberglass.
keamanan
dan
ketertiban di pelabuhan serta penerbitan Surat
Persetujuan
Berlayar
bambu
lampau
ingin dibahas adalah fungsi pelaksanaan·
keselamatan,
kayu,
masa
kemudian
Kapal penumpang (passanger ship)
khususnya
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
terhadap kapal penumpang (passanger ship).
kapal penumpang yang berbentuk ferry atau
Fungsi pengawasan yang ditelaah lebih
speedboat
lanjut yakni pengawasan Direktorat Jenderal
fiberglass,
Perhubungan
Laut
Unit
mengangkat penumpang antar pulau di
Penyelenggara
Pelabuhan
II
wilayah Kepulauan Riau dan sekitarnya,
Kantor Kelas
yang
terbuat
yang
dari
bahan
dikhususkan
untuk
Tanjungbatu Kundur.
seperti: Penyalai, Guntung, Pulau Burung,
C. Kapal Penumpang (Passanger Ship)
Tanjung Balai Karimun, Batam, Tanjung
Kapal
adalah
kendaraan
Pinang, Selat panjang, Buton, dan lain-lain.
pengangkut penumpang dan barang di laut
Sedangkan Nakhoda untuk ketiga
atau sungai seperti halnya sampan atau
kapal di atas rata-rata memiliki ijazah Ahli
perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya
Nautika Tingkat IV (ANT IV) atau yang
cukup besar untuk membawa perahu kecil
dulu disebut Mualim Pelayaran Intersuler
seperti sekoci. Sedangkan dalam istilah
(MPI) yang memang dikhususkan untuk
inggris, dipisahkan antara ship yang lebih
membawa kapal-kapal antar pulau.
besar dan boat yang lebih kecil. Secara
METODE PENELITIAN
kebiasaannya kapal dapat membawa perahu
1. Jenis penelitian
tetapi perahu tidak dapat membawa kapal.
Dalam
penelitian
ini,
peneliti
Ukuran sebenarnya dimana sebuah perahu
menggunakan metode penelitian kualitatif.
disebut kapal selalu ditetapkan oleh Undang-
Metode deskriptif-analitik ini digunakan untuk
10
menggambarkan
suatu
masalah,
menjelaskan
masalah
tersebut,
dan
informan yang cocok untuk diwawancarai
menganalisis dengan perangkat teori-teori
berkaitan dengan penelitian, diantaranya:
serta konsep-konsep yang relevan.
1) Informan kunci (key Informan) yang terdiri
2. Objek Penelitian Penelitian
ini
dilaksanakan
di
dari
Kepala
Unit
Kantor
Unit
Kesyahbandaran
Kecamatan Kundur, objek penelitian ini
Penyelenggara Pelabuhan Kelas II
adalah aparatur pelaksana atau Direktorat
Tanjungbatu Kundur.
Jenderal
Perhubungan
Kesyahbandaran
Laut
di
Tanjungbatu
Kantor
2) Informan terdiri dari masyarakat
Kundur,
pengguna
transportasi
spesifik
yang
Kabupaten Karimun.
dipilih
3. Sumber data
penumpang rutin kapal, agen kapal
Data yang akan dikumpulkan terdiri
secara
laut
sebagai
dan kapten kapal.
dari data primer dan data sekunder meliputi
5. Teknik Pengumpulan Data
data kuantitatif dan data kualitatif.
1) Wawancara (interview)
a. Data primer
Wawancara
dilakukan
kepada
Data primer dikumpulkan dari para
beberapa informan, yakni: Koordinator
responden dan informan. Data primer
Unit
yang dikumpulkan berupa gambaran
Penyelenggara
dan keterangan informan mengenai
Tanjungbatu Kundur.
Pengawasan
Direktorat
2) Observasi
Perhubungan
Laut
Jenderal
Kantor
Pelabuhan
Kelas
Unit II
Unit
Metode observasi atau pengamatan
Penyelenggara Pelabuhan Kelas II
yang dimaksud disini adalah pengamatan
dalam Pemberian Surat Persetujuan
secara
Izin
lapangan untuk melihat secara langsung
Berlayar
Kantor
Kesyahbandaran
terhadap
kapal
penumpang.
langsung
dengan
masalah penelitian mulai dari melihat
Data sekunder yang dikumpulkan
pengurusan
terdiri
mendatangi
Direktorat
Perhubungan
Laut
Penyelenggara
Pelabuhan
dari
gambaran
pengawasan
Direktorat
Perhubungan
Laut
umum Jenderal
Kantor
Unit
Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Kundur
dari
Agen
Kapal,
dan
Jenderal
Kantor Kelas
Unit II
Tanjungbatu Kundur.
(kondisi
F. Teknik Analisa Data
geografis kepelabuhanan, dan data
1. Teknik Analisa Data
penunjang lainnya).
Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode
4. Informan Dari
ke
fenomena-fenomena yang terjadi terkait
b. Data sekunder
Tanjungbatu
turun
penjelasan
tentang
kriteria
kualitatif secara induktif. Artinya, mula-
informan di atas, maka peneliti memilih
mula data dikumpulkan, disusun dan
11
diklasifikasi ke dalam tema-tema yang
juga dengan tingkat efisiensi dan efektivitas
akan disajikan kemudian dianalisis dan
yang setinggi mungkin.
dipaparkan dengan kerangka penelitian
Penetapan standar merupakan tahap
lalu diberi interpretasi sepenuhnya untuk
pertama dalam pelaksanaan pengawasan.
kemudian
Standar dapat diartikan sebagai pengukuran
dikaitkan
dengan
konseptualisasi proses pengawasan.
yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Adapun yang dapat
PEMBAHASAN A. Standar
Pengawasan
digunakan sebagai standar antara lain adalah
Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut Kantor
tujuan,
Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas
pelaksanaan. Untuk mengetahui bagaimana
II Tanjungbatu Kundur
tujuan,
Pengawasan juga dapat mendeteksi
sasaran,
kuota,
sasaran,
dan
kuota,
dan
target
target
pelaksanaan disini, haruslah dibuat rencana
sejauh mana kebijakan dijalankan dan
kerja.
sampai sejauh mana penyimpangan yang
dijelaskan apa tujuan yang hendak dicapai,
terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.
apa sasarannya dan apa saja batasan-
Dimana
sebagai
batasannya. Standar dapat diartikan suatu
bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari
rangkaian kegiatan penyusunan rencana
pihak yang lebih atas kepada pihak di
kerja
bawahnya.
tujuan/sasaran,
pengawasan
Tidak menekankan
dianggap
sedikit bahwa
pakar
yang
perencanaan
Di
dalam
yang
rencana
meliputi dengan
kerja
yang
penetapan
batasan-batasan
tersebut dan pedoman kepada Undang-
dan
undang yang berlaku.
pengawasan merupakan dua sisi mata uang
Karena itu dalam pengawasan harus
yang sama. Artinya, pengawasan memang
dibuat
dimaksudkan untuk lebih menjamin bahwa
pengawasan yang ditetapkan oleh DITJEN
semua kegiatan yang diselenggarakan dalam
HUBLA dalam urusan pemberian Surat Izin
suatu organisasi didasarkan pada suatu
Berlayar terhadap kapal penumpang itu
rencana – termasuk suatu strategi – yang
sendiri mengikuti format standar dari KM 1
telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu
Tahun 2010, yang mana di dalamnya sudah
mempersoalkan pada tingkat manajerial
menjelaskan
dimana
dikerjakan.
rencana
tersebut
ditetapkan.Pengawasan
disusun
dilakukan
dan
standar
pengawasannya,
tata
laksana
Adanya
standar
yang
harus
mekanisme
dalam
untuk
pengawasan menjadi standar pengawasan
deviasi
yang dilakukan baik dari segi waktu maupun
operasionalisasi
tugas apa yang harus dikerjakan terlebih
suatu rencana sehingga berbagai kegiatan
dahulu, dan apa yang harus diawasi. Sidak
operasional
yang dilakukanpun sebaiknya masuk pada
mencegah
terjadinya
(penyimpangan)
dalam
yang
sedang
berlangsung
terlaksana dengan baik dalam arti bukan
perencanaan
hanya sesuai dengan rencana, akan tetapi
12
awal
karena
menghindari
tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-
Sedangkan
ulang.
menurut DITJEN
Penyelenggara Tanjungbatu
HUBLA
Kantor
Pelabuhan Kundur
Kelas
memiliki
Indra
pengertian Bastian
kinerja
(2001:
16)
Unit
menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran
II
mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
standar
suatu
kegiatan
atau
program
dalam
operasional dalam pengawasan ke pihak
mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
Agen Kapal dalam pemberian Surat Izin
organisasi yang tertuang dalam perumusan
Berlayar (Port Clearance) yaitu apabila ada
skema strategis suatu organisasi.Penilaian
temuan atau aduan dari masyarakat dalam
kinerja adalah proses untuk mengukur
hal ini penumpang yang berkaitan dengan
prestasi kerja pegawai berdasarkan peraturan
kondisi
yang
kapal
berlayar
penumpang
maka
akan
telah
ditetapkan,
dengan
cara
Kesyahbandaran
membandingkan sasaran (hasil kerjanya)
melakukan pemeriksaan terhadap Pengelola
dengan persyaratan deskripsi pekerjaan yaitu
Kapal
kemudian
standar pekerjaan yang telah ditetapkan
melakukan koordinasi yang meliputi segala
selama periode tertentu. Penilaian kinerja
usaha dan kegiatan guna mewujudkan
juga
rencana
dengan
melakukan evaluasi kinerja secara periodik.
peningkatan tugas di bidang pengawasan
Penilaian kinerja dapat memotivasi pegawai
seperti
turun
agar terdorong untuk bekerja lebih baik.
kapal
Oleh karena itu diperlukan penilaian kinerja
atau
Unit
yang
Agen
yang
berhubungan
pihak
langsung
Kapal,
Kesyahbandaran
untuk
mengamati
penumpang yang sedang dalam pembicaraan
merupakan
proses
formal
untuk
yang tepat dan konsisten.
publik dan akan diberangkatkan kemudian
Mengadakan penilaian dengan cara
dilakukan pemeriksaan.
mengadakan perbandingan antara kinerja
Pengukuran Kinerja Pengawasan
terhadap pelaksanaan kegiatan sangatlah
Pengukuran
pengawasan
penting dan menjadi salah satu poin dalam
berdasarkan cara bagaimana mengumpulkan
pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam
fakta-fakta guna pengawasan, maka dapat
hubungannya dengan pengawasan DITJEN
dilakukannya
HUBLA
B.
kinerja
penilaian
atas
standar
yang
dilakukan
oleh
Unit
pengawasan yang telah dicapai. Menurut
Kesyahbandaran Kantor Unit Penyelenggara
Anwar Prabu Mangkunegara dalam Wibowo
Pelabuhan Kelas II Tanjungbatu Kundur.
(2007: 39) kinerja itu dapat didefinisikan
Berikut indikator untuk mengukur hal
sebagai hasil kerja secara kualitas dan
tersebut
kuantitas yang dicapai oleh seseorang
penilaian terhadap pekerjaan dan sikap
pegawai
pelaksana dari Syahbandar pada Kantor Unit
sesuai
dalam dengan
melaksanakan tanggung
tugasnya
jawab
yang
dengan
Penyelenggara
diberikan kepadanya.
dilakukannya
Pelabuhan
Tanjungbatu Kundur.
13
tindakan
kelas
II
Sikap
tegas
ditunjukan
demi
hambatan,
penyimpangan
atau
wewenang
dalam
keselamatan dan kenyamanan penumpang
penyalahgunaan
maka kapal penumpang yang berangkat
pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan
haruslah laik laut dengan kelengkapan
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas
dokumen, jumlah awak kapal, muatan yang
II.
tidak overdraft, alat kelengkapan yang lengkap,
dan
kondisi
cuaca
Dari keterangan informan di atas
yang
dapat diketahui bahwa sikap pelaksana dari
mengizinkan untuk berangkat. Jika unsur
DITJEN
tersebut tidak terpenuhi maka akan ditunda
Penyelenggara Pelabuhan Kelas II belum
atau dicabut izin keberangkatannya. Hal ini
bisa
sejalan dengan Visi dan Misi dari DITJEN
dalam menjalankan amanat yang diberikan
HUBLA
Penyelenggara
karena seharusnya sesuai dengan Standar
Pelabuhan Kelas II Tanjungbatu Kundur
Operasional yang ditetapkan pemeriksaan
demi
fisik kapal harus dengan turun langsung
Kantor
Unit
keselamatan
dan
kenyamanan
penumpang. Dari
Kantor
Unit
dianggap bersikap profesionalisme
kedalam kapal untuk memastikan kondisi kedua
informan
di
atas
kapal laik laut.
menjawab hal yang serupa bahwa DITJEN HUBLA
HUBLA
Kantor
Unit
Kenyataan di lapangan ditemukan
Penyelenggara
bahwa masih terdapat celah dari pengurusan
Pelabuhan Kelas II Tanjungbatu Kundur
Surat Izin Berlayar ini, seperti contoh
memang melakukan pengecekan pada setiap
dengan masih banyaknya penumpang yang
laporan yang diberikan oleh Pengelola Kapal
tidak
atau Agen Kapal. Aparatur yang turun di
diberangkatkan, masih ada Agen Kapal yang
lapangan mempertanggung jawabkan hal-hal
menjual tiket tidak pada tempatnya sehingga
yang nantinya harus dilaporkan kepada
jumlah
Kepala Unit Kesyahbandaran dan kemudian
kapasitas kapal (overdraft).
akan dilakukan pengecekan ulang kembali apakah
laporan
sudah
memiliki
tiket
penumpang
namun
menjadi
tetap
melebihi
Hal ini memberikan pemahaman
sesuai
dengan
pengawasan
yang
sebenarnya tidak cukup dilakukan kepada
dilakukan jika tidak sesuai akan diberikan
unit yang menjadi tanggung jawabnya,
tindakan perbaikan. Laporan yang biasanya
seperti antara Kepala Unit Kesyahbandaran
diberikan
dengan pengawas lapangan yang esensinya
kegiatan-kegiatan
kepada
Kepala
bahwa
Unit
penilaian
kinerja
Kesyahbandaran berkaitan dengan laporan
adalah
dokumen kapal sudah tidak berlaku lagi,
pengawasan
Surat Nakhoda, awak kapal, dan kondisi
memberikan penilaian kinerja juga ditujukan
fisik
Unit
untuk Pengusaha Kapal atau Agen Kapal
Kesyahbandaran juga mengusut mengenai
yang dalam hal ini telah diupayakan
kebenaran laporan atau pengaduan tentang
semaksimal mungkin.
kapal
lainnya.
Kepala
14
bawahannya,
pengawasan
khususnya
namun
sikap
dalam
proses
Proses peningkatan kinerja dan
maka tindakan ini harus diambil. Tindakan
sikap profesionalisme sebagaimana di atas
koreksi ini awalnya harus dilakukan adalah
merupakan suatu indikator yang merupakan
menganalisa standar apakah sudah sesuai
suatu
dan
atau belum. Jika tidak sesuai maka standar
berhubungan
harus diubah sesuai rasional dan kondisi
aktivitas
terencana
berkesinambungan
serta
dengan orang lain, maka untuk mencapai derajat
pengawasan
dilakukan
Pada prinsipnya pengawasan dalam
mengurangi
pemberian persetujuan Surat Izin Berlayar
munculnya kesalahan dan memperbaiki
terhadap kapal penumpang yang dipegang
metode yang dinilai kurang efektif.
oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
C. Melakukan Tindakan Koreksi dalam
Kelas II Tanjungbatu Kundur dua dari tiga
Upaya Memperbaiki Penyimpangan
tahap tindakan koreksi di atas tidak benar-
dalam Pengawasan
benar
penilaian
kinerja
perlu
yang ada.
untuk
Penyimpangan
dilakukan.
Dikarenakan,
lingkup
prosedural standar telah ditetapkan oleh
birokrasi bukanlah hal baru di Republik ini,
Peraturan Menteri Perhubungan itu sendiri.
justru kata penyimpangan sendiri terdengar
Karena
biasa
jika
dalam
bisa
untuk
mengubah
standar
dan
mengganti
sistem
dalam
urusan
pengawasan
sering
terjadi,
pengukuran itu sendiri sebagai tahap dari
berlandaskan dasar itulah pengawasan hadir
tindakan korektif sangat tidak mungkin
di tengah-tengah kita dengan upaya untuk
untuk
meminalisir
bahkan jika
Perhubungan
langsung
mungkin, untuk meniadakan sepenuhnya
peraturannya,
dengan
penyimpangan tersebut.
Penyelenggara Pelabuhan Kelas II hanya
birokrasi
berhadapan
itu
karena
amat
penyimpangan
Dalam proses pengawasan untuk
bahkan
Menteri
yang mengubah kata
lain
Unit
Menteri tersebut.
langkah
Akan tetapi, untuk tahap ketiga
pertama yang dilakukan adalah dengan
yakni mengubah cara dalam menganalisa
melakukan
tindakan
atas
dan menginterprestasikan penyimpangan-
pengawasan
yang
dilakukan
penyimpangan adalah sesuatu yang bisa
sebelumnya sebagai tolak ukur atas proses
dilakukan oleh Kantor Unit Penyelenggara
pengawasan selanjutnya.
Pelabuhan Kelas II Tanjungbatu Kundur
Melakukan
ditiadakan,
kecuali
sebagai Teknis Pelaksana dari Peraturan
mencapai tahap dimana penyimpangan bisa diperbaiki
dilakukan
koreksi pernah
tindakan
dapat
sebagai teknis pelaksana. Tahap ketiga ini
diambil apabila diperlukan, dalam berbagai
bisa dilakukan dengan melalui beberapa
bentuk,
standar,
tindakan yakni antara lain:
dengan
1. Petugas
seperti
memperbaiki
koreksi
mengubah
pelaksanaan
atau
memberikan
menjatuhkan sanksi. Bila hasil analisis
membandingkan
menunjukkan perlunya tindakan koreksi,
pengamatan
15
di
data lapangan
lalu hasil dengan
dokumen
permohonan
Dari hasil yang didapatkan dengan
yang
mewawancari informan di atas dan hasil
dilaporkan sebagai hasil pengawasan. Pada
hasil
penelitian
observasi dapatlah dilihat bahwa pada
berkaitan dengan data hasil pengamatan di
pelaksanaan pengawasan dalam pemberian
lapangan serta laporan hasil pengawasan,
persetujuan Surat Izin Berlayar terhadap
maka berdasarkan hasil wawancara serta
kapal penumpang yang dilakukan oleh
hasil observasi dengan semua informan dan
DITJEN HUBLA Kantor Penyelenggara
diperkuat pernyataan informan kunci maka
Pelabuhan Kelas II Tanjungbatu Kundur,
dapat
Aparatur
ditemukan bahwa banyak sekali yang harus
dapat
dilakukan perbaikan. Seperti pada masalah
berkala
pengecekan menyeluruh terhadap kapal
disimpulkan
Kesyahbandaran memberikan
temuan
bahwa:
masih
belum
data yang secara
dilakukan jika pengawasan juga dilakukan.
penumpang,
Sebab fakta menunjukan bahwa Aparatur
kegiatan yang dilakukan.
Kesyahbandaran selama ini memberikan pemantauan
maupun
laporan
terhadap
Menariknya penyimpangan yang
hanya
sebatas
pengecekan
terjadi ini sering dianggap biasa saja, bahkan
semata.
Bila
melakukan
terkesan sepele, kendati hal ini dianggap
pengawasan ke lapangan jarang untuk
peneliti sebagai penyakit sosial masyarakat
melihat fisik kapal cenderung hanya dengan
dan
mempercayai keterangan dari Agen Kapal
bukankah semua orang akan sepakat dengan
dan Kapten Kapal.
pernyataan bahwa “lebih baik mencegah dari
2. Mengadakan Tindakan Perbaikan
pada mengobati”, kesalahan yang kecil
dokumen
Pelaksanaan
pengawasan
tidak
birokrasi.
berlarut-larut
yang tidak sesuai dengan standar dan aturan
pemecahannya.
tetapi juga melihat penyimpangan yang yang
kemudian
akan
baru
memikirkan
solusi
Semakin masalah penyimpangan
menjadi
yang dianggap sepele tersebut dibiarkan
tindakan perubahan.
yang
kenyataanya
harusnya tidak dibiarkan begitu saja hingga
hanya melihat apa yang ada di lapangan
terjadi
Padahal
maka ke depannya itu akan menjadi masalah
Memaknai bahwa penyimpangan
yang rumit serta sulit untuk mencari cara
terjadi
dengan
memperbaikinya.
(mayor
D.
penyimpangan
dikategorikan yang
mendesak
defisiensi) yang membutuhkan penyelesaian
Pengawasan
segera atau merupakan penyimpangan yang bersifat
bisa
ditangguhkan
Hambatan Dalam Pelaksaanaan Hambatan
cenderung
bersifat
(minor
negatif, yaitu memperlambat laju suatu hal
defisiensi). Dalam hal pemberian Surat Izin
yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam
Berlayar terhadap kapal penumpang sering
melakukan kegiatan seringkali ada beberapa
diabaikan
hal yang menjadi penghambat tercapainya
sementara
karena
dianggap
masalah yang bersifat minor defisiensi.
tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan
16
program
maupun
dalam
hal
Menteri Nomor 82 Tahun 2014 namun
pengembangannya. Proses
prosedural pengawasan tetap mengacu pada
pengawasan
hakikatnya
KM
Nomor
tidak terlepas dari yang namanya hambatan,
Pengurusan
karena tidak semua program bisa berjalan
Clearance).
dengan mulus sesuai dengan standar yang
1
Tahun
Surat
Izin
2010
Tentang
Berlayar
Kurangnya
(Port
keingintahuan
telah disusun sebelumnya, atau dengan kata
Pengusaha Kapal atau Agen Kapal dalam
lain faktor yang mempengaruhi berjalan atau
melihat aturan pelayaran menjadi faktor
tidak berjalannya suatu proses pengawasan.
penghambat berjalannya pengawasan yang
Dari
penuturan
Bapak
Eko
efektif dan
efesien,
lalu sikap apatis
Aristiawan A.Md di atas dapat ditangkap
masyarakat terhadap aturan pelayaran juga
bahwa ketidaktahuan dari Agen Kapal
menjadi kendala tersendiri.
menjadi salah faktor penghambat dalam
Sikap
yang
ditunjukan
oleh
pengurusan, sehingga pihak Syahbandar
pengguna rutin kapal adalah merupakan
memperlama keluarnya Surat Izin Berlayar
kebiasaan yang buruk, dengan membeli tiket
khususnya kapal penumpang, namun di luar
di bawah pelabuhan berarti sama saja
semua ada peran penting masyarakat.
dengan mengabaikan aturan yang berlaku
Dalam hal mengenai sikap para
seperti mengabaikan pass boarding yang
penumpang yang tidak sabaran, karena rata-
esensinya membuka peluang bagi Agen
rata semua penumpang secara gambaran
Kapal
besarnya ingin sesuatu yang ringkas dan
dengan memberikan data manifest yang
terkesan
tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
mudah,
padahal
semua
yang
untuk
dilakukan demi menjamin keselamatan dan
melakukan
penyimpangan
Akan tetapi semua itu tidak bisa
kenyamaan selama dalam proses pelayaran.
juga serta merta disalahkan ke Pengguna
Akan tetapi permasalah ini tidak
Kapal atau Agen Kapal, letak kesalahan
bisa dilihat dari satu sisi semata, akan timbul
Syahbandar sebagai Aparatur Kepelabuhan
pertanyaan mengelitik apakah Syahbandar
yang esensinya sebagai pelaksana dan
telah melakukan koordinasi atau telah
pengatur di pelabuhan juga ada, yakni
mensosialisasikan para agen terkait aturan
kurangnya sosialisasi dalam memberikan
yang baru dalam proses pengawasan.ditarik
informasi publik mengenai aturan pelaksana
benang merah bahwa kebanyakan Agen
utamanya dalam pemberian persetujuan
Kapal
Surat
dan
penumpang
aktif
tidak
Izin
Berlayar
itu
sendiri
dan
mengetahui tentang aturan pengurusan izin
pengawasan di lapangan juga tidak efektif
berlayar, sebagian mereka mungkin tidak
dilakukan.
mengerti bahwa Undang-undang pelaksana
Secara
keseluruhan
Syahbandar
teknis itu mengenai pengurusan Surat Izin
mungkin
Berlayar terhadap kapal adalah Peraturan
Agen Kapal mengenai teknis pelaksana ini
17
telah memberitahukan
kepada
melalui rapat yang dilakukan di Kantor
1. Pengawasan
DITJEN
HUBLA
Syahbandar, namun masyarakat tidak ada
Kantor
Unit
yang menghadiri rapat tersebut karena
Pelabuhan
Kelas
memang
Kundur dilihat dari 3 indikator
bersifat
akibatnya
tertutup,
masyarakat
kekurangan
informasi
sehingga mengalami
mengenai
pengukuran
teknis
serta
Tanjungbatu
yakni:
Penetapan
Memperbaiki Penyimpangan dinilai
Kesyahbandaran tidak memberikan lebih
II
Standar, Pengukuran Kinerja, dan
pelaksanaan pengawasan.
ruang
Penyelenggara
informasi
belum cukup baik.
kepada
a. Dari
sisi
menetapkan
standar
Kantor
Unit
masyarakat yang cukup dalam mengatahui
pengawasan,
prosedural pengurusan Surat Izin Berlayar
Penyelenggara Pelabuhan Kelas II
terhadap kapal penumpang yang esensinya
Tanjungbatu
menentukan kapal yang mereka tumpangi
melaksanakannya sesuai dengan yang
layak
berlayar.
diamanatkan oleh Peraturan Menteri
Dikarenakan kelayakan kapal adalah syarat
Nomor 82 tahun 2014 dan prosedural
utama
keamanan,
pengawasan mengikuti KM Nomor 1
kenyamanan dan keselamatan penumpang
Tahun 2010, dengan artian telah
itu sendiri.
sesuai standar operasional prosedural
atau
tidaknya
untuk
untuk
menjamin
Pentingnya
bagi
Kundur
telah
masyarakat
yang dimaksud meliputi segala usaha
mendapatkan ruang lebih serta informasi
dan kegiatan untuk melaksanakan
yang cukup tentang prosedur kelayakan
pengawasan teknis atas pelaksanaan
kapal mampu menciptakan kerjasama antara
tugas pokok sesuai dengan kebijakan
Kesyahbadaran dan penumpang, dimana
yang telah ditetapkan oleh DITJEN
penumpang menjadi pengontrol tambahan
HUBLA serta Peraturan Menteri,
dalam berjalannya proses pengawasan yang
dalam
berlangsung,
Kantor
Unit
pengamat yang bisa memberikan masukan
Pelabuhan
Kelas
bahkan
Kundur
masyarakat
solusi
serta
akan
menjadi
membantu
tugas
hal
menetapkan
Standar
Penyelenggara II
Tanjungbatu
sudah dilakukan dengan
Kesyahbandaran dalam hal memperbaiki
cukup baik.
penyimpangan yang dilakukan oleh Agen
b. Dari
sisi
mengukur
kinerja
Kantor
Unit
Kapal.
pengawasan
PENUTUP
Penyelenggara Pelabuhan Kelas II
A. Kesimpulan
Tanjungbatu
Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kantor
Unit
Penyelenggara
Kundur
dalam
memberikan Surat Izin Berlayar
Pelabuhan
(Port Clearance) dinilai belum
Tanjungbatu Kundur, Kabupaten Karimun
maksimal,
karena
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
beberapa
hal
18
masih yang
ada harus
diperbaiki, seperti disiplin kerja
beberapa
dari
pengawasan
aparatur
pengawasan,
pelaksana
karena
masih
kali
melakukan aparatur
Kesyahbandaran
tidak
terdapat celah untuk dilakukannya
memberikan data atau laporan
pelanggaran atau penyimpangan
mengenai kondisi di lapangan.
baik oleh agen kapal maupun
Kondisi lapangan yang dimaksud
pihak Syahbandar itu sendiri yang
adalah kondisi fisik kapal, bukan
mana dari keamanan berlayar
hanya dilihat dari dokumen atau
masih
manifest yang diberikan oleh
ada
penumpang
yang
belum tertib oleh peraturan yang telah
ditentukan,
Agen Kapal semata.
penumpang
2. Hambatan
dalam
pelaksanaan
masih ada yang dijumpai tidak
pengawasan dalam pemberian Surat
mempunyai tiket saat berangkat,
Izin Berlayar (Port Clerance) sering
kurang
jaket
terjadi bermula dari ketidak tahuan
pelampung di dalam kapal. Hal
dari Agen Kapal dalam pengurusan,
seperti
sudah
meliputi
peraturan-peraturan
sesegera
berlaku,
tata
lengkapnya
ini
ditangani
seharusnya dengan
mungkin. c. Dari
Sehingga,
sisi
tindakan
terhadap
Kantor
cara
pihak
yang
pelaksanaan. Kantor
Unit
koreksi
Penyelenggara Pelabuhan Kelas II
Unit
Tanjungbatu Kundur memperlama
Penyelenggara Pelabuhan Kelas II
keluarnya
Tanjungbatu Kundur belum cukup
khususnya kapal penumpang, namun
baik, karena belum sempurna
di luar semua ada peran penting
melaksanakan tugasnya, dari sisi
masyarakat yang dalam hal mengenai
pengawasan
sikap para penumpang yang tidak
dalam
meningkatkan
upaya
keselamatan,
sabaran,
Surat
karena
Izin
Berlayar
rata-rata
keamanan,
dan
ketertiban
penumpang
penumpang
di
Pelabuhan
besarnya ingin sesuatu yang ringkas
Tanjungbatu
Kundur,
melakukan
pengawasan
dalam
secara
semua
gambaran
dan terkesan mudah, padahal semua
para
yang
dilakukan
oleh
aparatur Kesyahbandaran jarang
Kesyahbandaran
membuat
keselamatan dan kenyamaan selama
sebuah
laporan
mengenai hal-hal yang ia temukan
B. Saran
laporan secara lisan dan hanya
penyimpangan
jika saja.
menjamin
dalam proses pelayaran.
di lapangan, lebih sering membuat
melaporkan
demi
pihak
Dari hasil penelitian yang dilakukan
terjadi
di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
Dalam
Kelas II Tanjungbatu Kundur, Kabupaten
19
Karimun, maka saran yang dapat diberikan
yang sepakat
dengan
pernyataan
sebagai berikut:
bahwa “lebih baik mencegah dari pada mengobati”, kesalahan yang
1. Pihak DITJEN HUBLA Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II
kecil
Tanjungbatu Kundur diharapkan bisa
penumpang yang membeli tiket di
mempertahankan pengawasan yang
bawah pelabuhan tanpa lewat loker
selama ini telah dilakukan, terus
penjualan tiket, melihat langsung
melakukan perbaikan dalam upaya
jumlah muatan yang sesungguhnya
menciptakan tatanan sistem pelayaran
sehingga tidak melebihi kapasitas
transportasi laut yang lebih baik lagi,
(overdraft), dan memberikan sanksi
karena sebagai negara yang bercita-
yang tegas kepada agen kapal yang
cita menjadi sebuah Negara Maritim
melanggar
maka sudah tentu prinsip dasar
Pelanggaran tidak dibiarkan begitu
khususnya
saja
dalam
memberikan
seperti
menegur
perilaku
ketentuan
hingga
tersebut.
berlarut-larut
pelayanan pelayaran yang baik harus
memikirkan
selalu menjadi prioritas utama untuk
namun segera dicari cara supaya
ditingkatkan.
tidak menjadi masalah yang jauh
mungkin
Langkah
bisa
sederhana
ditempuh
dengan
solusi
baru
pemecahannya
lebih rumit lagi ke depannya.
membuat kotak saran di kantor atau
3.
Bagi pihak Agen Kapal diharapkan
di pos penjagaan demi memudahkan
bisa
penumpang yang memiliki keluhan
Kesyahbandaran dengan kerja sama
ataupun untuk melaporkan tindakan
dan transparansi yang jelas, tidak
penyimpangan sehingga kedepannya
hanya
pihak DITJEN HUBLA Kantor Unit
semata dengan mengabaikan prinsip
Penyelenggara Pelabuhan Kelas II
dan aturan yang berlaku. Pengusaha
bisa
kapal atau agen kapal harus menjalin
melakukan
berbagai
bentuk
tindakan koreksi.
bersinergi
dengan
mementingkan
pihak
keuntungan
kerja sama yang baik bukan malah
2. Pihak DITJEN HUBLA Kantor Unit
memberikan ruang untuk melakukan
Penyelenggara Pelabuhan Kelas II
perilaku
Tanjungbatu
menyimpang seperti menjual tiket
Kundur
diharapkan
yang
tidak melihat masalah kecil yang
melebihi
terjadi
kapal
sehingga mengakibatkan kapasitas
penumpang sebagai hal yang sepele
berlebihan (overdraft), yang justru
karena masalah seperti ini sudah ada
malah
sejak lama dan menjadi penyakit
Kesyahbandaran itu sendiri. Agen
sosial birokrasi. Lebih baik kita
Kapal
menjadi salah satu dari orang-orang
memperhatikan
dalam
pengurusan
20
jumlah
terindikasi
muatan
menyulitkan
juga
harus
kapal
pihak
lebih
kenyamanan,
keamanan
penumpang
dalam
peraturan
pelayaran,
memberikan
pelayaran dengan selalu mereparasi
masukan atas kinerja baik dari Agen
dan mengecek alat-alat keamanan
Kapal
pelayaran yang berada di dalam kapal
Kesyahbandaran itu sendiri sehingga
berfungsi
kedepannya pihak DITJEN HUBLA
dengan
sebagaimana
mestinya. 4. Bagi
masyarakat
maupun
khususnya pengguna rutin
pihak
Kantor
Unit
Penyelenggara Pelabuhan Kelas II
kapal seharusnya bisa menjadi agen
bisa
of control untuk membantu proses
pelayanan, dan mencapai visi dan
berjalannya pengawasan yang selama
misi
ini telah dilakukan dimulai dengan
keamanan,
tidak
keselamatan pelayaran.
bersikap
apatis,
mentaati
21
meningkatkan
mereka
untuk
kualitas
mewujudkan
kenyamanan,
dan
DAFTAR PUSTAKA A. Buku A.M. Kadarman, Jusuf Udara. 2001. Pengantar Ilmu Manajemen. Jakarta: Prenalindo. Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga University Press. ---------------. 2003.Analisis Data Penelitian Kualitatif . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Indra Bastian.2001. Akuntasi Sektor Publik ed.1 . Yogyakarta: Badan Penerbit FE UGM Inna Maulini, Dkk. 2015. Buku Pintar edisi 2015. Tanjung Batu Kundur: Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II. Lasse, D.A. 2011. Manajemen Kepelabuhanan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. ---------------. 2014. Keselamatan Pelayaran Di Lingkungan Teritorial Pelabuhan dan Pemanduan Kapal. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Martono, H.K., Tjahjono, Eka Budi.2011. Asuransi Transportasi Darat - Laut – Udara. Jakarta: Mandar Maju. Moleong, Lexy J. 2000 .Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya. ----------------. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Muhammad, Abdulkadir.2013. Hukum Pengangkutan Niaga. Bandung: Citra Adtya Bakti. Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Teori dan aplikasinya. Rajawali Pers. Safri Burhanuddin, Dkk. 2003. Sejarah Maritim Indonesia: Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia Dalam Proses Integrasi Bangsa. Semarang: Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro. Sastrohadiwiryo, B.Siswanto. 2003. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Sugiyono. 2005, Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Penerbit Alfabeta. ---------------. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D . Bandung : Alfabeta ---------------. 2011. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. Sujamto . 2002 . Norma dan Etika Pengawasan. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.
22
Sule, E.T dan Saefullah, Kurniawan. 2005. Pengantar Manajemen. Prenada Media. Tika, MP. 2006. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja. Jakarta: Bumi Aksara. Terry, R.George. 2003. Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Ukas, Maman. 2004 .Manajemen : Konsep, Prinsip dan Aplikasi. Penerbit Agnini. Winardi. 2000. Kepemimpinan dalam manajemen. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja dan Organisasi. Jakarta: Raja Grafindo Indonesia. B. Media Online http://anggarannkpu.blogspot.co.id/2015/06/peraturan-menteri-dalam-negeri
nomor-51.html
(
diakses pada 10 januari 2016 ) http://hubla.dephub.go.id/unit/ditpelpeng/ Tugas-Fungsi.aspx (diakses pada 10 januari 2016 ) http://irpanmashude.blogspot.co.id/2013/03/makalah-pelabuhan&pelayaran.html (diakses pada 10 januari 2016 ) http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbtanjungpinang/2014/06/08/sejarah-pelabuhan-tanjungbalai-karimun/ ( diakses pada 10 januari 2016 ) http://kkpkarimun.or.id/pelabuhan-laut-tanjung-batu-kundur-Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II/ (diakses pada 10 januari 2016 ) http://regional.kompas.com/read/2009/11/22/18281971/dumai.ekspres.10.diduga.kelebihan.penum pang ( diakses pada 10 januari 2016 ) http://sik.dephub.go.id/portal/eselon/mahkamah_pelayaran/index.php/seaworthiness ( diakses pada 10 januari 2016 ) http://www.haluankepri.com/ekonomi/308505-pemberian-SPB-kapal-kapal-pelabuhan-masihlemah-pengawasan-langsung.html ( diakses pada 10 januari 2016 ) http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ administratum/ article/ Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Syahbandar Dalam Kegiatan Pelayaran Angkutan Laut diIndonesia oleh Tenda Bisma Bayuputra ( diakses pada 10 januari 2016 )/1053/856 http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/Pengawasan
Syahbandar
Dalam
Upaya
Mewujudkan Keselamatan, Keamanan, Dan Ketertiban Penumpang Di Pelabuhan Tembilahan Oleh Julia Purnama Sari /3004/2910 (diakses pada 10 januari 2016 ).
23
C. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Km.1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Berlayar. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut perubahan atas Peraturan Menteri Km.1 Tahun 2010. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. Keputusan Menteri No 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor: UK-11/17/13/DPJL.10 Tentang Pedoman Pencetakan, Pengisian, Dan Pelaporan Blanko Surat Persetujuan Berlayar.
24
