Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK MENJADI BADAN HUKUM MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Menimbang
: bahwa dalam rangka melaksanakan ket ent uan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 47, dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 t ent ang Part ai Polit ik, perlu dit et apkan Perat uran Ment eri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia t ent ang Pet unj uk Pelaksanaan Pendaft aran Part ai Polit ik Menj adi Badan Hukum.
Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 t ent ang Part ai Polit ik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
2.
Perat uran Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 t ent ang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tat a Kerj a Kement erian Negara RI; Perat uran Ment eri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.09-PR.07.10 Tahun 2007 t ent ang Organisasi dan Tat a Kerj a Depart emen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3.
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK MENJADI BADAN HUKUM.
PERTAMA :
Menet apkan Pet unj uk Pelaksanaan Pendaft aran Part ai Polit ik Menj adi Badan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
:
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD
ANDI MATTALATTA
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2008 Tanggal : 31 Januari 2008
PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PENDAFTARAN PARTAI POLITIK MENJADI BADAN HUKUM I. PENDAHULUAN Dengan t elah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagai penggant i dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 t ent ang Part ai Polit ik, maka berdasarkan ket ent uan Pasal 3, Depart emen Hukum dan HAM mempunyai kewenangan unt uk menerima pendaft aran pembent ukan dan pendirian part ai polit ik sebagai badan hukum. Dalam proses pengesahan Part ai Polit ik sebagai badan hukum Depart emen Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan penelitian dan/ atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan yang dit ent ukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang t ersebut di at as. Unt uk memberikan pelayanan yang cepat , t epat dan sederhana perlu dit et apkan pet unj uk pelaksanaan sebagai pedoman bagi para pelaksana dalam melakukan pendaft aran dan pengesahan part ai polit ik menj adi badan hukum. Selain it u pet unj uk pelaksanaan ini dapat j uga digunakan sebagai acuan bagi part ai polit ik dalam melakukan proses pendaft aran dan pengesahannya sebagai badan hukum. II. DASAR HUKUM Dasar hukum Pendaft aran Pembent ukan dan Pendirian Part ai Polit ik adalah Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 47, dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 t ent ang Part ai Polit ik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
III. PENDAFTARAN PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN PARTAI POLITIK Pembent ukan dan pendirian part ai polit ik harus diaj ukan permohonan pendaft aran oleh pimpinan part ai dengan mengisi formulir Lampiran I yang t elah disediakan dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Didirikan dan dibent uk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warganegara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris: 1. memuat anggaran dasar, anggaran rumah t angga dan kepengurusan pusat part ai politik; 2. pendiri dan pengurus part ai polit ik menyert akan 30% (t iga puluh perserat us) keterwakilan perempuan. B. Didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan: 1. kut ipan akt a not aris pembent ukan dan pendirian part ai polit ik sebagaimana dimaksud dalam huruf A; 2. nama, lambang, dan t anda gambar yang t idak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan t anda gambar yang t elah dipakai secara sah oleh part ai polit ik lain sesuai dengan perat uran perundang-undangan, sebanyak 2 (dua) asli dan 5 (lima) fotokopi;
3. Alamat kantor tetap, yang dibuktikan dengan: a. surat keterangan domisili partai dari lurah/kepala desa setempat; b. bukti-bukt i sah st at us kant or t ersebut berupa sert ifikat , perj anj ian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai atau perjanjian lain. 4. Daftar kepengurusan partai: a. paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, disertai: 1) surat ket erangan dari Badan Kesat uan Bangsa dan Polit ik Provinsi bersangkut an yang menyat akan bahwa kepengurusan part ai t ersebut benar telah dilaporkan keberadaannya; 2) fot okopi KTP yang disahkan oleh pej abat yang berwenang at as nama Ket ua, Sekretaris, dan Bendahara partai bersangkutan. b. 50% (lima puluh perserat us) dari j umlah kabupat en/ kot a pada provinsi yang bersangkutan, disertai: 1) surat ket erangan dari Badan Kesat uan Bangsa dan Polit ik kabupat en/ kot a bersangkut an yang menyat akan bahwa kepengurusan part ai t ersebut benar telah dilaporkan keberadaannya; 2) fot okopi KTP yang disahkan oleh pej abat yang berwenang at as nama Ket ua, Sekretaris, dan Bendahara partai bersangkutan. c. 25% (dua puluh lima perserat us) dari j umlah kecamat an kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan, disertai:
pada set iap
1) surat ket erangan dari camat bersangkut an yang menyat akan bahwa kepengurusan partai tersebut benar telah dilaporkan keberadaanya; 2) fot okopi KTP yang disahkan oleh pej abat yang berwenang at as nama Ket ua, Sekretaris dan Bendahara partai bersangkutan. 5. Surat pernyat aan bahwa yang bersangkut an benar pengurus dari part ai t ersebut dan tidak menjadi anggota atau pengurus partai lain; 6. Bukti rekening atas nama partai politik berupa keterangan dari bank.
III.
PROSES PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN/ ATAU VERIFIKASI, DAN PENGESAHAN PARTAI POLITIK A. PENDAFTARAN 1. Depart emen Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima pendaft aran pembent ukan dan pendirian partai politik pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 2. Dalam menerima pendaftaran petugas pendaftaran: a. memberikan t anda t erima sement ara berkas pendaft aran pendirian/pembentukan partai politik yang belum lengkap (Lampiran II); b. memberit ahukan kekurangan persyarat an administ rat if t ersebut pemohon;
kepada
c. memberikan t anda t erima bahwa part ai polit ik yang bersangkut an t elah melengkapi persyaratan yang kurang (Lampiran III); d. memberikan t anda t erima pendaft aran pendirian/ pembent ukan t erhadap permohonan yang sudah lengkap (Lampiran IV);
e. mencat at dalam buku regist er permohonan pendirian/pembentukan partai politik, yang meliputi: 1) 2) 3) 4) 5)
pendaft aran
nama pemohon/kuasanya; waktu dan tanggal permohonan; nama partai politik nama pengurus/pimpinan pusat partai politik; alamat tetap sekretariat partai politik;
f. memproses permohonan pendaft aran pendirian/ pembent ukan part ai polit ik yang telah lengkap.
B. PENELITIAN DAN/ATAU VERIFIKASI 1. Unt uk mengesahkan part ai polit ik menj adi badan hukum Depart emen Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan penelit ian dan/ at au verifikasi t erhadap part ai politik pendaftar yang telah memenuhi persyaratan. 2. Penelit ian dan at au verifikasi part ai polit ik dilakukan secara administ rat if dan periodik bekerj asama dengan Direkt orat Jenderal Kesat uan Bangsa dan Polit ik Depart emen Dalam Negeri berkait an dengan penerbit an surat ket erangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi/kabupaten/kota dan kecamatan. 3. Penelit ian dan/ at au verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyarat an part ai polit ik dilakukan oleh Tim yang dibent uk oleh Ment eri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang keanggot aannya t erdiri dari unsur Depart emen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Departemen Dalam Negeri. 4. Tugas Tim adalah memeriksa dan menelit i, baik secara administ rat if maupun substansial terhadap persyaratan permohonan pendaftaran partai politik. 5. Dalam melakukan penelit ian dan/ at au verifikasi part ai polit ik, Tim dapat melakukan penelit ian/ verifikasi langsung kepada inst ansi at au kant or yang menerbit kan persyarat an administ rat if pembent ukan dan pendirian part ai polit ik yang dituangkan dalam berita acara penelitian (Lampiran V) 6. Penelit ian dan at au verifikasi part ai polit ik dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
C. PENGESAHAN PARTAI POLITIK MENJADI BADAN HUKUM 1. Pengesahan part ai polit ik menj adi badan hukum dilakukan dengan menerbit kan Keput usan Ment eri Hukum dan Asasi Manusia dalam wakt u paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi. 2. Keput usan Ment eri Hukum dan Asasi Manusia dikirimkan ke Percet akan Negara untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. 3. Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia disampaikan kepada: a. Mahkamah Agung; b. Mahkamah Konstitusi; c. Menteri Dalam Negeri; d. Komisi Pemilihan Umum.
D. PEDOMAN MENGENAI PENGGUNAAN NAMA, LAMBANG ATAU TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK 1. nama, lambang, dan t anda gambar part ai polit ik. Nama, lambang, dan t anda gambar part ai polit ik t ersebut t idak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya at au keseluruhannya dengan nama, lambang, dan t anda gambar part ai polit ik lain.
2. Yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya at au keseluruhannya dengan nama, lambang, dan t anda gambar Part ai Polit ik lain adalah memiliki kemiripan yang menonj ol dan menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bent uk, cara penempat an, cara penulisan maupun kombinasi ant ara unsur-unsur yang t erdapat dalam nama, lambang, dan t anda gambar partai politik lain. 3. Dalam hal ada part ai polit ik yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama, lambang, dan t anda gambar part ai polit ik lain, maka cara penyelesaiannya adalah: 1) apabila ada persamaan pada pokoknya dengan nama, lambang, dan t anda gambar ant ara part ai polit ik yang mendaft ar dan part ai polit ik yang t elah berbadan hukum, maka part ai polit ik yang mendaft ar harus mengubah nama, lambang, dan tanda gambarnya; 2) apabila ada persamaan pada pokoknya dengan nama, lambang, dan t anda gambar ant ar part ai polit ik yang mendaft ar, maka part ai polit ik yang mendaft ar kemudian harus mengubah nama, lambang, dan t anda gambarnya. Apabila hari dan t anggalnya sama, maka yang dipergunakan sebagai pedoman adalah jam pada waktu memasukkan permohonan pendaftaran. 4. Selain it u, part ai polit ik j uga dilarang menggunakan nama, lambang, at au t anda gambar yang sama dengan: 1) bendera atau lambang negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan lambang negara Republik Indonesia adalah burung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Penggunaan sebagian dari gambar/ simbol yang ada dalam lambang negara t idak t ermasuk dalam ketentuan ini. 2) lambang lembaga negara atau lambang pemerintah. Yang dimaksud dengan lambang lembaga negara adalah lambang dari lembaga-lembaga negara yang t ermakt ub dalam Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945 dan perat uran perundang-undangan lain. Misalnya: lambang MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, Mahkamah Konstitusi.
3) 4) 5) 6)
Yang dimaksud dengan lambang pemerint ah adalah lambang inst ansi pemerint ah, sepert i depart emen, lembaga pemerint ah non-depart emen, dan pemerintah daerah. nama, bendera, at au lambang negara lain dan nama, bendera, at au lambang lembaga/badan internasional. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; nama atau gambar seseorang; atau yang mempunyai persamaan pada pokoknya at au keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar partai politik lain.
E. Secara periodik verifikasi part ai polit ik akan dilakukan pada bulan Februari/ Maret dan Juli/Agustus setiap tahunnnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD
ANDI MATTALATTA
Lampiran ke- I
FORMULIR PENDAFTARAN PARTAI POLITIK MENJADI BADAN HUKUM Kepada Yth. Lampiran Perihal
: :
1 (satu) berkas. Permohonan Pendaftaran Partai Politik menjadi badan hukum.
Dengan hormat. Dengan ini kami, pendirian part ai Telp./ Fax.( ) . sebagai berikut.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Melalui DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta 12590
..
*) mengaj ukan permohonan pendaft aran . yang beralamat di .. disert ai dokumen-dokumen kelengkapan administ rasi
Surat permohonan pendaft aran pendirian dari part ai dit uj ukan kepada Ment eri Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q Direkt ur Jenderal Administ rasi Hukum Umum. 1 (sat u) Akt a Not aris t ent ang pendirian part ai yang memuat nama pendiri, Anggaran Dasar/Rumah Tangga dan kepengurusan partai tingkat pusat. Kepengurusan partai terdiri dari: Tingkat Nasional (tercantum dalam akta Notaris); Tingkat provinsi sej umlah . Provinsi disert ai surat ket erangan dari Badan Kesbangpol provinsi (terlampir); Tingkat kabupat en/ kot a sej umlah . kabupat en/ kot a pada set iap provinsi disert ai surat ket erangan dari Badan Kesbangpol kabupat en/ kot a (terlampir); Tingkat kecamat an sej umlah . kecamat an pada set iap kabupaten/kota disertai surat keterangan dari camat (terlampir). Surat Ket erangan domisili dari Kepala Desa/ Lurah, dan bukt i-bukt i dokumen yang sah, unt uk sekret ariat / kant or t et ap di t ingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten/kota dan alamat kantor di tingkat kecamatan. Rekening atas nama partai politik. 2 (dua) lembar lambang partai asli (berwarna) di atas kertas kuarto. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Jakart a,
.. 200 Pemohon
(
) Nama jelas dan lengkap
*) **)
Nama dan/atau jabatan dalam partai. Coret yang tidak diperlukan.
Lampiran ke- II
TANDA TERIMA SEMENTARA PERMOHONAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK MENJADI BADAN HUKUM Telah diterima Permohonan Pendaftaran Pendirian Partai Politik menjadi badan hukum: Nama
:
Alamat kant or tetap
:
PARTAI
. (waj ib diisi)
Telp.(
).
Fax. (
)
Disertai dokumen-dokumen kelengkapan administrasi sebagai berikut. Surat permohonan pendaft aran di at as kop part ai yang dit uj ukan kepada Ment eri Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. 1 (sat u) Akt a Not aris pendirian part ai yang memuat nama pendiri, Anggaran Dasar/ Rumah Tangga dan kepengurusan tingkat pusat. Kepengurusan partai yang terdiri dari: Tingkat Nasional (tercantum dalam akta notaris); Tingkat provinsi sej umlah . Provinsi disert ai surat ket erangan dari Badan Kesbangpol provinsi (terlampir); Tingkat kabupat en/ kot a sebanyak .. kabupat en/ kot a disert ai surat ket erangan dari Badan Kesbangpol kabupaten/kota (terlampir); Tingkat kecamat an sej umlah kecamat an pada set iap kabupat en/ kot a disert ai surat keterangan dari camat (terlampir). Surat Ket erangan domisili dari Kepala Desa/ Lurah unt uk masing-masing sekret ariat t et ap t ingkat kepengurusan, dan bukt i-bukt i dokumen yang sah unt uk sekret ariat / kant or di t ingkat pusat sampai dengan t ingkat kabupat en/ kot a, dan alamat kant or sekret ariat kepengurusan di tingkat kecamatan. Rekening atas nama partai politik 2 (dua) lembar lambang partai asli (berwarna) di atas kertas kuarto. Diterima tanggal
:
Nama Pemohon
:
*) Yang Menerima,
(
)
NIP. Catatan : *) Nama dan/atau jabatan di dalam partai. **) Coret yang tidak perlu. - Tanda terima sementara ini BUKAN BUKTI PENGESAHAN TELAH MELAKUKAN PENDAFTARAN di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebelum Partai Politik yang bersangkutan melengkapi kekurangan persyaratan yang ditentukan. - Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak memproses berkas pendaftaran pendirian partai politik yang tidak lengkap.
Lampiran ke- III TANDA TERIMA KELENGKAPAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK MENJADI BADAN HUKUM Telah diterima kelengkapan Pendaftaran Pendirian Partai Politik Menjadi Badan Hukum: Nomor Registrasi Partai
:
Nama Alamat
: :
PARTAI .. .. Telp.( E-mail :
).
Fax. ( .
)
Disertai dokumen-dokumen yang telah dilengkapi sebagai berikut. Surat permohonan pendaft aran di at as kop part ai yang dit uj ukan kepada Ment eri Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. 1 (sat u) Akt a Not aris pendirian part ai yang memuat nama pendiri, Anggaran Dasar/ Rumah Tangga dan kepengurusan tingkat pusat. Kepengurusan partai terdiri dari : -
Tingkat Nasional (tercantum dalam akta notaris); Tingkat provinsi sej umlah . Provinsi disert ai surat ket erangan dari Badan Kesbangpol provinsi (terlampir); - Tingkat kabupat en/ kot a sebanyak .. kabupat en/ kot a disert ai surat ket erangan dari Badan Kesbangpol kabupaten/kota (terlampir); - Tingkat kecamat an sej umlah kecamat an pada set iap kabupat en/ kot a disert ai surat keterangan dari camat (terlampir). Surat ket erangan domisili dari Kepala Desa/ Lurah unt uk masing-masing sekret ariat t et ap t ingkat kepengurusan, dan bukt i-bukt i dokumen yang sah unt uk sekret ariat / kant or di t ingkat pusat sampai dengan t ingkat kabupat en/ kot a dan alamat sekret ariat kepengurusan di t ingkat kecamatan. Rekening atas nama partai politik 2 (dua) lembar lambang partai asli (berwarna) di atas kertas kuarto. Diterima tanggal
:
Nama pemohon yang melengkapi
:
*)
Yang Menerima,
( NIP.
.)
Catatan : *) Nama dan/atau jabatan dalam partai. **) Coret yang tidak perlu. Berkas permohonan akan diproses setelah persyaratannya lengkap. Surat Keput usan Ment eri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dit erbit kan set elah dilakukan penelit ian dan/ at au verifikasi oleh Depart emen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Lampiran ke- IV TANDA TERIMA PENERIMAAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK MENJADI BADAN HUKUM (PERSYARATAN TELAH LENGKAP) Telah diterima Permohonan Pendaftaran Pendirian Partai Politik menjadi badan hukum: Nomor Regist rasi Partai Nama
Pendaft aran : :
Alamat
. PARTAI .. .. .. ..
:
Telp.(
).
Fax. (
)
Disertai dokumen-dokumen yang telah lengkap sebagai berikut. Surat permohonan pendaft aran di at as kop part ai yang dit uj ukan kepada Ment eri Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;. 1 (sat u) Akt a Not aris pendirian part ai yang memuat nama pendiri, Anggaran Dasar/ Rumah Tangga dan kepengurusan tingkat pusat. Kepengurusan partai terdiri dari : -
Tingkat Nasional (tercantum dalam akta notaris) Tingkat provinsi sej umlah . Provinsi disert ai surat ket erangan dari Badan Kesbangpol provinsi (terlampir) Tingkat kabupat en/ kot a sebanyak .. kabupat en/ kot a disert ai surat ket erangan dari Badan Kesbangpol kabupaten/kota (terlampir); Tingkat kecamat an sej umlah kecamat an pada set iap kabupat en/ kot a disert ai surat keterangan dari camat (terlampir).
Surat ket erangan domisili dari Kepala Desa/ Lurah unt uk masing-masing sekret ariat t et ap t ingkat kepengurusan, dan bukt i-bukt i dokumen yang sah unt uk sekret ariat / kant or di t ingkat pusat sampai dengan t ingkat kabupat en/ kot a dan alamat sekret ariat kepengurusan di t ingkat kecamatan. Rekening atas nama partai politik 2 (dua) lembar lambang partai asli (berwarna) di atas kertas kuarto. Diterima tanggal
:
Nama Pemohon
:
*) Yang Menerima,
( NIP.
.)
Catatan : *) Nama dan/atau jabatan dalam partai. Berkas permohonan akan diproses setelah persyaratannya lengkap. Surat Keput usan Ment eri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dit erbit kan set elah dilakukan penelit ian dan/ at au verifikasi oleh Tim dari Depart emen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan t elah memenuhi ket ent uan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Lampiran ke- V
BERITA ACARA PENELITIAN/VERIFIKASI LANGSUNG PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK MENJADI BADAN HUKUM Tingkat : Provinsi/Kabupaten/Kota *)
Pada hari ini t anggal t ahun dua ribu delapan ( .. - . 2008) Depart emen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia t elah melakukan verifikasi langsung persyarat an pendirian part ai polit ik, sebagaimana dit ent ukan dalam Pasal 2, dan Pasal 3 Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik terhadap : Nama Partai
:
...
Alamat Partai :
. .
. .
.
Berdasarkan pemeriksaan t ernyat a benar bahwa kepengurusan part ai t ersebut di at as t elah dilaporkan kepada Badan Kesat uan Bangsa dan Polit ik Provinsi/ Kabupat en/ Kot a ..
Dibuat di Pada tanggal
Petugas Verifikasi
. NIP. Mengetahui: Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota, Kecamatan *)
.. *) Coret yang tidak perlu
..
Lampiran ke- VI
BERITA ACARA PEMERIKSAAN BERKAS PENDAFTARAN PARTAI POLITIK MENJADI BADAN HUKUM Pada hari ini t anggal t ahun dua ribu delapan ( .. - . 2008) t elah dilakukan pemeriksaan administ rat if persyarat an pendaft aran sebagaimana dit ent ukan dalam Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 terhadap: Nama Partai : ... Pimpinan Partai : 1. ... ...(Ket ua Umum / Presiden). 2. ..... (Sekj en / Sekret aris Umum). Alamat Partai : .. . .. Berkas permohonan pendaftaran yang diteliti meliputi persyaratan-persyaratan: Akt a Not aris t elah memuat nama pendiri, anggaran dasar / anggaran rumah t angga part ai dan kepengurusan part ai t ingkat pusat yang menyert akan sekurang-kurangnya 30% ket erwakilan perempuan; Telah memenuhi sekurang-kurangnya pendiri berj umlah 50 (lima puluh) orang WNI dan t elah berusia 21 (dua puluh sat u) t ahun dan menyert akan sekurang-kurangnya 30% ket erwakilan perempuan; Asas dan ciri partai politik tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945. Susunan kepengurusan partai politik yang sah terdiri dari: Kepengurusan Tingkat Nasional (tercantum dalam akta notaris) ; ..% dari jumlah seluruh provinsi disertai surat keterangan dari Badan Kesbangpol provinsi; ..% dari j umlah kabupat en/ kot a dalam sat u provinsi disert ai surat ket erangan dari Badan Kesbangpol kabupaten kota; ..% dari j umlah kecamat an yang ada dalam sat u kabupat en/ kot a disert ai surat ket erangan dari camat; Surat ket erangan domisili kant or/ sekret ariat t et ap yang dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa dan status penggunaannya meliputi : Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai; Sekretariat Partai Politik tingkat Provinsi; Sekretariat Partai Politik tingkat Kabupaten / Kota. 2 (dua) lembar lambang asli partai yang bersangkutan; Sesuai dengan ket ent uan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor Politik, ditentukan partai politik tidak boleh menggunakan:
2 Tahun 2008 t ent ang Part ai
Nama, lambang dan t anda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya at au keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar yang telah dipakai oleh partai politik lain; Bendera atau lambang negara Republik Indonesia; Lambang lembaga negara atau lambang pemerintah; Nama, bendera, at au lambang negara lain dan nama, bendera at au lambang lembaga/ badan Internasional; Nama dan gambar seseorang;
Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa: Permohonan pendaft aran part ai polit ik yang bersangkut an diterima karena t elah lengkap persyarat annya sebagaimana dit ent ukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 t ent ang Part ai Polit ik, sehingga bila diperlukan dapat dilakukan penelit ian langsung (verifikasi) t erhadap keberadaan part ai polit ik tersebut melalui Badan Kesat uan Bangsa dan Polit ik provinsi/kabupaten/kota; Permohonan pendaft aran part ai polit ik yang bersangkut an dikembalikan untuk dilengkapi karena belum memenuhi persyarat an yang dit ent ukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 t ent ang Part ai Polit ik, sehingga belum dapat dilakukan penelit ian langsung (verifikasi) t erhadap keberadaan part ai polit ik t ersebut melalui Badan Kesat uan Bangsa dan Polit ik provinsi/kabupaten/kota. Permohonan berkas pendaft aran part ai polit ik ini t elah diperiksa dengan seksama dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksa Berkas Permohonan Pendaftaran Partai Politik :
KASUBDIT HUKUM TATA NEGARA,
(
)
DIREKTUR TATA NEGARA,
(
.)
