KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN NOMOR: W7.JE-0107a.GR.01.05 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN (AFFIDAVIT) KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN
Menimbang
: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15, pasal 20 UndangUndang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan;
Mengingat
: a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5216); d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5409); e. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-08.GR.01.06
Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian; f.
Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
g. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2006 tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi dari Kelas I menjadi Kelas I Khusus dan Kantor Imigrasi dari Kelas III menjadi Kelas II; h. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda; i.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Tanggal 30 Desember 2010 Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELASI I KHUSUS JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN (AFFIDAVIT) KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS
PERTAMA
: Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan (Affidavit) Kewarganegaraan Ganda Terbatas pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
KEDUA
: Standar Pelayanan pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan meliputi ruang lingkup pelayanan administratif berupa penerbitan Surat Keterangan (Affidavit) Kewarganegaraan Ganda Terbatas;
KETIGA
: Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai
acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 18 April 2013 KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN
MARYOTO SUMADI M.S., S.H., M.M. NIP. 19591218 198403 1 001
Lampiran Nomor Tentang
: Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan : W7.JE-0107a.GR.01.05 Tahun 2013 : Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan (Affidavit) Kewarganegaraan Ganda Terbatas
A. PENDAHULUAN Sebagai salah satu fungsi keimigrasian yang diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu Pelayanan Keimigrasian yang dihubungkan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik untuk itulah dibuat suatu standar pelayanan Keimigrasian dibidang penerbitan Surat Keterangan (Affidavit) Kewarganegaraan Ganda Terbatas. B. STANDAR PELAYANAN Jenis Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan (Affidavit) Kewarganegaraan Ganda Terbatas 1. DASAR HUKUM: a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843); b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5216); d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5409; e. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-08.GR.01.06 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995
tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian; f. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F309.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian; g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.80HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda. 2. PERSYARATAN PELAYANAN: a. Surat permohonan dari orang tua; b. Paspor anak yang sah dan masih berlaku; c. Akte lahir anak; d. Kartu Penduduk orang tua dan kartu keluarga; e. Paspor orang tua, jika orang tua berdomisili di luar negeri; dan f. Akte Perkawinan/Buku Nikah atau Akte Perceraian Orang Tua anak. 3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR: a. Sistem Permohonan Penerbitan Surat Keterangan (Affidavit) Kewarganegaraan Ganda Terbatas : Datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan secara langsung. b. Mekanisme dan Prosedur: 1) Petugas loket penerimaan melakukan pemeriksaan persyaratan, pemindaian dokumen persyaratan dan mengeluarkan Tanda Bukti Penerimaan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan formal. 2) Apabila permohonan telah dinilai memenuhi syarat, maka diteruskan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan. 3) Apabila dalam penelitian Kepala Kantor Imigrasi ternyata terdapat indikasi yang meragukan, maka Kepala Kantor Imigrasi memerintahkan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya untuk melakukan penelaahan dan menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Imigrasi. 4) Dalam hal permohonan telah disetujui, berkas/file diteruskan kepada Bendahara Penerimaan untuk dilakukan pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5) Setelah dilakukan pembayaran biaya imigrasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka proses selanjutnya dilakukan secara berurutan adalah: i. Registrasi dan printing;
ii. Penandatanganan/otorisasi oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian. b) Surat Keterangan (Affidavit) Kewarganegaraan Ganda Terbatas yang telah selesai, diteruskan ke Petugas Loket Penyerahan. 4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN: Waktu penyelesaian permohonan Penerbitan Surat Keterangan (Affidavit) Kewarganegaraan Ganda Terbatas adalah 4 (empat) hari setelah dilakukan pembayaran. 5. BIAYA/TARIF: Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Romawi III angka 3 bahwa: No. a.
Jenis Surat Keterangan (Affidavit) Kewarganegaraan Ganda Terbatas
Satuan
Tarif (Rp)
per orang
75.000,00
6. PRODUK PELAYANAN: Surat Keterangan (Affidavit) Kewarganegaraan Ganda Terbatas 7. SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS: a. Ruang Tunggu; b. Mesin Nomor Antrian; c. Loket Permohonan; d. Loket Pembayaran; e. Loket Pengambilan; f. Komputer, scanner dan printer; g. Jaringan Internet dan e-office; h. Pendingin Ruangan (AC); 8. KOMPETENSI PELAKSANA: a. Petugas Loket: - Minimal lulusan Diploma III; - Diutamakan Pejabat Imigrasi; - Mampu mengoperasikan komputer; - Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian; - Diutamakan pernah mengikuti Bimtek Pendeteksian Dokumen Palsu;
-
Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; Diutamakan mampu berbahasa Inggris; Mampu berkomunikasi dengan baik; Berpenampilan menarik.
b. Petugas Input data dan Pindai: - Minimal lulusan SLTA/Sederajat; - Mampu mengoperasikan komputer; - Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan. c. Petugas Penerima Pembayaran: - Minimal lulusan SLTA/Sederajat; - Diutamakan pernah mengikuti Diklat Bendaharawan; - Mampu mengoperasikan komputer; - Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan. d. Petugas Pencatatan Nomor Register dan Printing: - Minimal Lulusan SLTA/ Sederajat; - Mampu mengoperasikan komputer; - Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan. e. Petugas pengecapan izin masuk kembali pada paspor: - Minimal Lulusan SLTA/ Sederajat; - Mampu mengoperasikan komputer; - Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan. 9. PENGAWASAN INTERNAL: a. Dilakukan oleh Atasan Langsung; b. Konsisten dalam memberikan Sanksi c. Dibentuk Satuan Pengawasan Internal. 10. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN MELALUI: a. Loket Pelayanan Pengaduan dan Informasi/Customer Care; b. Call Centre: 081319066600, (021) 79170907, (021) 79170913, (021) 79170914; c. SMS Centre: 08111330161; d. Kotak Saran/Pengaduan; e. Jakarta selatan.imigrasi.go.id f. Twitter: @kanim_jaksel; Email:
[email protected]; Facebook: kantor imigrasi kelas I khusus jakarta selatan. 11. JUMLAH PELAKSANA: a. 1 (satu) orang pejabat struktural eselon III/b; b. 2 (dua) orang pejabat struktural eselon IV/b;
c. 9 (delapan) orang pejabat imigrasi; d. 27 (dua puluh tujuh) orang non pejabat imigrasi; 12. JAMINAN PELAYANAN: a. Kepastian waktu penyelesaian; b. Kepastian harga sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku; c. Sistem pelayanan yang terintegrasi dengan Pusat Data Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi; d. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pegawai yang terampil, cepat, tepat, santun, berperilaku dan berpedoman pada kode etik pegawai imigrasi. 13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN: a. Surat Keterangan (Affidavit) Kewarganegaraan Ganda Terbatas menggunakan kertas khusus dan dijamin keasliannya, dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan melalui petugas satpam dan bebas dari praktek percaloan dan suap. 14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA: Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN
MARYOTO SUMADI M.S., S.H., M.M. NIP. 19591218 198403 1 001
