KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN NOMOR: W7.JE-0105a.GR.01.14 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN
Menimbang
: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15, pasal 20 UndangUndang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian;
Mengingat
: a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5216); c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5409); d. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-08.GR.01.06 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian; e. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan atas keputusan Menteri kehakiman RI NO. M.03.PR.07.04 Tahun1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi; f. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2006 tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi dari kelas III menjadi kelas II; g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.01-IZ.01.10 Tahun 2007 tentng perubahan kedua atas keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian; h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.10.14 Tahun 2010 tentang tata cara permohonan Surat Keterangan Keimigrasian; i. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Tanggal 30 Desember 2010 Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELASI I KHUSUS JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN
PERTAMA
: Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
KEDUA
: Standar Pelayanan pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan meliputi ruang lingkup pelayanan administratif berupa penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian;
KETIGA
: Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 18 April 2013 KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN ttd MARYOTO SUMADI M.S., S.H., M.M. NIP. 19591218 198403 1 001
Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan Nomor : W7.JE-0105a.GR.01.14 Tahun 2013 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian
A. PENDAHULUAN Sebagai salah satu fungsi keimigrasian yang diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu Pelayanan Keimigrasian yang dihubungkan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik untuk itulah dibuat suatu standar pelayanan Keimigrasian dibidang penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian. B. STANDAR PELAYANAN Jenis Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM). 1. DASAR HUKUM: a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5216); c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5409); d. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-08.GR.01.06 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian; e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01IZ.01.10 Tahun 2007 tentng perubahan kedua atas keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian; f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH01.GR.01.10.14 Tahun 2010 tentang tata cara permohonan Surat Keterangan Keimigrasian.
2. PERSYARATAN PELAYANAN: a. SKIM untuk proses permohonan pewarganegaraan: 1) Mengisi formulir yang ditentukan; 2) Menunjukan asli dan melampirkan fotokopi: a) Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku; dan b) Izin Tinggal Tetap yang sah dan masih berlaku. 3) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia untuk jangka waktu: a) Paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut; atau b) Paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. 4) Tidak terdapat dalam daftar pencegahan; 5) Pas foto terbaru berlatar warna merah berukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; 6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 7) Surat kuasa bermaterai jika pengajuan permohonan dikuasakan; 8) Untuk tenaga kerja asing atau pimpinan tertinggi perusahaan harus melampirkan: a) Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; b) Akte pendirian perusahaan; dan c) Tanda daftar perusahaan. 9) Untuk penanam modal harus melampirkan surat keterangan terakhir dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan surat izin usaha tetap; 10) Untuk Rohaniawan harus melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian Agama. b. SKIM untuk proses menyampaikan pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia: 1) Mengisi formulir yang ditentukan; 2) Menunjukan asli dan melampirkan fotokopi : a) Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku; b) Izin Tinggal Terbatas/ Izin Tinggal Tetap yang sah dan masih berlaku; dan c) Kutipan akta perkawinan/ buku nikah yang sah dan keterangan masih dalam ikatan perkawinan dari lembaga yang berwenang. 3) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia unutk jangka waktu : a) Paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut; atau b) Paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. 4) Tidak terdapat dalam daftar pencegahan; 5) Pasfoto terbaru berlatar warna merah berukuran 3 cmx4 cm sebanyak 2 (dua ) lembar dan ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat ) lembar;
6) Surat kuasa dikuasakan;
bermaterai
jika
penyampaian
permohonan
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR: a. Sistem Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian: Datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan secara langsung. b. Mekanisme dan Prosedur: 1) Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke loket; 2) Petugas loket memeriksa kelengkapan persyaratan, dan memberikan tanda terima permohonan; 3) Petugas Input data memasukkan data pemohon ke aplikasi eoffice; 4) Petugas pemeriksa Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian memeriksa data pemohon pada daftar Cekal dan meneliti keabsahan dokumen dan penjamin; 5) Petugas Seksi Status Keimigrasian melakukan pemindaian dokumen permohonan; 6) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian melakukan penelitian data dan informasi serta memberikan persetujuan; 7) Bendahara melakukan proses pembayaran dan memberikan tanda bukti bayar kepada pemohon; 8) Petugas Seksi Status Keimigrasian memberikan nomor register, menerakan pada paspor pemohon, dan mencetak SKIM; 9) Kepala Kantor Imigrasi menandatangai SKIM; 10) Petugas Seksi Status Keimigrasian memindai fotokopi halaman paspor yang terdapat peneraan SKIM sebagai arsip; 11) Petugas Loket menyerahkan SKIM kepada pemohon; 4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN: Waktu penyelesaian permohonan Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian adalah 2 (dua) hari setelah dilakukan pembayaran. 5. BIAYA/TARIF: Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Romawi III angka 3 bahwa: No. a.
Jenis Surat Keterangan Keimigrasian
Satuan per orang
Tarif (Rp) 500.000,00
6. Produk Pelayanan: Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM). 7. SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS: a. Area Parkir; b. Lift dan Tangga (tangga umum dan darurat); c. Ruang Tunggu; d. Pengeras Suara; e. Mesin Nomor Antrian; f. Loket Permohonan; g. Loket Pembayaran; h. Loket Pengambilan; i. Customer Service; j. Komputer, scanner, printer; k. Jaringan Internet dan e-office; l. Toilet; m. Toilet khusus untuk penyandang cacat; n. Ruang menyusui; o. Pendingin Ruangan (AC); p. Musholla; q. Koperasi (dilengkapi dengan mesin fotokopi); r. Kantin; s. Bank; t. Mesin ATM; u. Satuan Pengamanan; v. Cleaning Service. 8. KOMPETENSI PELAKSANA: a. Petugas Loket: - Minimal lulusan Diploma III; - Diutamakan Pejabat Imigrasi; - Mampu mengoperasikan komputer; - Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian; - Diutamakan pernah mengikuti Bimtek Pendeteksian Dokumen Palsu; - Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; - Diutamakan mampu berbahasa Inggris; - Mampu berkomunikasi dengan baik; - Berpenampilan menarik. b. Petugas Input data dan Pindai: - Minimal lulusan SLTA/Sederajat; - Mampu mengoperasikan komputer; - Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.
c. Petugas Penerima Pembayaran: - Minimal lulusan SLTA/Sederajat; - Diutamakan pernah mengikuti Diklat Bendaharawan; - Mampu mengoperasikan komputer; - Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan. d. Petugas Pencatatan Nomor Register: - Minimal Lulusan SLTA/ Sederajat; - Mampu mengoperasikan komputer; - Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan. 9. PENGAWASAN INTERNAL: a. Dilakukan oleh Atasan Langsung; b. Konsisten dalam memberikan sanksi; c. Dibentuk Satuan Pengawasan Internal. 10. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN MELALUI: a. Loket Pelayanan Pengaduan dan Informasi/Customer Care; b. Call Centre: 081319066600, (021) 79170907, (021) 79170913, (021) 79170914; c. SMS Centre: 08111330161; d. Kotak Saran/Pengaduan; e. Jakarta selatan.imigrasi.go.id f. Twitter: @kanim_jaksel; Email:
[email protected]; Facebook: kantor imigrasi kelas I khusus jakarta selatan. 11. JUMLAH PELAKSANA: a. 1 (satu) orang pejabat struktural eselon III/b; b. 2 (dua) orang pejabat struktural eselon IV/b; c. 9 (sembilan) orang pejabat imigrasi; d. 27 (dua puluh tujuh) orang non pejabat imigrasi. 12. JAMINAN PELAYANAN: a. Kepastian waktu penyelesaian SKIM; b. Kepastian harga Penerbitan SKIM sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku; c. Sistem pelayanan yang terintegrasi dengan Pusat Data Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi. 13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN: a. Keamanan produk Surat Keterangan Keimigrasian Tetap dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin keasliannya dengan tanda khusus; b. Surat Keterangan Keimigrasian dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya; c. Keselematan dan kenyamanan dalam pelayanan melalui petugas
satpam dan bebas dari praktek percaloan dan suap; d. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pegawai yang terampil, cepat, tepat, santun, berperilaku dan berpedoman pada kode etik pegawai imigrasi. 14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA: Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun. KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN ttd MARYOTO SUMADI M.S., S.H., M.M. NIP. 19591218 198403 1 001
