MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBUK INDONESIA

www.parlemen.net

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBUK INDONESIA RAPAT KOORDINASI BADAN LEGISLASI DPR-RI DAN PEMERINTAH TENTANG EVALUASI PRIORITAS RUU TAHUN 2005 Jakarta, 21 September 2005

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang terhormat, Assalamualaikum Wr.Wb. Selamat sore dan salam sejahtera selalu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, hari ini kita dapat berkumpul untuk menyelenggarakan rapat koordinasi dengan acara pokok "melakukan evaluasi prioritas RUU tahun 2005" sebagaimana telah kita sepakati bersama dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2005-2009 yang telah disetujui bersama pada tanggal 1 Februari 2005. Sebagaimana diketahui bersama RUU tahun 2005 yang diprioritaskan untuk dibahas berjumlah 55 RUU. Lima puluh lima RUU tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 1) RUU di bidang politik, hukum, dan keamanan sebanyak 23 RUU (42%); 2) RUU di bidang perekonomian sebanyak 24 RUU (44%); dan 3) RUU di bidang kesejahteraan rakyat sebanyak 8 RUU (14%). Keseluruhan rincian RUU dimaksud, sebagaimana dalam Lampiran 1. Prioritas RUU Tahun 2005 tersebut diharapkan dapat dijadikan pedoman dan pengendali bagi DPR-RI dan Pemerintah dalam menyusun undang-undang untuk Tahun Anggaran 2005. Oleh karena itu, kegiatan penyusunan RUU, baik inisiatif DPR-RI maupun prakarsa Presiden, diarahkan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan menjadi prioritas untuk tahun 2005. Dalam perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, dimungkinkan adanya RUU yang diajukan di luar Prolegnas dimaksud, baik oleh DPR-RI maupun Pemerintah. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan bahwa "dalam keadaan tertentu DPR-RI atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas". Yang dimaksud dalam keadaan tertentu dalam hal ini dibatasi pada keadaan sebagai berikut: a. untuk menetapkan Perpu menjadi undang-undang; b. untuk meratifikasi konvensi atau penjanjian internasional;

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

c. d.

untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi; atau untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam.

Dari prioritas RUU Tahun 2005 dan juga RUU yang di luar Prolegnas berdasarkan Pasal 17 di atas, kiranya perlu dievaluasi dan diverifikasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kita dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan kendala-kendala yang secara nyata dihadapi dalam melaksanakan prioritas serta langkah-langkah kebijakan yang perlu diambil untuk mewujudkan sasaran tersebut pada masa mendatang. Pimpinan dan para Anggota Badan Legislasi yang terhormat. Dalam rangka pengevaluasian prioritas RUU tahun 2005, perkenankan kami melaporkan kegiatan penyusunan RUU Prolegnas 2005, RUU Prolegnas 2005-2009, dan RUU di luar Prolegnas, sebagai berikut: 1.

RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR-RI dan Pemerintah, yakni: 1) RUU tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang; 2) RUU tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang; 3) RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten; 4) RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama kepulauan Bangka Belitung; 5) RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara; 6) RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo; 7) RUU tentang Keolahragaan (Prolegnas 2006);

2.

RUU yang dibahas di DPR, yakni: 1) RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana; 2) RUU tentang Mineral dan Batubara; 3) RUU tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 4) RUU tentang Guru dan Dosen. (inisiatif DPR); 5) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Prolegnas 2006); 6) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai; 7) RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 8) RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; 9) RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3.

RUU yang belum dibahas, tetapi masih dalam tahap penyiapan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), baik dipersiapkan oleh DPR-RI maupun oleh Pemerintah, yakni: 1) RUU tentang Ombudsman (Prolegnas 2006) ; (inisiatif DPR) 2) RUU tentang Peradilan Agama; (inisiatif DPR)


www.parlemen.net

3) 4)

RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban; (inisiatif DPR) RUU tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

4.

RUU yang sudah disampaikan oleh DPR-Rl kepada Presiden atau RUU yang sudah disampaikan Presiden kepada DPR-Rl untuk dibahas, yakni: 1) RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (inisiatif DPR); 2) RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5.

RUU yang telah disampaikan kepada Presiden dari Menteri yang memprakarsai RUU, yakni: 1) RUU tentang Narkotika; 2) RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 3) RUU tentang Keimigrasian; 4) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 5) RUU tentang Perseroan Terbatas; 6) RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 7) RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing); 8) RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme (International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism).

6.

RUU yang sedang dipersiapkan oleh Menteri yang memprakarsai RUU, namun belum disampaikan kepada Presiden, yakni: 1) RUU tentang Pasar Modal; 2) RUU tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (Secondary Mortgage Facilities/SMF); 3) RUU tentang Badan Hukum Pendidikan; 4) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; 5) RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime); 6) RUU tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Perdagangan, terutama Perempuan dan Anak, Suplemen Konvensi PBB Melawan TOC (Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) 7) RUU tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003 (United Nations Convention Against Corruption, 2003) 8) RUU tentang Energi; 9) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian; 10) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;


www.parlemen.net

11)

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Penerbangan; 12) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Pelayaran; 13) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengadilan Pajak; 14) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Penataan Ruang; 15) RUU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir; 16) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Data berupa matriks sebagaimana dalam Lampiran 2.

Nomor 15 Tahun 1992 tentang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Nomor 24 Tahun 1992 tentang

Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Dari 55 RUU Prioritas Tahun 2005, ada sebagian RUU inisiatif DPR, yang datanya belum kami peroleh. Mohon kiranya DPR-RI dapat menginformasikan kepada Pemerintah. Terkait dengan perkembangan dan evaluasi prioritas di atas, Pemerintah, dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM, telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: Departemen Hukum dan HAM telah mengadakan pertemuan dengan Biro Hukum seluruh Departemen/LPND dalam rangka menindaklanjuti Prolegnas; Departemen Hukum dan HAM telah menyampaikan surat kepada seluruh Menteri yang memprakarsai Program RUU prioritas 2005 untuk segera menyelesaikan RUU dimaksud; Departemen Hukum dan HAM telah meningkatkan intensitas harmonisasi dan sinkronisasi terhadap RUU yang diprioritaskan tahun 2005 dalam rangka percepatan penyelesaian prioritas. Demikian keterangan yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Anggota Badan Legislasi yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih.


www.parlemen.net

Lampiran 1 DAFTAR RUU PRIORITAS PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2005 BERDASARKAN PEMBIDANGAN I.

Bidang Perekonomian 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

II.

RUU tentang Perubahan Atas UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan RUU tentang Perubahan Atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan RUU tentang Perbankan Syariah RUU tentang Perubahan Atas UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian RUU tentang Pasar Modal RUU tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (Secondary Mortgage Facilities/SMF) RUU tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional RUU tentang Mineral dan Batubara RUU tentang Energi RUU tentang Perubahan Atas Undag-Undang No. 13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1992 tentang Penerbangan RUU tentang Perubahan Undang-Undang No.21 tahun 1992 tentang Pelayaran RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik RUU tentang Perubahan UU No.24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang RUU tentang Perubahan UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria RUU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir RUU tentang Perubahan UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Urnum dan Tata Cara Perpajakan RUU tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan RUU tentang Perubahan UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah RUU Perubahan atas UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan RUU tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan

Bidang Politik, Hukum, dan HAM 1. 2. 3. 4. 5.

RUU tentang Perubahan Lembaga Kepresidenan RUU tentang Kementerian Negara RUU tentang Dewan Pertimbangan Presiden RUU tentang Rahasia Negara RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik


www.parlemen.net

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16.

17.

18.

19. 20. 21. 22.

23.

III.

RUU tentang Keimigrasian RUU tentang Perubahan UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas RUU tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi RUU tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban RUU tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana RUU tentang Narkotika RUU tentang Perubahan Atas UU No. 25 tahun 2003 tentang Atas UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris (International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing) RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism) RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) RUU tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Perdagangan, terutama Perempuan dan Anak Suplemen Konvensi PBB Melawan TOC (Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Person, Especially'Woman and Children) RUU tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003 (United Nations Conventions Againts Corruption, 2003) RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten, Bangka Belitung, Maluku Utara,dan Gorontalo. Dipecah menjadi 4 RUU: 1. RUU Tentang pembentukan PTA di Prov. Banten; 2. RUU tetang Pembentukan PTA di prov Bangka Belitung; 3. RUU tentang Pembentukan PTA di Prov. Maluku Utara; dan 4. RUU tentang Pembentukan PTA di Prov. Gorontalo. RUU tentang Perubahan Atas UU No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bidang Kesejahteraan Rakyat 1. 2. 3. 4. 5. 6.

RUU tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat RUU tentang Kesehatan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja RUU tentang Badan Hukum Pendidikan RUU tentang Guru RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 1999 tentang Ibadah Haji


www.parlemen.net

7. 8.

RUU tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama RUU tentang Penanggulangan Bencana


www.parlemen.net

Lampiran 2 MATRIKS PERKEMBANGAN RUU YANG DIBAHAS DI DPR RI

NO

NAMA RUU

1

2

INISIATIF DPR

PRESIDEN

TK. I

TK. II

KOMISI/ PANSUS

3

4

5

6

7

1.

Keolahragaan **

√

2.

Pembangunan Jangka Panjang Nasional *

√

3.

Ombudsman **

4.

Perlindungan Saksi dan Korban *

5.

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil **

6.

Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana *

7.

Guru dan Dosen *

PEMBAHASAN

MENTERI

KET.

8

9

X

Pemuda dan Olah Raga

XI

Perencanaan Pembangunan

√

III

Hukum dan HAM

√

III

Hukum dan HAM

II

-

√

√

-

√

Dalam Negeri Hukum dan HAM

√

III

Hukum dan HAM

√

X

-

-Pendidikan Nasional -Hukum dan HAM

8.

Perubahan UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *

√

pansus

Keuangan

9.

RUU tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPH *

√

pansus

Keuangan

10.

RUU tentang Perubahan Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN *

√

pansus

Keuangan

11.

Pembentukan PTA *

√

√

III

-

Sudah disetujui bersama DPR Presiden

Hukum dan HAM


Sudah disetujui bersama DPR -

www.parlemen.net

NO

NAMA RUU

1

2

INISIATIF

PEMBAHASAN

DPR

PRESIDEN

TK. I

TK. II

KOMISI/ PANSUS

3

4

5

6

7

a. Banten b. Kepulauan Bangka Belitung c. Maluku Utara d. Gorontalo

MENTERI

-

8 Agama

12.

Pengesahan Konvensi ICCPR **

√

√

I

Luar Negeri

13.

Pengesahan Konvensi ICESCR **

√

√

I

Luar Negeri

14.

RUU Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ***

√

III

Dalam Negeri

15.

Informasai dan Transaksi Elektronik *

I

-

√

√

√

9 Presiden


Komunikasi dan Informasi Hukum dan HAM

16.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan **

17.

RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan

18.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ***

√

pansus

Keuangan

19.

RUU Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ***

√

pansus

Tenaga Kerja

√

pansus

KET.

Keuangan

pansus



www.parlemen.net

Keterangan: *

:

RUU Prioritas Tahun 2005

**

:

RUU Prolegnas Tahun 2005-2009

***

:

RUU di luar Prolegnas Tahun 2005-2009


www.parlemen.net

Lampiran 3 LAPORAN PERKEMBANGAN RUU PRIORITAS PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2005 NO

NAMA RUU

PEMRAKARSA

STATUS

KETERANGA N

1

2

3

4

5

1

RUU tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Inisiatif DPR

2

RUU tentang Perubahan Lembaga Kepresidenan

Inisiatif DPR

3

RUU tentang Kementerian Negara

Inisiatif DPR

4

RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Inisiatif DPR

5

RUU tentang Dewan Pertimbangan Presiden

Inisiatif DPR

6

RUU tentang Rahasia Negara

Departemen Pertahanan

Tahap Pembahasan Antardepartemen

7

RUU tentang Informasi Publik

Inisiatif DPR

Telah disampaikan oleh DPR ke Presiden

8

RUU tentang Keimigrasian

Departemen Hukum Dan HAM

sudah dikirim ke Presiden

9

RUU tentang Perubahan Atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan

Dep. Keuangan

10

RUU tentang Perbankan Syariah

Inisiatif DPR

11

RUU tentang Perubahan Atas UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Dep. Keuangan

Kebebasan

Memperoleh

Termasuk dalam daftar RUU dari DPR RI yang ditarik kembali.


Termasuk dalam Daftar RUU yang berasal dari Pemerintah yang dikembalikan oleh DPR RI Termasuk dalam Daftar RUU yang berasal dari Pemerintah yang dikembalikan oleh DPR RI

Termasuk dalam Daftar RUU yang berasal dari Pemerintah yang dikembalikan oleh DPR RI

www.parlemen.net

NO

NAMA RUU

PEMRAKARSA

STATUS

KETERANGA N

1

2

3

4

5

12

RUU tentang Pasar Modal

Dep. Keuangan


13

RUU tentang Perumahan Pembiayaan Sekunder Perumahan (Secondary Mortgage Facilities/SMF )

Departemen Keuangan

Dalam pembahasan antardepartemen

14

RUU tentang Perubahan UU No. I tahun1995 tentang Perseroan Terbatas

Departemen Hukum dan HAM

Sudah dikirim ke Presiden

15

RUU tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Inisiatif DPR

16

RUU tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Inisiatif DPR

17

RUU tentang Kesehatan

Inisiatif DPR


18

RUU tentang Perubahan Atas UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Insiatif DPR

Termasuk dalam daftar RUU dari DPR RI yang ditarik kernbali.

19

RUU tentang Badan Hukum Pendidikan

Departemen Pendidikan Nasional

Tahap pembahasan antardepartemen

20

RUU tentang Guru dan Dosen

Insiatif DPR

Sedang di bahas di DPR RI

21

RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi

Inisiatif DPR

22

RUU tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kementerian Pemberdayaan Perempuan


Termasuk dalam daftar RUU dari DPR RI yang ditarik kembali. Telah selesai diharmonisasikan dan telah dikirim ke Menteri Negara Pemberdayaan


Termasuk dalam Daftar RUU yang berasal dari Pemerintah

www.parlemen.net

NO

NAMA RUU

PEMRAKARSA

1

2

3

STATUS 4 Perempuan

KETERANGA N 5 yang dikembalikan oleh DPR RI

23

RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 1999 tentang lbadah Haji

Inisiatif DPR

24

RUU tentang Perubahan UU No. 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama

Inisiatif DPR

Pembuatan DIM

25

RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Inisiatif DPR

Pembuatan Daftar Infentarisasi Masalah (DIM) di Depkumham

26

RUU tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana


sudah dikirim ke Presiden

27

RUU tentang Narkotika


Sudah dikirim ke Presiden

28

RUU tentang Perubahan Atas UU No. 25 tahun 2003 tentang Atas UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang


Tahap pembahasan Antardepartemen

29

RUU tentang Pengesahan Konvensi lnternasional tentang Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris (International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing)


Telah disampaikan Oleh Menteri Hukum dan HAM Kepada Menteri Luar Negeri dengan Surat Nomor M.UM.01.06-62 tanggal I Maret 2005.

Izin Prakarsa Penyusunan telah disetujui Presiden, Tanggal 12 September 2005

30

RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism)


Telah dikirim oleh Departemen Hukum dan HAM ke Departemen Luar Negeri

Izin Prakarsa Penyusunan telah disetujui Presiden, tanggal 12 September 2005

31

RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime)


Telah disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri Luar Negeri dengan Surat Nomor M.UM.0 1.06-73 tanggal 10 Maret 2005.

32

RUU tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Perdagangan, terutama Perempuan dan Anak Suplemen Konvensi PBB Melawan TOC (Protocol To Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Person, Especially


Telah disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri Luar Negeri dengan Surat Nomor M.UM.01.06-148


Tahap pembuatan DIM

www.parlemen.net

NO

NAMA RUU

PEMRAKARSA

1

2

3

4 tanggal 13 Juni 2005.

Woman and Children)

STATUS

KETERANGA N 5

33

RUU tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003 (United Nations Conventions Againts Corruption, 2003)

Departernen Hukum dan HAM

Telah disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri Luar Negeri dengan Surat Nomor M.UM.01.06-62 tanggal 1 Maret 2005.

34

RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)


Sedang di bahas di DPR (Tingkat Panja)

35

RUU tentang Mineral dan Batubara

Departemen Energi Sumber Daya Mineral

Sedang di bahas di DPR

36

RUU tentang Energi

Departernen Energi Sumber Daya Mineral

Tahap Pembahasan antardepartemen

37

RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian

Departemen Perhubungan


Tahap persiapan penyampaian dari Menteri Perhubungan kepada Menteri Hukum dan HAM

38

RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan




39

RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan

Departernen Perhubungan



40

RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran



Tahap persiapan penyampaian dari Menteri


Tahap Pembahasan di tingkat Panja dengan Komisi III DPR RI.

www.parlemen.net

NO

NAMA RUU

PEMRAKARSA

STATUS

KETERANGA N

1

2

3

4

5 Perhubungan kepada Menteri Hukum dan HAM

41

RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Telah disampaikan oleh Presiden ke DPR tanggal 5 September 2005

42

RUU tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional

BAPPENAS

Sedang di bahas di DPR

43

RUU tentang Perubahan UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Menteri Keuangan

Tahap 1 Pembahasan Intern Depkeu

44

RUU tentang Perubahan UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Departernen Pekerjaan Umum

Sedang dalam tahap pengharmonisasian di Dep. Hukum dan HAM

45

RUU tentang Penanggulangan Bencana

Inisiatif DPR

46

RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Departemen Dalam Negeri

Tahap pembahasan intern Depdagri

47

RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang No.5 tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria

Badan Pertanahan Nasional

Masih Pembahasan Intern BPN

48

RUU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

Departernen Kelautan dan Perikanan

Sedang dalam tahap pengharmonisasian di Dep. Hukum dan HAM

49

RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Departernen Keuangan

Telah disampaikan ke DPR RI oleh Presiden tanggal 31 Agustus 2005

Presiden telah menunjuk Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili Presiden dalarn Pembahasan RUU di DPR RI.

50

RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Departemen Keuangan


Presiden telah menunjuk Menteri Hukurn dan HAM untuk rnewakili Presiden dalam Pembahasan RUU di DPR



www.parlemen.net

NO

NAMA RUU

PEMRAKARSA

STATUS

KETERANGA N

1

2

3

4

5 RI.

51

RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Departernen Keuangan


52

RUU Perubahan atas UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Departemen Kehutanan

Telah disampaikan ke Presiden

53

RUU tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Departemen Kelautan

54

RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten, Bangka Belitung, Maluku Utara,dan Gorontalo. Dipecah menjadi 4 RUU: 1. RUU Tentang pembentukan PTA di Prov. Banten; 2. RUU tetang Pembentukan PTA di prov Bangka Belitung; 3. RUU tentang Pernbentukan PTA di Prov. Maluku Utara; dan 4. RUU tentang Pembentukan PTA di Prov. Gorontalo

Inisiatif DPR

Pada tanggal 8 September 2005 telah selesai dibahas pada tingkat Panja di DPR.

55

RUU tentang Perubahan Atas UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Menteri Keuangan

Tahap Pembahasan Antardepartemen


Presiden telah menunjuk Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili Presiden dalam Pembahasan RUU di DPR RI.

Keempat RUU tersebut telah disepakati bersama untuk dibawa ke tingkat Paripurna untuk mendapat persetujuan bersama

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBUK INDONESIA

Recommend Documents