1
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI SAMBUTAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI PADA UPACARA PEMBERIAN REMISI UMUM KEPADA NARAPIDANA DAN ANAK PIDANA PADA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE 70 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 17 AGUSTUS 2015 HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN SEMARANG
2
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi, Salam Sejahtera bagi kita semua Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari yang berbahagia ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk menghadiri dan mengikuti upacara Peringatan Hari Ulang Tahun KE – 70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema AYO KERJA, dan sekaligus sebagai upacara pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan, khususnya bagi narapidana dan anak pidana. Hari ini
adalah tepat 70
tahun
dimana bangsa Indonesia
bergembira karena mendapatkan rahmat dan hidayat dari Tuhan Yang –
3
Maha Esa untuk merasakan nikmatnya kemerdekaan. Sebuah jalan panjang yang harus ditempuh untuk menghirup segarnya udara kebebasan dari cengkraman penjajah. Dan selanjutnya sudah saatnya bangsa Indonesia melakukan revolusi mental, sebuah proses untuk merubah secara dratis perilaku, dan mental negatif yang sudah melekat dan membudaya dalam diri setiap warga negara, dalam upaya membangun karakter bangsa menjadi ke Indonesiaan yang melekat pada seluruh hati dan jiwa bangsa, menjadi totalitas yang merupakan upaya maksimal dari seluruh jajaran pimpinan dan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu, dan berjuang bersama menciptakan kebanggaan nasional, dengan membangun -
4
Instrumen- instrumen yang mengarahkan setiap bangsa untuk berperilaku sesuai karakter bangsa. Menjadi pemimpin di era transisi seperti sekarang ini sungguh sangat berat, tuntutan masyarakat sangat banyak,di pihak lain sumberdaya yang ada
memenuhi
tuntutan
tersebut
sangat
terbatas.
Sesuai
dengan
paradigma pemerintahan yang baru menuntut kegiatan nyata pemimpin yang diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang kreatif, inovatif, orientasi kepentingan
masyarakat,
orientasi
pelayanan
dan
pemberdayaan
masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut Kementerian Hukum dan HAM RI dengan slogan “ Kami Pasti “ melaksanakan revolusi mental yang merupa-
5
kan implementasi reformasi birokrasi khususnya di area manajemen perubahan.
Kegiatan ini
bukan hanya gerakan
himbauan tetapi
merupakan wujud nyata pengejawantahan pengabdian seluruh jajaran Kementerian HUkum dan HAM RI. Makna kemerdekaan menurut semangat HAM, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan itu bisa tercipta manakala terbebas dari penindasan, ancaman, intimidasi dari pihak-pihak
lain.
Ini
berarti
kemerdekaan
adalah
semangat
untuk
menghilangkan kelas-kelas sosial dalam masyarakat, menciptakan tatanan masyarakat yang sederajat, memuliakan antara satu sama lain, dan masingmasing memiliki hak sebagai bangsa tanpa membedakan kultur dan -
6
kelasnya.
Dari
pemerintahan transformatif.
semangat yang
sehat,
itu,
kita
membutuhkan
pemimpin-pemimpin
yang
kepemimpinan visioner
dan
Pemimpin yang mempunyai integritas, berpikiran terbuka
(open minded) dan mampu mengelola segala perbedaan budaya, latar belakang suku dan agama, serta kepentingan seluruh elemen bangsa ini lalu mengubahnya menjadi peluang dan kelebihan, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pemimpin pemerintahan masa depan adalah pemimpin yang begitu empati dengan nasib dan derita rakyatnya dan sadar betul , bahwa segala tindakan dan keputusannya akan berpengaruh terhadap orang lain atau sekelompok masyarakat.
7
Hadirin peserta upacara dan petugas pemasyarakatan yang saya hormati, Sebagai nikmat dan anugerah Allah SWT, kemerdekaan memang perlu disyukuri. Rasa syukur dalam memperingatihari kemerdekaan ini tentunya menjadi milik bagi segenap lapisan masyarakat khususnya para warga binaan pemasyarakatan, sebab pada hari yang sama, pemerintah memberikan apresiasi berupa pengurangan masa menjalani pidana (remisi) bagi mereka yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi dan disiplin yang tinggi dalam mengikuti program pembinaan, serta telah memenuhi syarat yang ditentukan, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No.12 tahun
8
1995 tentang pemasyarakatan dan Keputusan Presiden nomor 174 tahun 1999 tentang remisi. Selanjutnya Pemerintah dengan keputusan Presiden RI Nomor 120 Tahun 1995 yang ditindaklanjuti oleh Keeputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-21. PK.01.01.02 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pengurangan Secara Khusus Pada Peringatan 70 tahun Prolamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, memberikan remisi Dasawarsa. Remisi ini diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada saat Pemerintah memperingati 10 Tahunan (Dasawarsa) Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
9
Remisi merupakan instrument yang dapat merubah perilaku narapidana untuk berperilaku baik selama menjalani pidana. Karena, remisi hanya akan diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik. Mereka yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib tidak akan mendapatkan remisi. Manfaat lanjutan dari pemberian remisi adalah dapat mengurangi tingkat hunian Lapas/Rutan yang semakin tinggi. Remisi akan
memper-
cepat seseorang narapidana untuk keluar dari Lapas/Rutan,
sehingga
populasi Lapas/Rutan pun akan semakin cepat berkurang.
Pemberian
remisi bukanlah suatu bentuk kemudahan-kemudahan bagi warga binaan untuk dapat cepat bebas, tetapi merupakan suatu sarana
untuk
10
meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong warga binaan kembali memilih jalan kebenaran. Melalui
remisi
juga dapat mempercepat proses kembalinya
narapidana dalam kehidupan masyarakat, agar narapidana mempunyai kesempatan untuk menginternalisasikan nilai-nilai masyarakat secara tepat. Percepatan kembalinya narapidana dalam kehidupan masyarakat juga akan memperbaiki kualitas hubungan antara narapidana dan keluarganya. Karena, bagaimanapun seorang narapidana adalah bagian yang tak terpisahkan dari keluarga. Narapidana mempunyai kewajiban untuk menjalankan perannya sebagai anggota keluarga, sehingga akan tercapai tujuan dari Sistim Pemasyarakatan.
11
Atas upaya memperbaiki diri inilah pemerintah memberikan penghargaan bagi mereka yang dinilai telah dapat mencapai penyadaran diri yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma agama dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Bagi mereka yang memperoleh remisi, sepatutnya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab remisi merupakan nikmat yang layak saudara terima karena telah memenuhi persyaratan administratif maupun substantif yang telah ditetapkan. Kedepan pemberian remisi akan di lakukan dengan sistem Aplikasi Remisi Online sebagai bentuk percepatan pemberian remisi, mempermudah pemantauan, penghematan biaya, mengurangi terjadinya penyalah-
12
gunaan kewenangan, meningkatkan transparansi dan kepastian hukum, dan sistem aplikasi penilaian pembinaan narapidana (SPPN) melalui sistem Scoring guna pembinaan narapidana lenih efektif, efisien, terukur tepat dan akurat. Hadirin yang berbahagia, Kementerian Hukum dan HAM belum lama ini melaksanakan beberapa
kesepakatan
yang
digagas
dalam
Forum
Mahkumjakpol
(Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Ham, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian), dimana juga menggandeng Badan Narkotika Nasional yang merupakan tindak lanjut dari beberapa pertemuan yang telah dilakukan,
13
dengan agenda utama adalah bagaimana cara penaggulangan bagi pecandu narkotikan yang semakin meningkat. Pertemuan ini dilatarbelakangi bahwa Lapas dan Rutan yang ada diseluruh Indonesia saat ini sangat penuh dan 60% penghuninya adalah pecandu dan pengedar narkoba. Pemabngunan Lapas atau Rutan yang direncanakan tidak sebanding dengan terus meningkatnya penghuni Lapas/Rutas. Untuk
mengatasi
permasalahan
ini
harus
dicegah
dengan
mengubah paradigma bahwa sudah saatnya pendekatan hukum perlu diimbangi dengan pendekatan rehabilitasi, yang mana pecandu narkotika ,
14
sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, wajib direhabilitasi. Pemerintah mencanangkan akan merehabilitasi 100.000 pecandu narkotika, baik yang berada di masyarakat, juga yang berada di Lapas/Rutan. Kurang lebih ada 15.285 orang pecandu narkotika berada didalam Lapas/Rutan. Kementerian Hukum dan HAM RI bekerja sama Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), akan melakukan proses rehabilitasi. Pada tahap pertama telah direhabilitasi sejumlah 2.266 orang di 62 Lapas/Rutas di seluruh Indonesia, selanjutnya akan ditingkatkan terus jumlah narapidana pecandu yang akan direhabilitasi.
15
Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada tanggal 5 Agustus 2015 di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Anak Bandung Jawa Barat, Pemerinatah secara nasional melalui Menteri Hukum dan HAM RI meresmikan perubahan nomenklatur dari Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi Lembaga Pembinaan
Khusus
Anak
(LPKA)
dan
Lembaga
Penempatan
Anak
Sementara (LPAS), peresmian ini menandakan perwujudan transformasi hukum dan perlakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Beberapa hal yang juga akan segera dibenahi diantaranya adalah dengan mengambil langkah positif dan konstruktif terhadap kehidupan napi diLapas. Sarana hunian yang ada diLapas/Rutan saat ini belum seluruhnya
16
memenuhi standar minimum yang telah ditentukan, jaminan keamanan, kebutuhan gizi narapidana dan peralatan medis juga belum memadai. Sumber daya manusia, sarana dan prasana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dewasa ini masih jauh dari standar, padahal resiko yang ditanggung oleh Petugas Pemasyarakatan sangatlah berat. Petugas Pemasyarakatan tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban didalam Lembaga Pemasyarakatan agar dapat terjaga kondisi yang kondusif, mereka juga bertanggung jawab melakukan pembinaan dan perawatan terhadap narapidana, sehingga setelah mereka kembali ke masyarakat memiliki ketrampilan dan keahlian agar tidak mengulangi kejahatannya lagi.
17
Hadirin yang berbahagia, Pada kesempatan ini, saya atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada jajaran Pemerintah Daerah dan seluruh instansi, serta lembaga sosial terkait yang telah turut serta berpartisipasi, dan memberi dukungan dalam melaksanakan tugas-tugas permasyarakatan. Semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa mengiringi keinginan luhur kita untuk selalu mengabdi dan berbakti kepada nusa, Bangsa dan Negara dengan limpahan kasih dan karunia-Nya. Bagi
narapidana
yang
mendapatkan
remisi,
saya
ucapkan
selamat. Semoga dengan pemberian remisi ini akan memberikan kesadaran
18
saudara-saudara untuk selalu berbuat baik dan berperan aktif dalam pembangunan di masyarakat. Sedangkan bagi saudara yang belum memperoleh remisi karena belum memenuhi persyaratan tadi, hendaknya bersabar dan terus memperbaiki diri agar pada kesempatan berikutnya saudara juga dapat menikmati hal yang sama. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Petugas Pemasyarakatan yang dengan tulus
ikhlas
mengabdikan
diri
kepada
nusa
dan
bangsa,
saya
mengharapkan agar meningkatkan terus semangat dan dedikasi Saudara terhadap tugas yang sangat mulia ini.
19
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menganugerahkan curahan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amiin Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia Wassalamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh Salam Sejahtera bagi kita semua. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TtD
YASONNA H. LAOLY
