KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN NOMOR: W7.JE-0103a.GR.01.10 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN TINGGAL TERBATAS KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN
Menimbang
: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15, pasal 20 UndangUndang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan;
Mengingat
: a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5216); d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5409); e. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-08.GR.01.06 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian; f. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor imigrasi; g. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2006 tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi Kelas I Menjadi Kelas I Khusus dan Kantor Imigrasi Kelas III Menjadi Kelas II; h. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Tanggal 30 Desember 2010 Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELASI I KHUSUS JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN TINGGAL TERBATAS.
PERTAMA
: Standar Pelayanan Penerbitan Izin Tinggal Terbatas pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
KEDUA
: Standar Pelayanan pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan meliputi ruang lingkup pelayanan administratif berupa penerbitan Izin Tinggal Terbatas;
KETIGA
: Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 18 April 2013 KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN ttd MARYOTO SUMADI M.S., S.H., M.M. NIP. 19591218 198403 1 001
Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan Nomor : W7.JE-0103a.GR.01.10 Tahun 2013 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Izin Tinggal Terbatas
A. PENDAHULUAN Sebagai salah satu fungsi keimigrasian yang diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu Pelayanan Keimigrasian yang dihubungkan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik untuk itulah dibuat suatu standar pelayanan Keimigrasian dibidang penerbitan Izin Tinggal Kunjungan. B. STANDAR PELAYANAN Jenis Pelayanan Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan 1. DASAR HUKUM: a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843); b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5216); d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5409; e. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-08.GR.01.06 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.
2. PERSYARATAN PELAYANAN: a. Umum: Mengisi formulir dan melampirkan peryaratan: 1) Bagi anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin tinggal terbatas, meliputi: a) Surat penjaminan dari Penjamin; b) Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku; c) Fotokopi akta kelahiran; d) Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah dari orang tua; e) Fotokopi Paspor Kebangsaan ayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku; f) Fotokopi Izin Tinggal terbatas ayah dan/atau ibu yang masih berlaku. 2) Bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, meliputi: a) Surat permohonan dari suami atau istri yang warga negara Indonesia; b) Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku; c) Surat keterangan domisili; d) Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah; e) Fotokopi surat bukti pelaporan perkawinan dari kantor catatan sipil untuk pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri; f) Fotokopi kartu tanda penduduk suami atau istri warga negara Indonesia yang masih berlaku; dan g) Fotokopi kartu keluarga suami atau istri yang warga negara Indonesia. 3) Bagi anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, meliputi: a) Surat permohonan dari ayah dan/atau ibu yang warga negara Indonesia; b) Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku; c) Surat keterangan domisili; d) Fotokopi akta kelahiran; e) Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua; f) Fotokopi kartu tanda penduduk ayah atau ibu warga negara Indonesia yang masih berlaku; dan g) Fotokopi kartu keluarga ayah atau ibu yang warga negara Indonesia. 4) Bagi Orang Asing dalam rangka penanaman modal, bekerja sebagai tenaga ahli, melakukan tugas sebagai rohaniawan,
mengikuti pendidikan dan pelatihan; mengadakan penelitian ilmiah, meliputi: a) Surat penjaminan dari Penjamin; b) Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku; c) Surat keterangan domisili; dan d) Surat rekomendasi dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait. 5) Bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas, meliputi: a) Surat penjaminan dari Penjamin; b) Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku; c) Surat keterangan domisili; d) Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah; dan e) Fotokopi Izin Tinggal terbatas suami atau istri. 6) Bagi anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan ayah dan/ atau ibu warga negara Indonesia, meliputi: a) Surat permohonan dari ayah dan/atau ibu yang warga negara Indonesia; b) Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku; c) Surat keterangan domisili; d) Fotokopi akta kelahiran; e) Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua; f) Fotokopi kartu tanda penduduk ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia yang masih berlaku; dan g) Fotokopi kartu keluarga ayah dan/atau ibu yang warga negara Indonesia. 7) Bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan ayah dan/ atau ibu pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap, meliputi: a) Surat penjaminan dari Penjamin; b) Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku; c) Surat keterangan domisili; d) Fotokopi akta kelahiran; e) Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua; f) Fotokopi Paspor Kebangsaan ayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlau; g) Fotokopi Izin Tinggal terbatas ayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku. 8) Bagi Orang Asing eks warga negara Indonesia, meliputi: a) Surat penjaminan dari Penjamin; b) Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
c) Surat keterangan domisili; dan d) Bukti yang menunjukkan pernah menjadi warga negara Indonesia. 9) Bagi wisatawan lanjut usia mancanegara, meliputi: a) Surat penjaminan dari biro perjalanan wisata yang mempunyai izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku; c) Surat pernyataan mengenai tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia dari lembaga dana pensiun atau bank di Negara asalnya ataupun di Indonesia; d) Polis asuransi kesehatan, asuransi kematian, dan asuransi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga di bidang perdata; e) Pernyataan secara tertulis untuk tinggal di sarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia, baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli atau pembelian; dan f) Surat pernyataan mempekerjakan tenaga kerja infomal warga negara Indonesia. 3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR: a. Sistem Permohonan penerbitan Izin Tinggal Terbatas: Datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan secara langsung. b. Mekanisme dan Prosedur: 1) Untuk Permohonan Izin Tinggal Terbatas Baru dan Perpanjangan: a) Pemohon mengambil nomor antrian di tempat yang telah ditentukan; b) Petugas Loket memanggil pemohon sesuai urutan nomor antrian; c) Petugas loket menerima permohonan, memeriksa kelengkapan persyaratan, dan memberikan tanda terima permohonan; d) Petugas input data memasukkan data pemohon ke aplikasi Izin Tinggal Terbatas; e) Petugas pemeriksa bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian memeriksa data pemohon pada daftar cekal dan meneliti keabsahan dokumen dan penjamin; f) Petugas Seksi Status Keimigrasian melakukan pemindaian dokumen permohonan; g) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian melakukan penelitian data dan informasi serta memberikan persetujuan; h) Bendahara menerima pembayaran sesuai permohonan dan memberikan tanda bukti bayar;
i)
Petugas foto dan sidik jari melakukan pengambilan foto dan sidik jari pemohon sebagai data biometrik; j) Petugas Seksi Status Keimigrasian memberikan nomor register, menerakan Izin Tinggal Terbatas pada paspor pemohon,dan mencetak kartu ITAP; k) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian memberikan pengesahan pada Kartu Izin Tinggal Tetap; l) Petugas Pindai Seksi Status Keimigrasian memindai fotokopi halaman paspor yang terdapat peneraan ITAP sebagai arsip; m) Petugas loket menyerahkan KITAS yang telah selesai kepada pemohon; n) Petugas Seksi Status Keimigrasian menyerahkan berkas permohonan yang telah selesai kepada petugas bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian untuk dilakukan pengarsipan; 2) Untuk Permohonan Penerbitan Izin Tinggal Terbatas dari Alih Status Izin Tinggal Kunjungan: a) Melakukan Mekanisme dan Prosedur sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf e; b) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian melakukan penelitian data dan informasi serta memberikan persetujuan; c) Petugas Status Keimigrasian membuat surat permohonan ke Direktorat Jenderal Imigrasi, Melalakukan pemindaian dokumen permohonan dan mengirim surat permohonan ke Direktorat Jenderal Imigrasi; d) Petugas Status Keimigrasian menerima persetujuan permohonan dari Direktorat Jenderal Imigrasi; e) Proses selanjutnya dilakukan sama sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf h sampai dengan huruf n tersebut diatas. 3) Untuk Permohonan Izin Tinggal Terbatas Penggantian karena Hilang atau rusak: a) Melakukan Mekanisme dan Prosedur sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf e; b) Petugas Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian melakukan Berita Acara Pemeriksaan; c) Setelah proses Berita Acara Pemeriksaan selesai, Berkas Permohonan diteruskan ke Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI DKI Jakarta untuk memperoleh persetujuan; d) Setelah mendapatkan persetujuan dari Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI DKI Jakarta, maka proses berikutnya adalah sama dengan sebagaiamana
tersebut pada angka 1 huruf f sampai dengan huruf n. 4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN: Waktu penyelesaian permohonan Penerbitan Izin Tetap adalah paling lama 4 (empat) hari setelah kelengkapan permohonan terpenuhi dan telah dilakukan pengambilan foto. 5. BIAYA/TARIF: Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Romawi III angka 3 bahwa: No. Jenis a. Izin Tinggal Terbatas Saat Kedatangan b. Masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan c. Masa berlaku 1 (satu) tahun d. Masa berlaku 2 (dua) tahun Setiap kali perpanjangan Izin Tinggal Terbatas: f. Saat Kedatangan g. Masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan h. Masa berlaku 1 (satu) tahun i. Masa berlaku 2 (dua) tahun Penggantian Kartu Izin Tinggal Terbatas karena rusak atau hilang dan masih berlaku: j. Masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan k. Masa berlaku 1 (satu) tahun l Masa berlaku 2 (dua) tahun m. Pengambilan foto pemohon izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap
Satuan per orang per orang per orang per orang
Tarif (Rp) 350.000,00 350.000,00 700.000,00 1.200.000,00
per orang per orang per orang per orang
350.000,00 350.000,00 700.000,00 1.200.000,00
per orang per orang per orang per orang
700.000,00 1.400.000,00 2.400.000,00 55.000,00
6. Produk Pelayanan: Kartu Izin Tinggal Terbatas. 7. SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS: a. Area Parkir; b. Lift dan Tangga (tangga umum dan darurat); c. Ruang Tunggu; d. Pengeras Suara; e. Mesin Nomor Antrian; f. Loket Permohonan; g. Loket Pembayaran; h. Loket Pengambilan; i. Customer Service; j. Komputer, scanner, printer;
k. Jaringan Internet dan e-office; l. Toilet; m. Toilet khusus untuk penyandang cacat; n. Pendingin Ruangan (AC); o. Musholla; p. Koperasi (dilengkapi dengan mesin fotokopi); q. Kantin; r. Bank; s. Mesin ATM; t. Satuan Pengamanan; u. Cleaning Service. 8. KOMPETENSI PELAKSANA: a. Petugas Loket: - Minimal lulusan Diploma III; - Diutamakan Pejabat Imigrasi; - Mampu mengoperasikan komputer; - Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian; - Diutamakan pernah mengikuti Bimtek Pendeteksian Dokumen Palsu; - Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; - Diutamakan mampu berbahasa Inggris; - Mampu berkomunikasi dengan baik; - Berpenampilan menarik. b. Petugas Input data dan pindai: - Minimal lulusan SLTA/Sederajat; - Mampu mengoperasikan komputer; - Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan. c. Petugas Penerima Pembayaran: - Minimal lulusan SLTA/Sederajat; - Diutamakan pernah mengikuti Diklat Bendaharawan; - Mampu mengoperasikan komputer; - Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan. d. Petugas Sidik Jari dan Foto: - Minimal lulusan SLTA/Sederajat; - Mampu mengoperasikan komputer; - Berpenampilan menarik; - Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan. e. Petugas Pencatatan Nomor Register: - Minimal lulusan SLTA/Sederajat;
- Mampu mengoperasikan komputer; - Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan. f. Petugas Pengecapan Izin Tinggal pada paspor: - Minimal lulusan SLTA/Sederajat; - Mampu mengoperasikan komputer; - Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan. g. Petugas Cetak: - Minimal lulusan SLTA/Sederajat; - Mampu mengoperasikan komputer; - Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan. 9. PENGAWASAN INTERNAL: a. Dilakukan oleh Atasan Langsung; b. Konsisten dalam memberikan sanksi; c. Dibentuk Satuan Pengawasan Internal. 10. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN MELALUI: a. Loket Pelayanan Pengaduan dan Informasi/Customer Care; b. Call Centre: 081319066600, (021) 79170907, (021) 79170913, (021) 79170914; c. SMS Centre: 08111330161; d. Kotak Saran/Pengaduan; e. Jakarta selatan.imigrasi.go.id f. Twitter: @kanim_jaksel; Email:
[email protected]; Facebook: kantor imigrasi kelas I khusus jakarta selatan. 11. JUMLAH PELAKSANA: a. 1 (satu) orang pejabat struktural eselon III/b; b. 2 (dua) orang pejabat struktural eselon IV/b; c. 9 (sembilan) orang pejabat imigrasi; d. 27 (dua puluh tujuh) orang non pejabat imigrasi. 12. JAMINAN PELAYANAN: a. Kepastian waktu penyelesaian Izin Tinggal Terbatas; b. Kepastian harga Izin Tinggal Terbatas sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku; c. Sistem pelayanan yang terintegrasi dengan Pusat Data Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi; d. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pegawai yang terampil, cepat, tepat, santun, berperilaku dan berpedoman pada kode etik pegawai imigrasi
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN: a. Keamanan produk Kartu Izin Tinggal Terbatas dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin keasliannya dengan tanda khusus; b. Kartu Izin Tinggal Terbatas dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya; c. Keselematan dan kenyamanan dalam pelayanan melalui petugas satpam dan bebas dari praktek percaloan dan suap; 14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA: Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN ttd MARYOTO SUMADI M.S., S.H., M.M. NIP. 19591218 198403 1 001
