LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 1

LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

1

KATA PENGANTAR

Suatu tata kepemerintahan yang baik membutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam rangka menerapakan prinsip tersebut, Kementerian Hukum dan HAM RI berupaya melakukan suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana telah diarahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara lengkap, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Evaluasi dan Pemanfaatan Informasi Kinerja. sekalipun belum terselenggara secara lengkap sistem akuntabilitas ini berjalan, namun Sekretariat Kemenenterian Hukum dan HAM telah melaksanakan penyusunan rencana kerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Dalam uraian laporan ini akan disampaikan rencana kerja dan pengukuran kinerja tahun 2009, laporan ini disebut sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). guna menerapkan pola/ sistem pemerintahaan yang baik yang bermuara pada Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai cerminan kinerja yang diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Hukum dan HAM ini menyajikan data capaian kinerja yang telah diwujudkan selama Tahun 2009, yang mencatat pencapaian sasaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi disamping juga mencatat beberapa ketidakberhasilan. Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran terperinci tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Dengan harapan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Kementerian Hukum dan HAM dapat memperoleh gambaran tentang prestasi kerja yang telah diwujudkan oleh jajarannya. Dimasa mendatang Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama dapat dicapai dan pada akhirnya dapat mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2009 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa mendatang. Jakarta,

Maret 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I

PATRIALIS AKBAR


2

IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2009 yang menggambarkan tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2009. Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2009 menjalankan rencana pembanguann jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2005 – 2009 dan rencana strategi (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM tahun 2009 – 2014. RPJMN menetapkan arah pembangunan yaitu membangun Indonesia di segala bidang untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. Sedangkan Renstra Kementerian menetapkan Visi yaitu mewujudkan kepastian hukum pada masyarakat dan Misi utama yaitu melindungi hak asasi manusia. Untuk mengukur kinerja organisasi, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan indikator kinerja utama yang mengangkat 3 (tiga) pilar pembangunan hukum dan HAM yaitu : 1. Penguatan dan Pengembangan struktur hukum meliputi mekanisme, kelembagaan dan aparatur hukum.. 2. Pembangunan substansi hukum dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang harmonis. 3. Peningkatan Budaya Hukum Pada Masyarakat Indikator kinerja yang menjadi dasar pengukuran capaian keberhasilan kinerja kementerian adalah penjabaran dari hasil yang diharapkan oleh setiap satuan dan unit kerja yang secara fungsional berbeda satu dengan yang lainnya. Kementerian Hukum dan HAM menjalankan multi fungsi yang bersinggungan dengan masalah hukum dan HAM. Fungsi – fungsi yang berbeda tersebut terintegrasi oleh kata kunci dan fungsi pokok yaitu pelayanan dan penegakkan hukum dan HAM sehingga berbagai fungsi itu dapat bernaung di bawah satu atap Kementerian Hukum dan HAM. Indikator kinerja kunci Kementerian Hukum dan HAM meliputi peran dan fungsi : pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan hukum, perencanaan hukum, pelayanan hukum di bidang administrasi, keimigrasian dan hak kekayaan intelektual, penegakkan hukum di bidang HAM, HKI, Keimigrasian dan pemasyarakatan serta pengawasan internal dan pengembangan di bidang aparatur Negara. Secara rinci indikator kinerja Kementerian Hukum dan HAM menggambarkan kinerja sebagai berikut : 1. Terbentuknya citra positif Kementerian Hukum dan HAM di forum nasional dan internasional Pencitraan lembaga pemerintah diberikan oleh masyarakat melalui lembaga sosial maupun media publik yang menilai kinerja Kementerian. Pencitraan akan berdampak pada terbangunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pada tahun 2009 Kementerian Hukum dan HAM mendapat penilaian positif dalam akuntabilitas keuangan dari BPK sehingga termasuk dalam kualifikasi WTP (wajar tanpa pengecualian). 2. Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat Penyusunan rencana yang tepat dan pelaksanaan perencanaan yang terarah dan sesuai dengan ketentuan serta berada dalam pengendalian yang terus menerus oleh pimpinan yang bertanggungjawab akan menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien serta menunjang penyampaian laporan kinerja yang akurat dan akuntabel. Penyusunan laporan kinerja tahun 2009 mengalami peningkatan kualitas dari segi akurasi LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

3

3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

data karena sumber data yang menyampaikan laporan mencapai 70 % dari seluruh unit eselon II yang ada di jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang kepemimpinan dan manajemen, teknis dan fungsional pada unit kerja Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Pemasyarakatan Lembaga pendidikan kedinasan yang dimiliki Kementerian Hukum dan HAM khususnya di bidang pemasyarakatan dimaksudkan mendidik aparatur yang ahli dalam menjalankan tugas dan fungsi pembinaan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian Pendidikan kedinasan di bidang keimigrasian dimaksudkan mendidik aparatur agar ahli dalam menangani masalah keimigrasian khususnya dalam mengantisipasi segala resiko yang diakibatkan dari lalu lintas orang asing di wilayah Indonesia maupun kepergian WNI ke luar negeri sehingga segala kerugian dan bahaya yang akan timbul dapat dicegah dan diatasi dengan cermat, tepat dan member kontribusi keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Persentase unit kerja yang memiliki SDM profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan Pengelolaan SDM pada unit kerja berorientasi pada pencetakan kader pemimpin untuk melanjutkan kepemimpinan lembaga di masa mendatang. Persentase pencapaian standar pelayanan prima dalam bidang ketatausahaan dan kerumahtanggaan Standar pelayanan prima dalam bentuk SOP belum dimilki oleh seluruh satuan kerja. Masih banyak unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan lama dan kebiasaan yang sudah berjalan sebelumnya. Persentase administrasi pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas & badan hukum sosial yang sesuai standar dengan data lengkap dan akuntabel. Pelayanan jasa hukum di bidang administrasi dalam rangka memberikan staus badan hukum pada bidang usaha (Perseroan Terbatas) maupun bidang social seperti yayasan, perkumpulan, partai politik dan badan social lainnya. Peningkatan kualitas layanan dinikmati masyarakat manakala pelayanan kepada masyarakat menggunakan system komputerisasi (DIAN dan SISMINBAKUM) sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, mudah, murah dan transparan. Persentase pemohon yang memperoleh perlindungan hukum di bidang pidana sesuai standar Permohonan masyarakat kepada Kementerian Hukum dan HAM khususnya bagi yang melakukan pelanggaran hukum pidana untuk mendapat dukungan dalam pemeriksaan sebagai saksi ahli atau memberikan pendapat hukum atas suatu keputusan hukum serta meneruskan permohonan grasi kepada Presiden. Persentase Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitasi keimigrasian Dibandingkan tahun yang lalu, pelayanan keimigrasian pada tahun ini terjadi peningkatan khuusnya dalam pelayanan pasor (ijin ke luar negeri) dan visa serta fasilitas keimigrasian lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan Negara meningkat dari pemasukan Negara bukan pajak yang bersumber dari pembayaran biaya administrasi pelayanan keimigrasian yang disetorkan ke Negara. Persentase peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian dengan waktu yang lebih singkat dan berbiaya rendah.


4

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Dengan system komputerisasi dalam pemberian layanan keimigrasian telah menigkatkan kualitas layanan yang lebih cepat, data yang lebih akurat dan terdetekdinya pelanggaran keimigrasian dengan lebih mudah serta mengurangi biaya pelayanan yang berimplikasi kepada kepuasan masyarakat. Persentase pengaduan pelanggaran bidang HKI yang dilakukan penyidikan Adanya pelanggaran HKI terjadi ditengah masyarakat lebih disebabkan kurang dipahaminya hak operorangan atas kekayan intelektual yang dimilki seseorang dan masih terbatasnya daya ekonomi masyarakat dalam memberikan penghargaan terhadap daya intelektual seseorang dengan nilai yang memadai. Pelanggaran HKI dideteksi melalui pemantauan di tempat penjualan barang-barang cetakan maupun rpoduk yang memuat hak intelektual seseorang seperti di mall, toko buku dan gallery. Persentase UPT Pemasyarakatan yang aman dan tertib untuk menjamin kepastian hukum masyarakat Beberapa UPT seperti Rutan dan Lapas yang dihuni oleh masyarakat yang melanggar hukum berupaya agar tercipta situasi yang aman dan terkendali. Dari beberapa pelarian tahanan dan narapidan pada tahun 2009, 22 % diantarnya berhasil tertangkap kembali tetapi yang lain masih dalam pengejaran. Persentase keberhasilan pengembangan dan implementasi perjanjian international yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global. Sebagai anggota dari masyarakat internasional, Indonesia terikat dengan kesepakatan/konvensi internasional yang akan mengembangkan nilai-nilai yang berlaku secara nasional. Sebagai lembaga pemerintah di bidang hukum dan HAM maka terbentuknya perjanjian internasional akan berpengaruh pada munculnya kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan. Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak sipil dan politik, hak ekonomi dan social bidaya, pengembangan transformasi konflik dan pengembangan hak – hak kelompok khusus yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Persentase anggota jaringan hukum yang terintegrasi secara online dalam jaringan informasi hukum secara nasional dengan dukungan kepustakaan dan dokumentasi yang lengkap. Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM di setiap propinsi/daerah dimaksudkan agar kebutuhan dan keberadaan seluruh rakyat Indonesia dapat terakomodir dalam penysunan perundang-undangan nasional melalui suatu jaringan informasi hukum secara nasional. Persentase pemetaan kebutuhan hukum baik di tingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan Pemetaan hukum dilakukan pada setiap daerah/wilayah/propinsi sebagai perwakilan Kementerian Hukum dan HAM di daerah bertugas menyusun peta permasalahan hukum di masing-masing wilayah untuk mengetahui permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dan mengetahui adanya kelemahan hukum serta ketidaktersediaan hukum dalam penyelesaian masalah hukum untuk segera direncanakan dalam pembentukan peraturan yang dibutuhkan dan terkait dengan masalah-masalah hukum tersebut. Persentase pemetaan kemutakhiran substansi hukum, kelembagaan & budaya hukum nasional yang disertai dgn rekomendasi yang diberikan. Melalui kajian dan analisa hukum dilakukan pemetaan substansi hukum yang sesuai dengan perkembangan yang ada dan dilakukan pembandingan atas kondisi dengan dasar-dasar hukum yang berlaku agar rekomendasi yang diberikan dapat disusun dan dibuat kebijakan yang tepat.


5

19. Persentase pemerintahan daerah yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah sesuai dengan rencana dan permohonan fasilitasi Peran Kementerian Hukum dan HAM sebagai fasilitator dalam menghimpun dan mengakomodir informasi hukum dalam rangka pembentukan perundang-undangan yang berasal dari aspirasi masyarakat melalui peraturan-peraturan daerah. 20. Persentase keberhasilan pengembangan dan implementasi perjanjian international yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global. Sebagai lembaga pemerintah di bidang hukum dan HAM maka terbentuknya perjanjian internasional akan berpengaruh pada munculnya kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan. 21. Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak sipil dan politik, hak ekonomi dan social bidaya, pengembangan transformasi konflik dan pengembangan hak – hak kelompok khusus yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. 22. Persentase anggota jaringan hukum yang terintegrasi secara online dalam jaringan informasi hukum secara nasional dengan dukungan kepustakaan dan dokumentasi yang lengkap. Kantor Perwakilan (kanwil) Kementerian Hukum dan HAM di setiap propinsi/daerah dimaksudkan agar kebutuhan dan keberadaan seluruh rakyat Indonesia dapat terakomodir dalam penysunan perundangundangan nasional melalui suatu jaringan informasi hukum secara nasional. 23. Persentase pemetaan kebutuhan hukum baik di tingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan Pemetaan hukum untuk mengetahui permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dan mengetahui ketidaktersediaan hukum dalam penyelesaian masalah hukum untuk segera direncanakan dalam pembentukan peraturan yang dibutuhkan dan terkait dengan masalah-masalah hukum tersebut. 24. Persentase pemetaan kemutakhiran substansi hukum, kelembagaan, & budaya hukum nasional yang disertai dgn rekomendasi yang diberikan. Melalui kajian dan analisa hukum dilakukan pemetaan substansi hukum yang sesuai dengan perkembangan yang ada dan dilakukan pembandingan atas kondisi dengan dasar-dasar hukum yang berlaku agar rekomendasi yang diberikan dapat disusun dan dibuat kbijakan yang tepat. 25. Persentase pemerintahan daerah yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah sesuai dengan rencana dan permohonan fasilitasi Peran Kementerian Hukum dan HAM sebagai fasilitator dalam menghimpun dan mengakomodir informasi hukum dalam rangka pembentukan perundang-undangan yang berasal dari aspirasi masyarakat melalui peraturan-peraturan daerah. 26. Jumlah kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dalam perspektif HAM serta naskah akademik instrumen HAM internasional. 27. Persentase permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang–undangan ditingkat pusat yang diharmonisasikan Kementerian Hukum dan HAM sebagai perpanjagan tangan pemerintah dalama menyusun perundangundangan nasional yang menciptakan hukum nasional yang tertib dan tidak saling bertentangan antar peraturan yang berlaku. LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

6

28. Persentase peraturan perundang-undangan yang diundangkan dan dipublikasikan secara tepat waktu demi melindungi kepentingan nasional. Untuk memasyarakatkan perundang-undangan yang telah disahkan oleh badan legislative, maka secara formil perundang-undangan tersebut harus diundangkan dan dipublikasikan ke dalam Lembaran Negara. untuk diketahui oleh masyarakat luas untuk diketahui, dipatuhi dan dilaksanakan. 29. Persentase desa sadar hukum dan HAM serta Kabupaten/kota yang memiliki Kantor Pelayanan Hukum. Dalam upaya memasayarakatkan nilai-nilai hukum dan HAM di seluruh wilayah Indonesia, maka dilakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi serta mengevaluasi tingkat kesadaran hukum masyarakat mulai di tingkat desa, kabupaten samapi tingkat nasional. 30. Persentase hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang memperoleh perlindungan hukum. 31. Persentase paten yang memperoleh perlindungan hukum Dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, maka hak paten yang dimilki baik perorangan maupun lembaga harus dilindungi dari persaingan dan perdagangan internasional yang bersifat global. 32. Persentase merek yang memperoleh perlindungan hukum Dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, maka kepemilikan merk baik perorangan maupun lembaga harus dilindungi sehingga royalty atas kepemilikan hak paten dapat diterima oleh orang. 33. Persentase K/L, pemprov, pemkab, dan pemkot yang telah mengikuti pelatihan HAM Pimpinan daerah baik di tingkat kabupaten maupun propinsi harus memahami nilai-nilai HAM sebagai bekal pengetahuan dan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan keputusan. 34. Jumlah K/L, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memperoleh Diseminasi HAM Melalui diseminasi HAM maka warga masyarakat di seluruh Indonesia akan menghargai kepentingan orang lain dan hak dasar hidup sehingga tidak melakukan kesewenang-wenangan terlebih kepada masyarakat minoritas. 35. Persentase penyelesaian pengaduan kasus HAM dan pemetaan potensi pelanggaran HAM Selama tahun 2009 telah diterima pengaduan dari masyarakat tentang pelanggaran HAM yang sebagian sudah ditindaklanjuti berupa rekomendasi dan koordinasi antara Kementerian Hukum dan HAM dengan lembaga/instansi lainnya. 36. Persentase tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh perawatan dan pelayanan kesehatan sesuai standar Pelayanan dan perawatan yang diberikan antara lain seperti pelayanan bantuan hukum, pelayanan kesehatan dan kunjungan dari keluarga sebagai pemenuhan HAM kepada warga binaan. 37. Persentase anak dan klien pemasyarakatan yang memperoleh registrasi, pendidikan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel. klien pemasyarakatan berada dalam Bapas, mendapatkan pembimbingan dan pendampingan khususnya bagi klien anak yang akan bersidang di pengadilan anak sehingga dapat mengungkapkan peristiwa yang dialaminya dengan mendapatkan bimbingan dari orang yang lebih dewasa dan mumpuni. 38. Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola secara tepat waktu dan akuntabel. Pelaksanaan tugas dan fungsi RUPBASAN merupakan hasil kerja sama dari rangkaian penegak LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

7

hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Keberhasilan kinerja lembaga ini akan menjamin terlaksananya hukum secara benar dan transparan. 39. Persentase kelengkapan data dan informasi pemasyarakatan yang terintegrasi secara online, akuntabel dan up-to-date serta terbangunnya citra positif PAS di mata masyarakat. Pencitraan pemasyarakatan di masyarakat berawal dari informasi dan publikasi pelayanan dan peristiwa yang terjadi di Lapas dan Rutan adalah tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan tidak merampas rasa kedilan masyarakat. 40. Persentase tahanan dan narapidana yang memperoleh registrasi, pelayanan dan pembinaan secara tepat waktu dan akuntabel


8

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………………

i

IKHTISAR EKSEKUTIF…………………………………………………………………………………

ii

BAB I.

PENDAHULUAN .............................................................................................................................................

1

A B C D

1

BAB II.

BAB III

Latar Belakang ...................................................................................................................................... Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Hukum Dan HAM RI .............................................. Struktur Organisasi ............................................................................................................................. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Kelembagaan .........................................................................

2-4

RENCANA STRATEGIS ................................................................................................................................

5

A Kondisi Umum ........................................................................................................................................ B Visi, Misi, dan Tujuan Kementeian Hukum dan HAM ..................................................................... C Arah Kebijakan dan Strategi ..............................................................................................................

5-8 8-9 9 - 32

PERENCANAAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ........................................................

33

A B C D E F G H I J K L BAB IV

1 2

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara .............................. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur ........................................................... Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik ......................................................................... Program Perencanaan Hukum …....................................................................................................... Program Pembentukan Hukum ......................................................................................................... Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM ..................................................................... Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum ........................................................... Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan & Lembaga Penegak Hukum lainnya Program Penegakan Hukum dan HAM .......................................................................................... Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum .......................................................................... Program Pendidikan Kedinasan ...................................................................................................... Program Penguatan Kelembagaan Pengerusutamaan Gender dan Anak ............................

33 33 34 34 34 34 35 35 36 36 36 36 - 40

PENGUKURAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2009 .................................

41

A Capaian Kinerja Tahun 2009 ............................................................................................................. B Indikator Pengukur Kinerja ................................................................................................................ C Pengukur Pencapaian Sasaran (PPS) .............................................................................................

41 - 40 141 - 145 145 - 150


9

D Pengukur Kinerja Kegiatan (PKK) ....................................................................................................... E Pengukur Akuntabilitas Keuangan ..................................................................................................... F Evaluasi dan Analisa Akuntabilitas Kinerja ......................................................................................

150 - 160 160 - 162 162 - 165

PENUTUP.................................................................................................................................................

166

A Kesimpulan…………………………………………………………………………………………………………………………….. B Langkah-langkah Menghadapi Kendala ………………………………………………………………………….........

166 – 169 169

BAB V

LAMPIRAN


10

BAB I PENDAHULUAN

Sistem Pemerintahan dapat dikatakan baik apabila memenuhi unsur – unsur Tata laksana pemerintahan yang

baik yaitu meliputi : Partisipasi aktif, Tegaknya hukum, Transparansi, Responsif, Berorientasi akan musyawarah untuk mendapatkan mufakat, Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang, Efektif dan ekonomis serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

A. Latar Belakang Dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1999 disebutkan bahwa dalam upaya mengurangi penyalahgunaan wewenang dan pemberantasan korupsi, maka harus diupayakan perwujudan tata laksana pemerintahan yang baik meliputi unsur transparansi dan akuntabilitas. Dan untuk memenuhi hal-hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sekarang) ditugaskan Presiden untuk mengkoordinir penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun anggaran. LAKIP Kementerian Hukum dan HAM tahun 2009 disusun berdasarkan data dan laporan dari seluruh unit jajarannya baik yang ada di pusat dan di daerah (kantor wilayah). LAKIP tersebut memuat tentang penetapan rencana kerja tahunan yang ditetapkan pada awal tahun 2009, pelaksanaan rencana kerja sepanjang tahun 2009 dan penilaian/pengukuran kinerja di akhir tahun anggaran 2009. Setelah penyusunan LAKIP ini diharapkan nantinya Kementerian Hukum dan HAM dapat mengetahui seberapa jauh keberhasilan yang dicapai dari rencana kerja dan sasaran/tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu juga dapat diketahui permasalahan, kendala dan hambatan – hambatan yang merintangi tercapainya keberhasilan kinerja dan menjadi suatu pemikiran dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya di tahun – tahun yang akan datang. Dengan kata lain, LAKIP ini disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilakukan sepanjang tahun 2009 yang juga telah menggunakan anggaran Negara dan memenuhi unsur transparansi mengingat masyarakat saat ini sangat proaktif mengamati dan mengkritisi kinerja pemerintah yang disebut sebagai pemegang roda pembangunan nasional. B. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Hukum Dan HAM RI Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 39 tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara menyebutkan bahwa : Tugas Kementerian adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya 2. Pengelola barang/kekayaan milik Negara yang menjadi tanggungjawabnya 3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan 4. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

11

Lebih jelas lagi dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.09-PR,07 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM RI mengatur tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :  Tugas Pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.  Fungsi 1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya; 3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; dan 5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. C. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 April 2007, struktur organisasi Kementerian Hukum dan HAM terdiri dari : 1. Sekretariat Jenderal; 2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; 3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; 5. Direktorat Jenderal Imigrasi; 6. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual; 7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia; 8. Inspektorat Jenderal; 9. Badan Pembinaan Hukum Nasional; 10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia; 11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 12. Staf Ahli. Secara rinci struktur organisasi Kementerian Hukum dan HAM dapat di lihat pada lampiran 1 D. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual 4. Keppres RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang RANHAM 2004-2009.


12

5.

6. 7.

8.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor : M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor: M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM R.I. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH. -01.PR.01.01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010-2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M.3819.KP.04.15 Tahun 2006 tentang Pola Karier PNS Kementerian Hukum dan HAM Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.KP.01.01 Tahun 2010.

9.

Peraturan Menteri Hukum & HAM RI No: M.03-PW.03.10 Tahun 2007 tentang : Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Hukuman Disiplin. 10. Peraturan Menteri Hukum & HAM RI No: M.72.PR.09.02 Tahun 2007 tentang : Badan Pertimbangan Hukuman Disiplin. 11. Keputusan Menteri Hukum & HAM RI No: M.515.KP.04.11 Tahun 2007 tentang : Pendelegasian Kewenangan Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penandatanganan Keputusan Hukuman Displin. 12. Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-14.KP.03.03 Tahun 2010 tentang pembentukan TIM Baperjakat Kementerian Hukum dan HAM .

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21.

22.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1991 tentang Pola Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha Bagi Narapidanana Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.02.01 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pemindahan Narapidanana, Anak Didik dan Tahanan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-PK.04.02 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidanana Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.01.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.02.PR.08-03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor : 174 Tahun 1999 tentang Remisi Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.07.PL.03.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengadaan, Penyimpanan, Penggunaan dan Pemeliharaan Senjata Api di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.PK.04.10-80 Tanggal : 21 September 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor: M. 01. Pk. 04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E. PK. 04.10-60 Tanggal 12 Juli 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Perwalian Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan.


13

23. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, terdapat hal-hal yang baru sehingga diharapkan dengan Peraturan Menteri tersebut terjadi perubahan yang signifikan dalam proses pembinaan integrasi melalui pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, 24. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor: ITJ.OT.03.01-03 Tahun 2010 tentang Kode etik Aparat Pengawasan Intern Kementerian Hukum dan HAM; 25. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor: ITJ.OT.03.01-02 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Kinerja Program di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; 26. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juncto Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.11-HT.04.02.TH2004 tanggal 17 Desember 2004 tentang Persyaratan dan Tata Cara mempekerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum. 27. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor: ITJ.OT.03.01-01 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Kinerja Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; 28. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor: ITJ.OT.03.01-05 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM 29. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: AHU-46.PR.01.02 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pembudayaan dan Pemasyarakatan Materi Pidana, 30. Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 dan Nomor M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji. 31. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.329.GR.01.06 Tahun 2009 Tanggal 02 April 2009 tentang Perubahan Atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, dan Gugurnya Izin Keimigrasian; 32. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-330.IZ.01.10 Tahun 2009 Tanggal 02 April 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-434.IZ.01.10 Tahun 2006 tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis dan Indeks serta Peneraan Visa; 33. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-331.IZ.01.10 Tahun 2009 Tanggal 02 April 2009 tentang Perubahan Atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-307.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Klasifikasi, Persyaratan dan Tata Cara Administrasi Visa. 34. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2009 Tanggal 29 Mei 2009 tentang Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur. 35. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1228-GR.01.13 Tahun 2009 Tanggal 28 September 2009 tentang Alih Status Izin Tinggal Dinas menjadi Izin Tinggal Terbatas. 36. pelaksana pengelola keuangan telah diterbitkan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tanggal 9 Oktober 2008 Nomor SEK.KU.03.03-210 sebagai pedoman dalam pengusulan pengelola keuangan untuk Kantor Wilayah/UPT Kementerian Hukum dan HAM dan Unit Pusat. 37. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi.


14

BAB II RENCANA STRATEGIS

Reformasi Birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah terus digerakkan dan didorong percepatannya dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia , system dan manajemen proses , serta focus pada pencapaian hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Menyadari bahwa kinerja lembaga Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi yang secara langsung melayani masyarakat dan berhadapan dengan masalah-masalah hukum dan HAM, maka keberadaannya sangat berperan dalam mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, berkeadilan dan sejahtera. Dalam menjalani peran dan fungsi di bidang hukum dan HAM terdapat banyak tantangan, kendala dan kondisikondisi yang terus mengalami perubahan sesuai dengan terjadinya perubahan nilai-nilai social dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan sebagai lembaga pemerintah yang senantiasa mengikuti dan mengatasi perkembangan yang ada serta memberikan respon terhadap penilaian/evaluasi dan aspirasi baik dari masyarakat maupun lembaga-lembaga terkait dengan pelaksanaan tugas, maka pada tahun 2009 secara signifikan lembaga Kementerian Hukum dan HAM melakukan pembenahan dan terobosan guna meningkatkan kinerja organisasi. Pembenahan yang dilakukan diawali dari penyusunan rencana strategis organisasi yang lebih transparan dan akuntabel yaitu berupa rumusan visi dan misi yang jelas serta lengkah strategi berupa kebijakan dan program kerja yang terukur dan transparan dengan adanya target sasaran dan indikator kinerja yang lebih jelas. A. Kondisi Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari 756 satuan kerja yang meliputi 11 Unit Eselon I, 33 Kantor Wilayah, 5 Balai Harta Peninggalan, 108 Kantor Imigrasi, 13 Rumah Detensi Imigrasi, 18 Perwakilan RI di Luar Negeri, 232 Lembaga Pemasyarakatan, 201 Rumah Tahanan Negara, 70 Balai Pemasyarakatan dan 61 Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan setiap satuan kerja melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berbeda satu sama lain, namun dapat diintegrasikan dalam satu bidang hukum dan hak asasi manusia yang meliputi pembinaan hukum nasional, pembentukan hukum, pemajuan hak asasi manusia, administrasi hukum umum, pembinaan pemasyarakatan, pembinaan hak kekayaan intelektual, peningkatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahap pertama tahun 2004-2009 pembangunan bidang hukum mencapai berbagai kemajuan yang dapat diukur melalui penerapan prinsipprinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pengharmonisasian rancangan peraturan perundangundangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi/sederajat, kepentingan umum, prinsip-prinsip gender, keberpihakan pada kelompok miskin dan hak asasi manusia. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan penerapan teknologi informasi dan komunikasi serta perbaikan kerangka regulasi pelayanan badan hukum melalui sistem administrasi badan hukum, pelayanan dan pengawasan keimigrasian melalui pembangunan dan pengembangan sistem


15

informasi manajemen keimigrasian (SIMKIN), yang meliputi pembangunan dan pengembangan E-Office, enhanced cekal, sistem penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) untuk mendukung penerbitan E-Passport pada tahun 2010, pembangunan Border Control Management (BCM) yang terintegrasi serta didukung oleh pembangunan Disaster Recovery Centre (DRC) dan pelayanan hak kekayaan intelektual melalui pengembangan sistem otomasi. Pelaksanaan hak asasi manusia selama kurun waktu awal reformasi dapat dilihat dari perkembangan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia dengan mulai dilaksanakannya Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya 1966 serta Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik 1966 yang merupakan instrumen hak asasi manusia Internasional utama bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di dunia yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Right. Dalam mendorong pelaksanaan sistem peradilan khususnya dalam penanganan penghuni yang memiliki potensi beresiko tinggi diperlukan pendekatan khusus sesuai kebutuhannya. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara yang beresiko tinggi adalah penghuni yang karena ideologinya, keyakinannya, keadaan jiwanya, perilakunya, atau jenis penyakitnya mempunyai kecenderungan melakukan perbuatan atau karena penyakitnya yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat. Selain itu juga pada saat ini tingkat hunian cukup tinggi dan untuk menanggulangi tingginya tingkat hunian pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara telah dilakukan upaya penanganan over kapasitas melalui pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas serta penambahan kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. 1. Potensi dan Permasalahan Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global. Kepastian hukum dapat dicapai melalui peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas dan konsisten. Pada saat ini masih terdapat substansi peraturan perundang¬undangan yang tidak sesuai dengan materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan kurang sempurnanya kualitas peraturan perundang-undangan yang berdampak meningkatnya jumlah revisi suatu peraturan perundangundangan, baik dalam bentuk amandemen maupun melalui pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Kualitas peraturan perundang-undangan ditentukan antara lain oleh dukungan pengkajian, penelitian dan penyusunan naskah akademik. Masalah terkait lainnya yang merupakan isu-isu strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu : LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

16

2. Sistem – Manajemen dan Kelembagaan a. Integrasi pelayanan terendah (penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi); b. Peringkat 64 dari 74 Kementerian Negara/Lembaga (penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara). Lambat dalam merespon sesuatu hal (kurang responsif); c. Ketatalaksanaan (SOP yang masih belum lengkap); d. Information Technology yang masih belum terpadu; e. Belum adanya grand design pembangunan hukum nasional; f. Reformasi birokrasi belum berjalan; g. Kurangnya koordinasi antar unit utama (eselon 1); h. Belum terbentuknya Standart Operational Procedure pelayanan yang terintegrasi di pusat dan daerah; i. Belum terakomodasinya hasil penelitian dalam proses legislasi; j. Masih tumpang tindih tupoksi; k. Pengawasan lalu lintas manusia masuk Negara Kesatuan Republik Indonesia belum sepenuhnya terawasi; l. Standarisasi pelayanan belum secara utuh tertata; m. Belum dipahaminya visi misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 1.14. Mekanisme penyusunan anggaran cenderung kurang partisipatif; n. Pelayanan jasa hukum belum secara optimal dinikmati masyarakat; o. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum sebagai Law Centre; 1.17. Peran pengawasan internal belum optimal; p. Dipisahkannya secara tajam fungsi administrasi fasilitatif dan fungsi teknis substantif; q. Kelembagaan pusat-daerah (hubungan tata kerja Pusat, Kantor Wilayah dan Satker); r. Belum terbangunnya kelembagaan yang akuntabel dan profesional; s. Belum berfungsi Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara dan Balai Pemasyarakatan secara optimal. 3. Produk Hukum a. Terdapat peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial yang belum diganti; b. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih; c. Peraturan daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/sederajat; d. Peran Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam harmonisasi peraturan daerah belum mempunyai dasar hukum yang j elas; e. Belum terakomodasinya hasil penelitian dalam proses legislasi (hasil penelitian yang belum dijadikan dasar kebijakan). 4. Masyarakat a. Lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia; b. Pemahaman dan impelementasi hak asasi manusia belum merata; c. Program peningkatan kesadaran hukum masih terbatas; d. Belum meratanya pelayanan jasa hukum dan hak asasi manusia bagi rakyat;


17

e. Pelaksanaan penyuluhan hukum dan hak asasi manusia belum terkoordinasi lintas sektor; f. Tingkat pembajakan hak kekayaan intelektual sangat tinggi; g. Rendahnya permohonan hak kekayaan intelektual– Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 5. Sumber Daya Manusia (termasuk manajemen sumber daya manusia): a. Perlunya peningkatan sumber daya manusia dalam pendidikan dan pelatihan baik administrasi dan teknis; b. Kurangya kompetensi sumber daya manusia dalam pemeriksaan dan auditor pemeriksa; c. Remunerasi (Sistem Penggajian/Pendapatan yang belum sesuai beban kerja); 4.4. Korupsi Kolusi Nepotisme; d. Pola karir belum berbasis hasil kerja; e. Lemahnya disiplin pegawai; f. Integritas pelayanan masih rendah; g. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan yang belum berdayaguna, hasil guna dan tidak aplikatif perilaku pegawai B. VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 1. Visi dan Misi Kementerian/Lembaga. Isu-isu strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai gambaran keadaan yang terus menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicitacitakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem hukum nasional sebagaimana yang dicita-citakan adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Berlandaskan hal tersebut maka dirumuskan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu : Visi Misi Tata Nilai

2.

:

: Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum : Melindungi Hak Asasi Manusia 1. Kepentingan Masyarakat; 2. Integritas; 3. Responsif; 4. Akuntabel; 5. Profesional;

Tujuan. Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-2014 adalah: a.Menciptakan Supremasi Hukum; b.Memberdayakan Masyarakat untuk Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia;


18

c.Memperkuat Manajemen dan Kelembagaan secara Nasional; d.Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. 3. Sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-214 adalah : a. Pembentukan peraturan perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu; b. Seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah harmonis dan melindungi kepentingan nasional; c. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum; d. Seluruh desa sadar hukum; e. Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya; f. Hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional; g. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat; h. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel; i. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law Centre memiliki kantor pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap kabupaten/kota; j. Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas; k. Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan. C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2009-2014 ditetapkan agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Agenda dalam bidang hukum mencakup proses pembuatan undangundang, proses penjabarannya, proses pengawasan dan juga penegakan aturan hukum. Selama ini terus dilakukan pembenahan pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan harus diperkecil, demikian juga hambatan pada implementasi peraturan perundang-undangan harus dihilangkan, dan terus diupayakan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang berpotensi menjadi tempat pelarian pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Penegakan hukum merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam menjaga sistem demokrasi yang berkualitas dan juga mendukung iklim berusaha yang baik agar kegiatan


19

ekonomi dapat berjalan dengan pasti, aman dan efisien dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Sasaran reformasi penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum dan terjaganya ketertiban umum. Sasaran tersebut tercermin dari persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan, dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum. Berdasarkan keberhasilan pencapaian program pembangunan dalam lima tahun sebelumnya (2004-2009), pemerintah akan melanjutkan pendekatan pembangunan kelembagaan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan. Pendekatan yang bersifat kelembagaan ini dimaksudkan sebagai pendekatan yang menyeimbangkan antara pentingnya proses yang berlandaskan pada tata kelola yang baik, bersih, transparan, adil dan akuntabel dengan hasil yang baik dan efisien. Visi dan misi pemerintah 2009-2014 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 diantaranya: Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 1.

Substansi Inti

1.1 Kegiatan Sasaran Indikator

Indikasi Pagu 2. Substansi Inti 2.1. Kegiatan Sasaran Indikator Indikasi Pagu 2.2. Kegiatan Sasaran

Regulasi, percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan diantaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah selambatlambatnya 2011; Fasilitasi perancangan peraturan daerah; Meningkatkan pemerintahan propinsi, kabupaten/kota yang dipetakan dan yang mempublikasikan perdanya dalam sistem informasi peraturan daerah;

1. Persentase Pemerintahan Daerah yang dipetakan dan dipublikasikan peraturan

daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akuran dan uptudate; 2. Persentase Pemerintah Daerah di wilayah I, II, III yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah. 9 Milyar

Penegakan Hukum, peningkatan intergrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum;Sitaan Negara dan Penyelenggaran Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda barang Rampasan Negara; Pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara; Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yangdikelola secara tepat waktu dan akuntabel; 2 Milyar Pembinaan Kegiatan di bidang Keamanan dan Ketertiban; Lapa s r uta n m eme nuh i st and ar h un ian da n ke am an an , penanganan kasus NAPZA, penangan aduan masyarakat / tahanan;

Indikator

1. Persentase Lapas Rutan yang memenuhi standar hunian dan keamanan; 2. Persentase Penanganan kasus penyebaran NAPZA, kejahatan t er o r gan is ir , dan pe lan ggar an ko de eti k pet uga s Pemasyarakatan di UPT PAS; 3. Persentase Pengaduan Masyarakat maupun warga binaan pemasyarakatan yang ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

Indikasi pagu

5,8 Milyar


20

2.3. Kegiatan Sasaran Indikator Indikasi Pagu 2.4. Kegiatan Sasaran Indikator Indikasi Pagu 2.5. Kegiatan Sasaran Indikator Indikasi Pagu 2.6. Kegiatan Sasaran Indikator Indikasi Pagu 2.7. Kegiatan Sasaran Indikasi Pagu 2.10 Kegiatan . Sasaran Indikator Indikasi Pagu

Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana; 1. Narapidana terserap di kegiatan kerja secara tepat dan akuntabel; 1. Persentase tahanan dan narapidana yang teregistrasi dan terklarifikasi secara tepat dan akuntabel; 3,4 Milyar Pembinaan kegiatan di bidang Bimbingan kemasyarakatan dan Anak; Penyeleggaraan kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan anak yang berkualitas; 1. Persentase anak didik pemasyarakatan; 2. Persentase klien pemasyarakatan; 7,1 Milyar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen; Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM; Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja; 38 Milyar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis; Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM; Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang teknis pada unit kerjanya; 37 Milyar Penyelenggaraan diklat Fungsional dan HAM; Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM; 108,2 Milyar Pengawasan Inspektorat Khusus. Terlaksananya mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif terhadap kinerja aparatpengaduan Kemenkumham; Persentase dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu; 19 Milyar


21

Prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 1.

Substansi Inti

1.1. Kegiatan Sasaran

Indikator

Kepastian hukum, reformasi regulasi bertahap ditingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundangunda nga n ya ng t ida k men imb ul kan ket ida k je las an da n inkonsistensi dalam implementasinya; Perancangan Peraturan Perundang-Undangan; Peningkatan kualitas RUU dan Peraturan Perundang-undangan di bawah UndangUndang di DPR serta tenaga fungsional perancang Perundang-undangan;

1. Persentase yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan; 2. Persentase yang selesai dibahas di DPR secara tepat waktu; 3. Persentase tenaga fungsional perancang peraturan Perundangundangan yang mendapat kualifikasi dan promosi sesuai standar secara tepat waktu dan akuntabel; 4. Persentase kelengkapan dokumen dan pustaka secara akurat dan up to date; 5. Pembenahan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan, tata ruang dan lingkungan hidup; 6. Peraturan Perundang-undangan dibidang Mekanisme perlindungan saksi dan pelapor; 7. Peraturan Perundang-undangan dibidang yang mendorong pemberantasan korupsi.

Indikasi Pagu 1.2. Kegiatan Sasaran

Indikator

Indikasi Pagu

75,5 Milyar Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan Perundangundangan ditingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis. 1. 2. 3. 4. 5.

Persentase dibidang Politik, Hukum dan Keamanan; Persentase dibidang Keuangan dan Perbankan; Persentase dibidang Industri yang harmonis; Persentase dibidang kesejahteraan rakyat; Pembenahan PeraturanPerundang-undangan dibidang Pertanahan, ruang dan lingkungan hidup; 6. Peraturan Perundang-undangan dibidang Mekanisme 7. perlindungan saksi dan pelapor; 8. Peraturan Perundang-undangan yang mendorong pemberantasan korupsi.

tata

38,5 Milyar

Disamping sebelas prioritas nasional, untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional juga melalui upaya pencapaian prioritas nasional lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan,di bidang perekonomian dan di bidang kesejahteraan rakyat diantaranya yaitu:


22

Prioritas lainnya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 1. 1.1.

Substansi Inti Kegiatan Sasaran

Indikator

2. 2.1.

Peningkatan kualitas RUU dan peraturan perundang-undangan di bawah UU di DPR serta tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bidang politik, hukum & keamanan; Bidang keuangan dan perbankan; Bidang industri dan perdagangan; Bidang kesejahteraan rakyat; Bidang pertanahan, tata ruang, dan lingkungan hidup; Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme perlindungan saksi dan pelapor; 7. Peraturan Perundang-undangan dibidang yang mendorong pemberantasan korupsi.

Indikasi Pagu

75 Milyar


Pengembalian aset (asset recovery). Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis.

Indikator

3. 3.1.

Pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor. Perancangan Peraturan Perundang-undangan.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bidang politik, hukum & keamanan; Bidang keuangan dan perbankan; Bidang industri dan perdagangan; Bidang kesejahteraan rakyat; Bidang pertanahan, tata ruang, dan lingkungan hidup; Peraturan perundang-undangan di bidang mekanisme perlindungan saksi dan pelapor; 7. Peraturan perundang-undangan di bidang yg mendorong pemberantasan korupsi.

Indikasi Pagu

38,5 Milyar


Indikator

Penguatan Perlindungan HAM. Kerjasama HAM. Peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri dlm rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan Perundangundangan dalam perspektif HAM serta Naskah Akademik (NA) instrument HAM internasional. 1. Persentase harmonisasi rancangan peraturan perUUan dalam perspektif HAM; 2. Jumlah analisis laporan pelaksanaan instrument HAM Internasional dan Naskah Akademik instrument HAM Internasional;

Indikasi Pagu

9 Milyar


23

3.2.

Kegiatan Sasaran Indikator

3.3.

Presentasi KL pemerintah propinsi dan kabupaten/ kota telah mengikuti pelatihan HAM. 1. Jumlah program pembelajaran HAM; 2. Jumlah bahan ajar HAM; 3. Jumlah fasilitator pelatihan HAM; 4. Jumlah pelatihan HAM; 5. Jumlah K/L atau daerah yg telah melaksanakan RAN HAM; 6. Jumlah penyuluh HAM.

Indikasi Pagu

10 Milyar

Kegiatan

Diseminasi HAM.

Sasaran Indikator

3.4.

Penguatan HAM.

Meningkatnya Kementerian/Lembaga, Pemerintah Propinsi dan Kab/Kota yang telah memperoleh diseminasi HAM. 1.Jumlah evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM; 2.Jumlah data HAM yg diolah dari K/L, Prov, Kab & Kota; 3.Jumlah evaluasi dan laporan tentang HAM.

Indikasi Pagu

8 Milyar

Kegiatan

Informasi HAM. Informasi yang dapat Kabupaten/Kota tentang HAM.

Sasaran Indikator

1. 2.

Indikasi Pagu

7 Milyar

diakses dari

K/L,

Provinsi dan

Jumlah akses jalur informasi HAM melalui penyediaan koneksi internet; Jumlah layanan informasi melalui media cetak dan elektronik.

Prioritas lainnya Bidang Perekonomian 1.

Substansi Inti

Peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI selama proses penyiapan pemberangkatan dan kepulangan.

1.1.

Kegiatan

Pelayanan dokumen perjalanan visa dan fasilitas keimigrasian.

Sasaran

Terselenggaranya akses pelayanan paspor yang mudah dan tidak duplikasi

Indikator

Indikasi Pagu

1. Pelayanan keimigrasian yang transparan; 2. Persentase penerbitan visa yang memenuhi standar dengan data akurat; 3. Persentase pemberian paspor TKI Timur Tengah yang memenuhi standar; 4. Jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan memenuhi standar. 49,1 Milyar


24

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur. Kebijakan pembangunan hukum, dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan hukum diarahkan (1).untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi terutama dunia usaha dan dunia industri, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum; (2). untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme; (3) untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dengan strategi sebagai berikut : I

Prioritas Bidang

Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

1.

Fokus Prioritas 1 Sasaran Indikator

Peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan. Terwujudnya tertib peraturan perundang-undangan. Terlaksananya akses terhadap keadilan di bidang politik legislasi.

Program Kegiatan

Pembinaan Hukum Nasional Penyelenggaraan pelayanan teknis, pengkajian dan penelitian serta pertemuan ilmiah dalam rangka pengembangan Sistim Hukum Nasional;

1.1

Sasaran

1. 2.

Indikator

1. 2.

1.2

Tersedianya penelitian/kajian dan penyusunan Naskah Akademik yang berkualitas dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; Tersusunnya rekomendasi hasil penelitian di bidang substansi hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum dalam rangka pengembangan sistem hukum nasional. Tersusunnya rekomendasi hasil 60 kajian hukum,4 kajian konstitusi, 40 penelitian hukum; Tersedianya format naskah akademik yang memasukan unsur biaya dan manfaat.

T ota l a lo ka si prioritas 2010-2014

40,9 Milyar

Kegiatan

Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundangundangan serta Kerjasama Bidang Hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional;

Sasaran

Tersusunnya usulan RUU dan Raperda yang sesuai dengan prioritas pembangunan;


25

Indikator

1.3

Total alokasi prioritas 20 102014 Kegiatan

Sasaran

Indikator

1.4

1. Persentase pemetaan kebutuhan hukum baik ditingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan; 2. Tersusunnya Daftar RUU Prioritas Prolegnas Pemerintah sejumlah 247 dan 50 % inventarisasi Prolegda; 3. Tersedianya mekanisme Prolegnas dan Prolegda yang mendukung perencanaan pembangunan nasional; 4. Persentase kesesuaian RUU yang dibahas dengan prioritas dalam Prolegnas. 30 Milyar

Pe nye le ngg ar aa n Pe la y anan T e kni s, P en ge mban gan Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum Nasional. Meningkatnya peran masyarakat dalam proses Program Pembentukan Hukum penyusunan peraturan perUUan. 1. Persentase keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses pembentukan peraturan perundangundangan dan pemahaman dalam pelaksanaannya; 2. Adanya forum komunikasi dan konsultasi penyusunan naskah akademik peraturan perundangundangan.

Total alokasi prioritas 20 102014 Program

41,7 Milyar

Kegiatan

Perancangan Peraturan Perundang-undangan.

Sasaran

Peningkatan kualitas RUU dan peraturan perundangundangan dibawah UU di DPR serta tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan. 1. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan dibawah UU yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan; 2. Persentase penyelesaian pembahasan rancangan undangundang di DPR secara tepat waktu; 3. Persentase tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan kualifikasi dan promosi sesuai standar secara tepat waktu dengan

Indikator

Pembentukan Hukum.


26

4. Persentase kelengkapan dokumentasi dan pustaka bidang peraturan perundang-undangan secara akurat dan up to date; 5. Persentase penyelesaian peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, tata ruang dan lingkungan hidup; 6. Persentase peraturan perundang-undangan di bidang mekanisme perlindungan saksi dan pelapor; Jumlah peraturan perundang-undangan yang mendorong pemberantasan korupsi.

1.5


75 Milyar

Kegiatan

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.

Sasaran

Indikator

1.6

Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis 1. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum dan keamanan yang harmonis; 2. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang keuangan dan perbankan yang harmonis; 3. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang industri dan perdagangan yang harmonis; 4. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang kesejahteraan rakyat yang harmonis; 5. Persentase harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan, tata ruang, dan Lingkungan Hidup; 6. Persentase harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor; 7. Persentase harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang yang mendorong pemberantasan korupsi.

Total alokasi prioritas 20 10- 2014

38,5 Milyar

Kegiatan

Fasilitasi perancangan peraturan daerah.

Sasaran

Meningkatkan pemerintahan daerah (provinsi, kab/kota) yang di petakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date.


27

Indikator

1.

2. 3. 4.

2.

Total alokasi prioritas 20 10- 2014

9 Milyar

Fokus Prioritas 2

Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum.

Sasaran

2.1.

Peningkatan kinerja lembaga di bidang mendukung penegakan rule of law di Indonesia.

hukum

yang

Indikator

1. 2.

Program

Pembinaan Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Kegiatan

Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara.

Sasaran

Terkelolanya Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Perkara.

Indikator

Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola secara tepat waktu dan akuntabel. 2 Milyar

Total alokasi prioritas 20 10- 2014 2.2.

Persentase pemerintahan daerah (provinsi,kab/kota) yang dipetakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date; Persentase pemerintahan daerah di wilayah I yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah; Persentase pemerintahan daerah di wilayahII yang memperoleh fasilitas perancangan peraturan daerah; Persentase pemerintahan daerah di wilayah III yang memperoleh fasilitas perancangan peraturan daerah.

Penurunan tunggakan perkara; Tersedianya jumlah unit pengaduan masyarakat di tiap lembaga penegak hukum; 3. Terwujudnya lembaga peradilan yang dihormati dan disegani oleh setiap warga negara dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat dan transparan.

Kegiatan

Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Keamanan dan Ketertiban

Sasaran

Pe nye le ngg ar aa n keg ia ta n di bi dan g kea man an dan kertertiban yang berkualitas serta pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara

Indikator

1. Persentase lapas/rutan yang memenuhi standar hunian dan keamanan; 2. Persentase enanganan kasus penyebaran NAPZA kejahatanterorganisir dan pelanggarankodeetik petugaspemasyarakatan di UPT PAS; 3. Persentase pengaduan masyarakt maupun tahanna dan warga binaan pemasyarakatan yang ditidaklanjuti secara cepat dan tepat.


18

2.3.


5,8 Milyar

Kegiatan

Pembinaan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Bimbingan kemasyarakatan dan Anak Penyeleggaraan kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan anak yang berkualitas

Sasaran Indikator

1. Persentase anak didik pemasyarakatan yang memperoleh pendidikan dan reintegrasi secara tepatwaktu dan akuntabel; 2. Persentase anak didik pemasyarakatan yang memperloleh pendampingan dan pembimbingan secara tepat dan akuntabel; 3. Persentase klien pemasyarakatan yang memperoleh pembimbingan dan pengawasan secara tepat dan akuntabel; 4. Persentase anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarkatan yang mendapatkan litmas secara tepat dan akuntabel.

2.4.

Total alokasi prioritas 20 10- 2014 Kegiatan Sasaran Indikator

7,1 Milyar Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana. Terlaksananya pembinaan terhadap tahanan dan narapidana yang tepat dan akuntabel. 1.

Persentase tahanan dan narapidana yang teregristasi dan terklasifikasi secara tepat dan akuntabel; Persentase narapidana yang terserap di kegiatan kerja secara tepat dan akuntabel; Persentase narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian secara tepat dan akuntabel.

2. 3.

2.5.

Total alokasi prioritas 20 10- 2014 Kegiatan Sasaran Indikator

3,4 Milyar Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Kesehatan dan Perawatan warga binaan pemasyarakatan. Penyelenggaraan kegiatan perawatan yang berkualitas. 1.

di

bidang

kesehatan

Persentasetahanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh perawatan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan;

dan

dan

2. Penurunan jumlah penyakit menular ; 3. Persentase bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan kelompok resiko tinggi yang memperoleh perlindungan secara tepat waktu dan akuntabel. Total alokasi prioritas 20 10- 2014

2.6.

9,8 Milyar

Program

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

Kegiatan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen


19

2.7.

2.8.

2.9.

Sasaran

Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM

Indikator Indikasi Pagu

Peningkatan kenerja manajemen pada unit kerja 38 Milyar

Kegiatan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis.

Sasaran

Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM.


Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang teknis pada unit kerjanya. 37 Milyar

Kegiatan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM

Sasaran

Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM


Peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang fungsional dan HAM pada unit kerjanya. 40,6 Milyar

Kegiatan

Pendidikan Kedinasan.

Sasaran

Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM.

Indikator

Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan

lulusan

diklat

kepemimpinan

dan

Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian

2.10.

Indikasi Pagu

50,2 Milyar

Program

Dukungan Manajemen Lainnya

Kegiatan

Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham

Sasaran

Peningkatan kualitas SDM Kemenkumham

Indikator

1. Persentase unit berkesinambungan 108,2 Milyar

Indikasi Pagu Program 2.11.

Kegiatan

dan Pelaksanaan

kerja dan

Tugas

Teknis

yang memiliki kaderisasi pegawai yang memperoleh

Pengawasan dan Peningkatan Kemenkumham Pengawasan Inspektorat khusus.

Akuntabilitas

Sasaran

Tersedianya mekanisme responsif terhadap kinerja aparat.

Indikator

Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu.

Indikasi Pagu

19 Milyar

Program

Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian.


pengaduan

masyarakat

Aparatur

yang

20

2.12.

Kegiatan

Pelayanan keimigrasian.

dokumen

Sasaran

Peningkatan pelayanan fasilitas keimigrasian.

perjalanan

dokumen

visa

perjalanan,

dan

fasilitas

visa

dan

Indikator 1. Biaya pelayanan keimigrasian yang transparan; 2. Persentase penerbitan persetujuan visa yang memenuhi standar dengan data akurat; 3. Persentase kebijakan pemberian paspor RI yang memenuhi standar dengan data akurat; 4. Persentase pemberian paspor TKI Timur Tengah yang memiliki standar; 5. Jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan memenuhi standar; 6. Persentase kebijakan pemberian izin keimigrasian yang memenuhi standar dengan data akurat. Indikasi Pagu 2.13.

Kegiatan

Persetujuan izin tinggal dan status keimigrasian.

Sasaran

Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian.

Indikator

2.14.

35 Milyar

1. Persentase persetujuan izin tinggal yang diterbitkan; 2. Persentase persetujuan alih status yang diterbitkan sesuai standar; 3. Jumlah persetujuan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) dan penelaahan status kewarganegaraan yang diterbitkan sesuai standar.

Indikasi Pagu

2, 9 Milyar

Program

Administrasi Hukum Umum

Kegiatan

Administrasi Badan Hukum

Sasaran

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan jasa badan hukum PT dan badan hukum sosial yang sesuai standar dan akuntabel serta berbasis IT dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah.

Indikator

1. Persentase administrasi pelayanan jasa hukum Perseroan Tertutup yang sesuai standar dan akuntabel; 2. Persentase administrasi pelayanan jasa hukum PT, Lembaga Keuangan dan fasilitas penanaman modal yang sesuai standar dan akuntabel; 3. Persentase administrasi pelayanan jasa hukum badan hukum sosial yang sesuai standar dan akuntabel; 4. Persentase pengumuman dalam TBN secara tepat waktu dan persentase layanan permohonan badan hukum berbasis IT dengan data yang lengkap dan akurat; 5. Persentase penyelesaian gugatan masyarakat dan pemberian pendapat hukum secara akuntabel.

Indikasi Pagu

127 Milyar


21

2.15.

Program

Pembinaan Penyelenggaraan HKI.

Kegiatan

Penyelenggaraan sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

Sasaran

Peningkatan kualitas sistem Hak Cipta, Design Industri, Design tata letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang yang memperoleh perlindungan hukum dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah.

Indikator

1. Persentase pendaftaran hak cipta Design Industri, Design tata letakSirkit Terpadu, dan Rahasia Dagang; 2. Per se nta se a dmi ni str a si kel eng ka pan d ok ume n permohonan, mutasi dan lisensi hak cipta, hak tata letak sirkuit terpadu, desain industri dan rahasia dagang yang sesuai standar; 3. Persentase administrasi klasifikasi dan penyelesaian pemeriksaan substantif desain industri yang sesuai standar; 4. Persentase pengumuman desain industri dan penerbitan surat pendaftaran ciptaan, sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu serta sertifikat dan perpanjangan desain industri yang sesuai standar; 5. Persentase pelayanan hukum di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang sesuai standar.

2.16.

Indikasi Pagu

8,6 Milyar

Kegiatan

Penyelenggaraan Sistem Paten.

Sasaran

2.17.

Peningkatan kualitas system paten yang memperoleh perlindungan hukum dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah.

Indikator

1. Persentase administrasi pemeriksaan substantif sesuai standar; 2. Persentase administrasi penerbitan sertfikat paten dan pemeliharaan sesuai standar; 3. Persentase pelayanan hukum di bidang paten sesuai standar.

Indikasi Pagu

14 Milyar

Kegiatan

Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis.

Sasaran

Peningkatan kualitas system Merek dan Indikasi geografis dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah.

Indikator 1. Persentase pendaftaran hak merek dan indikasi geografi; 2. Per se nta se a dmi ni str as i k ele ngk apa n do kum en permohonan merek dan indikasi geografis, perpanjangan, mutasi dan lisensi serta pengklasifikasian merek sesuai standar; 3. Persentase administrasi pemeriksaan substantif merek; 4. Persentase administrasi pemeriksaan substantif indikasi geografi sesuai standar; 5. Persentase penerbitan sertifikat merek dan indikasi geografis serta perpanjangan merek sesuai standar; 6. Persentase Pelayanan hukum di bidang merek. Indikasi Pagu

17,4 Milyar


22

2.18.

Kegiatan

Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi HKI.

Sasaran

Peningkatan jumlah layanan HKI yang bisa diakses masyarakat secara on line dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat.

Indikator

3.

3.1.

Indikasi Pagu

57,7 Milyar

Fokus Prioritas 3

Peningkatan Penghormatan terhadap HAM.

Sasaran

Meningkatnya upaya pemenuhan dan perlindungan serta penegakan hak-hak asasi manusia sesuai dengan hak-hak yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Indikator

Persentase kementerian/lembaga yang telah melaksanakan kebijakan berdasarkan pendekatan HAM.

Program

Perlindungan dan Pemenuhan HAM

Kegiatan

Kerjasama HAM.

Sasaran

Indikator

3.2.

1. Persentase unit kerja HKI yang terintegrasi dalam aplikasi sistem informasi HKI yang terjamin keamanannya; 2. Persentase unit kerja HKI dan kantor wilayah yang terintegrasi melalui sistem jaringanterintegrasi Kemenkumham; 3. Persentase jumlah dan jenis informasi HKI yang dapat diakses masyarakat secara on line 24 jam dengan data yang up to date; 4. Persentase kelengkapan dokumentasi HKI secara manual dan digital.

Peningkatan kerjsama dalam dan luar negeri dlm rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan perUUan dalam perspektif HAM serta NA instrument HAM internasional. 1. Persentase harmonisasi rancangan peraturan per-UUan dalam perspektif HAM; 2. Jumlah analisis laporan pelaksanaan instrument HAM Internasional dan Naskah akademik instrument HAM Internasional; 3. Jumlah kerjasama luar negeri dalam rangka pemajuan HAM; 4. Jumlah kerjasama dalam negeri dalam rangka implementsi HAM/RANHAM.

Indikasi Pagu

9 Milyar

Kegiatan

Penguatan HAM.

Sasaran Indikator

Indikasi Pagu

Diterapkannya perspektif HAM dalam pelaksanaan kegiatan pada semua bidang pembangunan. 1. Persentase kementerian/lembaga yang melaksanakan kebijakan yang berperspektif HAM; 2. Jumlah program pembelajaran HAM; 3. Jumlah bahan ajar HAM; 4. Jumlah fasilitator pelatihan HAM; 5. Jumlah pelatihan HAM.

telah

10 Milyar


23

3.3.

Kegiatan Sasaran

3.4.

Diseminasi HAM Meningkatnya Kementeri an/Lembaga, Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memperoleh diseminasi HAM.

Propinsi

Indikator

1. Jumlah K/L atau daerah yang telah melaksanakan RAN HAM; 2. Jumlah penyuluh HAM; 3. Jumlah evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM.

Indikasi Pagu

8 Milyar

Kegiatan

Informasi HAM

Sasaran

Informasi yang dapat Kabupaten/kota tentang HAM

Indikator

Indikasi Pagu

1. 2. 3. 4.

diakses

dari

K/L,

Provinsi

dan

dan

Jumlah data HAM yang diolah dari KL propinsi dan kabupaten/kota; Jumlah evaluasi dan laporan tentang HAM; Jmlah akses jalur informasi HAM melalui penyediaan koneksi internet; Jumlah layanan informasi melalui media cetak dan elektronik.

7 Milyar

2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembangunan hukum diarahkan pada (1). Terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; (2). Perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan makin lancar. Dalam rangka mendukung pembangunan hukum dan mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang meliputi program pembangunan bidang pembinaan hukum nasional, pembentukan hukum, pemajuan hak asasi manusia, administrasi hukum umum, pembinaan pemasyarakatan, pembinaan hak kekayaan intelektual, peningkatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahun 2010-2014 sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut :


24

1

Program

Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian

Tujuan

1. Menciptakan supremasi hukum; 2. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.

Sasaran

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mampu menjawab

kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu; Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum; 3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat; 4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel. 2.

Kegiatan Prioritas

Indikasi Pagu Kegiatan Tupoksi

1. Pelayanan dokumen perjalanan visa keimigrasian 2. Persetujuan izin tinggal dan status keimigrasian.

dan

fasilitas

37,9 milyar Pelayanan

Dokumen

Perjalanan,

Visa

dan

Keimigrasian, Perumusan Kebijakan Teknis Perjalanan, Visa, Ijin Masuk, Izin Bertolak, dan Fasilitas

Fasilitas Dokumen

Ke im igr a si an, Per set uj uan Izin T i ngg al da n St at us Keimigrasian, Perumusan Kebijakan Teknis Izin Tinggal, Alih Status Keimigrasian, Status Keimigrasian dan Surat Keterangan Keimigrasian Serta Izin Tinggal Khusus/Darurat, PendeteksianPelanggaranAtauKejahatanKeimigrasian, Perumusan Rancangan Kebijakan Teknis Keimigrasian, Penyidikan dan Penindakan Pelaku Tindak

Intelejen

Pidana Keimigrasian, Penyajian Data Jegah Perumusan Kebijakan Teknis Penyidikan dan Penindakan

Tangkal,

Keimigrasian, Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian , Perumusan Kebijakan Teknis Lintas Batas dan Kerjasama Keimigrasian Antar Negara dan Organisasi Internasional, Aplikasi On Line 24 Jam, Perumusan Kebijakan Teknis Sistim Informasi Keimigrasian, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan. Indikator

2

Indikasi Pagu

1. Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti; 2. Persentase target kinerja yang terpenuhi. 2.08 1,0 Milyar

Program

Administrasi Hukum Umum.

Tujuan

1. 2. 3.

Menciptakan supremasi hukum; Memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan hak asasi manusia Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.


25

Sasaran 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu; 2. Seluruh masyarakat terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya; 3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat; 4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel. Kegiatan Prioritas

Administrasi badan hukum

Indikasi Pagu

127 milyar

Kegiatan Tupoksi

3

Administrasi Hukum Perdata, Pidana, Tatanegara, Internasional, Badan Hukum, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Indikator

Persentase target kinerja yang terpenuhi.

Indikasi Pagu

381,6 Milyar

Program

Pembinaan/Penyelenggaraan Hak Kekayaan Intelektual.

Tujuan


Sasaran 1. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum; 2. Hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional; 3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat; 4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel Kegiatan Prioritas

Indikasi Pagu

1. Penyelenggaraan sistem Hak Cipta, Desain Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang; 2. Penyelenggaraan sistem paten; 3. Penyelenggaraan sistem merek dan indikasi geografis; 4. Penyelenggaraan sistem teknologi infomrasi HKI.

Industri,

97,7 milyar

Kegiatan Tupoksi Penyelenggaraan Penyidikan Hak Kekayaan Intelektual, Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Penyelenggaraan Sistem Paten, Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis, Penyelenggaraan Kerjasama dan P eng emb ang an Ha k K eka ya an Int el ekt ua l, Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Hak Kekayaan Intelektual, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.


26

4

Indikator


Indikasi Pagu

400,9 Milyar

Program

Pembentukan Hukum.

Tujuan


Sasaran

Kegiatan Prioritas

Indikasi Pagu

5

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu; 2. Seluruh PeraturanPerundang-undangan di tingkat nasional maupun daerah harmonis dan melindungi kepentingan nasional; 3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat; 4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel; 5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law Center memiliki Kantor Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap Kabupaten/Kota. 1. Perancangan peraturan perundang-undangan; 2. Harmonisasi peraturan perundang-undangan; 3. Fasilitasi perancangan peraturan daerah. 122,5 milyar

Kegiatan Tupoksi

Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, Publikasi, Kerjasama dan Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan, Litigasi Peraturan Perundang-Undangan, dan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Indikator


Indikasi Pagu

236 Milyar

Program

Pembinaan Hukum Nasional.

Tujuan

Sasaran

1. Menciptakan supremasi hukum; 2. Memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional. 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu; 2. Seluruh desa sadar hukum; 3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat; 4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel; 5. Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law Center memiliki Kantor Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap Kabupaten/Kota


27

Kegiatan Prioritas

1. Penyelenggaraan

Pelayanan Teknis, Hukum, Analisa dan

Pembangunan

Perencanaan Evaluasi dan

Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundangundangan serta Kerjasama Bidang Hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional;

2. Penyelenggaraan penelitian

serta

pelayanan pertemuan

teknis, ilmiah

pengembangan Sistim Hukum

pengkajian dalam

dan rangka

Nasional;

3. Penyelenggaraan pelayanan teknis, pengembangan penyuluhan hukum dan pembudayaan kesadarfan hukum nasional. Indikasi Pagu Kegiatan Tupoksi

6

112,6 milyar Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian, Penelitian, Pertemuan Ilmiah Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan, Peningkatan Program Legislasi Nasional dan Program Legislasi Daerah Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan, Kerjasama Bidang Hukum, Dokumentasi Jaringan Informasi Hukum, Publikasi dan Pengolahan Data, Pengembangan Penyuluhan Hukum, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya


Persentase target kinerja yang terpenuhi 23 9,8 milyar

Program Tujuan

Pembinaan Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Sasaran

Menciptakan supremasi hukum; Memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan ham; 3. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional

1. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum;

2. Seluruh masyarakat terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya;

3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;

4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.

Kegiatan Prioritas

1 . Pe mbi naa n pen ye len gga r aan k egi ata n di b ida ng pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara; 2. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang keamanan dan ketertiban; 3. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan warga binaan pemasyarakatan; 4. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana; 5. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan dan anak


28

Indikasi Pagu Kegiatan Tupoksi

Indikator

28,1 milyar Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan, Pembimbingan Klien dan Anak, Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Pengendalian Dan Pengamanan Pemasyarakatan, Kesehatan dan Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan, Hubungan Masyarakat, Database dan Kerja Sama, Dukungan Teknis, Administrasi dan Manajemen. Persentase target kinerja yang terpenuhi

Indikasi Pagu 7.

207, 2 Milyar

Program Tujuan

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia. 1. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional; 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Sasaran 1. 2.

Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat; Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas.

Kegiatan Prioritas 1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen 2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan teknis 3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan fungsional dan HAM; 4. Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan. Indikasi Pagu

8.

165,8 Milyar

Kegiatan Tupoksi

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen, Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Hak Asasi Manusia serta Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

Indikator


Indikasi Pagu

4 12,5 Milyar

Program

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Tujuan

Sasaran

1. Menciptakan supremasi hukum; 2. Memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional. 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu; 2. Seluruh masyarakat terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya; 3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat; 4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.


29

Kegiatan Prioritas

Kerjasama HAM,Penguatan HAM,Diseminasi HAM,Informasi HAM

Indikasi Pagu

34 M

Kegiatan Tupoksi

Diseminasi Hak Asasi Manusia, Penguatan

Hak Asasi

Manusia, Teknologi Informasi Hak Asasi Manusia, Harmonisasi dan Kerjasama Hak Asasi Manusia, Pelayanan Komunikasi Hak Asasi Manusia, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya. Indikator Indikasi Pagu 9.

Program Tujuan Sasaran

Kegiatan Prioritas Indikasi Pagu Kegiatan Tupoksi

Persentase peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berperspektif HAM. 150,9 Milyar Peningkatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.

1. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan

dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat; 2. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel. Pengawasan inspektorat khusus. 19 Milyar Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I, Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II, Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III, Pengawasan Kinerja Inspektorat Pengawasan Kinerja Inspektorat Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

Indikator Indikasi Pagu 10.

Khusus, Dukungan

Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu. 145,5 Milyar

Program

Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tujuan

1. Menciptakan Supremasi Hukum; 2. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.

Sasaran

Kegiatan Tupoksi


Hak

Asasi

Manusia

1. Pembentukan peraturan perUUan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu; 2. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat. Penelitian, evaluasi dan pengembangan hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, mediasi dan transformasi konflik, hak-hak kelompok khusus, dukungan manajemen dan teknis lainnya. Persentase target kinerja yang terpenuhi. 118,4 Milyar.


30

11.

Program

Du kun gan Man aj eme n d a n T ug as T ek ni s L ai nny a Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Hukum dan HAM.

Tujuan

Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.

Sasaran

Kegiatan Prioritas Indikasi Pagu Kegiatan Tupoksi

1. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat; 2. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel; 3. Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan. Pengelolaan dan pembinaan kepegawaian Kemenkumham. 108,2 Milyar Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dalam Rangka PengeluaranJangka Menengah dan Berbasis Kinerja, Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian, Pengelolaan Barang Milik Negara, Hubungan Masyarakat dan Hubungan LuarNegeri, Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan, Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Pengelolaan Pelayanan Daktiloskopi, Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika, Pengelolaan Administrasi Pelayanan, Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah, (Pengelolaan Gaji/Honorarium/Tunjangan, Peningkatan kemampuan penanggulangan permasalahan kesehatan pada warga binaan pemasyarakatan, peningkatan hak pendidikan bagi anak didik Pemasyarakatan, dan Penyediaan pemberian imbalan para pegawai teknis keimigrasian, pemasyarakatan, teknis fungsional dan pegawai lainnya sejumlah + 40.505 pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan kinerja/Remunerasi).

12.


Persentase target kinerja yang terpenuhi. 17.847,2 Milyar

Program Tujuan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.

Sasaran

1.

Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat; 2. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel; 3. Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan.


31

Kegiatan Tupoksi Pemenuhan standar minimum pembiayaan pemeliharaan barang milik negara/asset yang meliputi Kantor Wilayah, Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Balai Pemasyarakatan, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, Balai Harta Peninggalan, Kanim, Rudenim, Atase Imigrasi Perwakilan RepublikIndonesiadiLuarNegerisertakelengkapannya; Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum tertampung dan teratasi dalam tahun anggaran 2007, 2008 dan 2009 antara lain penanggulangan over kapasitas, pembangunan kantor-kantor baru di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan pelayanan Hukum dalam rangka melaksanakanamanatyangditetapkanperaturanperUUan; Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Indikator Indikasi Pagu

Persentase target kinerja yang terpenuhi. 3.892,0 Milyar


32

BAB III RENCANA KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2009

Implementasi arah dan kebijakan lembaga melalui penetapan strategi secara komprehensif disusun rencana kerja yang mendorong percepatan terwujudnya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam penyusunan rencana kerja tahunan dipertimbangkan potensi dan keterbatasan anggaran yang tersedia serta skala prioritas sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2005 – 2009 untuk mengarahkan pembangunan nasional yang berhasil. Prioritas pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia pada tahun 2009 dititikberatkan pada pembangunan substansi hukum berupa penyusunan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat berlaku efektif pada masayarakat sehingga supremasi hukum dapat terwujudnyatakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Rencana kerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2009 berupa 12 program utama yang masing-masing melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran sebagaiberikut : 1.

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara.  Tujuan program ini adalah mencapai Aparatur yang bersih dan baik melalui pengawasan yang handal dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggara obyektif serta mendukung terwujudnya pengawasan melekat.  Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit yang akuntabel dilingkungan aparatur negara.  Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur Negara

2.

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur  Tujuan program ini adalah meningkatkan sumber daya manusia dibidang hukum.  Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan dalam kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara.


33

3. Program Penerapan Kepemerintahan.yang baik  Tujuan program ini adalah : - Meningkatkan pembinaan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan administrasi Kementerian. - Tercapainya aparatur yang bersih dan baik melalui pengawasan yang handal dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan objektif.  Sasaran yang akan dicapai adalah : - Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. - Terwujudnya sistem pengawasan yang akuntabel dilingkungan aparatur negara.  Kegiatan : - Pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan - Penyelenggaraan Operasional Perkantoran - Perawatan Gedung - Perawatan sarana dan Prasarana 4. Program Perencanaan Hukum  Tujuan program ini adalah untuk menciptakan persamaan persepsi dari seluruh pelaku pembangunan khususnya dibidang hukum dalam menghadapi berbagai isu strategis dan global, yang secara cepat perlu diantisipasi agar penegakan dan kepastian hukum tetap berjalan secara berkesinambungan.  Sasaran yang akan dicapai adalah terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundangundangan ditingkat Pusat dan Daerah, dengan  Kegiatan sebagai berikut : - Penyelenggaraan Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) ; - Seminar Hukum dan HAM; - Kerjasama Internasional; - Analisa dan Evaluasi Hukum; - Penyelenggaraan Koordinasi Perencanaan Pembangunan; - Monitoring Pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian; - Penyelenggaraan Koordinasi Perencanaan Pembangunan. 5. Program Pembentukan Hukum  Tujuan program adalah menciptakan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang akan menjadi landasan hukum untuk berprilaku menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  Sasaran program yang akan dicapai adalah terwujudnya tertib peraturan perundang-undangan.  Kegiatan : - Penyusunan /Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan; - Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; - Pengkajian dan Penelitian Hukum dan HAM.


34

6. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM  Tujuan prorgam ini adalah menumbuhkembangkan serta meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia, bagi masyarakat termasuk para penyelenggara Negara agar mereka tidak hanya mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu berprilaku sesuai dengan kaidah hukum serta menghormati hak asasi manusia  Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih serta memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hukum dan HAM.  Kegiatan : - Penyuluhan Hukum; - Penyuluhan HAM. 7. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum

 Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah dibidang hukum serta memberikan bantuan kepada setiap warga negara dengan tidak membedakan warna kulit, golongan, jenis kelamin, suku, etnis, agama dan golongan yang kurang mampu sehingga pelayanan bagi masyarakat benar-benar diperoleh sebagaimana mestinya  Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya pelayanan publik dibidang hukum, mampu menjangkau lapisan masyarakat dan terciptanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat dalam memperoleh keadilan  Kegiatan : - Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian; - Penyelenggaraan Pelayanan HKI; - Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Hukum. 8. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya  Tujuan program adalah memperkuat lembaga penegakan hukum, sebagai upaya mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.  Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya kemandirian lembaga penegak hukum dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum.


35

 Kegiatan : - Pengadaan Tanah; - Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Gedung dan Rumah Negara; - Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana; - Penyelenggaraan Sistem Informasi. 9. Program Penegakan Hukum dan HAM  Tujuan program ini adalah melakukan tindakan preventif dan korektif terhadap penyimpangan kaidah hukum, norma sosial dan pelanggaran hak yang terjadi dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  Sasaran yang akan dicapai adalah kembalinya kepercayaan masyarakat kepada hukum dengan mengutamakan agenda penegakan hukum dan HAM.

 Kegiatan : - Penegakan Hukum; - Penyelenggaraan/Pembinaan Pemasyarakatan; - Pelaksanaan RANHAM. 10. Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum  Tujuan progam adalah meningkatkan kemampuan profesional aparat penegak hukum, petugas pemasyarakatan, petugas keimigrasian, perancang perundang-undangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), para praktisi hukum dan sebagainya.  Sasaran program yang akan dicapai adalah terwujudnya aparatur hukum yang profesional dan berkualitas, cepat dan tanggap dalam mengantisipasi permasalahan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan.  Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Hukum 11. Program Pendidikan kedinasan  Tujuan program ini adalah terciptanya tenaga ahli dibidang pemasyarakatan dan imigrasi yang baik.  Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatkan kualitas SDM dibidang pemasyarakatan dan imigrasi.


36

 Kegiatan : - Penyelenggaraan Pendidikan Ilmu Pemasyarakatan; - Penyelengg araan Pendidikan Ilmu Keimigrasian. 12. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak  Tujuan program ini adalah pengarusutamaaan gender dalam perencanan, kebijakan dan program pembangunan hukum.  Sasaran yang akan dicapai adalah menguatnya sistem dan mekanisme kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, tersusunnya kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender dan yang peduli anak.  Kegiatan : Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dan Anak. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2009 NO 1

PROGRAM Penerapan Kepemerintahan yang Baik

SASARAN Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelengaraan kenegaraan dan kepemimpinan serta terwujudnya sistem pengawasan yang akuntabel di lingkungan aparatur negara.

KEGIATAN Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Poliklinik/ obat-obatan Pengadaan pakaian dinas pegawai. Pengadaan toga/ pakaian kerja sopir/ pesuruh/ perawat/ dokter/ satpam/ tenaga teknis lainnya. -

Penyelenggaraan perpustakaan/ kearsipan/ dokumentasi. Perawatan gedung kantor. * Pemeliharaan gedung kantor * Pemeliharaan halaman kantor Perbaikan peralatan kantor. * Pemeliharaan instalasi * Pemeliharaan komputer * Pemeliharaan AC * Pemeliharaan faximili * Pemeliharaan peralatan kantor * Pemeliharaan PLTD Pengadaan peralatan/ perlengkapan kantor. Perawatan kendaraan bermotor roda 4/ 6/ 10 * Roda 4 Perawatan kendaraan bermotor roda 2 * Roda 2 Langganan daya dan jasa * Listrik * Internet * Telepon * Gas dan air Jasa pos/ giro/ sertifikat Pelayanan Publik Atau Birokrasi Pendidikan dan pelatihan prajabatan Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian


VOL

ANGGARAN

13 bln

1.620.887.718

1Th

2.468.780.545

1 pkt

1 pkt

1 pkt

37

-

Pengambilan sumpah jabatan pejabat negara Rapat-rapat koordinasi/ kerja/ dinas/ pimpinan kelompok kerja/ konsultasi

Kerja sama antar instansi pemerintah/ swasta/ lembaga terkait Iklan/ pengumuman/ pemberitahuan Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan Percetakan/ penerbitan/ penggandaan/ laminasi Monitoring dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Penyusunan program dan perhitungan anggaran Penyusunan RKA-KL, SRAA dan DIPA Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) Peningkatan pelayanan mutasi, pensiun dan pengadaan PNS Pembinaan Dan Penyelenggaraan Administrasi Hukum - Penelitian dan pengembangan hukum - Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi (SJDI) hukum - Penyuluhan dan penyebaran informasi - Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum

2

Pembentukan Hukum

Tersedianya berbagai Peraturan Perundangundangan dan yurisprudensi dalam rangka mengatur perilaku individu dan lembaga.

3

Kesadaran Hukum dan HAM

Terwujudnya penyelenggaraan Negara yg bersih serta memberikan penghormatan & perlindungan terhadap Hukum & HAM

Penyuluhan Hukum dan Koordinasi RANHAM - Penyusunan/ perumusan sistem dan prosedur teknis - Pameran/ visualisasi/ publikasi dan promosi - Pembudayaan dan pemasyarakatan - Penyelenggaraan ceramah/ diskusi/ seminar dan sarasehan

9,361,600,000

4

Pelayanan dan Bantuan Hukum

Terwujudnya Pelayanan Publik di bidang Hukum yang mampu menjangkau lapisan masyarakat & terciptanya kesempatan yg sama bagi anggota masyarakat dlm memperoleh keadilan

Pelayanan Publik atau Birokrasi - Kerjasama antar instansi pemerintah/ swasta/ lembaga terkait

175,521,298,80 0

5

Peningatan Kinerja Lembaga Peradilan

Terwujudnya kemandirian Lembaga penegak hukum dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta tersedianya sarana dan prasarana mobilisasi penunjang pelaksanaan tugas.

- Pendataan dan pengawasan orang asing Pembinaan/ Penyelenggaraan Keimigrasian - Pameran/ visualisasi/ publikasi dan promosi - Pengurusan VISA/ Paspor - Operasional pelayanan hukum - Penyusunan program dan perhitungan anggaran - Pelayanan ibadah haji - Peningkatan kualitas pelayanan publik - Optimalisasi penerimaan negara bukan pajak Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana - Administrasi kegiatan - Pengadaan Tanah; Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Gedung dan Rumah Negara; Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana; Penyelenggaraan Sistem Informasi.

-

-

33,683,516,000

228,704,189,00 0

Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan gedung * Pembuatan pelataran parkir Pengadaan perlengkapan sarana gedung * Pengadaan AC * Pengadaan mesin foto copy Pengadaan meubelair * Pengadaan meubelair


38

-

6

Penegakan Hukum dan HAM

Kembalinya kepercayaan masyarakat kepada hukum dengan mengutamakan agenda penegakan hukum dan HAM meliputi pembeantasan korupsi, anti terorisme, pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya.

7

Kualitas Profesi Hukum

Terwujudnya aparatur hukum yg profesional & berkualitas serta cepat & tanggap dlm mengantisipasi berbagai permasalahan hukum & penyelenggaraan pembangunan

8

Perencanaan Hukum

Tersedianya kebijakan bahan hukum yg sesuai dgn aspirasi msy pada saat ini maupun pada masa yg akan datang mengandung perlindungan & penghormatan thd HAM serta mempunyai daya laku yg efektif & efisien dlm msy

9

Peningkatan Pengawasan & Akuntabilitas Aparatur Negara

Terwujudnya siatem pengawasan yg akuntabel & berkurangnya korupsi di lingk.aparatur negara

-

Pengadaan alat pengolah data * Pengadaan komputer Pengadaan kendaraan bermotor roda-2, roda – 4 * Pengadaan kendaraan bermotor roda-2 berikut biaya surat dan biaya operasional

-

Pengadaan peralatan kantor (inventaris kantor) 92,006,165,000

-

Pengadaan bahan makanan tahanan/ NAPI

-

Penindakan pelanggaran HKI

-

Pembinaan/ koordinasi dan konsultasi pengawasan

-

Operasional pelayanan hukum Pelaksanaan RANHAM dan penindaklanjutan pengaduan kasus HAM Pembinaan pemasyarakatan Pengawasan dan penindakan keimigrasian

Pengembangan Kapasitas/ Kualitas SDM Aparatur - Pendidikan dan pelatihan teknis - Pendidikan dan pelatihan fungsional

25,696,000,000

4,600,000,000 * Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi * Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran -

* Perencanaan/Penyusunan/Pengembangan Program dan Sistem Prosedur Penyelenggaraan Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) ; Seminar Hukum dan HAM; Kerjasama Internasional; Analisa dan Evaluasi Hukum; Penyelenggaraan Koordinasi Perencanaan Pembangunan; Monitoring Pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian; Penyelenggaraan Koordinasi Perencanaan Pembangunan. 15,281,400,000 * Penyelenggaraan Pengawasan & Pemeriksaan Aparatur Negara ( Internal )


39

10

11

12

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Meningkatnya kualitas pengelolaan & akurasi data SDM aparatur, diterapkannya secara bertahap pembinaan karir yg berdasarkan prestasi kerja

Pendidikan Kedinasan

Meningkatkan kemampuan, ketrampilan & profesionalisme pegawai & calon peg.negeri dlm pelaksanaan tugas kedinasan yg diselenggarakan melalui pendidikan profesi

Penguatan Kelembagaan Pengarusutama an Gender Dan Anak

Tersusunnya kebijakan, peraturan hukum & pembangunan yg responsif gender & peduli anak serta menguatnya sistem mekanisme kelembagaan & jaringan pengarusutamaan gender & anak

930,965,000 * Pengembangan Kapasitas / Kualitas SDM Aparatur

: * Penyelenggaraan Pendidikan Ilmu Keimigrasian

103,940,000

- Penyelenggaraan Pendidikan Ilmu Pemasyarakatan

429.560.000 * Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender


40

BAB IV PENGUKURAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2009

A. Capain Kinerja Tahun 2009 Hingga kurun waktu 2009 berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas. Berbagai pencapaian telah berhasil direalisasikan seperti upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, dan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan melakukan terobosan berupa penyusunan peta jabatan sebagi bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah kebutuhan pegawai.dan dilakukan Uji Kepatutan/Fit and Proper Test serta memperbaharui pola karier dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk menjamin obyektifitas dalam promosi jabatan khususnya jabatan Eselon IIa dan Iib selain itu melalui pendidikan dan pelatihan teknis bertambah jumlah aparatur hukum yang profesional di bidangnya seperti Jumlah pejabat fungsional peneliti bertambah 10 orang sehingga peneliti pada saat ini yang telah dimiliki berjumlah 23 orang. Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan lembaga Kementerian Hukum dan HAM ditunjukkan dengan hasil penilaian evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM mengalami peningkatan kualitas dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Tahun 2007

kualifikasi

Discleamer

Tahun 2008

kualifikasi

Discleamer

Tahun 2009

kualifikasi

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Untuk Laporan Kinerja (LAKIP) yang mendapat penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara juga mengalami peningkatan kualitas yaitu dengan semakin tertibnya unit organisasi Eselon II di Pusat : (65 unit kerja) yang menyampaikan laporannya sebagai sumber data yang menunjang keakuratan data laporan dalam penyusunan LAKIP Kementerian Hukum dan HAM tahun 2009 dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2007

yang menyampaikan LAKIP : 6 unit kerja ( 10 % )

Tahun 2008


Tahun 2009


Dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi, Kementerian Hukum dan HAM secara responsive menindaklanjuti setiap arahan dan saran serta hasil evaluasi baik dari masayarakat maupun lembagalembaga terkait. Menindaklanjuti hasil evaluasi LAKIP dari MENPAN tahun 2008 dengan temuan bahwa Perencanaan dan Evaluasi Kinerja kurang maksimal serta belum adanya indikator kinerja sebagai dasar LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

41

pengukuran kinerja, maka pada tahun 2009 telah disusun rumusan rencana kerja yang baru dan lebih jelas dengan disertai sasaran dan target capaian berikut indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja. Lebih jelas diuraikan capaian hasil kinerja pada tahun 2009 menurut pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan sebagai berikut : 1. Program Penerapan Kepemerintahan yang baik : a. Penggunaan APBN tahun 2009 khusus Belanja pegawai digunakan untuk pembayaran gaji, dan tunjangan pegawai dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sebanyak 40.000 orang yang melaksanakan tugas di seluruh unit kerja yang ada di Pusat maupun daerah di 11 unit eselon I, 33 kantor wilayah dan 735 satuan kerja.. b. Pelaksanaan tugas, pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian telah menghasilkan : 1) Perumusan kebijakan penerapan dan pengembangan sistem informasi Kementerian Hukum dan HAM yang terintegrasi dalam arti manajerial dan operasional yang meliputi perumusan master plan unit pusat, pemanfaatan jaringan Sekretariat Jenderal secara terintegrasi, penentuan flat form database server, SOP pengelolaan E-Government, pemeliharaan perangkat server/jaringan Pusat dan Kanwil; Pertemuan penerapan e-government pada Kanwil Sulsel, Sumut, Sultra, Kalteng yang diikuti oleh masig-masing 30 orang peserta. 2) Pengopersaian jaringan situs (Website/Portal www.depkumham. go.id 3) Penyusunan Standar Biaya Khusus 4) Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 5) Penyusunan RKAKL Kementerian Hukum dan HAM 6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan belanja modal ke 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM; 7) Menyusun Bahan Rapat Kerja Komisi III DPR-RI dengan Menteri Hukum dan HAM pada bulan Pebruari, Juni, dan Nopember 2009; 8) Menyusun Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2009; 9) Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas (LPPT) Menteri Hukum dan HAM ; 10) Menyusunan Laporan Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan II dan III Tahun 2009; 11) Penyusunan Laporan Perkembangan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2009; 12) Memantau, mengkoordinasikan, menghimpun, menyalurkan data dan informasi tentang Rapat Kerja Menteri Hukum dan HAM RI dengan Komisi III DPRRI 13) Memantau, mengkoordinasikan, menghimpun, menyalurkan data dan informasi dari lembaga Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai bahan pengembangan hukum 14) Memantau, mengkoordinasikan, meliput, menghimpun hasil-hasil seminar, lokakarya, simposium, diskusi, rapat kerja, konggres, munas yang diselenggarakan oleh organisasi


42

15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22)

23) 24) 25) 26) 27) 28) 29)

kemasyarakatan dan organisasi profesi di bidang hukum sebagai bahan informasi bagi pimpinan Kementerian Hukum dan HAM Mengikuti pertemuan anggota Bakohumas dan menyelenggarakan Pertemuan Bakohumas (Badan komunikasi Hubungan Masyarakat). Menghadiri dan atau menjadi anggota tim dalam penyusunan draft perjanjian internasional yang berhubungan dengan tugas Kementerian Hukum dan HAM RI. Mengikuti dan menghadiri undangan, rapat, workshop, seminar tentang kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Pelaksanaan Hubungan Luar Negeri. Melaksanakan koordinasi (dalam kesempatan terbatas) dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, Melaksanakan sosialisasi hubungan luar negeri ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI yang dilakukan secara bertahap Melakukan pendampingan pada kunjungan para duta besar, pejabat setingkat menteri dan organisasi internasional kepada Menteri Hukum dan HAM, Pengumpulan bahan dari unit-unit Utama untuk penyajian berita melalui Majalah Hukum dan HAM, media elektronik maupun secara langsung kepada masyarakat/wartawan dan mahasiswa Liputan oleh TV maupun TVRI Swasta sebanyak 6 (enam) kali yang dilakukan oeh beberaapa TV Swasta, seperti Indosiar, RCTI, ANTV,TPI, SCTV, Metro TV, TV 7, Global TV. Dalam acara “Kabinet Indonesia Bersatu Menjawab” Di TVRI dan TV Swasta dan Talk Show dengan TV Swasta Kliping berita media cetak konfrensi pers/ Press Release Menerbitkan Majalah Hukum dan HAM Mengelola aplikasi serta counter berita dalam website situs [email protected]. Mengelola aplikasi Content Management Sistem (CMS) Mengelola media online pada situs [email protected]. Pendokumentasian kegiatan penting yang diselenggarakan dalam pelaksanaan tupoksi kementerian khususnya terkait aktivitas Menteri di pusat maupun di daerah.

c. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pemerintah khususnya dalam pengelolaan Harta Kekayaan Negara dan Keuangan Negara telah dilakukan berbagai langkah dan upaya antara lain : 1. Pembinaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi BMN Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada tahun 2009 telah dilaksanakan kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pemelihara barang-barang sesuai dengan peruntukan unit Pusat maupun Daerah ; Implementasi SABMN dilatarbelakangi oleh belum berjalannya implementasi SABMN secara menyeluruh di setiap kantor/satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan telah dikeluarkannya versi baru yaitu aplikasi Simak BMN. Disamping itu pelaksanaan penatausahaan BMN juga belum tertib dan belum ada keseragaman pada unit-unit penatausahaan baik di tingkat Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB) maupun di tingkat Unit Penatausahaan Penggunaan Barang Wilayah. Kegiatan ini antara lain mencakup tugas-tugas :  Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Simak BMN. LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

43

 Memberikan solusi dan menerima masukan serta saran dari UPT dan Kanwil.  Melakukan verifikasi data dan pembinaan penatausahaan BMN.  Menyusun laporan hasil monitoring 2. Pengelolaan BMN. Kegiatan Pengelolaan BMN dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi temuan pemeriksaan BPK dan mendukung percepatan opini laporan keuangan. Kegiatan dilaksanakan menjelang waktu pelaporan semester II 2009 dan dilaksanakan pada Kanwil NTB, NTT, Sulawesi Selatan dan Kalimantan selatan. 3. Penataan Administrasi Sertifikasi Tanah Terkait dengan pelaksanaan tukar menukar (ruilslag) selama tahun 2009 dapat disampaikan sebagai berikut:  Proses Ijin prinsip/Ijin Pelaksanaan Menteri Keuangan RI. a) Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh b) Lembaga Pemasyarakatan Padang c) Rumah Tahanan Negara Painan d) Cabrutan Bagan Siapi-api e) Rumah Tahanan Negara Surakarta f) Eks. Lembaga Pemasyarakatan Semarang g) Eks. Lembaga Pemasyarakatan Sragen h) Tanah Lembaga Pemasyarakatan Ketapang i) Tanah Lembaga Pemasyarakatan Kalabahi j) Lembaga Pemasyarakatan Muara Tebo k) Rumah DInas Kantor Imigrasi dan Bapas DI. Yogyakarta  Tahap Pelaksanaan / Kontrak : a) Rutan Meuredeu b) Kanim Langsa c) Eks. LP Bengkalis d) LP Sekayu e) Rumah Dinas Rutan Trenggalek f) Eks. Rutan Bangli  Penghapusan dengan tindak lanjut HIBAH : a) Hibah tanah seluas 1.180,80 m² kepada Pemerintah Kota Tangerang guna pelebaran jalan di Perintis Kemerdekaan Tangerang; b) Tanah seluas 48.000 M² kepada Pemerintah Kota Tangerang guna Pasar Babakan Tangerang (masih dalam proses).  Penghapusan dengan tindak lanjut / pengalihan status penggunaan yaitu : Tanah seluas 6.690 M² kepada Kementerian Keuangan RI cq Kantor KPKNL (masih dalam proses) 4. Pencetakan Buku Standardisasi.  Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern dengan melalui: LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

44

a) Menyusun buku saku penatausahaan BMN; b) Menyusun draft kebijakan terkait penatausahaan BMN; c) Memberikan penilaian atas kualitas Laporan BMN dan penghargaan dalam rangka peringatan Hari Dharma Karyadhika Tahun 2009.  Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Aplikasi BMN Pembinaan dan pengembangan sistem aplikasi bidang BMN dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran kegiatan penatausahaan BMN guna menghasilkan informasi aset di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan sebagai solusi meningkatkan peran SDM dan fungsi penerapan aplikasi BMN sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171.PMK/05/2007. Kegiatan meliputi : - Evaluasi penerapan aplikasi SABMN; - Analisis kebutuhan informasi data BMN; - Peremajaan perangkat keras; - Instalasi dan pemasangan jaringan; dan - Operasionalisasi pengolahan data aset. 5) Perbendaharaan dan TU Keuangan Realisasi penerbitan Keputusan mengenai penunjukkan / pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji/Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendaharawan Penerima dan Pemegang Uang Muka tahun anggaran 2009 telah diselesaikan Kementerian Hukum dan HAM yang meliputi ; a) Keputusan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji/Penandatangan SPM, Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerima dan Pemegang Uang Muka sebanyak 14 (empat belas) keputusan untuk unit lingkungan Eselon 1 (14 satuan kerja). b) Keputusan pengangkatan Kuasa pengguna Anggaran, Pejabat pembuat Komitmen, Pejabat Penguji/Penandatangan SPM, Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerima dan pemegang Uang Muka secara kolektif 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah sebanyak 33 Keputusan untuk 735 satuan kerja. c) Pengembalian Kerugian Negara tahun 2009 sebanyak 38 kasus senilai Rp.602.417.870 6) Pelaksanaan Anggaran Sebagai gambaran pelaksanaan pekerjaan Bagian Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut :


45

NO

TUPOKSI Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kementerian

2.

PROGRAM

KEGIATAN

-Penerapan Kepemerintahan yang baik -Penegakan Hukum

Penyelenggaraan Operasional Perkantoran : 1. Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran, Inventaris data, pemutahiran data. 2. Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. 3. Mengajukan Surat usulan ABT, Revisi/ Pergeseran Anggaran pada DIPA Kantor/UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM kepada Ditjen Anggaran dan DItjen Perbendaharaan

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara a. Dalam Tahun Anggaran 2009 telah dilakukan Pemeriksaan Rutin berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) dengan realisasi :138 Tim pada 337 UPT/Kantor, dan 2 Tim pada 4 Perwakilan di Luar Negeri dengan rincian sebagai berikut : TARGET AUDIT OBYEK AUDIT

No.

KANTOR / UPT 1

2

1.

PUSAT

a.

BIDANG KEIMIGRASIAN Ditjen Imigrasi BIDANG HUKUM, HAM, HKI Ditjen HKI

b.

c.

REALISASI AUDIT

Jumlah OA

Jumlah Dana OA yang diaudit (Rp.)

Jumlah OA


3

4

5

6

1

1

1

1

Ditjen AHU BIDANG PEMASYARAKATAN

1

1

Ditjen Pemasyarakatan Jumlah

1 4

1 4

2.

DAERAH

a. 1

BID. KEPEGAWAIAN NAD

3

3

2 3

JAWA TENGAH SULAWESI TENGGARA

9 3

9 3

4 5

SUMATERA BARAT JAWA BARAT

3 3

3 3

6 7

D.I. YOGYAKARTA SUMATERA UTARA

3 3

3 3

8 9

LAMPUNG RIAU

6 3

6 3

10 11

JAWA TIMUR MALUKU UTARA

3 3

3 3

12 13

KALIMANTAN TENGAH BANTEN

3 3

3 3

14 15

DKI JAKARTA SULAWESI TENGAH

3 3

3 3


46

TARGET AUDIT OBYEK AUDIT

No.

KANTOR / UPT

Jumlah OA


REALISASI AUDIT Jumlah OA

16

BENGKULU

3

3

17 18

SUMATERA SELATAN KALIMANTAN BARAT

3 3

3 3

19 20

KALIMANTAN SELATAN NUSA TENGGARA BARAT

3 3

3 3

21 22

BALI SULAWESI UTARA

3 3

3 3

23 24

JAWA TIMUR KALIMANTAN TIMUR

3 3

3 3

25 26

GORONTALO SULAWESI BARAT

3 3

3 3

27

MALUKU

3 90

b. 1

Sub Jumlah BID. KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SUMATERA UTARA

3 90

3

3

2 3

LAMPUNG SUMATERA SELATAN

3 3

3 3

4 5

JAWA TENGAH SULAWESI SELATAN

7 6

7 6

6 7

NTT PAPUA

3 3

3 3

8 9

KALIMANTAN TIMUR JAWA TIMUR

3 9

3 9

10 11

KALIMANTAN TENGAH NAD

3 3

3 3

13 14

JAMBI JAWA BARAT

3 6

3 6

15 16

BALI MALUKU UTARA

3 3

3 3

17 18

D.I. YOGYAKARTA SULAWESI BARAT

3 3

3 3

19 20

BANTEN PAPUA BARAT

3 3

3 3

21 22

SULAWESI TENGGARA RIAU

3 3

3 3

23 24

DKI JAKARTA KALIMANTAN SELATAN

3 3

3 3

25

BENGKULU Sub Jumlah

3 88

3 88

c. 1

BID. HUKUM, HAM, HKI DKI JAKARTA

1

1

2 3

PAPUA SULAWESI SELATAN

1 1

1 1

4 5

D.I. YOGYAKARTA KALIMANTAN SELATAN

1 1

1 1



47


No.

KANTOR / UPT

Jumlah OA


REALISASI AUDIT Jumlah OA

6

KALIMANTAN BARAT

1

1

7 8

SUMATERA SELATAN KALIMANTAN TENGAH

1 1

1 1

9 10

KEP. RIAU JAWA BARAT

1 1

1 1

11 12

PAPUA BARAT NTT

1 1

1 1

13 14

JAWA TENGAH MALUKU UTARA

1 1

1 1

15 16

MALUKU NAD

1 1

1 1

17 18

SUMATERA UTARA SULAWESI TENGAH

1 1

1 1

19 20

JAWA TIMUR SULAWESI TENGGARA

2 1

2 1

21

BANTEN

1 22

1 22

Sub Jumlah d. 1

BID. PEMASYARAKATAN JAMBI

3

3

2 3

SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA

3 3

3 3

4 5

JAWA TIMUR KALIMANTAN SELATAN

12 3

12 3

6 7

JAWA TENGAH KALIMANTAN TIMUR

6 6

6 6

8 9

D.I. YOGYAKARTA SULAWESI UTARA

3 3

3 3

10 11

PAPUA JAWA BARAT

3 6

3 6

12 13

SUMATERA BARAT MALUKU UTARA

3 3

3 3

14 15

KALIMANTAN TENGAH SULAWESI SELATAN

3 6

3 6

16 17

JAWA TENGAH KEPULAUAN RIAU

3 3

3 3

18 19

SULAWESI TENGAH NTT

3 3

3 3

20 21

MALUKU BALI

3 3

3 3

22

NTB

3 87

3 87

Sub Jumlah e. 1

BID. KEIMIGRASIAN KALIMANTAN BARAT

2

2

2 3

KEP. RIAU RIAU

4 4

4 4

4

JAWA BARAT

2

2



48


No.

KANTOR / UPT

REALISASI AUDIT


Jumlah OA

Jumlah OA

5

JAWA TENGAH

4

4

6 7

JAMBI NAD

2 2

2 2

8 9

JAWA TIMUR SUMATERA UTARA

4 4

4 4

10 11

KALIMANTAN TIMUR GORONTALO

2 2

2 2

12 13

LAMPUNG KALIMANTAN SELATAN

2 2

2 2

14 15

NTT SULAWESI UTARA

2 2

2 2

16 17

MALUKU SULAWESI SELATAN

2 2

2 2

18

PAPUA

2 46

2 46

4

4

341

341

Sub Jumlah LUAR NEGERI Jumlah Seluruhnya


b. Terhadap pemeriksaan rutin (berdasarkan PKPT) terdapat 1356 temuan dan dikelompokkan menurut kondisi temuan, penyebab temuan dan rekomendasi temuan dengan rincian sebagai berikut : 1) Klasifikasi Kondisi Temuan APIP Pusat Berdasarkan PKPT Tahun 2009

01 02 03

JUMLAH KEJADIAN 2 0 616

0,15 0,00 45,43

74.323.140,00 0,00 0,00

04

28

2,06

0,00

05

92

6,78

0,00

06 07 08

0 189 425

0,00 13,94 31,34

0,00 0,00 0,00

09

0

0,00

0,00

10

4 1356

0.30 100

0,00 74.323.140,00

NO

KLASIFIKASI KONDISI TEMUAN

KODE

1. 2. 3. 4.

Kejadian yang merugikan Negara Kewajiban penyetoran kepada Negara Pelanggaran peraturan perundang-undangan Pelanggaran prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan anggaran Habatan kelancaran kegiatan Hambatan kelancaran tugas pokok Kelemahan administrasi Ketidaklancaran pelayanan kepada masyarakat Temuan audit lainnya Jumlah

5. 6. 7. 8. 9. 10


%

NILAI (Rp)

49

2) Rincian Kasifikasi Penyebab Temuan Hasil Audit APIP Pusat Berdasarkan PKPT NO

KLASIFIKASI PENYEBAB TEMUAN

KODE

KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 1. Kelemahan dalam organisasi 2. Kelemahan dalam kebijakan 3. Kelemahan dalam perencanaan 4. Kelemahan dalam pembinaan personil 5. Kelemahan dalam prosedur 6. Kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan 7. Kelemahan dalam reviu/pengawasan intern SUB TOTAL KEJADIAN KELEMAHAN LAIN DILUAR SISTEM PENGENDALIAN INTERN 1. Kelemahan eksternal hambatan kelancaran kegiatan 2. Kelemahan eksternal hambatan kelancaran tugas pokok 3. Kelemahan ketidaklancaran pelayanan aparatur pemerintah SUB TOTAL KEJADIAN

JUMLAH KEJADIAN

100 101 102 103 104 105 106 107

76 17 270 125 311 412 109 1320

5,60 1,25 19,91 9,22 22,94 30,38 8,04

0 36 0 36

0,00 2,66 0,00

1356

100

200 201 202 203

TOTAL KEJADIAN

%

3) Klasifikasi Rekomendasi Dari Temuan Audit Berdasarkan PKPT JUMLAH KEJADIAN 0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

3000 4000

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

5000 6000

1347

99,34

74.323.140,00

1

0,07

0,00

2

0,15

0,00

6

0,44

0,00

0

0,00

0,00

1356

100

74.323.140,00

NO

KLASIFIKASI REKOMENDASI

KODE

1. 2.

Rekomendasi bersifat finansial Rekomendasi bersifat dapat dinilai dengan uang Rekomendasi bersifat hukuman Rekomendasi bersifat keputusan pengadilan/arbitrase Rekomendasi bersifat penegakan aturan Rekomendasi bersifat peningkatan kehematan Rekomendasi bersifat peningkatan efisiensi/produktifitas Rekomendasi bersifat peningkatan efektifitas Rekomendasi peningkatan sistem pengendalian intern Jumlah

1000 2000

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

7000 8000 9000

%

NILAI (Rp)

4) Hasil Yang Dicapai berdasarkan PKPT : 1) Telah ditindak lanjuti 560 temuan dengan nilai Rp.0,00 sehingga terdapat saldo sebanyak 796 temuan dengan nilai Rp. 74.323.140,00 seperti tampak pada tabel berikut ini: Jumlah dan Klasifikasi Tindak Lanjut Hasil Audit Berdasarkan PKPT Tahun 2009


50

4

5

6 7 8

9

10

NILAI (Rp)

01

0

0

0

0

0

0

02

1

74.323.140

0

0

1

74.323.140

03

609

0

242

0

5000

367

0

04

25

0

9

0

5000

16

0

05

92

0

13

0

5000

79

0

06

0

0

0

0

0

0

07

195

0

81

0

5000

114

0

08

430

0

211

0

5000

219

0

09

0

0

0

0

0

0

10

4

0

4

0

0

0

1356

74.323.140

560

0

796

74.323.140

BENTUK TINDAK LANJUT (KODE)

5000

TIDAK DAPAT DI TINDAK LANJUTI Jumlah Kejadian

NILAI (Rp)

Jumlah Kejadian

3

NILAI (Rp)

Jumlah Kejadian

2

Kejadian yang merugikan negara Kewajiban penyetoran kepada negara Pelanggara n peraturan perundangundangan Pelanggara n prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan Penyimpan gan dari ketentuan pelaksanaa n anggaran Hambatan kelancaran kegiatan Hambatan kelancaran tugas pokok Kelemahan administrasi Ketidak lancaran pelayanan kepada masyarakat Temuan lainnya JUMLAH

Jumlah Kejadian

1

REKOMEND ASI

BELUM SELESAI

KODE

NO

SELESAI

NILAI (Rp)

2) Periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 terdapat tambahan temuan tahun anggaran 2008 sebanyak 601 temuan dengan nilai Rp.135.837.000 dan tindak lanjut sebanyak 544 temuan dengan nilai Rp.0, sehingga saldo temuan yang masih dipantau sebanyak 551 dengan nilai Rp.264.565.200 seperti pada tabel berikut ini :


51

Jumlah dan Klasifikasi Tindak Lanjut Hasil Audit Berdasarkan PKPT Tahun 2008

5

6

7 8

9

10

NILAI (Rp)

Jumlah Kejadian

4

NILAI (Rp)

Jumlah Kejadian

3

NILAI (Rp) Jumlah Kejadian

2

Kejadian yang merugikan negara Kewajiban penyetoran kepada negara Pelanggaran peraturan perundangundangan Pelanggaran prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan anggaran Hambatan kelancaran kegiatan Hambatan kelancaran tugas pokok Kelemahan administrasi Ketidak lancaran pelayanan kepada masyarakat Temuan lainnya JUMLAH

BELUM SELESAI

Jumlah Kejadian

1

REKOMENDASI

NILA I (Rp)

01

3

47.586.225

1

26.479.225

100

2

21.107.000

0

0

02

7

155.816..450

3

18.772.250

100

4

137.044.200

0

0

03

640

106.414.000

530

0

500

11 0

106.414.000

0

0

04

19

0

19

0

500

0

0

0

0

05

46

0

21

0

500

25

0

0

0

06

72

0

67

0

500

5

0

0

0

07

199

0

169

0

500

30

0

0

0

08

568

0

449

0

500

11 9

0

0

0

09

7

0

7

0

500

0

0

0

0

10

45 160 6

0

43

0

500

0

0

0

309.816.675

1309

45.251.475

2 29 7

264.565.200

0

0

KODE

NO

SELESAI

TIDAK DAPAT DI TINDAK LANJUTI

BENTUK TINDAK LANJUT (KODE)

5) Pemeriksaan Khusus (Audit Non PKPT) a. Dengan jumlah 38 Tim dan menghasilkan 177 temuan seperti tampak dalam tabel berikut ini :


52

Klasifikasi Audit Non PKPT (Pemeriksaan Khusus) NO

JENIS AUDIT

A. B. C.

Audit Kinerja Audit Investigatif Audit dengan tujuan lainnya

JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)

JUMLAH OA

tertentu

Jumlah

0 38

0 62.565.000

0

0

38

62.565.000

b. Dengan jumlah 177 temuan dengan nilai Rp.62.565.000,- yang harus dipantau tindak lanjutnya dan dikelompokkan menurut klasifikasi kondisi temuan, dengan rincian seperti tampak dalam tabel berikut : Klasifikasi Kondisi Temuan APIP Pusat Berdasarkan Non PKPT

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Penyalahgunaan Wewenang Pelayanan Masyarakat Korupsi/Pungli Kepegawaian/Ketenagakerjaan Pertanahan/Perumahan Hukum/Peradilan Kewaspadaan Nasional

01 02 03 04 05 06 07

JUMLAH KEJADIAN 0 0 0 22 0 0 0

8.

Tatalaksana/Birokrasi

08

154

87,01

0,00

9. 10.

Lingkungan Hidup Lain-lain Jumlah

09 10

0 1 177

0 0,56 100

0,00 62.565.000 62,565.000

NO

KLASIFIKASI KONDISI TEMUAN

KODE

%

NILAI (Rp)

0 0 0 12,43 0 0 0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c. Hasil Yang Dicapai Non PKPT Dari 177 temuan dan telah selesai dilanjuti 121 temuan dan terdapat saldo yang masih proses sebanyak 56 temuan. Bentuk tindak lanjut dari pemeriksaan khusus adalah penegakan aturan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 maupun berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR), seperti tampak dalam tabel berikut ini :

TP /TGR

PIDANA

LAIN

01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 03

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

04

22

14

8

0

0

19

0

0

3

05 06

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


53

KET

SEBAG IAN BENAR

PP 30/80

TIDAK BENAR

5. 6.

BENAR

2. 3. 4.

Penyalahgunaan Wewenang Pelayanan Masyarakat Korupsi/Pungli Kepegawaian /Ketenagakerjaan Pertanahan /Perumahan Hukum /Peradilan

SELESAI

TINDAK LANJUT

JML

1.

REKOMENDASI

STATUS PENYELESAIAN

KODE

NO

DALAM PROSES

Jumlah dan Klasifikasi Tindak Lanjut Hasil Audit Berdasarkan Non PKPT Tahun 2009

7. 8. 9. 10

Kewaspadaan Nasional Tatalaksana /Birokrasi Lingkungan Hidup Lain-lain JUMLAH

07 08 09 10

0 154 0 1 177

0 41 0 1 56

0 113 0 0 121

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 154 0 0 173

0 0 0 1 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 3

6) Kegiatan Pengawasan Lainnya Tujuan kegiatan pengawasan lainnya dalam Tahun Anggaran 2009 : a. Kegiatan Pemantauan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap hasil temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal maupun hasil temuan pemeriksaan BPK dan BPKP dalam rangka pembinaan dan evaluasi hasil pemeriksaan tindak lanjut, untuk dilakukan penertiban dan penanganan tindak lanjut (juktip) dapat diterapkan secara efektif b. Kegiatan reviu internal atas Laporan Keuangan 2009 Kementerian Hukum dan HAM untuk mengantisipasi opini disclaimer : 1) Melakukan penandatanganan pakta integritas percepatan opini BPK. 2) Melakukan rapat koordinasi dan pembentukan tim terpadu. 3) Melakukan pembinaan SAI dan kegiatan rekonsiliasi aset BMN. 4) Melakukan pendampingan dalam penyusunan Laporan Keuangan yang bekerja sama dengan BPKP. 5) Melakukan pendampingan dengan BPK dalam pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2009. c. Kegiatan Pemeriksaan Serentak terhadap masalah-masalah yang sedang berkembang saat itu (curren isue), diantaranya : 1) Pemeriksaan terhadap PNBP Visa on Arival; 2) Pemeriksaan terhadap penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2009; 3) Pemantauan/evaluasi terhadap program kerja 100 hari Menteri Hukum dan HAM. 7) Hasil Temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPKRI) dan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Masyarakat Melalui Sekretariat Negara RI a. Hasil Temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sampai dengan triwulan III Tahun 2009 berjumlah 244 kejadian, yang telah ditindak lanjuti (TL) sebanyak 105 kejadian, jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti (TPB) adalah 139 kejadian yang dapat dikelompokkan seperti tampakdalam tabel berikut ini : Saldo temuan pemeriksaan BPKP s/d 31 Desember 2009 No.

Unit

TP

Nilai (Rp)

TL

Nilai (Rp)

TPB

Nilai (Rp)

Unit Pusat 1

Ditjen Imigrasi

44

366,388,832.00

0

0.00

44

366,388,832.00

2

Sekjen

6

25.496.426,00

5

25.496.426,00

1

0,00

3

Ditjen AHU

3

0,00

0

0,00

3

0,00

53

391.885.258,000

5

25.496.426,00

48

366.388.832,00

Jumlah Perwakilan 1

NAD

2

2,187,000.00

2

2,187,000.00

0

0.00

2

Sumatera Utara

4

158.869.501.60

2

155.785.401.60

2

3.084.100.00


54

No.

Unit

TP

Nilai (Rp)

TL

Nilai (Rp)

TPB

Nilai (Rp)

3

Sumatera Barat

4

14,469,610.00

3

0.00

1

14,469,610.00

4

Riau

3

16,517,750.00

1

0.00

2

16,517,750.00

5

Kepulauan Riau

1

0.00

1

0.00

0

0.00

6

Jambi

2

110,698,742.50

1

45,690,742.50

1

65,008,000.00

7

Bengkulu

5

23,235,433.13

4

19.535.433.13

1

3.700.000.00

8

Sumatera Selatan

16

420,553,469.10

7

101,114,681.20

9

319,438,787.90

9

Lampung

4

107,935,609.94

4

107,935,609.94

0

0,00

10

DKI Jakarta

37

460,503,155.76

4

298,960,690.38

33

161,542,465.38

11

Banten

2

4.500.000.00

1

4.500.000.00

1

0.00

12

Jawa Barat

17

625,511,324.86

7

192.730.289.61

10

432.781.035.25

13

Jawa Tengah

0

0.00

0

0.00

0

0.00

14

Yogyakarta

0

0.00

0

0.00

0

0.00

15

Jawa Timur

4

170,378,000.00

3

2,800,100.00

1

167,577,900.00

16

Kalimantan Barat

2

6,781,765.00

1

65,000.00

1

6,716,765.00

17

Kalimantan Tengah

0

0.00

0

0.00

0

0.00

18

Kalimantan Timur

8

0.00

3

0.00

5

0.00

19

Kepulauan Babel

0

0.00

0

0.00

0

0.00

20

Kalimantan Selatan

0

0.00

0

0.00

0

0.00

21

Sulawesi Utara

5

34.700.668.22

1

1.662.120.00

4

33,038.548.22

22

Gorontalo

6

67,334,652.00

5

57,534,652.00

1

9.800.000.00

23

Sulawesi Tengah

11

145,852,622.20

7

11,691,898.00

4

134,160,724.20

24

Sulawesi Tenggara

7

35,853,487.55

7

35,853,487.55

0

0.00

25

Sulawesi Selatan

4

22,207,591.71

4

22,207,591.71

0

0.00

26

Sulawesi Barat

0

0.00

0

0.00

0

0.00

27

Bali

2

0.00

2

0.00

0

0.00

28

NTT

25

124,104,939.37

25

124,104,939.37

0

0.00

29

NTB

0

0.00

0

0.00

0

0.00

30

Maluku

0

0.00

0

0.00

0

0.00

31

Maluku Utara

0

0.00

0

0.00

0

0.00

32

Papua

15

1,032.605.017.98

4

20.783.772.00

11

1.011.821.245.98

33

Irian Jaya Barat

5

0.00

1

0.00

4

0.00

91

2.379.656.931,93

139

2.746.045.763,93

Jumlah

Total Jumlah

191

3.584.800.340,92

100

244

3.976.685.598,92

105

1.205.143.408,99

1.230.639.834,99

b. Hasil Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Sampai dengan Semester II Tahun 2009 sebanyak 103 temuan 220 Saran, 84 temuan 190 saran telah selesai ditindak lanjuti dan 19 temuan 30 saran masih dalam proses penyelesaian dan dipantau oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM seperti dalam tabel berikut ini :


55

Saldo temuan pemeriksaan BPK s/d 31 Desember 2009

13

Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun 2007 dan 2008 pada Kanwil Papua Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun 2007 dan 2008 pada Kanwil Lampung Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun 2007 dan 2008 pada Kanwil Sumatera Selatan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun 2007 dan 2008 pada Kanwil DKI Jakarta Pelaksanaan anggaran kegiatan tahun 2006 dan 2007 dan pembinaan kemandirian / keterampilan narapidana serta kegiatan penambangan batu kapur dengan PT Holcim Indonesia Tbk Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun 2008 pada Ditjen Pemasyarakatan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun 2007 dan 2008 pada Kanwil Sulawesi Utara Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun 2007 dan 2008 pada Kanwil Gorontalo Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun 2008 dan 2009 pada Kanwil Jawa Barat Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun 2008 pada Ditjen AHU Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun 2008 pada Ditjen P P Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun 2008 pada Ditjen Imigrasi Laporan Keuangan 2008 (SPI)

14

Laporan Keuangan 2008 (Kepatuhan)

1.

2.

3.

4.

5.

6

7

8

9 10 11 12

JUMLAH


SARAN

DIPANTAU TEMUAN

SARAN

TL SELESAI TEMUAN

OBYEK PEMERIKSAAN

SARAN

NO

TEMUAN

JUMLAH

10

19

4

13

6

6

4

9

4

9

0

0

5

13

5

13

0

0

7

13

7

13

0

0

7

12

6

9

1

3

7

7

7

7

0

0

10

24

10

24

0

0

7

19

1

6

6

13

14

36

11

33

3

3

7

22

3

17

4

5

3

7

3

7

0

0

8

12

8

12

0

0

10

18

10

18

0

0

4

6

4

6

0

0

103

217

83

187

20

30

KET

56

c. Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Masyarakat Melalui Sekretariat Negara RI Tindak Lanjut Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Sekretariat Negara Republik Indonesia STATUS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT

b. Kepala Kanwil Sumatera Utara

5

6

7

LAIN-LAIN

4

Dugaan Terjadinya KKN dalam usulan promosi dan mutasi jabatan struktural pada Kanwil Dep. Hukum dan HAM Sumatera Utara

SELESAI PIDANA

3

a. Lusiana Trgn

DALAM PROSES

TP/TGR

2

B.2805/Se tneg/D5/06/2009 tanggal 5 Juni 2009

b. TERLAPOR

SUBSTANSI PENGADUAN MASYARAKAT

PP 30/80

1

1

a. PELAPOR

TDK BENAR

NO & TGL SURAT AGENDA

BENAR

NO. URUT

PENYELESAIAN

8

9

10

11

X

X

3. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sehubungan dengan adanya tuntutan dari berbagai pihak akan perlunya reformasi dalam birokrasi, dimana Pegawai Negeri Sipil sebagai motor penggerak birokrasi maka untuk pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM perlu dilakukan kebijakan dan langkah-langkah sebagai berikut : a. Dalam penyusunan formasi penambahan pegawai baru, telah dilakukan penyusunan peta jabatan sebagi bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah kebutuhan pegawai. b. Untuk menjamin obyektifitas dalam promosi jabatan khususnya jabatan Eselon IIa dan IIb, telah dilakukan Uji Kepatutan/Fit and Proper Test serta memperbaharui pola karier dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan tuntutan dan perkembangan organisasi. c. Untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pegawai telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1). Menyelenggarakan pendidikan program Sarjana dan Pasca Sarjana, baik yang dibiayai dari dana Kementerian Hukum dan HAM maupun dari sponsor yang tidak mengikat, serta melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi. 2). Mengirim peserta untuk mengikuti pendidikan/pelatihan ke luar negeri; 3). Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan, teknis maupun fungsional. d. Untuk membina perkembangan mental, rohani dan kesehatan jasmani pegawai dilakukan bimbingan rohani dan pelayanan kesehatan kepada pegawai. Untuk mencapai sasaran tersebut maka bidang Kepegawaian telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Kegiatan Umum Kepegawaian LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

57

KET

12



Pelaksanaan Formasi dan Pengendalian Pangkat adalah sebagai berikut : No

Golongan

Tahun 2009

1 2 3 4

III/b III/a II/c II/a

68 orang 681 orang 701 orang 1.426 orang

Jumlah

2.876 orang

2) Kegiatan Pengembangan  Memproses usulan calon penerimaan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya sebanyak : - Satya Lancana Karya Satya Pusat : 270 orang - Satya Lancana Karya Satya Kanwil : 1.157 orang  Ujian Penyesuaian Ijazah dan Seleksi Diklat : - Ujian Dinas TK I : 36 Orang - Ujian Dinas TK II : 16 Orang - Ujian Penyesuaian Ijasah S1 : 649 Orang - Ujian penyesuaian Ijazah S2 : 36 Orang - Seleksi Diklat PIM III : 118 Orang - Seleksi Diklat Pim IV : 87 Orang 4) Kegiatan Pemberhentian, Pensiun Dan Disiplin Pegawai  Pegawai yang pensiun  Pensiun Pegawai Gol IV/b ke Atas  Pensiun Pegawai Gol IV/a Kebawah  Pensiun Janda/Duda  Menerbitkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin :  Hukuman disiplin tingkat ringan  Hukuman disiplin tingkat sedang  Hukuman disiplin tingkat berat  - Penurunaan Pangkat selama 6 Bulan  - Penurunan Pangkat selama 1 tahun  - Pembebasan Jabatan  - Pemberhentian dengan Hormat  - Pemberhentian dengan Tidak Hormat  Penguatan hukuman displin  Perubahan Hukuman disiplin  Pemberhientian sementara LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

: : 48 : 175 : 15

Orang Orang Orang

: 3 : 4

SK SK

: 18 :105 : 8 : 18 : 39 : : 1 : 6

SK SK SK SK SK SK SK SK 58

 Pengaktifan kembali setelah putusan BAPEK : 1 SK 5) Kegiatan Bina Sikap Mental dan Kesehatan Pegawai  Penglepasan jama’ah calon Haji pegawai Kementerian Hukum dan HAM RI.  Menyelenggarakan Shalat Idul Fitri, Penerimaan dan Penyaluran Zakat, Shalat Idul Adha dan Pemotongan Hewan Qurban.  Ceramah ramadhan ba’da dhuhur bekerjasama dengan masjid Husnul Khatimah Kementerian Hukum dan HAM RI.  Menyiapkan program dan membantu pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama setiap ramadhan di Unit-unit Eselon I yang ada di lingkungan Kantor Kementerian Hukum dan HAM R.I Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan.  Menyelenggarakan buka puasa bersama di masjid Husnul Khatimah Kementerian Hukum dan HAM RI.  Sosialisasi Membangun Kompetensi Spiritual dan Sosial Kepemimpinan Dengan Kecerdasan Emosional Spiritual di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I (80 Eselon III pada bulan September 2006 dan 80 Eselon IV pada Juni 2007)  Melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan bagi pegawai dan keluarganya yang dilaksanakan di Poliklinik Umum, Poliklinik Gigi dan BKIA.  Pengadaan obat-obatan, baik keperluan Poliklinik Umum dan Poliklinik Gigi, dimana sumber dana diperoleh dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Administrasi      

Hukum Umum dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Seminar Kesehatan dengan judul ‘’Waspada Sebelum Divonis Penyakit Jantung’’ bekerjasama dengan Sea Quill November 2009 Seminar Kesehatan dengan judul ‘’Diabetes Serta Komplikasinya Pada Pria dan Wanita’’ bekerjasama dengan Sea Quill November 2009 Seminar Kesehatan dengan judul ‘’Kehidupan Seks Yang Sehat Diusia Menopause dan Andropause Serta Gejala, Penanganan dan Pencegahan Rematik’’ bekerjasama dengan Bayer Pemeriksaan laboratorium. Pengurusan Kartu Asuransi Kesehatan.

4. Program Perencanaan Hukum Dalam mellaksanakan program perencanaan hukum dilakukan beberapa kegiatan antara lain : melakukan penelitian, study banding dan upaya-upaya pengembangan nilai dan implementasi Hak Asasi Manusia antara lain :


59

a. Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan 15

Penelitian

10

Evaluasi 5

Pengembangan

0 2006

2007

2008

2009

b. Penyusunan 1 (satu) buku pedoman dengan judul “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan bagi Lanjut Usia”. Sampai dengan akhir tahun 2009 jumlah buku pedoman yang telah dihasilkan tampak dalam grafik di bawah ini : Perbandingan Jumlah Buku Pedoman

5 4 3 2 1 0 2006

2007

2008

2009

c. Kegiatan LITBANG lainnya adalah sebagai berikut : 1) Rapat Koordinasi Teknis dengan tema “Peningkatan Penelitian dan Pengembangan melalui Program Kemitraan dalam Pembangunan Hukum dan HAM” dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/BAPPEDA seluruh provinsi di Indonesia & Pusat Studi HAM dari berbagai perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Indonesia. 2) Telah membuat dan menerbitkan “Buku Pedoman Penelitian” sebagai acuan dalam melakukan penelitian. 3) Berkaitan dengan hari HAM sedunia menyelenggarakan 2 (dua) kegiatan yaitu: a). Seminar Sehari “Bung Hatta dan Perkembangan HAM di Indonesia” pada tanggal 9 Desember 2009. b). Penganugerahan Bung Hatta Award untuk Hak Asasi Manusia yang diberikan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana – Bali pada tanggal 10 Desember 2009. 4) Bimbingan Teknis Penanganan HAM di Provinsi DKI Jakarta dengan sasaran sebagai berikut : a). Tercapainya alih pengetahuan teknis prosedur pemajuan, penghormatan dan pemenuhan HAM baik berdasarkan hak-hak Sipil dan Politik, hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, HAM Yang Berat dan hak-hak Kelompok Rentan; dan b). Terwujudnya upaya guna mendukung penegakan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia. LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

60

5) Bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur serta dengan Pusat Studi HAM Universitas Surabaya di bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi hak asasi manusia. 6) Mengikuti pertemuan Internasional, diantaranya : a). Pertemuan dengan Presiden Dewan Pengungsi Australia (Australia); b). Regional Consultation on a strategic framework for active healthy ageing in the South-East Asia Region (WHO, Srilanka); c). The 20th Anniversary of The UN Convention of The Rights of The Childs (Mesir); d). Observation of The Assylum Mechanism in the Philipines (UNHCR, Philipina); dan e). Using The Law and Legal Policy for Effective Responses to HIV and AIDS (IDLO, Australia). 7) Kegiatan Program Insentif Riset untuk Peneliti dan Perekayasa LPND dan LPD Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional yang menghasilkan 6 judul penelitian, yaitu : a). Kajian Nuansa Substansi Disintegrasi Pada Buku-buku Pelajaran dan Bacaan yang Beredar di Papua; b). Pendidikan Berbasis Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan; c). Sistem Intervensi Pendidikan Perdamaian Pada Mata Pelajaran Terkait Pada Jenjang Pendidikan Dasar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; d). Pemetaan Isu Disintegrasi di Papua dan Solusinya; e). Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia dan Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional : Studi Pemetaan dan Pengembangan diberbagai SMU Unggulan; dan f). Pengembangan Model Analisis Dampak HAM : Studi Kasus Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo – Jawa Timur. 8) Sebagai Ketua Forum Komunikasi KelitbanganFKK pada tahun 2009 mengadakan pertemuan berkala dengan topik bahasan Balitbang menyongsong 2010-2014 dengan tujuan : a). Optimalisasi potensi komunitas penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung penelitian kemitraan DIKTI; b). Isu perbatasan dan alur laut Kepulauan Indonesia : Pembangunan kawasan perbatasan di wilayah utara NKRI; c). Pola Konsentrasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial; d). Pengembangan kelembagaan Litbang mendukung peningkatan kemampuan IPTEK dan daya saing nasional; e). Optimalisasi Program Insentif Bagi Komunitas Litbang; dan f). Aktualisasi Peran FKK dalam Pembangunan Wilayah Perbatasan. g). Disamping itu FKK juga melakukan kegiatan penelitian bersama di daerah perbatasan di Propinsi Nusa Tenggara Timur. d. Pengumpulan Data (Rencana Judul-judul dan Rencana Pelaksana) Legislasi Nasional dan Bahan Forum Dialog Nasional Hukum dan Non Hukum, 1) Melaksanakan kegiatan Dialog Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Rangka Pembentukan Sistem Hukum Nasional di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan tgl. 17 s/d 19 Desember 2009


61

2) Pada tanggal 18 Juni 2009 bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Propinsi Kalimantan Selatan dan Universitas Lambung Mangkurat, melakukan kegiatan forum dialog hukum, diantaranya : a) Pengolahan dan Pemanfaatan Penelitian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, disampaikan oleh Sumijati Sahala, SH.,M.Hum,APU b) Pengolahan dan Pemanfaatan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, disampaikan oleh Noor M. Aziz, SH.,MH,MM c) Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, disampaikan oleh : H. Muhammad Effendi, SH.,MH 3) Melakukan kegiatan Forum Dialog Hukum tentang Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional, yang dilaksanakan di Pekan Baru, pada tanggal 23 Juli 2009, bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Propinsi Riau dan Universitas Riau. Adapun Judul-Judul penyajian pada forum dialog tersebut adalah : 1) Pengolahan dan Pemanfaatan Penelitian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, disampaikan oleh Mosgan Situmorang, SH.,MH 2) Pengolahan dan Pemanfaatan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, disampaikan oleh Noor M Aziz, SH.,MH,MM 3) Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Daerah di Pekanbaru,Riau,disampaikan oleh Sukanda Husen,S.H,LL.M. 4) Melaksanakan kegiatan pemaparan proposal penelitian sebagai berikut : a) Judul Penelitian : ‘’Penelitian Hukum Tentang Perlindungan Kawasan Pantai Terhadap Kerusakan Lingkungan’’. b) Judul Penelitian : ‘’Penelitian Hukum Tentang Efektifitas Undang-Undang Money Laundering’’. c) Judul Penelitian : ‘’Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pengembalian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia’’. d) Judul Penelitian : ‘’Penelitian Hukum Tentang Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat’’. e) Judul Penilitian : ‘’Penelitian Hukum Tentang Ganti Rugi atas Tanah dan Bangunan Bagi Kepentingan umum’’. f) Judul Penelitian : ‘’Penelitian Hukum Tentang Penyerdehanaan Proses Peradilan’’. g) Judul Penelitian : ‘’Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemisahan Pembinaan dan Pengawasan Perbankan’’. 5). Seminar Hukum Nasional Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris Yang Bersifat Nasional Bagi Warga Negara Indonesia di Jakarta tgl. 6 s/d 7 Mei 2009. 6). Lokakarya Penyelamatan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi di Surakarta Jawa Tengah 7). Menyusun Rencana kegiatan Pertemuan Ilmiah Tahun Anggaran 2010, dengan merekomendasikan Tema-Tema Pertemuan Ilmiah sebagai berikut : a) Simposium tentang Masalah Hukum Pemekaran Daerah; b) Simposium tentang Masalah Hukum Holding BUMN Bidang Pertambangan; c) Simposium tentang Aspek Hukum Reksadana Syariah. LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

62

d) Seminar Hukum tentang Perlindungan Pengetahuan Tradisional; e) Seminar tentang Aspek Hukum Perdagangan Manusia terutama Wanita dan Anak-anak; f) Seminar Hukum tentang Perlindungan Hak-Hak Pribadi. g) Seminar Hukum tentang Fungsi Sosial Rumah Sakit; h) Seminar tentang Masalah Hukum Asuransi Syariah i) Lokakarya tentang Standar Pelayanan Publik 8) Perencanaan Legiaslasi : a) Menyusun daftar RUU Prioritas Tahun 2010 usulan Pemerintah. b) Menyusun Rancangan Daftar RUU Tahun 2010 – 2014 (Prolegnas Jangka Menengah ) usulan Pemerintah. c) Monitoring perkembangan RUU Program Legislasi Nasional Tahun 2009 khususnya yang diprakarsai oleh Pemerintah. d) Menetapkan 153 RUU dalam Prolegnas 2009 – 2014 dengan data sebagai berikut :  Bidang POLHUKAM sebanyak 67 RUU  Bidang PEREKONOMIAN sebanyak 49 RUU  Bidang KESRA sebanyak 37 RUU e) Kerjasama Pengembangan Hukum  Inventarisasi konvensi dari tahun 2000 – 2005  Inventarisasi permasalahan hukum tahun 2009 di seluruh provinsi  Mengkoordinasi kegiatan Forum Group Diskusi  Menyelenggarakan kursus bahasa Inggris. f) Analisa Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik  Mengevaluasi peraturan perundang-undangan (UU) yang terbit tahun 1995 – 2000  Menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik.  Mensosialisasikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik g) Publikasi Hukum dan Pelayanan Teknis  Melaksanakan rangkaian proses kegiatan penerbitan yang meliputi pengumpulan bahan dan pengkoreksian bahan yang diterbitkan dalam 25 judul hasil kegiatan BPHN, 2 nomor majalah hukum nasional, satu nomor jurnal bahasa Inggris dan dua nomor jurnal penelitian.  Menjilid buku hasil kegiatan BPHN dan Peraturan Perundang-undangan. h) Melaksanakan pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi, Informasi dan Perpustakaan Hukum) dianggota jaringan (pusat dan daerah) sebagai berikut:  melakukan sosialisasi dan evaluasi JDIH  menyelenggarakan bimbingan teknis JDIH manual dan otomasi  menyelenggarakan pertemuan berkala dan rapat koordinator di jajaran Kementerian Hukum dan HAM  melakukan pemetaan kondisi anggota jaringan yang didasarkan 5 (lima) aspek pengelolaan JDIH LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

63

5. Program Pembentukan Hukum a. Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan 1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang a) RUU tentang Narkotika b) RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. c) RUU tentang Lambang Palang Merah. d) RUU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 2) Pelaksanaan dan perkembangan kegiatan pembahasan RUU yang berasal dari DPR-RI : a) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. b) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. c) RUU tentang Kekuasaan Kehakiman. d) RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. e) RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. f) RUU tentang Perubahan Kedua atas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 3) RUU yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM yang telah disetujui, disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang : a) RUU YANG BERASAL DARI PRESIDEN - RUU tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime (Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir). - RUU tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convent Againts Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, melengkapi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir) - RUU tentang Pengesahan Protocol Against The Smuggling Of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing The United Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, melengkapi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnational Terorganisir). - RUU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi - RUU tentang Narkotika b) RUU YANG BERASAL DARI DPR-RI - RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung - RUU tentang Kekuasaan Kehakiman - RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum - RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

64

- RUU tentang Perubahan Kedua atas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama b. Pendokumentasian dan Perpustakaan, telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Melaksanakan penataan koleksi perpustakaan; 2) Melaksanakan penyusunan dan penataan peraturan perundang-undangan sebagai dokumentasi dan bahan perpustakaan baik, buku-buku hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berupa : a) Buku-buku hukum yang telah diolah dengan sistem standar perpustakaan dan menggunakan program khusus standar internasional (CDS/ISIS yang dibuat oleh UNESCO) sebanyak : 1600 judul; b) Peraturan Perundang-undangan tingkat pusat dari tahun 1945 sampai dengan tahun 2009 diolah dengan program yang sama sebanyak : 8078 Peraturan; c) Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara disusun menurut tahun peraturan dari tahun 1945-2003, dan Tahun 2007; d) Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk lembaran lepas dalam Tahun 2009, yang telah ada antara lain, yaitu: - Undang-Undang sebanyak : 27 buah. - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang : 3 buah. - Peraturan Pemerintah sebanyak : 48 buah. - Peraturan Presiden sebanyak : 33 buah - Keputusan Presiden sebanyak : 12 buah. - Intruksi Presiden sebanyak : 3 buah. c. Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam kegiatan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPERPPU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Rancangan Peraturan Presiden (RPERPRES), memperhatikan 2 (dua) aspek penting, yaitu : 1) Pengharmonisasian yang berkenaan dengan konsepsi materi muatan peraturan perundang-undangan mencakup : a). Pengharmonisasian konsepsi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan dengan Pancasila, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara dan Pancasila juga merupakan cita hukum. b). Pengharmonisasian konsepsi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan secara vertikal. Pengharmonisasian secara vertikal merupakan konsekuensi dari adanya jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan. c). Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. d). Pengharmonisasian materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan secara horizontal agar tidak tumpang tindih dan saling bertentangan, karena hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ambiguitas dalam penerapannya. LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

65

e). Pengharmonisasian materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan dengan konvensi/perjanjian internasional terutama yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia. f). Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan teori hukum, asas hukum, sistem hukum, pendapat para ahli yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan disusun. g). Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi, terutama terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung atas permohonan pengujian (judicial review) peraturan perundang-undangan. h). Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan hukum yang tidak tertulis dan norma-norma lainnya, seperti norma agama, kesusilaan, sopan santun, dan sebagainya i). Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan rancangan peraturan perundang-undangan lain dan antara pasal-pasal dalam rancangan peraturan perundangundangan itu sendiri 2). Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan menyangkut kerangka peraturan perundang-undangan, hal-hal khusus, ragam bahasa dan bentuk peraturan perundang-undangan, sesuai dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004.


66

d. Kegiatan pengharmonisasian dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009 adalah sebagai berikut : Tahun

RUU

RPERPU

RPP

RPERPRES

RKEPPRES

RINPRES

RKEPPRES

JML

2004

52

2

44

0

12

3

12

113

2005

31

4

90

41

0

0

0

166

2006

30

0

85

7

0

0

0

122

2007

26

2

119

9

0

0

0

156

2008

22

0

112

10

0

0

0

144

2009

18

0

150

6

1

0

1

175

TOTAL

179

8

600

73

13

3

13

876

Tahun

Jenis PUU

Jml

Selesai

Proses

Dikembalika n

% selesai

% Proses

% dikembalika n % selesai keseluruhan

e. Kegiatan pengharmonisasian yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

2009

RUU

18

9

6

3

50.0%

33.3%

16.7%

RPP

150

88

57

5

58.7%

38.0%

3.3%

0.0%

100.0 %

0.0%

0

0.0%

100.0 %

0.0%

8

55.4%

40.0%

4.6%

1 Jan s/d 31 Des

PERPRES

RKEPPRES

6

6

1

0

1

175

97

70

55.4%

JUMLAH PERATURAN P-UU-AN YANG HARMONISASIKAN

f. Kegiatan Publikasi, Kerjasama dan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan : 1) Publikasi, telah menerbitkan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 6 sebanyak 4 nomor dan menyelesaikan terjemahan Peraturan Perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, yaitu : a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 2). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya. 3). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. 4). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang. 2) Kerja Sama, telah melaksanakan : a). Sosialisasi Rancangan Undang-Undang sebanyak 6 kegiatan dari 8 kegiatan yang direncanakan. b). Kerjasama antar negara/lembaga internasional di bidang hukum dan perundang-undangan dalam bentuk pelatihan, lokakarya/seminar, penelitian di bidang perundang-undangan, studi banding LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

67

maupun bentuk-bentuk lain yang disepakati kedua belah pihak (terlampir). Adapun lembaga internasional tersebut : Attorney-General’s Department (AGD) Australia; Center for International Legal Cooperation (CILC) Belanda dan National Legal Reform Program (NLRP) Belanda. g. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan, hasil yang dicapai : 1) Januari–Desember 2009 : JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO.

JMLH

JMLH TLN

52

52

JMLH BN

1

Undang-Undang

2

PERPU

4

4

3

Peraturan Pemerintah

78

52

4

Peraturan Presiden

16

-

5

Peraturan Bank Indonesia

33

22

6

Peraturan BPK

-

-

7

Peraturan KAPOLRI

-

-

18

8

Peraturan Menteri Pertahanan

-

-

26

9

Peraturan Menteri Perindustrian

-

-

40

10

Peraturan Menteri Perdagangan

-

-

47

11

Peraturan Menteri Agama

-

-

39

12

Peraturan Menteri Kehutanan

-

-

71

13

Peraturan Menteri Hukum dan HAM

-

-

28

14

Peraturan Meneg Perumahan Rakyat

-

-

5

15

Peraturan Meneg Pemberdayaan Perempuan

-

-

5

16

Peraturan Kepala Sandi Negara

-

-

9

17

Peraturan Kepala BKPM

-

-

11

18

Peraturan Menteri ESDM

-

-

34

19

Peraturan Menteri Pertanian

-

-

29

20

Peraturan Menteri Keuangan

-

-

162

21

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

-

-

14

22

Peraturan Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

5

23

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional

1

24

Peraturan Kepala PPATK

25

Peraturan Bersama Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI.

-

-

1

26

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Hukum dan HAM RI

-

-

1

27

Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Perdagangan

-

-

1

28

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Badan Pertanahan Negara JUMLAH

1

1 183

130

549

2) Kegiatan lainnya berupa :

a) Pengumuman Hak Angket DPR-RI yang sudah dumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 sebanyak 5 nomor.


68

b) Hak Angket DPR RI terhadap Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Memilihsebanyak 4 nomor. c) Hak Angket DPR RI terhadap Pengusutan Kasus Bank Century sebanyak 6 nomor. h. Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan, telah melaksanakan kegiatan : 1) Mengganti provider yang semula menggunakan provider Rajasa menjadi D-Net; 2) Melakukan updating data yang terdapat di dalam website Direktorat Jenderal Peraturan Perundangundangan yaitu www.djpp.depkumham.go.id mengingat kegiatan pengundangan peraturan perundangundangan sejak tanggal 1 Maret 2007 telah berpindah dari Sekretariat Negara ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. i. Kegiatan Litigasi Perundang-undangan : 1) Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sampai dengan bulan Desember 2009 sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) perkara dengan rincian : a). Permohonan tahun 2003 sebanyak 24 perkara; b). Permohonan tahun 2004 sebanyak 27 perkara; c). Permohonan tahun 2005 sebanyak 26 perkara; d). Permohonan tahun 2006 sebanyak 31 perkara; e). Permohonan tahun 2007 sebanyak 32 perkara; f). Permohonan tahun 2008 sebanyak 39 perkara; dan g). Permohonan tahun 2009 sebanyak 78 perkara.

2) Penanganan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diterima Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 dan di putus pada tahun LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

69

2009 sebanyak 8 (delapan). 3) Permohonan yang diterima Mahkamah Konstitusi pada periode Januari-Desember 2009 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) permohonan dengan rincian sebagai berikut : a). Telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) permohonan. b). Belum diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebanyak 41 (empat puluh satu) permohonan. j. Penanganan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan Sengketa Kewenangan Negara Januari – Desember 2009, seperti tampak pada tabel di bawah ini :

Adapun kegiatan lainnya dari Penyiapan dan Pendampingan Persidangan diantaranya : 1). Menyusun keterangan pemerintah atas permohonan pengujian Undang-Undang yang dimohonkan tahun 2009 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) permohonan; 2). Menyampaikan keterangan pemerintah dan tambahan keterangan pemerintah secara tertulis dan lisan disertai bukti-bukti yang relevan di persidangan Mahkamah Konstitusi RI, yaitu: REGISTRASI PERKARA

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

32/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD 46/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 50/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik 51,51,59/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 53/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 54/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 56/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden


70

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

1/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 2/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik 4/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD 5/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 6/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran 7/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana 8/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku 9/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD 11/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Sisdiknas dan Badan Hukum Pendidikan (BHP) 12/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 16/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 18/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Propinsi Papua Barat 19/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 22/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 24/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 25/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 100/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD 101/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 105/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD 117/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 127/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat 133/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kegiatan lainnya Kerjasama Antar Lembaga diantaranya : Koordinasi dan kerjasama dalam rangka pencarian masukan dari narasumber sebagai bahan penyusunan keterangan pemerintah, yaitu : LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

71

1) Melakukan persiapan forum konsultasi dengan berbagai universitas yaitu Universitas Padjajaran, Universitas Hasanuddin, Universitas Brawijaya, Universitas Udayana dan Universitas Sriwijaya. 2) Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali dalam kegiatan Forum Kajian atas Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. k. Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah 1). Data resmi mengenai pembatalan Peraturan Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri dalam kurun waktu 2002 sampai dengan 2009, menunjukan angka 1123 Perda dengan rincian : Tahun 2002 : 19 Peraturan Daerah; Tahun 2003 : 105 Peraturan Daerah; Tahun 2004 : 236 Peraturan Daerah; Tahun 2005 : 126 Peraturan Daerah; Tahun 2006 : 114 Peraturan Daerah; Tahun 2007 : 173 Peraturan Daerah; Tahun 2008 : 229 Peraturan Daerah; Tahun 2009 : 121 Peraturan Daerah (*Oktober 2009) 2). Terinventarisirnya data Peraturan Daerah Tahun 2009 sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) perda dari 27 (dua puluh tujuh) Kabupaten/Kota; 3). Tersusunnya hasil kajian (pengolahan data) dari 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) Perda; 4). Terselenggaranya kegiatan Implementasi Perangkat Pembentukan Peraturan Perundangundangan di 2 (dua) Provinsi yaitu : Ternate, Provinsi Maluku Utara dan di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat; 5). Perundang–undangan 6). Dari sejumlah 145 peraturan perundang–undangan yang mesti diselesaikan sudah selesai 65 peraturan perundang–undangan, 61 sedang dalam proses pembahasan dan 19 peraturan perundang–undangan belum selesai atau sama dengan 22% peraturan perundang–undangan belum selesai. 7). Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR-RI berdasarkan skala prioritas Prolegnas 2007 adalah sebagai berikut : 8). RUU yang berasal dari pemerintah sebanyak 8 buah 9). RUU yang berasal dari DPR – RI sebanyak 2 buah 10). Pengharmonisasi peraturan perundang-undangan telah melakukan kegiatan, antara lain meliputi : 11). Harmonisasi Rancangan Undang-Undang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah, yaitu : 12). RUU yang telah selesai diharmonisasikan berjumlah : 11 13). RUU yang sedang dalam proses harmonisasi berjumlah : 14 14). RUU yang belum proses harmonisasi berjumlah :2 15). Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah sebanyak 107 (seratus tujuh) buah, yaitu : 16). RPP yang telah selesai harmonisasi sebanyak : 49 17). RPP yang sedang proses harmonisasi sebanyak : 43 18). RPP yang belum proses harmonisasi sebanyak : 15 LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

72

19). 20). 21). 22). 23).

Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden sebanyak 9 buah, yaitu RPERPRES yang telah selesai harmonisasi sebanyak :3 RPERPRES yang sedang proses harmonisasi sebanyak :4 RPERPRES yang belum proses harmonisasi sebanyak :2 Harmonisasi Rancangan Peraturan Pengganti Undang-Undang yang telah selesai diharmonisasikan sebanyak :2 24). Harmonisasi peraturan daerah telah melakukan koordinasi dengan 50 (lima puluh) Kabupaten/Kota melalui kegiatan Inventarisasi dan Kajian Peraturan Daerah. Dalam kegiatan tersebut telah diperoleh sebanyak 543 (lima ratus empat puluh tiga) Peraturan Daerah yang akan dilakukan pengkajian terhadap peraturan daerah tersebut. 1) Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan berjumlah 119 nomor yang terdiri dari : No

Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah

1. 2.

Undang - Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Bank Indonesia Peraturan BPK

40 buah 2 buah

3. 4. 5. 6.

53 buah 11 buah 11 buah 2 buah

6. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM 1) Ceramah Penyuluhan Hukum Dalam rangka diseminasi / sosiologi / kampaye serta penyuluhan hukum maka dilaksanakan ceramah hukum kepada masyarakat dengan materi sesuai dengan masalah-masalah aktual yang ada dalam masyarakat, jumlah kegiatan ceramah untuk tahun 2009 diprogram sebanyak 40 (empat puluh) kegiatan dan sampai dengan akhir tahun anggaran kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai program. Kegiatan ceramah ini dilaksanakan bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah, lembaga pendidikan, ormas dan instansi lainnya berdasarkan permintaan; 2) Temu Sadar Hukum Kegiatan Temu Sadar Hukum (TSH) dalam tahun anggaran 2009 diprogramkan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan dan sampai akhir tahun anggaran 2009 telah dilaksanakan semua sesuai program yaitu sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan. 3) Sosialisasi Perundang-Undangan Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan tentang Undang-Undang Pemilu, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Budaya Hukum Kepada Masyarakat diprogramkan sebanyak 6 (enam) Daerah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Sampai dengan bulan Juni 2009 telah dilaksanakan 4 (empat) Daerah yaitu Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Sampai dengan akhir tahun 2009 telah dilaksanakan semua sesuai program yaitu 6 (enam) Daerah yaitu Kanwil Kementerian dan HAM. 4) Peresmian Desa Sadar Hukum Kegiatan Peresmian Desa Sadar Hukum (DSH) pada tahun anggaran 2009 telah dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB Arb. LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

73

5)

6)

7)

8)

Pada tanggal 6 Desember 2009 pukul 10.00 WITA yang peresmiannya dilaksanakan di Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 19 Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Lomba Pengetahuan Hukum Antar Pelajar SMA Tingkat Pusat Kegiatan Lomba Pengetahuan Hukum Antar Pelajar SMA Tingkat Pusat telah dilaksanakan sesuai program. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 13 Agustus 2009 yang diikuti oleh 29 (dua puluh sembilan) regu. Sebagai juara pertama SAM 28 Jakarta, juara kedua SMA Mardiyuana Bogor, juara ketiga SMA 81 Jakarta, dan juara harapan SMA Nusa Putra. Duta Hukum Menyadari bahwa untuk kampanye hukum saat ini memerlukan berbagai media agar mendapat perhatian masyarakat, maka diperlukan tokoh yang menjadi perhatian dan idola masyarakat, sehingga dipandang perlu menunjuk public figure yang memiliki kepedulian terhadap hukum sebagai duta hukum Indonesia. Berdasarkan polling melalui website BPHN, tim pengamat dan berbagai data pendukung, maka ditunjuk Sdri. ARTIKA SARI DEVI, SH. sebagai duta hukum nasional dengan pertimbangan bahwa dari segi brain,beauty & behavior memenuhi syarat,memilki pendidikan hukum, memliki kepedulian terhadap pembudayaan hukum karena yang bersangkutan adalah aktivis di berbagai kegiatan hukum. Media Cetak Pembuatan dalam tahun anggaran 2009 kegiatan pembuatan desain diprogramkan sebanyak 2 (dua) desain yang terdiri dari : a) Pembuatan Modul Penyuluhan Hukum; b) Desain poster dalam bentuk Kalender tahun 2010. c) Pembuatan Modul Penyuluhan Hukum Pembuatan modul penyuluhan hukum tahun anggaran 2009 diprogramkan sebanyak 500 (lima ratus) eksemplar. Kegiatan tersebut sampai akhir tahun anggaran 2009 telah dilaksanakan sesuai program. d) Pembuatan Spanduk Kegiatan pembuatan spanduk untuk tahun anggaran 2009 diprogramkan sebanyak 15 buah, dan telah dilakanakan sesuai program. e) Pembuatan Poster Pembuatan poster dibuat dalam bentuk kalender tahun 2010, yang diprogramkan sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) eksemplar. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah dilaksanakan sesuai program. f) Pembuatan Banner Pembuatan banner diprogramkan sebanyak 40 (empat puluh) buah. Kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2009 telah dilaksanakan sesuai program. g) Pembuatan Baliho Pembuatan baliho diprogramkan sebanyak 2 (dua) buah. Kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2009 telah dilaksanakan sesuai program. Media Elektronik a) Fragmen/Sandiwara RRI


74

Kegiatan fragmen / sandiwara RRI diprogramkan sebanyak 10 kegiatan. Kegiatan tersebut sampai telah dilaksanakan sesuai dengan program. b) Perbincangan/Dialog Interaktif di Televisi Swasta Kegiatan perbincangan/dialog interaktif di TV Swasta diprogramkan sebanyak 10 kali kegiatan. Kegiatan tersebut sampai akhir tahun anggaran 2009 telah dilaksanakan sesuai dengan program. c) Perbincangan Hukum di Televisi Republik Indonesia Kegiatan perbincangan hukum di TVRI telah dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali kegiatan. Nama acara kegiatan tersebut adalah Obrolan Hukum. d) Pembuatan dan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat (PSA) Pembuatan PSA di programkan 2 kali kegiatan, telah selesai dilaksanakan sesuai dengan program dan telah ditayangkan pada bulan Juli 2009. e) Kegiatan Dialog/Wawancara Penyuluhan Hukum melalui Radio Swasta Kegiatan Dialog / Wawancara Penyuluhan Hukum melalui Radio Swasta diprogramkan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan. Pada tahun anggaran 2009 kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan program. f) Kegiatan Dialog/Wawancara Penyuluhan Hukum melalui Radio Republik Indonesia. Kegiatan Dialog/Wawancara Penyuluhan Hukum melalui Radio Republik Indonesia diprogramkan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan. Pada tahun anggaran 2009 kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan program. g) Liputan Budaya Hukum di Metro TV Kegiatan tersebut telah dilakukan liputan budaya hukum yang ditayangkan pada Metro TV dengan tema ”Saatnya Hukum Bicara” yang ditayangkan pada tanggal 26 Oktober 2009. 9) Pameran Kegiatan Pameran pada tahun 2009 diprogramkan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan. Kegiatan Pameran dilaksanakan di 2 (dua) tempat yaitu di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 19 s/d 20 November 2009, dan di Purwakarta pada tanggal 20 Desember 2009. 10) Konsultasi Hukum Konsultasi Hukum diberikan sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat yang bermasalah dengan hukum, kegiatan Konsultasi Hukum diprogramkan sebanyak 200 kasus, untuk memudahkan masyarakat berkonsultasi atau meminta bantuan hukum maka pelaksanaannya dilakukan dengan bekerjasama dengan FH. Univ. Muhammadiyah Jakarta sebanyak 25 kasus, FH. Universitas Djuanda Bogor sebanyak 25 kasus, dan LBH-MK Kowani sebanyak 25 kasus sesuai dengan surat perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Selain kerjasama dengan perguruan tinggi, kegiatan konsultasi hukum juga dilaksanakan di BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) di ruang konsultasi yang terletak di lantai 6 sebanyak 125 kasus. Masyarakat yang memerlukan konsultasi mengenai masalah hukum bisa datang langsung ke Pusat Penyuluhan Hukum BPHN Kementerian Hukum dan HAM R.I. Kegiatan Konsultasi Hukum pada tahun anggaran 2009 telah dilaksanakan sesuai dengan program. 11) Penyuluhan dan sosialisasi HAM : a) Capacity Building dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di bidang Hak Asasi Manusia;


75

b) Capacity Building dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang HAM bagi aparatur bidang HAM di daerah; c) Capacity Building dalam rangka meningkatkan pemahaman dan wawasan di bidang HAM bagi pegawai di lingkungan Ditjen. HAM. d) Pameran dan visualisasi tentang Ditjen. HAM dalam display maupun secara visual. Iklan layanan dan talkshow berkaitan dengan kegiatan HAM di radio. 12) Kegiatan Informasi Hak Asasi Manusia Kegiatan Publisitas Media Elektronik, penyelenggaraan perpustakaan/ kearsipan/ dokumentasi yang meliputi : pengelolaan perpustakan dan pengadaan buku, Publisitas Media Elektronik 3 Paket, serta melalui media cetak berupa pembuatan DVD HAM Tematik, pencetakan jurnal HAM 2.000 Eks, pencetakan poster 2000 Eks dan pencetakan leaflet 2000 Eks. Penyebaran Informasi HAM melalui penerbitan Majalah Mediasi 4000 Eksemplar. 13) Kegiatan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) tahun 2009 a. Rapat koordinasi dengan anggota Pokja Pannas RANHAM 2004 – 2009. b. Melakukan pelatihan-pelatihan HAM dan RANHAM di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota. c. Sosialisasi RANHAM di Propinsi dan Kabupaten/Kota yang telah terbentuk. d. Lokakarya/ Bimbingan Teknis/Pelatihan HAM Provinsi. e. Rapat Koordinasi Teknis dengan para Gubernur dan Bupati/ Walikota. f. Mendorong terbentuknya Pusat Studi HAM (PUSHAM) di Perguruan Tinggi. g. Rapat Koordinasi dan Konsultasi untuk Panitia Pelaksana RANHAM Provinsi/ Kabupten/ Kota. h. Persiapan ratifikasi terhadap instrumen HAM internasional (terlampir). i. Persiapan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan berkaitan dengan masih banyaknya Perda yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. j. Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia k. Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia l. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan RANHAM 7.

Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum 1. Pelayanan administrasi hukum umum memberikan pelayanan hokum kepada masyarakat terkait dengan registrasi dan legislasi status hokum perorangan maupun kelompok atau lembaga antara lain : a. Pengesahan Badan Hukum, pelaksanaan tugas yang sudah dicapai selama bulan Januari-Desember 2009 adalah sebagai berikut : 1) Permohonan DIAN a) Dian I (Pengesahan) = 30.203 b) Dian II (Persetujuan Perubahan AD) = 35.588 c) Dian III (Penerimaan Pemberitahuian A.D) = 1.674 d) Dian III (Penerimaan Pemberitahuan Perubahan DP) = 18.218 e) Dian III lain-lain = 2.617 f) Permohonan Data Perseroan = 102 g) Duplikat Perseroan Terbatas = 259 LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

76

2) Permohonan Yayasan a) Pengecekan Nama Yayasan = 2.455 b) Pengesahan A.D. Yayasan = 4.622 c) Persetujuan Perubahan A.D. Yayasan = 31 d) Persetujuan Pemberitahuan A.D. Yayasan = 767 e) Duplikat Yayasan = 2 3) Permohonan Perkumpulan a) Pengesahan A.D Perkumpulan = 137 b) Persetujuan Perubahan A.D. Perkumpulan = 26 c) Duplikat Perkumpulan = 0 b. Penerbitan Legal Opinion Legal Opinion adalah pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan permintaan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutang, sehubungan dengan salah satu persyaratan efektifnya perjanjian pinjaman atau hibah luar negeri, guna pencairan pinjaman atau hibah tersebut. Permohonan Legal Opinion yang sudah diselesaikan selama tahun 2009 sebanyak 74 permohonan. 1) Persetujuan Ijin Kerja Lawyer Asing Adalah ijin Pemerintah yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada kantor Advokat Indonesia sehubungan dengan rencana kantor tersebut mempekerjakan Advokat Asing Selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2009 jumlah permohonan persetujuan Lawyer Asing yang disetujui sebanyak 43 permohonan. 2) Permohonan Legalisasi Legalisasi adalah mensahkan tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah pada dokumen yang akan dibawa ke Luar Negeri. Dokumen dapat dilegalisir apabila tanda tangan dari pejabat yang menandatangani dokumen yang akan dilegalisasi telah sesuai dengan contoh tanda tangan dari pejabat tersebut yang tersimpan di Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Permohonan legislasi yang sudah selesai selama tahun 2009 sebanyak 51.608 pemohon. 3) Perubahan Nama c. Tentang kenotariatan, pelaksanaan tugas yang sudah dicapai selama bulan Januari-Desember 2009 adalah sebagai berikut : 1) Pengangkatan Notaris = 462 2) Pindah Kedudukan/Wilayah Notaris = 137 3) Pemberhentian notaris = 66 4) Perpanjangan Jabatan Notaris = 69 5) Sertifikat Cuti Notaris = 454 6) Penambahan Nama dan Gelar dan Perubahan nama = 23 7) Surat pemberitahuan perubahan cap dan stempel notaris = 77 Selain hal di atas, Kenotariatan juga melakukan sosialisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Bali.


77

d. Harta Peninggalan, pelaksanaan tugas yang sudah dicapai selama bulan Januari-Desember 2009 adalah sebagai berikut : 1) Laporan data wasiat yang ada wasiat 4.074 dan telah selesai terdatfar 2) Laporan data wasiat Nihil sebanyak 73.915 surat. 3) Perbaikan laporan bulanan daftar wasiat sebanyak 149 permohonan. 4) Permohonan keterangan wasiat sebanyak 6.447 permohonan. 4) Afwezig yang diselesaikan 1 permohonan. 5) Onbeherde diselesaikan 0 permohonan. 6) Pemberian tanda terdaftar sebagai Kurator dan pengurus sebanyak 68. Selain hal di atas, Harta Peninggalan juga melakukan sosialisasi Balai Harta Peninggalan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Sumatera Utara (Medan). e. Pendaftaran Fidusia, pelaksanaan tugas yang sudah dicapai selama bulan Januari-Desember 2009 adalah sebagai berikut : 1) Kegiatan Pendaftaran dan Pemrosesan a) Penyelesaian permohonan Perubahan Sertifikat Fidusia = 100 berkas b) Pencoretan Sertifikat Fidusia = 34 berkas c) Penerbitan Sertifikat Pengganti = 0 berkas 2) Kegiatan Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Sumatera Utara (Medan). 2. Bidang Pidana a. Memberikan pendapat hukum tentang: 1) Dasar Hukum menimbang Tim Penelaahan Dan Pembahasan Tindak Pidana Informasi Elektronik Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia; 2) Penelaahan dan Pembahasan Penjatuhan Pelaksanaan Pidana Mati Di Pengadilan Negeri Pada Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Jawa Timur Dan Propinsi Bali; 3) Penjelasan tentang Penyelesaian Permohonan Grasi yang belum diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia; 4) Permohonan Pengembalian Tanah Ulayat Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Tempatan; 5) Penyelesaian Tanah LP Abepura; 6) Keberatan atas pencemaran nama baik terdakwa dan permohonan persidangan bisa diselenggarakan pada jam kerja normal; 7) Perihal Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Garapan; 8) Permohonan penjelasan mengenai merk & logo Dong Feng yang telah terdaftar di Negara Korea; 9) Perihal permohonan informasi tentang pembebasan bersyarat; 10) Permohonan perkembangan Keputusan Grasi An. Terpidana Moch. Sholeh; 11) Permohonan Perlindungan Hukum dari oknum panitia Pembebasan Jalan Alternatif Lingkar Nagreg;


78

12) Permohonan Bantuan Hukum; 13) pengaduan Warga Negara Prancis Ibagnes Bruno Eugene; 14) Keberatan Keluarga Korban Pembunuhan a.n Almarhum Febry Ruata;

b. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 55, 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan u.b. Direktur Reserse Kriminal tanggal 22 Januari 2008 Nomor AHU 3.AH.07.01-02 perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana; c. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya sehubungan dengan perkara tindak pidana pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya u.b. Direktur Reskrimsus tanggal 12 Pebruari 2009 Nomor AHU 3.AH.07.01-04 perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana; d. Memberikan keterangan sebagai saksi ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur Perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana; e. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya u.b. Direktur Reskrimsus, No. AHU 3.AH.07.01-18 tanggal 24 April 2009, perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana; f. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya u.b. Direktur Reskrimsus, Nomor AHU 3.AH.07.01-20 tanggal 8 Mei 2009, perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana; g. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya u.b. Direktur Reskrimsus, Nomor AHU 3.AH.07.01-21 tanggal 8 Mei 2009, perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana;


79

h. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya u.b. Direktur Reskrimsus, Nomor AHU 3.AH.07.01-22 tanggal 8 Mei 2009, perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana; i. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya u.b. Direktur Reskrimsus, Nomor AHU 3.AH.07.01-26 tanggal 27 Mei 2009, perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana; j. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya sehubungan dengan perkara tindak pidana perlindungan konsumen dan atau Telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 jo UU RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Kepmenperindag RI No.547/MPP/KEP/7/2002 tentang Pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi berbahasa indonesia dan atau Pasal 32 jo Pasal 52 UU RI No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya u.b. Direktur Reskrimsus, No. AHU 3.AH.07.01-28 tanggal 3 Juni 2009, perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana; k. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya u.b. Direktur Reskrimsus, Nomor AHU 3.AH.07.01-26 tanggal 27 Mei 2009, perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana; l. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya sehubungan dengan perkara tindak pidana perlindungan konsumen dan atau Telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 jo UU RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Kepmenperindag RI No.547/MPP/KEP/7/2002 tentang Pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi berbahasa indonesia dan atau Pasal 32 jo Pasal 52 UU RI No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya u.b. Direktur Reskrimsus, Nomor AHU 3.AH.07.01-28 tanggal 3 Juni 2009, perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana; m. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum


80

n.

o.

p.

q.

r.

s.

Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya u.b. Direktur Reskrimsus, Nomor AHU 3.AH.07.01-29 tanggal 3 Juni 2009, perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana; Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya u.b. Direktur Reskrimsus, Nomor AHU 3.AH.07.01-54 tanggal 17Juni 2009, perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana; Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya u.b. Direktur Reskrimsus, Nomor AHU 3.AH.07.01-45 tanggal 24 Juli 2009, perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana; Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan dalam Jabatan dan atau Pemalsuan dan atau Pencucian uang (money laundering) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 3 dan 6 Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Pencucian Uang (Money Loundering), berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya u.b. Direktur Reskrimsus, Nomor AHU 3.AH.07.01-57 tanggal 10 September 2009, perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana; Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya, sehubungan dengan perkara tindak pidana PENGANCAMAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 KUHP Jo pasal 55, berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya u.b. Direktur Reskrimsus, Nomor AHU 3.AH.07.01-59 tanggal 09 Oktober 2009, perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana; Membuat “Question List” sehubungan dengan permohonan ijin liputan Program “Halal” dari Saudara Ika Sakti ONH Produser Madya PT. Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV) berdasarkan surat No.551/DPRD-NDR/09 tanggal 19 Oktober 2009; Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya, sehubungan dengan perkara tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau fitnah melalui Hand Phone dengan cara mengirim SMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 27 ayat 3 Jo pasal 45 ayat 1 UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya u.b. Direktur Reskrimsus, Nomor AHU 3.AH.07.01-60 tanggal 05 Nopember 2009, perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana;


81

t.

Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya, sehubungan dengan perkara tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasa 372 KUHP berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya u.b. Direktur Reskrimsus, Nomor AHU 3.AH.07.01-61 tanggal 05 Nopember 2009, perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana; u. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya, sehubungan dengan perkara tindak pidana di bidang Telekomunikasi dan Pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Jo Pasal 47 UU RI No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Pasal 263 ayat (1), ayat (2) KUHP, berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya u.b. Direktur Reskrimsus, Nomor AHU.3.AH.07.01-64 tanggal 19 Nopember 2009, perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana. 1) Ektradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik a) Sosialisasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana yang dilaksankan di Palembang Sumatera Selatan pada tanggal 5 Mei 2009 tempat pelaksanaan kegiatan di Hotel Sahid No. 1111 Palembang dan dihadiri 50 orang peserta terdiri dari Polri, Kejaksan Negeri, Pengadilan Negeri, Kanwil Dep.Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Akademisi serta LBH yang bertemakan “Dengan Pembudayaan dan Pemasyarakatan Materi Undang-Undang Bantuan Hukum Timbal Balik Meningkatkan Efektifitas Penegakan hukum”; b) Pelaksanaan Kegiatan Pembudayaan dan Pemasyarakatan Materi Pidana di Nusa Tenggara Timur Kupang pada tanggal 3 Juli 2009, materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi; c) Kegiatan Pembudayaan dan Pemasyarakatan Materi UU Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi di Hotel Ambacang Padang, Sumatera Barat pada 11-13 Agustus 2009. 3. Kegiatan Tata Negara a. Bidang Hukum Tata Negara, dari bulan Januari-Desember 2009 telah menyelesaikan : 1) Permohonan Pewarganegaraan RI (Naturalisasi/surat penegasan status kewarganegaraan bagi orang-orang keturunan asing yang tidak memilki dokumen kewarganegaraan dan kependudukan) dan telah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan HAM sebanyak 33 Keputusan. 2) Penyelesaian status kewarganegaraan RI bagi warga negara Indonesia dan eks warga negara Indonesia di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu, Malaysia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-14.AH.10.03 Tahun 2009 Tanggal 3 Maret 2009. Telah diselesaikan dan mendapat pengesahan Menteri sebanyak 38.812 orang/pemohon. 3) Permohonan surat keterangan tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia/ Pelepasan Kewarganegaraan RI menjadi Warga Negara Taiwan R.O.C. Telah diselesaikan dan mendapat surat keterangan sebanyak 1.106 permohonan. 4) Permohonan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum : LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

82

Sisa permohonan pendaftaran tahun 2008 yang belum diselesaikan, sebanyak 91 partai politik, ditambah dengan jumlah permohonan pendaftaran dari bulan Januari-Desember 2009, sebanyak 2 partai politik, sehingga jumlah seluruhnya, sebanyak 93 partai politik. Jumlah seluruh permohonan pendaftaran, sebanyak 93 partai politik tersebut belum dapat diselesaikan karena belum memenuhi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 5) Permohonan pendaftaran perubahan AD & ART dan perubahan kepengurusan partai politik : Jumlah permohonan pendaftaran dari bulan Januari-Desember 2009, sebanyak 9 permohonan, dikurangi dengan 1 permohonan pendaftaran dicabut kembali, sehingga jumlah seluruh permohonan pendaftaran, sebanyak 8 permohonan. Jumlah seluruh permohonan pendaftaran, sebanyak 8 permohonan telah diselesaikan dan mendapat pengesahan Menteri. 6) Surat-surat masuk lain berkaitan dengan partai politik : Sisa surat-surat masuk yang belum diselesaikan tahun 2008, sebanyak 0 surat ditambah dengan surat-surat masuk yang diterima dari bulan Januari-Desember 2009, sebanyak 123 surat, sehingga jumlah seluruhnya, sebanyak 123 surat. Rincian penyelesaiannya, adalah sebagai berikut : a) Telah ditelaah dan dijawab, sebanyak 66 surat, b) Bersifat pemberitahuan, sebanyak 53 surat, c) Sisanya sebanyak 4 surat masih dalam proses penyelesaian. 7) Permohonan salinan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum partai politik yang hilang atau rusak dari bulan Januari-Desember 2009 : nihil. 8) Permohonan salinan keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan AD & ART badan hukum partai politik yang hilang atau rusak dari bulan Januari-Desember 2009 : nihil. 9) Menerima 11 gugatan dari partai politik di PTUN dan Pengadilan Negeri. Rincian penyelesaiannya, adalah sebagai berikut: a) Telah mendapat putusan hakim, sebanyak 8 gugatan b) Masih dalam proses persidangan, sebanyak 3 gugatan 10) Mewakili Menteri Hukum dan HAM menyelesaikan gugatan dari partai politik di PTUN dan PN dari bulan Januari-Desember 2009, sebanyak 3 panggilan sidang. b. Pewarganegaraan, dari bulan Januari-Desember 2009 telah menyelesaikan : 1) Pemberian Kewarganegaraan sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 sebanyak 160 (seratus enam puluh) berkas yang telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2) Penyampaian pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006 Tanggal 26 September 2006, sebanyak 90 (Sembilan puluh) berkas). 3) Menyusun nama-nama orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diumumkan dalam Berita Negara sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) orang, LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

83

terdiri dari Pasal 8 sebanyak 171 (seratus tujub puluh satu) dan Pasal 19 sebanyak 73 (tujuh puluh tiga). c. Bukti Kewarganegaraan RI, kegiatan yang sudah dilaksanakan dari bulan Januari-Desember 2009, diantaranya : 1) Memproses 2999 berkas permohonan pendaftaran memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006, dimana dari bulan Januari sampai dengan Desember 2009 sebanyak 2628 berkas, sisa permohonan tahun lalu sebanyak 591 berkas, dan sisa permohonan yang belum diproses sebanyak 220 berkas. 2) Permohonan pendaftaran memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 42 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 dari bulan Januari sampai bulan Agustus 2009 sebanyak 126 berkas, sisa permohonan tahun lalu 47 berkas, yang telah selesai diproses sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) berkas dan sisa permohonan sebanyak 21 berkas. 3) Sampai dengan bulan Agustus 2009 telah menyelesaikan Status Kewarganegaraan RI bagi sebanyak 57.403 WNI dan eks WNI yang tidak jelas status kewarganegaraannya. 4. Kegiatan Hukum Internasional a. Hukum Internasional Umum, kegiatan yang sudah dilaksanakan dari bulan Januari-Desember 2009, diantaranya : 1) Permintaan Bantuan Hukum (MLA) Ke Indonesia. a) Permintaan MLA Pemerintah Polandia atas 3 orang tersangka Warga Negara Polandia a.n. Andrzed Kadaj, Kamil Malecki, Sukil Indani atas dugaan transfer hasil kejahatan senilai Pln. 17.600.000,- ke sejumlah rekening di berbagai negara diantaranya Indonesia: masih diproses di Subdit HIU, menunggu permintaan resmi dari Kementerian Luar Negeri. b) Permintaan MLA Attorney Generals Chambers Malaysia for Recovery of stolen cars from Batam sudah menerima proses informasi lanjutan dari Dirjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan dan telah diinformasikan lebih lanjut ke Pemerintah Malaysia. c) Permintaan MLA Pemerintah Filipina kasus investor Warga Negara Filipina a.n. Gary Damalerio sudah ditindaklanjuti dengan mengirim surat ke Polri. d) Permintaan MLA Pemerintah Polandia kasus penipuan a.n. Panasonic Gobel Indonesia sudah ditindaklanjuti dengan mengirim surat ke Polri, sampai saat ini belum ada surat balasan. e) Permintaan MLA Pemerintah Thailand a.n. Philip Morris Thailand atas dugaan telah mengimpor rokok Marlboro dan L&M dari PT. Philip Morris di Indonesia periode Tahun 2000-2003 di bawah harga sebenarnya sudah ditindaklanjuti dengan mengirim surat ke Polri, sampai saat ini belum ada surat balasan. f) Permintaan MLA Pemerintah Perancis mengenai kasus penipuan terhadap Mutuelle Centrale de Reassurance (MCR), sebuah perusahaan asuransi yang berkedudukan di Paris, Perancis, sudah ditindaklanjuti dengan mengirim surat ke Kepolisian.


84

g) Permintaan MLA dari Pemerintah Jerman (Move Orange), masih dalam proses telaahan di Subdit HIU. h) Permintaan MLA dari Pemerintah Belanda kasus Vervuren, Schinnel Semler, sudah ditindaklanjuti dengan mengirim surat kepada Polri. i) Permintaan MLA dari Pemerintah Republik Korea atas kasus Tindak Pidana a.n. Park Yong Hwan, sudah tindaklanjuti dengan mengirim surat kepada Polri. j) Permintaan MLA dari Pemerintah Belanda, kasus penipuan atau penggelapan dengan tersangka Engbert Umberto Hagen dengan menyampaikan surat ke Deplu untuk konfirmasi, karena permintaan belum diterima melalui saluran diplomatik. k) Permintaan MLA dari Pemerintah Australia terkait kasus impor obat terlarang a.n. John Michael Wilson, telaahan sudah ditindaklanjuti dengan mengirim surat ke POLRI. l) Permintaan MLA dari Pemerintah Jerman untuk memohon keterangan saksi a.n. Rita Andini, sudah dikirim ke Direktur konsep memorandum Direktur Hukum Internasional ke Dirjen AHU. m) Permintaan MLA dari Pemerintah Perancis atas dugaan penipuan yang dilakukan oleh Myrna Constant, sudah ditindaklanjuti menyampaikan surat Direktur Perjanjian Polkamwil Deplu kepada Pemerintah Perancis untuk memenuhi syarat MLA sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2006. n) Permintaan MLA dari Pemerintah Inggris terhadap tersangka pelaku korupsi dan persekongkolan oleh Innospec Limited. (Pimpinan perusahaan bernama Dr. David Peter Turner), dengan melakukan pertemuan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tgl. 17 Desember 2009. Disepakati langkah koordinasi interdep. o) Permintaan MLA dari Pemerintah Belanda terkait kasus perdagangan manusia, eksploitasi dan penyelundupan manusia a.n. Kromodiredjo, Padmodikromo dkk, sudah ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat kepada Polri untuk proses pemeriksaan saksi dan memperoleh dokumen-dokumen bukti di Indonesia. p) Permintaan MLA dari Pemerintah Australia kasus obat terlarang a.n. Drago Popovic, konsep surat tindak lanjut kepada Kepolisian. 2) Permintaan Bantuan Hukum (MLA) dari Indonesia ke Luar Negeri. a) Permintaan MLA dari Indonesia ke Pemerintah Singapura atas nama Burhanuddin kasus PT. Pertamina, sudah menyampaikan request resmi kepada Pemerintah Singapura dan Malaysia. b) Permintaan MLA dari Indonesia ke Pemerintah China atas kasus Shanghai Diesel Engine/Dong Feng, sedang Penyiapan draft request ke China berdasarkan perjanjian. c) Permintaan MLA dari Indonesia ke Pemerintah Singapura a.n. Adrian Herling Waworuntu, sedang disusun surat untuk merespon pertanyaan ke Singapura. d) Permintaan MLA ke Hongkong dari Wakapolri berkenaan dengan pemanggilan saksi warga negara Hongkong a.n. Peng Yuen, masih Pending, karena dokumen tidak lengkap. e) Permintaan MLA ke Pemerintah Belanda untuk kasus a.n. Maria Pauline Lumowa, Sudah dikirim ke Belanda melalui saluran diplomatik.


85

f) Permintaan bantuan pemblokiran harta kekayaan tersangka a.n. Irawan Salim di Jersey

dari Kapolri masih pending, karena dokumen tidak lengkap. g) Permintaan MLA ke Pemerintah Hongkong a.n. Robert Tantular and others, sudah dikirim surat Permintaan MLA ke Pemerintah Hongkong. h) Permintaan MLA dari Mabes Polri ke Pemerintah Hongkong dan China, kasus money laundering a.n. Adelin Lis alias Li Jiade, sudah menyampaikan surat ke Kapolri, persyaratan belum lengkap. i) Permintaan MLA dari Mabes Polri ke Pemerintah Persemakmuran Bahamas dalam kasus Bank Century, sudah ditindaklanjuti Permintaan MLA ke Pemerintahan Bahamas. 3) Permintaan Ekstradisi ke Indonesia. a) Permintaan ekstradisi dari Pemerintah Australia a.n. Hadi Ahmadi, sudah diekstradisi ke Australia tgl 26 Mei 2009 berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2009 Tgl 20 April 2009. b) Permohonan ekstradisi dari Kedubes Australia a.n. Amanullah Rezaie (Warga Negara Afganistan) kasus people smugling, sudah ditindaklanjuti ke POLRI. c) Permintaan ekstradisi Pemerintah Australia a.n. Timothy Geofrey Lee, sudah ditindaklanjuti ke POLRI. d) Permintaan ekstradisi Pemerintah Perancis a.n. Christian Burger, sudah diekstradisi ke Perancis, 5 Agustus 2009 berdasarkan Keppres No. 16 Tahun 2009 Tgl. 19 Juni 2009. e) Permintaan ekstradisi dari Pemerintah Korea a.n. Paik Bo Hyun, sudah diekstradisi ke Korea, 12 Oktober 2009 dengan dasar Keppres No. 25 Tahun 2009 Tgl. 16 September 2009. f) Permintaan ekstradisi dari Pemerintah Korea Selatan a.n. Yun Ik Joong (Warga Negara Korea Selatan), sedang dalam proses telaahan di Sub Dit HIU. g) Permintaan ekstradisi dari PemerintahTurki a.n. Hakan Urun, sudah ditindaklanjuti ke POLRI. h) Permohonan ekstradisi dan pengembalian paspor Belgia a.n. Mrs. Daphne M.A. Mattheeusen dan putrinya, sudah dibuat surat tanggapan kepada Deplu. i) Request for the provisional arrest of Sayed Omeid dari Kedubes Australia, sudah dibuat surat tanggapan kepada Deplu. j) Premtive arrest dari Pemerintah Brazil a.n. Ludek Hovork, sedang dalam proses telaahan di Subdit HIU. k) Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Australia kasus penipuan a.n. Robert James Mc. Niece, sedang dimintakan pertimbangan KAPOLRI. l) Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Australia a.n. Sayed Abbas, sedang dalam proses telaahan di Subdit HIU. m) Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Australia a.n. Zamin Ali, sedang dalam proses telaahan di Subdit HIU. n) Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Rumania a.n. Popa Nicolae, sudah dibuatkan Memorandum Dirjen AHU kepada Menteri Hukum dan HAM RI.


86

4) Permintaan Ekstradisi ke Luar Negeri. a) Permintaan ekstradisi dari Indonesia kepada Pemerintah Australia a.n. Christopher John James, sudah menyampaikan permintaan resmi kepada Australia. b) Permintaan ekstradisi ke Pemerintah Belanda untuk kasus a.n. Maria Pauline Lumowa, sudah dikirim ke Belanda melalui saluran diplomatik. c) Permintaan ekstradisi dari Mabes POLRI ke Pemerintah Australia terhadap tersangka kasus penggunaan akta autentik palsu a.n. Jason Surjana Tanuwidjaja, sudah dikirim ke Australia. d) Permintaan Ekstradisi Mabes Polri ke Pemerintah Kanada a.n. Irawan Salim & Rico Hendrawan Imam Santoso kasus Bank Global, sudah dikirim ke Kanada. e) Permintaan Ekstradisi dari Mabes Polri ke Pemerintah Hongkong a.n. Denly Wono, sudah dikirim ke Hongkong. f) Permintaan Ekstradisi Mabes Polri ke Pemerintahan Honkong a.n. Wing Laksono, sudah mengirim permintaan provisional arrest ke Pemerintah Hongkong. g) Permintaan Ekstradisi Mabes Polri ke Pemerintahan Australia a.n. Sofyan Sarabin, Konsep surat ke POLRI. 5) Tanggapan dan Pendapat Hukum. a) Membuat telaahan tentang keberatan Pemerintah Iran terhadap proses ekstradisi dari Pemerintah Australia a.n. Hadi Ahmadi. b) Menyusun tanggapan terhadap RUU Pengadilan HAM. c) Membuat tanggapan ke Direktur Perdata tentang Yayasan Bulan Sabit Merah Indonesia. d) Membuat tanggapan Kasubdit Hukum Internasional Umum ke Direktur Hukum Internasional terhadap bahan masukan untuk rencana pertemuan ke-7 RIMalaysia. e) Membuat tanggapan terhadap draft MoU on Cooperation Between The Ministry of Belarus and Department of Law And Human Right of Republic Indonesia. f) Membuat tanggapan mengenai draft agreement on the transfer of offenders between Pakistan-RI. g) Membuat tanggapan untuk penyusunan LO pada Debt Nahire Swap-Tropical Forest Conversation Agreement (DNS- TFCA) RI-AS. h) Membuat surat tanggapan ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam rangka penyusunan legal opinion pada Debt for Nature Swa Tropical Fores Conservation Agreement (DNS-TFCA) RI – AS. i) Membuat telaahan permintaan ekstradisi dari Pemerintah Australia untuk tersangka bernama Amanullah Rezaei. j) Menyusun surat tanggapan atas proposal untuk mengadakan Agreement on TSP dari Pemerintah Hong Kong SAR. 6) Perundingan, Perjanjian dan MoU Internasional a) Pelaksanaan MoU antara Qatar Investment Autorithy dengan Pemerintah Indonesia. b) Pelaksanaan MoU antara Republik Indonesia dengan Belanda. LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

87

c) Penandatanganan MoU. Kerjasama bidang hukum antara Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Kehakiman Belanda di Jakarta, tanggal 23 Februari 2009. d) Perundingan Ke-1 Pembentukan Perjanjian Bilateral Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assístance) dan Ekstradisi antara Republik Indonesia – Uni Emirat Arab di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, tanggal 15-17 Juni 2009. b. Hukum Ekonomi dan Kelembagaan Internasional 1) Program peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang bahasa Inggris Hukum. Pada periode ini kelas Bahasa inggris hukum dilaksanakan setiap hari jumat. 2) Penelaahan dan pembahasan mengenai pedoman Delegasi Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Asian Africa Legal Consultative Organization (AALCO) ke 48 yang sedianya akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2009 di Malaysia. 3) Pemberian bimbingan/tanggapan/masukan atas surat permohonan dari instansi terkait mengenai permasalahan yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Sub Direktorat Hukum Ekonomi dan Kelembagaan Internasional, antara lain: a) Telaahan atas faximili Kedutaan Besar RI di Wina mengenai penyampaian permintaan masukan atas draft notes UNCITRAL mengenai Cooperation Commission and Coordination in cross boarder insolvency proceeding; b) Telaahan / pengumpulan bahan mengenai penegasan status Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) sebagai organisasi internasional melalui pertukaran nota (exchange of note). Surat Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Nomor. 139/EK/XII/2008/43; c) Telaahan terhadap surat Duta Besar RI di Manila Nomor. RR-155/Manila/XII/08 perihal permohonan bantuan penyelesaian kasus investor warga negara Filipna atas nama. Gary Damalerio; d) Telaahan dan konsep surat mengenai pembentukan Tim Penelaahan dan Pembahasan Konvensi PBB mengenai Kontrak Jial Beli Barang Internasional (Convention on Contract for the International Sales of Goods, CISG) 1980; e) Menanggapi booklet hasil New Asian African Strategic Partnership (NAASP) Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine. Booklet Direktorat Jenderal Pasifik dan Afrika; f) Telaahan atas surat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Nomor. 037/OT/I/2009/60 tanggal 20 January 2009 mengenai permintaan Delegasi RI pada Sidang sesi ke-50 Working Group II Arbitration and Conciliation) di New York tanggal 913 February 2009; g) Menelaah hasil kunjungan Mr. Roderick M. Rijman, MA, MSC., tentang Financial Amount to Justify a Further Visit to Indonesia; h) Masukan/bahan press conference Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mengenai Tugas pokok dan fungsi Direktorat Hukum Internasional, khususnya Sub Direktorat Hukum Ekonomi dan Kelembagaan Internasional serta kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2008;


88

i) Telaahan atas surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor. S-05/D-

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

VI.M.Ekoin/01/2009 tanggal 19 Januari 2009 perihal permintaan Delegasi RI untuk APEC Indonesia Individual Action Plan Peer Review tanggal 13 Februari 2009 di Singapura; Telaahan faximili Kedutaan Besar RI di New Delhi Nomor. BB-012/New Delhi/I/09 perihal laporan pertemuan ke-2 Working Group on Investment dan pertemuan ke-3 Working Group on Services dalam kerangka ASEAN-India Free Trade Agreement tanggal 12 Januari 2009 di New Delhi 2009; Telaahan berita faximili (brafax) Kedutaan Besar RI Nomor BB.022/Roma/I/09 tanggal 28 Januari 2009 perihal pembahasan tindak lanjut penyampaian Piagam Aksesi Indonesia pada International Institute for The Unification of Private Law (Unidroit) serta informasi lainnya yang terkait; Tanggapan surat Duta Besar RI untuk Australia Nomor RR 031/Canberra/II/09 tanggal 26 Februari 2009 perihal laporan pertemuan bilateral Indonesia dan Australia – combating People Smuggling Through Strong and Harmonious Legal Frameworks; Telaahan/Ulasan tentang manfaat/pengaruh hukum intenasional terhadap dunia investasi di Indonesia. Kajian mengenai ketentuan WTO/free trade. Surat dari Sesditjen Administrasi Hukum Umum mengenai pelaksanaan Sidang Tahunan Dewan Gubernur (ADB) ke-42 di Nusa Dua, Bali; Kajian/masukan mengenai perkembangan ICC. Surat dari Kedutaan Besar RI di Belanda Nomor. BB 112/Dennhag/Iv/09 tanggal 17 April 2009 mengenai kunjungan Presiden ICC ke Indonesia pada tanggal 28-30 April 2009; Telaahan/kajian atas surat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri tanggal 8 September 2009 perihal kunjungan Sekretaris Jenderal UNIDROIT dan Pejabat UNCITRAL; Telaahan atas surat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor. 208/A.I/2009 tanggal 16 Oktober 2009 perihal penyusunan daftar perjanjian dan persetujuan internasional terkait bidang penanaman modal; Telaahan/tindak lanjut atas surat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Nomor 127/OT/OX/2009/60 tanggal 28 Oktober 2009 perihal kunjungan Sekretaris Jenderal UNIDROIT dan Pejabat UNCITRAL. (telah disampaikan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kesediaan waktunya menerima kunjungan tersebut); Resume atas surat dari Kedutaan Besar/ Perutusan Tetap RI di Wina, Austria Nomor. BB.585/Wina/XI/2009 tanggal 11 November 2009 tentang laporan sidang sesi ke-16 working group VI (Security Interest) United Nations Commissions on International Trade Law yang dilaksanakan di Wina tanggal 1-6 November 2009; Telaahan atas surat dari Konsulat Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia Nomor. RR68/Johorbaru/XI/09 tanggal 20 Oktober 2009 tentang metode penghitungan overtime berdasarkan Akta Bekerja tahun 1955. (telaahan dikaitkan dengan kepentingan Indonesia dan Tenaga Kerja Indonesia);


89

t) Telaahan atas surat dari Kedutaan Besar/ Perutusan Tetap RI di Wina, Austria Nomor.

u)

v)

w)

x)

y)

BB-603/Wina/XI/09 tanggal 11 November 2009 tentang laporan sidang sesi ke-37 working group V (Insolvency Law) United Nations Commissions on International Trade Law yang dilaksanakan di Wina tanggal 9-13 November 2009. (telaahan sebagaimana Direktorat HI terlibat/bertanggung jawab); Resume atas surat dari Kedutaan Besar RI di Singapura Nomor. RR 139/Singapura/XI/09 tanggal 15 November 2009 tentang laporan kunjungan Presiden RI ke Singapura tanggal 12 November 2009; Telaahan/resume atas surat Kementerian Luar Negeri Nomor 134/OT/VIII/2009/30/30 tanggal 20-7-2009 mengenai laporan EPG Indonesia dengan Malaysia, telah selesai dan di simpan; Telaahan atas bahan dan materi yang berkaitan dengan kerjasama luar negeri dari Sub Direktorat Hukum Ekonom dan Kelembagaan Internasional (kompilasi Direktorat Hukum Internasional). Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah selesai dan disampaikan; Tanggapan atas surat Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Nomor. 1084/OT/IX/2009/60 tanggal 8 September 2009 perihal rencana kunjungan Sekretaris Jenderal UNIDROIT ke Indonesia. -Telah disampaikan surat kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Deplu; Tanggapan atas surat Kedutaan Besar RI di Roma, Italia Nomor. BB.190/Roma/VIII/09 tanggal 5 September 2009 perihal penyampaian undangan pertemuan sesi ke 3 dari UNIDROIT Committee of Government Expert on Prelimenary Draft Space Asset Protocol di Roma, tanggal 7-11 Desember 2009

 Pelayanan Jasa Hak Kekayaan Intelektual a. Permohonan Pendaftaran Berdasarkan Jenis Ciptaan selama tahun 2009, tampak dalam tabel di bawah ini : Tahun Permohonan

Seni

2009

3735

Jenis Ciptaan Ilmu Sastra Pengetahuan 817

TOTAL Pembanding 2008 TOTAL % Perbandingan TOTAL %

57

Asal Program Komputer

Luar Negeri

Dalam Negeri

440

40

5009

5049 3343

637

(+)111,7 %

(+)128,3 %

5049 81

672

(-)70,4 %

(-)65,5 %

4733

4711 4733

(+)106,7 %


22

(+) 181,8 (+)106,3 % % (+)106,7 %

90

b. Permohonan Paten No

Uraian

Paten DN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PCT

LN

PCT

Paten Sederhana DN LN

Jumlah

Penerimaan permohonan Paten berdasarkan asal (Tahun 2009) 413 24 342 3761 247 42 4825 Tahun 2008 (pembanding) 375 12 469 4278 214 34 5382 % Perbandingan Tahun 2008 ke Tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 89,7 % Permohonan Pemeriksa Substantif Paten (Tahun 2009) 4153 281 4434 Tahun 2008 (pembanding) 4260 241 4501 % Perbandingan Tahun 2008 ke Tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 98,5 % Hasil Pemeriksaan Substantif atas 102 2282 81 25 2490 Permohonan Paten (Diberi Paten) Tahun 2009 Tahun 2008 (pembanding) 219 1944 69 204 2436 % Perbandingan Tahun 2008 ke Tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 102,2 % Hasil Pemeriksaan Substantif atas 14 50 24 8 96 Permohonan Paten (Ditolak) Tahun 2009 Tahun 2008 (pembanding) 0 15 5 1 21 % Perbandingan Tahun 2008 ke Tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 457 % Penerimaan Permohonan Paten Berdasarkan Negara (sebanyak 37 negara/ sudah 4825 termasuk Indonesia dan Negara-negara lain) Tahun 2009 Tahun 2008 (pembanding) : Penerimaan Permohonan Paten melalui Konsultan HKI (sebanyak 47 Konsultan, ditambah Konsultan-konsultan lain) Tahun 2009 Tahun 2008 (pembanding) : -

4824

c. Permohonan Merek No

Uraian

1.

Penerimaan Permohonan Pendaftaran Merek (Baru dan Perpanjangan) Tahun 2009 Tahun 2008 (pembanding) % Perbandingan Tahun 2008 ke Tahun 2009 Pendaftaran Dan Penolakan Atas Permohonan Tahun 2009 Tahun 2008 (pembanding)

2.

Baru

Perpanjangan

Di daftar

Ditolak

Dome stik

Asing

-

-

-

-

Jumlah

56.219 45.029

11.190

45.838

10.876

()98,2%

(+)102,9%

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

25.08 7

9.102

-

-

(-)99,1% -

33.20 2

11.900

-

-

-

91

56.714

% Perbandingan Tahun 2008 ke Tahun 2009 3.

Permohonan Pendaftaran Dari Dalam dan Luar Negeri Tahun 2009 Tahun 2008 (pembanding) % Perbandingan Tahun 2008 ke Tahun 2009

-

-

-

-

-

-

-

-

()75,6 % -

(-)76,5%

-

37.75 9

5.018

-

-

-

13.426

-

-

-

31.00 8 (+)12 1%

(-)37%

-

d. Permohonan Pendaftaran Desain Industri No 1.

2.

3. 4.

5.

Rincian

UKM

Non UKM 3957

Dalam Negeri -

Luar Negeri -

Perora -ngan -

Badan Hukum -

Kua sa -

Tanpa Kuasa -

Penerimaan 244 Permohonan Pendaftaran Desain Industri (UKM/Non UKM) Tahun 2009 Tahun 2008 46 3820 (pembanding) Penerimaan 3601 600 Permohonan Pendaftaran Desain Industri (Dalam Negari dan Luar Negeri) Tahun 2009 Tahun 2008 2866 1000 (pembanding) Penerimaan Permohonan Pendaftaran Desain Industri (Luar Negeri) dari 15 Negara ditambah dengan Negara-negara lain Tahun 2009 Penerimaan 2426 1775 Permohonan Pendaftaran Desain Industri (Perorangan/Bad an Hukum) Tahun 2009 Tahun 2008 1755 2111 (pembanding) Penerimaan 215 2051 Permohonan 0 Pendaftaran Desain Industri (Melalui Kuasa/Tanpa Kuasa) Tahun 2009 Tahun 2008 227 1593 (pembanding) 3


92

Jumlah 4201

3866 4201

3866 609 4201

3866 4201

3866

e. Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis No

Uraian

1.

Penerimaan Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis Tahun 2009 Jumlah Pendaftaran Indikasi Geografis Tahun 2009 Jumlah

2.

f.

2007 6

Dalam Negeri 2008 -

2009 1

2007 -

Luar Negeri 2008 1

2009 -

6 -

1

1 1

-

1 -

-

-

1

1

-

-

-

Permohonan Pendaftaran HKI Melalui Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI pada Tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 37% dibanding tahun 2008. NO .

PROVINSI

HC

Bidang Hak Kekayaan Intelektual Paten Merek DI

Jumlah

IG

1

Aceh

2

Sumatera Utara

3 4 5

Sumatera Selatan

6

Lampung

7

DKI Jakarta

8

Jawa Barat

26

2

28

9

Jawa Tengah

23

8

31

10

Jawa Timur

63

10

79

11

Kalimantan Barat

12

Kalimantan Selatan

15

15

13

Kalimantan Timur

8

8

14

Sulawesi Utara

1

1

15

Sulawesi Selatan

1

16

Bali

17

NTT

18

Maluku

19

Irian/Papua

20

Jambi

21

Bengkulu

22

DI. Yogyakarta

78

23

Kalimantan Tengah

6

24

NTB

8

25

Sulawesi Tenggara

26

Sulawesi Tengah

27

Banten

28

Gorontalo

29

Maluku Utara

30

Bangka Belitung

2

2

Sumatera Barat

2

2

Riau

1

1

6

1 1

1

2

2

1

6

85 6

2

5

15

1

1

2

2

5

5


93

NO .

PROVINSI

31

Kep. Riau

32

Sulawesi Barat

33

Irian Jaya Barat

HC

Bidang Hak Kekayaan Intelektual Paten Merek DI

1

1

Jumlah

244

10

Pembanding pada Tahun 2008

171

12

(+)142,7 %

(-)83,3 %

Perbandingan

Jumlah

IG

31

1

476

115

0

(-)100 %

(-)27 %

(+)100 %

286

774 (-)37 %

 Legislasi Pada saat ini DJHKI mengelola 6 (enam) Undang-Undang di bidang HKI, yaitu: a. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang; b. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; c. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; d. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten; e. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek; f. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Sesuai dengan perjalanan waktu dan dalam rangka menghadapi perkembangan yang sangat cepat serta menyesuaikan kebutuhan dan dinamika bidang HKI yang terus berkembang, selama tahun 2008 DJHKI menyiapkan perubahan (revisi) atas 4 (empat) dari 6 (enam) Undang-Undang di bidang HKI yang telah ada, yaitu Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Merek dan UndangUndang Desain Industri. Selain revisi keempat Undang-Undang tersebut, DJHKI juga mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan RUU tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.  Pelayanan Hukum di Bidang Keimigrasian : a. Paspor 1) Guna memenuhi permintaan Acting Konsul Jenderal Kota Kinabalu Sabah Malaysia melalui Berita Faksimili Rahasia Perwakilan Republik Indonesia Nomor RR-005/KOTA KINABALU/I/2009 tanggal 21 Januari 2009 perihal permintaan Tenaga Bantuan dalam rangka pelaksanaan program pemutihan TKI di Sabah Malaysia, Direktorat Jenderal Imgrasi telah menugaskan personil bantuan ke Sabah Malaysia, dan sampai dengan bulan Desember 2009 telah mampu untuk meningkatkan penerbitan paspor TKI sebanyak 167.902 (27.000 paspor di Kota Kinabalu dan 140.902 paspor di Tawao) dari 217.367 TKI Bermasalah (77.24%). Sedangkan sisa TKI-B sebanyak 49.465 (22.76%) diharapkan akan dapat dituntaskan pada TA 2010. 2) Sehubungan dengan Rencana Aksi Program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II, Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan pelayanan Paspor RI yang mudah, transparan dan tepat waktu dari 7 (tujuh) hari menjadi 4 (empat) hari dan telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

94

Nomor IMI.2-UM.01.10-1.467 Tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) Paspor RI, termasuk pelayanan bagi Tenaga Kerja Indonesia bermasalah di luar negeri. 3) Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi bahwa mulai tahun 1430 Hijriyah / 2009 Masehi, jemaah haji dari seluruh negara termasuk Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji harus menggunakan paspor biasa (ordinary passport) yang berlaku secara internasional. Dalam rangka memenuhi kebijakan penggunaan paspor biasa tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, maka penerbitan Paspor Biasa bagi Jemaah Haji Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang didasari oleh Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 dan Nomor M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji. b. Visa Bahwa keberadaan orang asing dalam rangka melakukan pekerjaan yang mendesak dan apabila tidak ditangani secara langsung dapat mengakibatkan kerugian fatal bagi perusahaan dan atau masyarakat umum, masih menimbulkan perbedaan penafsiran dari para pelaksana di lapangan yang dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap keberadaan dan kegiatan selama berada di Indonesia sehingga dapat berpengaruh terhadap kegiatan penanaman modal asing di Indonesia. 38. Pemberlakuan work and holiday visa antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia pada 1 Juli 2009 berdasarkan asas resiprositas yang telah didahului dengan pembahasan bersama antara kedua belah pihak sejak bulan September 2008 telah difasilitasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2009 Tanggal 29 Mei 2009 tentang Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur. 39. Pelayanan pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) sampai dengan 31 Desember 2009 mencapai jumlah 2.750.135 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh lima) orang, dengan rincian sebagai berikut: a) 7 (tujuh) hari : 1.463.147 orang b) 30 (tiga puluh) hari : 1.286.988 orang c. Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Sejak tanggal 09 Agustus 1976 sampai dengan 01 Januari 2008 Kementerian Luar Negeri dengan persetujuan Sekretariat Negara telah memberikan Izin Tinggal Dinas dengan merujuk pada Surat Edaran Waseskab Nomor SE B-1296/Waseskab/8/1976 kepada Warga Negara Asing (WNA) pemegang paspor biasa yang berada di Indonesia untuk dan dalam rangka: a) tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program/teknik/proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia; b) staf non diplomatik pada perwakilan negara asing; c) bekerja pada Non Government Organization (NGO) asing; atau LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

95

d)

pelajar/mahasiswa dalam rangka program Kemitraan Negara

Berkembang (KNB).

8. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum lainnya  Kegiatan Pengorganisasian 1) Penyempurnaan ORTA Kanwil (Lanjutan) Telah dilakukan pembahasan dengan unit terkait, dengan masukan sebagai berikut : a) Pada Divisi Administrasi  Usulan pemisahan Subbagian Kepegawaian dengan Tata Usaha;  Usul Peningkatan Subbagian Hubungan Masyarakat dan Laporan menjadi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler terdiri dari : - Subbagian Hubungan Masyarakat dan - Subbagian Protokoler dan Hubungan Antar Lembaga b) Pada Divisi Pemasyarakatan  Pada bidang Keamanan dan Ketertiban usul penambahan Subbidang Penegakan Disiplin petugas-petugas Pemasyarakatan dan Bina Mitra.  Usul penambahan bidang Pembinaan Pelayanan, dan Pembimbingan Kemasyarakatan dan Anak, terdiri dari : - Subbidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan; - Subbidang Bimkemas dan Anak;  Bidang Pengendalian Kamtib dan Rupbasan, terdiri dari : - Subbidang Pengendalian Kamtib dan Pelayanan Pengaduan; dan - Subbidang Pengelolaan Basan/Baran. c) Perlu ditinjau dan dikaji kembali untuk penetapan penggolongan Kantor Wilayah (berdasarkan Tipe A dan Tipe B. a) Telah dibentuk Rumah Detensi Imigrasi Pusat di Tanjung Pinang dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.11.OT.01.01 Tahun 2009 Tanggal 3 September 2009 b) Usul Pembentukan Baru Unit Pelaksanan Teknis Pemasyarakatan dan Kantor Imigrasi, usul tersebut telah ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Hukum dan HAM kepada MENPAN dengan Nomor M.HH.PR.01.04.05 tanggal 17 Juli 2009. Data-data UPT yang diusulkan Kementerian Hukum dan HAM pembentukan baru terdiri dari :  Lapas Umum : 10 Unit  Lapas Wanita : 2 Unit  Lapas Narkotika : 5 Unit  Lapas Anak : 1 Unit  Rutan : 6 Unit  Rupbasan : 3 Unit  Bapas : 19 Unit  Kantor Imigrasi : 1 Unit 2) Evaluasi Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

96



Usul peningkatan bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data menjadi Pusat Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika telah ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Hukum dan HAM kepada MENPAN dengan Nomor M.HH.OT.01.01-04 tanggal 26 Juni 2009 (menunggu pembahasan di MENPAN).  Usulan perubahan ORTA Biro Humas dan HLN, penambahan satu Bagian Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.  Usul perubahan tugas pokok dan fungsi pada Eselon III dan IV. a) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan terdapat perbedaan yaitu pada struktur dan nomenklatur, diantaranya :  Direktorat Publikasi Kerja Sama dan Pengundang Peraturan Perundang-undangan  Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan  Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan b) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Usul Peningkatan Subdit Badan Hukum menjadi Direktorat Badan Hukum, Usul pembentukan Direktorat Penyidikan c) Inspektorat Jenderal  Usulan Perubahan ORTA pada Bagian LHP I dan LHP II pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.  Usul Perubahan dari Inspektorat Bidang menjadi Inspektorat Wilayah d) Badan Pembinaan Hukum Nasional  Usulan Perubahan Nomenklatur pada masing-masing Pusat dan penambahan Eselon III dan IV pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Pusat Perencanaan Hukum Nasional.  Kegiatan Ketatalaksanaan 1). Penyempurnaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi (BINDALMIN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2). Pembahasan konsep Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; 3). Perencanaan Sistem Operating Procedure (SOP) dalam rangka menunjang terwujudnya Reformasi Birokrasi; 4). Penyempurnaan Uraian Jabatan Struktural Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Inspektorat Jenderal dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) serta beberapa Kantor Wilayah; 5). Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Analisis : a). Penyempurnaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi (BINDALMIN) Tahap I b). Penyempurnaan Uraian Jabatan Struktural 4). Kegiatan Peningkatan Budaya Kerja Aparatur Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menindaklanjuti Keputusan dari MENPAN;


97

 Kegiatan pengkajian dan pengembangan kebijakan a. Topik permasalahan penelitian dalam bentuk proposal yang dikaji dan dianalisa yaitu : 1) Bidang Pemasyarakatan = 2 Topik 2) Bidang Administrasi = 2 Topik 3) Bidang Keimigrasian = 2 Topik 4) Bidang Pelayanan Hukum = 2 Topik 5) Bidang HKI = 2 Topik b. Menyiapkan proposal sebagai bahan penyelenggaraan Diskusi Panel dan Seminar c. Melakukan perumusan masalah yang meliputi : 1) Bidang Pemasyarakatab 2) Bidang Administrasi 3) Bidang Keimigrasian 4) Bidang Pelayanan Hukum 5) Bidang HKI d. Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan, kegiatan yang sudah dilaksanakan : 1) Pengkajian Kapasitas Kelembagaan ( Capacity Building). Tema : Peningkatan kualitas SDM 2) Action Plan a) Evaluasi penyelenggaraan sistem informasi manajemen Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka implementasi kerangka dasar E-Goverment (E-Govt) b) Strategi pengawasan orang asing dalam perspektif kepentingan nasional c) Peningkatan Pembinaan Narapidana melalui Optimalisasi Bulan Tertib Pemasyarakatan 3) Seminar tentang : Tuntutan pemenuhan kebutuhan biologis dalam kerangka proses pembinaan narapidana dari aspek pemenuhan HAM ( Conjugal Visit). 4) Menyiapkan bahan sosialisasi baik dari hasil sementara penelitian maupun dari hasil pengkajian melalui seminar terhadap topik-topik penelitian yang telah dilakukan, diantaranya : a) Bidang Administrasi Sosialisasi, hasil penelitian : “Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka implementasi kerangka dasar E-Goverment (E-Govt)”. b) Bidang Imigrasi Sosialisasi, hasil penelitian : “ Strategi Pengawasan Orang Asing Dalam Perspektif Kepentingan Nasional” c) Bidang Pemasyarakatan Sosialisasi, hasil penelitian “ Tuntutan Kebutuhan Biologis Dalam Rangka Proses Pembinaan Narapidana Dari Aspek Pemenuhan HAM ( Conjugal Visit)”. Wilayah yang menjadi pilihan untuk dilakukan sosialisasi adalah : - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan d) Penyusunan Peraturan di Bidang Narkotika sebagai rujukan Panduan bagi Pembinaan Narapidana Narkotika dilaksanakan oleh Tim Direktorat Bina Khusus Narkotika yang


98

melibatkan oleh beberapa pihak sebagai kontributor seperti Kalapas/Karutan, Widyaiswara dan Konsultan Mitra Lembaga Donor. e) Rencana Aksi Nasional Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Depkumham Periode : 2010-2014 tentang Program Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di UPT Pemasyarakatan f) Modul Perkuliahan Akademi Ilmu Pemasyarakatan Tentang Narkoba dan Dampak Penyalahgunaannya g) Pedoman Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dbagi Petugas Lapas dan Rutan Pedoman in bertujuan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan Advokasi untuk memberikan pemahaman kepada Petugas Lapas/Rutan agar peduli dan waspada terhadap penyalahguna narkoba di lingkungannya. h) Workshop penyusunan Pedoman Pembentukan Kelompok Dukungan Sebaya di Lapas Draft pedoman ini diperuntukan bagi khususnya Lapas Narkotika dalam membentuk dan mengembangkan kelompok dukungan sebaya di dalam Lapas. i) Workshop Pertemuan Penetapan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan di 7 (tujuh) Lapas Model Penanggulangan HIV Komprehansif di 7 (tujuh) propinsi wilayah Jawa dan Bali disertai dengan pedoman parameternya j) Pedoman Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pedoman strategis operasional dalam pengelolaan dan pelaksanaan KIE untuk menurunkan tingkat penularan HIV, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan k) Workshop Tindak Lanjut PTRM Menentukan kegiatan prioritas dan ditetapkannya 6 (enam) Lapas/Rutan yang siap secara teknis dan manajemen untuk melakukan aktivasi layanan PTRM, diantaranya adalah :  Lapas Klas I Cipinang  Lapas klas IIA Pemuda Tangerang  Lapas Klas I Madiun  Rutan Klas I Jakarta Pusat  Rutan Klas I Bandung  Rutan Klas I Surabaya 1) Penguatan Kelembagaan Bapas dengan peningkatan pemahaman Program kepada Kepala Bapas Kegiatan ini bertujuan agar mendapatkan kesepahaman tentang peran dan kegiatan Balai Pemasyarakatan dalam rangka program penanggulangan HIV-AIDS komprehensif dan berkesinambungan. Kegiatan ini dilaksanakan pada 2009 diikuti oleh 11 Bapas, antara lain: 1. Bapas Medan 7. Bapas Semarang 2. Bapas Pekanbaru 8. Bapas Surabaya 3. Bapas Jakarta Pusat 9. Bapas Denpasar 4. Bapas Jakarta Timur Utara 10. Bapas Makassar 5. Bapas Serang 11. Bapas Jogjakarta 6. Bapas Bandung LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

99

l)

Pedoman Pencatatan dan Pelaporan Program Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Napza di UPT Pemasyarakatan Sebagai salah satu baggian dalam penetapan 7 (tujuh) Lapas Model Penanggulangan HIV yang komprehensif maka atas dukungan HCPI untuk pengadaan sarana Komputer bagi 7 Lapas Model dan 7 Kantor Wilayah m) Penguatan Pokja Lapas dan Rutan di 7 Propinsi Jawa – Bali, Terbentuknya 7 Pokja Lapas dan Rutan n) Pembentukan TIM AIDS berdasarkan SK Ka.kanwil/Ka.UPT Saat ini telah terbentuk Tim AIDS di 91 Lapas, Rutan dan Bapas yang telah di kukuhkan dalam Surat Keputusan Ka. Kanwil / Ka. UPT.

 Peningkatan kerjasama antar lembaga baik di tingkat nasional, regional maupun internasional 1. Kerjasama Perbatasan a) Penetapan Pos Lintas Batas Aruk dan Pos Lintas Batas Nanga Badau menjadi TPI Aruk, di Sambas dan TPI Nanga Badau di Kapuas Hulu Kalimantan Barat yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.GR.02.01 Tahun 2009 Tanggal 30 April 2009 sebagai upaya pemberdayaan kawasan perbatasan antara RI dengan Malaysia. b) Sidang Border Liaison Meeting ke-7 Republik Indonesia-Papua New Guinea tanggal 16 Desember 2009 di Hotel Sultan, Jakarta. Anggota Delegasi RI bertemu pada hari Minggu 6 Desember 2009 untuk membahas halhal yang akan disampaikan kepada delegasi PNG. Ditjen Imigrasi diwakili oleh kasi Linbat Timor Leste dan PNG dan kasi wasdaskim Kanim Jayapura. Permasalahan yang diangkat pada pertemuan tersebut adalah: - perbaikan pilar batas; - mercusuar; - kemajuan Repatriasi Sukarela; - pelintas Batas PNG yang bertempat tinggal di Distrik Yabanda Indonesia; - Pembangunan jalan Mindiptana (RI) Dome (PNG) dan Sota (RI) Weam (PNG); - Peninjauan kembali Special Arrangement on Traditional and Customary Border Crossing ; - Pengaturan pengunjung pada pasar Perbatasan Skouw; - Penggunaan Kartu Lintas Batas; - Pembukaan penerbangan langsung Merauke Daru; - Pembangunan Pos Perbatasan di Waris dan Sota; - Perbaikan Pagar perbatasan Skouw Wutung; - Pembangunan Pos Perbatasan di Jeti Distrik Keerom; - Visa Masuk pelabuhan laut ke Jayapura. c) Pertemuan Joint Border Committee Ke-27 Republik Indonesia-Papua New Guinea pada tanggal 17 Desember 2009 di Hotel Borobudur Jakarta.


100

Joint Border Committee (JBC) RI-PNG adalah sebuah wadah yang menangani masalah perbatasan RI-PNG. JBC membawahi 3 Joint Sub Committee, yaitu: - Border Liaison Meeting (BLM), membahas hal teknis terkait kerjasama perbatasan kedua negara. Diketuai oleh Wagub masing-masing negara, - Joint Sub Committee on Security Matters (JSCSm) membahas permasalahan terkait keamanan di perbatasan kedua negara termasuk kerjasama pertahanan. Diketuai oleh Asop Mabes TNI, - Joint Technical Sub Commitee on Survey and Demarcation of the Boundary and Mapping (JTSC-SDM), membahas permasalahan terkait dengan pemetaan perbatasan kedua negara termasuk pemeliharaan tanda-tanda batas antar negara. Diketuai Dir. Wilayah Pertahanan, Dep. Pertahanan RI. 2) Kerjasama Bilateral o Ditjen Imigrasi – Immigration and Checkpoint Authority (ICA) Singapore: o Ditjen Imigrasi – Belanda: o Ditjen Imigrasi – UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), tentang status pengungsi yang termasuk dalam Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM); dan dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia o Ditjen Imigrasi – Philipina: a) Pelaksanaan Maritime CIQS Preparatory Activity for the 7th ASEM conference on Counter Terrorism b) The 13th Meeting of the ASEAN Directors General of Immigration Departments and Heads of Consular Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) pada tanggal 23 November 2009 di Manila, Philipina. Pertemuan merekomendasikan beberapa hal antara lain : - Indonesia telah meratifikasi ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai pembebasan Visa) pada tanggal 22 Mei 2009 melalui PP No. 19 tahun 2009; - Rencana pelaksanaan The Ad-Hoc Technical Working group (ATWG) on the Financial Reimburesement Procedures di Indoenesia adak dibicarakan dan didiskusikan lebih kanjut oleh pihak Ditjen Protokol dasn Konsuler Kementerian Luar Negeri RI bekerjasama dengan Dirjenim Depkumham RI. - Ditjenim akan turut serta mendukung ASEAN Political Security Community (APSC) yang direkomendasikan oleh Sekretariat ASEAN dengan misi untuk menciptakan perdamaian antar negara anggota ASEAN, penegakan keadilan demokrasi dan penciptaan lingkungan yang harmonis serta peningkatan kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam memerangi isu keamanan regional di bidang terorisme, trafficking in person, drug trafficking dan perlindungan kedaulatan batas negara; - Direktorat Jenderal Imigrasi perlu melakukan penelaahan lebih lanjut terkait dengan skema Common ASEAN Visa (seruoa dengan Schengen Visa di UNI Eropa);


101

- The Agreement on the privileges and Immunities of the Association of the Southeast Asian Nations (ASEAN) telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN di Cha-am Hua Hin pada tanggal 25 Oktober 200; - Rencana penyelenggaraan the 14th DGICM Meeting akan dilaksanakan di Myanmar pada bulan November 2010. 5) Ditjen Imigrasi – Australia: Joint Presentation KJRI Sydney dan DIAC tentang Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja dan Berlibur pada tanggal 03 Juli 2009. Ditjen Imigrasi diwakili oleh Direktur Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri dan Kasubag TU. Tujuan sosialisasi ini untuk menyambungkan komunikasi antara Ditjen Imigrasi sebagai pembuat kebijakan dan Perwakilan Indonesia di Australia sebagai pelaksana kebijakan. 6) Ditjen Imigrasi – Singapura: Pelaksanaan SOM II APEC Bussiness Mobility Group 2009 pada tanggal 02-03 Agustus 2009 di Singapura. Ditjen Imigrasi diwakili oleh Direktur Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri dan Pejabat Imigrasi. Forum ini membahas isu-isu terkait dengan pengamanan dan fasilitasi pergerakan pelaku ekonomi negara-negara anggota APEC. Fungsi utama forum ini adalah untuk pertukaran informasi mengenai perkembangan kebijakan keimigrasian dari masing-masing ekonomi APEC. 7) Pertemuan Bilateral Tingkat Tinggi Direktur Jenderal Imigrasi dengan Delegasi Tingkat Tinggi Australia pada tanggal 14 September 2009 bertempat di Ruang Adiwinata Lt. 8 Ditjenim. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Imigrasi, dan terdiri atas Delegasi Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri RI. Pertemuan Bilateral tersebut membahas topik-topik sebagai berikut: a) Perkembangan terkini mengenai Tren dan Modus Operandi; b) Pendekatan Kerjasama Whole of Government Approach; c) Penanganan dan perawatan migrant non regular.  Peningkatan sarana dan prasarana hukum 1. Sistem Informasi Keimigrasian a. Pemeliharaan Sistem e-Office Keimigrasian Kegiatan pemeliharaan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menjamin agar sistem e-Office yang telah terbangun di jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi dapat berjalan lancar dalam mendukung kinerja dan pelayanan keimigrasian khususnya bagi warganegara asing (WNA) serta kegiatan fasilitatif pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan manajemen dokumen keimigrasian. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin maupun insidentil apabila timbul permasalahan yang menyangkut teknis aplikasi, perangkat keras maupun jaringan komputer pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Keimigrasian di Kantor Wilayah dan Kantor Imigrasi. b) Pengembangan Sistem e-Office Keimigrasian


102

Pengembangan Sistem e-Office Keimigrasian pada dasarnya dilaksanakan selain sebagai akibat adanya kebutuhan yang timbul oleh karena peningkatan pelayanan WNA di kantor Imigrasi juga merupakan sebuah konsekuensi atas pemanfaatan teknologi informasi yang telah diadopsi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Pengembangan Sistem e-Office ini merupakan kegiatan kelanjutan dari implementasi teknologi infromasi dan mikroelektronika Direktorat Jenderal Imigrasi yang tergelar di Kantor Pusat, Divisi Keimigrasian, dan Kantor Imigrasi. Beberapa kegiatan dalam pengembangan e-Office keimigrasian antara lain : 1) Pembuatan sistem Identity Management (IdM) Sistem IdM yang dibuat pada pengembangan e-Office ini bertujuan untuk melakukan administrasi terhadap hak dan kewenangan kepegawaian untuk mengakses suatu aplikasi serta melakukan inventarisasi atas status diri setiap pegawai yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Pembuatan sistem Single Sign On (SSO) dan interface pada portal imigrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, layanan visa dan izin tinggal, penerbitan SPRI serta penyidikan dan penindakan. Sistem SSO adalah sistem yang akan mengatur proses identifikasi dan login seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Imigrasi, sehingga seorang petugas cukup melakukan 1 (satu) kali login untuk mengakses sistem-sistem yang telah dimiliki oleh Ditjen Imigrasi. Sistem SSO ini akan terintegrasi langsung dengan sistem IdM untuk menentukan hak akses seorang pegawai kapada Sistem. 2) Pembuatan modul interface dengan aplikasi BCM Dengan implementasi proyek BCM, sistem akan memerlukan data dari Sistem Visa dan Izin Tinggal untuk proses verifikasi pada lalu lintas WNA. Untuk itu diperlukan interface yang dapat menyambungkan sistem e-Office ke sistem BCM melalui aplikasi Enterprise Data Acces Services (EDAS) yang dibangun oleh programmer sistem BCM. 3) Pembuatan aplikasi Work and Holiday Visa (WHV) Aplikasi WHV merupakan aplikasi baru sebagai bagian dari pelayanan izin keimigrasian dalam Sistem e-Office Keimigrasian sebagai tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri Hukum dan HAM RI dengan Menteri Imigrasi dan Kewarganegaraan Australia yang ditandatangani pada 3 Maret 2009. Aplikasi Sistem WHV ini diimplementasikan di 6 (enam) TPI yaitu Soekarno Hatta (Jakarta), Ngurah Rai (Bali) Polonia (Medan), Juanda (Surabaya) dan Batam Center (Batam). 4) Penambahan perangkat di PUSDAKIM Dengan bertambahnya sistem aplikasi yang tersimpan dalam PUSDAKIM berakibat pada perlunya penambahan perangkat/modul agar dapat menunjang peningkatan kapasitas fungsi dan kinerja PUSDAKIM sebagai pusat kendali seluruh kesisteman yang ada didalamnya. Penambahan perangkat yang dilakukan meliputi penambahan Power Distribution Unit (PDU) beserta modul batere, penambahan Air Condition (AC) presisi, perangkat kamera LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

103

Close Circuit Television (CCTV) pada Pusdakim dan ruang listrik, penambahan perangkat server untuk mempercepat proses layanan serta sistem pengamanan jaringan terpadu (Unified Threat Management). 5) Pemeliharaan Sistem Penerbitan SPRI Untuk menjamin kelancaran Sistem Penerbitan SPRI yang telah dibangun sebelumnya maka perlu untuk dilaksanakan kegiatan pemeliharaan atas sistem tersebut yang meliputi pemeliharaan sistem aplikasi (software) dan pemeliharaan perangkat keras (hardware) dimana kegiatan tersebut dilakukan secara rutin ataupun insidentil jika timbul permasalahan. Dalam aplikasi ini, setiap permasalahan dan tindaklanjut atas solusi/tanggapan yang disampaikan dapat termonitor setiap saat. 6) Pengembangan Sistem Penerbitan SPRI Kegiatan Pengembangan Sistem SPRI dilaksanakan mengingat adanya keperluan untuk menerjemahkan setiap peraturan yang ada ke dalam aplikasi Sistem SPRI dan adanya tujuan untuk menciptakan pelaksanaan pelayanan SPRI yang lebih cepat serta terstandarisasi dengan baik serta mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Untuk pengembangan sistem SPRI, antara lain telah dilaksanakan : a) Penambahan Perangkat di kantor Imigrasi dan PUSDAKIM Sesuai kebutuhan yang meningkat, diadakan penambahan perangkat keras dan software pendukungnya untuk peningkatan pelayanan di kantor Imigrasi berupa PC, scanner, passport printer, passport/MRTD reader, mesin laminasi paspor, dan lain-lain. Sedangkan di PUSDAKIM antara lain diadakan penambahan storage untuk penyimpanan data aplikasi SPRI. b) Pembuatan aplikasi untuk Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM c) Pembuatan modul interface antara Sistem SPRI dengan aplikasi BCM Sistem BCM memerlukan data dari Sistem SPRI untuk kegiatan pengecekan lalu lintas WNI. Untuk itu diperlukan interface yang dapat menyambungkan sistem SPRI ke sistem BCM melalui aplikasi Enterprise Data Acces Services (EDAS) yang dibangun oleh programmer sistem BCM. d) Pembangunan Ruang Key Management System (KMS) Ruang KMS merupakan sarana yang akan dipergunakan untuk penerbitan paspor elektronik (e-passport) sebagai kontrol bagi pemberian kewenangan dalam memasukkan data pada chip yang akan terdapat pada paspor elektronik tersebut. Pada Ruang KMS telah dipasang sarana berupa mesin pendingin (AC), CCTV untuk monitoring dan alat pendeteksi kebakaran. e) Pengadaaan Perangkat untuk Kanim Baru Sistem SPRI telah terpasang di 107 kantor Imigrasi, dan tahun ini ditambah perangkat untuk satu kantor Imigrasi baru yaitu Kantor Imigrasi Tobelo (Maluku Utara). Perangkat yang dipasang di Kantor Imigrasi Tobelo meliputi seluruh jenis


104

yaitu PC, document scanner, mesin printer paspor, MRTD scanner/reader, kamera, finger scanner, dan lain-lain. f) Pengadaan Mobile Unit Mobile Unit merupakan perangkat yang dapat digunakan dalam pelayanan paspor secara mobile untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di tempat yang jauh dari letak Kantor Imigrasi dan pelayanan untuk orang sakit ataupun bagi V-VIP. Mobile unit sangat bermanfaat seperti dalam pelayanan paspor untuk jamaah haji. Mobile Unit terdiri dari laptop, kamera dan finger scanner. g) Perubahan dan penyempurnaan aplikasi dalam rangka perubahan SOP (Standard Operating Procedures) pelayanan SPRI yang lebih cepat dan akurat. Kondisi yang terjadi di lapangan/daerah dan beberapa perkembangan atas ketentuan/ peraturan yang berlaku mengakibatkan perlu adanya perubahan dan penyempurnaan terhadap aplikasi Sistem Penerbitan SPRI. Perubahan yang telah dibuat antara lain merubah alur proses pemindaian dokumen persyaratan paspor tidak lagi di awal proses namun diubah menjadi di bagian tengah proses sebelum proses pencetakan paspor. 7) Pemeliharaan Sistem Visa on Arrival (VoA) Visa on Arrival (VoA) merupakan salah satu kemudahan dalam pemberian pelayanan keimigrasian bagi warganegara asing pengguna fasilitas VoA dimaksud. Sistem VoA merupakan sistem yang belum seci stand-alone untuk TPI kecil ataupun Local Area Network (LAN) untuk TPI besar 8) Pengadaan Sistem Border Control Management (BCM), Cekal dan Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Pihak DIAC telah memfasilitasi pelaksanaan User Acceptante Test (UAT) Sistem BCM yang dilakukan di Kantor SITA di Sydney- Australia pada tanggal 6 sampai dengan 11 Desember 2009. Selain pejabat Ditjen Imigrasi dan Tim TIK, UAT juga diikuti oleh perwakilan dari Kantor Imigrasi Soekarno Hatta serta melibatkan In-house Consultant dari IOM Jakarta. Aplikasi Rudenim dibuat untuk kegiatan di Rumah Detensi Imigrasi sejak dari registrasi hingga pemulangan deteni, sehingga memudahkan dan mempercepat proses penanganan deteni serta pelaporannya. 9) Jasa Konsultasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kegiatan ini merupakan sarana untuk mengetahui seluruh kesisteman dalam SIMKIM di Direktorat Jenderal Imigrasi ditinjau dari berbagai perspektif sehingga didapat sebuah hasil berupa gambaran utuh SIMKIM. Diharapkan melalui kegiatan ini Direktorat Jenderal Imigrasi mendapat masukan atas hal-hal yang dibutuhkan untuk peningkatan dan pengembangan kesisteman sebagai acuan/pedoman bagi pengembangan SIMKIM di masa mendatang. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi review atas desain SIMKIM yang telah ada, peninjauan lapangan di Kantor Pusat dan beberapa Kantor Imigrasi, serta inventarisasi atas seluruh kesisteman yang telah dibangun. LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

105

10) Evaluasi Implementasi Pengembangan Teknologi Informasi dan Mikroelektronika Evaluasi dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung ke Kantor Imigrasi dan TPI termasuk di Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, untuk mengetahui kondisi perangkat keras dan aplikasi yang ada serta penerapan aplikasinya oleh masing-masing petugas di lapangan. Disamping itu juga dilakukan peninjauan kondisi infrastruktur yang menyangkut kelistrikan, penempatan perangkat keras seperti server, penangkal petir, dan pengamanan secara umum. Kegiatan evaluasi ini telah dilaksanakan di 95 (sembilan puluh lima) lokasi kantor Imigrasi di seluruh Indonesia dan juga Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Evaluasi dilaksanakan oleh sebuah tim kecil terdiri dari tiga orang yang pada umumnya adalah seorang pejabat struktural dan dua orang pegawai teknis komputer (Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian atau Tim TIK). Selain peninjauan lapangan, dalam kegiatan kunjungan tersebut juga diadakan diskusi, dialog serta sosialisasi tentang berbagai hal menyangkut penerapan, pemeliharaan dan pengamanan maupun rencana pengembangan SIMKIM yang akan berimplikasi terhadap kegiatan di Kantor Imigrasi ataupun Divisi Keimigrasian. Diskusi/dialog dan sosialisasi tersebut ditujukan untuk menambah pengetahuan petugas di lapangan mengenai operasionalisasi perangkat dan aplikasi serta penanganan permasalahan. 11) Pembaharuan Format dan Desain Perdim dan Blanko Dokumen Keimigrasian (Dokim) Kegiatan penggantian / perubahan dan desain beberapa blanko Dokumen Keimigrasian, seperti blanko KITAS/KITAP, Stiker Visa, Pas Lintas Batas (PLB) dan Buku Pengawasan Orang Asing (POA) ini ditujukan untuk menambahkan beberapa unsur pengaman berupa bahan, kertas dan tinta dengan security fitur barcode hologram dan nomor perporasi. Selanjutnya untuk tahap pengadaan blanko KITAS dan KITAP desain baru termasuk perangkat pencetakan akan dilaksanakan tahun 2010. 12) Pengadaan tas pengiriman (seperti diplomatic bag) untuk pendistribusian Dokumen Keimigrasian. Untuk pembuatan desain dan pengadaan tas pengiriman dokumen keimigrasian telah selesai dilaksanakan. Sedangkan penggunaannya, direncanakan baru mulai tanggal 26 Januari 2010 untuk pengiriman blanko dokumen keimigrasian (SPRI, SPLSP, Buku POA, Buku PLB, Stiker Visa Perwakilan RI, Stiker Visa On Arrival (VOA), KITAS, KITAP, Formulir Perdim untuk pelayanan WNI dan orang asing, A/D Card WNI, dan A/D Card WNA keseluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Up. Divisi Keimigrasian dan Voucher Visa On Arrival (VOA) kepada kantor pusat Bank BNI 46.  Di bidang Pemasyarakatan 1. Peningkatan Kapasitas hunian di lembaga pemasyarakatan Upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penanganan masalah over kapasitas antara lain dengan menambah kapasitas hunian narapidana dan tahanan melalui serangkaian pembangunan LAPAS/RUTAN sebagai berikut : LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

106

1) Bangun Baru Upaya meningkatkan kapasitas hunian dilakukan secara berkesinambungan untuk mengatasi kondisi over kapasitas. Pembangunan baru lapas/rutan pada masa pembangunan tahun 2004-2009 telah mencapai 66 lapas/rutan dengan perkiraan peningkatan kapasitas sebanyak 21.050 orang. Saat ini yang telah operasional penuh 22 UPT, operasional minimal 11 UPT dan yang belum operasional 33 UPT. Lahan untuk pembangunan lapas rutan tersebut sebanyak 7 UPT merupakan asset Dep. Hukum dan HAM, 1 UPT melalui pengadaan dan sisanya sebanyak 58 UPT adalah pemberian Pemerintah Daerah setempat. Peningkatan kapasitas melalui pembangunan baru secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel DATA PENINGKATAN KAPASITAS HUNIAN DENGAN PEMBANGUNAN BARU (PEMBANGUNAN 2004-2009)

NO

1 1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13 14 15 16

WILAYAH/UPT

2 NAD Lapas Narkotika Langsa Rutan Bener Meriah SUMATERA UTARA Lapas Narkotika Pematang siantar Lapas Langkat SUMATERA BARAT Lapas Narkotika Sawah Lunto Lapas Lubuk Basung Lapas Dharmasraya KEPULAUAN RIAU Lapas Narkotika Tanjung Pinang BANGKA BELITUNG Lapas Narkotika Pangkal Pinang JAMBI Lapas Sorolangun Lapas Muara Sabak (Tanjung Jabung Timur) Lapas Kuala Tungkal 2 SUMATERA SELATAN Lapas Narkotika Lubuk Linggau LAMPUNG Lapas Way Kanan Lapas Gunung Sugih BANTEN Rutan Tangerang

RENCANA KAPASITAS

TAHUN PEMBANGUNAN

TAHUN OPERASIONAL KET. PNH

MIN

BLM

5

6

7

8

√ √

Lahan pemberian Pemda Lahan pemberian Pemda

3

4

500 250

2006 2009

500

2008

300

2009

√ √


500 350 350

2008 2007 2009

√ √ √

Lahan pemberian Pemda Lahan pemberian Pemda Lahan pemberian Pemda

500

2009

√

Lahan pemberian Pemda

500

2009

√


350

2008

√


350

2008

300 3

2004 4

5

√ √ 7

Lahan pemberian Pemda Lahan pemberian Pemda 8

350

2004

√

350 350

2006 2006

400

2005


6

Lahan pemberian Pemda √ √ √


107

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Rutan Cilegon DKI JAKARTA Lapas Salemba Rutan Cipinang JAWA BARAT Lapas Banjar Lapas Narkotika Bandung Lapas Cibinong Lapas Anak Bandung Lapas Wanita Bandung JAWA TENGAH Lapas Pasir Putih Nusakambangan Lapas Narkotika Nusakambangan Lapas Terbuka Nusakambangan Lapas Slawi Rutan Batang DIY Lapas Narkotika Jogjakarta Rutan Jogjakarta JAWA TIMUR Lapas Narkotika Madiun KALIMANTAN BARAT Rutan Landak Rutan Bengkayang Rutan Sambas KALIMANTAN TENGAH Lapas Narkotika Kasongan Rutan Tamiyang Layang KALIMANTAN SELATAN Lapas Banjarbaru Rutan Banjarmasin LPKN Tanjung Rutan Kandangan KALIMANTAN TIMUR Lapas Nunukan Lapas Bulungan Rutan Bontang SULAWESI TENGAH Cabrutan Leok GORONTALO Rutan Boalemo Lapas Pohuwato SULAWESI SELATAN Lapas Wanita Sungguminasa Lapas Narkotika Sungguminasa SULAWESI TENGGARA Rutan Unaaha Lapas Bau-Bau

300

2009

400 800

2006 2006

400 500 500 250 350

2007 2005 2005 2009 2005

500

2005

500 100 350 300

2004 2004 2004 2004

√ √ √

Lahan Aset Depkumham Lahan Aset Depkumham Lahan Aset Depkumham Lahan pemberian Pemda Lahan pemberian Pemda

500

2006

√


2004

√


300

√ √ √

Lahan pemberian Pemda Lahan Aset Depkumham Lahan Aset Depkumham

√ √ √ √ √

√ √

500

2007

250 250 250

2004 2004 2005

500 250

2007 2008

√ √


350 350 250 200

2007 2008 2004 2004

√ √

Lahan pemberian Pemda Lahan pemberian Pemda Lahan pemberian Pemda Lahan pemberian Pemda

350 350 250

2004 2007 2008

150

2005

250 350

2004 2008

√

250 350

2004 2004

√ √


250 350

2004 2004

√ √



√

Lahan pemberian Pemda Lahan pemberian Pemda Lahan pemberian Pemda Lahan Aset Depkumham Lahan Aset Depkumham

√ √



√

√ √ √ √ √


√


√


108

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

BALI Lapas Narkotika Bangli NTB Lapas Terbuka Mataram NTT Lapas Lembata Lapas Wanita Kupang Rutan Kupang Lapas Terbuka Waikabubak MALUKU Lapas Piru MALUKU UTARA Lapas Ternate Lapas Tobelo Rutan Ternate Lapas Jailolo Rutan Weda PAPUA Lapas Narkotika Jayapura PAPUA BARAT Rutan Bintuni Cabrutan Teminabuan JUMLAH

500

2009

√

100

2004

350 250 250 150

2007 2007 2007 2004

√

Lahan pemberian Pemda Lahan pemberian Pemda Lahan pemberian Pemda Lahan pemberian Pemda

300

2006

√


350 350 150 300 200

2004 2004 2008 2006 2009

√ √

Lahan pemberian Pemda Lahan pemberian Pemda Lahan pemberian Pemda Lahan pemberian Pemda Lahan pemberian Pemda

350

2004

√

200 150 21.050

2009 2008

√

Pengadaan Lahan Lahan pemberian Pemda

√ √ √

√ √ √

Lahan pemberian Pemda √

√ 22

11


33

2) Bangun Kembali Peningkatan kapasitas hunian juga dilakukan dengan merenovasi bangunan Lapas/Rutan yang sudah ada. Selama tahun 2004-2009 telah dilakukan pembangunan kembali lapas/rutan sebanyak 24 lapas/rutan dengan perkiraan peningkatan kapasitas sebanyak 9.850 orang. Saat ini yang telah operasional penuh 9 UPT dan yang belum operasional 15 UPT. Lahan untuk pembangunan lapas rutan tersebut sebanyak 4 UPT merupakan asset Dep. Hukum dan HAM dan sisanya sebanyak 20 UPT adalah pemberian Pemerintah Daerah setempat. Berikut disajikan perkiraan peningkatan kapasitas hunian dengan melakukan pembangunan kembali, sebagai berikut: NO 1 1 2 3 4 5

WILAYAH/UPT 2 SUMATERA UTARA Lapas Medan RIAU Lapas Pekanbaru (Kulim) SUMATERA SELATAN Lapas Palembang (Merah Mata) Lapas Muara Enim BENGKULU Lapas Bengkulu DKI JAKARTA

RENCANA KAPASITAS

TAHUN PEMBANGUNAN

4

TAHUN OPERASIONAL

KET.

PNH

MIN

BLM

6

7

8

9

1000

2004

500

2004

√


500 400

2004 2006

√ √


500

2007

√

Lahan Pemberian Pemda


√

Lahan Aset Depkumham

109

6 7 8 9 10 11 1

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Lapas Klas I Cipinang Rutan Jakarta Pusat JAWA BARAT Lapas Sukabumi Lapas Garut JAWA TENGAH Lapas Batu Lapas Purwokerto 2 KALIMANTAN TIMUR Lapas Samarinda (LKN Samarinda) SULAWESI UTARA Rutan Amurang Lapas Bitung SULAWESI TENGAH Lapas Luwuk SULAWESI SELATAN Lapas Anak Pare-pare Rutan Makale Rutan Sidrap Rutan Sengkang Rutan Selayar Rutan Bantaeng MALUKU Cabrutan Saumlaki Rutan Namlea MALUKU UTARA Cabrutan Labuha JUMLAH

1000 1000

2004 2004

√ √

400 300

2005 2004

√

500 500 3

2005 2009 4

Lahan Aset Depkumham Lahan Aset Depkumham √

√ 5

6


√ 7

Lahan Aset Depkumham Lahan pemberian Pemda 8

√


√


2008 500 250 300

2005 2004

300

2008

√


350 200 200 200 200 200

2007 2008 2005 2005 2006 2008

√ √ √ √ √ √

Lahan pemberian Pemda Lahan pemberian Pemda Lahan pemberian Pemda Lahan pemberian Pemda Lahan pemberian Pemda Lahan pemberian Pemda

150 250

2006 2006

√ √

150 9850

2006

√ 9

√

Lahan pemberian Pemda Lahan pemberian Pemda Lahan pemberian Pemda 0

14

Keterangan:  22.066 : prediksi jumlah penambahan kapasitas hunian pertahun.  500 : kapasitas hunian setiap lapas/rutan  100 : jumlah kebutuhan petugas setiap lapas/rutan. Catatan: Upaya untuk melakukan prediksi sebagaimana diungkapkan diatas didasarkan pada asumsi PB, CB, dan CMB rata-rata pertahun adalah 20.000 orang. Rencana Pembangunan Baru Tahun 2010 Pada tahun 2010 akan dilakukan pembangunan 5 lapas/rutan baru dengan perkiraan peningkatan kapasitas sebanyak 1.600 orang yang seluruh lahannya disediakan oleh Pemerintah Daerah setempat, berikut ini rincian rencana pembangunan baru Lapas/Rutan tahun 2010 :


110

DATA RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS HUNIAN DENGAN PEMBANGUNAN BARU TAHUN 2010

NO

WILAYAH/UPT

1

2

RENCANA KAPASITAS

TAHUN PEMBANGUNAN

3

4

TAHUN OPERASIONAL PNH

MIN

BLM

5

6

7

KET. 8

SUMATERA UTARA 2010 1

Rutan Humbang Hasundutan RIAU

300

√

Lahanpemberan Pemda

√


√


2010 2

Lapas Palalawan LAMPUNG

300

3.

Lapas Anak Bandar Lampung SULAWESI UTARA

200

4

Lapas Wanita Manado

300

2010

2010 √ 2010 5

Lapas Narkotika Manado

JUMLAH

500

√

1.600

5

Lahan pemberian Pemda Lahan Pemberian Pemda

Untuk memperoleh keseimbangan antara kapasitas hunian dengan isi Lapas/Rutan diperlukan anggaran yang sangat besar untuk pembangunan Lapas/Rutan guna menambah kapasitas. Sebagai alternatif pemecahan masalah tersebut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan kebijaksanaan dengan mengurangi isi hunian Lapas Rutan melalui percepatan pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) serta pemerataan isi hunian Lapas/Rutan melalui pemindahan narapidana baik dalam satu wilayah maupun antar wilayah. Melalui kebijakan tersebut diharapkan prosentase penambahan hunian minimal sama atau kurang dari prosentase penambahan kapasitas. 9. Program Penegakan Hukum dan HAM  Di bidang HAM Selama tahun 2009 pengaduan masyarakat atas permasalahan HAM yang dikomunikasikan sebanyak 636, sedangkan yang tidak dikomunikasikan sebanyak 44. Apabila diklasifikasikan atas permasalahan HAM sebagian besar berkaitan dengan : a) Kasus pertanahanan; b) Diskriminatif; c) kekerasan/ penganiayaan; d) pengupahan; e) Hak atas rasa aman. Dari sejumlah kasus (680), telah dilakukan penelaahan sejumlah 115, dan dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang sejumlah 362. Dari hasil koordinasi kasus-kasus tersebut ternyata pada posisi akhir Desember telah diselesaikan 74 sedangkan kasus yang tidak ditindaklanjuti 129.


111

LAPORAN KEGIATAN RANHAM

No. 1.

Jumlah Institusi Pelaksana RANHAM 33 Propinsi, 277 Kabupaten, 71 Kota dan 19 Kementerian/Lembaga Pemerintah TOTAL

Persentase Yang Sudah Mengirikan Laporan Propinsi

Kabupaten

Kota

K/L Pemerintah

100 %

68,40%

73%

46,34%

100 %

68,40%

73%

46,34%

 Di bidang keimigrasian dilaksanakan penegakkan hukum khususnya terkait dengan keberadaan dan lalu lintas orang yang ke luar masuk wilayah NKRI. 1.

Cegah Tangkal (Cekal) a. Enhanced Cekal System (ECS) yang merupakan proyek bantuan Australia telah diserah terimakan kepada Ditjen Imigrasi pada tanggal 06 Agustus 2008. Sistem ini telah diintegrasikan dengan jaringan e-Office, sehingga seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Kantor Imigrasi dapat mengakses data Cegah Tangkal secara on line. b. Data Cekal Data Cekal periode Januari - Desember 2009 yaitu: a) Pencegahan - baru : 645 orang - perpanjangan : 195 orang - cabut/berakhir : 211 orang - Penangkalanbaru : 517 orang - perpanjangan : 224 orang - cabut/berakhir : 68 orang 2. Penindakan Keimigrasian 1) Sebagai tindak lanjut atas Technical Cooperation Arrangement on Management Care of Irregular Immigrant Project yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Imigrasi dan Chief of Mission IOM Indonesia pada tanggal 26 Maret 2008, telah dibentuk Rumah Detensi Imigrasi Pusat di Tanjung Pinang. Rumah Detensi Imigrasi Pusat di Tanjung Pinang dibangun dengan kapasitas 600 deteni dan saat ini menampung 143 orang deteni terdiri dari 117 orang imigran ilegal dan 26 orang immigratoir. 2) Terkait dengan makin maraknya kedatangan imigran ilegal di berbagai wilayah Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menangani permasalahan tersebut harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan. Adapun data dan jumlah orang asing yang ditangani IOM dan UNCHR adalah sebagai berikut: a) IOM : sebanyak 1110 WNA; b) UNHCR : Pengungsi sebanyak 356 WNA, Pencari Suaka


112

sebanyak 1606 WNA dan yang kembali ke negara asal secara sukarela sebanyak 142 WNA. 3) Pendetensian

Orang asing yang dilakukan pendentesian pada ruang Detensi Imigrasi Ditjen Imigrasi dalam rangka pemulangan/pengusiran ke negara asal atau ke negara ketiga, keadaan per 31 Desember 2009 terdapat 19 (sembilan belas) orang deteni dengan rincian: 5 (lima) orang Warga Negara Afghanistan dan 14 (empat belas) orang Warga Negara Srilanka. 4) Pendeportasian

Jumlah orang asing yang dideportasi dari Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian selama periode Januari - Desember 2009 adalah sebanyak 2.504 orang. 3. Intelijen Keimigrasian 1) Kegiatan Pelatihan a) Laporan Mengikuti Program Pelatihan Bagi Penegak Hukum Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. b) Laporan Mengikuti Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara Bagi Aparat Penegak Hukum dan Pelayanan Publik TA 2009. c) Laporan mengikuti workshop “Immigration Intelligence Best Practice Exchange” di Canberra dan Melbourne, Australia Tanggal 12-15 Mei 2009. d) Mengikuti Pelatihan “CHECKPOINT COMPETENCIES PASSENGER CLEARANCE MODULE FOR DIRECTORATE GENERAL IMMIGRATION” di Batam Dan Singapura, Tanggal 09 - 11 Juni 2009. e) Mengikuti Pelatihan Defense Intelligence Research and Analysis Course (DIRAC) ke-8 TA 2009 f) Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Jaringan Intelijen Keimigrasian  Penegakkan hukum di bidang pemasyarakatan Yaitu melayani dan menangani pembinaan di dalam Rutan, Lapas, dan Bapas kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran hokum serta pemeliharaan barang-barang rampasan Negara dari hasil kejahatan/pelanggaran hokum di Rupbasan Tabel Data Hunian Lapas/Rutan

URAIAN

Tahun 2005

2006

2007

2008

2009

Penghuni : Tahanan Dewasa dan Pemuda Tahanan Anak Narapidana

38.672

47.121

51.949

54.628

56.083

1.610

1.582

2.360

2.966

2.188

50.770

62.189

71.507

75.447

79.023


113

Anak Didik Jumlah

1.801

1.852

2.179

2.944

3.540

92.853

112.744

127.995

135.985

132.372

19.891

15.251

7.990

4.849

76.550

86.550

88.599

90.853

8.409

10.000

2.049

2254

36.194

41.445

47.386

41.519

Selisih Penambahan Penghuni Kapasitas

68.141

Selisih Penambahan Kapasitas Over Kapasitas

Tabel di atas terlihat bahwa tingkat hunian Lapas/Rutan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Rata-rata kenaikan jumlah penghuni dari tahun 2005 sampai dengan 2009 adalah 11,7% bandingkan dengan rata-rata peningkatan kapasitas hunian yang dilakukan rata-rata sebesar 7,21% dari data di atas diketahui bahwa rata-rata kenaikan jumlah penghuni ± 1½ kali lipat dari rata-rata peningkatan kapasitas hunian. Sampai dengan bulan September 2009 over kapasitas di Lapas/Rutan telah mencapai 56%. Apabila dibandingkan antara kapasitas hunian tahun 2009 dengan jumlah narapidana dan tahanan maka terdapat selisih sebesar 50.874 orang. Kondisi ini secara jangka pendek dapat diimbangi dengan melaksanakan pemindahan narapidana dan tahanan dengan tetap memperhatikan kepentingan pembinaan dan keamanan.

47.386 2008

135.985 88.599

OVER ISI

41.519

KAPASITAS

2009

132.372 90.853

Sumber : Dit. Bina Reg-Sta 2009

Selanjutnya berkaitan dengan anak didik pemasyarakatan dapat dikemukakan data sebagai berikut: Tabel Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan Jenis Pidana Des 2009 Anak Sipil Anak Negara 118 Anak Pidana terdiri dari :  B.1  B.II.a  B.II.b  B.III Jumlah


1.785 1.260 142 72 3.377

114


Data di atas menggambarkan bahwa jumlah anak pidana lebih banyak dari jumlah anak negara. Hal ini menunjukkan bahwa hakim lebih banyak menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dari pada memberikan putusan berupa tindakan. Tabel Jumlah Tahanan Seluruh Indonesia Menurut Tingkat Penahanan

Pemuda Dewasa

Anak

Jumlah

A.I (Kepolisian)

8.625

200

8.825

A.II (Kejaksaan)

14.219

574

14.793

A.III (Pengadilan Negeri)

24.936

815

25.751

A.IV (Pengadilan Tinggi)

1.160

60

1.220

A.V (Mahkamah Agung)

694

12

706

49.634

1.661

51.295

Tingkat Penahanan

Jumlah Sumber : Dit. Bina Reg-Sta

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah tahanan yang berada dalam penahanan pengadilan negeri adalah paling banyak, yaitu 25.751 orang (tahanan dewasa, pemuda dan anak). Selain tahanan yang berada pada Rutan/Cabang Rutan yang langsung berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terdapat pula tahanan yang berada di Cabang Rutan pada Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor : M.01.PR.07.03 tahun 2007), yaitu: a. Cabang Rutan Jakarta Pusat : 1) Mabes Polri ; jumlah tahanan = 49 orang (per September 2009) 2) Mako Korpbrimob Polri Kelapa Dua ; jumlah tahanan = 4 orang 3) Kejaksaan Agung ; jumlah tahanan = 21 orang (per Oktober 2009) 4) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor : M.10-PR.07.03 Tahun 1996) ; jumlah tahanan = 10 orang 5) Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan R.I (Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor : M.10-PR.07.03 tahun 2007) ; jumlah tahanan = tidak ada Jumlah Narapidana Yang Dipidana Mati Dan Seumur Hidup Seluruh Indonesia Tahun 2009 Jenis Pidana

Jumlah 2009

Mati

101

Seumur Hidup

152

Jumlah

253


115


Jumlah 253 orang Narapidana yang di jatuhi hukuman Mati dan Seumur Hidup meliputi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, sebagian besar berasal dari kasus penyalahgunaan narkoba sebagai pengedar dan kasus-kasus terorisme. Tabel Jumlah Narapidana Bebas Karena Mendapat Remisi NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.

URAIAN Remisi Umum II Remisi Khusus II (Hari Raya Idul Fitri) Remisi Khusus II (Hari Raya Natal) Remisi Khusus II (Hari Raya Nyepi) Remisi Khusus II (Hari Raya Waisak) Remisi Khusus II (Hari Raya Imlek) JUMLAH

TAHUN 2006 5.730

2007 6.641

2008 5.797

2009 5.232

2.402

2.373

1.880

1.793

206

312

221

247

17

16

5

12

24

32

8

17

0

0

7

0

8.379

9.374

7.918

7.301

Pemberian remisi, selain untuk memberikan motivasi kepada narapidana/ anak pidana agar selalu berkelakuan baik, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, antara lain: Pertama, pemberian remisi dapat menurunkan tingkat tekanan psikologis narapidana sehingga diharapkan dapat mereduksi atau meminimalisi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/ Rutan. Kedua, pemberian remisi sebagai alat untuk mengingatkan narapidana agar senantiasa berkelakuan baik sehingga tercipta pengkondisian perilaku yang berkesinambungan. Ketiga, pemberian remisi khususnya kepada narapidana residivis memberikan kontribusi terciptanya kondisi aman di dalam Lapas/ Rutan. Keempat, pemberian remisi adalah salah satu refleksi perlindungan hak asasi manusia. salah satu hak narapidana yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tabel Rekapitulasi Tahanan dan Narapidana Warga Negara Asing Seluruh Indonesia Tahun 2009

Tahanan

Narapidana

144 Sumber : Dit. Bina Reg-Sta 2009

427

Jumlah 571

Sebagian besar Tahanan dan Narapidana Warga Negara Asing (WNA) berasal dari kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Keberadaan Tahanan dan Narapidana Warga Negara Asing pada Lapas dan Rutan menimbulkan permasalahan tersendiri karena adanya perbedaan kultur, sikap dan kebiasaan. Oleh karena itu, diharapkan adanya regulasi yang mengatur penempatan Tahanan dan Narapidana Warga Negara Asing sehingga dapat membantu terciptanya suasana yang kondusif di dalam Lapas dan Rutan. Tahanan dan Narapidana kasus-kasus terorisme (122 orang) sebagian besar ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, Jakarta. Kondisi ini sangat rawan mengingat Lembaga LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

116

Pemasyarakatan Cipinang sudah mengalami over kapasitas, sehingga berpotensi munculnya gangguan keamanan dan ketertiban.  Kegiatan Bimbingan Kemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M-09.PR.07.10 tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dibidang pelayanan dan penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pada tahun 2007, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai implementasi dari produk hukum. Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat maupun Peraturan Menteri Nomor : M.02. PK.04-10 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan, maka sebagai tindak lanjut adalah : Untuk mengimplementasikan kegiatan bimbingan kemasyarakatan, Dalam konteks pelayanan dan bimbingan, data yang berhasil dihimpun adalah angka permintaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang mengindikasikan bahwa tahapan dan proses pembinaan berjalan dengan baik. Matriks berikut ini memperlihatkan rekapitulasi permintaan Litmas narapidana dan anak didik selama tahun 2009 pada Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia. Tabel Rekapitulasi Litmas dan Anak Didik Tahun 2009 No.

Uraian Litmas

1. 2.

Litmas Peradilan (PN) Litmas LP Untuk : a. Pembebasan Bersyarat b. CMK c. Asimilasi Litmas : Pembinaan a. Anak Negara b. Anak Sipil c. Anak Pidana

3.

Dewasa Pria Wanita -

Anak Pria 2978

Wanita 28

7587 40 109

438 5 25

-

-

-

-

66 2043

1 -

Sumber : Dit. Bina Bimkemas, 2009

a. Pembinaan 1) Keagamaan Kegiatan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan Warga Binaan Pemasyarakatan serta menyadari


117

akibat dari perbuatan yang pernah dilakukannya. Matriks berikut ini adalah rekapitulasi pembinaan mental keagamaan pada Lapas dan Rutan selama tahun 2008. Tabel Rekapitulasi Pembinaan Mental Rohani bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Tahun 2009 No

Penganut Pria Wanita

Agama

Peserta Kegiatan Pria Wanita

Guru Agama Pria Wanita

1

Islam

71.725

3.602

58.010

3.102

628

2

2

Protestan

7.492

401

6.726

502

262

-

3

Khatolik

3.014

116

2.535

99

102

-

4

Hindu

812

74

679

83

15

-

34

382

16

11

1

5 Budha 1.034 Sumber : Dit. Bina Bimkemas, 2009

Untuk meningkatkan mutu/ kualitas pembinaan mental keagamaan khususnya Agama Islam, diupayakan bahwa materi kelas pesantren dapat dilaksanakan pada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) secara berkesinambungan, baik secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Selain itu diperlukan peningkatan kualitas SDM petugas pembinaan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. 2) Olah Raga dan Kesenian Kegiatan olah raga dan kesenian tersebut dilaksanakan agar para tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan tidak merasa jenuh dengan harapan akan dapat memulihkan kelelahan dan memberikan rasa kebersamaan bagi mereka. Kegiatan tersebut dilakukan pada waktu senggang/ santai setelah yang bersangkutan selesai melakukan pekerjaan. Namun, pelaksanaan kegiatan olah raga dan kesenian secara umum masih belum berjalan secara maksimal, salah satunya karena masih kurang baik kualitas maupun kuantitas tenaga-tenaga pembinaan, khususnya olahraga dan kesenian. Tabel Rekapitulasi Rata-Rata Pembinaan Olah Raga Bagi Tahanan dan WBP Seluruh Indonesia Tahun 2009 Olah Raga

Tahanan

Narapidana

Anak Didik

Jumlah

Senam

24.172

23.388

3926

51.486

Volley

4.867

6.071

1201

12.139

Tenis Meja

3.420

3.668

927

8.015

Catur

3.833

1.806

719

6.358



118

Tabel Rekapitulasi Rata-Rata Pembinaan Kesenian bagi Tahanan dan WBP Seluruh Indonesia Tahun 2009 Kesenian

Tahanan

Narapidana

Anak Didik

Jumlah

Seni Suara

557

916

81

1.554

Seni Musik

1.277

1.662

265

3.204

249

100

Seni Tari Nonton TV

762 1.166 Sumber : Dit. Bina Bimkemas, 2009

13

362

182

2.110

3) Pendidikan Kegiatan pendidikan bagi tahanan/narapidana dan anak didik dilakukan melalui pendidikan formal yang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), serta pendidikan non formal yang diselenggarakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dalam bentuk kursus-kursus, latihan keterampilan dan lain sebagainya. Pada tahun 2007 ini, terdapat beberapa UPT Pemasyarakatan khususnya Lapas Anak, yang telah mendapatkan bantuan dana operasional kegiatan dari Kementerian Pendidikan Nasional (Direktorat Pendidikan Luar Sekolah). Tabel Jumlah Kelulusan Dalam Pendidikan Sekolah Selama Menjalani Menjadi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan Tahun 2009

No

Jenis Pendidikan

Tahanan

Lulus Napi

Andik

Tidak Lulus Tahanan Napi

Andik

1.

SD

1429

1063

2

347

395

-

2.

SLTP

1162

764

1

323

284

-

3.

SLTA

1853

1044

-

401

281

-

Sumber : Dit. Bina Bimkemas, 2008 Tabel Jumlah Rata-rata WBP mengikuti Program Pendidikan, dan Guru No

1

2

Pendidikan, Keadaan Murid dan Guru Pendidikan Paket : a. Paket A b. Paket B c. Paket C

Peserta

Jumlah

746 577 285 1608

Pendidikan Formal ; a. SD b. SMP

490 398


Jumlah Lulus 286 107 89 482

Tidak Lulus 83 41 75 199

119

c. d.

SLTA S1

200 97 1185 Pria

Jumlah Keadaan Murid : 3

a. b. c.

SD SLTP SLTA

Jumlah Keadaan Guru 4

a. b. c.

SD SLTP SLTA

Jumlah

664

275 Wanita

396 699 277 1372 Pria

4 5 9 Wanita

42 64 22 128

26 37 14 77

Tabel Rekapitulasi Kegiatan Kepramukaan bagi Tahanan dan WBP Seluruh Indonesia Tahun 2009 No 1 2

3

Peserta

Pria

Tahanan Narapidana : - Dewasa - Pemuda Anak Didik : - Anak Pidana - Anak Negara - Anak Sipil

Wanita 489

6

924 108

22 1

91 -

98 -


Sedangkan untuk kegiatan kepramukaan, selama tahun 2009 telah diadakan berbagai kegiatan antara lain : Pendidikan Orientasi Kepramukaan bagi petugas Lapas/ Rutan sebanyak 3 (tiga) kali; seluruh Lapas Anak telah melaksanakan koordinasi dengan Kwartir Cabang (Kwarcab) setempat. Tabel Rekapitulasi Kegiatan Membaca di Perpustakaan bagi Tahanan dan WBP Seluruh Indonesia Tahun 2009 No 1

Perpustakaan Jenis Buku

Agama 17.693

Koleksi yang 2 5 diberikan Sumber : Dit. Bina Bimkemas, 2009

Pelajaran

Cerita

Majalah

Lain-lain

12.672

13.836

10.551

8.577

2

62

172

-

Adapun kegiatan perpustakaan pada tahun ini yang sangat menonjol ialah pembenahan perpustakaan di Lapas Anak Pria Tangerang dengan mengadopsi konsep Rumah Pintar yang difasilitasi melalui kesepakatan bersama dengan Solidaritas Istri Kabinet Bersatu LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

120

(SIKIB) dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Kesepakatan bersama tersebut akan berlangsung selama 5 tahun dan Lapas Anak Pria Tangerang dijadikan model pengembangan kegiatan serupa bagi Lapas-Lapas lainnya khususnya Lapas Anak di Indonesia. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam mengelola perpustakaan di Lapas/ Rutan, yakni: manajemen perpustakaan yang belum dikelola dengan baik; masih minimnya prasarana dan sarana pendukung perpustakaan seperti ruangan dan buku-buku; Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perpustakaan yang masih minim. Tabel Rekapitulasi Kegiatan Kejar Paket A dan B bagi Tahanan dan WBP Seluruh Indonesia Tahun 2009

No

Kejar Paket

1

Sekarang

Baru

Pria

Wanita

Pria

Wanita

A

1371

22

1369

14

2

B

815

6

868

7

3

C

110

28

125

7


Kegiatan pendidikan non-formal melalui kejar paket merupakan upaya strategik yang dapat menekan jumlah narapidana/tahanan yang buta huruf atau tidak mendapatkan kesempatan pendidikan pada jalur formal, sehingga setelah kembali ke masyarakat, warga binaan pemasyarakatan dapat membawa bekal ijazah yang dapat dimanfaatkan untuk berperan serta dalam pembangunan b. Pembimbingan Tabel Data Capaian PB, CMB, dan CB

NO.

URAIAN

1.

Pembebasan Bersyarat

2.

Cuti Menjelang Bebas

3.

Cuti Bersyarat

4.

Cuti Mengunjungi Keluarga Jumlah

TAHUN 2006

2007

2008

Des 09

5.346

9.308

16.728

23.134

494

2.044

597

446

0

1.962

3.447

7.460

511

254

705

223

6.351

13.568

21.477

31.263

Sumber : Dit. Bina Bimkemas 2009

1) Latihan Kerja dan Produksi Direktorat Bina Latihan Kerja dan Produksi melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pengembangan program pembinaan khususnya keterampilan kerja dan produksi yang ditujukan kepada narapidana. Hal ini dimaksudkan guna memberikan suatu LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

121

usaha pemberian latihan kepada narapidana agar dapat mengaplikasikan bakat dan minatnya selama menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Program yang dilaksanakan meliputi program bimbingan latihan keterampilan dan program kerjasama dengan mitra kerjasama. Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan kerja industri dan jasa sebanyak 166 UPT, kegiatan kerja pertanian dan perkebunan sebanyak 98 UPT, serta kegiatan kerja perikanan dan peternakan sebanyak 39 UPT. Jumlah UPT yang melaksanakan bimbingan keterampilan periode Januari - Agustus 2009 sejumlah 227 UPT dengan melibatkan 28.640 WBP. Disamping melaksanakan bimbingan keterampilan, beberapa UPT Pemasyarakatan juga melaksanakan kegiatan produksi antara lain kegiatan produksi meubelair, kerajinan tangan, paving blok, perbengkelan dan kegiatan jasa. Hingga Agustus 2009 sebanyak 129 UPT Pemasyarakatan telah melaksanakan kegiatan produksi atau sebesar 30,64% dari total jumlah Lapas/Rutan/Cabrutan yang operasional (421 UPT)

3

SUMATRA BARAT

4

RIAU

5

SUMATRA SELATAN

6

LAMPUNG

7

DKI JAKARTA

8

JAWA BARAT

9

JAWA TENGAH

10

11

JML WBP

2 N.A.DARUSALAM SUMATRA UTARA

JML TDK LAP

1 1 2

JML LAP NHL

KANWIL

JML UPT

No

JML ADA BIM

REKAPITULASI BIMBINGAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DI UPT PEMASYARAKATAN BULAN JANUARI S/D OKTOBER 2009

JENIS BIMBINGAN

3

4

5

6

7

20

10

7

3

453

35

9

13

13

600

20

4

7

9

179

9

5

3

1

134

17

6

2

9

288

12

6

2

4

380

6

5

0

1

881

23

15

3

5

5041

45

33

8

4

3800

38

25

5

8

4806

11

4

4

3

3119

8 Perabotan rmh tangga, jahit Pertuk. Kayu, cukur, jahit, batako, bertani Meubelair,cukur,bertani,jahit, batako,kebun Pertuk. Kayu,cukur,bertani,berkebun,jahit Pertuk. Kayu,kebersihan lingk, batako,tani Pertuk. Kayu, bertani, batako, jahit,keraj. Sablon,jahit,cukur,bertani/kebun,me ubelair Pertuk.kayu,las,jahit,bertani/kebun,k esed Pertuk.kayu/meubelair,jahit,kesed,b ertani/kebun cukur,batako,bordir,sablon,las,kerja batu akik Pertuk.kayu,cukur,kesed,keraj.tanga n/batu akik,jahit,bertani/kebun,sablon Sablon, jahit,las,Pertuk.kayu,bertani,cukur

JAWA TIMUR

KALIMANTANBARAT


122

12

13

KALIMANTAN SELATAN

11

7

2

2

1031

KALIMANTAN TIMUR

9

4

3

2

325

13

4

5

4

1077

24

16

3

5

1336

10

7

2

1

203

15

12

2

1

1478

13

4

4

5

141

9

0

1

8

0

8

5

1

2

492

4

2

2

0

143

7

5

1

1

610

7

5

1

1

329

7

4

1

2

175

6

5

0

1

258

10

3

3

4

229

7

1

2

4

18

9

6

0

3

204

4

2

0

2

370

2

1

0

1

29

5

2

0

3

120

10

7

1

2

358

4

3

0

1

60

430

227

93

110

28640

14

SULAWESI UTARA

15

SULAWESI SELATAN

16

BALI

17

NTT

18 19

MALUKU PAPUA

20

JAMBI

21

BENGKULU

22

DI YOGYAKARTA

23

KALIMANTAN TNGH

24

NTB

25 26

SULAWESI TNGGARA SULAWESI TENGAH

27 28

MALIKU UTARA BANTEN

29

BANGKA BELITUNG

30

GORONTALO

31

PAPUA BARAT

32 33

KEPULAUAN RIAU SULAWESI BARAT JUMLAH

Pertuk.kayu,batako,jahit,berkebun,la s,bordir,cuci mobil,sablon,kebersihan Lp,elektronika Cuci mobil/motor,batako,pertuk.kayu,jahi t Batako,las,berkebun,meubelair,berke bun,kesed Pertuk.kayu,batako,jahit,las,berkebu /tani,jahit Meubelair,jahit,sablon,batako,berke bun,cukur,las Pertuk.kayu,bertani/kebun,las,batak o,bersih ktr Tambal ban,Pertuk. Kayu,bertani Pertuk. Kayu,bertani,bersih kantor/lingk./dapur Pertuk.kayui,berkebun,ternak ayam/ikan, las Meubelair,berkebun,ternak,batako,p ot bunga Pertuk.kayu,jahit,las listrik,bertani/kebun,batako Meubelair,batako,jahit,bersihan lingk,berkebun Pertuk.kayu,berkebun/tani,pres ban,batako Pertuk.kayu,batako,cukur,bengkel,cu ci motor Las,pertuk.kayu,kesed,cuci motor/mbl,berkebun Pertanian Batako,jahit,cukur,bertani,bengkel las/mobil Batako,bertani,Las listrik,pertuk,elektronika Berternak,kesed,meubelair,kompor,b erkebun Pertuk.kayu,berkebun,ukiran,kebersi han rmh tgg Pertuk. Kayu (ukiran), bengkel las Pertuk.kayu,bengkel,batako,cukur,ja hit,cuci mbl

Rendahnya jumlah UPT yang melaksanakan kegiatan produksi disebabkan antara lain kurangnya tenaga ahli/instruktur, sarana dan prasarana kegiatan bengkel kerja (peralatan dan ruang bengkel kerja) yang kurang memadai serta kualitas hasil produksi yang kurang dapat bersaing. Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta sebanyak 26 UPT di 16 propinsi. LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

123

Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Partnership for Governance Reform tentang Dukungan Terhadap Pelaksanaan Reformasi Lembaga Pemasyarakatan khususnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait prinsip-prinsip Pemasyarakatan dan peningkatan partisipasi publik. Kerjasama ini memfokuskan kegiatan pada 4 Lembaga Pemasyarakatan sebagai pilot project meliputi : Lapas Klas II Banceuy, Lapas Wanita Semarang, Lapas Klas I Porong dan Lapas Anak Palembang.  Kegiatan Keamanan dan Ketertiban Keamanan dan ketertiban merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan. Oleh karena itu suasana aman dan tertib di LAPAS/RUTAN/Cabang RUTAN, perlu diciptakan. - Penggunaan HT dimaksudkan untuk mendukung kegiatan pengamanan didalam UPT Pemasyarakatan serta memudahkan untuk komunikasi dengan instansi terkait khususnya pihak POLRI - Senjata Api Bahu (panjang) dan Senjata Genggam (Laras Pendek), Senjata api yang sekarang masih digunakan disejumlah RUTAN/LAPAS menggunakan senjata api dari PT. Pindad. Tabel Data Penghuni yang Melarikan Diri dan Tertangkap Kembali Keadaan Penghuni Melarikan diri Tertangkap Kembali Prosentase Tertangkap Kembali

Narapidana 76 15

Tahanan 70 8

Jumlah 148 23

20 %

13,85 %

16,52 %

Sumber : Dit. Bina Kamtib, Tahun 2009

Jumlah kejadian pelarian hingga akhir tahun 2009 adalah sebanyak sebanyak 71 kejadian. Modus operandi pelarian yang paling banyak terjadi adalah memanjat tembok keliling dan saat proses asimilasi. Setiap terjadi pelarian, pihak Lapas/Rutan/Cabrutan selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat serta melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang sedang bertugas pada saat kejadian. Tabel Gangguan Keamanan dan Ketertiban Jumlah yang

Jenis Gangguan Kamtib

Jumlah Kasus

Perkelahian Pemberontakan Penganiayaan / kekerasan Kerusuhan Temuan hasil Penggeledahan ( hasil temuan berupa narkoba) Penghuni keluar tanpa alasan yang jelas

2 1 -

12 7 -

54

69

-

-

57

80

Jumlah


Terlibat

124

Hingga akhir tahun 2009 jumlah gangguan kamtib (berupa perkelahian dan penganiayaan) adalah sebanyak 3 kejadian. Hasil penggeledahan yang berupa narkoba tercacat sebanyak 54 temuan. Penggeledahan dilakukan secara insidentil dan rutin, baik oleh pihak Lapas / Rutan / Cabang Rutan yang bersangkutan maupun bekerjasama dengan Kepolisian, BNN serta instansi terkait lainnya. Semua hasil temuan penggeledahan berupa narkoba diserahkan kepada Polri untuk ditindak lanjuti. Penghuni yang terlibat dalam kepemilikan narkoba tersebut sebanyak 69 orang terdiri dari tahanan 29 orang dan 40 orang narapidana. Pengunjung yang terlibat sebanyak 20 orang serta 2 orang petugas. Seluruh pihak yang terlibat juga diproses oleh pihak Kepolisian. 2) Perawatan a. Pengawasan kesehatan dan makanan; melakukan pendataan keadaan kesehatan narapidana, kegiatan donor darah, upaya rawat inap, pendataan narapidana, tahanan dan klien bapas yang meninggal dunia serta perhitungan biaya makan WBP/ tahanan seorang sehari. Tabel Data –data Kondisi Kesehatan Narapidana dan Tahanan tahun 2009 Jenis Penyakit

Narapidana

Penyakit Kulit 4.836 Penyakit Pencernaan 3.240 Penyakit Kelamin 243 Penyakit Susunan Syaraf 651 Hepatitis 18 HIV/AIDS Positif 212 Penyakit Mata 292 Penyakit Pernafasan 5.468 Penyakit Jantung & Darah 615 Lain-lain 1.362 Gangguan jiwa 39 TBC 96 JUMLAH Ket : Lain-lain : kecelakaan, malaria, gigi, beri-beri.

Tahanan

Jumlah

1.789 1.716 96 292 0 2 163 2.785 313 560 7 11

6.625 4.956 339 943 18 214 455 8.253 928 1.922 46 107

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penyakit yang paling banyak diderita penghuni Lapas/Rutan adalah penyakit pernafasan. Jenis penyakit menular mendominasi keadaan kesehatan para penghuni. Salah satu penyebab tingginya tingkat penyebaran penyakit menular di Lapas / Rutan adalah over kapasitas yang dialami oleh hampir semua Lapas / Rutan di Indonesia. Tingkat kesehatan sangat berhubungan dengan tingkat kematian penghuni. Data di bawah ini menunjukkan jumlah penghuni yang meninggal, yaitu:


125

Tabel Data Kematian Penghuni di Lapas/Rutan Status

Jumlah Kematian

Narapidana Tahanan Jumlah Sumber : Direktorat Bina Perawatan 2009

514 orang 264 orang 778 orang

Penyebab kematian penghuni di Lapas/Rutan yang paling tinggi adalah penyakit HIV/AIDS. Peningkatan ini mendorong pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk terus berusaha menanggulangi masalah-masalah kesehatan di Lapas/Rutan khususnya penularan penyakit menular. Kerjasama dengan pihak luar seperti Kementerian Kesehatan dan LSM-LSM yang berkaitan erat dengan penanggulangan HIV/AIDS atau penyakit-penyakit menular lainnya merupakan salah satu upaya yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka mengatasi berbagai masalah kesehatan di dalam Lapas/Rutan dan menekan jumlah kematian penghuni. Tabel Data Kematian Narapidana/tahanan Berdasarkan masa inggal No

Masa Tinggal

Jumlah

1

1 hari s/d 6 bulan

509 orang

2

7 bulan s/d 12 bulan

166 orang

3

> 1 tahun

103 orang

jumlah

778 orang

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kematian narapidana/tahanan berdasarkan masa tinggal yang terbanyak adalah antara 1 hari s/d 6 bulan, hal ini mengindikasikan bahwa sebelum masuk kedalam Lapas/Rutan nerapidana/tahanan telah mengidap suatu penyakit. Tabel Data Kematian Narapidana/Tahanan dan Faktor Penyebabnya

No

Penyebab Kematian

Napi/Tahanan

1

HIV-AIDS

221 Orang

2

TBC

131 Orang

3

Penyakit Pencernaan

93 Orang

4

Penyakit Pernafasan

134 Orang

5

Hepatitis

44 Orang

6

Susunan Syaraf

13 Orang


126

7

Penyakit Jantung

85 Orang

8

Penyakit Diabetes

18 Orang

9

Ginjal

14 Orang

10

Perkelahian

4 Orang

11

Bunuh diri

16 Orang

12

Lain-lain

5 Orang Jumlah

778 Orang

Berdasarkan data di atas dapat dikemukakan bahwa penyebab kematian yang tertinggi adalah penyakit HIV-AIDS. Selanjutnya dapat disajikan data narapidana/tahanan yang mendapatkan perawatan (rawat inap) baik yang di dalam lapas maupun di luar lapas. Tabel Data Narapidana / Tahanan Yang dirawat Inap

No

WBP

Rawat Inap Dalam Lapas Luar Lapas 1.982 orang 619 orang

1.

Narapidana

2.

Tahanan

920 orang

223 orang

Jumlah

2.902 orang

842 orang

Sumber : Dit. Bina Perawatan (per 31 Agustus ’09)

Tingginya jumlah narapidana dan tahanan yang dirawat inap, baik di dalam maupun diluar Lapas/Rutan mendorong Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berusaha untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan adalah percepatan operasionalisasi Rumah Sakit Pemasyarakatan Cipinang. Guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi para narapidana, anak didik, dan tahanan telah dilakukan upaya peningkatan kualitas/mutu bahan makanan sesuai standar dengan variasi menu makan untuk 10 hari. Pelaksanaan program ini telah dilaksanakan sejak Januari 2008.  Bidang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara 1) Hingga akhir Desember 2008 jumlah UPT Rupbasan yang telah operasional sebanyak 61 (enam puluh satu) unit yang tersebar diseluruh Indonesia, dimana 58 (lima puluh delapan) unit diantaranya sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Rupbasan secara nyata dalam arti sudah menjalankan fungsi penerimaan, penelitian jenis dan mutu serta penghapusan benda sitaan dan barang rampasan negara, dan 3 (tiga) unit lainnya belum menyimpan basan dan baran. 2) Sebagian UPT Rupbasan belum mempunyai gudang tempat menyimpan basan dan baran sesuai dengan klasifikasi meliputi : a). Gudang umum b). Gudang berharga c). Gudang berbahaya LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

127

d). Gudang terbuka e). Gudang hewan ternak. 3) Perawatan dan pemeliharaan basan dan baran pada Rupbasan masih dilakukan dengan sederhana, hal itu dikarenakan belum adanya dana khusus untuk perawatan dan pemeliharaan basan dan baran di Rupbasan (yang melekat pada DIPA masing-masing UPT). 4) Guna penambahan pengetahuan mengenai basan dan baran di Rupbasan, pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan Temu Konsultasi Aparat Penegak Hukum khususnya bidang pengelolaan basan dan baran yang dititik beratkan pada : a).Pengawasan, keselamatan dan pemeliharan basan dan baran; b).Pemberdayaan petugas Rupbasan bidang penilaian jenis dan mutu basan dan baran; c).Aparat penegak hukum bidang pengelolaan basan dan baran. 5) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah mengupayakan dan masih berjalan kesepakatan bersama dengan aparat penegak hukum terkait dengan hal ini KPK (Komisi Pemberantas Korupsi). a) Meningkatnya kualitas hidup narapidana yang menjadi bekal bagi mereka untuk kembali berinteraksi dengan masyarakat. c. Pelayanan Klinis 1) Pelayanan Tes HIV lengkap di Lapas dan Rutan Tersedianya klinik VCT merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam program penanggulangan HIV-AIDS, sebagai pintu masuk bagi narapidana di Lapas/ Rutan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan lanjutan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kegiatan lanjutan ini dilaksanakan sejak Agustus 2008 s.d Maret 2010 ditargetkan 7,440 orang narapidana dan tahanan telah di VCT lengkap. Hingga November 2009 tercatat sebanyak 3,094 orang yang telah di VCT lengkap dan ditemukan 679 orang positif HIV. Untuk periode Okt s.d Nov 2009, tercatat 715 orang di tes dan ditemukan 72 orang positif HIV baru. 2) Pelaksanaan dan Aktivasi Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan cq. Drektorat Bina Khusus Narkotika bersama dengan perwakilan Kementerian Kesehatan dan HCPI telah melakukan salah satu kegiatan Pertemuan Pemantauan Program Penanggulangan HIV-AIDS dan Persiapan Layanan sebagai bagian dari implementasi Program Perluasan Cakupan Layanan HIV di Lapas dan Rutan Wilayah Jawa – Bali. Dalam kegiatan tersebut, salah satunya dirumuskannya rencana aktivasi layanan PTRM di Lapas dan Rutan Berdasarkan dari hasil beberapa kali pertemuan maka diputuskan untuk mengaktivasi 6 Lapas dan Rutan tambahan yang menyediakan akses Layanan PTRM selain 4 Lapas dan Rutan yang saat ini sudah melaksanakan PTRM. Periode Oktober s.d November 2009 telah di aktivasi 2 Lapas dan Rutan yang menyediakan Layanan Terapi Rumatan Metadon yaitu Lapas Klas I Cipinang dan Lapas Klas IIA Pemuda Tangerang. Saat ini tercatat 18 peserta aktif dari ke dua Lapas tersebut, sehingga total peserta aktif terapi metadon dari 6 Lapas berjumlah 91 orang. 3) Rujukan Klinis


128

Dukungan rujukan merupakan dukungan bagi pelaksanaan kegiatan merujuk WBP dan tahanan untuk mengakses layanan kesehatan ke Rumah Sakit/PKM rujukan di 72 Lapas, Rutan dan Bapas. d.

Operasionalisasi P4GN 1) Operasi Pemutusan Jaringan Penyalahgunaandan Peredaran Gelap Narkoba (penggeledahan) di Lapas/Rutan. Kegiatan ini bertujuan memutus jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Lapas/Rutan. Dalam kurun waktu Tahun 2009, Direktorat Jenderal pemasyarakatan Ditjenpas bersama dengan BNN telah melaksanakan serangkaian kegiatan Operasi Pemutusan Jaringan Narkoba, yaitu Wilayah Tenggararong, Wilayah Padang, Wilayah Nusa Tenggara Timur, Wilayah Nangroe Aceh Darussalam, Wilayah Surakarta-Jawa Tengah. 2) Advokasi Program P4GN kepada Petugas Pemasyarakatan Advokasi P4GN dilaksanakan dalam rangka menambah pemahaman dan pengetahuan Petugas Lapas dan Rutan dalam implementasi program P4GN khususnya terkait upaya pemutusan jaringan peredaran narkoba (supply reduction) di Lapas dan Rutan. Pelaksanaan Advokasi, yaitu Wilayah Bali 60 orang petugas, Wilayah Sumatera Utara 60 orang petugas, Wilayah Kalimantan Timur 60 orang petugas, Wilayah Sulawesi Utara 60 orang petugas, Wilayah DI Jogjakarta 60 orang petugas. 3) Operasional Pelayanan Hukum Petugas Lapas/Rutan Pelayanan Hukum Petugas Lapas/Rutan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan informasi tentang mekanisme dan prosedur yang dilaksanakan pasca pelaksanaan operasi pemutusan jaringan peredaran narkoba di Lapas/Rutan. Operasionalisasi Pelayanan Hukum dilaksanakan pada : a) Wilayah NTT, 26 s.d 28 Maret 2009, diikuti oleh Petugas Lapas sekitar wilayah Kupang. b) Wilayah NTB, 12 s.d 15 April 2009, diikuti oleh Petugas Lapas sekitar wilayah Mataram. c) Wilayah Aceh, 2 s.d 3 Mei 2009, diikuti oleh Petugas Lapas sekitar wilayah Aceh. d) Wilayah Padang, 11 s.d 13 Mei 2009, diikuti oleh Petugas Lapas sekitar wilayah Padang. 4) Operasi Rajawali di 3 Wilayah Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, dilaksanakan dalam 2 (dua) wilayah regional, diantaranya : a) Regional I dilaksanakan pada 29 Juli s.d 9 Agustus 2009, mencakup wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Bali, Jawa Timur, Banten. Kegiatan ini melibatkan 60 orang petugas yang berasal dari Ditjenpas dan BNN. b) Regional II dilaksanakan pada 30 November s.d 11 Desember 2009, mencakup wilayah Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Lampung. Kegiatan ini melibatkan 45 orang petugas yang berasal dari Ditjenpas dan BNN. 5) Penyelidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkoba, kegiatan ini bertujuan mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba yang terkait dengan Lapas dan Rutan di suatu wilayah tertentu. a) Wilayah Palangkaraya, 22 s.d 24 Desember 2004 b) Wilayah Jambi, 23 s.d 25 Desember 2009 c) Wilayah Nusakambangan, 27 s.d 31 Desember 2009 d) Wilayah Palembang, 12 s.d 13 Januari 2010


129

 Penegakkan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual Komposisi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menangani tindak pelanggaraan di bidang HKI pada DJHKI dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM RI pada tahun 2009 tampak dalam tabel di bawah ini :

NO

Institusi

Jumlah

1.

Direktorat Jenderal HKI

36

2.

Kanwil Depkumham DI Aceh

5

3.

Kanwil Depkumham Propinsi Sumatera Utara

6

4.

Kanwil Depkumham Propinsi Sumatera Barat

7

5.

Kanwil Depkumham Propinsi Sumatera Selatan

6

6.

Kanwil Depkumham Propinsi Riau

7

7.

Kanwil Depkumham Propinsi Kepulauan Riau

-

8.

Kanwil Depkumham Propinsi Jambi

6

9.

Kanwil Depkumham Propinsi Bengkulu

3

10.

Kanwil Depkumham Propinsi Lampung

6

11.

Kanwil Depkumham Propinsi Bangka Belitung

2

12.

Kanwil Depkumham DKI Jakarta

11

13.

Kanwil Depkumham Propinsi Jawa Barat

11

14.

Kanwil Depkumham Propinsi Jawa Tengah

5

15.

Kanwil Depkumham Propinsi Jawa Timur

2

16.

Kanwil Depkumham DI Yogyakarta

4

17.

Kanwil Depkumham Propinsi Banten

3

18.

Kanwil Depkumham Propinsi Kalimantan Barat

4

19.

Kanwil Depkumham Propinsi Kalimantan Selatan

6

20.

Kanwil Depkumham Propinsi Kalimantan Timur

3

21.

Kanwil Depkumham Propinsi Kalimantan Tengah

6

22.

Kanwil Depkumham Propinsi Sulawesi Utara

9

23.

Kanwil Depkumham Propinsi Sulawesi Selatan

7

24.

Kanwil Depkumham Propinsi Sulawesi Tengah

7

25.

Kanwil Depkumham Propinsi Sulawesi Tenggara

4

26.

Kanwil Depkumham Propinsi Sulawesi Barat

1

27.

Kanwil Depkumham Propinsi Gorontalo

1

28.

Kanwil Depkumham Propinsi Bali

12

29.

Kanwil Depkumham Propinsi NTB

4

30.

Kanwil Depkumham Propinsi NTT

6

31.

Kanwil Depkumham Propinsi Maluku

6

32.

Kanwil Depkumham Propinsi Maluku Utara

1

33.

Kanwil Depkumham Propinsi Papua

4

34.

Kanwil Depkumham Propinsi Irian Jaya Barat

-

Jumlah


201

130

a. Penegakan hukum HKI pada 6 (enam) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sepanjang tahun 2009, tampak dalam tabel di bawah ini : No

Kanwil

1

Kegiatan

Sulawesi Selatan

-

-

2

Jawa Timur

-

3

Gorontalo

-

4

Sumbar

-

Memantau pusat perbelanjaan dan pertokoan, Monitoring penindakan pelanggaran di bidang HKI Pemberian keterangan dengan saksi ahli Pemasangan spanduk sosialisasi Pemasangan spanduk Razia sofware bajakan

Memantau pusat perbelanjaan dan pertokoan, - Pemasangan spanduk sosialisasi

5

DKI

-

6

Jawa Tengah

-

-

Memantau pusat perbelanjaan dan pertokoan (5 wilayah) Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang HKI; Melakukan investigasi di wilayah perbelanjaan

Permasalahan

-

Luas wilayah tidak ditunjang dengan anggaran Pihak kepolisian kurang koordinasi dengan PPNS (hanya sebatas permintaan keterangan ahli saja)

-

Kurang anggaran untuk pelaksanaan penegakan hukum

-

Dana operasional tidak mencukupi Perlu ada penambahan PPNS Kurang sarana dan prasarana Kurang memahami tentang software Kurang anggaran untuk pelaksanaan penegakan hukum Perlu ada penambahan PPNS Kurang sarana dan prasarana

-

-

-

Kurang anggaran untuk pelaksanaan penegakan hukum

-

Kurang anggaran untuk pelaksanaan penegakan hukum Perlu ada penambahan PPNS

-

b. Permintaan Banding, Saksi Ahli, Litigasi tampak dalam tabel di bawah ini : Unit

Banding

Saksi Ahli

Litigasi

Jumlah

Merek

391

128

48

567

Paten

10

10

25

45

-

115

12

127

Hak Cipta, DI, RD, DTLST

10. Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum Kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka meningkatkan mutu profesionalitas, pengembangan wawasan serta ketrampilan Pegawai Negeri Sipil, guna menunjang pelaksanaan tugas Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM di : 1) Advokasi Program Perluasan Cakupan Layanan HIV kepada 7 orang Kepala Divisi Pemasyarakatan dan 54 orang Kepala Lapas dan Rutan dan 7 orang Kadiv Pemasyarakatan di 7 Propinsi Wilayah Jawa dan Bali dukungan HIV Cooperation Program for Indonesia (HCPI). Kegiatan dilaksanakan pada 4 s.d 6 Maret 2009, bertempat di Hotel Golden Boutique, Jakarta. LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

131

2) Advokasi Program Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pemasyarakatan kepada 62 orang Kepala Lapas dan Rutan, 10 orang Kepala Bapas, dan 11 Kepala Divisi Pemasyarakatan dari 11 Propinsi dukungan Global Fund Ronde 8. Pelaksanaan di Hotel Grand Jaya Raya Bogor, Tahap I : 7 s.d 9 Oktober 2009 dan Tahap II : 14 s.d 16 Oktober 2009. Berikut Lapas, Rutan dan Bapas dukungan Global Fund ronde 8 : 3) Pelatihan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penanggulangan HIV dan Penyalahgunaan Narkoba diperuntukkan bagi Petugas Pembinaan yang terdiri dari unsur Penyuluh, Penjangkau dan Pre Release. 4) Sosialisasi Informasi HIV Dasar bagi petugas wilayah Bandung Raya pada 30 petugas Lapas dan Rutan Wilayah Bandung Raya 5) Sosialisasi Monev dengan target 83 orang dari 72 Lapas, Rutan dan Bapas serta 11 Kanwil Depkumham, dalam realisasinya dapat diikuti oleh 103 orang dari 91 Lapas, Rutan dan Bapas, serta 12 Kanwil Depkumham. Kegiatan dilaksanakan di Hotel IBIS Kemayoran Jak-Pus, 19 s.d 22 Oktober 2009 6) Pelatihan Konselor VCT Pelatihan Konselor bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam melakukan konseling secara profesional sehingga tersedianya konselor yang siap memberikan layanan konseling dan mampu melakukan pendampingan serta rujukan klien. Pelatihan konselor VCT dilakukan dalam 2 (dua) kegiatan yang didukung oleh HCPI dan Global Fund Ronde 8. a) 27 Petugas Lapas/Rutan Perluasan Layanan 25 Orang petugas berasal dari Lapas, PKM Rujukan dan Dinkes Prop. Jogjakarta 26 petugas berasal dari Lapas, PKM Rujukan dan Dinkes Prop. Jawa Barat b) Pelatihan Konselor VCT diperuntukkan bagi Petugas Bidang Pembinaan dan Perawatan. Tahap I diikuti oleh 26 orang dari 26 Lapas, Rutan dan Bapas. Pelaksanaan di Hotel IBIS Kemayoran Jak-Pus, Tahap I : 6 s.d 12 Desember 2009 7) Kegiatan khusus Penyegaran Konselor VCT diperuntukkan bagi 28 orang Petugas Konselor yang berasal dari 15 Lapas dan Rutan. 8) Pelatihan IMAI Pelatihan IMAI bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Dokter dan Perawat terkait dengan pelayanan CST berbasis pada pelayanan kesehatan setempat. Pada tahun 2009 telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan : a) Pelatihan I diperuntukkan bagi Lapas dan Rutan dukungan HCPI. Kegiatan dilaksanakan pada 11 s.d 16 Mei 2009, diikuti oleh 34 Petugas, berasal dari 28 Lapas/Rutan, PKM dan RS Rujukan. b) Pelatihan IMAI diperuntukkan bagi petugas Dokter dan Perawat di Lapas dan Rutan Dukungan Global Fund Ronde 8. Tahap I diikuti 59 orang yang berasal dari 34 LAPAS dan RUTAN; Tahap II diikuti 68 orang yang berasal dari 29 LAPAS dan RUTAN. Realisasi peserta Pelatihan melebihi dari target yang ditetapkan (124 orang) karena Pendanaan yang masih dimungkinkan untuk pelaksanaannya.


132

Pelaksanaan di Hotel IBIS Kemayoran Jak-Pus, Tahap I : 1 s.d 6 Oktober dan Tahap II : 6 s.d 12 Desember 2009 9) Mengerjakan SK Pengangkatan PPNS dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2009, dan telah dikerjakan sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) surat keputusan dengan jumlah keseluruhan permohonan yang telah diselesaikan sebanyak 1776 orang dengan perincian yang diangkat sebanyak 1564 orang dan yang ditolak sebanyak 202 orang PPNS dari berbagai Kementerian/Instansi yang membawahi PPNS dan melaksanakan mutasi pejabat PPNS sebanyak 18 (delapan belas ) orang dari 4 (empat) instansi; 10) melaksanakan kegiatan diklat kepemimpinan untuk memenuhi kualifikasi jabatan struktural dan kader pimpinan yang diikuti sebanyak 485 pegawai : a) Diklat Kepemimpinan Tingkat II dengan peserta 45 orang b) Diklat Kepemimpinan Tingkat III dengan peserta 160 orang c) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dengan peserta 280 orang 11) Penyelenggaraan Program Rintisan Gelar dan Program Bantuan Mandiri BPSDM Hukum dan HAM yang dimaksudkan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kualitas kinerja, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Kerjasama tersebut dengan PTN : Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara. Adapun program studi yang diikuti diantaranya Pelayanan Publik, Kriminologi, Bidang Hukum, Rencana Strategi, Kajian HAM, Kajian Imigrasi dan program studi lainnya. REKAPITULASI PESERTA PROGRAM RINTISAN GELAR Jumlah Mahasiswa No

Program

Th

Th

Th

Th

Th

Th

Th

Th

Th

01

02

03

04

05

06

07

08

09

8

9

3

5

1

A.

PROGRAM S3 (DOKTOR) BANTUAN MANDIRI

1

S3 Ilmu Hukum

2

S3 Ilmu Kependidikan

3

S3 Ilmu Manajemen/Adminsitrasi

4

S3 Ilmu Pemerintahan

5

S3 Teknik Pertanian

6

Dokter Spesialis

7

S3 Psikologi

3

29 0

4

5 2

3 8

6

18

2

12 1

1

1 1

Jumlah

Jumlah

12

16

11

1

2 1

9

1

2

11

3

64

B

PROGRAM S2 (MAGISTER) BANTUAN MANDIRI

1

S2 Ilmu Hukum

1

1

8

9

14

9

21

63

2

S2 Ilmu Administrasi

1

1

3

1

2

2

7

17

3

S2 Kriminologi

4

S2 Ekonomi

5

S2 Farmasi, Teknik Kimia, dan

5

2

7 0

2

1

1

1

1

1

Bio Teknologi


133

7

6

S2 Komunikasi

1

7

S2 Komputer

1

8

S2 Hubungan Internasional

1

9

S2 Bimbingan & Konseling

1

10

S2 Sosiologi

1

1

2

14

30

101

Jumlah

7

3

4

15

60

40

40

40

C

PROGRAM S2 (MAGISTER) PADA KANWIL

1

S2 Ilmu Hukum dan Administrasi

D

PROGRAM RINTISAN GELAR

1

S2 Ilmu Hukum UI

29

40

40

40

2

S2 Ilmu Administrasi UI

30

39

40

40

3

S2 Psikologi Kriminal UI

4

5

S2 Kajian Kebijakan dan Manajemen Pemasyarakatan/Prison UI S2 Kajian Kebijakan dan Penegakan HAM UI

1 1

1

10

30

30

30

30

30

18

1

140

30 8

30

2

219 25

182 60 23

83

60

6

S1 Ekstensi Kriminologi Kriminal

40

40

7

S1 Ekstensi Adm. Pelayanan Publik UI

8

D3 Adm. Perkantoran & Sekretaris

9

S2 Kriminologi UI

10

S2 Perencanaan Strategik UI

11

S2 Ilmu Hukum UNHAS

12

S2 Ilmu Administrasi UNHAS

13

S2 Kajian HAM UNHAS

14

S2 Ilmu Hukum UNPAD

30

30

15

S1 Adm. Pel. Publik FISIP UI

34

25

16

S1 Ilmu Hukum UI

17

S1 Ilmu Hukum UNPAD

18

S2 Ilmu Hukum USU

30

30

19

S2 Manajemen Publik USU

30

30

20

S2 Manajemen Sekuriti UI

22

22

21

S2 Kajian Keimigrasian

47

40

87 50

50 30 30 30

50

20 30

30

30

30

120

30

30

120 30

30

30

30 30

30

59 15

15 30

60

150

60

24

44

20

Jumlah Jumlah Pertahun

120

1.601 59

188

264

272

306

305

290

159

63

JUMLAH SELURUH PESERTA PROGRAM RINTISAN GELAR & PROGRAM BANTUAN MANDIRI


1.906 1.906

134

a. Bidang Kesekretariatan (Administrasi, Keuangan, Humas, Manajemen Termasuk Pengembangan Teknologi Informasi) Penyelenggaraan pelatihan Kehumasan, Programmer Komputer, Bendaharawan, Manajemen Konflik, Administrasi Perkantoran, dan Manajemen Barang dan Jasa. Masing-masing pelatihan diikuti 40 peserta, sehingga total peserta dalam pelatihan tersebut sebanyak 200 orang pegawai. b. Inspektorat Jenderal Untuk peningkatan mutu, profesionalitas, efektivitas dan keberhasilan pengawasan sebagai auditor di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan pelatihan fungsional Auditor Terampil bagi 30 orang pegawai. c. Peraturan Perundang-undangan Dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga fungsional perancang Undang-Undang, BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan Diklat Penyusunan dan Perancangan Undang-Undang (SUNCANG) yang diikuti 180 0rang pegawai. d. Imigrasi Dalam rangka peningkatan kualitas petugas imigrasi, BPSDM Hukum dan HAM telah melaksanakan Pelatihan Teknis Keimigrasian, Pelatihan Dasar Keimigrasian dan Pelatihan Dasar Kemimigrasian Lanjutan. Masing-masing Diklat diikuti oleh 40 peserta, total peserta Diklat tersebut sebanyak 120 orang pegawai. e. Pemasyarakatan Untuk menunjang kualitas, kompetensi, mentalitas dan integritas petugas Pemasyarakatan di LAPAS/RUTAN, BPSDM Hukum dan HAM telah melaksanakan Diklat Teknis : Pelatihan Narkoba komprehensif (40 orang), Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS (40 orang) dan Pelatihan Dasar Pemasyarakatan (40 orang). Selain itu Pelatihan Usaha Kesehatan dan Perawatan di LAPAS/RUTAN (40 orang), Pelatihan Polisi Khusus Pemasyarakatan (60 orang), Kursus Inteligen Pemasyarakatan (65 orang), Pelatihan HAM bagi petugas LAPAS/RUTAN (40 orang) dan Pengelolaan Barang Sitaan Negara (40 orang). f. Hak Kekayaan Intelektual Dalam peningkatan jumlah dan kualitas pemeriksa Paten, Merek, Desain Industri, BPSDM Hukum dan HAM telah melaksanakan Pelatihan Dasar Pengenalan HKI (diikuti 33 orang pegawai) dan Pelatihan pemeriksa khusus HKI (diikuti 30 orang pegawai). g. Administrasi Hukum Umum BPSDM Hukum dan HAM telah melaksanakan Pelatihan Kewarganegaraan (khusus bagi pegawai Divisi Pelayanan Hukum Kanwil dengan jumlah peserta 40 orang pegawai. h. BPHN Dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas SDM di lingkungan BPHN, BPSDM Hukum dan HAM telah melaksanakan Pelatihan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (diikuti 40 orang pegawai), Pelatihan Penyuluh Hukum bagi Pegawai Pusat (diikuti 40 orang pegawai), Pelatihan Penyuluh Hukum bagi Divisi pelayanan Hukum Kanwil (diikuti 33 orang pegawai), Pelatihan Peneliti Hukum (diikuti 25 orang pegawai) dan Pelatihan Pustakawan tk ahli (diikuti 40 orang pegawai). i.

Hak Asasi Manusia


135

j.

k.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran HAM Masyarakat di lingkungan Ditjen. HAM, BPSDM Hukum dan HAM telah melaksanakan Pelatihan HAM (Aparat & Masyarakat) yang diikuti 40 orang pegawai dan Pelatihan Training Of Trainer (TOT HAM) yang diikuti 40 orang pegawai. Bidang perundang-undangan Pembinaan dan Pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan, telah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan dan Perancangan (SUNCANG) Peraturan Perundangundangan, yang sudah dilaksanakan sebanyak 2 angkatan : - Angkatan III pada tanggal 30 Juni - 11 Agustus 2009 dengan peserta 17 orang mewakili Kanwil seluruh Indonesia, 1 orang mewakili Ditjen. HKI, 1 orang mewakili Ditjen. AHU, 1 orang mewakili BPSDM, 1 orang mewakili Ditjen. HAM, 1 orang mewakili Ditjen.PP, 1 orang mewakili Ditjen. PAS, 1 orang mewakili Pemkot Bitung, 1 orang mewakili Pemkab Kuningan dan 1 orang mewakili BAPETEN. - Angkatan IV pada tanggal 28 September - 12 Desember 2009 dengan peserta 18 orang mewakili Kanwil seluruh Indonesia, 1 orang mewakili BPHN, 1 orang mewakili PPATK, 1 orang mewakili DKP, 1 orang mewakili Setkab, 1 orang mewakili LIPI, dan 1 orang mewakili Depsos. - Pelatihan Legal drafter pelatihan Legal Drafter di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan kesempatan kepada Kementerian/ LPND yang memiliki biro hukum untuk mengikuti pelatihan tersebut dan pada tahun anggaran 2008 direncanakan dibuka 2 (dua) angkatan sejumlah masing-masing 30 orang untuk menampung peserta dari Kementerian/ LPND dan Biro Hukum pada pemerintah daerah. Pelatihan Tim Building Pegawai BPSDM Hukum dan HAM Untuk meningkatkan kerja sama pegawai dalam pengembangan organisasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM melaksanakan Capacity Building yang diikuti oleh 171 pegawai dan dilaksanakan pada bulan 2009. Selain itu BPSDM melaksanakan Pelatihan & Penelitian Mandiri Widyaiswara dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kinerja Widyaiswara yang ada. a) Pendidikan dan Pelatihan di Luar Negeri - APCSS Advance Security Cooperation Course di Honolulu, Hawai: 01 orang - English language training di University of Queensland  Gelombang I : 05 orang  Gelombang II : 05 orang  Gelombang III : 05 orang - Beasiswa Australian Leadership Awards (ALA) dan Australia Development Scholarship (ADS)  Beasiswa ALA yang di usulkan : 05 orang  Beasiswa ADS yang di usulkan : 21 orang - Beasiswa tugas belajar di Ming Chuan University Taiwan : 01 orang - Beasiswa tugas belajar di National Police University (NPU) Taiwan : 02 orang - Beasiswa S2 Flinders University Adelalaide Australia : 03 orang - Pelatihan Immigration Management di Republik Korea : 15 orang


136

- Immigration Intelligence Best Practice Exchange oleh DIAC di Canberra, Australia : 02 orang - ILEA Bangkok Course Fraudulent Travel Documents (FTD) Course : 01 orang - The National Development Course in Taiwan : 01 orang b) Pelatihan di Dalam Negeri - Kursus Bahasa Inggris di IALF Jakarta : 02 orang - Pelatihan Pemeriksaan Dokumen dan Program Forensik : 02 orang - Training on Passenger Clearance Module Immigration and Checkpoints Authority : 07 orang - DEA International Airport Interdiction Seminar : 04 orang - The Fraudulent Document Examination Training sebagai Co-Trainers : 02 orang - Pelatihan Bagi Penegak Hukum Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh ICITAP American Embassy  Gelombang I : 05 orang  Gelombang II : 05 orang  Gelombang III : 05 orang  Gelombang IV : 05 orang - Pelatihan Manajemen Konflik oleh BPSDM Hukum dan HAM RI : 11 orang - Workshop Pengembangan Sistem Kearsipan Berbasis T.I : 02 orang - Maritime Workshop and Desktop Exercise Planning : 04 orang - Pelatihan Rekonsiliasi BMN Tingkat Pusat : 01 orang - Pelatihan Pustakawan Tk. Ahli di lingkungan Depkumahm : 01 orang - Pelatihan Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI : 01 orang - Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Bendahara Pengeluaran : 01 orang - Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Pengadaan Barang/Jasa : 02 orang 12) Peningkatan Kemampuan di Bidang Narkotika Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan wawasan serta keterampilan para peserta di bidang narkotika dalam menghadapi tantangan dan hambatan selama pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Pelaksanaan kegiatan didukung oleh anggaran DIPA tahun 2009, yang dilaksanakan pada 23 s.d 27 Maret 2009 di Graha Transportasi Perhubungan Tugu, Cisarua Bogor dan praktek lapangan langsung ke Unit Terapi & Rehabilitasi BNN di Lido Jawa Barat. Kegiatan diikuti oleh 38 orang petugas berasal 35 Lapas dan Dit. Bina Khusus Narkotika, antara lain : 1) LP Klas IIA Banda Aceh, 2) LP Klas IIB Kutacane, 3) LP Klas IIA Wanita Medan, 4) LP Klas IIA Lubuk Pakam, 5) LP Klas IIA Bukit Tingi, 6) LP Klas IIA Batam, 7) LP Klas IIA Pangkal Pinang, 8) LP Klas IIA Pekan Baru, 9) LP Klas IIA Jambi, 10) LP Klas IIA Muara Belian, 11) LP Klas I Palembang, 12) LP Klas IIA Narkotika Bandar Lampung, 13) LP Klas IIA Serang, 14) LP Klas IIB Purwakarta, 15) LP Klas I Semarang, 16) LP Klas IIA Purwokerto, 17) LP Klas IIA LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

137

Narkotika Jogjakarta, 18) LP Klas IIB Sleman, 19) LP Klas I Malang, 20) LP Klas IIB Nunukan, 21) LP Klas IIA Narkotika Tanjung, 22) LP Klas IIA Palangkaraya, 23) LP Klas IIB Pontianak, 24) LP Klas IIB Karang Asem, 25) LP Klas IIA Narkotika Sungguminasa, 26) LP Klas IIA Manado, 27) LP Klas IIA Palu, 28) LP Klas IIA Kendari, 29) LP Klas IIA Gorontalo, 30) LP Klas IIA Mataram, 31) LP Klas IIB Waika Bubak, 32) LP Klas IIA Ternate, 33) LP Klas IIB Sorong, 34) LP Klas IIB Merauke, 35) Dit. Bina Khusus Narkotika. 13) Bimbingan Teknis Pelaksanaan Bimbingan Teknis diawali oleh Pembentukan Tim Bimbingan Pelaksanaan Teknis Tingkat Propinsi (7 Propinsi Jawa – Bali) yang terdiri dari unsur Kanwil-Manajemen Program, Medis (Dokter & Perawat), MK, Konselor Selain pembentukan Tim Bimtek di 7 propinsi, Dit. Binsustik bekerjasama dengan HCPI melaksanakan Review dan menetapkan tools atau pedoman dan mekanisme bimtek di Lapas dan Rutan. Tahap selanjutnya adalah Pelaksanaan Bimtek yang dilakukan dalam 2 tahap a) Tahap 1 : 28 Lapas dan Rutan di 7 propinsi b) Tahap 2 : 12 Lapas dan Rutan di 4 propinsi Sosialisasi hasil dan tindak lanjut Bimtek Tahap I Dokumen rencana tindak lanjut Tim Bimtek, dengan kegiatan besar yang mencakup revitalisasi Tim Bimtek Prop dan Tim AIDS, perluasan layanan Bimtek, perubahan mekanisme Bimtek, Koordinasi Tim Bimtek sebagai upaya penguatan Pokja Wilayah 11. Program Pendidikan Kedinasan a, Pendidikan kedinasan Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) telah dilaksanakan pendidikan satu tahun anggaran kepada 192 peserta didik, dan telah berhasil menyelesaikan pendidikan 1 (satu) angkatan berjumlah 64 orang siswa. b. Pendidikan kedinasan Akademi Ilmu Keimigrasian (AIM) 12. Program Penguatan Kelembagaan Pengerusutamaan Gender dan Anak Pelaksanaan Kegiatan Tim KKG Bidang Hukum Tahun 2009 yang fokus kegiatannya berupa pertemuan anggota Tim KKG Bidang Hukum Tahun 2009 yang juga merupakan para komponen perencana unit utama, sangatlah diperlukan. Hal ini terkait dengan masih banyaknya para komponen perencana yang belum paham konsep dasar gender. Oleh karenanya dalam pelaksanaan kegiatan ini materi yang disampaikan oleh para narasumber, diawali dengan pembekalan sebagai pembuka wawasan para komponen perencana tentang pengarusutamaan gender yang dilanjutkan dengan materi Penerapan Penyusunan Program Pembangunan Hukum berbasis ARG dan materi Gender Analysis Pathway. Narasumber yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah Bapak Wawan Sunarya Kepala Sub Direktorat Harmonisasi Kebijakan Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan dan Bapak Rinusu Direktur Primacon Cipta Mandiri. Dari materi yang disajikan diharapkan : LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

138

         

Dengan ARG akan terdapat cara pandang yang berbeda terhadap cara melaksanakan kegiatan; Efisiensi dan efektifitas terhadap alokasi anggaran; Terdapat perubahan terhadap sasaran dan cara pencapaian sasaran; Adanya kesamaan terhadap hak menikmati hasil pembangunan antara pria dan wanita, miskin dan kaya, desa dan kota dsb; Meningkatnya kesetaraan gender; Tersusunnya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan gender; Tersusunnya pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan program pembangunan hukum yang responsive gender; Tersusunnya berbagai solusi permasalahan hukum yang tidak berkeadilan gender serta meningkatnya kualitas penyuluh hukum yang sensitif gender; Tersedianya data dan informasi terpilah jenis kelamin; Tersedianya laporan dan dokumentasi berwawasan gender.

Peserta dan Tempat Penyelenggaraan Peserta yang mengikuti kegiatan Tim PPTI Bidang Hukum tahun 2009 sebanyak 45 (empat puluh lima) orang yang terdiri dari : -

10 (sepuluh) orang Kepala Bagian PPL Unit Utama; 6 (enam) orang Pejabat Eselon III Sekretariat Jenderal’ 5 (lima) orang Pejabat Eselon III Biro Perencanaan; 10 (sepuluh) Pejabat Eselon IV Biro Perencanaan; 14 (empat belas) Panitia Penyelenggara. Tempat Penyelenggaraan dilaksanakan dalam 2 (dua) tempat yaitu :

-

Ruang Rapat Bagian Pullahta Biro Perencanaan Hotel Puncak raya Cisarua Bogor.

B. Pelaksanaan Penyerapan Anggaran Tahun 2009 Pagu APBN Kementerian Hukum dan HAM dalam tahun 2009 sejumlah Rp.4.418.278.752.000 dan penyerapan anggaran sampai bulan Desember 2009 sejumlah Rp.3.904.339.348.676,– atau 88.37%. Pagu dan penyerapan APBN Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan jenis belanja maupun program seperti tampak pada tabel berikut : a. Pagu dan Realisasi Menurut Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah) No

Jenis Belanja

Pagu ( Rp )

Realisasi ( Rp )

%

1

Belanja Pegawai

1.611.890.289.000

1.603.791.140.454

99.5

2

Belanja Barang

2.073.458.659.000

1.626.613.125.432

78,45

3

Belanja Modal

732.929.804.000

673.935.082.790

91,95

4.418.278.752.000

3.904.339.348.676

88,37

Total


139

b. Pagu dan Realisasi Menurut Program Jenis Program

Pagu Anggaran

Realisasi

%

Penerapan Kepemerintahan yang baik

Rp. 2.472.869.106.000,-

Rp. 2.271.716.813.868

91,87%

Peningkatan Pengawasan dan

Rp.

15.281.400.000,-

Rp.

14.975.102.369

98,00%

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Rp.

18.333.000.000,-

Rp.

14.628.572.520

79,79%

Aparatur

Rp.

4.600.000.000,-

Rp.

3.910.939.468

85,02%

Perencanaan Hukum

Rp.

41.545.074.000,-

Rp.

32.900.818.395

79,19%

Pembentukan Hukum

Rp.

25.697.406.000,-

Rp.

22.897.470.299

89,10%

Peningkatan Kesadaran Hukum dan

Rp. 317.733.619.000,-

Rp. 212.956.760.485

67,02%

HAM

Rp. 689.717.028.000,-

Rp. 632.489.846.294

91,70%

Peningkatan Pelayanan dan Bantuan

Rp. 778.464.992.000,-

Rp. 649.328.351.136

83,41%

Hukum

Rp. 44.466.827.000,-

Rp.

39.411.491.302

88,63%

Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan

Rp.

9.070.300.000,-

Rp.

8.668.374.300

95,57%

dan Lembaga Penegak Hukum lainnya

Rp.

500.000.000,-

Rp.

454.808.240

90,96%

Akuntabilitas Aparatur Negara

Penegakan Hukum dan HAM Peningkatan Kualitas Profesi Hukum Pendidikan Kedinasan Penguatan Kelembagaan Pengerusutamaan Gender dan Anak

total

Rp.4.418.278.752.000,-

Rp.3.904.339.348.676,-

88,37%

c. Rincian Alokasi Anggaran Tingkat Pusat dan Daerah Unit/ Satuan Kerja

2009

PUSAT (15 Satker)

1.186.857.727.000

DAERAH (741 Satker)

3.204.543.738.000

Jumlah

4.391.401.465.000

d. Rincian Anggaran Menurut Unit Eselon I No 1.

Unit Eselon I Sekretariat Jenderal - Pusat - Daerah

Definitif 2009 3.654.013.000,7 424.991.000,3 3.229.022.000,4

2.

Inspektorat Jenderal

26.401.000,9

3.

Ditjen Peraturan Perundang-undangan

31.570.000,9

4.

Ditjen Administrasi Hukum Umum

44.904.000,3

5.

Ditjen Pemasyarakatan


111.485.000,6

140

6.

Ditjen Imigrasi

294.066.000,4

7.

Ditjen Hak Atas Kekayaan Intelektual

63.699.000,1

8.

Ditjen Hak Asasi Manusia

25.334.000,1

9.

Badan Litbang HAM

20.418.000,4

10.

Badan Pembinaan Hukum Nasional

42.703.000,6

11.

Badan Pengembangan SDM, AKIP, AIM

76.802.000,9

Total

4.391.401.465.000

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Target PNBP tahun 2009 sejumlah Rp. 1.400.000.000.000 . Adapun pagu penggunaan PNBP Kementerian Hukum dan HAM tahun 2009 dan realisasi penggunaannya menurut jenis belanja, program mata anggaran sebagai berikut : 1.

Menurut Mata Anggaran No

Target 2009

1

Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan

2

Penjualan lainnya

51.050.000

3

Penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan

22.700.000

4

Pendapatan sewa rumah dinas / rumah negeri

5

Pendapatan Surat Keterangan, visa, paspor, SIM, STNK dan BPKP

6

Pendapatan sewa gedung, bangunan dan gudang

3.876.420.000

7

Pendapatan sewa gedung, bangunan dan gudang

2.500.000.000

8

Pendapatan hak dan perijinan Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, penelitian teknologi, pendapatan BPN Pendapatan jasa lembaga keuangan Pendapatan uang pewarganegaraan Pendapatan jasa lainnya Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL

9 10 11 12 13

2.

Jenis Mata Anggaran Penerimaan

3.000.000

1.220.750.000 1.169.208.910.000

208.709.143.000 443.000.000 2.116.500.000 3.500.000.000 2.500.000.000 2.851.527.000

Menurut Jenis PNBP No


1

PNBP Keimigrasian (Ditjen Imigrasi dan Kanim)

2

PNBP Administrasi Hukum Umum

3 4

Target 2009

Realisasi s.d Des. 2009

%

1.169.208.910

1.062.697.455

90,89

32.358.709

9000.935.737

281,02

PNBP Hak Atas Kekayaan Intelektual

135.000.000

178.663.946

132,34

PNBP Lainnya (Ditjen PAS dan BHP)

63.432.381

60.250.000

94,98

1.400.000.000

1.392.547.135

99,47

Jumlah


141

B. Indikator Pengukuran Kinerja

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) : No

Tujuan/sasaran

1

2

1.



Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat



Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel

Indikator kinerja 3

PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN STRUKTUR HUKUM MELIPUTI MEKANISME, KELEMBAGAAN DAN APARATUR HUKUM

4

Persentase pemerintahan daerah yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah sesuai dengan rencana dan permohonan fasilitasi Terbentuknya citra positif Kementerian Hukum dan HAM di forum nasional dan internasional Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat Persentase pencapaian standar pelayanan prima dalam bidang ketatausahaan dan kerumahtanggaan Jumlah rekomendasi peningkatan kinerja dan pelayanan Kementerian Hukum dan HAM Persentase administrasi pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas & badan hukum sosial yang sesuai standar dengan data lengkap dan akuntabel Persentase pemohon yang memperoleh legalitas di bidang keperdataan sesuai standar Persentase anggota jaringan hukum yang terintegrasi secara online dalam jaringan informasi hukum secara nasional dengan dukungan kepustakaan dan dokumentasi yang lengkap


142

No

Tujuan/sasaran

1

Indikator kinerja

2

   

Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum Seluruh aparatur hukum memiliki kompetensi sesuai bidangnya Seluruh aparatur hukum memperoleh pengembangan karir yang jelas Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan

3

PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN STRUKTUR HUKUM MELIPUTI MEKANISME, KELEMBAGAAN DAN APARATUR HUKUM

4

Jumlah layanan HKI yang bisa di akses masyarakat secara on line dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat Jumlah informasi yang dapat diakses dari K/L, Porvinsi dan Kab/ Kota tentang HAM Persentase Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitasi keimigrasian Persentase Jumlah aplikasi yang on line 24 jam dan terintegrasi di seluruh Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang terukur Persentase peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian dengan waktu yang lebih singkat dan berbiaya rendah Persentase kerjasama luar negeri bidang keimigrasian yang memiliki implementasi konkrit dan terukur Persentase anak dan klien pemasyarakatan yang memperoleh registrasi, pendidikan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel Persentase unit kerja yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel - persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu Persentase Pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian secara tepat waktu dan terukur Persentase pengaduan pelanggaran bidang HKI yang dilakukan penyidikan

Persentase Pelaku tindak pidana keimigrasian yang disidik dan ditindak secara terukur Persentase data cegah tangkal yang akurat dan up to date Persentase UPT Pemasyarakatan yang aman dan tertib untuk menjamin kepastian hukum masyarakat


143

Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang teknis pada unit kerjanya Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang fungsional dan HAM pada unit kerjanya Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Pemasyarakatan Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian Persentase unit kerja yang memiliki SDM profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan

2.







Pembentukan peraturan perundangundangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu Seluruh peraturan perundangundangan di tingkat pusat maupun daerah harmonis dan melindungi kepentingan nasional Hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional

PEMBANGUNAN SUBSTANSI HUKUM DENGAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG HARMONIS


Persentase keberhasilan pengembangan dan implementasi perjanjian international yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak sipil dan politik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak ekonomi, sosial & budaya yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan transformasi konflik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak – hak kelompok khusus yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan Per-UU-an

144

Persentase pemetaan kebutuhan hukum baik di tingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan Persentase pemetaan kemutakhiran substansi hukum, kelembagaan, & budaya hukum nasional yang disertai dgn rekomendasi yang diberikan Jumlah kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dalam perspektif HAM serta naskah akademik instrumen HAM internasional 

3.

Pembentukan peraturan perundangundangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu

PEMBANGUNAN SUBSTANSI HUKUM DENGAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG HARMONIS

 Seluruh desa sadar hukum  Hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional  Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya

PENINGKATAN BUDAYA HUKUM PADA MASYARAKAT

Persentase kerjasama luar negeri bidang keimigrasian yang memiliki implementasi konkrit dan terukur Persentase rancangan peraturan perundang–undangan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global Persentase permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang–undangan ditingkat pusat yang diharmonisasikan Persentase peraturan perundangundangan yang diundangkan dan dipublikasikan secara tepat waktu demi melindungi kepentingan nasional Persentase desa sadar hukum dan HAM serta Kabupaten/kota yang memiliki Kantor Pelayanan Hukum Persentase hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang memperoleh perlindungan hukum Persentase paten yang memperoleh perlindungan hukum Persentase merek yang memperoleh perlindungan hukum Jumlah hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional


145

Persentase desa sadar hukum dan HAM serta Kabupaten/kota yang memiliki Kantor Pelayanan Hukum Persentase pemohon yang memperoleh perlindungan hukum di bidang pidana sesuai standar

4.

 Seluruh desa sadar hukum  Hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional  Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya

PENINGKATAN BUDAYA HUKUM PADA MASYARAKAT

Persentase masyarakat yang memiliki status kewarganegaraan dan instansi pemerintah yang menerapkan hukum tata negara yang baik Persentase administrasi dan perumusan sidik jari yang akurat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku Persentase K/L, pemprov, pemkab, dan pemkot yang telah mengikuti pelatihan HAM Jumlah K/L, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memperoleh Diseminasi HAM Persentase penyelesaian pengaduan kasus HAM dan pemetaan potensi pelanggaran HAM Persentase tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh perawatan dan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola secara tepat waktu dan akuntabel Persentase kelengkapan data dan informasi pemasyarakatan yang terintegrasi secara online, akuntabel dan up-to-date serta terbangunnya citra positif PAS di mata masyarakat Persentase tahanan dan narapidana yang memperoleh registrasi, pelayanan dan pembinaan secara tepat waktu dan akuntabel

C. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Untuk mengukur sejauh mana tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2009, terlebih dahulu dijelaskan bahwa selain indikator kinerja utama yang menjadi dasar atau tolok ukur capaian hasil kinerja, evaluasi atau pengukuran kinerja juga menggunakan metode penghitungan kuantitatif berdasarkan data pilihan dari tiap indikator yang relevan dalam mencapai sasaran. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran program Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2009 LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

146

dilakukan dengan cara mengukur persentase pencapaian target atau realisasi dari indikator yang menjadi elemen dalam pengukuran pencapaian sasaran kegiatan. Rincian tingkat capaian sasaran masing-masing indikator kinerja sasaran sebagaiberikut : Sasaran yang akan dievaluasi dalam sub bab ini adalah : l. Pembentukan peraturan perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu; m. Seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah harmonis dan melindungi kepentingan nasional; n. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum; o. Seluruh desa sadar hukum; p. Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya; q. Hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional; r. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat; s. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel; t. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law Centre memiliki kantor pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap kabupaten/kota; u. Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya v. Seluruh aparatur hukum memperoleh pengembangan karir yang jelas; w. Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan. Pencapaian sasaran kinerja sepanjang tahun 2009 dapat dijelaskan sebagaiberikut : Program utama

sasaran

1

2

Penerapan Kepemerintahan yang baik

1. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat

target jumlah

satuan

realisasi jumlah satuan

3

4

5

6

12

Lap/dokumen

12

Lap/dok

Anggnaran (ribu) 7

2.468.780.545

Lap.kinerja Lap.keuangan Lap.pemberantasan korupsi Lap.pelaksanaan pengarustamaan gender Lap.bahan siding cabinet Lap.bahan raker DPR Lap.bahan pidato presiden Lap.pelaksanaan RANHAM


147

2. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel Peningkataan 3.Seluruh Pengawasan dan pengawasan akuntabilitas dan penindakan aparatur negara dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum 4. Seluruh  Peningkatan

Lap.Pelaksanaan Tugas Menteri Lap.Monitoring dan evaluasi Dokumen RKAKL Dokumen Renstra 98

21

unit

Temuan/kasus

1414

Temuan/

Memiliki SOP (standar operasional prosedur)

2581

15.281.400

kasus

8.000 (20%)

kualitas

aparatur

profesi

hukum (40.000 diklat teknis

aparatur

orang)

hokum

memiliki

 Pendidikan

Unit eselon II

Yang

aparatur

4.127

aparatur

44.466.827

mengikuti 80.64

kompetensi sesuai

kedinasan

bidangnya Pengelolaan sumber manusia

5. Seluruh daya

485

Calon pejabat

109

Pejabat

aparatur

Mengikuti diklat pim

Eselon II

hukum

I-IV

dan es.I


18.333.000

148

memperoleh pengembangan karir yang jelas 6. Seluruh unit

33

kerja (98 unit

Satuan kerja di

es.II) memiliki

kantor wilayah

Unit es II

33

Unit es.II

RUU

65

RUU

sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambun gan Perencanaan hukum

7. Pembentukan peraturan perundangundangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembanga n global secara tepat waktu

145 Dalam prolegnas 2009-2014 sebanyak 153 RUU


4.600.000

149

Program utama

sasaran

1

2

Pembentukan

8. Seluruh peraturan hukum perundangundangan di tingkat pusat maupun daerah harmonis dan melindungi kepentingan nasional Pelayanan dan 9. hak kekayaan intelektual bantuan hukum masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional Peningkatan 10. Seluruh desa (62.806) kesadaran sadar hukum hukum dan ham 11. kementeria n Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law Centre memiliki kantor pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap kabupaten/ kota ( 349 kab/ kota )

Target tahun 2009 jumlah

satuan

3

175

Realisasi tahun 2009 jumlah 4

Perundangundangan

(ribu)

satuan

5

97

Anggnaran

6

7

Perundan

41.545.074

gundangan

4434

628

Permohonan

2490

Permohon 317.779.619

hak paten

(dikabul

an

kan)

paten

desa

25

desa

Kota kabupaten

12

Kota

hak

25.697.406

(1%) 34


kabupate n

150

Program utama

sasaran

1

2

 Penegakkan hokum dan HAM  Peningkatan kinerja

lembaga

Seluruh

target

realisasi

jjumlah

satuan

3

4

680

jumlah

Anggnaran

5

Kasus

(ribu)

satuan 6

74

7

Kasus

759.571.016

masyarakat,

pengaduan

ditindakl

terutama

masyarakat

anjuti

kelompok rentan

22.066

Penambaha

12.850

688.786.278

dan minoritas

n penghuni

Penamb

lembaga penegak

memperoleh

Lapas/ruta

ahan

hokum lainnya

perlindungan dan

n

kapasita

peradilan

dan

 Penguatan pengarustamaan

pemenuhan atas

348

hak asasinya

74

Kabupaten

Pelaksana

K/L

gender

277

s hunian 500.000

19

lapas/r utan

RANHAM

Kabupat en K/L

D. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2009 dilakukan dengan cara mengukur persentase pencapaian target atau realisasi dari indikator yang menjadi elemen. Analisis dan evaluasi pengukuran kegiatan tahun 2009 dari program kerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM beracuan pada kebijakan dan langkah-langkah strategi pelaksanaan pembangunan, yaitu melalui: kegiatan % program Indikator uraian satuan target realisasi pencapaian kinerja target 1

2

Belanja pegawai Penerapan kepemerintahan Penyusunan laporan dan yang baik dokumen/publikasi

3 Tercapainya kesejahteraan pegawai Terbentuknya citra positif Kementerian Hukum dan HAM di forum nasional dan internasional


4

5

6

7

orang

40.000

40.000

100 %

10

10

lap/dok

100 %

151

Kegiatan Program

Indicator Kinerja

Satuan

Target

2

3

4

5

Penyusunan rencana kerja kementerian

Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat Persentase pencapaian standar pelayanan prima dalam bidang ketatausahaan dan kerumahtanggaan Jumlah rekomendasi peningkatan kinerja dan pelayanan Kementerian Hukum dan HAM Persentase unit kerja yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel

Uraian

1

Penyusunan

dan

perumusan tatalaksana Pengkajian

dan

pengembangan kebijakan Pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara

Pemeriksaan

dan

pengawasan rutin

% Realisasi Pencapaian Target 6

7

dokumen

2

2

100 %

Unit es II

98

21

12 %

rekomendas

12

12

100 %

1356

560

41 %

177

121

71,84 %

i

Kasus temuan yang ditindaklanj uti

Pemeriksaan khusus

- persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu

Kasus temuan yang ditindaklanj uti


152

Kegiatan Program 1

Peningkatan kualitas professional aparatur hukum

Indicator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

% Pencapaian Target

2

3

4

5

6

7

Penyelenggaraan

Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang teknis pada unit kerjanya Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang fungsional dan HAM pada unit kerjanya Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Pemasyarakatan Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian Persentase unit kerja yang memiliki SDM profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan

Uraian

Diklat pimpinan Penyelenggaraan Diklat teknis Penyelenggaraan Diklat fungsional

Pendidikan kedinasan

Pendidikan AKIP

Pendidikan AIM Pengelolaan Promosi, mutasi sumber daya dan penerimaan manusia CPNS


orang

485

485

100 %

orang

1981

1981

100 %

orang

365

365

100 %

orrang

65

65

100 %

orang

60

60

100 %

Unit kerja

98

98

100 %

153

kegiatan Program 1

Perencanaan hukum

Indikator kinerja

uraian 2

3

Melakukan penelitian, evaluasi

dan

pengembangan

satuan

target

4

5

 Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak sipil dan politik, ekonomi, sosial & budaya transformasi konflik, hak kelompok khusus, di tingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan

penelitian 8

 Persentase pemetaan kemutakhiran substansi hukum, kelembagaan, & budaya hukum nasional yang disertai dgn rekomendasi

propinsi


33

realisasi 6

% capaian target 7

8

100 %

33

100 %

154

kegiatan Program

uraian

1

Perencanaan hukum

2

Kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional

Membangun jaringan informasi dan dokumentasi hukum

Indikator kinerja 3 Jumlah kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan perundangundangan dalam perspektif HAM serta naskah akademik instrumen HAM internasional Persentase kerjasama luar negeri bidang keimigrasian yang memiliki implementasi konkrit dan terukur Persentase keberhasilan pengembangan dan implementasi perjanjian international yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global Persentase anggota jaringan hukum yang terintegrasi secara online dalam jaringan informasi hukum secara nasional dengan dukungan kepustakaan dan dokumentasi yang lengkap

satuan

target

realisasi

% capaia n target

4

5

6

7

Universitas negeri

4

4

100 %

38

38

100 %

4

100 %

33

100 %

di

daerah

Badan internasional

Badan/lembaga 4 internasional

propinsi


33

155

kegiatan program 1

uraian

Indicator kinerja

2

3 Persentase rancangan peraturan perundang– undangan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global Persentase peraturan perundang-undangan yang diundangkan dan dipublikasikan secara tepat waktu demi melindungi kepentingan nasional Persentase permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang– undangan ditingkat pusat yang diharmonisasikan Persentase pemohon yang memperoleh perlindungan hukum di bidang pidana sesuai standar

Pembentukan Menyusun RUU hukum

Mengundangkan perundangundangan Mengharmonisasi perundangundangan

Pelayanan Memberikan dan bantuan pendapat hokum hukum atas perkara pidana Menjadi saksi ahli dalm persidangan Ekstradisi dan bantuan hokum timbale balik Memberikan tanggapan/ pendapat hukum Pengesahan status WNI Pelepasan status WNI

Persentase masyarakat yang memiliki status kewarganegaraan dan instansi pemerintah yang menerapkan hukum tata negara yang baik


satuan

% target realisasi pencapaian target

4

5

6

7

RUU

20

20

100 %

UU

549

549

100 %

RUU

175

97

55,42 %

perkara

14

14

100 %

perkara

22

22

100 %

kegiatan

3

3

100 %

masalah

10

10

100 %

permohonan 38.812 38.812

100 %

permohonan 1.106

100%

1.106

156

kegiatan program

uraian

1

2

Pelayanan Merumuskan dan bantuan sidik jari hukum Pelayanan dan bantuan hukum Legislasi badan hukum

Memberikan visa Memberikan

Indicator kinerja

satuan

target

realisasi

% pencapaian target

3

4

5

6

7

Persentase administrasi dan perumusan sidik jari yang akurat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku Persentase badan hokum yang memperoleh status badan hukum Persentase Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan paspor

Sidik jari

Persentase hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang memperoleh perlindungan hukum Persentase paten yang memperoleh perlindungan hukum

Permohonan 5.049

Persentase merek yang memperoleh perlindungan hukum

Permohonan 56.219

5.000

Permohonan 96.574

95.755

99 %

2.750.185

100 %

167.902

77 %

5.049

100 %

4.825

100 %

56.219

100 %

Yg diproses

Permohonan 2.750.185 visa paspor

217.367

Paspor TKI Memberikan hak cipta

Memberikan hak paten kepada Memberikan perlindungan merk

yang diproses

Permohonan 4.825 yang diproses yang diproses


157

kegiatan Program 1

Peningkatan kesadaran hukum dan ham

uraian 2 Pelatihan HAM kepada para pejabat Pemda

Diseminasi

HAM

kepada

para

pejabat Pemda

Penyuluhan hukum Kosultasi hukum Penegakkan Penindakan hokum dan pelanggaran HAM keimigrasian pendeportasian Penindakan pelanggatan HKI Pendataan cegah tangkal Penindakan atas pengaduan masyarakat

Indikator kinerja

satuan

target

realisasi

% pencapaian target

3

4

5

6

7

Persentase K/L, pemprov, pemkab, dan pemkot yang telah mengikuti pelatihan HAM Jumlah K/L, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Ko ta yang telah memperoleh Diseminasi HAM Persentase desa sadar hukum dan HAM

Pemda kab/kota

propinsi

4

4

100 %

Kota/

40

40

100 %

ksus

200

125

62 %

Persentase Pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian secara tepat waktu dan terukur

WNA

1.162

1.162

100 %

WNA

2.504

2.504

100 %

Persentase pengaduan pelanggaran bidang HKI yang dilakukan penyidikan Persentase data cegah tangkal yang akurat dan up to date

perkara

739

739

100 %

orang

1.162

1.162

100 $

Persentase pengaduan masyarakat tentang pelanggaran HAM

kasus

680

551

81 %


kabupaten

158

kegiatan program 1

Penegakkan hokum dan HAM

uraian

Indikator kinerja

2

3

Persentase Pembinaan keamanan dan UPT Pemasyarakat ketertiban PAS an yang aman dan tertib untuk menjamin kepastian hukum masyarakat Persentase Penyelesaian pengaduan kasus penyelesaian pelanggaran pengaduan HAM kasus HAM dan pemetaan potensi pelanggaran HAM Persentase Pengelolaan perawatan dan tahanan, pelayanan narapidana tahanan dan anak didik pemasyaraka tan yang memperoleh perawatan dan pelayanan kesehatan sesuai standar


satuan

target

4

5

realisasi

% pencapaian target

6

7

Orang WBP 148 lari

24

16,52 %

kasus

680

551

81 %

nrang

58.271

58.007

99 %

159

kegiatan Program

uraian

Indikator kinerja

2

3

1

Persentase Pengelolaan benda sitaan benda sitaan negara negara dan barang rampasan negara yang dikelola secara tepat waktu dan akuntabel Persentase Pembinaan pemasyarakatan tahanan dan kepada narapidana narapidana yang memperoleh registrasi, pelayanan dan pembinaan secara tepat waktu dan akuntabel Persentase Pembimbingan anak dan klien klien pemasyarakatan pemasyarakat di BAPAS an yang memperoleh registrasi, pendidikan, pendampinga n,

Peningkatan Pengkajian kinerja kebijakan lembaga Pengembangan peradilan dan kebijakan lembaga penegak Pembangunan hokum lainnya baru dan rehab gedung

Jumlah rekomendasi peningkatan kinerja dan pelayanan Kementerian Hukum dan HAM Jumlah sarana prasaran yang menunjang pelaksanan hukum dan HAM

satuan

target

4

realisasi

5

% pencapaian target

6

7

satker

61

58

95 %

orang

82.563

28.640

34 %

klien

3.006

3.006

100 %

10

10

rekomend asi

100 % 17

unit

100

17 74

74 %

lapas/rutan


160

kegiatan Program

Indikator kinerja

satuan

target

realisasi

% pencapaian target

2

3

4

5

6

7

Pengorganisasi

Jumlah satuan kerja/organisasi yang dibentuk dan dikembangkan

satker

20

20

100 %

Persentase Jumlah aplikasi yang on line 24 jam dan terintegrasi di seluruh Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang terukur

sistem

14

14

100 %

Sosialisasi

Persentase

pejabat

45

45

gender

pejabat

uraian

1

an unit kerja sesuai tupoksi Pengembangan system pelayanan keimigrasin

Penguatan pengarustama an gender

100 %

yang

sensitive gender E. Pengukuran Akuntabilitas Keuangan Untuk menjalankan roda organisasi Kementrian Hukum dan HAM telah dialokasikan anggaran pada Tahun 2009 sebesar Rp. 4.341.401.465.000,- dan pada akhir tahun anggaran dana tersebut yang dapat terserap sebesar Rp. 3.750.492.579.000,- atau 85,41 % dengan rincian sebagai berikut : Rincian alokasi anggaran dan rincian realisasi menurut jenis belanja, program dan unit eselon I seperti tertera pada tabel : Realisasi Menurut Jenis Belanja No 1 2 3

Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Total

Pagu 1.620.887.718 2.064.912.533 715.801.214 4.341.401.465


(dalam ribuan rupiah) Realisasi % 1.597.601.947 99,19 1.724.876.971 83.53 428.013.841 59,8 3.750.492.579 85,41

161

Realisasi Menurut Program (dalam ribuan rupiah) No

Program

1

Penerapan Kepemerintahan Yang Baik

2

Pagu

Realisasi

%

2.468.780.545

2.204.056.846

89,28

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

15.281.400

12.349.890

80,28

3


18.333.000

14.808.914

80,78

4

Perencanaan Hukum

4.600.000

3.745.012

81.41

5

Pembentukan Hukum

41.545.074

33.410.561

80,42

6

Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM

25.697.406

20.946.320

81.91

7

Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum

317.779.619

254.604.198

80,12

8

Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya

688.786.278

552.108.435

80.16

9


759.571.016

611.041.628

80,76

10

Peningkatan Kualitas Profesi Hukum

44.466.827

35.695.831

80,28

11


9.070.300

7.314.674

80.64

12

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

500.000

410.500

82,10

4.391.401.465

3.750.493.759

85.41

Jumlah

d. Penerimaan Negara Bukan Pajak. Target PNBP tahun 2009 Rp. 1.400.000.000,- dan realisasi sampai dengan akhir bulan Desember 2009 sejumlah Rp. 1.392.547.138,- atau 99,47 % dengan rincian menurut mata anggaran penerimaan dan satuan kerja, sebagai berikut : No


1

Penjualan Aset Rusak dan Dihapuskan

2

Target 2009

(dalam ribuan rupiah) Realisasi s.d. % Des 2009

22.700

0

Sewa Rumah Dinas/ Rumah Negeri

1.220.750

1.197.120

98,06

3

Sewa Gedung dan Bangunan

3.876.420

3.624.500

93.5

4

Pendapatan Surat Keterangan, VISA dan Paspor

1.164.208.910

1.062.697.455

90,89

5

Pendapatan Hak dan Perijinan

6

Pendapatan Jasa Tenaga Kerja


187.067.852 443.000

0

269.599.683 144,12 389.750

87.98

162

7

Pendapatan Lembaga Keuangan (Jasa Giro, Bendaharawan)

8

Pendapatan Anggaran Lainnya Jumlah

2.116.500 36.043.868 1.400.000.000

2.100.750

99.26

52.937.880 146.87 1.392.547.138

99,47

2. Pengadan Barang Dan Jasa Alokasi anggaran pengadaan barang dan jasa Departemen Hukum dan HAM terbesar pada Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya sebesar Rp. 668.776.278.000,- yaitu untuk keperluan pembangunan sarana dan prasarana/proyek fisik pada kantor/UPT daerah dan sampai dengan akhir bulan Desember 2009 anggaran yang sudah terserap sejumlah Rp. 552.108.435.000,- atau 80.16 %. 3. Alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Pada tahun Anggaran 2009 alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada Kementerian Hukum dan HAM sejumlah Rp. 16.126.155.000,Rincian Tambahan Pagu Anggaran tersebut dialokasikan seperti tertera dalam tabel berikut : No 1 2 3

F.

Unit Ditjen. Administrasi Hukum Umum Ditjen. Imigrasi Ditjen. Peraturan Perundang-Undangan Total

Jumlah (Rp.) 9.922.640.000 2.035.916.000 4.167.600.000 16.126.155.000

EVALUASI DAN ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA Dalam menmengevaluasi kinerja KKementerian Hukum dan HAM tahun 2009 selain membandingkan capaian kinerja dengan rencana kerja lembaga juga menjadikan RPJMN sebagai tolok ukur capaian tujuan program pembangunan hokum dan Ham yang telah dilaksanakan, rencana kerja merupakan pedoman sebagao arah yang akan menuntun seluruh upaya dan kinerja yang terlaksana agar mendekati tujuan dan sasaran serta target yang tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi serta perkembangan situasi maupun perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar organisasi termasuk untuk kepentingan nasional. Dalam RPJMN yang menjadi sasaran atau agenda prioritas pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang adil, aman , sejahtera dan demokratis. Khususnya dalam penegakkan hokum, pemberantasan korupsi dan pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan dalam Renstra Kementerian Hukum dan HAM mengarahkan seluruh upaya dan kinerja kepada perwujudan kepastian hokum kepada masyarakat. Dari pengukuran pencapaian sasaran pada sub bab di atas diketahui bahwa sasaran yang dicapai adalah sebagai berhkut :


163

NO

1

SASARAN

Pembentukan peraturan perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu;

CAPAIAN %

44,82

2

Seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah harmonis dan melindungi kepentingan nasional;

55,42

3

Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian huku

54,78

4

Seluruh desa sadar hukum

0,40

5

Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya;

48,34

6

Hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional;

56,15

7

Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;

100

8

Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel;

12

9

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law Centre memiliki kantor pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap kabupaten/kota;

35,29

10

Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya

51,58

11

Seluruh aparatur hukum memperoleh pengembangan karir yang jelas;

22,47

12

Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan


100

164

Capaian pelaksanaan program/kegiatan dan penggunaaan anggaran tahun 2009 : CAPAIAN NO

%

PROGRAM FISIK

KEUANGAN

1

Penerapan Kepemerintahan Yang Baik

82

89,28

2

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

56,42

80,28

3


100

80,78

4

Perencanaan Hukum

100

81.41

5

Pembentukan Hukum

85,14

80,42

6

Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM

87

81.91

7

Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum

94

80,12

8

Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya

93

80.16

9


85

80,76

10

Peningkatan Kualitas Profesi Hukum

100

80,28

11


100

80.64

12

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

100

82,10

Dari pengukuran pencapaian sasaran dan pelaksanaan program/kegiatan beserta penyerapan anggarann dapat diketahui bahwa : 1. Pencapaian sasaran kinerja kementerian dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi jika diratarata memperoleh capaian sasaran sebesar 48 % Dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa sasaran yang ditetapkan dalam kerangka dan rencana kerja kementerian masih kurang berhasil, khususnya dalam pilar pembudayaan hukum dan HAM kepada masyarakat. Dalam RPJMN 2005 – 2009 ditetapkan bahwa arah pembangunan ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis serta tingkat kesejahteraan meningkat. Sesuai dengan tupoksi Kementerian Hukum dan HAM yaitu menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM, maka diharapkan bahwa kinerja lembaga ini dapat mendukung terwujudnya tujuan pembangunan tersebut. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan sepanjjang tahun 2009 maka diketahui bahwa sasaran pembangunan hukum dan HAM yaitu terwujudnya kepastian Hukum pada masyarakat baru tercapai sekitar 48 %. Tidak optimalnya pencapaian sasaran terutama pada peningkatan atau pengembangan budaya taat hukum dan penghormatan kepada hak asasi manusia yang sangat rendah. Apabila masyarakat mengetahui dan memahami serta menerima supremasi hukum, maka niscaya pola pikir dan perilaku masyarakat akan mentaati hukum dan menghargai hak asasi sesamanya dan berkuranglah LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

165

pelanggaran hukum dan HAM serta terwujudlah kamanan dan kesejahteraan masyarakat. 2. Pilar pembentukan substansi hukum juga masih belum optimal tercapai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini disebabkan keterkaitan berbagai pihak dalam merumuskan dan merancang peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya segala upaya dan langkah harus terus ditingkatkan agar sasaran ini dapat tercapai terutama dengan komitmen yang tinggi oleh semua pihak yang terkait dengan penyusunan perundang-undangan baik lembaga pemerintah, masyarakat (LSM, ormas)maupun ahli-ahli hukum yang peduli dan konsisten memperjuangkan rasa keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia. 3. Pilar penguatan dan pengembangan struktur hukum terkait dengan pengembangan kelembagaan dan paratur hukum sudah mulai meunjukkan keseriusan dalam mewujudkan aparatur hukum yang profesional dan sumber daya manusia yang kompetan, dan pengorganisasian unit kerja yang proporsional dalam melaksanakan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien. 4. Penyerapan anggaran sebagaimana pada hasil pengukuran telah terealisasi sebesar 88 % sedangkan pelaksanaan kegiatan yang terlaksana adalah 90 %. Dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan selama tahun 2009 telah cukup efisien yaitu lebih besar capaian pelaksnaan kegiatan daripada penyerapan anggaran.


166

BAB V PENUTUP

A. Kesumpulan Dari berbagai pelaksanaan seluruh program pada Tahun 2009 dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Pencapaian sasaran : Pembentukan peraturan perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu untuk mengetahui kebutuhan masyarakat akan hokum yang mengatur perilaku dan melindungi kepentingan serta mengatur hak dan kewajiban masyarakat dilakukan melalui penelitian, pengkajian, analisa, ko optimal karena unsure koordinasi dan evaluasi dari masyarakat yang membutuhkan hukum dengan para ahli hokum sebagai nara sumber perkembangan hokum nasional belum terjalin keseimbangan kordinasi dan informasi tentang masalahmasalah hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Sampai akhir tahun anggaran, pencapaian sasarn ini masih belum diperoleh titik keseimbangan karena ahli-ahli hukum dan upaya mediasi bagi pengembangan hukum nasional belum tercapai secara maksimal ketika kebutuhan hukum dapat diakomodir melalui pembangunan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan peta permasalahan hukum dan kemudian dibahan dalam forum terbuka serta media komunikasi dan konsultasi belum menarik minat dan perhatian masyarakat maupun para ahli hukum. 2. Seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah harmonis dan melindungi kepentingan nasional; Hal ini ditunjukan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan baru yang telah disahkan dan dicatat dalam lembaran Negara dalam rangka mengatur hidup prilaku agar tertib, aman dan damai; perundang-undangan yang diberlakukan sedapat mungkin akan berlaku efektif dalam mengatur perilaku hidup as. pertanggungjawaban yang jelas dan tegas. Oleh karenanya pemberlakukan peraturan perundang-undangan harus berlaku nasional dan universal tanpa intervensi yang menghambat efektivitas hokum itu sendiri. Upaya harmonisasi perundang-undangan diperlukan komitmen lembaga penyusun dan pembentuk perundang-undangan yang lebih mengedepankan kepentingan nasional daripada kepentingan local atau kelompok dan kedaerahan. Capaian sasaran ini sudah cukup menunjukkan peningkatan dan harus terus dikembangkan sehingga hokum berlaku secara efektif dan memberikan kepastian kepada masyarakt. 3.

Terwujudnya pelayanan publik di bidang hukum yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat Pencapaian sasaran pelayanan publik di bidang hukum dan HAM dapat dinikmati masyarakat secara luas melalui pelayanan cepat, tepat, mudah dan murah khususnya bagi warga masyarakat yang berkepentingan mengurus perijinan dan legislasi dibidang keimigrasian, administari hukum, dan penetapan hak kekayaan intelektual. Peningkatan pelayanan publik ini dimungkinkan dan terkait dengan peningkatan sarana kerja dan system pelayanan serta kantor-kantor pelayanan yang siap memberikan


167

pelayanan prima baik dari segi kuntitas maupun kualitas antara lain, penambahan gedung kantor/ pos pelayanan, sarana perkantoran serta peningkatan kualitas SDM (petugas pelayanan public). Hasil lain yang dicapai dari pelayanan publik adalah jumlah setoran PNBP ke kas Negara meningkat dibandingkan tahun yang lalu. 3. seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat; Disadari bahwa pelaksanaan teknis operesional seluruh urusan di bidang hukum dan HAM tanpa penataan manajemen dan administrasi yang handal akan menghambat pencapaian tujuan kinerja kelembagaan/ kementerian secara utuh, serentak dan terpadu. Keberhasilan pencapaian sasaran ini sangat mendukung keberhasilan kinerja Kementerian dalam hal penyusunan rencana kerja, pengendalian pelaksaan kinerja, penyampaian laporan kinerja, penyampaian laporan keuangan dan penataan kelembagaan serta pengelolaan kepegawaian untuk menunjang keberhasilan pencapaian tujuan organisasi tiap-tiap unit/satuan kerja yang terdapat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. 4.

Seluruh unit kerja memenuhi stanndar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel; Untuk menjamin kepastian hokum dalam pemberian pelayanan prima kepada masyarakt perlu adanya satu ukuran dan aturan yang standar untuk diketahui dan berlaku sama bagi seluruh pelanggan. Dengan pencapaian sasaran ini akan meningkatkan kepuasan dan kepastian tlayanan kepada masyarakat. Capaian sasaran ini masih sangat rendah karena belum menjadi komitmen dan motivasi kerja pelayan publik. Ke depan semakin kuatnya tekanan dan tuntutan masyarakat akarn pelayanan prima dari aaparatur pemerintah, maka upaya dan langkah menuju sasaran ini menjadi prioritas yang harus ditindaklanjuti.

5. Pencapaian sasaran : Terwujudnya aparatur hukum yang professional dan berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan Pencapaian sasaran ini secara tidak langsung ditunjukan dengan meningkatnya kualitas kinerja atau hasil pekerjaan yang dilakukan oleh para aparatur di lingkungan kementerian hukum dan HAM. Hal ini diketahui dari penilaian lembaga/ instansi luar yang memberikan penilaian positif atas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dan hasil-hasil yang diperoleh seperti setoran PNBP yang meningkat, percepataan system pelayanan publik dan peningkatan kualifikasi atas laporan akuntansi Kementerian Hukum dan HAM oleh BPK dan BPKP serta menurunya jumlah kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparatu di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 6. Seluruh aparatur hukum memperoleh pengembangan karir yang jelas; kepastian arah dan pengembangan karir pegawai akan memberikan motivasi kerja yang positif dan spirit untuk mendorong pelaksanaan tugas yang optimal. Harapan peningkatan kinerja organisasi merupakan implikasi dari pengembangan karir yang jelas. Capaian sasaran ini ke depan atau tahun berikutnya sangat penting menjadi perhatian organisasi. LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

168

7. Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan. Semakin professional sikap kerja aparatur akan menghasilkan kinerja yang semakin cepat, tepat dan memuaskan bagi pihak yang menjadi stakeholder . kesungguhan lembaga/organisasi dalam pembentukan sumber daya manusia yang profesional telah terlihat cukup baik terlebih dengan partisipasi masyarakat dakam membentuk kualitas aparatur yang profesional. 8. Peningkatan kesadaran hokum masyarakat : menuju perwujudan seluruh desa sadar hokum merupakan indikator bahwa masyarakat tahu , butuh dan melaksanakan hokum untuk mngangkat hakat dan martabat diri sendiri dan sesamanya bahkan mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pembudayaan hokum kepada masyarakat yang sangat besar jumlahnya dan luas wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan beban berat namun sangat ideal untuk meletakkan hukum sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya sekalipun capaian sasaran ini masih sangat rendah,namun harus menjadi skala prioritas untuk rencana kerja tahun berikutnya. 9.

Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum; telah dilakukan melalui pemeriksa dan pengawasn internal serta PPNS di bidang HKI, keimigrasian dan pemasyarakatan. Hasil penindakan yang konsisten berhasil menekan terjadinya pelanggaraan hokum oleh pegawai serta meningkatnya keseriusan dalam menjalankan tugas secara transparan dan akuntabel.

10.

Seluruh masyarakat terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya; isu pemenuhan HAM yang mengglobal mendesak dan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang nelindungi hak asasi manusia khususnya kepada masyarakat dari keompok rentan seperti narapidana, tahanan dan kelompok minoritas serta masyarakat ekonomi lemah. Media penerimaan pengaduan masyarakat dan RANHAM sabgat efektif dalam mendorong percepatan tercapainya sasaran ini.

11.

Hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional; Disadari bahwa hak kekayaan intelektu l berupa hak cipta, merk dan paten memiliki nilai ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan martabat bangsa, maka pencapaian sasaran ini harus terus diupayakan secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan terobosan – terobosan kebijakan nasional yang melindungi kepentingan orang yang berhak atas karyanya khususnya terkait dengan persaingan global dalam usaha/perindustrian dan pasar internasional. 12. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law Centre memiliki kantor pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap kabupaten/kota; pembangunan law centre idealnya didukung dengan sumber dana yang memadai. Sekalipun pada saat ini masih berupa gagasan yang ideal dalam rangja mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat namun akan tercapai apabial anggaran tersedia. Tetapi mengingnat penting dan strategisnya sasaran ini maka perlu terus diupayakan pada tahun-tahun mendatang. LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

169

Secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2009 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelemnya yang dapat diamati dan dinikmati hasilnya baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh masyarakat, Instasnsi/ lembaga terkait hukum dan HAM, dan forum-forum nasional, regional, maupun Internasional B. Langkah-Langkah Menghadapi Kendala Sebelum menguraikan langkah-langkah dalam mengantisipasi kendala yang dihadapi sepanjang pelaksanaan tugas tahun 2009 terlebih dahulu diuraikan kendala sebagai berikut : 1. Belum sempurnanya kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mengatur teknis operasioanal dalam pelaksanaan yang bersifat mengikat atau memiliki kepastian dan disertai sanksi bagi pelanggar terhadap keputusan tersebut. 2. Kurangnya komitmen penyelenggara tugas dan pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk kepentingan organisasi internal Kementerian Hukum dan HAM maupun kepentingan masyarakat yang berhubungan langsung di bidang hukum dan HAM. 3. Masih kurangnya penguasaan pekerjaan dan keterampilan kerja aparatur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya pada unit/ satuan kerja masing-masing. 4. Kurangnya koordinasi antara unit/ satuan kerja internal maupun instansi/ lembaga ekternal terkait dengan pelaksanaan tugas dibidang hukum dan HAM 5. Terbatasnya alokasi anggaran dalam bidang hukum dan HAM mengingat posisi Kementerian Hukum dan HAM sangat strategis dalam menunjang keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Adapun langkah-langkah dalam mengantisipasi kendala-kendala yang dihadapai antara lain : 1. Medorong peningkatan peran penelitian dan pengkajian serta evalusi kebijakan serta perumusan kebijakan terkait dengan pelaksanaan teknis operasional di berbagai bidang hukum dan HAM. Selama ini bidang penelitian, evaluasi dan penyampaian pelaporan kurang mendapatkan perhatian dan tempat untuk segera ditindak lanjut oleh pejabat berwenang dalam rangka menetapkan langkah strategis guna memperbaiki dan mengingkatkan kinerja serta tidak mengulangi kesalahan/ kegagalan di masa yang akan datang. Langkah konkrit yang perlu ditempuh antara lain : Membuka forum dialog yang bersifat rutin atau insidentil (terjadi kasus tertentu) yang dihadiri oleh Penjabat Eselon I dan II secara terbuka dan ilmiah serta oleh Menteri Hukum dan HAM dan para pakar/ ahli hukum maupun tokoh masyarakat lainnya; 2. Memberikan reward kepada aparatur/ pegawai yang mampu mengemukakan ide gagasan yang bermanfaat bagi organisasi Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk karya tulis ilmiah yang dipublikasikan kepada organisasi Kementerian Hukum dan HAM maupun Masyarakat luas. 3. Mengantisipasi kendala tentang komitmen petugas dan pejabat dalam menjalankan tugas dapat diantisipasi melalui : pembentukan mindset (pola pikir dan konsep hidup yang bertanggung jawab) yang diikuti para petugas dan pejabat dengan penyelenggaraan pelatihan capacity building, seminar, maupun ceramah-ceramah umum, agama, perbaikan system manajemen dan organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.


170

4. Mengantisipasi kendala kurangnya penguasaan pekerjaan oleh para petugas dapat diatasi dengan cara meningkatkan penguatan rentang kendali para pimpinan (pejabat structural) atas kinerja unit/ satuan kerja dan staf pelaksana tugas di bawah kewenangannya untuk selalu dilakukan pengendalian, evaluasi dan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga kinerja organisasi dapat berjalan secara maksimal dan terus menerus mengalami peningkatan hasil dari tahun ke tahun. 5. Mengantisipasi kendala kurangnya koordinasi antar unit dalam mewujudkan kinerja organisasi kementerin Hukum dan HAM yang utuh, serentak dan terpadu dimungkinkan apabila tiap unit (sub organisasi) menyadari keterbatasan dan kekurangan yang tercitra oleh masyarakat tentang Kementerian Hukum dan HAM merupakan beban dan tantangan bagi seluruh jajaran unit organisasi. Maka seluruh gerak tiap unit saling memperhatikan, mendukung dan mendorong agar terjadi kesatuan langkah yang serentak dan harmoni agar penilaian/ citra masyarakat melihat kinerja organisasi Kementerian Hukum dan HAM secara utuh terwujud dalam satu penilaian positif. Hal ini dapat di lakukan dengan cara : meningkatkan intensitas rapat koordinasi antar pimpinan unit/ satuan kerja, menjalin hubungan dengan instansi/ lembaga terkait di bidang hukum dan HAM, ikut berperan aktif dalam menyelenggarakan kegiatan yang berlatarbelakang Hukum dan HAM baik di lingkungan internal maupun ekternal dari Lembaga Kementerian Hukum dan HAM. 6. Mengatisipasi kendala alokasi anggaran pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2009. Adapun indikasi penyebab kurangnya anggaran yang dialokasikan berdasarkan system perencanaan anggaran berbasis kinerja menuntut adanya pelaporan yang akuntabel dan akurat dalam menyampaikan dan menguraikah hasil pekerjaan yang telah dicapai terkait dengan penggunaan anggaran Negara pada tahun berjalan. Selama ini pelaporan keuangan dan kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang disampaikan kepada Bappenas, Menpan, Kemenkeu, dan BPK mendapat penilaian kurang maksimal dan adanya penilaian negatif dari mayarakat (media public) maupun lembaga-lembaga independen lainnya. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara : menaikan citra positif tentang kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik melalui media publik, elektronik mapun forum-forum terbuka lainnya. Untuk itu, kedepan lebih diintensifkan peran publikasi dan informasi dalam penataan sistem, mekanisme, dan kualitas materi informasi yang akan disampaikan.


171

LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 1

Recommend Documents