HASIL PERTEMUAN BERKALA
Pertemuan Berkala Kegiatan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini merupakan pertemuan yang ke XXIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jawa Timur. Diselenggarakan atas dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.47HN.02.01 Tahun 2013, mengambil tema: “Dengan Standarisasi pengelolaan teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, kita tingkatkan penyediaan akses informasi hukum nasional untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi”. Pertemuan diikuti oleh perwakilan dari : Biro Hukum Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Pemerintah Provinsi; Perwakilan dari Bagian Hukum dan/atau perundang-undangan Pemerintah Kabupaten/Kota; Sekretariat DPRD, Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri/Swasta; Beberapa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan beberapa pejabat struktural/fungsional dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Seluruhnya merupakan perwakilan dari Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang bertanggung jawab menyediakan akses informasi hukum di instansi masingmasing. Seluruh peserta dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian telah mengikuti sidangsidang pleno dan kelompok yang diselenggarakan mulai tanggal 16 s.d. 18 April 2013 di The Empire Palace Hotel Surabaya.
Setelah mendengar dan memperhatikan secara seksama: 1.
Laporan Ketua Penyelenggara Pertemuan Berkala Kegiatan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Ke XXIII;
2.
Sambutan Gubernur Provinsi Jawa Timur;
3.
Sambutan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
4.
Pokok-pokok pikiran dalam kertas kerja/makalah yang disampaikan dalam Sidang Pleno Pertemuan Berkala tahunan ini dengan masing-masing judul: 4.1
Kebijakan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Oleh: Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. (Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional).
4.2. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di Provinsi Jawa Timur Sebagai Anggota JDIH Daerah Oleh: Supriyanto, SH. MH (Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur). 4.3. Perencanaan Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Pasca Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Oleh: Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M. (Direktur Analisa Peraturan Perundangundangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). 4.4. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi. Oleh: Prof. Dr. I.B.R. Supancana, S.H., M.H. (Ketua/Pendiri Pusat Kajian Regulasi).
4.5. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Pusat Jaringan dan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahunh 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Oleh: Suradji, S.H., M.Hum. (Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi hukum Nasional Badan pembinaan Hukum Nasional). 4.6. Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Pusat Pelayanan Hukum Terpadu (Law Center). Oleh: Agus Subandriyo, S.H., M.H. (Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur). 4.7. Pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Oleh: Ir. Berthie Isa (Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir). 4.8. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di Perpustakaan Hukum Universitas Airlangga. Oleh: Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. (Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga). 4.9. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di Kota Tangerang sebagai Anggota JDIH Daerah Oleh: Drs. H. Akhmad Lutfi (Asisten Daerah I Setda Kota Tangerang).
KESIMPULAN:
Pertemuan Berkala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Ke XXIII yang mengambil tema: “Dengan Standarisasi pengelolaan teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, kita tingkatkan penyediaan akses informasi hukum nasional untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi”, menarik kesimpulan sebagai berikut: 1.
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013 pada hakekatnya adalah “Grand Design Sistem Informasi Hukum Nasional” Perpres ini memberikan semangat baru bagi insan pengelola dokumentasi dan informasi hukum untuk semakin memantapkan pelayanannya dalam suatu wadah JDIHN.
2.
Pembinaan dan pengembangan JDIHN adalah suatu upaya berkelanjutan (never ending process) untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dalam suatu jaringan yang terpadu dan terintegrasi. Sebagai sebuah proses, maka pembinaan dan pengembangan JDIHN harus senantiasa dilandasi oleh semangat melakukan improvisasi dan inovasi.
3.
Peran JDIHN dalam
proses pembentukan hukum (peraturan perundang-undangan)
sebenarnya tidak terbatas hanya pada pasca legislasi, namun peran tersebut sudah dimulai sejak pra legislasi. 4.
Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan JDIH saat ini dan ke depan adalah kecenderungan meningkatnya jumlah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang baik di tingkat pusat maupun daerah. Lahirnya otonomi daerah dengan kewenangan mengatur urusannya sendiri menyebabkan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota berlomba mengeluarkan aturan hukum untuk mengatur urusan rumah
tangganya. Tantangan ini bertambah berat dilihat dari sisi demografi penduduk Indonesia, yang berjumlah 259 juta dan letak geografi Indonesia yang tersebar di 17 ribu pulau. 5.
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan JDIH adalah diantaranya, sistem jaringan belum sepenuhnya terpadu dan terintegrasi, belum ada mekanisme insentif dan disinsentif, kurangnya koordinasi, peran dan kontribusi sektor non pemerintah belum terakomodasi dengan baik, database yang tidak akurat dan mutakhir, dan kurangnya infrastruktur TIK untuk menunjang JDIHN.
6.
Berdasarkan tantangan dan permasalahan yang ada tersebut, ada beberapa kondisi ideal yang diharapkan, yaitu: adanya political will yang lebih baik dari pimpinan, perbaikan koordinasi, peningkatan kualitas data dan informasi, penerapan sistem otomasi berbasis TIK, adanya pembinaan karier yang jelas bagi personil untuk menjamin sustainability, dukungan anggaran yang memadai, dan kerangka regulasi yang jelas bagi partisipasi institusi di luar pemerintah.
7.
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 mengamanatkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi membina dan mengembangkan JDIHN di wilayahnya, untuk itu perlu diciptakan mekanisme kerja dan koordinasi yang efektif antara Kanwil Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan fungsi tersebut;
8.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat masif, personal dan mampu menghadapi tantangan geografis diharapkan menjadi salah satu kunci utama kesuksesan pengelolaan jaringandokumentasi dan informasi hukum.
9.
JDIHN sebagai sarana pelayanan dan keterbukaan informasi publik untuk mengakses dokumentasi dan informasi hukum untuk berbagai kepentingan dan sekaligus sebagai sarana untuk mengakomodasikan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan hukum.
10.
JDIHN sebagai rujukan dalam rangka pengambilan putusan (kebijakan) dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan sekaligus sebagai sarana peningkatan kapasitas (capacity building) dalam rangka peningkatan kualitas kinerja yang pada akhirnya diikuti peningkatan kesejahteraan aparatur Negara.
REKOMENDASI: Dalam upaya mempercepat penyediaan akses informasi hukum untuk dapat mewujudkan pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang terpadu dan terintegrasi, Pertemuan Berkala ini merekomendasikan: 1.
Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;.
2.
Perlu dirumuskan mekanisme kerja sama yang efektif antara Pusat JDIHN, Anggota JDIHN dan sesama anggota JDIHN;
3.
Mengoptimalkan fungsi Kanwil Hukum dan HAM dengan memfungsikannya sebagai pusat layanan hukum di daerah. Dengan demikian, Kanwil Kumham bertindak sebagai penghubung antara JDIH pada tingkat pusat dengan JDIH pada tingkat daerah.
4.
Pusat JDIHN mensosialisasikan kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada Anggota JDIHN, membina sumber daya pengelola JDIH, sebagai
pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum dan memonitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIHN; 6.
Anggota JDIHN melaksanakan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH dilingkungannya sekurang-kurangnya 1x dalam setahun dan menyampaikan laporan setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat JDIHN;
7.
Melakukan perbaikan dengan melakukan perumusan strategis, meliputi revitalisasi JDIHN, penjabaran atas grand design yang ada dalam bentuk roadmap, pengintegrasian sistem, penerapan reward and punishment system, penguatan pemanfaatan ICT sebagai enabler.
8.
Melakukan perubahan dalam pendekatan yang digunakan seperti pendekatan regulasi, pedoman teknis, organisasi, change leader, penguatan jaringan, perbaikan kualitas data, kemungkinan kemitraan pemerintah-swasta, pengembangan juklak dan juknis, penerapan standar, dan penetapan target pencapaian.
9.
Melakukan rencana aksi berupa peningkatan jumlah SDM dan sarana prasarana pada Pusat dan anggota Jaringan JDIHN, pengembangan database regulasi, assessment kebutuhan, mengintegrasikan alokasi kebutuhan JDIHN dalam RPJMN/RKP dan RPJMD/RKPD.
10.
Peningkatan pengelolaan JDIHN agar diabdikan tidak hanya untuk kepentingan instansi pemerintah, namun juga dilakukan sebagai bentuk pelayanan publik, dan sekaligus mencerminkan peningkatan reformasi birokrasi. Demikianlah hasil akhir yang dapat disampaikan dalam Pertemuan Berkala ke XXIII ini
dalam upaya mempercepat penyediaan akses informasi hukum yang efektip bagi semua lapisan masyarakat untuk berbagai kepentingan agar dapat mewujudkan pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang terpadu dan terintegrasi,
Akhirnya menjadi tugas kita bersamalah mewujudkan JDIHN yang baik secara berkelanjutan. Sekaligus meningkatkan peran JDIHN sebagai wahana mempersatukan, menyadarkan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Surabaya, 18 April 2013 TIM PERUMUS Ketua,
Tana Mantiri, S.H., M.H.
Sekretaris,
Subianta Mandala, S.H., LL.M.
Anggota: 1.
Theoderik Simorangkir, S.H., M.H.
..........................................
2.
Indyah Respati, S.H..
..........................................
3.
Pularjono, S.Sos., M.Si.
..........................................
